Berau Forest Carbon Program (BFCP) - iges.or.jp · tata ruang dan lahan. ... (capacity building,...
Transcript of Berau Forest Carbon Program (BFCP) - iges.or.jp · tata ruang dan lahan. ... (capacity building,...
1
Berau Forest Carbon Program (BFCP)(BFCP)
Bogor, 17 Maret 2010
Reduced carbon emission through REDD-Scheme in
Berau
Protected area manage-ment in Wehea, Karst and Lesan forests, and Lore
Lindu NP and Morowali WR
Forest Program TNC Indonesia
10 mio ha
4 mio ha
Berau Lindu NP and Morowali WR
Conservation of orangutan habitats in
various places in KalimantanImproved management
of production forest
2
Mengapa Berau?
Nilai biodiversitas Kabupaten Berau tinggi :
t i ti t b hrepresentasi tipe tumbuhan dan ekosistem asli Kalimantan
Masih mempunyai hutan tropis yang signifikan (75% dari luas daratan)dari luas daratan)
Dukungan politis dan sosial-ekonomi
7 protection forests11 forests concessions32 oil palm concessions3 timber plantations27 mining concessions 360.950??7 Protection Forests
TotalNon-forest
ForestLand Use
Tata Guna Lahan di Berau
(360,950 ha)(782,650 ha)(188,797 ha)(228,825 ha)(184,917 ha)
184.91755.451129.46627 Mining Concessions
228.82528.519200.3063 Timber Plantations
188.79765.405123.39232 Oil Palm Plantations
782.65043.195739.45511 Timber Concessions
2.197.163TOTAL
811.974??Others
3
Peta Penutupan Lahan 1990, Berau
ICRAF
Peta Penutupan Lahan 2000, Berau
ICRAF
4
Peta Penutupan Lahan 2005, Berau
ICRAF
DRAFTSejarah emisi karbon dari hutan di Berau
Stable undisturbed
Perubahan penggunaaan lahan di Berau 1990-2008
Emisi kotor tahunan (ton CO2-setara/tahun)
forest, 20%
Natural forest d d ti
Natural forest conversion,
7.40%
Other, 6%
No data, 20%
degradation, 47%
Emisi tahunan secara kasar bertambah dua kali dari 1% per tahun menjadi 2% per tahun
Degradasi lebih banyak terjadi dibandingkan dengan deforestasi di Berau 1990-2008
ICRAF, 2010
5
DRAFTPerkiraan Emisi Masa Depan
Sumber-sumber hilangnya hutan di Berau
Source Trend Description
Legal logging Approximately 40% of Berau is covered in natural forest timber concessions. Emissions will likely decrease as extent of primary forest decreases.
Illegal logging Many believe that illegal logging has decreased in recent years as a result of a dedicated national effort b t data is eakdedicated national effort, but data is weak.
Conversion of natural forest to timber plantations
Plantations store, on average, substantially lower carbon than natural forests, Since 2000 there has been a 30% increase in annual establishment of acacia. 74,000 hectares of primary and secondary forest remain within plantation licenses, implying continued future emissions. Establishment of new HTI in forested areas will increase this trend
Shifting cultivation
The majority of Berau’s rural population practices shifting cultivation. Cumulative extent may be as high as 50,000 hectares per year. Emissions depend on the type of land cleared, and oil palm expansion will likely lead to more cultivation in higher quality forest.
Conversion of t l f t t
The rate of oil palm plantation establishment increased more than 61% since 2000. L ti it d li l t 200 000 h t ith h f th tnatural forest to
oil palm Location permits and licenses now cover almost 200,000 hectares, with much of that area remaining to be planted. The predicted emissions from development of these areas, and potentially others within land planned for “non‐forest” use could exceed 200 million tons of CO2.
Mining ? Twenty seven mining concessions cover 185,000 hectares in Berau. To date, the actual footprint and emissions have been relatively low, but given the vast coal and limited gold deposits, future emissions are hard to predict.
Destruction of mangroves
Berau has one of the most extensive and intact mangrove ecosystems in Borneo. Historical conversion has been moderate, but the flow of migrants to coastal communities threatens to change this. Main threats are wood use and conversion for shrimp farming
DRAFTTujuan jangka panjang BFCP
Berau melaksanakan strategi pembangunan d h k b t b h k irendah karbon, pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat kabupaten dimana pada saat yang sama juga mencapai keseimbangan baru dimana sebagian besar sumber daya hutan kabupaten dikonservasi atau dikelola secara lestaridikonservasi atau dikelola secara lestari dibandingkan dengan skenario Bisnis Seperti Biasa (BSB)/Business as Usual (BAU).
