BUKU SAKU PARALEGAL #1 · jam setelah surat dilayangkan. Padahal mereka telah menempati wilayah itu...

BUKU SAKU PARALEGAL #1

BAGAIMANA MENGAKSES BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA?

THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER(ILRC)

JAKARTA, 2019

BUKU SAKU PARALEGAL #1BAGAIMANA MENGAKSES BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA?

Tim Penulis:Siti AminahUli Parulian SihombingMuhamad Daerobi

Administrasi dan KeuanganEvi YuliawatyMuhamad SidikViera Sagita

PenerbitThe Indonesian Legal Resource Center (ILRC)Jl. Menara Air I, No. 32, Manggarai, Jakarta Selatan – INDONESIATelp. : 021 83798646 e-mail : [email protected] [email protected]: www.mitrahukum.org

Didukung oleh :International Development Law Organization (IDLO)Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav S-3, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950Website : www.idlo.int

Cetakan Pertama : November 2018Cetakan kedua : Juni 2019

Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog dalam Terbitan (KDT)Buku Saku Paralegal #1BAGAIMANA MENGAKSES BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA?Jakarta ILRC, Juni 2019 xii + 44 halaman, 11 x 15,5 cm

ISBN : 978 - 623 - 70291 - 9 - 4Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Isi diluar tanggung jawab PercetakanDelapan Cahaya Indonesia Printing (d’Canting) - 08112089976

Kata Pengantar

Indonesia Legal Resource Center (ILRC), be-kerja sama dengan Yayasan Lembaga Bantu-an Hukum Indonesia (YLBHI) dan Asosiasi

APIK Indonesia atas dukungan IDLO (International Development Law Development), untuk memperkuat akses keadilan terhadap kelompok marjinal melalui organisasi bantuan hukum mengadakan kegiatan penguatan kapasitas paralegal di Indonesia. Paralegal telah diakui sebagai bagian organisasi bantuan hukum sebagai penyedia jasa bantuan hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kementrian Hukum

BAGAIMANA MENGAKSES BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA?vi

dan HAM (Kemenkumham) telah mengeluarkan Per-aturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal, yang kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mencabut Pasal 11 dan 12 Permenkumham tersebut tentang peran paralegal dalam bidang litigasi dan non-litigasi.

Tetapi norma standar paralegal dan ketentuan pelatihan paralegal di dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 masih tetap berlaku. Kemudian juga, terdapat kebutuhan untuk memperluas pengetahuan teori dan praktek dari paralegal tentang bantuan hu-kum struktural (BHS), bantuan hukum gender struk-tural (BHGS) dan pendidikan hukum klinis. Modul ini mencoba menggunakan pendekatan BHS, BHGS dan pendidikan hukum klinis sebagai pisau analisis dan metode dalam pemberian bantuan hukum un-tuk masyarakat marjinal, sehingga fasilitator dalam pelatihan paralegal tingkat dasar dapat mendorong peserta pelatihan paralegal memahami BHS, BHGS dan pendidikan hukum klinis. Kemudian, peserta pelatihan dapat memiliki pengetahuan praktek dalam pemberian bantuan hukum seperti pendokumenta-sian, menyusun fakta-fakta kasus, dan lain-lain.

vi iKATA PENGANTAR

Buku saku ini merupakan bagian dari modul pelatihan paralegal sebagai bahan bacaan pendamp-ing yang mudah dipahami paralegal, sekaligus dapat menjadi alat KIE untuk pemberian informasi hukum kepada masyarakat miskin, rentan dan minoritas ter-kait hak bantuan hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memungkinkan terbitnya buku saku ini. Mudah-mudahan menjadi bagian dari pemenu-han hak atas keadilan. Amin

Jakarta, 27 November 2018

Uli Parulian SihombingDirektur Eksekutif

BAGAIMANA MENGAKSES BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA?vi i i

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bagian PertamaPengertian dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum

Bagian KeduaMengakses Bantuan Hukum Melalui Sistem Probono

Bagian KetigaMengakses Bantuan Hukum Melalui Sistem Bantuan Hukum Nasional

Bagian EmpatMengakses Bantuan Hukum Melalui LKBH Kampus

Bagian LimaDaftar Alamat Organisasi Bantuan Hukum

Profil ILRC

v

ix

1

9

17

27

33

42

BAGAIMANA MENGAKSES BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA?x

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

dihadapan hukum”.

(Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)

BAGAIMANA MENGAKSES BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA?xii

Bagian Pertama

Pengertian dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum

Dalam negara demokratis, setiap warga ne-gara memiliki hak untuk mendapatkan

keadilan dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak, diantaranya melalui hak ban-tuan hukum. Sebagai hak konstitusional, hak bantu-an hukum merujuk kepada pasal 28 D Ayat (1) yang menjamin bahwa: “Setiap orang berhak atas peng-akuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hu-kum”. Bagian ini akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup bantuan hukum.

BAGAIMANA MENGAKSES BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA?2

Apa yang Dimaksud Dengan Bantuan Hukum ?

