COMMUNITY CAPACITY BUILDING DALAM MENGATASI ......Nations Development Programme) dalam (Sihotang...

COMMUNITY CAPACITY BUILDING DALAM MENGATASI RESIKO

BENCANA KEKERINGAN DI KECAMATAN KELARA

KABUPATEN JENEPONTO

SKRIPSI

Disusun Oleh :

SRI INDAH SARI PERTIWI

105641101516

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

i

COMMUNITY CAPACITY BUILDING DALAM MENGATASI RESIKO

BENCANA KEKERINGAN DI KECAMATAN KELARA

KABUPATEN JENEPONTO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu

Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

SRI INDAH SARI PERTIWI

NIM : 105641101516

Kepada :

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sri Indah Sari Pertiwi

Nomor Stambuk : 105641101516

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Pernyatan bahwa benar karya ilmiah adalah hasil penelitian saya sendiri tanpa

bantuan dari pihak lain atau ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan

plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian

hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, Oktober 2020

Yang menyatakan

Sri Indah Sari Pertiwi

v

ABSTRAK

Sri Indah Sari Pertiwi, 2020 Community Capacity Building Dalam Mengatasi

Resiko Bencana Kekeringan Di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto

(Dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Nur Khaerah)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui community capacity building dalam

mengatasi resiko bencana kekeringan di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan tipe penelitian yang

digunakan adalah deskriptif (menggambarkan) dengan melakukan pendekatan

kualitatif yaitu tipe penelitian yang melakukan penggambaran tentang situasi atau

kejadian, hal ini didasarkan karena penelitian ini menghasilkan data-data berupa

informasi dari informan apa adanya dan sesuai dengan penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber

data sekunder dengan jumlah informan 9 orang. Teknik pengumpulan dan

pengolahan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu

melalui :observasi/pengamatan, dan wawancara. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan, pengabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber,

triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa community capacity

building atau pengembangan kapasitas masyarakat ini dalam hal penerima

bantuan air bersih dari BPBD selaku kantor yang memberikan bantuan penyaluran

air bersih ke masyarakat masih terkendala di biaya operasional dan kurangnya

armada tangki air yang digunakan untuk memberikan bantuan air bersih ke

masyarakat.

Dan masyarakat berharap agar BPBD bisa memberikan pelayanan yang lebih

maksimal dalam membantu masyarakat yang mengalami bencana alam, dan

memberikan pelayanan yang merata ke masyarakat yang mengalami kekeringan

khususnya di Desa Samataring.

Kata kunci : Community capacity building, BPBD, Kekeringan

vi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan

rahmatNya yang selama ini telah diberikan, yang memberi hikmah sehingga bisa

bermanfaat bagi umatnya, sehingga oleh karena itu penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul Community Capacity Building Dalam Mengatasi Resiko

Bencana Kekeringan Di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan dari program studi Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Penulis menyadari bahwa

untuk menyelesaikan penyusunan tugas skripsi ini tidaklah mudah, namun penulis

menyadari begitu banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Amir Muhiddin.

M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Nur Khaerah.S.Ip.,M.Ip selaku pembimbing II,

yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan

penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis juga mengucapkan

penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang

telah memberikan bantuannya terutama kepada :

1. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si dan bapak Ahmad Harakan, S.IP,

M.Hi selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas

Muhammadiyah Makassar.

vii

2. Ibu Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Prof. Dr.H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar.

4. Segenap Dosen serta staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu

pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan

di Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Pihak Kantor BPBD Kabupaten Jeneponto

6. Pihak Kantor Desa Samataring

7. Saudara dari awal masuk kampus IP.A sekaligus teman kelas dari semister

1 sampai semester 9

8. Teman-teman angkatan 2016 “FEDERASI”

9. Keluarga penulis yang telah memberikan support dalam penulisan skripsi.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dan terdalam penulis kepada kedua

orang tua tercinta Ibu Syamsiah dan Bapak Mansur karena semua usaha penulis

tidak berarti apa-apa tanpa adanya pengorbanan dan dorongan semangat yang

sangat luar biasa dari beliau yang selalu suka rela melakukan segala hal,

memberikan doa yang tulus, motivasi, nasehat serta bimbingan dan membesarkan

penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih juga untuk saudara sedarah

penulis yang selalu menyayangi dan memberi semangat untuk terus melanjutkan

pendidikan setinggi mungkin.Teriring doa semoga Allah SWT menjadikan

viii

pengorbanan dan kebaikan itu sebagai cahaya penerang di dunia maupun di

akhirat kelak.

Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan

manfaat kepada para pembaca guna menambah Khasanah Ilmu Pengetahuan

terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, November 2020

Penulis

Sri Indah Sari Pertiwi

ix

DAFTAR PUSTAKA

Halaman Judul ............................................................................................. i

Halaman Persetujuan .................................................................................. ii

Halaman Penerimaan Tim………………………………………………. . iii

Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ........................................... iv

Abstrak ......................................................................................................... v

KATA PENGANTAR .................................................................................. vi

DAFTAR ISI ................................................................................................. ix

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

A. Latar Belakang ............................................................................... 1

B. Rumusan Masalah.......................................................................... 7

C. Tujuan Penulisan ........................................................................... 7

D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 9

A. Penelitian Terdahulu ...................................................................... 9

B. Tinjauan Teori ............................................................................... 11

C. Kerangka Pikir ............................................................................... 27

D. Fokus Penelitian ............................................................................ 29

E. Deskriptif Penelitian ...................................................................... 29

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................. 32

A. Waktu dan Lokasi Penelitian ......................................................... 32

B. Jenis dan Tipe Penelitian ............................................................... 32

C. Sumber Data .................................................................................. 33

D. Informan Penelitian ....................................................................... 34

x

E. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 35

F. Teknik Analisis Data ..................................................................... 34

G. Keabsahan Data ............................................................................. 36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN...................................................... 38

A. Deskripsi Lokasi Penelitian ........................................................... 38

B. Hasil dan Pembahasan ................................................................... 50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................... 78

A. Kesimpulan .................................................................................... 78

B. Saran .............................................................................................. 79

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 80

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ........................................................................ 9

Tabel 2.2 Kerangka Pikir ................................................................................. 29

Tabel 3.1 Informan Penelitian .......................................................................... 34

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Community capacity building dalam bahasa Indonesia artinya

pengembangan kapasitas masyarakat. Pengembangan kapasitas masyarakat yang

dimaksud disini ialah suatu proses dalam mengembangkan serta kemampuan

sumber daya organisasi sebagai kebutuhan untuk bertahan, menyesuaikan diri dan

untuk menumbuhkan organisasi di daerah perubahan yang cepat. Menurut

Morisson dalam (Mirnawati, 2019) yaitu melihat capacity building sebagai suatu

proses untuk melaksanakan sesuatu atau serangkaian gerakan perubahan multi

level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-

sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuian individu dan

organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.

Efesiensi yang dimaksud disini ialah dalam hal waktu dan sumber daya

yang dibutuhkan untuk mencapai outcome dan juga efesiensi berupa kepantasan

usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan serta responsivitas bagaimana

menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.

Seperti penjelasan di atas sudah cukup jelas bahwa ada beberapa

tingkatan dari capacity building yang terdiri dari : Pengembangan sumber daya

manusia, Penguatan organisasi, dan Reformasi kelembagaan. Dari beberapa uraian

mengenai capacity building di atas akan dapat dikemukakan tingkatan-tingkatan

dalam pengembangan kapasitas masyarakat yang harus dilaksanakan secara

2

2

berkesinambungan yang terdiri dari tiga tingkatan menurut Mowbray dalam,

(Mirnawati, 2019) yaitu : tingkatan dan dimensi individu, tingkatan dan dimensi

pengembangan kapasitas pada kelembagaan atau organisasi, tingkatan dan

dimensi pengembangan kapasitas pada sistem.

Banyak ahli yang mendefinisikan mengenai community capacity building

sehingga community capacity building memiliki banyak variasi atau versi dari

masing-masing ahli yang mendefinisikannya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan para

ahli melihatnya dari berbagai sisi. Jika dilihat secara keseluruhan maka

community capacity building bisa bermakna sebagai proses membangun kapasitas

individu atau organisasi yang juga dicerminkan melalui pengembangan

kemampuan, keterampilan, potensi dan juga bakat penguasaan kompotensi,

sehingga kelompok atau organisasi dapat bertahan serta mampu mengatasi segala

macam tantangan terhadap perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga

(Fahmi, 2017)

Pengembangan kapasitas yang dimaksud di sini adalah merupakan suatu

proses peningkatan yang dilakukan oleh individu, organisasi dan juga sistem

masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang berada di lingkungan

masyarakat setempat. Pengertian pengembangan kapasitas bila dikaitkan dengan

organisasi FKPA (Forum Komunikasi Peduli Anak) jelas maksdunya bahwa

pengembangan kapasitas organisasi disini merupakan suatu upaya yang

berhubungan dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Adapun tujuan dari pengembangan kapasitas menurut UNDP (United

Nations Development Programme) dalam (Sihotang Peronita, Dewi Krisna,

3

3

2017)menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas adalah proses dimana

individu, kelompok, organisasi, institusi dan juga masyarakat dalam

meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan fungsi pokok, memahami dan

menghubungkan kebutuhan pengembangan mereka dalam konteks yang luas dan

dengan cara yang terus menerus.

Peristiwa bencana kekeringan merupakan suatu kejadian yang tak terduga

baik dari segi waktu tempat dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Adapun

dampak yang ditimbulkan adalah antara lain terjadinya kerusakan, gagal panen,

kerugian serta dampak yang paling parah adalah banyaknya korban jiwa.

Pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan

bencana, bencana yang dimaksud disini adalah bencana kekeringan yang

menimpa Kabupaten Jeneponto. Bencana kekeringan dijelaskan secara spesifik

yaitu ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup,

pertanian kegiatan dan lingkungan (Rudiarto, 2017)

Cara untuk mengatasi resiko bencana yang terjadi harus ada forum

pengurangan resiko bencana (PRB) dan tim siaga bencana masyarakat(TSBM).

Pembentukan forum PRB dan TSBM ini bisa diawali dengan musyawarah

bersama aparat desa maupun masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat dalam

melakukan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi bencana dijadikan sebagai

prioritas utama dan dilibatkan dalam forum PRB dan TSBM. Forum PRB dan

TSBM yang telah dibentuk dan disahkan oleh kepala desa dan selanjutnya

masyarakat dibekali dengan materi tentang jenis-jenis bencana alam dan cara

menanggulangi serta mengantisipasi bencana alam yang ada disekitar.

4

4

Di Indonesia bencana kekeringan menempati urutan kedua berdasarkan

Survey dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Tahun 2009

setelah banjir yang terjadi pada tahun 2002-2009 dengan rata-rata 156 kejadian

per tahun di seluruh wilayah Indonesia.

Kekeringan pada dasarnya adalah keadaan dimana kekurangan air pada

suatu daerah untuk berbagai kegiatan kelompok dan sekitar lingkungan dalam

masa berkepanjangan. Menurut Wilhite dan Svoboda dalam (Darojati et al., 2015)

musim kekeringan atau kemarau ini durasinya bisa berbulan atau tahunan

lamanya, Bencana kekeringan bisa terjadi apabila suatu wilayah secara terus-

menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Musim kemarau yang

panjang dapat menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis

akibat penguapan, transparansi ataupun penggunaan lain oleh manusia.

Salah satu wilayah di Indonesia yang paling sering mengalami kekeringan

berada di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Jeneponto. Di

Kabupaten Jeneponto ada satu daerah yang setiap tahunnya mengalami

kekeringan yaitu Kecamatan Kelara di kecamatan Kelara ini ada 2 (dua) desa

yang mengalami kekeringan yang cukup parah yaitu Desa Samataring dan

Kalongko.

Kekeringan yang paling parah dan setiap tahun terjadi ada di Kecamatan

Kelara di Desa Samataring dan Kalongko karena di desa ini bisa dibilang hampir

seluruh penduduknya membutuhkan air bersih dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk saat ini pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa

pengadaan sumur bor akan tetapi belum diketahui kapan akan terlaksananya.

5

5

Di Desa Samataring dan Kalongko merupakan daerah yang sering

mengalami kekeringan, Di Desa Samataring mempunyai sungai yang jaraknya

lumayan jauh dari permukiman warga akan tetapi apabila musim kekeringan

mulai melanda maka air di sungaai pun akan turut menyurut sehingga masyarakat

membutuhkan bantuan air bersih.

Berdasarkan wawancara dari salah satu pegawai BPBD yang bernama

Randi mengatakan bahwa di Kecamatan Kelara khususnya di Desa Samataring

sering mendapat bantuan air bersih dari BPBD. Sebelumnya masyarakat di Desa

Samataring dan Kalongko juga biasanya mengandalkan air sumur untuk

memenuhi kebutuhan sehari-harinya akan tetapi tidak bertahan lama karena airnya

juga mulai surut karena banyak masyarakat yang menggunakannya, jadi

masyarakat hanya menunggu bantuan air bersih dari BPBD.

Salah satu instansi yang bertanggung jawab jika terjadi bencana adalah

Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). BPBD adalah lembaga

departemen yang melaksanakan penanggulangan bencana baik di Provinsi

maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan

oleh BPNB (Badan Penanggulangan Bencana Nasional).

Adapun cara mengatasi kekeringan di Jeneponto sesuai Peraturan Daerah

Nomor. 02 Tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan

penanggulangan bencana daerah (BPBD) maka Pemerintah Daerah akan

melakukan pendistribusian air bersih ke setiap daerah yang mengalami

kekeringan. Saat ini hanya ada satu mobil tangki air yang digunakan untuk

menyalurkan air bersih ke masyarakat. Pemerintah daerah belum memberikan

6

6

bantuan berupa tambahan mobil tangki air ke Dinas BPBD, jadi untuk saat ini

Dinas BPBD mengontrak mobil dari PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat) di Kota Makassar. Jadi untuk saat ini ada dua mobil yang digunakan

untuk menyalurkan bantuan air bersih ke Desa yang mengalami kekeringan.

