BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANGeprints.umm.ac.id/52314/32/BAB 1.pdf · dunia, Jurnal...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANGeprints.umm.ac.id/52314/32/BAB 1.pdf · dunia, Jurnal...
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
International Maritime Organization (IMO) merupakan badan khusus
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab dalam menjaga
keselamatan dan keamanan pelayaran serta mencegah terjadinya pencemaran
lingkungan laut akibat aktivitas penggunaan laut. IMO memiliki kewenangan
dalam menentukan peraturan internasional tentang standar keselamatan, keamanan
dalam mengatur segala aktivitas pelayaran internasional.1 IMO terdiri dari 174
negara anggota yang memiliki kepentingan dalam aktivitas pelayaran internasional.
Dimana masing-masing anggota memiliki jabatan serta tugasnya sendiri. Dalam
beberapa pertemuan, Negara anggota IMO berunding untuk membahas isu terkait
keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk memutuskan sebuah peraturan
baru maupun membuat amandemen. Indonesia saat ini merupakan Negara anggota
IMO dengan jabatan sebagai anggota dewan dalam kategori “C” yang memiliki
kepentingan khusus dalam navigasi pelayaran internasional serta memiliki
kewenangan dalam menentukan rancangan program kerja kedepan.2
Sebagai Negara kepulauan yang telah meratifikasi United Nations Conventions
on the Law of The Sea (UNCLOS) Tahun 1982, Indonesia berkewajiban membuat
jalur laut kepulauan sebagai jalur lintas pelayaran asing atau biasa disebut dengan
1 International Maritime Organization, Introduction to IMO, diakses dalam
http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx 2 International Maritime Organization, Structure of IMO, diakses dalam
http://www.imo.org/en/About/Pages/Structure.aspx
2
istilah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Pelayaran asing dapat memasuki
perairan Indonesia melalui ALKI secara terus-menerus tanpa harus meminta izin
terlebih dahulu.3 Wilayah perairan Indonesia merupakan jalur penghubung
pelayaran internasional dari Asia Timur, Asia Tenggra, Asia Tengah menuju
Australia ataupun sebaliknya. Saat ini aktivitas perdagangan dunia 70%
berlangsung dikawasan Asia-Pasifik, dimana 75% komoditas barang yang
diperdagangkan dikirim melewati wilayah perairan Indonesia seiring dengan
dengan pergeseran pusat perekonomian dunia dari kawasan Atlantik ke Asia-
Pasifik.4
Posisi strategis Indonesia yang berada diantara dua samudera yakni samudera
Pasifik dan Hindia serta berada diantara dua benua yakni Benua Asia dan Australia
menjadikan Indonesia sebagai pusat dari aktivitas pelayaran global. kepadatan lalu
lintas diperairan indonesia juga meningkat dengan adanya aktivitas pelayaran
nasional yang melayani rute-rute dari satu pulau ke pulau lainnya. Pelayaran
merupakan transportasi pilihan dari sarana transportasi lainnya, transportasi laut
memiliki kelebihan karena dapat mengangkut lebih banyak barang dari pada
transportasi lain. Sarana transportasi ini dapat menjangkau wilayah satu dengan
yang lain melalui perairan. sehingga memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan
peranannya baik nasional maupun internasional, sekaligus dapat mendorong
3 Ismah Rustam, Tantangan ALKI dalam mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai poros maritim
dunia, Jurnal Indonesian Perspective, Vol, 1, No, 1, Universitas Mataram, Hal. 7. 4 A. Kadar, Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Jurnal
Keamanan Nasional, Vol, 1, No, 3, Consultancy and Research, Hal. 437-439.
3
pembangunan perekonomian nasional demi meningkatkan kesejahteraan warga
Negara.
