Chapter II Fasilitas

8/18/2019 Chapter II Fasilitas

1/24

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Pengembangan Wilayah Kota

Kota diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang

ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata

sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang matrealistis atau dapat pula

diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan

non alami dengan gejala pemusatan penduduk daerah belakangnya. Beberapa

aspek kehidupan di kota antara lain aspek sosial sebagai pusat pendidikan, pusat

kegiatan ekonomi , dan pusat pemerintahan. Ditinjau dari hirarki tempat, kota itu

memiliki tingkat atau rangking yang tertinggi, walaupun demikian menurut

sejarah perkembangannya kota itu berasal dari tempat-tempat pemukiman

sederhana.

Kota juga memiliki banyak ikon yang memungkinkan terjadinya

perubahan dan perkembangan, sehingga kita dapat menemukan pola yang pasti

untuk menentukan perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Sehingga sudah

semestinya jika perbedaan-perbedaan yang penting antara satu kota dengan kota

lainnya akan menarik perhatian untuk dikaji lebih jauh. Misalnya ada perbedaan

mengenai penulisan tema kota diharapkan akan memperkaya pengetahuan dan

wawasan kita tentang keadaan kota yang dikaji itu secara lebih kompleks.

Di dalam pembangunan ekonomi, perencanaan wilayah sangat perlu untuk

menetapkan suatu tempat pemukiman atau tempat berbagai kegiatan itu sebagai

kota atau bukan. Hal ini karena kota memiliki fungsi yang berbeda sehingga

8

Universitas Sumatera Utara


2/24

kebutuhan fasilitasnya pun berbeda. Pada dasarnya untuk melihat apakah daerah

itu sebagai kota atau tidak, adalah dari seberapa banyak jenis fasilitas perkotaan

yang tersedia dan seberapa jauh kota itu menjalankan fungsi perkotaan. Menurut

Robinson Tarigan (2005:158-159) fasilitas perkotaan atau fungsi perkotaan antara

lain adalah sebagai berikut :

1. Pusat perdagangan, yang digunakan untuk melayani masyarakat kota itu

sendiri, melayani masyarakat kota dan daerah pinggiran, melayani

beberapa kota kecil (pusat kabupaten), melayani pusat provinsi dan pusat

beberapa provinsi sekaligus

2. Pusat pelayanan jasa baik jasa perorangan maupun jasa perusahaan

3. Tersedianya prasarana perkotaan, seperti sistem jalan kota yang baik,

jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air minum, pelayanan sampah,

sistem drainase, taman kota, atau pasar

4.

Pusat penyediaan fasilitas sosial atau seperti prasarana pendidikan

(universitas, akademi, SLTP, SD), prasarana kesehatan, tempat ibadah,

prasarana olahraga, prasarana sosial seperti gedung pertemuan, dan lain-

lain

5. Pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan turut mempercepat tumbuhnya

suatu kota karena banyak masyarakat yang perlu datang ke tempat itu

untuk urusan pemerintahan

6. Pusat komunikasi dan transportasi

7. Lokasi pemukiman yang tertata

Menurut Wibowo, dkk, (1999), pengembangan wilayah merupakan suatu

usaha mengembangkan dan meningkatkan hubungan saling ketergantungan dan

9



3/24

interaksi antarsistem ekonomi (economic system), manusia atau masyarakat

lingkungan hidup dan sember daya alam. Kondisi ini dapat diterjemahkan dalam

bentuk pengembangan ekonomi, sosial, politik, budaya maupun pertahanan

keamanan yang seharusnya berada dalam konteks keseimbangan, kselerasan dan

kesesuaian.

Menurut Sirojuzilam (2005), pengembangan wilayah pada dasarnya

merupakan peningkatan nilai manfaat bagi masyarakat suatu wilayah tertentu,

mampu menampung lebih banyak penghuni dengan tingkat kesejahteraan

masyarakat yang rata-rata membaik, disamping menunjukkan lebih banyak

sarana/prasana, barang atau jasa yang tersedia dan kegiatan usaha-usaha

masyarakat yang meningkat, baik dalam arti jenis, intensitas, pelayanan maupun

kualitasnya.

Teori-teori pengembangan wilayah menganut berbagai azas/dasar

berdasarkan tujuan penerapan masing-masing teori. Berbagai paradigma teori

pengambangan wilayah dapat dirangkum sebagai berikut (Purboyo, 2001),

1.

Teori yang memberi penekanan kepada kemakmuran wilayah (local

prosperity)

2. Teori yang menekankan pada sumber daya lingkungan dan faktor alam

yang dinilai dapat mempengaruhi keberlanjutan sistem kegiatan

produksi di suatu daerah (sustainable production activity). Kelompok

penganut teori ini sering disebut sangat peduli dengan pembangunan

berkelanjutan (sustainable development )

3. Teori yang memberi penekanan kepada kelembagaan dalam proses

pengambilan keputusan di tingkat lokal, sehingga kajian teori ini

10



4/24

terfokus kepada good governance yang bisa bertanggungjawab dan

berkinerja bagus

4.

