Cyber Notary

8/17/2019 Cyber Notary

1/12

Benny |

PENERAPAN KONSEP CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU

DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

BENNY

ABSTRACT

Rapid development of information technology and communication in Indonesia

has the impact on various fields, including on notarial law. It can be seen in the

application of cyber notary concept which increases the effectiveness and the

efficiency of a Notary. The result of the research showed that a notary’s authority

in certifying electronic transaction as stipulated in Article 1, paragraph ! of

"aw No. #$#%1& is the authority to print and to legali'e the printed letters and$or

certificates by using the system of (it)en A*+ online, and definition of Reuest in -ermenhumam No. $#%1& is not correct because the fact is that (it)en A*+

online allows the applicant, either individually or together, without giving the

authority to someone else, to get the reuest and the authori'ation for /oundation

legal entity. It is recommended that definition of Reuest in -ermenumham No.

$#%1& should be corrected.

0eywords 2yber Notary, Notary, 3A4*

I. Pendah!an

Indonesia yang berada dalam era globalisasi ditandai dengan era teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) yang memperkenalkan dunia maya 5cyberspace,

virtual world6 melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik

tanpa kertas. Seseorang akan memasuki dunia maya yang bersifat abstrak,

universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu melalui media elektronik ini.1

eran !otaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan publik,

dipersilakan untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan

dan pemanfaatan TIK seoptimal mungkin, dan bertanggung jawab dalam

memanfaatkan TIK guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

"engan mengamati perkembangan di beberapa !egara, baik yang

ber#orak 2ommon "aw maupun 2ivil "aw, banyak negara tela$ memberdayakan

fungsi dan peran notarisnya dalam transaksi elektronik. %le$ karena itu, mau tidak

mau Indonesia pun $arus menstimulus penyelenggaraan jasa notarisnya dalam

1

&ariam "arus 'adrulaman, &endambakan Kela$iran *ukum Saiber (+yber aw) diIndonesia-, (&edan idato urna '$akti, 1/ !opember 01), $lm. /.


2/12

transaksi elektronik ba$kan sampai dengan melakukan penyelenggaraan jasa

kenotariatan itu sendiri se#ara elektronik

0

&enurut 2mma !urita, konsep cyber notary untuk sementara dapat

dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya

dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi

notaris, k$ususnya dalam pembuatan akta./

Kemudian menurut 'rian 3my

rastyo, esensi dari cyber notary saat ini belum ada defenisinya yang mengikat.

3kan tetapi, dapat dimaknai sebagai !otaris yang menjalankan tugas atau

kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi. Tentu saja bukanla$

legalitas penggunaan handphone atau faksimili untuk komunikasi antara !otaris

dan kliennya. Tetapi berkaitan dengan tugas dan fungsi !otaris, k$ususnya dalam

pembuatan akta.4

'entuk5'entuk penerapan dari konsep #yber notary di Indonesia menjadi

jelas setela$ diundangkannya 6ndang56ndang !omor 0 Ta$un 014 Tentang

eruba$an 3tas 6ndang56ndang !omor / Ta$un 04 Tentang 7abatan !otaris

(peruba$an 667!) yang mengatur kewenangan mensertifikasi transaksi yang

dilakukan se#ara elektronik, walaupun $anya ter#antum dalam enjelasan asal

18 ayat /, yakni yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam

peraturan perundang5undangan9, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi

yang dilakukan se#ara elektronik (#yber notary), membuat akta ikrar wakaf, dan

$ipotek pesawat terbang.

'erdasarkan uraian5uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan

permasala$an sebagai berikut

1. 'agaimana bentuk5bentuk penerapan dari konsep #yber notary ditinjau

dari 6ndang56ndang !omor 0 Ta$un 014:

02dmon &akarim, Notaris dan Transasi 7letroni, 0a)ian *uum tentang

2ybernotary atau 7lectronic Notary, (7akarta ;ajawali ers, ed. ke50, 01/), $lm. 1//./

2mma !urita, 2yber Notary, -emahaman Awal dalam 0onsep -emiiran , ('andung;efika 3ditama, 010), $lm.