Sehubungan dengan hal tersebut, terjaganya keselamatan dan keamanan
maritim harus menjadi perhatian utama dalam menunjang kelancaran aktivitas
pelayaran diperairan Indonesia. Keselamatan dan keamanan pelayaran serta
terjaganya lingkungan laut dari pencemaran erat kaitannya dengan keamanan
maritim atau maritime security. Keamanan maritim memiliki definisi bahwa laut
bisa dikendalikan dalam keadaan damai dan aman oleh para pengguna dan bebas
dari ancaman atau gangguan terhadap segala aktivitas yang berkenaan dengan laut.5
Upaya Indonesia untuk menjaga keselamatan pelayaran dituangkan dalam UU
No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Adapun beberapa poin ketentuan umum
terkait undang-undang tersebut yakni, pertama keselamatan dan keamanan
pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan
keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan
lingkungan maritim. Kedua, kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang
memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari
kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan
kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan
pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk
berlayar di perairan tertentu.6
5 DR. Marsetio, 2018, Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia, Bogor : Universitas
Pertahanan, Hal. 128-129 6 Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran, diakses dalam https://pih.kemlu.go.id/files/uu_17_tahun_2008.pdf
4
Berangkat dari penjelasan diatas dapat kita katakan, Indonesia melakukan
upayanya dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta menjaga
lingkungan maritimnya yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran. Namun diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana tindakan
Indonesia dalam mengelola regulasi kesemalatan pelayaran yang efektif serta
menyiapkan insfrastruktur pendukungnya. Lebih lanjut pada pemerintahan
sekarang, Presiden Joko Widodo berkeingin menjadikan Indonesia sebagai Poros
Maritim Dunia (PMD), dimana dalam salah satu pilar PMD mengatakan akan
melakukan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Salah satunya
melalui tol laut, deep seaport, industri maritim dan pariwisata maritim. Kemudian
pilar PMD juga menyatakan pentingnya diplomasi maritim untuk mengajak mitra-
mitra Indonesia untuk bekerjasama dibidang maritim, tidak terkecuali mengenai
keselamatan dan keamanan pelayaran.7
Tantangan keselamatan dan keamanan pelayaran diwilayah perairan Indonesia
tidak mungkin hanya berpedoman pada peraturan pelayaran nasional saja. Hal ini
mengingat aktivitas pelayaran internasional juga melewati perairan Indonesia
melalui ALKI. Lalu bagaimana menata manejemen keselamatan yang efektif bagi
pelayaran secara global? Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk
mengambil judul Peran Indonesia sebagai anggota dewan IMO terhadap keamanan
maritim Indonesia.
7 DR. Marsetio, loc. Cit, Hal. 36-37
5
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk mempermudah penulis
melakukan penelitian maka rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah
“Bagaimana Peran Indonesia sebagai anggota dewan International Maritime
Organizition (IMO) dalam mewujudkan keamanan maritim di Indonesia?”
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitan
Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas, tujuan dari
penelitian ini yakni, penulis ingin mengetahui bagaimana upaya Indonesia sebagai
anggota dewan IMO dalam mewujudkan keamanan maritim di Indonesia.
Berdasarkan kepentingan nasional dalam mencapai keamanan maritim.
1.3.2 Manfaat Penelitian
a. Secara Akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
referensi serta sebagai acuan bagi penempuh studi Hubungan Internasional
terkait dengan organisasi internasional dalam keamanan maritim.
b. Secara Praktis, terkait dengan penelitian mengenai organisasi internasional
dalam keamanan maritim yaitu sebagai literatur penelitian selanjutnya
terkait dengan penelitian mengenai organisasi internasional dan keamanan
maritim.
1.4. Penelitian Terdahulu
6
Pada sub-bab ini, penulis akan me-review tentang tulisan-tulisan atau penelitan
orang lain sebagai acuan. Penulis menggunakan berbagai refrensi mengenai isu-isu
yang diangkat melalui penelitian terdahulu tersebut. Referensi yang digunakan ada
yang sama dengan apa yang akan dibahas, namun yang membedakannya adalah
kasus penelitiannya. Penelitian terdahulu diharapakan dapat menjadi bahan atau
data-data yang diperlukan oleh penulis, serta memberi batasan-batasan terhadap
bahasan-bahasan materi penelitian. Penulis memfokuskan penelitian terhadap
keamanan Indonesia melalui posisinya sebagai anggota dewan International
Maritime Organization (IMO).
Tulisan pertama, sebuah tesis dari Richarunia Wenny Ikhtiari yang berjudul
Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman Non-
Traditional Security (Studi Kasus: Illegal Fishing Periode Tahun 2005-2010).