Tetapi terdapat beberapa faktor yang menjadi permasalahan dalam

penanggulangan bencana kekeringan ini. Faktor yang paling utama adalah

ketidaksiapan masyarakat baik menyangkut ketidaksiapan yang bersifat teknis,

biaya, waktu, minimnya pengetahuan tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi

bencana kekeringan seperti ini, lemahnya modal sosial dan kultural yang

menyebabkan kerentanan sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat.

Faktor lain yang menjadi permasalahan adalah pergeseran paradigma di

dalam penanganan bencana, dari yang bersifat reaktif, pasif dan sentralistik

bergeser ke arah paradigma baru yang mengedepankan upaya pencegahan

(preventif), pengurangan risiko bencana (mitigasi) dan meningkatkan upaya

penguatan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi bencana alam.

Persoalannya perubahan paradigma tersebut belum sepenuhnya berhasil diderivasi

ke dalam implementasi kebijakan dan program penanggulangan bencana.

Derivasi paradigma baru tersebut ke dalam kebijakan dan program mutlak

memerlukan peningkatan kapasitas masyarakat, tanpa itu tidaklah mungkin

penanggulangan yang bersifat responsif dan pro-aktif dapat dicapai. Dalam

paradigma ini, masyarakat korban bencana tidak diposisikan semata - mata

menjadi obyek tetapi harus menjadi subjek yang dapat menolong dirinya sendiri

7

7

ketika bencana kekeringan datang. Dengan kata lain sasaran akhir dari paradigma

baru ini mewujudkan masyarakat siap menghadapi bencana kekeringan.

Berdasarkan deskripsi masalah di atas, maka penguatan kapasitas

masyarakat dalam penanggulangan bencana mutlak diperlukan, baik untuk

fondasi bagi pergeseran paradigmatik yang tengah terjadi maupun tujuan-tujuan

yang bersifat teknis. Olehnya itu menarik minat peneliti untuk meneliti tentang

community capacity building dalam mengatasi masalah kekeringan di Kecamatan

Kelara Kabupaten Jeneponto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya maka perumusan masalahnya adalah

sebagai berikut :

1) Bagaimana community capacity building kelembagaan dalam mengatasi

resiko bencana kekeringan di Kabupaten Jeneponto?

2) Bagaimana community capacity building individu dalam mengatasi

sumber daya manusia di Desa Samataring Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1) Untuk mengetahui community capacity building kelembagaan dalam

mengatasi resiko bencana kekeringan di Kabupaten Jeneponto.

2) Untuk mengetahui community capacity building individu dalam

meningkatkan sumber daya manusia di Desa Samataring.

8

8

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

semua pihak yaitu antara lain :

1) Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan dan

menambah wawasan mengenai krisis kekeringan di Kabupaten

Jeneponto.

2) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan

pertimbangan bagi teman-teman yang juga ingin meneliti

mengenai community capacity building dalam mengatasi resiko

bencana kekeringan.

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam

penelitian. Di dalam penelitian perlu adanya penelitian yang relevan. Berikut

beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai

berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu Nama Peneliti

(Tahun) Judul Penelitian Hasil Penelitian

ArifuddinBiki

(2015)

Penguatan

kapasitas

kelompok

masyarakat

peduli bencana

dalam

kesiapsiagaan

bencana tanah

longsor di

Kabupaten

Bandung Barat

Penguatan kapasitas kelompok

masyarakat peduli bencana dalam

kesiapsiagaan bencana tanah longsor di

Kabupaten Bandung Barat. Memperoleh

gambaran tentang kondisi kapasitas

kelompok masyarakat peduli bencana,

model penguatan, implementasinya, dan

upaya perbaikan penguatan kapasitas

masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana

longsor di Kabupaten Bandung Barat.

DTP

Kusumawardhani

, dkk

(2014)

Model

Penguatan

Kapasitas

Masyarakat

Dalam

Pengurangan

Resiko

Bencana Alam

di Indonesia

Terdapat validasi yang telah dilakukan di

daerah, yaitu Pesisir Selatan dan DI

Yogyakarta serta di tingkat nasional, DKI

Jakarta menunjukkan bahwa pengalaman

empirik, data dan aspirasi yang mucul

dalam FGD relative sama dengan elemen-

elemen model yang ditarik dari hasil

penelitian yang telah dilakukan. Tidak ada

gagasan baru yang mereduksi temuan

penelitian, aspirasi yang relativ baru lebih

bersifat melengkapi elemen model dan

raw model yang ada. Oleh karena itu

validasi terhadap model penguatan

kapasitas masyarakat dalam pengurangan

10

10

resiko bencana alam di Indonesia yang

telah dirumuskan dan dilakukan di tingkat

daerah (Pesisir Selatan dan DI

Yogyakarta) dan tingkat nasional

(Jakarta) dapat menjadi bagian integral

dari sistem nasional penanggulangan

bencana di Indonesia.

Ahmad Buchari

(2017)

Pengembangan

Kapasitas

Kelembagaan

Desa Tangguh

Bencana di

Kabupaten

Garut

Dalam rangka mewujudkan Desa tangguh

Bencana yang memilki kapabilitas dalam

manajemen bencana, diperlukan

pengembangan kapasitas yang memadai.

Dalam membangun kapasitas

kelembagaan desa tangguh bencana agar

masyarakat ditingkat desa mampu

melakukan manajemen bencana dalam

menghadapi potensi bencana. Serta

peningkatan kapasitas desa tangguh

bencana mengandung pemahaman tentang

berbagai upaya untuk meningkatkan

kemampuan destana dalam mengelola

bencana dari tahapan pra tanggap darurat

hingga tindakan paska bencana.

(Sumber: diolah oleh penulis, 2020)

Berdasarkan penelitian terdahulu pada penelitian yang dilakukan oleh

Arifuddin Biki (2015) lebih berfokus ke kelompok masyarakat peduli bencana dan

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sedangkan pada penelitian

yang akan saya lakukan mengenai bagaimana cara Dinas BPBD dalam

mensosialisasikan kemasyarakat tentang bahaya bencana kekeringan dan

bagaimana cara masyarakat mempersiapkan diri sebelum terjadinya musim

kekeringan yang biasanya melanda Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dan

apakah juga di Desa Samataring dan Kalongko ini sudah dibentuk kelompok

masyarakat peduli bencana.

Penelitian oleh DTP Kusumawardhani dkk (2014) mengenai model

penguatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana alam di

11

11

Indonesia. Di dalam penelitiannya telah terdapat validasi yang telah dilakukan di

daerah pesisir selatan dan DI Yogyakarta. Di dalam penelitiannya tidak ditemukan

gagasan baru akan tetapi hal ini lebih bersifat melengkapi elemen model

penguatan kapasitas masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan

lebih kepada bagaimana antisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana

kekeringan khususnya di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Buchari dkk (2017)

yang meneliti tentang pengembangan kapasitas kelembagaan desa tangguh

bencana yang dilakukan di Kabupaten Garut. Pada penelitian yang dilakukannya

lebih berfokus ke pengembangan kapasitas kelembagaan desa tangguh bencana

sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan lebih kealasan mengapa Dinas

BPBD belum memberikan bantuan berupa sumur bor ke masyarakat agar

masyarakat sudah tidak merasa cemas apabila musim kekeringan kembali

melanda Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

B. Tinjauan Tori/Konsep

1. TeoriCommunity Capacity Building (CCB)

a.Definisi CCB (Community Capacity Building)

Community capacity building atau dalam bahasa Indonesia lebih

dikenal sebagai pengembangan kapasitas masyarakat menurut Merilee S.

Grindlee dalam (Mirnawati, 2019) menyebutkan bahwa community

capacity building merupakan upaya yang ditunjukkan untuk

mengembangkan suatu strategi guna meningkatkan efesiensi, efektivitas

dan responsivitas pemerintah. Sedangkan Brown dalam (Rachmawati,

12

12

2017) mendefiniskan capacity building sebagai suatu proses yang dapat

meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi dan suatu sistem

untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan.

Mengutip dari pendapat Sumpeno dalam (Sihotang Peronita, Dewi

Krisna, 2017) mengatakan bahwa capacity building merupakan suatu

proses untuk meningkatkan atau merubah perilaku individu, kelompok

dan sistem masyarakat sehingga bisa mencapai tujuan yang dari awal

telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya mengenai community

capacity building T. Nill dan C. Mindrum dalam (Setiasih, Imas Siti,

Santosa Meilanny Budiarto, Hanidah In-In, 2017) yang menyatakan

bahwa capacity building merupakan suatu istilah yang digunakan dalam

membangun masyarakat dengan melalui suatu perubahan yang dimulai

dari dalam dirinya sendiri, misalnya dengan cara meningkatkan ilmu

pengetahuan, keahlian dan lain sebagainya.

Ada juga pendapat dari Ann Philbin mengenai capacity building

dalam (Setiasih, Imas Siti, Santosa Meilanny Budiarto, Hanidah In-In,

2017) yang berusaha mendefinisikan capacity building sebagai suatu

proses pengembangan dalam meningkatkan keterampilan bakat serta

kemampuan sumberdaya komunitas sebagai kebutuhan untuk bertahan

dan menyesuaikan diri dalam menumbuhkan organisasi di era perubahan

yang cepat ini.

13

13

Istilah kapasitas juga bisa diartikan sebagai kemampuan manusia,

kemampuan institusi dan juga kemampuan sistemnya. Jadi

pengembangan kapasitas masyarakat atau community capacity building

adalah suatu proses/usaha yang dapat meningkatkan kemampuan atau

mengembangkan diri pada diri seseorang, suatu organisasi suatu sistem

untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan sejak awal (Indrioko & Basar,

2017).

Alasan mengapa peneliti mengabaikan community capacity

building yang secara individu karena community capacity building yang

ada di organisasi masyarakat ternyata belum tentu bisa berjalan dengan

baik di masyarakat dikarenakan hal ini sangat beresiko akan mengalami

kegagalan yang bisa melemahkan pengalaman orang-orang dari

organisasi masyarakat tersebut karena hal ini bukanlah suatu proses yang

cocok bagi masyarakat. Dan alasan mengapa peneliti mengambil

community capacity kelembagaan karena di dalam community capacity

kelembagaan dapat dilakukan sesuatu yang baru yang bernilai baik

sehingga adanya peningkatan kemampuan suatu lembaga untuk mencapai

misi.

b. Dimensi, Tingkatan dan Tujuan Community Capacity Building

Community capacity building menurut Merilee S. Grindlee dalam

(Indrioko & Basar, 2017) yang merupakan pakar/ahli mengenai

community capacity buildingatau yang lebih khusus yang mengkaji dalam

14

14

bidang pemerintahan yang memfokuskan mengenai community capacity

building yang terdapat dalam tiga dimensi yaitu :

1) Development of human resourch

2) Strengthening organization, and

3) Reformation of instruction

Ada beberapa tahapan di dalam capacity building yang memiliki

cara tersendiri dalam menjalankan aktifitasnya yang memungkinkan

terjadinya pengembangan kapasitas pada sebuah individu, sistem atau

organisasi, yang dimana pada aktifitas tersebut terdiri dari beberapa

tahapan umum. Adapun tahapan atau fase yang dimaksud menurut

Gandara dalam (Sari et al., 2014)adalah sebagai berikut :

1) Fase persiapan

2) Fase analisis

3) Fase perencanaan

Capacity building ini juga memiliki tujuan menurut Daniel Rickett

dalam (Jenivia Dwi Ratnasari & Mochamad Makmur, 2016) yang

menyebutkan bahwa god of capacity building is to enable the

organization to grow stranger in achieving as purpose and mission.

Dirumuskan lebih jauh bahwa tujuan dari capacity building adalah

sebagai berikut :

1) Mengakselerasikan pelaksanaan desentralisasi yang sesuai

dengan ketentuan yang telah berlaku

15

15

2) Pemantauan secara proporsional, tugas, fungsi, sistem

keuangan, mekanisme dan tanggung jawab di dalam rangka

pelaksanaan untuk meningkatkan kapasitas daerah

3) Mobilisasi sumber-sumber dana pemerintah, daerah dan

lainnya

4) Penggunaan sumber-sumber dana secara efektif dan efisien

Ada sebuah perusahaan dari Jerman yang bernama GTZ (Deutsche

Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit) merupakan sebuah

perusahaan hukum swasta yang mengungkapkan tentang capacity

building dalam (Hapsari & Djumiarti, 2016) yang menggambarkan

bahwa dalam proses capacity building ada tiga tingkatan yang harus

menjadi fokus analisis serta proses perubahan di dalam sebuah kelompok

atau organisasi.

Ketiga tingkatan dalam capacity building yang dimaksud adalah

yaitu sistem atau suatu kebijakan yang terdiri dari peraturan perundangan,

kebijakan tingkatan organisasi atau suatu lembaga yang terdiri dari

sumberdaya, ketatalaksanaan, struktur organisasi, sistem pengendalian

keputusan serta tingkatan individu atau sumberdaya manusia yang terdiri

dari pengetahuan, keterampilan, kompotensi dan yang terakhir yaitu etika.

Sedangkan menurut Riyadi dalam (Buchari, 2017)mengungkapkan bahwa

community capacity mempunyai dimensi dan tingkatan yaitu sebagai

berikut :

16

16

1) Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada individu

2) Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada

organisasi

3) Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada sistem

Melihat pendapat Riyadi sebelumnya yang mengatakan bahwa

community capacity building merupakan suatu institusi yang dimana

harus dimulai dari community capacity building individualnya, kapasitas

secara makro organisasi sistem yang digunakan dalam suatu institusi

untuk meningkatkan kemampuan sehingga dapat dengan mudah

beradaptasi dan siap menghadapi setiap perubahan yang terjadi.

c. Kelembagaan Community Capacity Building

Berikut akan dijelaskan mengenai capacity building kelembagaan

lokal yang dimaksud dengan capacity building kelembaagaan lokal

menurut Linneail dalam (Fultanegara & Anggun Aprinasari, 2014)

menyatakan bahwa di dalam capacity building kelembagaan dapat

dilakukan sesuatu yang baru yang bernilai baik sehingga adanya

peningkatan kemampuan suatu lembaga untuk mencapai misi. Berikut ini

ada beberapa model teoritis dari tingkatan kapasitas kelembagan lokal

dari beberapa sumber literatur yaitu:

1) Level individu

2) Level kelompok

3) Level organisasi

17

17

Capacity building kelembagaan merupakan suatu upaya untuk

meningkatkan kemampuan organisasi di dalam mengikuti perubahan

dengan mempertimbangkan seluruh faktor-faktor yang ada di dalam

organisasi yang bertujuan mengakselerasikan pelaksanaan desentralisasi

yang sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku.