Menurut UU Advokat, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cu-ma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Pengertian tidak jauh berbeda diberikan oleh UU Bantuan Hu-kum yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dengan demikian dari definisi-defi-nisi tersebut terdapat tiga kata kunci yaitu :

(1) jasa hukum, yang diberikan Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum;

(2) diberikan dengan cuma-cuma.(3) kepada penerima bantuan hukum

Mencakup Apa Saja Bantuan Hukum Itu ?

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) da-lam Prinsip-Prinsip dan Panduan PBB tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pi-dana (Panduan PBB), bantuan hukum meliputi :

1. penasihatan hukum, 2. bantuan dan mepresentasi/mewakili orang-orang

yang ditahan, ditangkap atau dipenjara, dituduh atau didakwa atau disangka melakukan pelanggar-an kriminal

3PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP BANTUAN HUKUM

3. untuk korban-korban dan saksi-saksi di dalam proses peradilan tindak kejahatan

4. jika kepentingan-kepentingan keadilan mewajib-kannya.

5. pendidikan hukum, 6. akses informasi di bidang hukum 7. mekanisme penyelesaian alternatif dan 8. proses peradilan restoratif.

Dengan demikian bantuan hukum meliputi a-real kerja yang luas, dan tidak terbatas pada mewakili kepentingan klien di muka persidangan saja. Umum-nya bantuan hukum, dikategorikan dalam dua bentuk yaitu bantuan hukum litigasi dan non litigasi

Apa yang dimaksud bantuan hukum litigasi ?

Bantuan hukum di bi-dang litigasi adalah bantuan hukum yang diberikan me-lalui jalur peradilan, seperti :

a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang di-

mulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;Contoh : Amir (27) disangka melakukan pengania-yaan yang menyebabkan kematian yang melang-


gar Pasal 351 (1) dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun. Advokat April Martina, SH. menjadi Penasehat Hukum Amir sejak Amir ditetapkan sebagai Tersangka. Advokat April Martina mem-berikan nasehat hukum tentang hak-hak Amir sebagai Tersangka, mempersiapkan saksi-saksi yang meringankan dan mendampingi Amir ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; Contoh : Wulandari (23) disangka melakukan pembunuhan berencana terhadap bayi yang baru dilahirkannya berdasarkan Pasal 342 KUHP dan Pasal 80 UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana selama-lamanya 15 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Pada saat pemeriksaan di Kepolisian, karena Wulan tidak mengetahui haknya atas bantuan hukum, ia menandatangani surat tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Saat persidangan, Majelis Hakim menunjuk LBH Apik untuk mendampingi dan menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan. Advokat dan Paralegal dari LBH Apik menginformasikan hak-hak Wulan sebagai Terdakwa, mempersiapkan


saksi-saksi dan ahli, memberikan konseling psikologis kepada Wulan, melakukan investigasi, mendampingi di setiap pemeriksaan persidangan dan menyusun dokumen-dokumen hukum untuk kepentingan Wulan.

c. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terha-dap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Aga-ma/NegeriContoh : Ibu Mayang (35) telah menikah selama 10 tahun dengan Bapak Asep (37). Selama 5 tahun terakhir, Bapak Asep tidak memberikan nafkah, dan melakukan kekerasan fisik, bahkan dua tahun terakhir Ibu Mayang mendengar Bapak Asep su-dah menikah secara sirri dengan bawahannya. Ibu Mayang bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA) dan meminta LBH Kota untuk menjadi kuasa hukumnya. Maka Advokat Triana Komalasari dari LBH Kota menyusun dokumen-dokumen hukum, menjelaskan hak Ibu Mayang, menjelaskan alur persidangan, menyiap-kan bukti-bukti dan menghadiri persidangan.

d. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terha-dap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha NegaraContoh : 333 KK warga Bukit Duri mendapatkan


Surat Peringatan 1 (SP1) yang diterbitkan oleh Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, dengan perintah untuk secara swadaya membongkar bangunan tempat tinggal mereka dalam kurun waktu 7x24 jam setelah surat dilayangkan. Padahal mereka telah menempati wilayah itu selama puluhan dan tidak pernah ada musyawarah soal ganti rugi kepada warga sebelum menggusur. Warga me-minta bantuan hukum ke LBH Jakarta. Warga memberikan kuasa kepada LBH Jakarta untuk mendampingi dan menjalankan kuasa warga di PTUN Jakarta Selatan. Advokat dan paralegal melakukan pengumpulan bukti kepemilikan dan sejarah tanah, mempersiapkan saksi, ahli dan alat bukti lain, memberikan Pendidikan hukum kepada warga tentang pilihan-pilihan hukum yang ditempuh, menghadiri persidangan dan menyusun dokumen-dokumen hukum yang diperlukan.

Apa yang dimaksud bantuan hukum di bidang non litigasi ?