Dalam tesis tersebut penulis menggunakan konsep keamanan maritime dengan
metode penelitian eksplanatif. Penulis mengatakan dalam menghadapi keamanan
maritim serta pembangunan perekonomian melalui sektor maritim diperlukan
penegakan hukum yang efektif dan efisien. Adanya lembaga-lembaga yang
bertanggungjawab terhadap keamanan dan menjaga lingkungan maritim tidak dapat
menjamin berkurangnya permasalahan yang terjadi, karena dinilai adanya
perbedaan dalam koordinasi peran dan tugas pokok yang kurang jelas. Peran
masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat memahami arti penting lingkungan
maritime, sehingga menimbul rasa kepedulian dan keinginan untuk menjaga
lingkungan maritime secara bersama-sama. Penulis berpendapat, strategi keamanan
maritime dalam mencegah ancaman asing di wilayah kedaulatan Indonesia dengan
7
cara operasi keamanan laut serta koordinasi pihak berwenang dengan standarisasi
yang jelas dan tepat.8
Persaman penelitian ini sama-sama membahas tentang keamanan maritim
Indonesia, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini adalah kajian yang
berfokus pada penanggulangan ancaman keamanan maritime non-traditional
illegal fiishing di Indonesia.
Tulisan kedua, sebuah skripsi oleh Intan Sarah Augusta yang berjudul
Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia dalam Kerangka Perjanjian
Lombok. Dengan menggunakan konsep pertahanan dan keamanan, kepentingan
nasional dan teori geopolitik. Penulis mengatakan, dalam kerjasama antar kedua
Negara tersebut memiliki tujuan yang sama. Untuk mewujudkan keamanan serta
keselamatan maritim di dalam wilayah perbatasan kedua Negara, Indonesia dan
Australia melakukan program latihan bersama melalui TNI Angkatan Laut dan
RAN Australia, latihan patrol laut bersama, join rescue SAR dan AMSA serta
pemberian bantuan Australia untuk Indonesia melalui program keselamatan
penerbangan dan maritime. Terjadinya penurunan dalam kasus imigran gelap di
Indonesia, membuat kerjasama tersebut dapat dikatakan berhasil.9
8 Richarunia Wenny Iktiari, 2011, Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menanggulangi
Ancaman Non-Traditional Security (Studi Kasusu:Illegal Fishing Periode Tahun 2005-2010),
Tesis Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Indonesia Jakarta. 9 Intan Sarah Augusta, 2014, Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia dalam Kerangka
Perjanjian Lombok, Skripsi Jurusan Hubungan Internasional, , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Komputer Indonesia Bandung.
8
Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang keamanan maritime
sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini adalah kajian yang berfokus terhadap
kerjasama Indonesia dan Australia dibidang maritime.
Tulisan ketiga, sebuah jurnal oleh Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin
Sudirman yang berjudul Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan
Keamanan Maritim Indonesia. Diplomasi maritime dan keamanan maritime
dipakai untuk menjelaskan bagaimana hubungan diplomasi politik menjadi sebuah
instrumen dalam pengembangan keamanan maritim di Indonesia. Definisi
keamanan maritime menurut McNicholas adalah segala tindakan yang dilakukan
oleh pemilik, operator, administrator kapal fasilitas pelabuhan, instalasi lepas
pantai, serta organisasi kelautan untuk melindungi wilayah laut dari pembajakan,
sabotase, penyitaan, pencurian dan gangguan lainnya. Penulis menyimpulkan ada
tiga hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mengimplementasikan diplomasi
maritime sebagai alat untuk mencapai keamanan maritime. Pertama,
pengembangan sumber daya laut yang komperhensif dan dapat dipromosikan
melalui kebijakan perindustian maritime. kedua, kerjasama internasional melalui
penggunaan diplomasi maritime yang mendapatkan dukungan dari pemerintah
berupa aktifasi badan dan lembaga kemaritiman. Ketiga, kebijakan pengembangan
teknologi dan pembangunan berkelanjutan melalui penelitian, pendidikan dan
pengelolan industri kemaritiman.10
10 Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin Sudirman, Maritime Diplomacy Sebagai Strategi
Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia, Jurnal Wacana Politik, Vol. 1, No. 2, Bandung,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran. Hal. 176.
9
Persamaan penelitian ini sama-sama membahas keamanan maritime, sedangkan
perbedaanya terletak pada fokus kajian diplomasi maritime sebagai alat untuk
mencapai keamanan maritime.
Tulisan keempat, sebuah Jurnal oleh Poltak Partogi Painggolan yang berjudul
Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya.