Berdasarkan peraturan Presiden No. 59 Tahun 2012 tentang

kerangka nasional pengembangan kapasitas pemerintah daerah,

pengembangan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan melalui 3 (tiga)

tahapan yaitu sebagai berikut :

1) Peningkatan kapasitas struktur organisasi yang efektif, efisien,

rasional dan proporsional

2) Pelembagaan budaya kerja organisasi yang produktif dan

positif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa

3) Peningkatan kapasitas anggaran untuk mendukung peningkatan

kualitas dan kuantitas pembangunan dan penyelenggaraan

pemerintah daerah

Kelembagaan merupakan kondisi capaian akhir yang berasal dari

sebuah organisasi agar dapat menjaga kelangsungan hidup dalam

mencapai tujuannya. Menurut Hendropuspito dalam (Wicaksono Ferri,

2019) yang menyatakan mengenai kelembagaan yaitu merupakan suatu

bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola-pola, kelakuan,

18

18

peran-peran dan relasi yang digunakan sebagai cara untuk mengikat agar

tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.

Capacity building kelembagaan merupakan suatu proses perubahan

bencana sosial yang dimaksudkan sebagai sarana yang digunakan sebagai

proses pendorong perubahan dan inovasi. Adapun unsur-unsur yang

terkandung dalam kelembagaan seperti yang dikemukakan oleh Esman

dalam (Anantanyu, 2011) yang dapat dijadikan parameter sehingga bisa

menilai kapasitas suatu lembaga yaitu sebagai berikut :

1) Adanya kepemimpinan, yang menunjuk pada kelompok orang

yang secara aktif berkecimpung dalam prumusan doktrin dan

program dari lembaga tersebut dan yang mengarahkan operasi-

operasi dan hubungan-hubungannya dengan lingkungan

tersebut.

2) Adanya spesifikasi nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan metode-

metode operasional yang mendasari tindakan sosial anggota.

3) Adanya program, menunjuk pada tindakan-tindakan tertentu

yang berhubungan dengan pelaksanaan dan fungsi-fungsi dan

jasa-jasa yang merupakan keluaran dari lembaga tersebut.

4) Adanya sumber-sumber dana, yaitu masukan-masukan

keuangan, fisik, manusia, teknologi dan penerangan dari

lembaga tersebut.

19

19

5) Terbentuknya struktur dana, yaitu struktur dan proses-proses

dana yang diadakan untuk bekerjanya lembaga tersebut dan

pemeliharaannya.

Pengertian capacity building kelembagaan menurut Sedarmayanti

dalam (Sari et al., 2014) menyatakan bahwa capacity building

kelembagaan merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang memiliki

peranan yang sangat penting dan menentukan, sehingga benar-benar

mengarah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang memenuhi

kriteria good governance.

Di dalam capacity building kelembagaan menurut Chaskin dalam

(Prafitri & Damayanti, 2016) dari segi tingkat sistem terdiri dari

hubungan antar individu, kelompok informal serta organisasi formal yang

menghasilkan jaringan hubungan sosial yang biasa juga disebut sebagai

modal sosial.

Kesimpulan dari community capacity kelembagaan ini adalah

mengenai bagaimana upaya dalam meningkatkan suatu kemampuan di

dalam mengikuti perubahan dan juga memperhatikan faktor-faktor yang

ada dalam community capacity kelembagaan.

d. Faktor yang mempengaruhi Community Capacity Building

Upaya untuk meningkatkan capacity building perlu untuk

dilakukan dengan melalui program-program pelatihan dan juga

pemberdayaan masyarakat yang memfokuskan pada 3 (tiga) poin penting

20

20

yang ingin dicapai sesuai dengan konsep capacity building dari Merilee

S. Grindlee (Damayanti Erlin & Soeaidy Mochammad Saleh, 2014) yaitu

sebagai berikut :

1) Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) masyarakat lokal.

2) Penguatan organisasi sistem manajemen aparatur pemerintah

desa.

3) Reformasi kelembagaan pada organisasi-organisasi lokal.

Penelitian dari Chaskin hampir sama dengan apa yang telah

Merilee S. Grindlee lakukan sebelumnya yang membahas tentang

capacity building. Penelitian yang dilakukan oleh Chaskin dalam

(Puspitasari et al., 2019) lebih berfokus pada komunitas dan organisasi

yang ada di masyarakat sehingga bisa digambarkan bagaimana

masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan serta menentukan hal yang

diprioritaskan dari kebutuhan-kebutuhannya tersebut.

World bank dalam buku yang berjudul the capacity building for

local governemneet toward good governance dalam (Indrioko & Basar,

2017) di dalam buku tersebut menjelaskan bahwa world bank telah

menekankankan perhatian pada capacity building yaitu sebagai berikut :

1) Pengembangan sumberdaya manusia

2) Keorganisasian

3) Jaringan kerja (network)

4) Lingkungan organisasi

21

21

5) Lingkungan organisasi yang lebih luas

Sehingga dengan demikian bisa disampaikan bahwa upaya

capacity building ini juga bisa dilaksanakan di berbagai macam tingkatan

yang meliputi berbagai macam aspek, yang dimulai dari sumberdaya

manusianya dan sistem-sistem yang mengatur proses kerja di dalamnya.

Capacity building menurut Cernea dalam (Puspitasari et al., 2019)

yang menyatakan bahwa capacity building bisa dikatakan sebagai suatu

model yang bergantung pada suatu aspek kemampuan manusia dan

didukung oleh sumberdaya manusia (SDM). Hal ini berdasarkan pada

pemahaman bahwa posisi manusia pada capacity building merupakan

pusat dan sebagai sasaran akhir dari pembangunan sehingga tepat untuk

menempatkannya sebagai subjek pengelola utama.

Capacity building ini juga bisa ditinjau dari 2 (dua) aspek yaitu

dari segi kapasitas individu dan kapasitas kelembagaan. Dalam kapasitas

individu ini dipengaruhi oleh pengetahuan serta budaya sedangkan dalam

kapasitas kelembagaan dipengaruhi oleh kepemimpinan, program dan

informasi.

Pengembangan kapasitas ini lebih mengacu pada proses dimana

individu, organisasi, lembaga serta masyarakat bersama-sama

mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif

untuk melaksanakan fungsi mereka dalam menyelesaikan masalah

mereka dan mencapai tujuan-tujuannya secara mandiri.

22

22

Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat yang dapat

mempengaruhi capacity building di dalam meningkatkan kualitas

sumberdaya manusianya (Anisa Devin, Sri Devi Cahyanti, Awaliyah

Faridah Nur, 2019) diantaranya yaitu sebagai berikut :

1) Faktor pendorong yaitu : komitmen bersama, kepemimpinan

serta penyelenggaraan peraturan yang kondusif

2) Faktor penghambat yaitu : sumberdaya manusia dan

inkonsisten peraturan

Karakteristik dari capacity building menurut Milen dalam (Jenivia

Dwi Ratnasari & Mochamad Makmur, 2016) adalah suatu proses

peningkatan yang terjadi secara terus-menerus (berkelanjutan) baik dari

segi individu, organisasi maupun institusi yang tidak hanya terjadi selama

satu kali. Hal ini merupakan suatu proses integral yang hanya bisa

difungsikan dan dipercepat dengan adanya bantuan dari luar sebagai

contohnya adalah penyumbang (donatur).

Berbeda dengan Riyadi dalam (Jenivia Dwi Ratnasari &

Mochamad Makmur, 2016) dalam memandang faktor-faktor yang

mempengaruhi capacity building ,menurutnya faktor-faktor yang secara

signifikan mempengaruhi pembangunan kapasitas yang meliputi 5 (lima)

hal pokok yaitu sebagai berikut :

1) Komitmen bersama (collective commitmens)

2) Kepemimpinan yang kondusif (condusiv leadership)

3) Reformasi peraturan

23

23

4) Reformasi kelembagaan

5) Peningkatan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki

2. Konsep Mitigasi Bencana

Konsep bencana menurut Fachruddin dalam (Nahar, 2016)

manajemen bencana dapat diartikan sebagai suatu proses yang merujuk

pada suatu peristiwa yang mempunyai potensi untuk mendatangkan

kerugian yang serius bagi masyarakat. Ungkapan ini lebih luas

cakupannya dibandingan dengan disaster mitigation yang hanya

melibatkan usaha mempertahankan dampak kejadian yang meliputi

keputusan yang bersifat administratif dan aktivitas operasional yang

menyertakan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan dan

rehabilitasi pada semua tingkat.

Konsep yang dikemukakan diatas sama dengan konsep yang ada

pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa

penanggulangan bencana yaitu serangkaian upaya yang meliputi

penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana,

kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Mitigasi bencana menurut Sibiyantoro dalam (Permana et al.,

2011) yang menyatakan bahwa suatu bencana yang sesungguhnya

berhubungan dengan siklus penanggulangan bencana yang berupaya untuk

penanganan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu bencana. Pada

masyarakat tradisional (Lokal) manusia dan alam merupakan suatu

kesatuan karena keduanya merupakan makhluk ciptaan Allah SWT. Alam

24

24

bisa menjadi ramah apabila manusia memperlakuaknnya dengan baik dan

sebaliknya juga bisa marah apabila manusia merusak alam.

Resiko bencana adalah merupakan suatu potensi kerugian yang

diakibatkan karena bencana pada suatu daerah dalam beberapa waktu

tertentu hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kerugian secara finansial

di masyarakat, tidak hanya itu saja terjadinya bencana pada suatu daerah

juga bisa mengakibatkan kematian, luka, sakit, hilangnya rasa aman serta

mengganggu kegiatan masyarakat (Budiyati & Priyono, 2019).

Penanggulangan bencana menurut Soetarso dalam (Biki, 2015)

merupakan suatu proses yang dinamis, tersusun, terarah dan berlanjut

dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari langkah-langkah yang

berkaitan dengan pengamatan dan analisis bahaya beserta pencegahan atau

mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melakukan mitigasi

bencana yang ada di Indonesia diantaranya yaitu merespon suatu

permasalahan dengan cara melalui model pengurangan resiko bencana

melalui kesiapsiagaan masyarakat. Dengan adanya model pengurangan

resiko bencana ini maka dapat mengurangi masyarakat dengan melihat

kerentanan serta kemampuan masyarakat melalui langkah-langkah

antisipasi dan peningkatan pengetahuan masyrakat untuk mengetahui

tentang perubahan situasi permasalahan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang

memiliki keterkaitan dengan pengurangan resiko bencana yaitu dengan

25

25

cara melalui kesiapsiagaan yang meliputi kegiatan pembentukan kelompok

masyakatat peduli bencana, sosialisasi dan penyuluhan tentang berbagai

macam bencana yang ada di Indonesia, pemetaan tentang wilayah yang

sering terjadi longsor, serta bersama-sama melakukan penghijauan untuk

melestarikan alam.

Pada pelaksanaan model pengurangan resiko bencana melalui

kesiapsiagaan masyarakat tersebut menggunakan pendekatan community

organization/community development atau lebih dikenal sebagai

pengembangan masyarakat yang dilakukan dengan cara menerapkan

model pengembangan masyarakat lokal (locality development).

Bentuk sosialisasi yang digunakan untuk meningkatkan

pengetahuan tentang mitigasi atau kesiapsiagaan tentang bencana menurut

Rusman dalam (Wulandari Wiwik, Abdul Wakhid, 2019) adalah melalui

sosialiasi kesehatan yang dilakukan dengan cara pemutaran video. Media

audio visual adalah media yang merupakan perpaduaan antara audio dan

visual atau biasa disebut dengan audio pandang dengar. Contoh dari media

audio visual adalah media yang merupakan program video atau televisi

pendidikan, video/program televisi intruksional dan program slide suara

(media slide). Media video sebagai media elektronik yang memilikiunsur

audio visual (cerita, musik, dialog, sound effect, gambar atau foto, teks,

animasi dan grafik) bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan pengetahuan

sasaran khususnya pada anak SMA (sekolah menegah atas).

3. Konsep Mitigasi Bencana Kekeringan di Kabupaten Jeneponto

26

26

Di beberapa wilayah di Indonesia ada beberapa daerah yang pada

saat musim hujan terancam bencana banjir, namun pada saat musim

kekeringan tiba bencana lain yang mengancam adalah kekeringan yang

sering kali menyebabkan terjadinya gagal panen (Nahar, 2016).

Seperti yang terjadi di Kabupaten Jeneponto kekeringan yang

paling parah dan setiap tahun terjadi ada di Kecamatan Kelara di Desa

Samataring dan Kalongko karena di Desa ini bisa dikatakan hampir

seluruh penduduknya membutuhkan air bersih dalam kehidupan sehari-

hari. Bahkan masyarakat yang biasanya mengandalkan air di sumur pun

sudah tidak ada karena terjadinya musim kekeringan yang berkepanjangan

bahkan sebagian warga juga terancam gagal panen. Sebagian warga ada

yang ke desa yang masih ada air di sumurnya dengan menempuh jarak

beberapa kilometer hanya untuk mendapatkan air bersih.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bahaya kekeringan

secara berurutan yaitu : curah hujan, jenis penggunaan lahan, jarak ke

sumber air, tekstu rtanah, dan suhu permukaan tanah. Hal inilah yang

mempengaruhi terjadinya musim kekeringan yang berkepanjangan di

suatu daerah/wilayah.

Untuk mengatasi bencana kekeringan di Desa yang mengalami

kekeringan Dinas BPBD menyalurkan air bersih ke setiap Desa yang

mengalami kekeringan utamanya di Kecamatan Kelara dimana ada dua

Desa yang setiap tahunnya mengalami kekeringan yang parah.

