Apa arti Cross Cutting Gender Issue ?Isu gender lintas pembangunan (cross cutting gender issue) adalah sebuah isu gender yang mengandung masalah kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh lintas pembangunan. Kesenjangan gender itu diukur dari aspek akses, partisipasi, manfaat dan kontrol yang terjadi di semua dimensi pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi, lingkungan dan pertahanan keamanan. Isu gender juga terdapat dalam dimensi kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

KENAPA HARUS MEMAHAMI ISU GENDER?Setiap laki-laki dan perempuan baik anak-anak, orang dewasa maupun orang cacat fisik, cacat mental dan sosial mempunyai kebutuhan, pengalaman dan aspirasi yang berbeda, sehingga harus dipahami oleh setiap individu atau kelompok baik selaku penentu kebijakan di eksekutif, legislatif dan yudikatif pusat dan daerah, agar peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran responsif gender.

Gender dan PolitikKesenjangan gender bidang politik terlihat :Bidang Politik; hasil Pemilu tahun 2004, menghasilkan keterwakilan perempuan hanya 11% di DPRD PROV. Perempuan dalam eksekutif :Wakil Gubernur: 1 Orang; Bupati/Walikota: 4Orang, perempuan dalam jabatan PNS: pejabat eselon II: 12 Orang; Pejabat eselon III: 98 0rang; Pejabata eselon IV: 382 orang.

Gender dan ekonomiEkonomi: tingkat Partisipati angkatan kerja untuk perempuan 49,21% dan laki-laki 50,79%. Rendahnya perempuan dalam memperoleh akses perkreditan sehingga menghambat kemajuan ekonomi perempuan. Penggajian tenaga kerja perempuan tidak adil, kurangnya perlindungan hukum seperti: kekerasan, pelecehan seksual, hak cuti hamil dan menstruasi, perlindungan keamanan privace

GENDER DAN KETENAGAKERJAAN

ANGKA PARTISIPASI KERJATAHUN 2005 LAPANGAN USAHA LK PR LK PR LK PR TAHUN 2006 TAHUN 2007

(1) PERTANIAN INDUSTRI PERDAGANGAN JASA KEMASYARAKATAN

(2) 65,1 58,9 54,2 58,8

(3) 34,9 41,2 45,8 41,2

(4) 65,7 58,9 53,8 55,9

(5) 34,3 41,1 46,2 44,1

(6) 63,1 57,6 50,5 57,8

(7) 36,9 42,4 49,5 42,2

LAINNYA

94,1

5,9

92,7

7,3

92,4

7,6

SUMBER SUSENAS TAHUN 2007

STATUS PEKERJAAN1 Perempuan - buruh tetap 17,7% dan 82,4% tidak tetap. 2. Perempuan bekerja tak di bayar 71,5% dan laki-laki bekerja tak dibayar 28,5%).

Gender dan Sosial budaya1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam tahun 2006 menggambarkan bahwa: telah terjadi 22.512 kasus kekerasan. terhadap perempuan (KTP), kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 16709 (76%), kekerasan ranah komunitas sebanyak 5240 (23%), sedangkan pelakunya sebanyak 557 dari pelaku KDRT adalah pejabat publik dan aparat negara (PNS dan Polisi). Sebanyak 1259 buruh migran Indonesia yang kebanyakan perempuan mengalami diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan (traficking). Tahun 2007, Kasus Kekerasan terhadap perempuan (KTP) mencapai 25522. Tahun 2008, KTP mencapai 54425 Kriminalisasi terhadap perempuan masih menjadi fenomena sosial budaya masyarakat di berbagai daerah.

2. 3.

GENDER DAN KESEHATAN1. Kesehatan: angka kematian Ibu (AKI): 228/100.000 kelahiran hidup. Angka kematian itu tertinggi di ASEAN karena hampir setiap 2 jam sekali terdapat seorang Ibu melahirkan meninggal. Jateng 117/100.000. 2.Angka Kematian Bayi (AKB) 28,9/1000 (th 2005) dan 26,8/1000 (proyeksi th 2008).

GENDER DAN PENDIDIKANANGKA PARTISIPASI SEKOLAHTAHUN 2001 GOLONGAN UMUR LK PR LK PR LK PR TAHUN 2004 TAHUN 2007

(1) 7 13 16 19 12 15 18 24

(2) 95,3 79,0 50,4 13,7

(3) 96,1 79,8 48,3 10,3

(4) 96,6 83,1 53,9 12,9

(5) 96,9 84,0 53,0 11,1

(6) 97,4 84,0 54,7 12,5

(7) 97,9 84,5 54,5 11,0

SUMBER SUSENAS TAHUN 2007

Gender, Hukum dan kebijakanHukum; Masih banyak hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, sehingga tidak mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. Kebijakan, di K/L dan SKPD masih banyak yang bias gender.

Gender,Transportasi dan TeknologiLaki-2 dan perempuan lansia dan anakanak tidak dapat menikmati sarana transportasi yg aman, nyaman. Anak laki2 dan perempuan disable belum mengakses sarana transportasi dengan mudah, nyaman dan aman. Banyak produk-produk teknologi yang tidak ramah gender. Sarana umum yang tidak ramah gender

Gender dan Pertahanan KeamananJabatan kemiliteran dan kepolisian masih didominasi laki-2; Perempuan dan anak-2 tidak memperoleh perlindungan dalam masa darurat perang. Perempuan dan anak-2 masih menjadi sasaran kriminalitas;

Apa yang harus dilakukan?1. 2. Merekonstruksi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang responsif gender. Membangun komitmen penentu kebijakan di pusat dan daerah untuk membuat kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan responsif gender yang menjamin adanya akses, peran, kontrol dan manfaat untuk laki-laki dan perempuan Melaksanakan pendidikan nasional yang berwawasan gender. Menciptakan iklim sosial budaya nondiskriminasi gender.

3.

4.

Kenapa Gender mengarus ke segala segi kehidupan?Laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan, pengalaman, dan kepentingan, baik yang praktis maupun strategis belum terakomodasi/terintegrasi ke dalam kebijakan, program dan kegiatan secara adil, sehingga menimbulkan kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi, lingkungan, dan pertahanan keamanan.