BUDAYA HUKUM MASYARAKAT PESISIR TERHADAP …

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT PESISIR TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAANSUMBER DAYA HAYATI PESISIR DAN LAUTAN SECARA BERKELANJUTAN

Mella Ismelina FR#, Sri Ratna Suminar* dan Yeti Sumiyati*

*Dosen Tetap Fakultas Hukum Unisba

AbstrakThe aim of this research is to discuss about Law Culture of coastal community concerning about the

sustainable management policy of coastal and sea resources, as well as to analyze some factors that inducedifferences between community law and government law. The applied methodology was a socio - legaW researchby using primary data collected from observation and interview. Validation data and information were carried out byusing triangulation of sources, method and theory. The obtained data was analyzed by qualitative method then theresult was described as descriptive analysis. The conclution was produced as inductive.

The culture law of coastal community of Kabupaten Cirebon toward the sustainable management policy of seaand coastal resources was low, due to unavailable human resources, law communication was not smooth and lowprosperity among the coastal community. Meanwhile, the factor that caused differences between culture law andgovernment law was the policy was too top-down and the policy was more concentrated to the conmunitydevelopment with project orientation.

Keywords: Community law, government law

1.PENDAHULUAN %1.1 Latar Belakang Masalah

Bagi Indonesia, wilayah pesisir dan kelautansangat penting dan strategis karena memiliki potensisumber daya ekonomi, sosial, dan budaya, sertamenyimpan kekayaan sumber daya alam yang besardan khas.1 Potensi sumber daya alam yang ada diwilayah pesisir dan kelautan adalah potensi sumberdaya hayati (sumber daya yang dapat pulih) dansumber daya non hayati (sumber daya yang tidak dapat

1 Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagicstate) terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjangkedua di dunia setelah Kanada. Indonesia memiliki garispantai sepanjang 81.000 km. Secara spasial, wilayahteritorial Indonesia membentang dari barat ke timursepanjang 5.110 km dan dari utara ke selatan 1.888 km.Luas total perairan laut Indonesia mencapai 5,8 juta kmpersegi, terdiri dari 0,3 juta km persegi perairan teritorialdan 2,8 juta km persegi perairan nusantara, dtfambahdengan luas Zona ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)sebesar 2,7 juta km persegi. Pusat Kajian Sumber DayaPesisir Dan Lautan IPB, Atlas Sumber Daya WilayahPesisir Jawa Barat Bagian Utara, Badan PerencanaanPembangunan Daerah Prof. Jabar dan Pusat KajianSumber Daya Pesisir Dan Lautan IPB, Bandung, 2000,hal.4.

pulih). Potensi sumber daya alam hayati meliputi antaralain perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang2,sedangkan sumbBC daya hon hayati contohnya minyakdan (Jas bumi serta mineral atau bahan tambanglainnya seperti timah, biji best, bauksit, dan pasirkwarsa.

Mengingat potensi sumber daya alam pesisir dartkelautan yang sangat besar, maka wilayah pesisir dankelautan ini juga merupakan modal pembangunan dansumber pendapatan ekonomi Indonesia yang antaralain berasal dari kegiatan perikanan, pariwisata, dantransportasi.

Kekayaan sumber daya yang berada di wilayahpesisir dan lautan telah menimbulkan daya tarik bagiberbagai pihak urituk memanfaatkannya3, sehingga tak

Sekitar 30% luas hutan bakau dunia dimiliki Indonesia.Begitu juga dengan luas terumbu karang di dunia, 15% diantaranya berada dalam wilayah perairan Indonesia. NN,Kawasan PesisirAlami Tekanan Besar .Media Indonesia,30 Juli 2002.Hal ini disebabkan Indonesia merupakan negarakepulauan terbesar dengan jumlah pulau 17.508 buahdan memiliki species flora dan fauna di lautan yangterkaya dalam keanekaragamannya. NN, Pesisir DanLaut Indonesia, http://www.pesisir.or.id/pesisir.html.Selain itu, dalam Al-quran Surat Al-Jatsiyah ayat 12

Budaya Hukum Masyarakat Pesisir Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hayati PesisirDan Lautan Secara Berkelanjutan (Mella Ismelina FR, Sri Ratna Suminar, dan Yeti Sumiyati)

55

heran dari 210 juta penduduk Indonesia sebagian besasekitar 60%, menghuni wilayah pesisir daimenjadikannya sumber kehidupan.4

Daerah pesisir merupakan daerah yang memilifckarakteristik yang sangat unik ditinjau dari aspelekonomi, sosial, dan ekologi. Masyarakat pesisir secar;sosial berbeda dalam hai kemajemukan, tingkapendidfkan, dan kesehatannya dibandingtan dengarmasyarakat di wilayah lainnya. Demikian pula secarcekonomi, taraf kehidupan masyarakat pesisir termasulke dalam kelompok masyarakat yang miskin darketergantungan hidupnya akan pemberdayaan alarrdisekitarnya sangat tinggi. Sedangkan secara ekologimasyarakat pesisir pada umumnya memiliki kesadararyang rendah atas haknya mendapatkan lingkungaryang sehat dan baik serta pentingnya keberlanjutansumber daya alam.

Permasalahan degradasi lingkungan wilayahpesisir dan lautan dapat disebabkan oleh faktor internaldan eksternal masyarakat pesisir. Faktor internalmasyarakat pesisir antara lain tingginyaketergantungan masyarakat pesisir terhadap laut,kemiskinan penduduk lokal dan ketiadaan matapencaharian alternatif, pemahaman masalahlingkungan yang tidak mudah dipahami olehmasyarakat, kurang kesadaran, dan kepeduliantefhadap lingkungan serta lemahnya penegakkanlukum sedangkan faktor eksternal lebih disebabkan)leh dinamika lingkungan laut dan meningkatnyajermintaan terhadap produksi perikanan.

Permasalahan internal dan eksternal yang dialami)leh masyarakat pesisir tersebut menyebabkan merekanemanfaatkan sumber daya alam secara tidakjerkelanjutan dan kurang peduli terhadap kelestarianungsi lingkungan sehingga tidak heran jika di wilayahDesisir telah terjadi pencemaran, degradasi fisik habitat,)ver eksploitasi sumber daya alam, abrasi pantai, dan(onversi kawasan lindung.