Bantuan hukum yang diberikan melalui jalur peradilan, seperti :

a. Penyuluhan hukum;b. Konsultasi hukum/Pemberian Nasehat Hukum;


c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik;

d. Penelitian hukum;e. Musyawarah (Mediasi);f. Negosiasi;g. Pemberdayaan masyarakat;h. Pendampingan di luar pengadilan; dan/ataui. Perancangan dokumen hukum

Apa yang dimaksud bantuan hukum di bidang kebijakan ?1. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/

kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota;2. pendampingan program atau kegiatan yang di-

kelola oleh kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah provinsi, peme-rintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau

3. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum

Bagian Kedua

Bantuan Hukum melalui Sistem Probono

Salah satu kewajiban advokat kepada ma-syarakat adalah memberi bantuan hukum

kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menyatakan bahwa seorang advokat “tidak dapat me-nolak dengan alasan ... kedudukan sosial” orang yang memerlukan jasa hukum. Demikianhalnya didalam


di Pasal 4 terdapat frasa : “mengurus perkara cuma-cuma” telah tersirat kewajiban ini. Dan asas ini diper-tegas lagi dalam Pasal 7 KEAI alinea 8: “... kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu”. Asas ini dalam Inter-national Bar Association (IBA) dikenal sebagai “Ke-wajiban Mewakili Orang Miskin”. Sedangkan dalam UU No.18 Tahun 2002 tentang Advokat, kewajiban ini diatur dalam Pasal 22 Ayat (2) yaitu “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma ke-pada pencari keadilan yang tidak mampu”. Pemberian bantuan hukum sebagai bagian dari profesi Advokat ini disebut dengan “Probono”

Apa yang dimaksud dengan probono ?

Probono adalah bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh Advokat. Menurut PP No.83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, probono diartikan sebagai : “jasa hukum yang diberi-kan Advokat tanpa menerima pembayaran honorari-um meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalan-kan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.”

11MENGAKSES BANTUAN HUKUM MELALUI SISTEM PROBONO

Dari pengertian tersebut, bantuan hukum cu-ma-cuma berarti :

1. Tanpa honorarium untuk Advokat2. Meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalan-

kan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain

3. untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Apakah probono merupakan bentuk belas kasi-han Advokat ?

TIDAK. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat “bukan merupakan belas kasihan”. Bantuan hukum merupakan penghargaan terhadap HAM untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Dan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian Ad-vokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh Advokat wajib diper-lakukan setara dengan bantuan hukum yang diberi-kan dengan pembayaran honorarium


Dimana ketentuan kewajiban probono diatur ?1. UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan 2. PP No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

3. Peraturan PERADI No 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma

Siapakah Penerima Bantuan Hukum Pro Bono ?1. pencari keadilan yang tidak mampu (miskin)2. orang atau kelompok yang lemah secara sosial-

politik3. Kebijakan khusus untuk perempuan, anak-anak,

buruh migran, masyarakat adat dan korban pe-langgaran HAM Berat.

Apakah Advokat boleh menolak memberikan probono?

Advokat HANYA dapat menolak untuk mem-berikan probono dengan alasan dan pertimbangan bahwa permintaan atau penunjukan yang diajukan kepadanya tidak sesuai dengan keahliannya atau ber-tentangan dengan hati nuraninya dan jika diterima akan mengakibatkan terjadinya benturan kepentin-gan.


Apakah jika Advokat menolak akan dikenai sanksi ?

Advokat yang menolak tanpa alasan yang dibe-narkan dapat dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat. Sanksi dapat berupa:

a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara dari profesinya selama

3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan ber-turut-turut; atau

d. pemberhentian tetap dari profesinya.

Sebelum dikenai tindakan, kepada yang ber-sangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Adakah ketentuan berapa banyak kerja probono harus diberikan oleh seorang Advokat ?

Tidak ada ketentuan maksimal berapa banyak kerja-kerja probono diberikan, namun Peraturan Peradi menganjurkan untuk memberikan probono setidaknya 50 (lima puluh) jam kerja setiap tahunnya


Bagaimana cara mengajukan permohonan Pro-bono ?

Ada 3 (tiga) tahapan permohonan probono yai-tu:

1. PermohonanPermohonan diajukan secara tertulis langsung kepada Advokat atau melalui PBH PERADI. Permohonan dilakukan dengan mengisi Formulir Permohonan Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan harus memuat minimal keterangan-keterangan sebagai berikut:

a. Tanggal pengajuan permohonan; b. Nama pemohon;c. Alamat pemohon;d. Pekerjaan pemohon;e. Nama daerah (kota) kedudukan pos bantuan


hukum bersangkutan;f. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang

dimohonkan bantuan hukum;g. Uraian singkat mengenai ketidakmampuan

secara ekonomi atau sosial-politik antara lain namun tidak terbatas dengan melampirkan salah satu dokumen-dokumen sebagai berikut: - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari

Kepala Desa atau Iurah setempat;- Tagihan rekening listrik selama beberapa bu-

lan terakhir - Bukti keikutsertaan dalam program -program

bantuan kepada masyarakat miskin (Kartu Raskin, Kartu Jamkesda dll)