Dengan menggunakan metode kualitatif penulis mengatakan era baru kebijakan
luar negeri Indonesia dibawah pemerintahan Joko Widodo yang ingin mewujudkan
Indonesia sebagai poros maritime dunia. Kampaye serta doktrin poros maritim
dunia selalu disampaikan dalam pertemuan internasional. Kebijakan maritim yang
dibuat pemerintah Indonesia mengundang sikap reaktif dari Negara sekitar, hal
tersebut dapat membuat mempengaruhi hubungan bilateral dan stabilitas keamanan
maritim yang selama ini berjalan aman dan damai dikawasan Asia Pasifik. Salah
satu kebijakan maritime Joko Widodo saat ini dapat terlihat dari kebijakan terhadap
pemberantasan Ilegal Fishing dan overfishing, serta merehabilitasi kerusakan
wilayah pesisir pantai yang mengalami kerusakan. Penelitian ini berfokus pada
respon serta reaksi dari Negara tetangga terhadap era baru pemerintahan presiden
Joko Widodo dengan kebijakan poros maritim dunianya. 11
Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas isu maritim
Indonesia pada era pemerintahan Joko Widodo, sedangkan perbedaannya penelitian
terdahulu ini adalah fokus kajian yang meneliti tentang respon dan reaksi Negara
11 Poltak Partogi Nainggolan, Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi
Internasionalnya, diakses dalam https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/312
10
internasional terhadap kebijakan poros maritime dunia, serta tantangan yang akan
dihadapi.
Tulisan kelima, sebuah jurnal dari Makmur Keliat yang berjudul Keamanan
Maritim dan implikasi kebijakannya bagi Indonesia, peneliti menjelaskan tentang
definisi konsep keamanan maritim serta bagaimana penerapan konsep tersebut di
Indonesia. Menjabarkan tentang pengertian keamanan maritim dari berbagai aktor
internasional dan bagaimana perkembangannya serta kendala keamanan maritim
yang dihadapi oleh Indonesia. Konsep keamanan maritim telah membawa Negara-
negara untuk melakukan kerjasama internasional, Indonesia dinilai perlu untuk
membicarakan kerjasama sektor maritim dengan Negara lain yang dianggap
berpengaruh dalam meningkatkan keamanan maritim khususnya diwilayah Asia-
Pasifik.12
Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas keamanan maritim
Indonesia sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, penelitian diatas
berfokus pada kerjasama internasional untuk mewujudkan keamanan maritim
sedangkan penelitian saya berfokus pada peran Indonesia dalam keanggotaan IMO
untuk mewujudkan keamanan maritim Indonesia.
No Judul Penelitan Pendekatan Hasil Penelitian
1 Tesis, Richarunia
Wenny Ikhtiari, Strategi
Keamanan Maritim
Konsep
Keamanan
Posisi Indonesia yang
strategis di kawasan Asia-
Pasifik membuat isu
12 Makmur Keliat, Keamanan Maritim dan implikasi kebijakannya bagi Indonesia, diakses dalam
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10970
11
Indonesia dalam
Menanggulangi
Ancaman Non-
Traditional Security
(Studi Kasus: Illegal
Fishing Periode Tahun
2005-2010)
Maritim
(eksplanatif)
keamanan maritim perlu
diberi mencegahan khusus.
Perlunya kerjasama kordinasi
antar lembaga terkait dalam
menjaga keamanan maritim
di Indonesia, serta penegakan
hukum yang tegas bagi
pelanggar. Sehingga
Indonesia dapat
memanfaatkan sumber daya
alam di sektor laut secara
berkelanjutan.
2 Skripsi, Intan Sarah
Augusta, Kerjasama
Keamanan Maritim
Indonesia-Australia
dalam Kerangka
Perjanjian Lombok.
Konsep
Pertahanan dan
Keamanan,
Teori
Geopolitik dan
Konsep
Kepentingan
Nasional
(Kualitatif)
Kedekatan geografis serta
hubungan diplomatik yang
telah berlangsung lama antara
Indonesia dan Australia
membuat kerjasama tersebut
memang harus dilakukan.
Persamaan mengenai
tantangan ancaman keamanan
maritim membuat kedua
Negara terus berupaya guna
menyelesaikan secara
12
bersama-sama. Yang
melibatkan semua pihak dari
kedua Negara.
3 Jurnal, Muhammad
Harry Riana Nugraha
dan Arfin Sudirman,
Maritime Diplomacy
Sebagai Strategi
Pembangunan
Keamanan Maritim
Indonesia.
Konsep
Diplomasi
Maritim
Pengelolaan sumber daya laut
yang berkelanjutan dan
kebijakan industri maritim
yang terintegrasi dengan baik
serta adanya kerjasama
internasional melalui
diplomasi maritim oleh
pemerintah Indonesia
merupakan upaya dalam
membangun keamanan
maritim Indonesia. Adanya
kebijakan pengembangan
melalui penelitian,
pendidikan serta pengelola
industri maritim yang
mengedepankan teknologi
dan menciptakan
pembangunan yang
berkelanjutan.