6
DRAFTTujuan tahun 2015
Pengelolaan lahan yang efektif: paling sedikit mendorong 800, 000 hektar hutan baik yang berada dalam status produksi, lindung serta lansekap kawasan bukan hutan ke dalam pengelolaan yang efektif
Pengurangan emisi : menghindarkan emisi paling sedikit 10 juta ton k b di k id d l k kt 5 t hkarbon dioksida dalam kurun waktu 5 tahun
Mata pencaharian yang berkelanjutan: menciptakan peningkatan hasil dan peluang ekonomi bagi masyarakat sasaran yang hidup di sekitar hutan
Manfaat lingkungan : perlindungan terhadap habitat kritis untuk spesies kunci seperti orang utan, mempertahankan jasa ekosistem daerah aliran sungai seperti pencegahan banjir dan air minum bersih
P l l b k l j b i l lPengelolaan program berkelanjutan : membangun sistem pengelolaan multi pihak berkinerja kuat sehingga BFCP bisa dilaksanakan dengan bantuan teknis langsung yang minimal
Pembelajaran : menunjukkan bagaimana REDD dapat dilaksanakan pada tingkat kabupaten dan memberikan kontribusi dalam pengembangan program nasional REDD di Indonesia.
Program 5-tahun sebagai jembatan dari demonstrasi ke implementasi penuh
Tahap Implementasi(2013- )
SEKARANG
Pelingkupan (J S t 08)
Tahap Pengembangan(Oct 08-Jun 10)
Tahap Demonstrasi(2010-2015)
Implementasi l strategi penuh
Monitoring dan verifikasiBaseline scenario dan
Strategi awal
– penyempurnaan forest management
SEKARANG DISINI
(Jan-Sept 08)Perluasan ke kabupaten dan propinsi baru
Baseline scenario dan monitoring approach
Penyempurnaan strategi untuk REDD
Isu legal
Dukungan Stakeholder
Sumber Pendanaan
Rencana business
Dukungan Politis
Analisis Situasi dan Penyebab (drivers)
Design program dan hypothesis
Identifikasi mitra/ kontraktor
– restorasi hutan
– tukar guling lokasi kebun sawit (oil palm swap)
– kebijakan dan penegakan rencana tata ruang dan lahan.
Monitoring dan verifikasi
Adaptive management
7
DRAFTRancang Bangun BFCP
Dewan Pengawas• Multi-stakeholder • Sekretariat yang kuat
Kelompok Penasihat
Kelompok Kerja Bersama
•Masyarakat
•Teknis
Bekerja secara erat dengan institusi utama dalam sistem tata
kelola (governance)
•Unit Pengelola Teknis sebagai sumber teknis
•Akan bekerja secara erat dengan banyak institusi pemerintah
Unit Pengelola Program (PMU):
Tim bersama yang terdiri dari staf pemerintah, konsultan, LSM yang memimpin pelaksanaan program dan mendukung tata kelola serta pengelolaan sumberdaya alam
Menciptakan kondisi pemungkin (strategi lintas sektoral):
Perencanaan yang terintegrasi, tata kelola yang efektif serta keterlibatan masyarakat
banyak institusi pemerintah
•Institusi pemerintah merupakan pengambil keputusan
Fokus yang intensif atas masyarakat
•Terlibat dalam tata kelola program dan menciptakan kondisi pemungkin
•Terlibat dalam strategi semua sektor dan lokasi ( it )
Strategi di tingkat sektor dan lokasi (site) :
Hutan Produksi
Kelapa Sawit
Hutan Lindung
TambangHTI Lainnya
Implementasi penuh
Skala terbatas “Explore over time”
Pendanaan
•Dana di muka dari donor yang cukup substansial
•Investasi dalam pembangunan rendah karbon
•Penjualan pengurangan emisi dan reinvestasi dalam pembangunan rendah karbon
(site)
BFCP – implementasi strategi DRAFT
Production Forest:
RIL, HCVF /certification
Planta-tions:
better siting, land swaps, HCVF, best practices
Strategi lintas sektoral:
Integrated spatial planning Inmproved governance
(capacity building,policy and legal framework RELp
Protected areas:
better management, sustainable financing
p y gCommunity empowerment
and engagement -improved livelihood
HistoricPerformancePeriod 1
Strategy 1
Strategy 3Strategy 2
REL
8
Strategi di Hutan Produksi
Bekerja dengan HPH untuk membantu dalam mencapai
DRAFT
mencapai pengelolaan terbaik dan menghindari degradasi hutan (mis. RIL)Mengelola areal
HCVF.Memperbaiki
perencanaanperencanaan dengan cara menghindari konversi Hutan Primer berkualitas tinggi untuk kebun dan penggunaan lain Bekerja sama
dengan
Strategi Hutan Lindung
Mendukung revisi Rencana Tata Ruang
nt k mengalokasikan
DRAFT
untuk mengalokasikan 200,000 hektar tambahan untuk jadi HL.