3/12

0. 'agaimana peraturan pelaksanaan yang mengatur penerapan dari konsep

#yber notary tersebut:

'erdasarkan permasala$an yang tela$ dikemukakan di atas, adapun tujuan yang

ingin di#apai dari penelitian tesis ini adala$ sebagai berikut

1. 6ntuk mengeta$ui dan menganalisis bentuk5bentuk penerapan dari konsep

#yber notary ditinjau dari 6ndang56ndang !omor 0 Ta$un 014.

0. 6ntuk mengeta$ui dan menganalisis peraturan pelaksanaan yang mengatur

penerapan dari konsep #yber notary tersebut.

II. Me"#de Pene!$"$an

Soerjono Soekanto dan Sri &a$mudji mengatakan penelitian dalam

pelaksanaannya diperlukan dan ditentukan alat5alatnya, jangka waktu, #ara5#ara

yang dapat ditempu$ apabila mendapat kesulitan dalam proses penelitian.

enelitian dilakukan se#ara metodologis, sistematis dan konsisten. &etodologis

yang dimaksud berarti sesuai dengan metode atau #ara tertentu, sistematis adala$

berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya $al5$al yang

bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.8

1. S%e&$'$(a&$ Pene!$"$an

"itinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat desriptif analitis, yaitu

analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasala$an dan

berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk

menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukan komparisi atau $ubungan

seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.?

enelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis

normatif . endekatan ini dilakukan dengan #ara meneliti ba$an5ba$an

kepustakaan yang ada. "alam penelitian ini pendekatan dilakukan dengan terlebi$

da$ulu menelaa$ berbagai peraturan perundang5undangan terkait yang relevan

atau ber$ubungan dengan apa yang menjadi permasala$an yang kemudian

8Soerjono Soekanto dan Sri &amudji, -enelitian *uum Normatif, 3uatu Tin)auan 3ingat ,

(7akarta ;ajawali ers, 010), $lm. 40.?

'ambang Sunggono, 8etodologi -enelitian *uum, (7akarta ;ajawali ers, 010), $lm./@.


4/12

diangkat dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan juga kajian mengenai kasus

yang $angat atau tela$ terjadi dan mendapat per$atian dari publik, lalu mengkaji

atau menelaa$ perkembangan dinamika permasala$an penelitian yang diangkat.

Setela$ itu lalu membandingkannya semua $al yang terkait mengenai $al yang

relevan atas kajian sebelumnya.

2. S)*e+ Da"a Pene!$"$an

a. ba$an $ukum primer yaitu studi kepustakaan, berupa dokumen5dokumen,

peraturan perundang5undangan yang berkaitan dengan penelitian ini,

b. ba$an $ukum sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui penjelasan

mengenai ba$an $ukum primer (pandangan para a$li $ukum),

#. ba$an $ukum tersier yaitu ba$an $ukum yang memberikan penjelasan atau

petunjuk ter$adap ba$an $ukum primer dan sekunder.

III. Ha&$! Pene!$"$an dan Pe)*aha&an

Sesunggu$nya pemakaian istila$ cyber notary di Indonesia sebagai !egara

yang mewarisi tradisi 2ropa Kontinental dirasakan kurang tepat. 'erdasarkanliteratur yang menerangkan sejara$nya, istila$ cyber notary dan electronic notary

seakan la$ir dari dua konsep yang berbeda, yakni istila$ e9notary- yang

dipopulerkan ole$ a$li $ukum dari !egara yang mewarisi tradisi 2ropa

Kontinental, sementara istila$ #yber notary- dipopulerkan ole$ a$li $ukum yang

mewarisi tradisi 2ommon "aw.A

"engan demikian pemakaian istila$ electronic

notary atau e9notary di Indonesia sebagai !egara yang mewarisi tradisi 2ropa

Kontinental dirasakan lebi$ tepat.

enelitian yang dilakukan ole$ eslie Smit$ mengemukakan ba$wa istila$

electronic notary- digulirkan ole$ delegasi ran#is dalam forum Trade

7lectronics (ata Interchange 3ystem (T2"IS) legal worshop pada Konferensi

2"I yang diselenggarakan ole$ 2uropean 6nion ta$un 1>@> di 'russel. 2sensinya

adala$ adanya suatu pi$ak yang menyajikan independen record ter$adap suatu

transaksi elektronik yang dilakukan para pi$ak. Sementara istila$ cyber notary

A2dmon &akarim, :p. 2it ., $al. 1.