27

27

Kekeringan menjadi pusat perhatian besar yang harus segera

ditangani, tidak hanya terkendala di air bersih namun juga terkendala

dalam biaya operasional dalam hal komsumsi bahan bakar serta armada

tangki yang ada di Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana

Daerah) Kabupaten Jeneponto hanya ada 1 (satu) unit saja sehingga dalam

hal menyalurkan bantuan air bersih ke daerah-daerah yang mengalami

kekeringan juga harus bergiliran.

C. Kerangka Pikir

Kekeringan pada dasarnya diakibatkan oleh kondisi hidrologi suatu

daerah dalam kondisi air tidak seimbang. Kekeringan bisa terjadi karena

akibat dari tidak meratanya distribusi curah hujan yang merupakan satu-

satunya pemasukan bagi daerah. Ketidakmerataan hujan ini akan memberikan

dampak di beberapa daerah yang curah hujannya sedikit sehingga

kemungkinan akan mengalami ketidakseimbangan antara pemasukan dan

pengeluaran air Shofiyanti dalam (Jamil et al., 2013).

Secara umum kekeringan dapat dilihat dari aspek

hidrometeorologi, kekeringan bisa terjadi karena disebabkan oleh

berkurangnya curah hujan selama periode tertentu. Jika dilihat dari aspek

pertanian kekeringan bisa dinyatakan jika lengas tanah berkurang sehingga

tanaman kekurangan air. Lengastanah (soil moisture) merupakan parameter

yang menentukan potensi produksi tanaman, ketersediaan lengas tanah juga

erat kaitannya dengan tingkat kesuburan tanah.

28

28

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori oleh Esman dalam

(Anantanyu, 2011) mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam

kelembagaan yang dapat dijadikan parameter sehingga bisa menilai kapasitas

lembaga pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam mengatasi resiko bencana

kekeringan. Olehnya itu, untuk memudahkan mengetahui alur pemikiran dari

penelitian ini, maka dibuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Pikir

Community Capacity Building Dalam

Mengatasi Resiko Bencana Kekeringan

Di Kecamatan Kelara Kabupaten

Jeneponto

Kelembagaan

Community Capacity

Building

1. Kepemimpinan

2. Spesifikasi nilai-

nilai

3. Program

4. Sumber dana

5. Terbentuknya

struktur dana

Individu

Community Capacity

Building

1. Development of the

human resourch

2. Strengthening

organization

3. Reformation of

instruction

Kelembagaan komunitas masyarakat dalam mengatasi resiko

bencana kekeringan di Kabupaten Jeneponto

29

29

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian

dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji dalam berdasarkan teori dalam

tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang bersangkutan dari rumusan

masalah adalah Community Capacity Building Dalam Mengatasi Resiko

Bencana Kekeringan Di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Fokus

penelitian ini terdiri dari 2 (dua) hal pokok yang perlu diuraikan yaitu :

1) Community capacity kelembagaan

a. Kepemimpinan

b. Spesifikasi nilai-nilai

c. Program

d. Sumber dana

e. Terbentuknya struktur dana

2) Community capacity individu

a. Development of human resourch

b. Strengthening organization

c. Reformation of instruction

E. Deskriptif Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang akan digambarkan penulis maka

gambaran yang akan di teliti yaitu sebagai berikut :

30

30

1. Community capacity kelembagaan merupakan sesuatu yang

baru yang bernilai baik sehingga adanya peningkatan

kemampuan suatu lembaga untuk mencapai misi.

a. Kepemimpinan merupakan suatu proses yang kompleks

dimana seseorang bisa mempengaruhi orang lain untuk

mencapai tugas, misi maupun sasaran dan mampu

mengarahkan suatu organisasi yang membuatnya lebih

kohesif dan lebih masuk akal.

b. Spesifikasi nilai-nilai, spesifikasi dapat diartikan sebagai

perincian dan pembandingan suatu hal yang memiliki

keterkaitan dengan kemampuan khusus. Sedangkan nilai

adalah alat yang biasa digunakan untuk menunjukkan

alasan dasar cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu

lebih disukai secara sosial dibandingkan dengan cara

pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan.

c. Program merupakan kebijakan atau yang dalam hal ini

adalah kebijakan publik adalah suatu prinsip yang

diartikan sebagai “ whatever government choose to do not

to do “

d. Sumber dana, dana merupakan himpunan dari uang yang

ada dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun

non tunai.

31

31

e. Terbentuknya struktur dana merupakan suatu masalah

yang penting bagi instansi karena baik buruknya struktur

dana akan memberikan dampak secara langsung bagi

instansi.

2. Community capacity building merupakan suatu proses dalam

meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi ataupun

sistem untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dari

awal.

a. Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam

setiap kegiatan organisasi. Walaupun didukung dengan

sarana dan prasarana serta sumber daya kegiatan organisasi

tidak akan diselesaikan dengan baik.

b. organisasi adalah suatu bentuk terbuka dari suatu aktivitas

yang dikoordinasi dari dua orang atau lebih untuk tujuan

bersama

c. Reformasi adalah membentuk atau menata kembali. Yakni

mengatur dan menertibkan sesuatu yang kacau balau, yang

didalamnya terdapat kegiatan menambah, mengganti,

mengurangi dan memperbarui Sedangkan instruksi adalah

arahan, perintah atau petunjuk dalam melaksanakan suatu

pekerjaan atau tugas.

32

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Penelitian ini akan

dilakukan di Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Kabupaten Jeneponto.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Berkaitan dengan tujuan peenelitian adalah untuk mengetahui

bagaimana community capacity building dalam mengatasi resiko bencana

kekeringan di Kabupaten Jeneponto maka jenis penelitian ini adalah studi

kasus, yaitu sudah penelitian kualitatif yang berusaha untuk menemukan

makna, menyelidiki proses, individu maupun kelompok, situasi dan mencari

tau dinas apa saja yang turut berpartisipasi dalam mendistribusikan air bersih

ke desa yang mengalami kekeringan

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif (menggambarkan)

dengan melakukan pendekatan kualitatif yaitu tipe penelitian yang melakukan

penggambaran tentang situasi atau kejadian, hal ini didasarkan karena

penelitian ini menghasilkan data-data berupa informasi dari informan apa

adanya dan sesuai dengan penelitian.

33

33

C. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data ada dua sumber

data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Data Primer

Data primer yaitu data empiris yang didapatkan peneliti dari informan

berdasarkan hasil wawancara.Jenis data yang ingin diperoleh adalah

bagaimana Dinas BPBD mengatasi bencana kekeringan di Kabupaten

Jeneponto serta data-data lain yang dibutuhkan untuk melengapi skripsi.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku,

dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-

arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

D. Informan Penelitian

Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

Informan Jumlah

Kantor BPBD Kabupaten Jeneponto 6

Pemerintah Desa 2

Masyarakat 2

Total informan 10

34

34

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini dapat

dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu melalui :observasi/pengamatan, dan

wawancara. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang

dianggap mempunyai informasi (key informan) yang dibutuhkan di wilayah

penelitian. Sedangkan teknik analisis data yaitu data yang telah terkumpul dari

hasil wawancara dan studi kepustakaan atau dokumentasiakan dianalisis dan

ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya kemudian dihubungkan

dengan masalah penelitian, data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi

dan kutipan langsung hasil wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2013) analisis data adalah proses mencari dan

menyusun secara otomatis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara

terhadap informan dan juga adanya dokumentasi dilapangan tempat

penelitian. Deskripsi data yang digunakan yaitu menyusun dan

mengelompokkan data menjadi 2 (dua) sehingga bisa memberikan gambaran

daya nyata.Analisis yang dilakukan atas dasar data yang sebelumnya telah

ditemukan karena mengingat bahwa penelitian kualitatif itu menolak pra

konsep sebelum terjun ke lapangan tempat penelitian. Adapun analisis data

yang digunakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu :

35

35

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian,

penelitidapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan

banyak data di lapangan, peneliti juga bisa menerapkan metode

wawancara, observasi atau berbagai dokumen yang berkaitan dengan

community capacity building dalam mengatasi resiko bencana

kekeringan di Kabupaten Jeneponto.

2) Penyajian Data

Data yang telah direduksi sebelumnya, kemudian bisa disajikan dalam

bentuk deskripsi berdasarkan aspek-aspek yang ada dalam penelitian.

Biasanya di dalam penelitian ada banyak data yang didapatkan peneliti

tetapi tidak semua data yang didapatkan dipaparkan Karena akan

memakan banyak waktu maka dari itu dapat dilakukan simpulan

sehingga data yang diperoleh bisa dijelaskan secara singkat dan jelas

3) Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah yaitu penarikan

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang telah disimpulkan

sebelumnya masih berubah kapan saja karena masih bersifat sementara

akan tetapi jika sudah ada bukti yang mendukung dan benar-benar

valid dan konsisten maka kesimpulan yang sebelumnya bisa di

percaya.

36

36

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian mungkin bisa menjawab

rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi bisa jadi juga tidak

karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa masalah dan rumusan masalah bisa

berubah dalam penelitian kualitatif ini masih bersifat sementara dan bisa

berkembang setelah penelitian sudah berada di lapangan.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dan mudah untuk menguji

keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan triangulasi.

Menurut (Sugiyono, 2013) triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai

sumber dengan berbagai cara dan waktu. Terdapat 3 (tiga) triangulasi menurut

Sugiyono yaitu sebagai berikut :

1) Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data yaitu untuk menguji kredibilitas terhadap data

yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui

beberapa sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil

pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang

dikatakan umum dan yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan

hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas terhadap data yang

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan

waktu yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dengan wawancara,

37

37

lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan

teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang

berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada

sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data

mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut

pandangnya berbeda-beda.

3) Traingulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, untuk itu dalam rangka

pengujian kredibilitas data maka dapat dilakukan dengan cara melakukan

wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang

berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan

secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

38

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang

dilakukan di BPBD Kabupaten Jeneponto terkait dengan community capacity

building dalam mengatasi resiko bencana kekeringan di Kecamatan Kelara

Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian menggambarkan mulai dari sejarah

singkat Kabupaten Jeneponto, Kantor BPBD dan profil Desa Samataring.

Pada bab IV ini juga akan menyajikan mengenai visi dan misi BPBD,

Serta bagaimana peran BPBD dalam menangani bencana kekeringan yang

setiap tahunnya melanda Kabupaten Jeneponto utamanya di Desa Samataring

yang berada di Kecamatan Kelara.

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Jeneponto

Jeneponto merupakan Kabupaten yang berada di Provinsi

Sulawesi Selatan, terletak 90 Km disebelah Selatan Kota Makassar

dengan luas wilayah 749,79 Km dengan letak posisi koordinat 5.16

13”-5.39‟35” LS dan 12.40‟19-12.7‟51” BT, dengan batas-batas

wilayah sebagai berikut:

39

39

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar

Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores

Kabupaten Jeneponto dengan luas 749,79 Km dengan jumlah

penduduk sebesar 330.735 jiwa tersebar dari 11 Kecamatan, 113 Desa

Kelurahan. Kabupaten Jeneponto dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah

potensi sumber daya alam yang sangat strategis yaitu wilayah pesisir

pantai, wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi yang

memilki karakteristik wilayah yang berbeda di dalam pengelolaan

masing-masing potensi lokal diantaranya 2 (dua) Kecamatan berada di

posisi dataran tinggi, 3 Kecamatan berada di posisi dataran rendah dan

6 (enam) Kecamatan yang memikili wilayah dataran rendah dan pesisir

pantai yang mempunyai kekayaan sumberdaya alam yang sangat

prospektif.

40

40

Penetapan hari jadi Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu

Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan waktu

yang cukup panjang dan melibatkan banyak toko di daerah ini. Kajian

dan berbagai peristiwa yang penting melahirkan beberapa versi

mengenai waktu yang paling tepat untuk dijadikan sebagai hari jadi

Jeneponto

Kelahiran adalah suatu proses yang panjang yang merupakan

momentum yang awal dan tercatatnya sebuah sejarah Bangsa, Negara

dan Daerah. Oleh karena itu, kelahiran tersebut memiliki makna yang

sangat dalam bagi peradaban manusia.

Jeneponto merupakan salah satu Kabupaten yang berada di

Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di bagian selatan, tumbuh

dengan budaya dan peradaban tersendiri seiring dengan peradaban dan

perkembangan zaman. Menyadari perlunya kepastian akan hari jadi

Jeneponto, maka dilakukan beberapa upaya dengan melibatkan

berbagai elemen di daerah ini melalui seminar-seminar yang

dilaksanakan secara terpadu.

Dari pemikiran yang berkembang dalam pelaksanaan seminar

tersebut, diharapkan bahwa kriteria yang paling untuk menetapkan hari

jadi Jeneponto adalah berdasarkan pertimbangan historia, sosio-

kultural dan struktur pemerintahan, baik pada masa pra dan paska

kemerdekaan Republik Indonesia, maupun perkembangan eksistensi

dan norma-norma serta simbol-simbol adat istiadat yang dipegang

41

41

teguh, dan dilestarikan oleh masyarakat dalam meneruskan

pembangunan.

Selanjutnya, penelusuran tersebut menggunakan dua pendekatan

yaitu tanggal, bulan dan tahun menurut teks dan tanggal kejadiannya,

serta pendekatan dengan mengambil tanggal-tanggal, bulan-bulan

maupun tahun-tahun yang mempunyai makna-makna yang penting

yang bertalian dengan lahirnya suatu daerah yang dianggap merupakan

puncak kulminasi peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Adapun

alternatif yang digunakan terhadap kedua pendekatan tersebut diatas

yaitu :

Pertama :

1) November 1863, adalah tahun berpisahnya antara Bangkala dan

Binamu dengan Laikang. Ini membuktikan jiwa patriotisme

Turatea melakukan perlawanan yang sangat gigih terhadap

Pemerintah Kolonial Belanda.

2) Tanggal 29 Mei 1929, adalah pengangkatan Raja Binamu.

Tahun ini mulai diangakat “Todo” sebagai lembaga adat yang

representif mewakili masyarakat.

3) Tanggal 1 Mei 1959, adalah berdasarkan Undang-Undang No.

29 Tahun 1959 menetapkan terbentuknya Daerah Tingkat II di

Sulawesi Selatan dan terpisahnya Takalar dan Jeneponto.