Identifikasi HL yang sangat terancam dan fokus pada usaha-usaha penanganannya.M i t k d l Menciptakan model model perlindungan.\
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung
9
Strategi di Kebun Sawit
Identifikasi lahan yang tersedia dan sesuai untuk sawit.
Merubah
TUTUPAN HUTAN DI AREA YANG DIRENCANAKAN UNTUK DI KONVERSI BAGI PENGGUNAAN
Ijin utk konversi hutan primer
Lahan dengan karbon rendah yang sesuai untuk kebun sawit
perencanaan penggunaan area dengan potensi karbon tinggi untuk kebun sawit.
• Tukar guling lahan untuk merelokasi pengembangan yang direncanakan dari
BAGI PENGGUNAAN LAIN
lahan berhutan ke lahan yang terdegradasi
Bekerja dengan masyarakat untuk peningkatan manfaat.
DRAFTStrategi Tata Kelola
Tujuan
Hukum dan Regulasi: Sebuah kerangka kerja yang legal dan mengatur di Berau yang mendorong adopsi ekonomi rendah karbon dan didukung oleh
Implementasi
• Pembentukan Tim Tata Kelola PMU: staf program akan terdiri dari spesialis dibidang hukum dan pengembangan kelembagaan baik nasional ataupun provinsial liaison officersrendah karbon dan didukung oleh
hukum dan peraturan ditingkat provinsi dan nasional.
Lembaga yang kuat: lembaga-lembaga yang kuat mempunyai otoritas yang cukup, otonomi, akuntabilitas dan kapasitas untuk merencanakan dan melaksanakan ekonomi rendah karbon secara berkelanjutan
Kapasitas Lapangan: Kapasitas lapangan lokal untuk pengelolaan sumber-sumber alam ada dalam setidaknya
provinsial liaison officers. • Pembentukan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan):
Dukungan percepatan pengembangan KPH dengan menambahkan kapasitas manusia di lapangan dan memfasilitasi proses pembuatan kebijakan.
• Perencanaan Program: Staff program akan membuat prioritas dan rencana kerja tahunan berdasarkan pada hasil dari penilaian awal secara hukum dan kelembagaan dan masukan dari counterpart pemerintah.
• Penyusunan Peraturan: terbentuknya kerangka hukum yang mendorong ekonomi rendah karbonsumber alam ada dalam setidaknya
satu kecamatan, menyediakan dukungan untuk tata kelola dan pengelolaan hutan dan sumber –sumber non kehutananan
Budaya tata kelola: Berau menunjukkan sebuah budaya tata kelola pada partisipasi pemangku kepentingan yang berbeda-beda, transparansi dan akuntabilitas.
hukum yang mendorong ekonomi rendah karbon
10
DRAFTStrategi Perencanaan
TujuanKerangka kerja yang terpadu untuk analisa
tata ruang dan pemetaan: Berbagai institusi dan mekanisme beroperasi untuk menghasilkan data yang tepat dan berkualitas tinggi, transparan dan di k t k d k k b t h
Implementasi
• Unit pemetaan dan analisa tata ruang: Tim perencanaan yang terdiri dari PMU dan para pembuat perencanan dan pembangunan spasial dari pemerintah akan membentuk suatu jaringan
digunakan untuk mendukung kebutuhan perencanaan dari seluruh pemangku kepentingan di Berau.
Perencanaan dan rencana spasial yang strategis dari berbagai pemangku kepentingan: Berau mempunyai perencanaan pengembangan strategis jangka panjang dan rencana tata ruang yang rinci dan tepat yang telah disetujui dan terpadu dengan baik, mewakili sasaran pemangku kepentingan, secara
dari pemerintah akan membentuk suatu jaringan pemetaan dan analisa spasial dengan para staff lengkap yang menghubungkan Berau, Propinsi dan badan-badan pemerintah melalui suatu pusat penghubung.