5/12

menurut Step$en &ason pada awalnya merupakan gagasan American 4ar

Association Information 3ecurity 2ommitte (1>>4).@

'erkenaan dengan pelaksanaan cyber notary tersebut, pada awalnya

ketentuan mengenai pelayanan kenotariatan se#ara elektronik di$arapkan dapat

masuk ke dalam sala$ satu asal pada peruba$an 667!. !amun $al tersebut tidak

dapat dipenu$i. &eskipun begitu, asal 18 ayat (/) peruba$an 667! mengatur

ba$wa notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan

perundang5undangan. "alam penjelasan asal 18 ayat (/), kewenangan lain yang

dimaksudkan tersebut adala$ juga termasuk kewenangan mensertifikasi transaksi

yang dilakukan se#ara elektronik atau cyber notary. Sesunggu$nya kewenangan

ini tidak terlalu tepat apabila dirujuk sebagai sertifikasi, karena makna yang dituju

sebenarnya adala$ BpenguatanC atau BmenguatkanC transaksi elektronik tersebut

se$ingga bisa dianggap sa$ se#ara $ukum (legal). Sala$ satu bentuk penguatan

atau legalisasi se#ara elektronik ini adala$ dalam bentuk time stamp, atau

mengesa$kan terjadinya suatu transaksi pada waktu tertentu yang dilaksanakan

antara para pi$ak. 'entuk legalisasi se#ara konvensional diantaranya adala$

pengesa$an tanda tangan dalam suatu dokumen, yang juga diatur sebagai sala$

satu kewenangan notaris berdasarkan 667!.>

Selain daripada itu, kewenangan lain dari profesi notaris adala$ sebagai

kuasa masyarakat untuk pembentukan erseroan Terbatas (T), pengurusan

fidusia, dan lainnya yang memerlukan tanda tangan atau peran dari notaris agar

sa$nya suatu dokumen. "alam $al pembentukan T, Surat Keputusan &enteri

*ukum dan *ak 3sasi &anusia (&enkum$am) untuk pembentukan suda$

menggunakan aplikasi elektronik, namun notaris mengalami kendala dalam $al

penyimpanan SK tersebut se#ara elektronik dan penggunaannya dikarenakan

keabsa$an atas SK elektronik tersebut se#ara $ukum mungkin dipertanyakan ole$

pi$ak5pi$ak tertentu. %le$ karena itu, menjadi per$atian bagi para notaris untuk

dapat memiliki a#uan prosedur atau sistem yang dapat menjamin pembuatan,

penyimpanan, maupun penggunaan dokumen5dokumen publik yang mereka buat

@ Ibid .

>

Dard$ian, egalisasi "okumen ublik dan Transaksi 2lektronik-, $ tt p = = lk $ t. or g =d isk us i 5te rb uk a 5 # y b e r n o ta r y 5 8 5 f e br u a ri 5 014 =, d iakses tanggal 1@ 7uni 014.

http://lkht.org/diskusi-terbuka-cybernotary-5-februari-2014/http://lkht.org/diskusi-terbuka-cybernotary-5-februari-2014/http://lkht.org/diskusi-terbuka-cybernotary-5-februari-2014/http://lkht.org/diskusi-terbuka-cybernotary-5-februari-2014/http://lkht.org/diskusi-terbuka-cybernotary-5-februari-2014/http://lkht.org/diskusi-terbuka-cybernotary-5-februari-2014/http://lkht.org/diskusi-terbuka-cybernotary-5-februari-2014/


6/12

atau sa$kan, agar dapat dianggap otentik, selayaknya akta otentik se#ara tertulis.