Fenomena di atas, menunjukkan bahwa faktornanusia memiliki peran yang cukup besar terhadapJegradasi sumber daya alam dan lingkungan hi'dupyilayah pesisir dan lautan. Oleh karena itu, dalam

bahwa Allah yang menundukkan lautan agar kapal-kapaldapat berlayar dan manusia dapat mencari rezeki dilautan. Lebih lanjut dalam surat Al-Maaidah ayat 96,Allah menghalalkan semua makanan yang berasal darilaut sebagai makanan yang lezat. Saryono, PengelolaanHutan, Tanah, dan Air Dalam Perspektif Al-Quran,Pustaka Al Husna Bam, Jakarta, 2002, hal.155.Ibid.

rangka keberlanjutan sumber daya alam darpelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah pesisiidan lautan, perlu diupayakan agar masyarakat pesisiisadar dan mempunyai kesadaran terhadap pelestarianfungsi lingkungan, mempunyai informasi yang cukuptentang masalah-masalah lingkungan hidupdisekitamya, sekaligus mempunyai keberdayaan untukberperan serta dalam pengambilan keputusan demikepentingan orang banyak. Upaya tersebut, dapatdicapai dengan dukungan budaya hukum yang baik dimasyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat perludiupayakan membina masyarakat untuk melaksanakankegiatan ekonomi dari empat aspek yaitu : manusia,lingkungan, sumber daya, dan usaha.5 Selain itu, upayapemberdayaan juga hams menciptakan kemandirianmasyarakat untuk dapat melakukan tuntutan akanhaknya atas lingkungan yang baik dan sehat sertamampu berkehendak untuk menjalankan inisiatif lokaldalam menghadapi masalah lingkungan disekitamya.

Upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dibidangekonomi telah dilakukan oleh pemerintah melaluiDepartemen Kelautan Dan Perikanan (DKP) denganmembuat program Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Pesisir (PEMP)6, sedangkan dalam upaya

5 Bina manusia adalah startegi pemberdayaan danpembinaan masyarakat kecil melalui pengembangansumber daya manusia. Bina lingkungan merupakanstrategi pemberdayaan dan pembinaan masyarakatpesisir melalui perbaikan lingkungan tempat tinggal,lingkungan dan prasarana produksi serta meningkatkanperan masyarakat dalam menata dan mengelolalingkungan hidupnya. Bina sumber daya adalah startegipemberdayaan dan pembinaan masyarakat pesisirmelalui pelibatan masyarakat dalam mengelola danmemanfaatkan sumber daya alam. Dalam hal ini,masyarakat pesisir turut menentukan dan dilibatkandalam proses perencanaan pengelolaan sumber dayaalam pesisir dan lautan. Sedangkan bina usaha meliputipeningkatan akses masyarakat terhadap permodalanyang dapat ditempuh melalui hubungan langsung antaramasyarakat dengan sumber modal. Rita Nirmala,Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan EkosistemTerumbu Karang Secara Berkelanjutan (Kasus DiKelurahan Pulau Panggang Kabupaten AdministrasiKepulauan Seribu), Thesis Program Pascasarjana IPB,2003, hal. 5-6.

6 Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatpesisir secara terencana dan terstruktur telahdilaksanakan oleh pemerintah (DKP) melalui programyang langsung menyentuh masyarakat di kawasanpesisir, yaitu program Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Pesisir (PEMP) yang telah dilaksanakan

56 J&tAxo S Volume II! No 1 Januari - Juni 2005:55 - 65

peningkatan kesadaran masyarakat mengenai haknyaatas lingkungan yang baik dan sehat, Pemerintahmelalui Kantor Kementrian Lingkungan Hidup membuatprogram Masyarakat Madani.7

Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mengatasimasalah sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakatpesisir. Namun, ternyata upaya tersebut belum begituefektif dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi,sosial, dan ekologi yang dialami oleh masyarakatpesisir. Hal ini terlihat dengan tetap berlangsungnyakegiatan-kegiatan yang menyebabkan degradasisumber daya alam dan lingkungan hidup wilayahpesisir serta masyarakat pesisir masih terkungkungdalam kemiskinan. Dengan demikian, hal yang pentingdalam penanganan permasalahan lingkungan wilayahpesisir dan lautan adalah peningkatan kesadaranmasyarakatnya melalui pemberdayaan hukum. Dalamhal ini, hukum harus mampu mendorong masyarakatuntuk dapat berdaya dalam pelestarian fungsilingkungan wilayah pesisir dan lautan.

Keberhasilan pelestarian fungsi lingkungan wilayahpesisir dan lautan sangat ditentukan oleh penangananpermasalahan internal dan ekstemal masyarakatpesisir tersebut. Masyarakat harus dibuat patuhterhadap norma-norma dan peraturan yang berlakudalam pengelolaan sumber daya alam dimana dalam

pada Tahun Anggaran 2000 dan 2001. Program inibersifat pemberdayaan masyarakat dengan fokus padapeningkatan lapangan pekerjaan dan kesempatanberusaha melalui pemberian modal usaha kepadamasyarakat untuk dikelola bagi kepentingan usaha'mereka. Visi dari program PEMP adalah untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melaluipemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan.Departemen Kelautan Dan Perikanan, Pedoman UmumPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP),Jakarta, 2002, hal.1.

7 Untuk memberdayakan masyarakat dalam pelestarianfungsi lingkungan hidup, dikembangkan program wargamadani (pemberdayaan masyarakat) yang bertujuan:menciptakan warga yang paham akan haknya ataslingkungan yang sehat dan bersih;sanggup menjalankankewajiban dan bertanggung jawab untuk mencapaikualitas lingkungan hidup yang dituntutnya;mandiri danberkehendak menjalankan inisiatif lokal dalammenghadapi masalah-masalah lingkungan hidupdisekitamya. Deputi Bidang Pengembangan PeranMasyarakat Kementerian Lingkungan Hidup, BeberapaPemikiran Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Karawang,Indramayu, Cirebon Dan Brebes Tentang PermasalahanLingkungan Hidup, Seri IV, 2003, hal.1.

meningkatkan kepatuhan masyarakat harusmemperhatikan nilai-nilai sosial dan budayamasyarakat serta kondisi sosial ekonomi masyarakatpesisir.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah budaya hukum masyarakat pesisirterhadap kebijakan pengelolaan sumber dayahayati pesisir dan laut secara berkelanjutan.