42

42

Kedua :

1) Tanggal 1 Mei 1 1863, adalah bulan dimana Jeneponto

menjalani masa-masa yang sangat penting yaitu dilantiknya

Karaeng Binamu, yang diangkat secara demokratis oleh

“Toddo Appaka” sebagai lembaga representif masyarakat

Turatea.

2) Mundurnya Karaeg Binamu dari tahta sebagai wujud

perlawanan terhadap Pemerintah kolonial Belanda.

3) Lahirnya Undang-Undang No. 29 Tahun 1959

4) Diangkatnya kembali Raja Binamu setelah berhasil mejajah

wilayah Belanda. Kemudia Tahun 1863, adalah tahun yang

bersejarah yaitu lahirnya Afdeling Negeri-negeri Turatea

setelah diturunkan oleh Pemerintah Belanda dan keluarnya

Laikang sebagai konfederasi Binamu.

5) Tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme Raja Binamu

(Mattewakkang Dg Raja) yang meletakkan jabatan sebagai

Raja yang melakukan perlawanan terhadap Pemerintah kolonial

Belanda. Dengan demikian penetapan hari jadi Jeneponto yang

disepakati oleh pakar pemerhati sejarah, peneliti, sesepuh dan

toko masyarakat Jeneponto, dari seminar hari jadi Jeneponto

yang berlangsung pada hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2002 di

gedung Sipitanggarri, dianggap sangat tepat dan merupakan

keputusan yang apat dipertanggungjawabkan.

43

43

Berdasarkan berbagai kesimpulan diatas maka hari jadi Jeneponto

ditetapkan pada tanggal 1 Mei 1863, dan dikukuhkan dalam peraturan

Daerah Kabupaten Jeneponto No. 1 Tahun 2003 Tanggal 25 April

2003.

Dari 200.000 jiwa penduduknya rata-rata 60 sampai 70 persen

mengalami kekurangan bahan makanan, begitu bunyi penggalan isi

surat bernomor Sek 6/1/3/72. Surat tahun 1972 itu dibuat oleh Mora

Daeng Billu, Bupati Jeneponto ditujukan kepada Gubernur Sulawesi

Selatan waktu itu Achmad Lamo. Melalui surat itu Bupati

mengharapkan agar Gubernur segera turun tangan mengatasi bencana

kelaparan yang menimpa rakyat Jeneponto.

Kabupaten Jeneponto yang terletak diujung bagian barat dari

wilayah Sulawesi Selatan memang pernah tertimpa bencana. Sebelum

memperoleh bantuan makanan dari tetangganya yang lebih subur,

Kabupaten Wajo penduduk terpaksa makan batang pisang, biji manga

dan rumput laut untuk mengganjal perut.

Kejadian hamper 30 tahun lampau itu memang tidak lagi terulang,

meskipun sampai saat ini kondisi alam Kabupaten Jeneponto masih

sama. Secara umum Kabupaten seluas 749,79 kilometer persegi ini

memang kurang subur bahkan cenderung kering. Dari sembilan

kecamatan terdapat dua kecamatan antara 700 meter s/d 1.500 meter.

44

44

Kecamatan Kelara dan Kecamatan Rumbia berada pada ketinggian

700 meter diatas permukaan laut.

Kecamatan lainnya selain berada pada ketinggian 0-500 meter dari

permukaan laut juga hanya memiliki satu bulan basah dalam satu

tahun selebihnya bulan kering.

Bahwa dengan adanya proyek irigasi kelara serta irigasi-irigasi kecil

speerti irigasi sungai belong, sungai poko bulo maka kehidupan

masyarakat kabupaten jeneponto perlahan semakin baik untuk

kedepannya.

Irigasi kelara yang berhulu di Kecamatan Kelara dapat mengairi

beberapa wilayah Kecamatan, antara lain : Kecamatan Binamu,

Kecamatan Batang dan Kecamatan Arungkeke. Walaupun

kemampuan debet air masih terbatas, namun sebagian wilayah

Kecamatan Batang warganya sudah bisa panen 2 (dua) kali dalam

setahun, sedangkan persawahan pada wilayah Kecamatan Arungkeke

sudah mencukupi untuk panen 1 (satu) kali dalam setahun.

Dari keberadaan proyek irigasi sungai kelara dari tahun 1965 maka

dapat mengangkat derajat masyarakat Jeneponto pada umumnya dan

lebih khusus 3 (tiga) wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Binamu,

Kecamatan Batang, Kecamatan Arungkeke serta sebagian kecil

wilayah Kecamatan Tarowang.

45

45

Selain daripada proyek irigasi kelara, telah dibangun pula irigasi-

irigas kecil seperti irigasi sungai belong pada wilayah Kecamatan

Rumbia (irigasi desa) yang mampu mengairi persawahan dalam

wilayah Desa Rumbia dengan masa panen 2 (dua) kali setahun serta

irigasi kecil (irigasi desa) sungai pokobulo yang mampu mengairi

seluruh Desa Bangkala Loe dan panen 1 (satu) kali dalam setahun.

2. Profil Kantor BPBD Kabupaten Jeneponto

Kantor BPBD Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu SKPD

(Satuan Perangkat Kerja Daerah) yang ada dalam lingkup Pemerintah

Daerah Kabupaten Jeneponto yang melaksanakan tugas dan fungsinya

sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto No.

02 Tahun 2013 Tentang pembentukan struktur penanggulangan dan

pencegahan bencana di Kabupaten Jeneponto. Berikut ini akan

dijelaskan mengenai fungsi dan tugas BPBD yaitu sebagai berikut :

1) Tugas BPBD

a) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,

penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil

dan setara;

b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

46

46

c) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan

bencana;

d) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

e) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada

Bupati setiap bulan dala sekali kondisi normal dan setiap saat

dalam kondisi darurat bencana;

f) Mengkoordinasikan pengumpulan dan penyaluran uang dan

barang;

g) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal

dari APBN, APBD daan sumber lain yang sah;

h) Melaksanakan tugas yang diperintahkan Bupati sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi BPBD

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana BPBD

menyelenggarakan fungsi yaitu sebagai berikut :

a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana

dan penanganan pengungsi yang bertindak cepat, tepat, efektif

dan efisien; dan

b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana secara terencana, terkoordinir dan terpadu.

Salah satu perangkat Kabupaten dan Kota adalah BPBD Kabupaten

Jeneponto yang memiliki kedudukan strategis dalam upaya pemberian

pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, saat ini BPBD

47

47

Kabupaten Jeneponto dibentuk atas dasar kebutuhan daerah Kabupaten

dan Kota.

BPBD Kabupaten Jeneponto saat ini dikelompokkan sebagai unsur

kewilayahan yang artinya bersifat operasional memberikan pelayanan

kepada masyarakat dalam penanggulangan dan pencegahan bencana,

kewenangan ini akan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

sehingga menempatkan BPBD Kabupaten Jeneponto sebagai pusat

pelayanan.

Secara inplisit, dengan perubahan paradigma tersebut ada tuntutan

dan keharusan bagi aparat untuk menekankan kepada baiknya

pelayanan yang harus dilakukan dan upaya agar senantiasa

mendahulukan kepentingan masyarakat.

Di dalam aspek perencanaan pembangunan, proses penyusunan

perencanaan pembangunan saat ini tidak dapat lagi dilakukan dengan

menggunakan top down seperti di masa lalu, melainkan dengan

menggunakna pendekatan botton up. Aspirasi masyarakat harus

disikapi secara professional karena merupakan wujud dari partisipasi

masyarakat sebagai obyek dan pelaku pembangunan itu sendiri.

Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah adalah merupakan

instrument pertanggungjawaban pemerintah yang bermanfaat antara

lain untuk mendorong istansi pemerintah dalam menyelenggarakan

tugas umum, pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang

didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,

48

48

kebijakan dan transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat. Menjadi instansi pemerintah yang akuntabel sehingga

dapat beroperasi secara efisien dan respontif terhadap aspirasi

masyarakat dan tanggap akan lingkungan. Isu strategi BPBD dalam

proses pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD BPBD khususnya pada

tahun 2014, isu strategis terfokus pada pencegahan dan responsif

terhadap tanda-tanda alam.

Selain itu strategi diatas juga sangat menjadi perhatian BPBD

Kabupaten Jeneponto yakni pemetaan daerah rawan bencana di

Kabupaten Jeneponto yang telah dilaksanakan oleh bidang satu, bidang

pencegahan dan kesiapsiagaan. Berikut ini mengenai visi dan misi

BPBD yaitu sebagai berikut :

VISI

Mewujudkan Jeneponto yang tangguh cepat, tepat dalam

penanggulangan bencana menuju masyarakat sejahtera.

MISI

1. Memperkuat sistem penanggulangan bencana daerah

Kabupaten Jeneponto dengan dukungan personil yang

siap dan tangguh

2. Memperkuat kelembagaan badan penanggulangan

bencana daerah Kabupaten Jeneponto

49

49

Community capacity building lebih fokus kepada peningkatan atau

merubah perilaku individu, kelompok maupun sistem masyarakat

sedangkan community capacity kelembagaan merupakan suatu prsoses

perubahan bencana sosial yang dimaksudkan sebagai sarana yang

digunakan sebagai proses pendorong perubahan dan inovasi. Teori dari

community capacity kelembagaan ini memiliki kaitan yang lebih di lokasi

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berada di Kantor BPBD

Kabupaten Jeneponto, hal ini dikarenakan BPBD merupakan salah satu

instansi yang bertugas untuk menangani masalah bencana alam di

Kabupaten Jeneponto,

Community capacity building individu dan community capacity

kelembagaan sama-sama membahas mengenai kepemimpinan, spesifikasi

nilai dan struktur dana namun pembedanya community capacity

kelembagaan membahas lebih daripada community capacity building

individu yang dimana community capacity kelembagaan membahas

mengenai kepemimpinan, spesifikasi nilai, program, sumber dana struktur

dana.

Selain itu data yang dibutuhkan oleh peneliti lebih banyak di

BPBD baik dalam bentuk dokumen maupun wawancara bersama dengan

key informan di kantor BPBD Kabupaten Jeneponto. Namun peneliti juga

membutuhkan informasi dari masyarakat untuk mencocokkan data di

kantor BPBD.

50

50

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Community capacity building dalam mengatasi resiko bencana

kekeringan

a. Kepemimpinan

Secara umum kata kepemimpinan berasal dari kata pimpin

yang dapat diartikan sebagai suatu tuntutan atau bisa juga

dikatakan sebagai bimbing. Kata pimpin ini kemudian melahirkan

kata yang baru lagi pimpinan, kepemimpinan, pemimping dan

memimpin.

Kepemimpinan merupakan suatu proses yang kompleks

dimana seseorang bisa mempengaruhi orang lain untuk mencapai

tugas, misi maupun sasaran dan mampu mengarahkan suatu

organisasi yang membuatnya lebih kohesif dan lebih masuk akal.

Jadi dengan kata lain kepemimpinan artinya bisa membuat orang-

orang memilki kemauan dalam mencapai suatu tujuan, tugas

maupun sasaran.

Ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa seorang

pemimpin dengan pemimpin lainnya memiliki sifat yang tentu

berbeda baik dalam hal watak, sifat, kebiasaan, maupun tingkah

laku sehingga gaya dalam kepemimpinan juga berbeda. Berikut ini

peneliti akan mengambil gaya kepemimpinan dari Hasbuan

(Yuliawan, 2011) yaitu sebagai berikut :

51

51

1) Kepemimpinan otoriter

2) Kepemimpinan partisipatif

3) Kepemimpinan delegatif

Berbicara mengenai Kepemimpinan Kepala Pelaksana

salah satu informan dari BPBD berinisisal AN Kepala Bidang

Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD yang menyatakan bahwa :

“Mengenai kepemimpinan Kepala Pelaksana dalam hal

memberikan bantuan ke setiap masyarakat yang

membutuhkan air bersih atau masyarakat yang mengalami

bencana alam seperti banjir Kepala Pelaksana beserta tim

selalu memberikan bantuan baik itu berupa tenda maupun

makanan kepada masyarakat dan BPBD tidak melakukan

kerjasama dengan dinas sosial“. (Hasil wawancara pada

tanggal 27 Juli 2020).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa

kepemimpinan kepala Pelaksana beserta tim yang berada di BPBD

selalu bergerak cepat dalam memberikan bantuan ke masyarakat

yang mengalami bencana alam, dan BPBD tidak menjalin

kerjasama dengan dinas sosial karena dinas sosial dan BPBD

mempunyai tupoksinya masing-masing. Namun terkadang BPBD

juga turun tangan membantu masyarakat yang mengalami

peristiwa kebakaran dengan menyumbangkan sebagian makanan,

ini bukan tugas dari BPBD namun karena rasa kemanusiaan

sehingga BPBD juga turut membantu.

Kualitas pemimpin sebagai pengelola dan pelaksana dalam

utama dalam proses penanganan bencana sebenarnya juga sangat

52

52

mempengaruhi pengembangan kapasitas BPBD yang seharusnya

memberikan kemudahan di dalam melaksanakan tugas yang

berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan.

Berbicara mengenai sikap Kepala Pelaksana salah satu

informan berinisial IY yang merupakan Kasi Pencegahan BPBD

yang mengutarakan mengenai sikap Kepala Pelaksana dalam

mengatasi keluhan masyarakat mengenai air bersih yaitu sebagai

berikut :

“Kepala pelaksana BPBD yang tahun 2019 lalu biasanya

tidak secara langsung memberikan air ke semua desa yang

mengalami kekeringan dikarenakan adanya sistem rolling

dalam pemberian air bersih karena dalam sehari mobil

tangki air yang digunakan oleh BPBD itu Cuma 1 jadi

hanya bisa memberikan 3X pemberian air bersih hanya 1

desa dalam perhari, tapi Kepala Pelaksana kemudian

mengontrak mobil tangki air dari PUPR Kota Makassar

agar pemberian air bersih ke masyarakat lebih maksimal

lagi”. (Hasil wawancara pada tanggal 27 Juli 2020)

Menganalisis hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa

sikap Kepala Pelaksana dalam menangani keluhan masyarakat

mengenai air bersih sudah cukup bagus karena Kepala Pelaksana

mengusahakan agar pelayanan BPBD selalu maksimal dengan cara

mengontrak mobil tangki air ke PUPR Kota Makassar. Hal lain

yang menjadi kendala BPBD dalam menyalurkann air bersih

ataupun membantu masyarakat yang mengalami bencana alam

lainnya misalnya banjir adalah kurangnya biaya operasional

sehingga BPBD membutuhkan dana tambahan.