eruba$an 667! yang dirasa Dardian sebagai suatu langka$ mundur dari

perkembangan pelaksanaan legalisasi informasi atau dokumen se#ara elektronik,

adala$ yang tertuang dalam asal 1? $uruf # peruba$an 667!, dimana

diwajibkan bagi peng$adap untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari

pada &inuta 3kta. "engan demikian, pembuatan akta se#ara elektronik dengan

menggunakan tanda tangan elektronik bisa diragukan keotentikannya karena tidak

adanya sidik jari peng$adap dimaksud.1

"alam $al konsep cyber notary yang ole$ sebagian a$li $ukum

dikembangkan dengan pemanfaatan media elektronik se#ara telekonferensi,

ternyata sebagaimana dikemukakan 2dmon &akarim, selama ini ada sedikit

kesalapa$aman dalam menafsirkan frasa di $adapan- sesuai asal 1@?@ K6*

erdata yang dikaitkan dengan cyber notary. Eang mengidentikkan dengan

pembuatan akta yang dilakukan se#ara telekonferensi, pada$al tidak. rinsip kerja

#yber notary tidak jau$ berbeda dengan notaris biasa. ara pi$ak tetap datang dan

ber$adapan dengan para notarisnya. *anya saja, para pi$ak langsung memba#a

draft aktanya di masing5masing komputer, setela$ sepakat, para pi$ak segera

menandatangani akta tersebut se#ara elektronik di kantor notaris. 7adi aktanya

bukan dibuat melalui jarak jau$ menggunakan webcam, tetapi para pi$ak

ber$adapan langsung kepada notarisnya. Kalau #aranya menggunakan webcam,

negara lain juga belum menggunakan metode itu.11

'ilamana di#ermati $ubungannya berdasarkan analisa uraian5uraian

sebelumnya, serta dengan menga#u pada enjelasan asal 18 ayat / eruba$an

667! yang berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk eraturan erundang5

undangan atas norma tertentu dalam batang tubu$ eruba$an 667!, maka ditarik

kesimpulan ba$wa konsep cyber notary yang tela$ diakomodir adala$ dalam $al

kewenangan dalam men#etak dan melegalisasi surat dan= atau men#etak sertifikat

yang di#etak melalui sistem "irektorat 7enderal 3dministrasi *ukum 6mum

se#ara online ("itjen 3*6 online).

1 Ibid .

11

2dmon &akarim, I!I Fembira +yber !otary masuk ke 66 7abatan !otaris-, :p. 2it.,diakses tanggal 14 7uni 014


7/12

Keber$asilan penggunaan dan pemanfaatan TIK dengan penerapan konsep

cyber notary dalam "itjen 3*6 online, tela$ mendorong para notaris untuk

menggunakan dan memanfaatkan TIK, sistem ini merupakan sistem administrasi

badan $ukum (S3'*) yang tela$ mengalami beberapa kali pengembangan,

terak$ir dilakukan pengembangan yang revolusioner dalam $al efisiensi waktu,

yakni dengan waktu pelayanan yang da$ulunya memakan waktu dalam $itungan

$ari sekarang dapat dilakukan dalam $itungan menit. &elalui "itjen 3*6 online

proses birokrasi diperpendek dengan tidak diperlukan lagi pertemuan antara

penyedia jasa dan pemakai jasa se$ingga peluang terjadinya korupsi, kolusi dan

nepotisme dapat di$indarkan. Eang mewujudkan pelayanan prima kepada

masyarakat dalam membangun good governance menuju clean government

dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, #epat, tepat, efisien, mura$

dan bebas punggutan liar. Kemudian akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi

para !otaris dalam memberikan kepastian waktu penyelesaian pelayanan ter$adap

masyarakat, dengan demikian berdampak pada berkembangnya perdagangan dan

perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan keseja$teraan masyarakat.