2. Faktor apakah yang menyebabkan perbedaanbudaya hukum antara masyarakat dan pemerintahdalam pengimplementasian kebijakan pengelolaansumber daya hayati pesisir dan laut secaraberkelanjutan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui budaya hukum masyarakat pesisirterhadap kebijakan pengelolaan sumber dayahayati pesisir dan lautan secara berkelanjutan.

2. Mengetahui dan menganalisis faktor apa yangmenyebabkan perbedaan budaya hukummasyarakat dengan budaya hukum pemerintah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan penelitian tersebut,maka penelitian diharapkan mempunyai kegunaanteoritis dan kegunaan praktis.

Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapatmemberikan sumbangan bagi perkembangan ilmupengetahuan hukum khususnya hukum lingkungan.

Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkandapat memberikan sumbangan pemikiran kepadapemerintah baik pusat maupun daerah dalammerumuskan kebijaksanaan yang berkaitan denganpengelolaan sumber daya hayati pesisir dan lautan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Interaksi Budaya dan Lingkungan Hidup

Menurut Skinner, kebudayaan masyarakattersusun dari tingkah laku manusia. Tingkah lakutersebut terpola dan untuk memahaminya tidakdiperlukan konsep-konsep seperti nilai dan ide karenaorang tidak dapat melihat secara nyata ide dan nilai-nilai dalam mempelajari masyarakat. Realitas sosialyang mendasarinya adalah bahwa di dalam kehidupan

Budaya Hukum Masyarakat Pesisir Terhadap Kebijakan Pengelolaan SumberDaya Hayati PesisirDan Lautan Secara Berkelanjutan (Mella Ismelina FR, Sri Ratna Suminar, dan Yeti Sumiyati)

57

masyarakat berkembang perilaku sosial yang satudengan yang lainnya saling berhubungan yangditentukan oleh tingkah laku individu dalam bentukseperti saling ketergantungan, sebab-akibat, dan aksi-reaksi.8 Jadi pokok persoalan sosial menurutparadigma perilaku sosial adalah tingkah laku individuyang berlangsung dalam hubungannya dengan faktorlingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atauperubahan dalam faktor lingkungan dan pada akhimyamenimbulkan perubahan terhadap tingkah laku.9

Dalam kaitan antara lingkungan dan kebudayaan,lingkungan selalu memberikan daya dukung kehidupandalam berbagai bentuk kemungkinan yang dapat dipiliholeh manusia dan pilihan-pilihan manusia tersebutsangat bergantung pada potensi kebudayaan manusia.Dengan demikian, kebudayaan sangat mempengaruhihubungan antara manusia dengan lingkungannya danlingkungan memberikan warna terhadap polakebudayaan.10 Menurut Parsudi Suparlan, hubungan

8 Basrowi dan Sukidin, Basrowi dan Sukidin, MetodePenelitian Kualitatif Perspektif Mikro, Insan Cendekia,Surabaya, 2002, hall 3.

9 George Ritzer, George Ritzer, Sosiologi llmupengetahuan berparadigma Ganda. PenyadurAlimandan, Rajawali, Jakarta, 1985, hal.84.

10f Berkaitan dengan hubungan antara lingkungan dankebudayaan atau kajian ekologi manusia, terdapat duaaliran yang terkait yaitu Aliran EnvironmentalDeterminism atau dikenal sebagai aliran geografisdeterminism dan aliran Environmental Possibilism atausering dikenal sebagai pandangan HistoricalParticulatism. . Aliran Environmental Determinismdipelopori oleh seorang Jerman bernama FriedrichRatzel yang terjadi sekitar tahun 1889 dan1896.Berdasarkan alian ini keadaan alam menentukancorak kebudayaan maka gejala kebudayaan hanya dapatdijelaskan dan dianalisis berdasarkan pengaruhlingkungan. Dengan demikian, menurut aliran ini, seluruhaspek tingkah laku dan kebudayaan merupakan hasildari bentukan lingkungan alam. Dalam hal ini manusiabersifat menerima dan lingkungan yang menentukanperubahan. Pemikiran ini kemudian dibantah oleh aliranEnvironmental Possibilism atau sering dikenal sebagaipandangan Historical Particulatism. Pandangan iniberkembang di Amerika Serikat. Menurut aliran ini,lingkungan alam tidak menentukan warna kebudayaan,tetapi hanya sekedar menawarkan kemungkinan danmanusia memanfaatkannya sesuai dengan teknologiyang dikuasainya. Berkaitan dengan pandangan iniadalah pandangan yang diberikan oleh Alfred L. Kroeberyang menekankan pada konsep wilayahan kebudayaanatau culture area. Menurutnya, ciri-ciri kebudayaan yang

sama bukan didasarkan pada ciri-ciri lingkungan yangserupa. Klasifikasi wilayan kebudayaan pada dasarnya

antara kegiatan manusia dengan lingkungan alamdijembatani oleh pola-pola kebudayaan yang dimilikimanusia. Dengan kata lain, melalui kebudayaanmanusia akan selalu melakukan adaptasi11 teitiadaplingkungannya. Dalam proses adaptasi tersebut,manusia mendayagunakan lingkungan agar dapatmelangsungkan kehidupannya.12 Jadi antaralingkungan fisik dan aktivitas manusia selalu adaperantaranya berupa tujuan, nilai pengetahuan dankepercayaan yang kesemuanya itu terangkum dalampola-pola kebudayaan.

2.2 Budaya Hukum sebagai Bagian dari SistemHukum

Hampir tidak ada bidang kehidupan yang tidakdiatur oleh hukum. Di dalam masyarakat hukum tidakhanya berfungsi sebagai alat kontrol saja tetapi jugasebagai sarana pembaharuan merubah tingkah lakumanusia menuju ke arah yang lebih baik lagi.13 Untukdapat bertingkah laku sesuai dengan hukum, makadibutuhkan adanya kesadaran hukum dalammasyarakat.

Menurut Esmi Warassih, kesadaran hukummerupakan jembatan yang menghubungkan antaraperaturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukummasyarakat. Sedangkan kesadaran hukum masyarakatdipengaruhi oleh budaya hukum yaitu : nilai-nilai,pandangan, serta sikap-sikap yang mempengaruhibekerjanya hukum.14

Di sisi lain, hukum adalah sebagai sarana untukmenyalurkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalambentuk perundang-undangan. Dengan demikian, setiapperundang-undangan selalu terdapat tujuan-tujuantertentu yang ingin dicapai. ^

bersifat ekologis bukan geografi. Jadi lingkungan alammemang berpengaruh kepada kebudayaan tetapi tidakmenentukan corak kebudayaaftnya.Pembahasan lebihlanjut ada dalam Kusnaka Adimihardja, Kebudayaan danLingkungan, Siudi Bibliograph, Bandung, 1993, hal. 3-5.