2. Penilaian Kelayakana. PBH PERADI menilai kelayakan permohonan

berdasarkan pertimbangan pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukumnya dan faktor ketidakmampuan secara ekonomi atau faktor kelemahan sosial politis dari pemohon.

b. Dalam hal keterangan dan data permohonan dinilai belum cukup, PBH PERADI dapat me-minta keterangan tambahan kepada pemohon langsung atau melalui Advokat bersangkutan.


c. Pemohon dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari harus melengkapi keterangan dan data tambahan

3. Keputusan Menerima/Menolak- Apabila keterangan dan data permohonan dinya-

takan lengkap dan penilaian kelayakan telah dila-kukan maka PBH PERADI paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja wajib memberikan kepu-tusan menerima atau menolak permohonan pro-bono;

- PBH Peradi memberitahukan keputusan tersebut secara tertulis kepada pencari keadilan dan Advo-kat bersangkutan atau Advokat yang ditunjuk dengan disertai dengan alasan pengabulan atau penolakan permohonan.

Bagian Ketiga

Mengakses Bantuan Hukum Melalui Sistem Bantuan Hukum Nasional

Sumber : LBH Jakarta

Konsep legal aid merujuk pada pengertian “state subsidized”, pelayanan hukum yang

dibiayai atau disubsidi oleh negara. Konsep ini lahir sebagai sebuah konsekuensi dari perkembangan kon-sep negara kesejahteraan dimana pemerintah mem-


punyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Hal ini dapat kita lihat dalam UU Bantuan Hukum, dimana negara menjalankan kewa-jibannya untuk memenuhi hak konstitusional warg-anya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, per-lindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Peran negara dalam Legal Aid System (Sistem Bantuan Hukum Nasional) adalah dengan mengalokasikan anggaran negara baik APBN/APBD untuk pembiayaan jasa hukum yang dilakukan OBH, dan memastikan kompetensi dari pemberi bantuan hukum. LBH/LKBH Kampus yang melaksanakan program bantuan hukum dengan ter-lebih dahulu mengikuti proses verifikasi dan akredi-tasi berada dalam Sistem Bantuan Hukum Nasional.

Dimana ketentuan bantuan hukum diatur ?a. UUD 1945b. UU Bantuan Hukumc. PP 42 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan

Bantuan Hukumd. Permen Verifikasi dan Akreditasie. Permen Paralegal

19MENGAKSES BANTUAN HUKUM MELALUI SISTEM BANTUAN HUKUM NASIONAL

Apa tujuan penyelenggaraan bantuan hukum ?

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan un-tuk: a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Ban-

tuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b. mewujudkan hak konstitusional segala warga ne-

gara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hu-kum dilaksanakan secara merata di seluruh wila-yah Negara Republik Indonesia; dan

d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan

Bagaimana Pemerintah menyelenggarakan peme nuhan hak bantuan hukum ?

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin diselenggarakan oleh Menteri Menteri Hukum dan HAM c.q BPHN c.q Kanwil Departemen Hukum dan HAM yang bertugas untuk:

a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyeleng-garaan bantuan hukum;

b. menyusun dan menetapkan standar bantuan hu-kum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum;


c. menyusun rencana anggaran bantuan hukum; d. mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif,

efisien, transparan, dan akuntabel; dane. menyusun dan menyampaikan laporan penyeleng-

garaan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Siapa yang dimaksud dengan Pemberi Bantuan Hukum ?

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang biasa disebut Organ-isasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum.

Syarat-syarat OBH yang bisa memberikan ban-tuan hukum dengan mengakses dana bantuan hu-kum, yaitu :

a. berbadan hukum; b. terakreditasi berdasarkan UU Bantuan Hukum; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program bantuan hukum.


Kepada Siapa Bantuan Hukum Diberikan ?

Bantuan hukum diberikan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat me-menuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas pangan, san-dang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, peker-aan dan berusaha, dan/atau perumahan. Untuk mem-buktikannya, masyarakat pemohon bantuan hukum dalam permohonannya wajib melampirkan SKTM atau bukti lain yang menerangkan ketidakmampuan-nya.

Apa saja hak masyarakat penerima bantuan hukum ?a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hu-

kumnya selesai dan/atau perkaranya telah mem-punyai kekuatan hukum tetap, selama yang ber-sangkutan tidak mencabut surat kuasa;

b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Stan-dar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan

c. mendapatkan informasi dan dokumen yang ber-kaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum.


Apa saja kewajiban masyarakat penerima ban-tuan hukum ?

Untuk memperlancar proses pemberian bantu-an hukum oleh OBH, masyarakat penerima bantuan hukum wajib untuk :

a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau ketera-ngan perkara secara benar kepada OBH;

b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Seperti : datang ke kantor Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan jika diminta untuk memberikan kete-rangan.

Kewajiban tersebut akan membantu proses pem berian bantuan hukum yang berkualitas.