Teori yang perhatiannya tertuju kepada kesejahteraan masyarakat yang

tinggal di suatu lokasi ( people prosperity)

Menurut Misra (1977), pengembangan wilayah ditopang oleh empat pilar

(tetraploid discipline) yaitu geografi, ekonomi, perencanaan kota dan teori lokasi.

Namun pendapat Misra mengenai pengembangan wilayah ini terlalu sederhana

dimana aspek biogeofisik tidak hanya direpresentasikan dengan teori geografi

maupun teori lokasi. Oleh karena itu, menurut Budiharsono (2005),

pengembangan wilayah setidak-tidaknya perlu ditopang oleh 6 pilar, yaitu (1)

aspek biogeofisik; (2) aspek ekonomi; (3) aspek sosial budaya; (4) aspek

kelembagaan; (5) aspek lokasi dan (6) aspek lingkungan.

Gambar 2.1 Pilar-Pilar Pengembangan Wilayah (Budiharsono, 2005)

Dari gambar diatas dapat dilihat berbagai analisis yang dapat dilakukan

terhadap pengembangan wilayah yaitu aspek biogeofisik melindungi kandungan

sumber daya hayati, sumber daya nirhayati, jasa-jasa maupun sarana dan

prasarana yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan aspek ekonomi meliputi

Pengembangan

Wilayah

Aspek

Kelembagaan

Aspek

Lokasi

Aspek

Lingkungan

Aspek

Biogeofisik

Aspek

Sosial

Aspek

Ekonomi

11



5/24

kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar wilayah. Aspek sosial meliputi budaya,

polotik dan hankam yang merupakan pembinaan kualitas sumber daya manusia,

budaya masyarakat serta pertahanan dan keamanan. Aspek lokasi menunjukkan

keterkaitan antar wilayah yang satu dengan yang lainnya yang berhubungan

dengan sarana produksi, pengelolaan maupun pemasaran. Aspek lingkungan

meliputi kajian mengenai bagaimana proses produksi mengambil input apakah

merusak atau tidak. Aspek kelembagaan meliputi kelembagaan masyarakat yang

ada dalam pengelolaan suatu wilayah apakah kondusif atau tidak.

Aspek pengembangan wilayah yang dilakukan dalam penelitian ini dilihat

dari aspek ekonomi dan aspek lokasinya. Di dalam aspek ekonomi ini terdapat

unsur pendapatan masyarakat sekitar dan didalam aspek lokasi terdapat unsur

keterkaitan antara keberadaan lokasi kegiatan jasa pendidikan dengan wilayah

sekitarnya.

2.2.

Institusi Pendidikan Sebagai Bagian Ruang Kota

Sebuah perguruan tinggi yang berdiri di suatu kota mempunyai pengaruh

yang cukup signifikan terhadap kota secara fisik dan juga secara non fisik.

Dampak kota secara non fisik adalah perekonomian khususnya harga perumahan,

sosial (kelompok-kelompok perumahan permanen berganti fungsi menjadi

pemondokan sementara), jumlah penduduk kelas menengah, budaya (selera yang

seragam serta penyediaan layanan). Dampak secara fisik adalah alih fungsi

bangunan (Allison, 2006).

Dampak fisik dan non fisik tersebut mempunyai pengaruh yang cukup

signifikan bagi kehidupan penduduk asli dari suatu kota perguruan tinggi.

12



6/24

Perguruan tinggi sering didefinisikan sebagai mesin pembangunan ekonomi.

Perguruan tinggi merupakan suatu bisnis yang menguntungkan bagi pemerintah

setempat. Dengan adanya perguruan tinggi, suatu kota dapat menarik minat siswa

untuk datang dan pada akhirnya mendatangkan pendapatan bagi kota tersebut.

Ada multiplier effect dari perguruan tinggi terhadap kawasan sekitar, disamping

peluang bisnis yang menguntungkan juga prestige yang didapatkan jika memiliki

Pendidikan Tinggi yang prestige (Bromley, 2006).

Adanya pendidikan tinggi juga mempengaruhi kota, dalam hal ini daya tarik

kota sebagai kawasan perguruan tinngi. Hal ini akan mengakibatkan adanya

migrasi yang masuk bukan saja melanjutkan studi tetapi juga mencari kesempatan

dan peluang kerja. Selain itu juga akan memberi dampak terhadap pelayanan

infrastruktur yang ada seperti jaringan air bersih, jalan dan drainase (Purcahyono,

2002).