• Menghubungkan dengan perkembangan FRIS and NCAS: usaha-usaha sedang berjalan dalam tingkat nasional untuk meningkatkan kualitas data dan koordinasi. Berau akan mendukung upaya-upaya ini.
• Mendukung pelaksanaan strategi-strategi sektoral dan lokasi: perencanaan dan
p g p gefektif
Kapasitas untuk implementasi : Badan-badan pemerintah , sektor swasta dan masyarakat lokal memiliki perangkat untuk membuat keputusan-keputusan investasi dan alokasi tanah terinformasikan dan rasional yang secara eksplisit memperhitungkan deforestasi dan degradasi hutan.
sektoral dan lokasi: perencanaan dan pengelolaan data akan menjadi penting untuk implementasi strategi lokasi yang baik (bekerja sama dengan HPH, kelapa sawit dan hutan lindung.
DRAFTStrategi Pelibatan Masyarakat
TujuanKeterlibatan yang berarti di dalam desain dan
pengawasan strategi pengembangan ‘rendah karbon’ di Berau: Masyarakat di sekitar hutan secara positif terlibat di dalam tata kelola dan pengambilan keputusan strategis dalam tingkat operasional
Kapasitas untuk melibatkan di dalam tata kelola dan
Implementasi
• Meningkatkan pemahaman tentangREDD
• Memastikan peran masyarakat dalam pengambilan keputusanKapasitas untuk melibatkan di dalam tata kelola dan
manajemen sumber daya alam: Kampung-kampung percontohan telah ‘mengamankan’ kepemilikan lahan, memperkuat institusi tata kelola kampung, keterlibatan di dalam perencanaan yang substansial, dan mempunyai kapasitas untuk pelaksanaan perencanaan.
Keterlibatan yang sejajar dengan perusahaan, pemerintah dan kampung-kampung lainnya: Kampung-kampung percontohan mempunyai kerja sama baik formal maupun informal dengan perusahaan-perusahaan dan masyarakat-masyarakat sekitarnya dan i tit i i t h t k it dil d
dalam pengambilan keputusan dalam BFCP
• Memfasilitasi pembentukan forum masyarakat
• Menguatkan institusi tata kelola kampung
• Mendukung penyusunan rencana pembangunan kampung
• Mengembangkan mekanisme pengelolaan konflik
• Mendukung pembentukan jejaring antar kampunginstitusi pemerintah yang terkait secara adil dengan
melihat hak-hak masyarakat yang dapat mengurangi konflik dan berdasarkan kesepakatan para pihak
Kesepakatan penggunaan lahan berbagai pemangku kepentingan: Masyarakat, perusahaan dan pemerintah kabupaten mencapai kesepakatan yang dapat bertahan mengenai penggunaan lahan di area prioritas yang menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah
Keuntungan material: Masyarakat-masyarakat percontohan mendapatkan keuntungan yang substansial melalui bantuan dalam pembangunan, peningkatan taraf hidup
antar kampung• Meningkatkan kapasitas instansi
pemerintah & swasta dalam hubungan masyarakat
• Mengembangkan mata pencaharian rendah karbon
• Meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa lingkungan
11
DRAFTStrategi untuk masyarakat lokal harus dibangun sesuai dengan tipologi
Lans-kap
Tutupan hutan &Penggunaan komersial
Karakteristik masyarakat
lokal
Mata pencaharian utama
Fokus utama
DAS Kelay
Hutan primer dan sekunder 5 HPH
Suku Punan dalam transisi dari pemburu
Peladangan berpindah, berburu dan hasil hutan
selain kayu.
Penguatan insitusi kampung, fasilitasi diversifikasi mata
pencaharian. Fasilitasi h b limenjadi petani. hubungan yang saling
menguntungkan dengan HPH
DAS Hulu Segah
Hutan primer dan sekunder1 HPH
Campuran berbagai suku dan pendatang.
Peladangan berpindah, penambangan emas –
ketergantungan terhadap hutan tinggi.
Penguatan insitusi kampung, fasilitasi diversifikasi mata
pencaharian. Fasilitasi hubungan yang saling
menguntungkan dengan HPH
DAS Hilir
Segah
Hutan sekunder, sebagian besar dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit.
Berbagai macam
kelompok etnis.