Apakah masyarakat penerima bantuan hukum membayar jasa hukum pemberi bantuan hu-kum?

Berdasarkan UU Bantuan Hukum, OBH di-larang menerima atau meminta pembayaran dari masyarakat penerima bantuan hukum dan/atau pi-hak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya. Dengan demikian, masyarakat sebagai penerima bantuan hukum tidak membayar jasa hu-kum yang diberikan. Hal ini dikarenakan pembiaya-


an jasa hukum telah dibiayai oleh negara. Namun, masyarakat penerima bantuan hukum masih dapat dikenakan biaya untuk biaya panjar perkara, fotocopy berkas (jika ada), transportasi, makan siang untuk dirinya sendiri atau materai untuk kepentingan kasus yang sedang dihadapi.

Kemana masyarakat mengajukan permohonan bantuan hukum melalui Sistem Bantuan Hukum Nasional ini ?

Untuk mendapatkan bantuan hukum, masyara-kat pencari keadilan dapat mendatangi OBH yang telah terakreditasi atau terverifikasi, yaitu :

a. Melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dikelola oleh organisasi masyarakat sipil

b. Melalui LKBH Kampus c. Untuk konsultasi hukum melalui Posbakum di

setiap pengadilan

Untuk mengetahui daftar OBH yang telah di-verifikasi dan diakreditasi, dapat dicek di website BPHN https://bphn.go.id. Dan untuk verifikasi dan akreditasi https://drive.google.com/open?id=0BzeKuzjrYh_7Sk1yRnZibmpGVlE


Bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum melalui Sistem Bantuan Hukum Nasional ?1. Masyarakat pemohon bantuan hukum mengajukan

permohonan secara tertulis kepada OBH paling sedikit memuat: a. Identitas yang dibuktikan dengan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Da-lam hal tidak memiliki identitas, OBH memban-tu untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisilinya.

b. Permohonan harus melampirkan: - Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala

Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon. Dalam hal tidak memi-liki surat keterangan miskin, Pemohon dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Ma syarakat (Jakesmas), Bantuan Langsung Tu-nai (BLT), Kartu Beras Miskin, atau doku-men lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

- Dokumen yang berkenaan dengan Perkara.


c. OBH wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan.

d. Dalam hal permohonan telah memenuhi persya-ratan, OBH wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja ter-hitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

e. Dalam hal OBH menyatakan kesediaan, OBH memberikan Bantuan Hukum berdasarkan su-rat kuasa khusus.

f. Dalam hal permohonan ditolak, OBH wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja ter-hitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

g. Pemberian Bantuan Hukum oleh OBH diberi-kan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Bagian Keempat

Mengakses Bantuan Hukum Melalui LKBH Kampus

DMahkamah Konstitusi (MK) dalam pu-tusannya untuk uji materiil UU Advokat

dan UU Bantuan Hukum, menegaskan pentingnya peran klinik hukum di Fakultas Hukum dalam pem-berian bantuan hukum khususnya untuk mengimple-mentasikan fungsi ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Bantuan hukum melalui pendidikan hukum klinik memberi-


kan manfaat besar untuk perkembangan pendidikan hukum, dan perubahan sosial di masyarakat. Putusan MK juga melihat peran klinik hukum berkaitan de-ngan pemenuhan akses terhadap keadilan, di mana masyarakat miskin, rentan dan minoritas yang bera-da di wilayah pedesaan yang tidak ada pengacara dan LBH organisasi non-pemerintah, maka LKBH Kam-pus dapat berperan dalam pemenuhan akses keadilan.an hukum merujuk kepada pasal 28 D Ayat (1) yang menjamin bahwa: “Setiap orang berhak atas peng-akuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hu-kum”. Bagian ini akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup bantuan hukum.

Dengan demikian, LKBH Kampus dapat men-jalankan dua fungsi secara bersamaan yaitu fungsi pendidikan hukum klinis kepada mahasiswa dan fungsi bantuan hukum untuk masyarakat. UU Ban-tuan Hukum telah menguatkan putusan MK ini de-ngan ketentuan bahwa OBH dapat merekrut Advokat, Dosen, Mahasiswa dan Paralegal dalam pelaksanaan bantuan hukum.

29MENGAKSES BANTUAN HUKUM MELALUI LKBH KAMPUS

Apakah LKBH Kampus dapat memberikan ban-tuan hukum ?

Ya. LKBH Kampus baik yang sudah atau be-lum terakreditasi dapat memberikan bantuan hukum. Karena LKBH Kampus yang bernaung dibawah per-guruan tinggi, dibentuk untuk melaksanakanan dhar-ma ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Siapa yang memberikan bantuan hukum dari LKBH Kampus ?

Yang memberikan bantuan hukum dari LKBH Kampus adalah Advokat, Dosen dan Mahasiswa.

Apakah ada jaminan kualitas untuk mahasiswa yang memberikan bantuan hukum ?