13
4 Jurnal, Poltak Partogi
Painggolan, Kebijakan
Poros Maritim Dunia
Joko Widodo dan
Implikasi
Internasionalnya
Konsep
Kerjasama
Internasional
(kualitatif)
Kebijakan poros maritim
dunia oleh presiden Joko
Widodo mendapat respon
yang baik dari Negara-negara
ASEAN. Kebijakan maritim
tersebut dinilai akan memberi
manfaat bagi Negara-negara
sekitar terutama di wilayah
Asia-Pasifik.
5 Jurnal, Makmur Keliat,
Keamanan Maritim dan
Implikasi Kebijakannya
bagi Indonesia.
Konsep
Keamanan
Maritim.
Negara-negara ASEAN perlu
membuat kesepakatan dan
kerjasama dalam
menanggulagi ancaman
maritim. Indonesia harus
mengidentifikasi wilayah-
wilayah yang rawan terhadap
stabilitas keamanan maritim,
sehingga Indonesia dapat
memprioritaskan kerjasama
internasional dalam suatu
wilayah maritim dengan
tepat.
14
1.5. Landasan Teori dan Konsep
Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, penulis akan menggunakan
teori keamanan maritime untuk menjelaskan tentang bagaimana peran Indonesia
sebagai anggota dewan International Maritime Organization (IMO) terhadap
keamanan maritime di Indonesia.
1.5.1. Keamanan Maritim / Maritime Security
Konsep Keamanan (Security) menurut Buzan berkaitan dengan masalah
keberlangsungan hidup (Survival). Segala sesuatu yang dapat mengancam
keberlangsungan hidup serta mengancam apa yang dimiliki oleh sebuah kelompok
atau individu tertentu dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Oleh karena
itu, diperlukan upaya-upaya untuk memprioritaskan ancaman tersebut agar dapat di
selesaikan secepat mungkin dengan mengunakan sarana-sarana yang ada.13
Menurut C. Bueger, definisi keamanan maritim merunjuk pada sebuah
“ancaman” yang terjadi pada domain maritim, seperti sengketa antar Negara
maritim, terorisme maritime, pembajakan, perdagangan narkotika dan manusia
melalui laut, penangkapan ikan illegal, pencemaran lingkungan laut dan terjadinya
kecelakaan laut. Namun tidak ada definisi yang pasti tentang konsep keamanan
maritim, hal tersebut merujuk pada luasnya cangkupan maritim dari berbagai
13 DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani, 2011, Pengantar Ilmu
Hubungan Internasional, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Hal. 122.
15
informasi, luasnya koordinasi dan regulasi serta penegakan hukum diberbagai
Negara dalam membangun kapasitas.14
Keamanan maritim memiliki pengertian bahwa laut bisa dikendalikan
dalam keadaan damai dan aman oleh para pengguna dan bebas dari ancaman atau
gangguan terhadap segala aktivitas yang berkenaan dengan laut. Keamanan maritim
bisa dikategorikan sebagai berikut:
a. Laut bebas dari ancaman kekerasan, yaitu ancaman yang memiliki
kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan bagi orang atau
kedaulatan Negara yang dilakukan oleh suatu kelompok bersenjata
dan terorganisir, seperti pembajakan, perompakan atau sabotase aksi
terror bersenjata.
b. Laut bebas dari ancaman navigasi, yaitu ancaman yang disebabkan
oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurangnya alat atau
teknologi bantuan navigasi yang dapat membahayakan keselamatan
pelayaran.
c. Laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, seperti
pencemaran dan pengrusakan ekosistem laut serta konflik industri
pengelolan sumber daya laut lainnya.
d. Laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu aktivitas
kelautan yang tidak sesuai dengan peraturan hukun nasional maupun
14 Christian Bueger, What is maritime security?, Department of Politics and International
Relations, School of Law and Politics, Cardiff University, diakses dalam
https://www.researchgate.net/publication/270107474_What_is_maritime_security, hal. 159.
16
hukum internasional, seperti illegal fishing, illegal logging, illegal
migrant, penyelundupan dan lain sebagainya.15
Mengacu pada indikator tersebut, peneliti akan menggambarkan secara jelas
mengenai bagaimana peran Indonesia sebagai anggota dewan IMO serta bagaimana
kebijakan atau regulasi yang ditetapkan oleh IMO akan berdampak pada keamanan
maritim Indonesia, fokus penelitian ini adalah mengenai keselamatan dan
keamanan pelayaran serta terjaganya lingkungan laut. Sesuai dengan beberapa poin
diatas yakni pertama, laut bebas dari ancaman navigasi, yaitu ancaman yang
disebabkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurangnya alat atau teknologi
bantuan navigasi yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran. Kedua, laut
bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, seperti pencemaran dan
pengrusakan ekosistem laut.