11 Pengertian adaptasi merupakan usaha manusia ataumakhluk hidup lainnya untuk menyesuaikan diri lerhadaplingkungan tertentu dalam mendayagunakan sumberdaya untuk menanggulangi atau menghadapi masalahyang mendesak. Ibid, hal.11.

12 Ibid, hal.213 Lon L. Fuller melihat hukum itu sebagai usaha untuk

mencapai tujuan tertentu. Esmi Warrassih, "PengaruhBudaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum", dalam SatjiptoRahardjo, Hukum Dalam Perspektif Sosial, Alumni,Bandung, 1981,124.

14 Ibid.

58 ]3"fctlC>S Volume III No 1 Januari - Juni 2005:55 - 65

Setiap kebijakan yang dibuat selalu mencerminkannilai-nilai dari pembuat kebijakan, sehingga kadangkalahukum yang dibuat tidak sejalan dengan nilai-nilai yangada di masyarakat atau tidak sejalan dengan kesiapanmasyarakat dalam menerima hukum itu sehingga padaakhirnya hukum yang dijalankan dalam masyarakatbanyak ditentukan oleh nilai-nilai, sikap-sikap, sertapandangan-pandangan yang telah dihayati olehanggota-anggota masyarakat.15 Dengan demikian,keberhasilan suatu peraturan dalam mewujudkantujuannya tergantung pada budaya hukum masyarakatyang hendak dikenai hukum.

Jika kita melihat sistem hukum, maka budayahukum merupakan salah satu faktor yang menentukandalam sistem hukum suatu negara. Tanpa budayahukum, sistem hukum itu tidak akan berdaya.

Pengertian budaya hukum adalah suasana pikiransosial dan kekuatan sosial yang menentukanbagaimana hukum digunakan, dihindari, ataudisalahgunakan.16

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukumberfungsi sebagai motor penggerak keadilan yangmenjembatani antara sistem hukum dengan sikap-sikapmanusia dalam masyarakatnya.17 Perubahan yangterjadi dalam masyarakat pada gilirannya berimbaskepada perubahan dalam bidang hukum. Perubahandalam bidang hukum itu "dapat terjadi disebabkankarena hukum digunakan atau tidak digunakan dalammasyarakat atau terjadi kekeliruan danpenyalahgunaan hukum oleh masyarakat dalamkehidupannya.

' Komponen budaya adalah komponen yang terdiridari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakanpengikat sistem serta menentukan tempat sistemhukum di tengah-tengah budaya bangsa secarakeseluruhan. Jadi, budaya hukum adalah keseluruhanfaktor yang menentukan bagaimana sistem hukum

is Ibid, hal. 125.15 Lawrence M. Friedman, American Law Introduction,

Hukum Amerika Sebuah Pengantar, edisi kedua, Alihbahasa Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001,

hal.8.17 Pendapat yang senada dilontarkan pula oleh Esmi

Warassih bahwa faktor budaya hukum memegangperanan penting karena merupakan jembatan antarasistem hukum dengan tingkah laku masyarakatnya. EdiSetiadi HZ, "Reformasi Sistem Hukum Indonesia",Makalah Diskusi Rutin Dosen Fakultas hukum Unisba,Bandung, 2004, hal.10.

memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budayamilik masyarakat umum.18

Dalam upaya mencapai tujuan hukum, makahukum yang dibuat hams sesuai dengan nilai-nilai yanghidup (living law) dalam masyarakat atau dengan katalain, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan budayahukum masyarakat dan merupakan pencerminanmodel-model masyarakatnya,19 sehingga perilaku-perilaku masyarakat sesuai dengan apa yang telahditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku.

2.3 Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber DayaHayati

Pengelolaan lingkungan merupakan suatu usahasecara sadar untuk memelihara, melindungi, danmemperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasarmanusia dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya,sehingga dapat mendukung kelangsungan hidupmanusia sampai pada tingkat kesejahteraan dankeadilan sosial.20

Secara yuridis asas yang digunakan sebagai dasardalam pengelolaan sumber daya hayati adalah Pasal 3UUPLH, yang menegaskan bahwa pengelolaanlingkungan hidup Indonesia diselenggarakan dengantiga asas, yaitu:

1. Asas tanggung jawab negara, asas inimenggandung dua tanggung jawab negara yaitupertama, negara menjamin bahwa pemanfaatansumber daya alam akan memberi manfaat yangsebesar-besamya bagi kesejahteraan dan mutuhidup rakyat, baik generasi kini maupun generasimasa depan. Kedua, negara mencegahdilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber dayaalam dalam wilayah yurisdiksinya yangmenimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksinegara lain, serta melindungi negara terhadapdampak kegiatan di luar wilayah negara.

2. Asas keterlanjutan, mengandung makna setiaporang memikul kewajibannya dan tanggung jawabterhadap generasi mendatang dan terhadapsesamanya dalam satu generasi

@ ibid.19 Lihat lebih lanjut pembahasan mengenai hal ini dalam

Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa,Bandung, hal.49.

20 M. Djafar Saidi, Hukum Lingkungan, LembagaPenerbitan Universitas Hasanuddin, 1989, hal. 46.


59

3. Asas manfaat, dimaksudkan agar pengelolaailingkungan dapat menimbulkan manfaat bacseluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan tujuan dart pengelolaan lingkungaihidup adalah untuk mewujudkan pembangunaiberkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidu[dalam rangka pembangunan manusia Indonesiaseutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesicseluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada TuharYang Maha Esa. Berdasarkan tujuan pengelolaarlingkungan hidup tersebut, maka pemenuharkebutuhan dasar rakyat merupakan tujuan utama darpengelolaan lingkungan hidup, setelah itu baapemenuhan kebutuhan iainnya yang dapat lebitimempertinggi kualitas hidup. Kebutuhan dasar tersebuidiperiukan untuk hidup sehat, aman, dan manusiawi.