Keberadaan perguruan tinggi memberi pengaruh pada kawasan sekitarnya

khususnya kawasan yang berbatasan langsung dengan perguruan tinggi tersebut.

Hal ini akan memberi dampak peningkatan kepadatan bangunan dan jumlah

penduduk. Perubahan ini akan mempengaruhi pola penggunaan lahan dan fungsi

rumah sebagai kegiatan sosial. Adanya alih fungsi rumah tinggal menjadi rumah

dengan kegiatan ekonomi (sewa/kontrak kamar), perubahan/penambahan ruang

dan bangunan guna menambah kapasitas (Riyanto, 2002).

Menurut Krier dan Trancik (Zahnd, 2002) ruang perkotaan atau urban space

terdiri atas street /jalan dan square/ruang, sehingga keberadaan gedung-gedung

dan sarana prasarana pendidikan lainnya yang berbentuk massa bangunan dan

koridor jalan akan turut memberi pengaruh pada kesan morfolois kota secara

13



7/24

keseluruhan. Secara lebih rinci deskripsi tentang ruang kota dapat dilihat dari sisi

fisik morfologis, fungsi dan kepemilikan. Dari sisi fisik morfologis kota

dipandang sebagai susunan dari street dan square. Secara fungsi, aktifitas yang

berlangsung di ruang perkotaan adalag aktifitas sosial, aktifitas pergerakan dan

aktifitas ekonomi. Dari segi kepemilikan, suatu ruang perkotaan dapat secara

penuh dimiliki suatu publik, yangmana dalam hal ini adalah pemerintah daerah

setempat.

Dalam pandangan Zahnd, kota dapat dianalisis sebagai suatu produk fisik

yang terdiri atas street dan square dimana secara teoritis dapat dipahami sebagai

berikut:

a. Teori Figure/Ground

Teori ini dipahami melalui pola perkotaan dengan hubungan antara

bentuk yang dibangun dan ruang terbuka.

b.

Teori Linkage

Teori ini dipahami dari segi dinamika rupa perkotaan yang dianggap

sebagai generator kota.

c.

Teori Place

Teori ini dipahami dari segi seberapa besar kepentingan tempat-tempat

perkotaan yang terbuka terhadap sejarah, budaya dan sosialisasinya.

Dalam pandangannya, Zahnd (1999) menyimpulkan bahwa pola

perkembangan dasar fisik kota dikenal dengan tiga istilah teknis yaitu :

1. Perkembangan Horizontal dimana cara perkembangannya mengarah

keluar, artinya daerah bertambah sedangkan ketinggian dan kuantitas

lahan terbangun (coverage) tetap sama. Perkembangan dengan cara ini

14



8/24

sering terjadi di pinggir kota dimana lahan masih lebih murah dan dekat

jalan raya yang mengarah ke kota.

2.

Perkembangan Vertikal dimana cara perkembangannya mengarah

keatas, artinya daerah pembangunan dan kuantitas lahan terbangun tetap

sama sedangkan ketinggian bangunan bertambah. Perkembangan dengan

cara ini sering terjadi di pusat kota dan di pusat-pusat perdagangan yang

memiliki potensi ekonomi.

3. Perkembangan Interstisial dimana cara perkembangannya dilangsungkan

kedalam, artinya daerah dan ketinggian bangunan rata-rata tetap sama

sedangkan kuantitas lahan terbangun (coverage) bertambah.

Perkembangan dengan cara ini sering terjadi di pusat kota dan antara

pusat dan pinggir kota yang kawasannya sudah dibatasi dan hanya dapat

dipadatkan.

Gambar 2.2 Pola Perkembangan Dasar Dalam Kota (Zahnd,1999)

Proses perkembangan fisik kota akan membentuk skala perkotaan yang akan

menciptakan kesan terhadap konteks suatu kota. Skala perkotaan merupakan

perbandingan hubungan antara lebar/panjang dan tinggi ruang pada suatu tempat

dan McClusky dalam Zahnd (1999) memberikan suatu standar umum skala

Perkembangan

Interstisial

Perkembangan

Horizontal

Perkembangan

Vertikal

15



9/24

perkotaan yang dapat menciptakan 3 kategori kesan, yaitu kesan sempit, kesan

netral atau harmonis dan kesan luas atau sunyi.