"alam pengembangannya kini pelayanan "itjen 3*6 online meliputi

1. ublikasi berita5berita yang ditulis ole$ *ubungan &asyarakat (*umas)

"itjen 3*6G

0. engajuan permo$onan pemakaian nama T, Eayasan, dan erkumpulan

yang dapat diakses ole$ masyarakat umum dan notarisG

/. engajuan permo$onan pengesa$an pendirian T, Eayasan, dan

erkumpulan yang $anya dapat diakses ole$ notarisG

4. engajuan permo$onan persetujuan peruba$an anggaran dasar, dan

penyampaian pemberita$uan peruba$an anggaran dasar serta peruba$an

data TG

8. endaftaran, peruba$an, dan peng$apusan Didusia yang $anya dapat

diakses ole$ notarisG

?. elaporan Hasiat yang $anya dapat diakses ole$ notarisG

A. endaftaran untuk #alon !otaris.


8/12

@. engaduan ole$ masyarakat umum dan notaris.10

enerapan konsep #yber notary ole$ "itjen 3*6 online diatur dalam

beberapa peraturan, yakni

1. &engenai pelayanan yang ber$ubungan dengan T diatur dalam eraturan

&enteri *ukum dan *ak 3sasi &anusia ;epublik Indonesia !omor 4

Ta$un 014 tentang Tata +ara engajuan ermo$onan engesa$an 'adan

*ukum dan ersetujuan eruba$an 3nggaran "asar serta enyampaian

emberita$uan eruba$an 3nggaran "asar dan eruba$an "ata erseroan

Terbatas (ermenkum$am 4=014)G

0. &engenai pelayanan yang ber$ubungan dengan Eayasan diatur dalam

eraturan &enteri *ukum dan *ak 3sasi &anusia ;epublik Indonesia

!omor 8 Ta$un 014 tentang engesa$an 'adan *ukum Eayasan

(ermenkum$am 8=014)G

/. &engenai pelayanan yang ber$ubungan dengan erkumpulan diatur dalam


!omor ? Ta$un 014 tentang engesa$an 'adan *ukum erkumpulan

(ermenkum$am ?=014)G

4. &engenai pelayanan yang ber$ubungan dengan Didusia diatur dalam


!omor 1 Ta$un 01/ tentang Tata +ara endaftaran 7aminan Didusia

Se#ara 2lektronik (ermenkum$am 1=01/) dan Surat 2daran "irektorat

7enderal 3dministrasi *ukum 6mum !omor 3*6.%T./.1511 Ta$un

01/ peri$al endaftaran dan eng$apusan Sertifikat 7aminan DidusiaG

8. &engenai pelayanan yang ber$ubungan dengan pelaporan wasiat dan

pendaftaran #alon notaris diatur dalam eruba$an 667!G

?. &engenai pengenaan jenis dan tarif enerimaan !egara 'ukan ajak

diatur dalam eraturan emerinta$ ;epublik Indonesia !omor 48 Ta$un

014 tentang 7enis dan Tarif atas 7enis enerimaan !egara 'ukan ajak

10

"irektorat 7enderal 3dministrasi *ukum 6mum, $ tt p == a $ u . w e b .i d, diakses tanggal 07uni 014.

http://www.ahu.web.id/http://www.ahu.web.id/http://www.ahu.web.id/


9/12

yang berlaku pada Kementerian *ukum dan *ak 3sasi &anusia (

48=014) G

A. &engenai tata #ara pengajuan dan pemakaian nama erseroan diatur

dalam eraturan emerinta$ ;epublik Indonesia !omor 4/ Ta$un 011

Tentang Tata +ara engajuan "an emakaian !ama erseroan Terbatas

( 4/=011)G

@. &engenai pemakaian nama Eayasan diatur dalam eraturan emerinta$

;epublik Indonesia !omor ?/ Ta$un 0@ tentang elaksanaan 6ndang5

6ndang tentang Eayasan ( ?/=0@), dan 6ndang56ndang ;epublik

Indonesia !omor 0@ Ta$un 04 tentang eruba$an atas 6ndang56ndang

!omor 1? Ta$un 01 tentang Eayasan (66 0@=04), serta 6ndang5

6ndang ;epublik Indonesia !omor 1? Ta$un 01 tentang Eayasan (66

1?=01)G

>. &engenai pemakaian nama erkumpulan diatur dalam 6ndang56ndang

;epublik Indonesia !omor 1A Ta$un 01/ tentang %rganisasi

Kemasyarakatan (66 1A=01/).