2.4 Konsep Pembangunan Berkelanjutan YangBerwawasan Lingkungan

Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup,kususnya dalam pemanfaatan dan pemeliharaansumber daya alam lingkungan hidup tidak terlepasdengan konsep pembangunan berkelanjutan yangberwawasan lingkungan, jika dalam pemanfaatansumber daya alam dan lingkungan hidup inginberkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya ternyatapembangunan yang dilakukan hanya berorientasi padapertumbuhan ekonomi, tanpa memperhatikan efesiensiJan pelestarian fungsi lingkungan hidup sehinggaaembangunan mempunyai akibat-akibat yang lebih luas:erhadap lingkungan hidup seperti pengurangan5umber daya alam, pencemaran, gangguan fisik, danjangguan sosial.21

Keadaan tersebut, menimbulkan dikhotomiJiantara ekonomi dan masalah lingkungan hidup dalamjelaksanaan hukumnya. Menurut Mochtar<usumaatmadja, permasalahan lingkungan dan)embangunan akan membawa persoalan padajeranan hukum dalam masalah perlindunganingkungan sebagai alat pengawasan masyarakatsocial control}.22 Akibat cara pandang dikhotomi inielah mengakibatkan lingkungan dikorbankan padairoyek-proyek pembangunan tertentu. Padahal

21 Mochtar Kusumaatmadja, Pengaturan Hukum Masalah

Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran Dan Saran,Binacipta, Bandung, 1975, hal.6.

22 Daud Silalahi, Perkembangan Hukum lingkunganIndonesia: Tantangan dan Peluang, Pidato PengukuhanJabatan Guru Besar Dalam llmu Hukum Fakultas HukumUnpad, Bandung, 2000, hal. 10-11.

menurut para ahli ekonomi antara lain Posner, analisiekonomi sangat dibutuhkan dalam membantu peranaihukum untuk memaksimalkan efesiensi dan keadilaidalam pembangunan.23

Dalam konteks pengelolaan sumber daya hayaikelautan pun, maka pemanfaatan dan pemeliharaanny;harus dilakukan secara berkelanjutan guna dapamendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi darkelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga sumbedaya hayati kelautan tetap dapat dimanfaatkan bailoleh generasi sekarang maupun oleh generasi yancakan datang. Dengan demikian, perlu adanycperubahan paradigma pembangunan dan paradigmspembangunan yang berorientasi pada ekonomi sajjmenjadi paradigma pembangunan berkelanjutar(sustainable development). Perubahan paradigma insangat penting agar sumber daya hayati kelautan tetapdapat menopang pembangunan yang sedang dilakukandi Indonesia.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutansumber daya hayati pesisir dan lautan, maka perludiperhatikan empat persyaratan untuk mencapainyayaitu keharmonisan spasial, pemanfaatan sumber dayaalam secara optimum dan berkelanjutan, membuanglimbah sesuai kapasitas asimilasi lingkungan danmerancang dan membangun prasarana dan saranasesuai karakterisik serta dinamika ekosistem pesisirdan lautan.24 Dengan demikian, penggunaan prinsipberkelanjutan perlu diterapkan berdasarkanpertimbangan bahwa pemanfaatan sumber daya hayatikelautan pada saat ini tidak boleh mengorbankantebutuhan sumber daya hayati kelautan bagi generasi/ang akan datang. Prinsip ini bisa lebih effektifjilaksanakan bila pengelolaannya bersifat demokratis,rasparan, dan didesentralisasikan ke levelDemerintahan yang rendah yang melibatkanTiasyarakat nelayan setempat. Keterlibatan masyarakatlelayan sangat dibutuhkan dalam pembangunan)erkelanjutan berkaitan dengan pemberian informasirang akurat dan memadai sebagai petunjuk bagi)emerintah dalam membuat kebijaksanaan yang tepatian sesuai dengan kondisi sasaran pembangunan.

I. PEMBAHASAN

Struktur masyarakat pesisir bersifat pluralistik yangnerupakan gabungan karakteristik masyarakatlerkotaan dan pedesaan. Struktur masyarakat yang

J3 Ibid, hal.6.24 Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir Dan Lautan IPB,

op.cit, 94.

60 I^ttxos Volume III No 1 Januari - Juni 2005:55 - 65

pluralistik ini mampu membentuk sistem dan nilaibudaya yang merupakan akulturasi budaya darimasing-masing komponen yang membentuk struktur

masyarakatnya.

Permasalahan lingkungan yang terjadi di wilayahpesisir secara umum faktor penyebabnya adalah faktormanusia dan faktor alam. Sebenarnya jikadigeneralisasikan, permasalahan di wilayah pesisirmeliputi dua permasalahan yaitu menurunnya tingkatkesejahteraan masyarakat pesisir dan semakinrendahnya kualitas lingkungan dan sumber daya yangada di dalamnya. Untuk menanggulangi keduapermasalahan tersebut, maka perlu upayapemberdayaan masyarakat pesisir guna meningkatkankesejahteraan dan merubah perilaku dan sikapmasyarakat pesisir dalam menggunakan sumber dayapesisir menuju pemanfaatan yang berkelanjutan,

Permasalahan lainnya adalah penaatan danpenegakkan hukum rendah, karena rendahnya kualitassumber daya manusia terutama yang berhubungandengan pengetahuan terhadap peraturan perundanganyang ada, permasalahan antar sektor, belumtransparansinya proses produk-produk hukum dan tidakadanya sosialisasi terhadap produk hukum denganmasyarakat.25

@ Berkaitan dengan budaya hukum masyarakatdalam pemahaman terhadap kebijakan pengelolaansumber daya hayati pesisir dan lautan secaraberkelanjutan, maka komunikasi hukum antara badanpembuat undang-undang dengan masyarakat menjadihal yang penting.

' Pada umumnya tingkat pendidikan masyarakatpesisir rendah sehingga kadangkala menyebabkanpemahaman masyarakat pesisir terhadap isi ataumakna undang-undang berbeda dengan pemahamanbirokrasi sehingga sangat sulit untuk mendesakmasyarakat pesisir untuk bertingkah laku sesuaidengan makna peraturan hukum. Disisi lain,adakalanya hukum mempunyai nilai-nilai yang berbedadengan hilai-nilai yang telah dihayati oleh masyarakat(budaya hukum masyarakat).26 Keadaan tersebut

25 Arie D.D.Djukardi, Pemberdayaan "Masyarakat PesisirDalam Pengelolaan Lingkungan Hidup MelaluiPenguatan Inisiatif Lokal", Makalah Seminar NasionalKebijakan Zonasi Wilayah Pesisir Dan Lautan, Batam,2003, hal.3.