Gambar 2.3 Standar Skala Perkotaan Dengan Memperhatikan Pembatas

Place Secara Vertikal (Zahnd,1999)

Ruang perkotaan merupakan tempat berkumpulnya sebagian besar

masyarakat ketika berada di dalam bangunan (Madanipour,1996). Inti dari ruang

perkotaan adalah kegiatan dan ruang pedesaan, oleh sebab itu perencanaan fisik

kota merupakan suatu pemikiran sistematis mengenai penataan ruang sehubungan

dengan adanya kegiatan manusia dan kebutuhannya. Kebutuhan ruang akan selalu

meningkat sejalan dengan perkembangan aktivitas masyarakat pada suatu

16



10/24

wilayah, sedang keberadaan dan ketersediaan ruang bersifat bebas. Dalam

menyeimbangkan kebutuhan (demand ) dan ketersedian (supply) lahan agar

mendekati kondisi optimal, maka perlu dilakukan perencanaan pemanfaatan ruang

yang komprehensif melalui perpaduan pendekatan sektoral dan pendekatan

regional.

2.3. Pola dan Struktur Ruang Perkotaan

Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang

didalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia,

maka ditempuh melalui upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses

utama, yakni :

a. Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan rencana tata

ruang wilayah (RTRW). Disamping sebagai “guidance of future actions”

RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar

interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan

serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk

hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan

(development sustainability)

b.

Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionalisasi

rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri

c. Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme

perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap

sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya.

17



11/24

Dengan demikian, selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-

tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang

memiliki landasan hukum (legal instrument ) untuk mewujudkan tujuan

pengembangan wilayah. Chapin (dalam Soekonjono, 1998) mengemukakan ada 2

hal yang mempengaruhi tuntutan kebutuhan ruang yang selanjutnva menyebabkan

perubahan penggunaan lahan yaitu adanya perkembangan penduduk dan

perekonomian serta pengaruh sistem aktivitas, sistem pengembangan, dan sistem

lingkungan.

Rencana pola ruang merupakan elemen penting dalam rencana tata ruang

wilayah kota, dimana didalamnya ditunjukkan alokasi ruang bagi berbagai

kegiatan perkotaan. Rencana pola ruang ini dirumuskan sesuai dengan hasil

analisis serta dengan mempertimbangkan arahan kebijakan dari stakeholders

Kota.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi

masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional (Pasal 1 UU No.

27 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang). Perencanaan struktur ruang diarahkan

untuk menentukan hirarki dan fungsi pusat-pusat permukiman serta sistem

jaringan prasarana dan sarana, sehingga dapat menciptakan tingkat perkembangan

fisik, ekonomi dan sosial yang diinginkan selama kurun waktu perencanaan. Suatu

kota pada dasarnya terbentuk dari pusat-pusat kegiatan yang membentuk hirarki

dan pola keterkaitan satu dengan lainnya. Karena itu rencana sistem pusat

kegiatan dirumuskan dengan menentukan hirarki serta fungsi setiap pusat kegiatan

berdasarkan pertimbangan tertentu.

18



12/24

Sesuai Permen PU No. 17/PRT/M/2009, rencana sistem pusat kegiatan

dirumuskan dengan kriteria:

a.

Memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang

berbatasan

b.

Jelas, realistis dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu

perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan

c. Penentuan pusat-pusat pelayanan di dalam struktur ruang kota harus

berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang kota serta

saling terkait menjadi satu kesatuan sistem

Gambar 2.4 Diagram Sistem Pusat-Pusat Kegiatan

2.4.

Tata Guna Lahan Perkotaan

Perkembangan suatu kota oleh jaringan transportasi otomatis akan

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mencapai lokasi di pusat kota.

Pusat kota akan semakin padat dengan bertambahnya manusia yang menempati

lokasi tersebut. Dan ketika manusia sudah tidak memperoleh tempat lagi di pusat

kota, maka mereka akan menempati lokasi-lokasi di dekat pusat kota agar tetap

Gambar. 6.4.

TEORI-TEORI POLA PERKEMBANGAN / PENGGUNAAN TANAH PERKOTAAN

IV

III

II

ILoop

V

Central Business District (CBD)

Zone in transition

Zone of workmens homes

Residential zone

Commuters zone

The Concentric Zone Theory

of Metropolitan Growth

1. Central Business District (CBD)

2. Wholesale light manufacturing

3. Low-class residential

4. Medium-class residenti al

5. High-class resident ial

6. Heavy manufactu ring

7. Outlying business district

8. Residential sub-urban

9. Industrial sub-urban

10. Commuters zone

Multiple Nuclei Theory

of Urban Growth

5

4

3

3

23

6

9 8

1

7

10

10

1. Central Business District (CBD)

2. Wholesale light manufacturing

3. Low-class residential

4. Medium-class residential

5. High-class residential

Sector Theory

of Urban Growth

`

3

3

I I I

2

2

3

3

1

4

4

53

Gambar 3.1

19



13/24

bisa mencapai pusat kota dengan mudah. Selanjutnya perkembangan ini akan

menimbulkan dampak dalam penggunaan lahannya. Lokasi di sepanjang tepi jalan

merupakan lokasi yang strategis untuk melakukan aktivitas. Lokasi tersebut

memiliki aksesibilitas yang tinggi karena mudah dijangkau. Dengan semakin

banyaknya aktivitas di tempat tersebut, maka lahan yang jumlahnya terbatas akan

diperebutkan agar manusia tetap bisa memperoleh keuntungan yang maksimal.