Ya. Karena mahasiswa yang bergabung di LKBH Kampus, harus memenuhi kualifikasi sebagai parale-gal (mahasiswa) yaitu telah lulus matakuliah seluruh hukum acara, mengikuti pelatihan paralegal maha-siswa dan lolos seleksi yang diselenggarakan LKBH Kampus. Dalam memberikan konsultasi, mahasiswa berada dibawah bimbingan dosen dan Advokat, se-hingga fungsinya menjadi asisten Advokat.


Apa sajakah bentuk jasa hukum yang diberikan oleh LKBH Kampus ?

Semua bentuk jasa hukum dapat diberikan oleh LKBH Kampus, baik litigasi maupun non litigasi. Na-mun, untuk LKBH di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk bantuan hukum litigasi harus merekrut Ad-vokat, sedangkan untuk LKBH di Perguruan Tinggi Swasta, dosen adalah sekaligus Advokat.

Bagaimana mendapatkan bantuan hukum di LKBH Kampus ?

Pada dasarnya, mengajukan permohonan ban-tuan hukum di LKBH Kampus, sama dengan permo-honan di LBH lainnya. Yaitu :

1. Masyarakat (Pemohon) datang dan mengisi formu-lir permohonan bantuan hukum dari LKBH Kam-pus.

2. Permohonan dilengkapi dengan :a. Identitas yang dibuktikan dengan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal tidak memiliki identitas, OBH mem-bantu untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisilinya.

31MENGAKSES BANTUAN HUKUM MELALUI LKBH KAMPUS

b. Permohonan harus melampirkan: - Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala

Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon. Dalam hal tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Ma-syarakat (Jakesmas), Bantuan Langsung Tu-nai (BLT), Kartu Beras Miskin, atau doku-men lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

- Dokumen yang berkenaan dengan Perkara. 3. Dalam hal petugas penerima kasus adalah Advokat

atau dosen, maka dapat memberikan saran semen-tara secara langsung terkait dengan perkara yang dihadapi sampai kemudian ada keputusan apakah permohonan diterima/tidak. Dalam hal petugas penerima kasus adalah mahasiswa, maka harus terlebih dahulu berdiskusi dengan supervisor (Advokat atau dosen).

4. LKBH Kampus wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan.

5. Dalam hal permohonan telah memenuhi persya-ratan, LKBH Kampus wajib menyampaikan kese-diaan atau penolakan secara tertulis atas permo-


honan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

6. Dalam hal LKBH Kampus menyatakan kesedi-aannya, LKBH Kampus akan memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus.

7. Dalam hal permohonan ditolak, LKBH Kampus wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja ter-hitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

8. Pemberian Bantuan Hukum oleh LKBH Kampus diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Bagian Kelima

Daftar Alamat Organisasi Bantuan Hukum


Nama OBH ALAMAT1 PBH PERADI

SemarangJl. Muradi Raya No. 40 Semarang

2 PBH PERADI Ruteng

Jl. Ulumbu No. 63 RT. 034 RW. X, Kel. Waru, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Flores, NTT

3 PBH PERADI Bandung

Jl. Terusan Jakarta No. 76 Bandung 40291

4 PBH PERADI Jayapura

Jl. Raya Sentani Komp. Ruko Warni Warni Blok A No. 3, Padang Bulan, Jayapura

5 PBH PERADI Bandar Lampung

Jl. Mawar Indah No. 29A, Labuhan Dalam, Bandar Lampung

6 PBH PERADI Surakarta

Jl. Temugiring RT. 05/16, Tunggulsari, Panjang, Laweyan, Surakarta

7 PBH PERADI Samarinda

Jl. P.M. Noor Komplek Pondok Surya Blok CK No. 10 Kota Samarinda

8 PBH PERADI Tangerang

Ruko Fortune No. 21 Taman Royal I, Tanah Tinggi, Kota Tangerang 15119

9 PBH PERADI Pontianak

Jl. Sulawesi No. 33, Pontianak Telp: (0561) 749875

10 PBH PERADI Jakarta Timur

Jl. Cipinang Jaya Raya No. 2D, Jakarta Timur 13410 T: 021-8195537

35DAFTAR ALAMAT DAN INFORMASI PENGADUAN HUKUM

11 PBH PERADI Maumere

Jln. Ahmad Yani No. 12, Maumere, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Tmur

12 PBH PERADI Ambon

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fahri Bachmid, S.H., M.H. & Associates, Jl. A. M Sangadji No. 36, Ambon 97126

13 PBH PERADI Jakarta Barat

Twin Plaza Hotel Lt. 23 Jl. S. Parman kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat, 021 5696 7105

14 PBH PERADI Sorong

Jl. Jend. Sudirman Sorong No. 09, Kel. Klaligi, Distrik Manoi, Kota Sorong, Papua Barat

15 LBH Banda Aceh Jl. Sakti Lr. Tgk Hamzah No. 1Desa Pango Raya Kec. Ulee-kareng, Banda AcehTlp. 0651-22940 Fax. 0651-7400023Email: [email protected]

16 LBH Medan Jalan Hindu No.12 Medan. 20111Sumatera Utara

17 LBH Jakarta Jl. Pangeran Diponegoro No.74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10320, Indonesia. Tlp: (021) 3145518 Fax: (021) 3912377, Email: [email protected]


18 LBH Palembang Jalan Hbr Motik. Komplek Griya Talang Kelapa Indah. Blok C No. 12A. RT 29. Kel Karya Baru. Kec. Alang-alang Lebar. Palembang.