26 Kaedah-kaedah hukum sebenarnya berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya sehingga hukum merupakankonkretisasi dari nilai-nilai yang terbentuk darikebudayaan suatu masyarakat, Menurut WolfgangFriedman, hukum tidak dapat dilepaskan dari

menyulitkan masyarakat untuk dapat mengertiketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya,masyarakat pesisir dalam memanfaatkan sumber dayaalam tetap bertingkah laku sesuai dengan pandangan-pandangan maupun nilai-nilai yang telah adadimasyarakatnya yang kurang ramah lingkungan. Halini sangat tampak dalam masyarakat pesisir KabupatenCirebon dalam pengelolaan sumber daya hayati pesisirdan lautan, mereka tidak pemah berfikir keberlanjutansumber daya mereka yang penting hari ini merekaharus mendapatkan ikan walaupun cara yang dilakukantidak ramah lingkungan.

Fungsi dari komunikasi hukum adalah untukmemberikan informasi tentang isi peraturan hukum,sehingga masyarakat mengerti apa yang menjaditujuan hukum dan bagaimana seharusnya merekabertingkah laku. Karena ketiadaan komunikasi tentangmakna peraturan, maka masyarakat tetap akanbertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadipandangan maupun nilai-nilai yang telah melembaga.Dengan demikian, proses pelembagaan daninternalisasi dalam rangka pembentukan kesadaranhukum masyarakat juga perlu diperhatikan dalammenanamkan nilai-nilai baru untuk merubah polatingkah laku masyarakat.27

Dengan demikian, komunikasi hukum sangatdibutuhkan, terutama ketika hukum digunakan sebagaisarana untuk merubah tingkah laku masyarakat untukmencapai suatu keadaan tertentu. Dengan demikian,pemahaman masyarakat tentang isi perundang-undangan sangat penting untuk dapat ditaatinyaketentuan hukum, karena dalam hal ini nilai-nilai baruakan dimasukkan ke dalam masyarakat untuk merubahtingkah laku masyarakat yang selama ini telahberfungsi dengan baik.28

kebudayaan sebab hukum merupakan salah satu aspekdari hasil kebudayaan. Esmi Warassih, op.cit, hal.133.

27 Ibid.28 Ibid, hal.131. Dalam pembangunan, hukum tidak hanya

berfungsi sebagai kontrol sosial (social control) sajamelainkan berfungsi pula sebagai social engineeringyaitu merubah tingkah laku manusia agar sesuai dengancara-cara baru untuk mencapai suatu keadaanmasyarakat sebagaimana yang dicita-ciatakan. Untukmencapai hal tersebut, maka diperlukan adanyakesadaran masyarakat. Ibid, hal.124.


61

3.1 Upaya Peningkatan Keberdayaan MasyarakalDalam Pengelolaan Sumber Daya Hayati PesisiiDan Lautan Secara Berkelanjutan

Wilayah pantai utara merupakan wilayah yangmemiliki posisi yang strategis dan mempunyai potensisumber daya alam yang sangat besar. Dengankeadaan tersebut, maka pemanfaatan sumber dayapesisir menjadi hal yang mutlak harus dilakukan.Namun pada kenyataannya pemanfaatan sumber dayaalam tersebut dilakukan secara tidak berkelanjutan danberwawasan lingkungan sehingga mengaklbatkandegradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.29Oleh karena itu, diperiukan pengelolaan secaraterencana dan terpadu30 dengan meningkatkankeberdayaan masyarakat pesisir untuk dapatmengelola sumber daya hayati pesisir dan lautansecara berkelanjutan.

Peningkatan keberdayaan masyarakat pesisirmenjadi sangat penting karena masyarakat merupakanpelaku yang berpotensi melestarikan atau merusaksumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengandemikian, faktor penting dari suksesnya pengelolaansumber daya hayati pesisir dan lautan adalah adanyapartisipasi aktif dari masyarakat selain perlunyamemperhatikan pengendalian fisik, teknologi, hukum,dan kelembagaan.

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukanuntuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat yangdisebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnyapengetahuan dan keterampilan, adanya kondisikemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakatdan adanya keengganan untuk membagi wewenangdan sumber daya yang berada pada pemerintahkepada masyarakat.

29 Bentuk degradasi lingkungan hidup yang terjadi diwilayah pesisir dan lautan adalah abrasi, intrusi air lautdan pendangkalan muara sungai; penurunan kualitasperairan akibat limbah industri, domestik dan pertanian/perikanan; penurunan produksi perikanan baikperikanan tangkap maupun perikanan budidaya;perusakan habitat seperti mangrove, terumbu karang danrumput laut; serta penurunan aset keindahan danbudaya.

30 Keterpaduan merupakan aspek yang sangat pentingdalam sistem pengelolaan sumber daya hayati pesisirdan lautan. Keterpaduan itu akan menjamin keselarasaninternal antara kebijakan dan program aksi antara proyekdan program serta menjamin keterkaitan antara

perencanaan dan pelaksanaan. Keterpaduan tersebutdapat meliputi keterpaduan sistem, fungsi dan kebijakan.Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir Dan Lautan IPB,op.cit, hal. 93.

Pengertian tentang pemberdayaan masyarakapesisir mengindikasikan bahwa masyarakat pesisipada saat ini memang sedang dalam keadaan tidal'berdaya ditengah-tengah keterbatasan alternatipenunjang kehidupannya. Karena ketidakberdayaannya, mereka menjadi golongan masyarakalyang miskin dan terbatas dalam pelaksanaan hak darkewajibannya terhadap kelestarian fungsi lingkungan.31Dengan kata lain, kini masyarakat pesisir tidak berdayamenghadapi faktor internal dan ekstemal yang terjadi didaerahnya. Oleh karena itu, mereka memerlukanbantuan pihak luar untuk menghadapi tantangantersebut.

Dengan demikian, peran kelembagaan danpenguatan nilai-nilai kebersamaan dalam upayapemberdayaan masyarakat sangat penting mengingatlemahnya peran masyarakat dalam pengambilankeputusan yang berdampak lemahnya prakarsamasyarakat dalam menjangkau akses-aksespembangunan di wilayah pesisir.