53

53

Berikut ini adalah hasil wawancara bersama informan HN

Kaur Keuangan Desa Samataring mengenai BPBD dalam

menyalurkan bantuan air bersih ke masyarakat :

“Pemberian air bersih yang diberikan oleh BPBD belum

merata ke masyarakat, desa samataring terdiri dari 5 dusun

akan tetapi yang mendapat bantuan hanya 1 dusun saja yang

lainnya tidak dapat, jadi masyarakat yang tidak dapat air

biasanya ke desa tetangga di Desa Tombolo”. (Hasil

wawancara pada tanggal 02 Agustus 2020)

Sebagaimana dari hasil wawancara diatas dapat diketahui

bahwa BPBD belum menyalurkan bantuan air bersih secara merata

ke masyarakat terbukti dengan adanya salah satu pengakuan dari

masyarakat Desa Samataring mengenai BPBD yang tidak

memberikan bantuan secara merata. Bantuan yang tidak merata ini

sebenarnya juga bukan dari BPBD saja namun dari Pemerintah

Desa yang tidak meninjau secara langsung masyarakatnya

sehingga pembagian bantuan air bersih tidak merata.

Pada prinsipnya, kinerja BPBD Kabupaten Jeneponto

haruslah senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

melalui pengembangan kapasitas kelembagaan dengan tujuan

memperbaiki suatu permasalahan yang ada agar kinerjanya lebih

maksimal lagi.

Dari kepemimpinan yang dibahas diatas peneliti melihat

bahwa gaya kepemimpinan Kepala Pelaksana lebih bersifat ke

54

54

delegatif hal ini dapat dilihat dari beberapa karakteristik yang

dilakukan oleh Kepala Pelaksana.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan

menunjukkan bahwa pada saat melakukan penelitian Di Desa

Samataring belum ada pembagian air bersih dari kantor BPBD

dikarenakan belum ada keluhan dari masyarakat, selain itu

Pemerintah Desa Samataring juga sudah menyiapkan sumur bor

kepada masyarakatnya apabila masyarakatnya membutuhkan air

bersih.

b. Spesifikasi nilai-nilai

Kata spesifikasi secara umum dapat diartikan sebagai

perincian dan pembandingan suatu hal yang memiliki keterkaitan

dengan kemampuan khusus. Sedangkan menurut LKPP (lembaga

kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah) yang menyatakan

bahwa yang dimaksud dengan spesifikasi yaitu karakteristik total

dari suatu barang/jasa yang bisa memenuhi kebutuhan pemakai

barang/jasa dan dinyatakan secara tertulis.

Sedangkan nilai adalah alat yang biasa digunakan untuk

menunjukkan alasan dasar cara pelaksanaan atau keadaan akhir

tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan dengan cara

pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai yang

memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang

individu tentang hal-hal yang benar, baik atau hal yang diinginkan.

55

55

Nilai menurut Milto Rokeach dan James Bank dalam

(Ansori, 2016) yang menyatakan bahwa nilai merupakan suatu tipe

kepercayaan yang terletak dalam ruang lingkup sistem kepercayaan

yang dimana seseorang bisa bertindak atau bisa menghindari suatu

tindakan tentang hal yang pantas dan tidak pantas. Berikut ini akan

dikemukakan tentang macam-macam nilai menurut M Chabib

Thoha dalam (Ansori, 2016) yaitu :

1) Dilihat dari pembagian nilai

2) Dilihat dari segi kebutuhan hidup manusia

3) Dilihat dari segi ruang lingkup dan keberlakuannya

4) Dilihat dari proses budaya

5) Nilai berdasar dari sumbernya

6) Dilihat dari kemampuan jiwa manusia untuk

menangkap dan mengembangkannya

Spesifikasi nilai-nilai dalam community capacity building

merupakan sistem penilaian yang digunakan sesuai dengan sistem

penilaian relatif.

Seiring dengan majunya perkembangan teknologi di

Indonesia maka tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan harus

diberikan lebih baik lagi. Maka dari itu unit penyelenggara

pelayanan publik dituntut untuk bisa memenuhi harapan

masyarakat dalam hal melakukan pelayanan. Hal ini perlu

dilakukan untuk menjamin kepuasan masyarakat terhadap kinerja

56

56

pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas

pelayanan publik.

Salah satu informan dari Desa Samataring berinisial AR

yang menyatakan tentang pelayanan pemberian air bersih yang

diberikan oleh BPBD adalah sebagai berikut :

“Kalau mobil tangki BPBD sudah ada itu biasanya yang

dapat juga air hanya orang yang dekat sama bapak kepala

desa yang lainnya juga biasanya tidak dapat air karena

bantuan air dari BPBD biasanya datang cuman tiga kali

dalam sebulan” (Hasil wawancara pada tanggal 03 Agustus

2020)

Pernyataan hasil wawancara diatas mengungkap fakta

bahwa masih adanya ketidakmerataan dalam penyaluran air bersih

atau dengan kata lain bisa dikatakan pilih kasih terhadap

masyarakat yang berada di Desa Samataring.

Pelayanan publik secara umum bisa diartikan sebagai

pemberian layanan (melayani) keperluan masyarakat yang

mempunyai suatu kepentingan pada suatu instansi atau organisasi

yang telah disesuaikan sesuai dengan aturan pokok yang telah

ditetapkan (Kurniawan, 2017).

Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan yang bagus

dan berkualitas dari pemerintah, meskipun teerkadang tidak sesuai

dengan ekspektasi dan harapan masyarakat mengenai pelayanan

yang berkualiatas.

57

57

Informan dari BPBD yang berinisial AB salah satu staf

yang yang memberikan informasi mengenai pemberian pelayanan

ke masyarakat paska banjir :

“Di BPBD ada yang namanya TRC yang tugasnya bergerak

lebih cepat dalam membantu masyarakat apabila terjadi

bencana alam seperti banjir, jadi TRC dengan cepat

mengevakuasi masyarakat agar bisa ke tempat yang lebih

aman”. (Hasil wawancara pada tanggal 28 Juli 2020)

Pernyataan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa di

BPBD terdapat TRC yang tugasnya lebih cepat untuk membantu

masyarakat, dan selain mengevakuasi masyarakat ke tempat yang

lebih aman TRC dari BPBD biasanya juga mendirikan tenda untuk

tempat berlindung masyarakat.

Berbicara mengenai pelayanan yang diberikan oleh BPBD

ke masyarakat salah satu informan RN yang mengeluhkan tentang

pelayanan BPBD berikut hasil wawancaranya :

“Kinerja BPBD pada tahun ini benar-benar lambat dalam

menangani masalah banjir”. (Hasil wawancara pada tanggal

03 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa

kinerja BPBD perlu dievaluasi lagi untuk memenuhi standar

kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat yang mengalami

bencana alam. Karena menurut pernyataan dari masyarakat kinerja

BPBD menjadi lambat padahal masyarakat membutuhkan

pelayanan yang maksimal.

Tugas dari TRC BPBD yaitu melakukan pengkajian lebih

awal cepat dan tepat berada di lokasi bencana dalam waktu

58

58

tertentu, dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana,

kerusakan sarana dan prasarana, jumlah korban jiwa, gangguan

terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta

kemampuan sumber daya alam. TRC juga mempunyai tugas

tambahan untuk membantu mengkoordinasikan sektor yang terkait

dengan penanganan darurat bencana.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan

bahwa pembagian air bersih yang disalurkan oleh BPBD masih

belum merata karena banyaknya keluhan dari masyarakat di Desa

Samataring yang terdiri dari 5 Dusun dan yang biasanya hanya

Dusun Samataring yang mendapat bantuan karena Pemerintah

Desa Samataring juga tidak meninjau secara langsung pembagian

air tersebut berdasarkan kebutuhan masyakat sehingga sebagaian

masyarakat lebih memilih untuk mengambil air bersih dari Desa

Tombolo.


menunjukkan bahwa keluhan dari masyarakat ke kantor BPBD

tidak langsung dihiraukan, sehingga BPBD perlu untuk

meningkatkan pelayanannya agar lebih maksimal lagi dalam

memberikan pelayanan ke masyarakat,

c. Program

Pembahasan mengenai hal yang berkaitan dengan program

tidak bisa dilepaskan dari aspek kebijakan. dalam hal ini program

59

59

dengan mengutip pendapat dari Dye dalam (Cakrawijaya et al.,

2014) kebijakan atau yang dalam hal ini adalah kebijakan publik

adalah suatu prinsip yang diartikan sebagai “ whatever government

choose to do not to do “.

Dalam hal menangani bencana alam yang terjadi di

Kabupaten Jeneponto Kepala Pelaksana membuat program di

bagian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yaitu sebagai

berikut :

a) Pengurangan resiko dan pencegahan bencana

b) Peningkatan kesiapsiagaan dan peringatan dini bencana

Dengan adanya program tersebut diharapkan bisa

membantu Kepala Pelaksana dalam hal mengatasi bencana alam

yang tejadi di Kabupaten Jeneponto. Program yang disusun oleh

BPBD pada poin kedua ini sudah berjalan dengan baik karena pada

tahun 2020 ada peristiwa bencana alam yang terjadi di Kecamatan

Rumbia dan BPBD mulai meningkatkan kesiapsiagaan dengan

memantau seberapa besar dampak banjir yang akan terjadi di

Kecamatan Rumbia.

Seperti yang diutarakan oleh salah satu informan dari

BPBD berinisial MM Kasi Kedaruratan mengenai masalah

penyaluran bantuan ke masyarakat berikut adalah hasil

wawancaranya :

60

60

“Distribusi air bersih untuk masyarakat guna untuk

menanggulangi bencana kekeringan yang berdampak

dengan terjadinya krisis air beersih yang terjadi di beberapa

wilayah di Kabupaten Jeneponto” (Hasil wawancara pada

tanggal 30 Juli 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa BPBD

menyalurkan air bersih sesuai dengan petunjuk BPBD ke

masyarakat agar kebutuhan masyarakat mengenai air bersih bisa

tercukupi dengan baik.

BPBD juga mempunyai program mensosialisasikan

mengenai pencanagan kesiapsiagaan bencana kegiatan ini

dilakukan untuk kepentingan masyarakat agar masyarakat

membiasakan diri dan menjadikan masyarakat agar lebih siap siaga

apabila terjadi bencana yang sama sekali tidak diharapkan.

Berikut ini hasil wawancara dengan informan MM Kasi

Kedaruratan BPBD mengenai program sosialisasi ke masyarakat

tentang bahaya bencana alam :

“Dengan diadakannya sosialisasi tentang bahaya kekeringan

ini diharapkan masyarakat bisa lebih mengerti dan siaga

dalam menghadapi bencana alam, sosialisasi ini juga

dilakukan di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten

Jeneponto seperti di SMKN 8 Kabupaten Jeneponto” (Hasil

wawancara pada tanggal 30 Juli 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dengan

diadakannya sosialisasi tentang bahaya bencana alam Pihak BPBD

berharap agar masyarakat lebih siaga dalam menanani bencana

alam yang terjadi di Kabupaten Jeneponto. SMKN 8 Kabupaten

61

61

Jeneponto menjadi salah satu sekolah yang terpilih untuk

mensosialisasikan tentang bahaya banjir karena di SMKN 8

Kabupaten Jeneponto merupakan wilayah yang memiliki potensi

bahaya yang cukup lumayan sehingga dilaksanakan sosialisasi

mitigas bencana alam.

Mengutip pendapat dari Arikunto dan Jabar dalam (Munthe,

2015) yang menyatakan bahwa ada dua pengertian untuk istilah

program, program dapat diartikan dalam dua pengertian yaitu

dalam arti khusus dan umum.

Secara umum program diartikan sebagai sebuah bentuk atau

susunan rencana yang akan dilakukan, program jika dihubungkan

secara langsung dengan evaluasi program maka program bisa

diartikan sebagai unit atau kesatuan yang merupakan realisasi atau

implementasi dari suatu kebijakan. Program bisa berlangsung

dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu

organisasi atau kelompok yang dimana melibatkan banyak orang

didalamnya.

Sedangkan menurut Widoyoko dalam (Sulistyo, 2017) yang

menyatakan tentang program yang diartikan sebagai suatu

rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dengan baik dan dalam

pelaksanaannya berlangsung dalam pelaksanaannya berlangsung

dalam suatu proses yang berkesinambungan, dan terjadi suatu

62

62

kelompok atau organisasi yang dimana didalamnya telah

melibatkan banyak orang.

Program hanya bisa berjalan dengan komponen apabila

program berjalan dengan sebagaimana fungsinya, berikut ini

adalah komponen pendukung program yang meliputi :

1) SDM (sumber daya manusia) ;

2) Sarana dan prasarana yang mendukung ;

3) Dana atau anggaran ;

4) Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas maka peneliti

menyatakan bahwa BPBD seharusnya lebih bisa melakukan

sosialisasi secara lebih luas lagi ke masyarakat mengenai bahaya

bencana alam dan mengenai program yang sekarang dibuat oleh

BPBD sebaiknya lebih ditingkatkan untuk kepentingan bersama-

sama.


menunjukkan bahwa program yang dikeluarkan oleh BPBD masih

perlu untuk ditingkatkan tidak hanya untuk tingkat SMA tapi

seharusnya juga disosialisasikan untuk tingkat SD dan SMP untuk

mengajarkan lebih dini tentang mitigasi bencana alam.

63

63

d. Sumber-sumber dana

Pengertian dana secara umum adalah himpunan dari uang

yang ada dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun

nontunai. Kata dana biasanya digunakan dalam bisnis yang

digunakan dalam menyebutkan istilah uang. Dalam artian leboh

luas dana juga bisa diartikan sebagai modal usaha dalam

menjalankan bisnis.