Persaingan tersebut secara langsung akan menjadikan nilai lahan perkotaan

menjadi meningkat. Nilai lahan adalah suatu penilaian atas lahan yang didasarkan

pada kemampuan lahan secara ekonomis dalam hubungannya dengan

produktivitas dan strategi ekonominya (Drabkin dalam Yunus, 2000 : 89). Nilai

lahan merupakan nilai ruang secara horizontal (distance decay principle from the

center ) berdasarkan Urban Growth Model (Brotosunaryo, 2005 : 6).

Teori mengenai nilai lahan sudah ada sejak abad 19. Tokoh yang pertama

kali mencetuskan teori mengenai nilai lahan adalah David Ricardo (1821) dalam

bukunya “Principle of Political Economy and Taxation”. Teori Ricardo merujuk

pada sewa lahan (land rent ) yang dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah dan

mengabaikan faktor lokasi dari pusat kota. Selanjutnya teori nilai lahan

dikembangkan oleh Von Thunen (1826). Von Thunen menyatakan bahwa pola

penggunaan lahan sangat ditentukan oleh biaya transportasi yang dikaitkan

dengan jarak dan sifat barang dagangan khususnya hasil pertanian. Von Thunen

mengkondisikan ada empat hal yang harus dipenuhi, yaitu : (1) isolated state; (2)

uniform plain; (3) “transportation costs” berbanding lurus dengan jarak; dan (4)

maximise profits (Yunus, 2002 : 90 - 91). Dari sinilah maka muncul istilah

“ Location Rent”. Teori Von Thunen ini memiliki banyak kekurangan, yang antara

20



14/24

lain bahwa semua kota tidak memiliki kondisi fisik lingkungan yang sama

(uniform plain). Sehingga kota akan memiliki pola penggunaan lahan yang

berbeda-beda sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Menurut Kurdinanto, (Cholis 1995, dalam Luky 1997) nilai tanah terbentuk

oleh faktor - faktor yang mempunyai hubungan, pengaruh serta daya tarik yang

kuat terhadapnya yang diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu :

1. Faktor - faktor terukur (tangible factors)

Faktor terukur adalah faktor pembentuk harga tanah yang bisa diolah

secara ilmiah menggunakan logika – logika akademik. Faktor ini

kemunculannya terencana dan bentuk fisiknya ada di lapangan, misalnya

aksesbilitas (jarak dan transportasi) dan jaringan infrastruktur (sarana dan

prasarana kota seperti jalan, listrik, perkantoran dan perumahan).

2. Faktor - faktor tak terukur (intangible factors)

Faktor tak terukur adalah faktor pembentuk harga tanah yang muncul tiba

– tiba/dengan sendirinya dan tidak bisa dikendalikan di lapangan. Oleh

Wilcox (1983) dalam Luky (1997), faktor tak terukur ini dibagi menjadi

tiga, yaitu :

a. Faktor adat kebiasaan (custom) dan pengaruh kelembagaan

(institutional factors)

b. Faktor estetika, kenikmatan dan kesenangan (esthetic amenity factors)

seperti tipe tetangga dan kesenangan

c. Faktor spekulasi (speculation motives), seperti antisipasi perubahan

penggunaan lahan, pertimbangan pada perubahan moneter

21



15/24

2.5.

Peran Institusi Pendidikan Sebagai Sektor Penggerak Ekonomi

Jasa pelayanan pendidikan skala regional merupakan pasar potensial bagi

kegiatan sektor ekonomi lain yang terkait dengannya. Peningkatan jumlah

populasi sebagai akibat migrasi karena pendidikan berarti peningkatan akan

permintaan barang-barang kebutuhan. Menurut Pappas dan Hirschey (1995),

permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang mampu dibeli oleh para

pelanggan selama periode tertentu berdasarkan sekelompok kondisi tertentu.

Dengan kata lain, permintaaan adalah jumlah total yang mampu dibeli oleh para

pelanggan.

Untuk kegiatan ekonomi lainnya yang berorientasi pasar fokus utamanya

adalah pada permintaan pasar, tetapi semata-mata merupakan gabungan dari

permintaan individu atau pribadi dan gagasan tentang hubungan permintaan pasar

yang diperoleh dengan memahami sifat permintaan individual. Terdapat dua

model dasar untuk permintaan individual yaitu, pertama, yang dikenal sebagai

tokoh perilaku konsumen yang berkaitan dengan permintaan langsung untuk

produk-produk konsumsi pribadi.