I,. Ke&$)%!an dan Sa+an

A. Ke&$)%!an

1. enerapan konsep #yber notary berdasarkan enjelasan asal 18

eruba$an 667! adala$ kewenangan dalam men#etak dan melegalisasi

surat dan= atau men#etak sertifikat yang di#etak melalui sistem "itjen

3*6 online. *al ini terli$at dalam ketentuan asal 18 ermenkum$am

4=014, asal 18 ermenkum$am 8=014, dan asal 18 ermenkum$am

?=014, yang menyebutkan !otaris dapat langsung melakukan pen#etakan

sendiri Keputusan &enteri, menggunakan kertas berwarna puti$ ukuran

D4=folio dengan berat @ gr yang wajib ditandatangani dan dibubu$i #ap

jabatan ole$ !otaris serta memuat frasa yang menyatakan Keputusan

&enteri ini di#etak dari S3'*-. 7uga terli$at pada asal / dan asal 8

ermenkum$am 1=01/, yang menyebutkan !otaris sebagai pemo$on


10/12

men#etak sertifikat 7aminan dan sertifikat peruba$an 7aminan Didusia

yang tela$ ditandatangani se#ara elektronik ole$ ejabat.

0. enerapan konsep #yber notary ole$ "itjen 3*6 %nline diatur dalam

beberapa peraturan pelaksanaan, yakni mengenai T diatur dalam

ermenkum$am 4=014, mengenai Eayasan diatur dalam ermenkum$am

8=014, mengenai erkumpulan diatur dalam ermenkum$am ?=014,

mengenai pelayanan yang ber$ubungan dengan Didusia diatur dalam

ermenkum$am 1=014 dan Surat 2daran "irektorat 7enderal

3dministrasi *ukum 6mum !omor 3*6.%T./.1511 Ta$un 01/,

mengenai pelaporan wasiat dan pendaftaran #alon notaris diatur dalam

6ndang56ndang !omor 0 Ta$un 014.

B. Sa+an

Tak ada gading yang tak retak, segala sesuatu tidak ada yang sempurna, pasti

ada kekurangannya. 'ila di#ermati defenisi emo$on dalam asal 1 angka /

ermenkum$am 8=014 yang berbunyi emo$on adala$ !otaris yang

diberikan kuasa untuk mengajukan permo$onan pengesa$an badan $ukum

Eayasan melalui S3'*-. Ketentuan tersebut menyebutkan pemo$on

$anyala$ !otaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permo$onan

pengesa$an badan $ukum Eayasan melalui S3'*, defenisi tersebut

dirasakan kurang tepat karena faktanya "itjen 3*6 online memperbole$kan

pemo$on yang dengan sendiri5sendiri atau bersama5sama se#ara langsung

tanpa dikuasakan dan permo$onan selain pengesa$an badan $ukum Eayasan,

dalam $al ini pengajuan permo$onan pemakaian nama Eayasan. 'erbeda

dengan defenisi yang pemo$on yang lebi$ tepat dalam asal 1 angka /

ermenkum$am ?=014 yang berbunyi emo$on adala$ setiap orang

sendiri5sendiri atau bersama5sama se#ara langsung atau memberikan kuasa

kepada !otaris untuk mengajukan permo$onan melalui S3'*- ataupun

defenisi emo$on dalam asal 1 angka / ermenkum$am 4=014 yang

berbunyi emo$on adala$ pendiri bersama5sama atau direksi erseroan yang

tela$ memperole$ status badan $ukum atau ikuidator erseroan bubar atau


11/12

Kurator erseroan pailit yang memberikan kuasa kepada !otaris untuk

mengajukan permo$onan melalui S3'*-. %le$ karena itu, penelitian ini

menyarankan perbaikan definisi emo$on dalam ermenkum$am 8=014

tersebut.

,. Da'"a+ P&"a(a

A. B(-B(

&akarim, 2dmon, Notaris dan Transasi 7letroni, 0a)ian *uum tentang

2ybernotary atau 7lectronic Notary, ;ajawali ers, 7akarta, ed. ke50,

01/.

!urita, 2mma, 2yber Notary, -emahaman Awal dalam 0onsep -emiiran, ;efika

3ditama, 'andung, 010.

Soekanto, Soerjono dan Sri &amudji, -enelitian *uum Normatif, 3uatu

Tin)auan 3ingat , ;ajawali ers, 7akarta, 010.