Kepala Pelaksana Anwar Munassar, menyatakan bahwa

pada tahun 2019 BPBD hanya megelola dana sebesar Rp 2,8

Milyar. Hanya saja dana ini bukan dana untuk siap pakai ketika

terjadi bencana. Dana tersebut digunakan untuk operasional

sebesar Rp 2,8 Milyar dari APBD (anggaran pendapatan belanja

daerah) Jeneponto itu hanya untuk biaya rutinitas dan operasional

mulai dari gaji honor TRC (tim reaksi cepat) dan pembangunan

kantor.

Adapun bantuan dari BNPB pada tahun 2019 sebesar Rp

250 Juta bantuan ini diberikan kepada BPBD untuk menangani

banjir yang terjadi pada tahun 2019 lalu.

Adapun bantuan dari berbagai pihak tetapi dalam bentuk

makanan yang diberikan untuk BPBD agar disalurkan ke

masyarakat yang mengalami bencana alam.

64

64

Untuk memperoleh penjelasan mengenai sumber dana

maka dilakukan wawancara bersama dengan informan Kepala

Pelaksana BPBD yang mengemukakan bahwa :

“ BPBD selalu transparan dalam hal anggaran yang

dikeluarkan untuk membantu masyarakat yang mengalami

bencana alam”. (Hasil wawancara pada tanggal 31 Juli

2020).

Pada dasarnya dari hasil wawancara diatas Kepala

Pelaksana BPBD menyatakan bahwa BPBD dalam mengeluarkan

anggaran untuk membantu masyarakat yang mengalami bencana

selalu transparan dalam penggunaan anggaran. Karena datanya

akan diminta oleh Bupati Kabupaten Jeneponto.

Dalam Permendagri (peraturan menteri dalam negeri)

No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah

keseluruhan kegaiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan,

pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pendapatan desa perkapita bisa digunakan sebagai salah

satu pendekatan untuk melihat proporsi pendapatan suatu desa

terhadap banyaknya jumlah penduduk.

Dana memiliki arti yang sangat luas, bahkan pengertian

dana itu sendiri terus berkembang berikut ini adalah mengutip

pendapat dari Lutge dalam (Sulistio & Saifi, 2017) yang

menyatakan bahwa dana dalam artian uang (geldkapital).

65

65

Selanjutnya hasil wawancara bersama dengan SM salah

satu staf di BPBD mengenai kendala dalam memberikan bantuan

ke masyarakat :

“Berbicara masalah kendala mungkin ada beberapa kendala

yang sering dihadapi oleh dinas bpbd mulai dari masalah

mobil tangki air yang ada hanya 1, lalu bahan bakar dan

masalah anggaran” (Hasil wawancara pada tanggal 28 Juli

2020)


BPBD masil terkendala di biaya operasional sehingga

membutuhkan bantuan anggaran dari DTT (dana tidak terduga) dan

bantuan dari pemerintah daerah.

Peneliti menyatakan berdasarkan penjelasan sebelumnya

mengenai dana BPBD membutuhkan lebih banyak dana dari

Pemerintah Kabupaten Jeneponto karena seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya bahwa BPBD tidka menjalin kerjasama

dengan Dinas Sosial dalam hal penanganan bencana alam,

sehingga BPBD terhalang di bagian dana untuk membantu

masyarakat.


menunjukkan bahwa BPBD membutuhkan biaya tambahan untuk

membantu masyarakat yang mengalami bencana alam.

e. Terbentuknya struktur dana

Dana desa adalah dana APBN (anggaran pendapatan

belanja negara) yang diperuntungkan bagi desa yang ditransfer

melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk

66

66

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun tujuan penggunaan dana desa adalah sebagai berikut :

a) Meningkatkan pelayanan publik di desa ;

b) Memajukan perekonomian desa ;

c) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan ;

d) Menuntuskan kemiskinan ;

e) Mengatasi kemiskinan.

Melalui Undang-Undang Desa No. 06 Tahun 2014 Tentang

Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain

diperkuat kewenangannya desa juga diberikan sumber-sumber

pendapatan. Berikut ini adalah sumber-sumber pendapatan dana

desa yaitu sebagai berikut :

1) Dana Desa dari APBN ;

2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga ;

3) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD

Kabupaten/Kota ;

4) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

Kabupaten/Kota (paling sedikit 10%) ;

5) Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (minimal 10%

dari dana bagi hasil dan alokasi umum) ;

6) Dan lain-lain dari pendapatan desa yang sah.

67

67

Di dalam pembuatan sumur bor yang ada di Desa

Samataring Pemerintah Desa setempat memanfaatkan dana desa

untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembuatan sumur bor

tersebut sebenarnya untuk masyarakat juga dengan memanfaatkan

dana desa sekitar Rp 200 Juta untuk pembuatan sumur bor apabila

masyarakat mulai mengeluhkan kurangnya air bersih, sumur bor

yang dibuat oleh Pemerintah Desa tersebut terletak di Dusun

Samataring.

Untuk lebih jelasnya maka dilakukan wawancara bersama

dengan informan Kaur Pemerintahan Desa Samataring mengenai

bantuan dana dari pemerintah :

“ Dana yang digunakan oleh Pemerintah Desa Samataring

di dalam pembuatan sumur bor itu langsung menggunakan

dana desa tidak ada bantuan dari dinas manapun, dalam

mengelola pembuatan sumur bor ini juga bekerja sama

dengan masyarakat „‟. (Hasil wawancara 02 Agustus 2020).

Dengan begitu dari hasil wawancara di atas dapat diketahui

bahwa Pemerintah Desa Samataring dalam pembuatan sumur bor

yang dilakukan pada tahun 2020 memanfaatkan dana desa demi

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat sudah

tidak perlu cemas mengenai kurangnya air bersih.

Dana siap pakai digunakan sesuai kebutuhan tanggap

darurat terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa (PP Nomor

22 Tahun 2008 Pasal 17) untuk :

a) Pencarian dan penyelamatan korban bencana

b) Pertolongan darurat

c) Evakuasi korban bencana

68

68

d) Kebutuhan air bersih dan sanitasi

e) Pangan

f) Sandang

g) Pelayanan kesehatan

h) Penampungan serta tempat hunian sementara

i) Lain-lain

Berikut ini adalah dasar terbentuknya pemberian dana siap

pakai yaitu sebagai berikut :

1) Penetapan status kedaruratan bencana ;

2) Usulan daerah perihal permohonan dukungan bantuan ;

3) Laporan TRC

4) Hasil rapat koordinasi, atau ;

5) Inisiatif BPBD

Berikut hasil wawancara dengan informan AM Kepala

Pelaksana mengenai anggaran untuk penanganan bencana alam :

“Kalau APBD yang di Jeneponto itu kita tidak punya dana

yang tidak terduga, padahal kan seharusnya ada, jadi BPBD

hanya mengharapkan bantuan dana baik itu dari provinsi

maupun pusat”. (Hasil wawancara pada tanggal 31 Juli

2020)


BPBD mengeluhkan jumlah anggaran yang diterima dalam

menangani bencana alam yang terjadi di Kabupaten Jeneponto.

69

69

Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2019 yang lalu

Kabupaten Jeneponto diterpa bencana alam banjir bandang dan

kekeringan di beberapa daerah, sehingga Kepala Jeneponto

mengharapkan anggaran yang lebih untuk menangani bencana

alam, karena yang ada di BPBD hanya dana siap pakai.

Kondisi tentang permasalahan dana dalam hal penanganan

bencana alam untuk lebih jelasnya dilakukan wawancara bersama

dengan informan AM Kepala Pelaksana ebrikut adalah hasil

wawancaranya :

“Tahun 2019 yang lalu terjadi banjir bandang di Sapanang

jadi BPBD dalam hal untuk memperbaiki tanggul yang

roboh di Desa Sapanang itu sumber dananya bukan dari

daerah tapi itu sumber dannaya dari BNPB (badan nasional

penanggulangan bencana)”. (Hasil wawancara pada tanggal

31 Juli 2020)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam hal

penanganan tanggul roboh yang berada di Desa Sapanang

menggunakan anggaran dana dari BNPB, karena tanggul penahan

banjir tersebut masuk dalam rekonstruksi paska banjir 2019.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang terkena bencana

dapat mengusulkan bantuan dana siap pakai kepada kepala BNPB

dengan menyampaikan laporan kejadian, jumlah korban,

kerusakan, kerugian dan bantuan yang diperlukan berdasarkan

penjelasan diatas peneliti menemukan fakta bahwa untuk masalah

dana di Desa Samataring dalam pembuatan sumur itu

70

70

menggunakan Dana Desa, sedangkan BPBD membutuhkan DTT

dari Pemerintah untuk membantu BPBD dalam menyalurkan

bantuan ke masyarakat bahkan untuk pembuatan sumur bor BPBD

mmebutuhkan dana kurang lebih sekitar Rp 200 Juta untuk

membuat sumur bor di BPBD sendiri.

Beradasarkan hasil observasi peneliti dilapangan

menunjukkan bahwa dalam pembuatan sumur bor di desa

Samataring itu menggunakan anggaran Desa tidak ada bantuan dari

dinas maupun lembaga lain.

2. Community Capacity Building Individu

a. Development of the human resourch (pengembangan sumber daya

manusia)

Menurut Singodimedjo dalam (Findarti, 2016)

mengungkapkan bahwa pengembangan sumber daya manusia

adalah proses persiapan individu-individu untuk memikul

tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi didalam

organisasi, biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan

intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik.

Sedangkan menurut Malayu Hasibuan dalam (Findarti,

2016) menyatakan bahwa pengertian pengembangan sumber daya

manusia adalah suatu usaha untuk meningatkan kemampuan

71

71

teknik, teoritis, konseptual dan moral masyarakat sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.

Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam

setiap kegiatan organisasi. Walaupun didukung dengan sarana dan

prasarana serta sumber daya kegiatan organisasi tidak akan

diselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber

daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan

dengan segala kebutuhannya. Sebagai kunci pokok sumber daya

manusia akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan

organisasi. Pengembangan sumber daya manusia dapat pula

dilakukan dengan pendekatan human capital menurut Simamora

dalam (Ruhana, 2012) yang menekanakn pada 3 (tiga) pendekatan

yaitu sebagai berikut :

1) Kapital intelektual

Kapital intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk

menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam

kehidupan.

2) Kapital Sosial

Kapital sosial adalah kemampuan membangun jaringan sosial.

3) Kapital Lembut (soft capital)

Kapital lembut disebut dengan soft capital adalah kapital yang

diperlukan untuk menumbuhkan kapital sosial dan kapital

intelektual.

72

72

Berbicara mengenai pengembangan sumber daya manusia

berikut ini adalah hasil wawancara bersama dengan informan HN

Kaur Keuangan Desa Samataring yang menyatakan bahwa :

“Untuk meningkatkan kualitas masyarakat di Desa

Samataring, pendidikan merupakan investasi penting dalam

menghadapi masa depan dunia secara global. Untuk itu,

pendidikan harus dapat menyiapkan generasi muda yang

unggul, berdaya saing tinggi dan mampu bekerja sama guna

mencapai kemakmuran terkhusus di Desa Samataring”.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam

pengembangan sumber daya manusia di Desa Samataring

Pemerintah desa mengharuskan adanya penetapan prioritas dari

berbagai pilihan kegiatan investasi di bidang pendidikan yang

sesuai dalam jangka panjang akan mendorong laju pertumbuhan

ekonomi desa.

Pengembangan sumber daya manusia menurut Susanto

dalam (Setiawan, 2016) mengatakan bahwa aset organisasi

terpenting dan harus diperhatikan oleh instansi adalah manusia

(sumber daya manusia „’human resourch’’). Hal ini bemuara pada

kenyataan dimana manusia merupakan elemen yang selalu ada

dalam setiap organisasi.


bahwa dalam pengembangan sumber daya manusia Pemerintah

Desa mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas

melalui bidang pendidikan di Desa Samataring.

73

73

Berdasarkan hasil obeservasi peneliti dilapangan

menunjukkan bahwa dalam pengembangan sumber daya manusia

di Desa Samataring Pemerintah Desa lebih menekankan di bidang

pendidikan karena investasi yang menguntungkan adalah investasi

modal manusia untuk mempersiapkan kreativitas, produktivitas

dan jiwa kompetitif dalam warga Desa Samataring.

b. Strengthening organization (memperkuat organisasi)

Pengertian organisasi menurut Schein dalam (Daulay,

2014) mengungkapkan bahwa organisasi merupakan suatu usaha

untuk mengkoordinasi kegiatan sejumlah orang untuk mencapai

beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan

fungsinya melalui tanggung jawab. Sedangkan menurut Wright

dalam (Daulay, 2014) menyatakan bahwa organisasi adalah suatu

bentuk terbuka dari suatu aktivitas yang dikoordinasi dari dua

orang atau lebih untuk tujuan bersama. Berikut ini adalah ciri-ciri

dari organisasi yaitu sebagai berikut :

1) Terdiri dari sekelompok orang

2) Punya tujuan

3) Kerjasama antar anggota

4) Ada peraturan tertulis

5) Pembagian tanggung jawab dan tugas jelas.

74

74

Berikut ini adalah hasil wawancara bersama dengan

informan MB Kasi Pemerintahan mengenai kelompok

organisasi yang ada di Desa Samataring :

“Di Desa Samataring ada dibuat kelompok atau organisasi

yang biasa disebut Karang Taruna yang telah dibentuk oleh

Pemerintah Desa Samataring yang tugasnya membantu

Pemerintah Desa dalam melakukan sosialisasi ke

masyarakat Desa Samataring”.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa

Pemerintah Desa Samataring telah membentuk organisasi

karang taruna yang tugasnya untuk membantu Pemerintah Desa

dalam menanggulangi kesejahteraan-kesejahteraan sosial secara

preventif dan membantu mengembangkan potensi generasi

muda di lingkungannya.

Organisasi Karang taruna adalah organisasi sosial

kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap

anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar

kesadaran dan tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk

masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan

terutama bergerak di bidang kesejahteraan.