Kedua, barang dan jasa yang diperoleh bukan karena nilai konsumsi

langsung mereka melainkan karena merupakan masukan penting dalam

pembuatan atau distribusi produk. Barang dan jasa yang diminta bukan untuk

konsumsi pribadi akhir secara langsung tetapi untuk penggunaan mereka dalam

menyediakan barang dan jasa lain.

22



16/24

2.6.

Sektor Kegiatan Pendidikan Dalam Pandangan Teori Lokasi

Teori Ekonomi Wilayah mencakup didalamnya teori lokasi sebagai ilmu

yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi atau dapat juga diartikan sebagai

ilmu tentang alokasi secara geografis dari sumber daya yang langka serta

hubungannya atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau

kegiatan lain (Tarigan, 2006). Dalam pandangan teori ekonomi wilayah, suatu

institusi pendidikan dikategorikan sebagai salah satu aktivitas ekonomi sektor jasa

yang memiliki kontribusi terhadap penyediaan tenaga kerja terdidik sebagai

produknya dan juga sekaligus sebagai pasar potensial bagi kegiatan ekonomi

lainnya apabila suatu institusi pendidikan memiliki jumlah populasi yang cukup

besar.

Terkait dengan lokasi maka salah satu faktor yang turut mempengaruhi

apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat

aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas merupakan tingkat menudahan di dalam

mencapai dan menuju arah suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain disekitarnya

(Tarigan, 2006). Menurut Tarigan, tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak,

kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung

termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui

jalur tersebut.

Keberadaaan institusi pendidikan dilihat dari sisi permintaan dianggap

sebagai suatu pasar. Lokasi penjualan sangat berpengaruh terhadap jumlah

konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari pasar, konsumen makin

enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjualan

semakin mahal.

23



17/24

Institusi pendidikan adalah pasar, dengan keberadaannya maka wilayah

sekitarnya merupakan lokasi produksi dimana mahasiswa datang ke “pasar” untuk

memenuhi kebutuhannya seperti makan minum, tempat kos, fotocopy, warnet,

wartel dan bahkan membeli segala kebutuhan kuliahnya. Untuk memenuhi

kebutuhan mahasiswa, masyarakat membuka usaha di sekitar institusi pendidikan

agar mahasiswa dapat lebih mudah mendapatkan segala kebutuhannya.

Selain hal tersebut diatas, dalam pandangan teori basis ekonomi secara

umum dan sederhana dijelaskan oleh Bendavid-Vall bahwa basis ekonomi daerah

diartikan sebagai sektor atau sektor-sektor ekonomi yang aktivitasnya

menyebabkan suatu daerah itu tetap hidup, tumbuh dan berkembang, atau sektor

ekonomi yang pokok di suatu daerah yang dapat menghidupi daerah tersebut

beserta masyarakatnya.

Teori basis ekonomi (economic base theory) adalah suatu teori atau

pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan perkembangan dan pertumbuhan

daerah. Ide pokoknya adalah beberapa aktivitas ekonomi di dalam suatu daerah

secara khusus merupakan aktivitas-aktivitas basis ekonomi, yaitu dalam arti

pertumbuhannya memimpin dan menentukan perkembangan daerah secara

keseluruhan, sementara aktivitas-aktivitas lainnya yang non-basis adalah secara

sederhana merupakan konsekuensi dari keseluruhan perkembangan daerah

tersebut menurut Hoover and Giarratni dalam Sirojuzilam (2006). Dengan

demikian perekonomian daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu aktivitas-

aktivitas basis dan aktivitas-aktivitas non-basis.

Inti dari teori basis ekonomi adalah proposisinya yang beranggapan bahwa

pertumbuhan ekonomi daerah pada akhirnya tergantung kepada permintaan

24



18/24

(demand ) dari luar terhadap produk-produknya, Suatu daerah tumbuh dan

menurun serta tingkat perkembangannya ditentukan oleh aktivitas basisnya

sebagai pengekspor terhadap daerah-daerah lain. Produk-produk daerah yang

diekspor ke daerah-daerah lain bisa berbentuk barang-barang dan jasa-jasa,

termasuk tenaga kerja mengalir ke luar daerah, atau dalam bentuk bahan-bahan

dagangan yang dibeli oleh orang-orang di luar daerah yang bersangkutan.