Sunggono, 'ambang, 8etodologi -enelitian *uum, ;ajawali ers, 7akarta, 010

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

;epublik Indonesia, Kitab 6ndang56ndang *ukum erdata.

, 6ndang56ndang !omor / Ta$un 04 tentang 7abatan

!otaris.

, 6ndang56ndang !omor 0 Ta$un 014 tentang eruba$an

atas 6ndang56ndang !omor / Ta$un 04 Tentang 7abatan !otaris.

, 6ndang56ndang !omor 4 Ta$un 0A tentang erseroan

Terbatas.

, 6ndang56ndang !omor 40 Ta$un 1>>> tentang 7aminan

Didusia.

, 6ndang56ndang ;epublik Indonesia !omor 1? Ta$un 01

tentang Eayasan.

, 6ndang56ndang ;epublik Indonesia !omor 0@ Ta$un 04

tentang eruba$an atas 6ndang56ndang !omor 1? Ta$un 01 tentang

Eayasan.

, 6ndang56ndang ;epublik Indonesia !omor 1A Ta$un 01/

tentang %rganisasi Kemasyarakatan.


12/12

, eraturan &enteri *ukum dan *ak 3sasi &anusia ;epublik

Indonesia !omor 4 Ta$un 014 tentang Tata +ara engajuan ermo$onan

engesa$an 'adan *ukum dan ersetujuan eruba$an 3nggaran "asar serta enyampaian emberita$uan eruba$an 3nggaran "asar dan

eruba$an "ata erseroan Terbatas.

, eraturan &enteri *ukum dan *ak 3sasi &anusia ;epublik

Indonesia !omor 8 Ta$un 014 tentang engesa$an

, eraturan emerinta$ ;epublik Indonesia !omor 48 Ta$un

014 tentang 7enis dan Tarif atas 7enis enerimaan !egara 'ukan ajak

yang berlaku pada Kementerian *ukum dan *ak 3sasi &anusia.

, eraturan emerinta$ ;epublik Indonesia !omor 4/ Ta$un

011 Tentang Tata +ara engajuan "an emakaian !ama erseroanTerbatas.

, eraturan emerinta$ ;epublik Indonesia !omor ?/ Ta$un

0@ tentang elaksanaan 6ndang56ndang tentang Eayasan.

C. In"e+ne"

"irektorat 7enderal 3dministrasi *ukum 6mum, $t t p = =a$u. we b.i d , diakses

tanggal 0 7uni 014.

Dard$ian, egalisasi "okumen ublik dan Transaksi 2lektronik,

$t t p ==l k$t.or g =d i skus i 5 te r buk a5 # y b e rnot a r y 5 8 5 f e b r u a ri 5 01 4 , diaksestanggal 1@ 7uni 014.

&akarim, 2dmon, I!I Fembira +yber !otary masuk ke 66 7abatan !otaris,

$t t p ==ww w .$ukumon l in e .# om = b e rita=b a # a =l t80f?1/AdA>=in i 5 g e mb i r a 5

# y b e r 5 no t a r y 5 masu k 5 k e5 u u 5 jab a tan 5 no t a ris , diakses tanggal 14 7uni 014.

rastyo, 'rian 3my, eluang dan Tantangan +yber !otary di Indonesia,

$t t p ==s t a f f .blo g .ui.a # .id = b ri a n .a m y =0>= 11=0> = p e l u a n g 5 # y b e r 5 not a r y 5 di5

indonesia=, diakses tanggal 10 7uni 014.

D. P$da"#

'adrulaman, &ariam "arus, &endambakan Kela$iran *ukum Saiber (+yber

aw) di Indonesia-, &edan idato urna '$akti, 1/ !opember 01.
http://ahu.web.id/http://ahu.web.id/http://lkht.org/diskusi-terbuka-cybernotary-5-februari-2014http://lkht.org/diskusi-terbuka-cybernotary-5-februari-2014http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/http://ahu.web.id/http://lkht.org/diskusi-terbuka-cybernotary-5-februari-2014http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/

Cyber Notary

Documents

Transcript of Cyber Notary