19 LBH Padang Jalan Pekanbaru No. 11. Astarek Ulak Karang Padang

20 LBH Bandar Lam-pung

Jalan Amir Hamzah No. 35. Gotong Royong Tanjung Karang Pusat. Bandar Lampung 35119

21 LBH Pekanbaru Jalan Ahmad Yani II No 7 Kel. Pulau Karam, Sukajadi, Pekanbaru-Riau (28126)Telp : (0761) 45832, E-Mail : [email protected]

22 LBH Bandung Jl. Bekalivron No. 15 RT 05 RW 14, Kel. Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul 40124, Kota Bandung, Telp/Fax : 022 – 20539717

23 LBH Semarang Jalan Jomblang Sari IV No. 17. Kel. Jomblang. Kec. Candisari, Sema-rang, Telpon : (024) 86453054, 86453050Fax : (024) 86453054

24 LBH Surabaya Jl. Kidala No. 6 Surabaya 60131Telp : (031)-5022273; Fax : (031)-5024717Email: [email protected].


25 LBH Yogyakarta Jalan Ngeksigondo No. 5A. Kota Gede. Yogyakarta. 55173.

26 LBH Bali Jalan Plawa No. 57. Denpasar Telp : 0361 - 223010Fax : 0361 - 227465Email : [email protected]

27 LBH Papua Jalan Gerilyawan No. 46. Jayapura 99532

28 LBH Makassar Jl. Pelita Raya 6 Blok A.34 No. 9 Kota Makassar, Kode Pos 90222 Phone/Fax: (0411) 448215E-Mail: [email protected]: lbhmakassar.org

29 LBH Manado Jalan Arnold Mononutu No.29. Kel Wanea Lingkungan III. Kec. Wanea. Kota Manado. Sulawesi Utara. 95117

30 LBH Apik Aceh Jl.Tgk.Daud No.147Bukit Panggoi Indah Lhokseumawe 24352Tel/fax 0645.431502

31 LBH Apik Medan Jl. Jermal V No 1.C, Denai,Medan Denai. Hotline : 082157539308

32 YLBH Apik Jakarta

Jl. Raya Tengah No. 31 RT 01 RW 09 Kp. Tengah Kramat Jati Jakarta Timur 13540Telp. 021 – 87797289Fax. 021 – 87793300


33 LBH Apik Sumsel Jl. Sekip Bendung Dalam No. 009 RT. 035 RW. 009, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang Hotline : 082177700069

34 LBH Apik Banten Jl. Raya Pandeglang Km. 3 Komp. Tembong Indah, Sempu, Kota Serang – BantenTelp. / Fax. 0254-227969

35 LBH Apik Sema-rang

Jl. Poncowolo Timur Raya No.455 Semarang, Jawa Tengah (masuk melalui jalan Indraprasta) Telp. 024 3510499

36 LBH Apik Jogja-karta

Ruko Puluhdadi B – 44, RT 05/ RW 02.92Seturan, Desa CaturtunggalKec. Depok, Kab. Sleman

37 LBH Apik Kaltim Jalan Sultan Sulaiman, Peruma-han Citra Gading Blok B2 No. 9 Samarinda – Kaltim Telp. 0541 4106482

38 YLBH Apik Pon-tianak

Jl. Alianyang No. 12A Pontianak, Kalimantan Barat 78116Telp. 0561 – 766439

39 LBH Apik Sulut Jl. Bethesda 6 No. 77, Ranotana ling II, Manado (95116) Telp. 0431-824132

40 LBH Apik Sulteng Jalan Teluk Tomini no. 8B, Kota Palu. Kode Pos 94221 Telp : 0451 4015986


41 LBH Apik Makasar

Jalan Perintis Kemerdekaan,Perumahan Budidaya Permai Blok D No. 3 Makassar, SulselTelp : 0411-590147

42 YLBH Apik Bali Jalan Trengguli No. 85 Penatih, Denpasar Timur - Bali 80237

43 LBH Apik NTB Jl. Sriwijaya No. 80 (depan Hotel Sahid) Lombok, Nusa Tenggara Barat

44 LBH Apik NTT Jl. Sam Ratulangi II No.33B Wa-likota Baru, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Baru Kupang Kode pos : 85228Telp. 0380 823647

45 LBH Apik Jaya-pura

Jln. Raya Sentani - Padang Bulan,Kel. Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua.