Dari pembahasan diatas, maka terkait dengan penelitian yang sedang

dilakukan menunjukkan bahwa keberadaan suatu institusi pendidikan yang

memiliki skala pelayanan regional dapat menjadi sektor basis bagi pertumbuhan

wilayah sekitarnya dimana produk yang dihasilkan adalah sumber daya manusia

yang terdidik yang nantinya akan dikirim ke daerah lain. Dalam proses

memproduksi sumber daya manusia terdidik tersebut membawa pengaruh kepada

munculnya sektor kegiatan ekonomi ikutan sebagai pendukung dalam proses

pendidikan pada suatu instansi pendidikan. Dengan adanya ketergantungan sektor

kegiatan ikutan terhadap sektor basis juga menimbulkan multiplier effect bagi

sektor kegiatan ekonomi lainnya.

Konsep multiplier didasarkan pada perputaran uang dan pendapatan dalam

suatu sistem kota atau daerah. Uang akan mengalir dari suatu kota sebagai

pengembalian dari penjualan dan pada waktu yang sama, uang mengalir ke luar

kota, misalnya sebagai upah buruh dari luar daerah. Perputaran uang ini

berhubungan dengan pembelian barang dan jasa dari daerah lain yang erat

kaitannya dengan aktivitas sektor ekonomi tertentu. Efek multiplier tidak dengan

sendirinya terjadi secara terus-menerus tanpa batas, tetapi semakin lama nilainya

semakin kecil. Alasan ini ditunjukkan dengan adanya kebocoran dalam sistem

25



19/24

ekonomi regional. Adanya uang yang mengalir keluar masuk wilayah dengan

bebas turut mempengaruhi besarnya kebocoran ini.

Ada tiga efek multiplier yang dihasilkan dalam suatu sistem perekonomian

yaitu pengaruh langsung (direct multiplier ), pengaruh tidak langsung (indirect

multiplier ), dan total effect . Yang dimaksud dengan pengaruh langsung yaitu

pengaruh yang ditimbulkan terhadap suatu sektor secara langsung yaitu pengaruh

kenaikan permintaan terhadap sektor itu sendiri. Pengaruh tidak langsung yaitu

pengaruh yang ditimbulkan terhadap sektor lain akibat kenaikan permintaan di

suatu sektor. Jumlah dari pengaruh ini dinamakan pengaruh total (Herawati,

1993).

Kegiatan basis merupakan kegiatan yang pertumbuhannya akan mendorong

dan menetukan pola pembangunan daerah secara keseluruhan, sedangkan kegiatan

non-basis merupakan kegiatan yang perkembangannya diakibatkan oleh

pembangunan daerah secara keseluruhan. Menurutnya teori ekonomi basis dapat

berfungsi untuk melihat peranan suatu sektor di dalam efek tenaga kerja maupun

efek pendapatan, yaitu dengan cara menentukan apakah sektor itu merupakan

sektor basis atau bukan (Sirojuzilam, 2008). Disamping itu, ekonomi basis dapat

digunakan untuk :

1.

Mengindentifikasi kegiatan daerah yang bersifat ekspor

2. Meramal pertumbuhan yang mungkin terjadi dalam aktivitas basis

3. Mengevaluasi pengaruh kegiatan ekspor tambahan terhadap kegiatan

bukan basis

26



20/24

2.7.

Pengertian Pendapatan, Usaha Kecil dan Mikro

Menurut Maryatmo dan Susilo (1996), pendapatan merupakan jumlah

seluruh uang yang diterima oleh keluarga atau seseorang selama jangka waktu

tertentu dan biasanya dalam satu tahun. Pendapatan masyarakat dengan demikian

adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima pada satu tahun tertentu baik itu

dari hasil produksi pertanian maupun dari hasil produksi industri dan perdagangan

serta sektor-sektor lainnya.

Tingkat pendapatan rumah tangga tergantung kepada jenis-jenis kegiatan

yang dilakukan. Jenis kegiatan yang mengikutsertakan modal atau keterampilan

yang memiliki produktivitas tenaga kerja lebih tinggi, pada akhirnya akan mampu

memberikan pendapatan yang lebih besar (Kasasyono, 1988).

Menurut Djojohadikusumo (1960), bila pendapatan ditinjau dari sudut

penerimaan, maka yang termasuk pendapatan adalah (a) upah/gaji, (b) sewa

rumah dan sewa tanah, (c) laba perusahaan, (d) bunga yang diterima dari

pinjaman, saham, obligasi. Sedangkan menurut Todaro (1998), yang termasuk

dala pendapatan adalah gaji, bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang,

hadiah atau warisan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008

Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah defenisi dari Usaha Mikro adalah

usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang

memenuhi kriteria usaha mikro, yaitu

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau

27



21/24

b. memiliki hasi penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus

juta rupiah)

Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima

ratus juta rupiah)

Usaha mikro diartikan sebagai model usaha yang paling kecil, biasanya

dilakukan di rumah (Wikipedia, 2008). Jika dikaitkan dengan jumlah pekerja,

usaha mikro menurut defenisi Amerika dan Eropa sama yaitu jumlah pekerja

dibawah 10 pekerja. Usaha mikro termasuk dalam kategori usaha kecil, sedangkan

usaha kecil didefenisikan sebagai usaha dengan pekerja kecil. Defenisi kecil

bervariasi menurut negara dan industri, namun biasanya dibawah 100 pekerja

untuk Amerika dan dibawah 50 pekerja untuk Eropa. Contoh usaha kecil adalah

toko kecil, salon, pedagang, ahli hukum, akuntan, restoran, penginapan,

fotografer, dan lain sebagainya.