Dari hasil penjelasan diatas maka peneliti mengambil

kesimpulan bahwa Pemerintah desa dan masyarakat yang ramah

serta rukun dalam kehidupan sehari-hari dapat bersinergi dan

meningkatkan pelayanan, dipimpin oleh Kepala Desa dan

75

75

perangkat Desa Samataring dan juga Karang Taruna dan

lembaga lainnya yang dapat mengembangkan dan meningkatkan

SDA/SDM Desa Samataring


menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Samataring telah

membentuk organisasi karang taruna yang sejauh ini sudah

berjalan dengan efektif.

c. Reformation of institutions (Reformasi Instruksi)

Secara harfiah reformasi adalah membentuk atau menata

kembali. Yakni mengatur dan menertibkan sesuatu yang kacau

balau, yang didalamnya terdapat kegiatan menambah, mengganti,

mengurangi dan memperbarui (Ikhwan Afiful, 2017). Sedangkan

instruksi adalah arahan, perintah atau petunjuk dalam

melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas. Instruksi hendaknya

disampaikan dengan jelas sehingga penerima instruksi dapat

memahami dan melaksanakannya dengan baik. Berikut ini adalah

beberapa model instruksi secara langsung menurut Joyce dalam

(Pratama, 2016) yaitu sebagai berikut :

1) Tahap orientasi

2) Tahap presentasi

3) Tahap praktik yang terstruktur

4) Tahap praktik dibawah bimbingan

5) Tahap praktik mandiri

76

76

Berbicara mengenai reformasi instruksi berikut ini

dilakukan wawancara bersama dengan salah satu anggota

karang taruna AB yang menyatakan bahwa :

“Baru-baru ini Pemerintah Desa Samataring telah menambah

ke dalam program Desa yaitu program mobil sehat yang

memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk melakukan

pelayanan kesehatan antara lain seperti konseling dan rujukan

ke rumah sakit umum yang lebih layak dengan

mempertimbangkan rujukan berjenjang di wilayah kerja Desa

Samataring dan sekitarnya. Setelah program ini dikeluarkan

oleh Pemerintah Desa maka perangkat Desa Samataring

langsung menerima instruksi dan melaksanakan sesuai dengan

apa yang diinstruksikan oleh Kepala Desa Samataring”.

Pernyataan berdasarkan hasil wawancara diatas dapat

diketahui bahwa Pemerintah Desa Samataring telah membuat

program untuk membantu mensejahterahkan masyarakat yang

ada di Desa Samataring dan dibantu oleh perangkat Desa

Samataring untuk melancarkan program mobil sehat.


bahwa dengan adanya perubahan dalam suatu program bisa

mempengaruhi masyarakat untuk lebih baik lagi kedepannya

maka dari itu masyarakat membutuhkan adanya inovasi baru

dari Pemerintah Desa Samataring untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat.


menunjukkan bahwa program monil sehat yang dikeluarkan

77

77

dan diinstruksikan secara langsung kepada perangkat Desa

Samataring berjalan dengan lancar semenjak program ini

dikeluarkan pada tahun 2019 yang lalu.

78

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada Bab

IV, maka peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan fokus penelitian

yaitu sebagai berikut :

1. Dalam mengatasi resiko bencana kekeringan di Desa Samataring

Kepemimpinan merupakan salah satu hal yang paling menonjol mulai

dari sikap sampai tingkah laku harus lebih diperhatikan dalam sebuah

kepemimpinan. Pemerintah perlu untuk meningkatkan pelayanan yang

diberikan ke setiap desa yang mengalami kekeringan. BPBD

membutuhkan bantuan dana tambahan baik itu dari Pemerintah Daerah

maupun Pemerintah Pusat untuk membantu masyarakat yang

mengalami bencana alam, hal ini dikarenakan BPBD merupakan salah

satu instansi yang bertanggung jawab dalam membantu masyarakat

yang mengalami bencana alam selain itu BPBD juga tidak menjalin

kerjasama dengan dinas maupun instansi lain.

2. Dalam meningkatkan sumber daya manusia di Desa Samataring

Pemerintah Desa Samataring melakukan berbagai pilihan investasi

salah satu hal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Samataring adalah

melakukan investasi di bidang pendidikan hal ini untuk mendorong

generasi muda agar lebih baik kedepannya selain itu Pemerintah Desa

Samataring juga sudah membentuk kelompok karang taruna yang

79

79

tugasnya untuk membantu Pemerintah Desa dalam mendorong

generasi muda yang ada di Desa Samataring.

B. SARAN

Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan banyak hal yang perlu

untuk dibenahi oleh Dinas BPBD dan Pemerintah Desa Kabupaten

Jenepono yaitu sebagai berikut :

1) Untuk Kantor BPBD, sebagai salah satu lembaga yang diberikan

tugas oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan kepada

masyarakat yang mengalami bencana alam, seperti menyalurkan

air bersih ke setiap desa yang mengalami kekeringan dan

meningkatkan kualitas pelayanan dengan baik.

2) Untuk Pemerintah Desa Samataring agar kiranya bisa memantau

secara langsung pemberian air bersih agar sehingga masyarakat

bisa mendapatkan air secara merata, dan lebih meningkatkan

sumber daya manusianya di Desa Samataring.

80

80

DAFTAR PUSTAKA

Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan

Kapasitasnya. 7(2), 102–109.

Anisa Devin, Sri Devi Cahyanti, Awaliyah Faridah Nur, A. R. S. (2019).

Pengembangan Kapasitas Wisata Budaya Dalam Meningkatkan Kualitas

Sumber Daya Manusia Di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang.

EMPOWERMENT, 3(1), 1–5.

Ansori, R. A. M. (2016). Strategi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada

Peserta Didik. Jurnal Pusaka: Media Kajian Dan Pemikiran Islam, 8, 14–32.

Biki, A. (2015). Penguatan kapasitas kelompok masyarakat peduli bencana dalam

kesiapsiagaan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat. Jurnal

Ilmiah Pekerjaan Sosial, 14(2), 182–195.

Buchari, R. A. (2017). Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik. 3(1), 1–13.

Budiyati & Priyono. (2019). Coping Strategies Dan Tingkat Kapasitas Masyarakat

Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Dalam Menghadapi

Ancaman Bencana Erupsi Gunungapi Kelud. Proceeding of The URECOL,

209–217. http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/504

Cakrawijaya, M., Riyant, B., & Nuroji. (2014). Evaluasi Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten

Sleman. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota, 25(2), 137–156.

https://doi.org/10.5614/jpwk.2015.25.2.4

Damayanti Erlin & Soeaidy Mochammad Saleh, R. H. (2014). Strategi Capacity

Building Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Ekowisata

Berbasis Masyarakat Lokal (Studi Di Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari,

Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP),

2(3), 464–470.

Darojati, N. W., Barus, B., & Sunarti, E. (2015). Pemantauan Bahaya Kekeringan

Di Kabupaten Indramayu. Jurnal Ilmu Tanah Dan Lingkungan, 17(2), 60.

https://doi.org/10.29244/jitl.17.2.60-68

Daulay, M. (2014). Peran Organisasi Dakwah dalam Pelaksanaan Bimbingan dan

Penyuluhan . Hikmah, VII(1), 98–106.

Fahmi, A. (2017). Pengembangan Kapasitas Wisata Budaya Masyarakat Melalui

Program Kesenian Sasakala Karinding Kinanti Di PKBM Kinanti Kecamatan

Lembang. EMPOWERMENT, 6(1).

Findarti, F. R. (2016). Pengaruh Pengembangan Sumber Daya. E-Journal Ilmu

Administrasi Bisnis, 4(5), 937–946.

81

81

Fultanegara & Anggun Aprinasari, A. (2014). Pengembangan Kapasitas

Kelembagaan Lokal Dan Tingkat Realisasi Program Penataan Lingkungan

Permukiman Di Perkotaan. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota, 10(3),

294–304.

Hapsari, A. M., & Djumiarti, T. (2016). Pengembangan kapasitas (capacity

building) kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Journal Of Public Policy And Management Review, 5(2), 1–11.

Ikhwan Afiful. (2017). Kajian Sosio Historis Pendidikan Islam Indonesia Era

Reformasi. Jurnal Pendidikan Islam, 5(1), 15–32.

Indrioko, E., & Basar, U. R. (2017). Pengembangan Kapasitas (Capacity

Building) Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Realita,

15(1), 1–15.

https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/viewFile/462/298

Jamil, D. H., Tjahjono, H., & Parman, S. (2013). Deteksi Potensi Kekeringan

Berbasis Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis Di Kabupaten

Klaten. Geo-Image, 2(2), 30–37.

https://doi.org/10.15294/geoimage.v2i2.2195

Jenivia Dwi Ratnasari & Mochamad Makmur, H. R. (2016). Pengembangan

Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa

Universitas Brawijaya, 1(3), 103–110.

Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.

Fiat Justisia, 10(3), 569–586.

https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794

Mirnawati, M. M. (2019). Capacity Building Organisasi (Studi Pada Kelurahan

Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro). Jurnal Tapis: Jurnal

Teropong Aspirasi Politik Islam, 15(1), 51–67.

https://doi.org/10.24042/tps.v15i1.4300

Munthe, A. P. (2015). PENTINGYA EVALUASI PROGRAM DI INSTITUSI

PENDIDIKAN: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat.

Scholaria : Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 5(2), 1.

https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2015.v5.i2.p1-14

Nahar, L. (2016). Studi Deskriptif tentang Strategi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Penanggulangan Bencana

Kekeringan di Wilayah Kabupaten Pasuruan. Jurnal Kebijakan Dan

Manajemen Publik, 4(2), 18–26. http://journal.unair.ac.id/download-

fullpapers-kmp195f96ff77full.pdf

Permana, R. C. E., Nasution, I. P., & Gunawijaya, J. (2011). Kearifan Lokal

Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy. Makara Human

82

82

Behavior Studies in Asia, 15(1), 67. https://doi.org/10.7454/mssh.v15i1.954

Prafitri, G. R., & Damayanti, M. (2016). Kapasitas Kelembagaan Dalam

Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger,

Banyumas). Jurnal Pengembangan Kota, 4(1), 76.

https://doi.org/10.14710/jpk.4.1.76-86

Pratama, R. A. (2016). Pengembangan Modul Membaca Kritis Dengan Model

Instruksi Langsung Berbasis Nilai Karakter. Jurnal Bahasa Sastra Dan

Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 3(2), 173–190.

Puspitasari, D. C., Satriani, R., Pmungkas, S. B., Sosiologi, D., Ilmu, F., Politik,

I., & Mada, U. G. (2019). Implementasi Saemaul Undong Di Kabupaten

Gunung Kidul Capacity Building of Participatory Community :

Implementation Study of Saemaul Undong At Gunung Kidul District. 1–13.

Rachmawati, A. M. (2017). Capacity Building Organisasi dalam Pelayanan

Kesehatan di Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya. Kebijakan Dan

Manajemen Publik, 5(1), 1–11. http://journal.unair.ac.id/download-

fullpapers-kmp462dd7af30full.pdf

Rudiarto, A. K. & I. (2017). Kajian Tingkat Kerentanan Bencana Kekeringan

Pertanian Di Kabupaten Demak. Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan, 19(1),

9–16.

Ruhana, I. (2012). Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Vs Daya Saing

Global. Jurnal Administrasi Bisnis, 6(1), 51–56.

http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/profit/article/view/134

Sari, N., Noor, I., & Prasetyo, W. Y. (2014). Pengembangan Kapasitas

Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Perizinan Terpadu (Studi pada kantor pelayanan dan perizinan terpadu

kabupaten kediri). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2(No.4), 634–640.

Setiasih, Imas Siti, Santosa Meilanny Budiarto, Hanidah In-In, M. H. (2017).

Pengembangan Kapasitas Masyarakat Dalam Menggunakan Hanjeli Sebagai

Alternatif Pengganti Beras Sebagai Pangan Pokok Dan Produk Olahan.

Jurnal Penelitian & PKM, 4(2), 129–389.

Setiawan, R. I. (2016). Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang

Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah berkembang. Jurnal Penelitian

Manajemen Terapan (PENATARAN), 1(1), 23–35.

Sihotang Peronita, Dewi Krisna, R. T. (2017). Pengembangan Kapasitas

Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak Dalam Penanganan Anak

Korban Kekerasan Seksual Di Kota Bandung. Jurnal Ilmiah Pekerjaan

Sosial, 4(2), 129–389.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Edisi

83

83

Kedu). Alfabeta.

Sulistio, A., & Saifi, M. (2017). ANALISIS PENENTUAN STRUKTUR

MODAL YANG OPTIMAL UNTUK MENINGKATKAN NILAI

PERUSAHAAN (Studi pada PT. Astra Graphia Tbk Periode 2013-2015).

Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya, 48(1), 88075.

Sulistyo, A. (2017). Evaluasi Program Budaya Membaca Di Sekolah Dasar

Negeri. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, 4(1), 48.

https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i1.p48-58

Wicaksono Ferri, H. (2019). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pada

Himpunan Mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Seminar Hasil

Pengabdian Masyarakat, 4(1), 48–58.

Wulandari Wiwik, Abdul Wakhid, S. M. (2019). Gambaran Karakteristik

Kesiapsiagaan Bencana Pada Remaja. Jurnal Gawat Darurat, 1(1), 1–6.

Yuliawan, E. (2011). Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap

Kinerja Pegawai pada Balai Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bandung.

JWEM (Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil), 1(2), 69–78.

LAMPIRAN

95

RIWAYAT HIDUP

Sri Indah Sari Pertiwi, Lahir di Kabupaten Jeneponto pada

tanggal 18 November 1998. Anak pertama dari pasangan

Ayah Mansur dan Ibu Syamsia. Penulis menyelesaikan

pendidikan di SD Inpres 204 Pammanjengang pada tahun

2010. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tamalatea Jeneponto hingga tamat pada

tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan

Negeri (SMKN) 1 Jeneponto dengan mengambil jurusan tata niaga. Selanjutnya

pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah

Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengambil program

studi Ilmu Pemerintahan, pada tahun 2020 ini akan mengantarkan penulis untuk

meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dengan menyusun karya ilmiah dengan

judul Community Capacity Building Dalam Mengatasi Resiko Bencana

Kekeringan Di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

COMMUNITY CAPACITY BUILDING DALAM MENGATASI ......Nations Development Programme) dalam (Sihotang...

Documents

Transcript of COMMUNITY CAPACITY BUILDING DALAM MENGATASI ......Nations Development Programme) dalam (Sihotang...