Pendekatan yang dilakukan dalam upayapemberdayaan masyarakat pesisir lebih ke arahpendekatan kelompok walaupun pendekatanperorangan pun perlu dilakukan sewaktu-waktu.Pendekatan kelompok dianggap memiliki banyakkeunggulan karena: lebih efisien dalam penggunaanwaktu, tenaga, dan biaya; kelompok dapat merupakanwahana untuk bertukar pengalaman; meningkatkanposisi tawar para anggotanya yang cukup pluralistik.32Selain itu, pendekatan kelompok diterapkan untukmencapai tingkat efisiensi dan efektivitas dalampembinaan yang sasaran akhirnya adalah terbentuknyakelompok produktif. Oleh karena itu, pendekatan<elompok sangat dianjurkan dalam upayaDemberdayaan masyarakat karena kelompok berfungsisebagai: kelas untuk tempat belajar bersama; unitDroduksi untuk menghasilkan produk perikanan; dan

31 Suparman A. Diraputra, "Sistem Hukum Dan

Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah PesisirSecara Terpadu", dalam Dietriech G.Bengen danBurhannuddin, Editor, Contoh Kuhkulum Dan AgendaPelatihan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah PesisirTerpadu, USAID-lndonesia Coastal ResourcesManagement Project, 2003, hal.88.

32 Arie D.D.Djoekardi, MA, "Upaya PemberdayaanMasyarakat Pesisir Dan Laut Melalui PeningkatanKesadaran Dan Komunikasi Kelompok", dalam LaporanAkhir Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir DanLaut Melalui Pengembangan Komunikasi Lingkungan DiPropinsi Lampung, Kerjasama Kementerian LingkunganHidup dan Pusat Penelitian Lingkungan LembagaPenelitian Universitas Lampung, 2003, hal.4.

62 E"tAxo S Volume III No 1 Januari - Juni 2005:55 - 65

kegiatan nyata untuk memantapkan kerjasama yangriil.33 Berdasarkan hal tersebut, maka upayapemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hayati pesisir dan lautan yang dilakukan diKabupaten Cirebon dilakukan melalui pendekatan

kelompok.Konsep pemberdayaan34 pada dasamya adalah

upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil danberadab menjadi semakin efektif secara struktural, baikdalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara,regional, internasional maupun bidang politik, ekonomi,dan Iain-Iain. Sedangkan menurut Paul, pemberdayaanberarti pembagian kekuasaan yang adil (equitablesharing of power) sehingga meningkatkan kesadaranpolitis dan kekuasaan kelompok yang lemah sertamemperbesar pengaruh mereka terhadap "proses danhasil pembangunan". Dari perspektif lingkungan,pemberdayaan mengacu pada pengamanan aksesterhadap sumber daya alami dan pengelolaannyasecara berkelanjutan.36

Perlunya pemberdayaan masyarakat dalam prosespembangunan wilayah pesisir tentu didasarkan padahak masyarakat untuk berperan aktif dalampengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telahdiatur dalam UU No 23 Tahun 1997 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)36 danmasyarakat merupakan kunci keberhasilan dalampelestarian fungsi lingkungan wilayah pesisir danlautan.

Strategi yang digunakan dalam upayapemberdayaan masyarakat pesisir adalahmengembangkan komunikasi lingkungan denganmenggunakan beberapa pendekatan antara lainpenemukenalan tokoh masyarakat yang mampu

33 Harun Ramli, Upaya Memaksimalkan PembinaanNelayan, Majalah Samudra, Edisi 13, Th II, 2004, hal.39.

34 Konsep pemberdayaan [empowerment) bermula darialam pemikiran masyarakat dan kebudayaan baratterutama Eropa. Konsep ini mulai nampak disekitardekade 70-an dan berkembang terus hingga abad ke-20.Ibid, hal.44.

35 Ibid, hal.56 dan 63.36 Hal tersebut diatur dalarrt Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7

ayat (1) UUPLH. Peran masyarakat dalam pengelolaanlingkungan hidup melibatkan individu, kelompokmasyarakat dan organisasi-organisasi lingkungan (LSM).Dalam hal ini, masyarakat dapat turut berperan dalamproses pengambilan keputusan, seperti penilaianAMDAL, perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup,mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup,penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidupserta dalam penegakkan hukum.

menyampaikan pesan pemberdayaan masyarakat;intemalisasi aliansi mitra strategis ke dalam programlingkungan dilakukan melalui pendekatan yangmelibatkan peran kelompok masyarakat secara aktif;dan pendekatan langsung kepada kelompok sasaranseperti kelompok profesi, DPR / DPRD, dan organisasikemasyarakatan dilakukan dengan cara dialog,pendidikan dan pelatihan pelestarian lingkungan hidup.Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pesisir(public empowerment) lebih mengarah ke orientasi"gerakan", penguatan inisiatif lokal, dan peningkatanposisi tawar masyarakat pesisir (bargaining power).

Pola tingkat keberdayaan masyarakat pesisir yangingin dicapai adalah pertama kesadaran masyarakatdimana masyarakat paham akan hak dan sanggupmenjalankan kewajiban dan tanggung jawab dalammemelihara lingkungan. Kedua, masyarakat berdayaatau mampu melakukan secara aktif tuntutan ataudemand untuk mendapatkan lingkungan yang baik dansehat. Ketiga, masyarakat mandiri atau mampuberkehendak untuk menjalankan inisiatif lokal dalammenghadapi masalah lingkungan di sekitarnya. Jadisasaran akhirnya adalah masyarakat dapat melakukantuntutan {demand) dan melaksanakan inisiatif lokalterhadap permasalahan yang terjadi di lingkungannya.

4. PENUTUP4.1 Kesimpulan

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusiaterutama yang berhubungan dengan pengetahuanterhadap peraturan perundangan yang ada,permasalahan antar sektor, belum transparansinyaproses produk-produk hukum dan tidak adanyasosialisasi terhadap produk hukum menyebabkansulitnya pelaksanaan kebijakan pengelolaansumber daya hayati pesisir dan laut secaraberkelanjutan pada masyarakat pesisir. Selain itu,budaya hukum masyarakat pesisir belum sejalandengan konsep pembangunan berkelanjutandisebabkan karena tingkat kesejahteraanmasyarakat pesisir yang masih sangat rendahsehingga sulit bagi mereka untuk dapatberpartisipasi dalam setiap proses pembangunanyang dilakukan di daerahnya.