28



22/24

2.8.

Penelitian Sebelumnya

Hariyani (2006), dengan judul Tesis “Pengaruh Kampus Terhadap Ruang

Urban: Kasus Ruang Urban Pada Akses Masuk Kampus Universitas Gajah

Mada”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah keberadaan kampus UGM

berpengaruh terhadap terbentuknya ruang urban oleh deretan bangunan yang

mengapit akses-aksesnya, tetapi tidak menciptakan karakter enclosure. Rasio

ruang yang terbentuk oleh lebar bangunan terhadap tinggi bangunan adalah 1,6 : 1

hingga 2,5 : 1. Ruang urban yang terbentuk di sekitar kampus UGM memiliki

grain halus karena pengguna ruang urban didominasi oleh mahasiswa yang

memiliki keterbatasan pendapatan. Skala perkotaan yang terbentuk masih

memiliki skala yang manusiawi dengan dibuktikan oleh lebar jarak antarbangunan

dan tinggi bangunan yang rata-rata memiliki rasio 1,9 : 1 atau 23m : 12m.

Suharyanto (2007), dengan judul Tesis “ Dampak Keberadaan IPB

Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar Kampus dan Kontribusinya Terhadap

Perekonomian Kabupaten Bogor ”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kontribusi keberadaan kampus IPB, khususnya kampus Darmaga dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan Kabupaten Bogor sangat

dirasakan. Oleh karena itu, pengembangan wilayah perlu dikelola secara terpadu

dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan terutama masyarakat sekitar

kampus, institusi IPB dan Pemerintah Kabupaten Bogor.

John Ester Lase (2010), dengan judul Tesis “ Dampak Keberadaan Kampus

Universitas Sumatera Utara Terhadap Pendapatan Usaha Kecil dan Warung

Serta Pola Ruang Di Wilayah Sekitarnya”. Kesimpulan dari penelitian tersebut

yaitu keberadaan kampus USU berdampak positif pada peningkatan pendapatan

29



23/24

usaha dan warung kecil disekitarnya dimana pendapatan rata-rata usaha yang ada

kurang lebih Rp.714.666 per hari atau sekitar Rp. 260.853.090 per tahun.

2.9.

Kerangka Pemikiran

Berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kampus (dalam

penelitian ini dibatasi pada kegiatan jasa usaha kecil) bila ditinjau dari teori

pendekatan pasar disebabkan karena letak lokasinya yang berada dalam daerah

jangkauan pasar yaitu kampus UHN. Jangkauan pasar (range) adalah jarak yang

diperlukan seseorang untuk mendapatkan jasa yang bersangkutan. Lebih jauh lagi

dari jarak standar yang ditentukan maka orang akan mencari wilayah lain yang

lokasinya lebih dekat untuk memenuhi kebutuhan akan jasa yang sama.

Menurut Hanafiah (1982), salah satu indikator yang dapat dipakai dalam

mengidentifikasi perkembangan suatu wilayah adalah jumlah perusahaan kecil,

usaha kecil dan warung lainnya sehingga keterkaitan penelitian ini adalah

kegiatan sektor informal yang termasuk dalam kategori indikator tersebut diatas.

Dampak fisik keberadaan kampus UHN dalam penelitian ini akan dianalisis

secara deskriptif daripada pola tata ruang wilayah yang ada di sekitar kampus

UHN. Salah satu pandangan dalam teori perancangan kota (urban design), bahwa

kota dilihat sebagai produk. Selanjutnya kerangka berpikir dijelaskan dalam bagan

alir kerangka pemikiran dibawah ini :

30



24/24

Gambar 2.5 Bagan Alir Kerangka Pemikiran

KEBERADAAN KAMPUS UHN

TUMBUHNYA AKTIVITAS EKONOMI

MASYARAKAT SEKITAR KAMPUS

PENDAPATAN USAHA KECIL POLA TATA RUANG

Uji Dua Sampel Berpasangan

(Paired Sample T Test)

Analisis Deskriptif

Pendapatan pada masa aktif

perkuliahan

Pendapatan pada masa libur

semester

Dampak Keberadaan

Kampus UHNTerhadap Wilayah

Sekitarnya

31

Chapter II Fasilitas

Documents

Transcript of Chapter II Fasilitas