46 PKBH Fakultas Hukum Universi-tas Islam Indo-nesia

Jalan Lawu Nomor 3 Kotabaru, Yogyakarta 55224, Telepon/Fax (0274) 566723, E-mail: [email protected] atau [email protected]

47 LKBH FH - STIKUBANK Semarang

Jl. Trilomba Juang No 1 Semarang 50241, Telp (62-24) 8451976, 8311668. Fax (024) 8443240.

48 LKBH Fak. Hu-kum Universitas Muhamadiyah Surakarta

Gatak, Pabelan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57162


49 Pusat Bantuan Hu-kum Fakultas Hu-kum Universitas Negeri Semarang

Gugus Humas & IT Ged. K3 Lantai 1Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229Telp/Fax: (024) 8507891Surel : [email protected]

50 LKBH Universitas Pelita Harapan

Ruko Piazza De Europe, Jl. Imam Bonjol, No. 11, Trocaredo, Lippo Karawaci Phone : 085691880987 ([email protected])

51 LKBH Fak. Hu-kum Universitas Cenderawasih

Jl. Uncen, Kota Baru, Abepura, Kota Jayapura, Papua 99351

52 LKBH Fak. Hu-kum Universitas Patimura

Kampus Unpatti, Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Tlk. Am-bon, Kota Ambon, Maluku 97233

53 LKBH Pengayo-man Universitas Parahiyangan

Gedung. 2 (Fak. Hukum), Lt 1, Ruang 2101. Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung, 40141.Telp. (022) 203 2655 - (022) 204 2004 Ext.120101, mail:[email protected]

54 BBKH Fak. Hu-kum Universitas Pasundan

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar 68 Bandung0224262226


55 LKBH Fakultas Hukum Universi-tas Lampung

Gedong Meneng, Rajabasa, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

56 LKBH Universitas Lambung Mang-kurat

Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Kompleks Univ. Lambung Mang-kurat, Banjarmasin 70123. Telp. (0511) 3305066

57 LPKBHI FS IAIN Walisongo

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan Semarang.

58 LKBH Universitas Krisnadwipayana

Kampus : Universitas Krisnadwipayana - Fakultas Hukum Lantai 3Jatiwaringin, Jakarta Timur 13077 - IndonesiaNo.Telp : 021-31737206Email : [email protected]


THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) adalah organisasi non pemerintah yang kon-

sen pada reformasi pendidikan hukum. Pada masa tran-sisi menuju demokrasi, Indonesia menghadapi masalah korupsi, minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM) di tingkat legislasi, dan lemahnya penegakan hukum. Masalah pene-gakan hukum membutuhkan juga budaya hukum yang kuat di masyarakat. Faktanya kesadaran di tingkat masyarakat sipil masih lemah begitu juga kapasitas untuk mengakses hak tersebut

Ketika instrumen untuk mengakses hak di tingkat masyarakat tersedia, tetapi tidak dilindungi oleh negara seperti hukum adat tidak dilindungi, negara mengabaikan untuk menyediakan bantuan hukum. Peran Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari ma-syarakat sipil menjadi penting untuk menyediakan lulusan fakultas hukum yang berkualitas dan mengambil bagian di berbagai profesi yang ada, seperti birokrasi, institusi-insti-

43PROFIL ILRC

tusi negara, peradilan, akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Mereka juga mempunyai posisi yang le-gitimate untuk memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan hukum mempunyai peranan penting untuk membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.

Pendirian The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) merupakan bagian keprihatinan kami atas pendidi-kan hukum yang tidak responsif terhadap permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum di Perguruan Tinggi cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi profit oriented lawyer dan mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempunyai instrumen/ institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi mereka melakukan-nya untuk maksud-maksud yang berbeda.

Masalah-masalah yang terjadi diantaranya:(1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyara-

kat miskin, keadilan sosial dan HAM; (2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemahnya penda-

naan maupun sumber daya manusia di Lembaga Kon-sultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM);

(3) Pendidikan Hukum tidak mampu berperan, ketika ter-jadi konflik hukum oleh karena perbedaan norma anta-ra hukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara.Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan hu-kum.


VISI : Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam

pendidikan hukum

MISI : (1) Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan

dinamika sosial; (2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat

perspektif keadilan sosial; (3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-organ-

isasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial.

STRUKTUR ORGANISASI Pendiri/Badan Pengurus: Dadang Trisasongko (Ketua), Renata Arianingtyas (Sekretaris), Sony Setyana (Bendahara), Uli Parulian Sihombing (Anggota)Prof. Dr. Muhamad Zaidun, SH (Pengawas),

Badan Eksekutif: Uli Parulian Sihombing (Direktur Eksekutif),Siti Aminah (Program Manager), Muhamad Daerobi (Program Officer), Evi Yuliawati (Finance Manajer),Viera Sagita (Keuangan), Muhamad Sidik (Administrasi)

BUKU SAKU PARALEGAL #1 · jam setelah surat dilayangkan. Padahal mereka telah menempati wilayah itu...

Documents

Transcript of BUKU SAKU PARALEGAL #1 · jam setelah surat dilayangkan. Padahal mereka telah menempati wilayah itu...