2. Faktor yang menyebabkan perbedaan budayahukum antara masyarakat dan pemerintah dalampengimplementasian kebijakan pengelolaansumber daya hayati pesisir dan laut secaraberkelanjutan adalah kebijakan yang terlalubersifat top-down, sehingga kebijakan yang diambil


63

di dasarkan pada pola pikir elitis, tidmemperhatikan permasalahan yang mendasardaerah yang akan dijadikan sasaran untpenerapan kebijakan pemerintah. Selain Hikebijakan yang diambil oleh pemerintah lebbanyak mengarah ke arah pengembangjmasyarakat (community development) dengfcorientasi proyek, pendampingan, dan kegiatcfisik. Kebijakan yang demikian dapat menyebabkcmasyarakat tidak berdaya dalam menyelesaikcpermasalahannya karena selalu didampingi olepemerintah.

1.2 Saran

I. Kebijakan yang dibuat sebaiknya bersifat bottorr,up, sehingga kebijakan yang dibuat akan sesiicdengan kondisi dan permasalahan yan<sebenarnya terjadi di masyarakat pesisir sehingg;dalam implementasinya lebih terarah dan sesuadengan sasarannya.

. Dalam upaya meningkatkan budaya hukurrmasyarakat dalam pengelolaan sumber dayshayati pesisir dan lautan secara berkelanjutanmaka upaya yang harus dilakukan oleh pemerintahbukan hanya pengembangan masyarakal(community development) saja tetapi perlu jugadiupayakan pemberdayaan masyarakat (publicempowerment) karena melalui konseppemberdayaan masyarakat, masyarakat di doronguntuk mampu melakukan tuntutan (demand) atashak lingkungan yang baik dan sehat sertamasyarakat mampu mengambil inisiatif lokalterhadap setiap permasalahan lingkungan yangterjadi disekitarnya. Upaya pemberdayaanmasyarakat pesisir ini dimaksudkan gunameningkatkan kesejahteraan dan merubah perilakudan sikap masyarakat pesisir dalam menggunakansumber daya pesisir menuju pemanfaatan yangberkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Adimihardja, Kusnaka. 1993. Kebudayaan diLingkungan, Studi Bibliography. Bandung : UnaJaya.

Basrowi dan Sukidin. 2002. Metode Penelitian KualitaPerspektif Mikro. Surabaya: Insan Cendekia.

Departemen Kelautan Dan Perikanan. 2002. PedomeUmum Pemberdayaan Ekonomi MasyarahPesisir(PEMP). Jakarta.

Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarak<Kementerian Lingkungan Hidup. 2003. BeberapPemikiran Masyarakat Pesisir Di KabupateKarawang, Indramayu, Cirebon Dan BrebeTentang Permasalahan Lingkungan Hidup. SeiIV.Tahun. 2003.

3iraputra, Suparman A. 2003. "Sistem Hukum DarKelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah PesisiSecara Terpadu", dalam Dietriech G.Bengen darBurhannuddin, Editor, Contoh Kurikulum DarAgenda Pelatihan Pengelolaan SumberdayeWilayah Pesisir Terpadu, USAID-lndonesiaCoastal Resources Management Project.

ijoekardi, Arie D.D. 2003. "Upaya PemberdayaanMasyarakat Pesisir Dan Laut Melalui PeningkatanKesadaran Dan Komunikasi Kelompok", dalamLaporan Akhir Penguatan PemberdayaanMasyarakat Pesisir Dan Laut MelaluiPengembangan Komunikasi Lingkungan DiPropinsi Lampung. Kerjasama KementerianLingkungan Hidup dan Pusat PenelitianLingkungan Lembaga Penelitian UniversitasLampung.

iedman, Lawrence M. 2001. American LawIntroduction, Hukum Amerika Sebuah Pengantar.Edisi kedua. Alih bahasa Wishnu Basuki. Jakarta :PT. Tatanusa.

64E."tfa.c> S Volume III No 1 Januari - Juni 2005:55 - 65

Kusumaatmadja, Mochtar. 1975. Pengaturan HukumMasalah Lingkungan Hidup Manusia BeberapaPikiran Dan Saran. Bandung : Binacipta.

Nirmala, Rita. 2003. Partisipasi Masyarakat DalamPengelolaan Ekosistem Terumbu Karang SecaraBerkelanjutan (Kasus Di Kelurahan PulauPanggang Kabupaten Administrasi KepulauanSeribu). Thesis Program Pascasarjana IPB.

Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir Dan Lautan IPB.2000. Atlas Sumber Daya Wilayah Pesisir JawaBarat Bagian Utara. Bandung: Badan PerencanaanPembangunan Daerah Prof. Jabar dan PusatKajian Sumber Daya Pesisir Dan Lautan IPB.

Raharjo, Satjipto.1980. Hukum dan MasyarakatBandung: Angkasa.

Ritzer, George. 1985. Sosiologi llmu pengetahuanberparadigma Ganda. Penyadur Alimandan.Jakarta: Rajawali.

Silalahi, Daud. 2000. Perkembangan Hukumlingkungan Indonesia : Tantangan dan Peluang,Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalamllmu Hukum Fakultas Hukum Unpad. Bandung.

Saidi, M. Djafar. 1989. Hukum Lingkungan. LembagaPenerbitan Universitas Hasanuddin.

Saryono. 2002. Pengelolaan Hutan, Tanah, dan AirDalam Perspektif Al-Quran. Jakarta : Pustaka AlHusna Bam.

Warrassih, Esmi. 1981. "Pengaruh Budaya HukumTerhadap Fungsi Hukum". dalam SatjiptoRahardjo. Hukum Dalam Perspektif Sosial.Bandung: Alumni.

Makalah dan Jurnal:

Djukardi, Arie D.D.. 2003. "Pemberdayaan MasyarakatPesisir Dalam Pengelolaan Lingkungan HidupMelalui Penguatan Inisiatif Lokal". MakalahSeminar Nasional Kebijakan Zonasi WilayahPesisir Dan Lautan. Batam.

HZ, Edi Setiadi. 2004. "Reformasi Sistem HukumIndonesia", Makalah Diskusi Rutin Dosen Fakultashukum Unisba. Bandung : Unisba.

Ramli, Harun. 2004. Upaya MemaksimalkanPembinaan Nelayan, Majalah Samudra, Edisi 13,Th II.

Media Massa dan Internet

NN, Kawasan Pesisir Alami Tekanan Besar , MediaIndonesia, 30 Juli 2002.

NN, Pesisir Dan Laut Indonesia,http://www.pesisir.or.id/pesisir.html.

Perundang-undanaan:

UU No.23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup


65

129

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT PESISIR TERHADAP …

Documents

Transcript of BUDAYA HUKUM MASYARAKAT PESISIR TERHADAP …