Peladangan berpindah dengan transisi menuju
kepemilikan kelapa sawit dalam skala kecil.
Fasilitasi diversifikasi mata pencaharian.
Lesan Hutan sekunder, sebagian besar dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit. Populasi orang utan yang
cukup tinggi.
Berbagai macam
kelompok etnis.
Peladangan berpindah dengan transisi menuju
kepemilikan kelapa sawit dalam skala kecil.
Penguatan insitusi kampung, fasilitasi diversifikasi mata pencaharian. Penguatan
pengelolaan hutan lindung & konservasi orangutan
Area pantai
Hutan mangrove. Pemerintah berniat untuk
mengembangkan tambak udang dan ikan.
Berbagai macam
kelompok etnis
Menangkap ikan dan aktifitas lain yang terkait.
Peran dan Tanggung Jawab
Dewan P
Sebagai badan utama pengambil keputusan (governance body), terdiri atas wakil-wakil senior dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Lembaga Swadaya masyarakat / TNC yang bertanggung jawab untuk menetapkan arahan strategis rencana
DRAFT
Pengawas bertanggung jawab untuk menetapkan arahan strategis, rencana manajemen, penanganan kontrak, anggaran, mekanisme pembagian (sharing) pendapatan dari ‘carbon offset’ serta memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat dan seluruh pihak terkait.
M k i
Kelompok Kerja Bersama (Joint
WG)
Terdiri dari pejabat pemerintah tingkat manajerial dan technical, LSM/TNC, dan masyarakat yang bertugas memberikan nasehat kepada Dewan Pengawas.
Mekanisme keuangan
Mekanisme untuk menarik, menyimpan, mengelola & mendistribusikan dana.
Unit Manajemen
Program (PMU)
Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan program termasuk penyusunan strategi, manajemen, anggaran, pemilihan staf dan memberi masukan serta dukungan teknis dalam penyusunan kerjasama dengan Pemerintah, pengelola kawasan/lahan, perusahaan dan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan proyek.
12
Peran TNC
Peran TNC ialah sebagai fasilitator dan advisor,
Membantu terselenggaranya keikutsertaan, kerja sama dan dukungan berbagai pemangku kepentingan.
Mendukung Kelompok Kerja Bersama dalam
bukan pedagang karbon.
merancang program
Mendukung proses pembahasan, memfasilitasi interaksi dan negosiasi pemerintah, membantu mendapat dukungan legal dan dokumentasi yang diperlukan.
DRAFTMekanisme Keuangan
Fase 1 – fund-based financing (2010-2012?): – Menerima pendanaan awal dari
d
Prinsip umum:
1. Memberikan insentif untuk
Sasaran: menarik, mengelola & mendistribusikan financing
donor – Dewan Pengarah memberikan
arahan tentang distribusi dana melalui PMU, kesepakatan insentif, dan hal sehubungan implementasi program
Fase 2 – compliance market (2013? - ):
komunitas lokal
2. Membangun fondasi untuk livelihoods (lebih dari sekedar bantuan finansial)
3. Transparansi untuk mengembangkan keperca aan dari pend k ng (2013? ):
– Berinteraksi dengan investor karbon ketika ada kejelasan mengenai perdagangan karbon
– Menerima pembayaran-pembayaran berdasarkan hasil kinerja BFCP
– Investasi ulang dengan strategi pembangunan yang rendah
kepercayaan dari pendukung finansial
4. Pengambilan keputusan secara kolaboratif
5. Pengaturan yang jelas atas keterlibatan sektor swasta (carbon investment)
13
Prasyarat Keberhasilan Program
Peran para pihakPengelola LahanPemerintahPara pihak Pendanaan dan
Perusahaan:
HPH
HTI
Kebun Sawit
Kabupaten
Propinsi
PusatDephut
lainnya
Masyarakat sekitar
Seluruh
dukungan
Donor: USAID, AUSAID, KfW, NORAD, TNC, dan lain-lain
Investor
T k i
Pengelola Lahan
Keuangan dan teknis
HutanKebun Sawit
Pertambangan
Masyarakat
p
DNPI.
Lingkungan Hidup
Pertanian
Pertambangan
BAPPENAS
Keuangan
Seluruh masyarakat Berau
Kabupaten sekitar
Teknis: TNC, ICRAF, Winrock, U.Mulawarman, Sekala, World Education, University Queensland
Pihak lainnya Pemerintah
TERIMA KASIH