1.5.1. Kepentingan National / National Interest
Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang paling banyak digunakan
oleh peneliti mengenai isu hubungan internasional. Pada umumnya kepentingan
nasional menjadi tujuan fundamental atau faktor penentu yang akan mengarah pada
keputusan suatu negara dalam melakukan kebijakan luar negerinya, sebagaimana
pandangan realis mengatakan kepentingan nasional adalah upaya negara untuk
mengejar power atau kekuasaan, kepentingan nasional suatu negara erat kaitannya
15 DR. Marsetio, 2018, Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia, Bogor : Universitas
Pertahanan, Hal. 128-129
17
dengan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital seperti
pertahanan, kemanan, militer dan kesejahteraan ekonomi.16
Konsep kepentingan nasional telah menjadi pusat kajian mengenai isu
hubungan internasional, konsep ini juga yang melatar belakangi lahirnya kajian
studi tentang hubungan internasional. Perkembanganya pemahaman mengenai
konsep kepentingan nasional mengalami beberapa perbedaan pendapat tergantung
dari bagaimana kita melihat pemahaman atas isu yang akan diteliti serta melaui
perspektif apa dalam mengkaji isu hubungan international. Sehubungan dengan
penjelasan diatas Scott Burchill berpendapat, kepentingan nasional merupakan
motivasi dari suatu negara dalam menjalankan kebijakan eksternalnya, yang
berkaitan dengan kebijakan luar negerinya. Pernyataan serupa juga dijelaskan oleh
Charles Beard, kepentingan nasional adalah alasan suatu Negara, terhadap adanya
tujuan dan ambisi dibelakangnya dalam melakukan hubungan internasional. 17
Dalam penjelasan diatas, penulis akan menggambarkan bagaimana kepentingan
nasional Indonesia dalam UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran serta
keinginan Indonesia mencapai Poros Maritim Dunia akan dapat mempengaruhi
sikapnya dalam menjalankan hubungan internasional. Pernyataan tersebut sesuai
dengan posisi Indonesia didalam keanggotan IMO. adanya alasan untuk
16 Dr. Anak Agung Banyu Perwita dan Dr. Yanyan Mochamad Yani, 2011, Pengantar Ilmu
Hubungan Internasional, Bandung, PT Rosda Karya, Hal. 35. 17 Dr. Umar Suryadi Bakry, Dasar-Dasar Hubungan Internasional, Perpustakaan Nasional :
Kencana, 2017, diakses dalam https://books.google.co.id/books?id=-
BVNDwAAQBAJ&pg=PA58&lpg=PA58&dq=kepentingan+nasional+menurut+Scott+Burchill&s
ource=bl&ots=AQe8hw5cBz&sig=ACfU3U1iV91A7W5-
caDtyB50buIrueYENw&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwi1hfGx0b7iAhURO60KHexPC30Q6AEw
CHoECAkQAQ#v=onepage&q=kepentingan%20nasional%20menurut%20Scott%20Burchill&f=f
alse, Hal. 58.
18
menciptakan keselamatan dan keamanan maritim serta terjaganya lingkungan laut
akan dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam perannya melalui IMO, mengingat
IMO memiliki kewenangan dalam menentukan peraturan internasional tentang
standar keselamatan, keamanan dalam mengatur segala aktivitas pelayaran
internasional.
1.6.Metodologi Penelitian
1.6.1. Metode/Tipe Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu
menjelaskan dan menggambarkan fenomena berdasarkan data-data yang telah ada
secara objektif, apa adanya tanpa ada pengaruh subjektifitas. Penulis menjelaskan
variabel-variabel yang dibangun dari data-data yang ada, sehingga diperoleh suatu
hubungan antara satu dengan lainnya untuk sampai pada suatu kesimpulan.
1.6.2. Teknik Analisa Data
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,
yakni menjelaskan fenomena secara konstektual melalui data yang terperinci,
penggambaran mengenai fakta-fakta yang ada dan kemudian menarik kesimpulan.
Penulis menjelaskan kronologis serta memberikan gambaran-gambaran tentang
Bagaimana peran Indonesia sebagai anggota dewan IMO terhadap keamanan
maritim Indonesia
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data
19
Untuk memperoleh data-data yang diperoleh, penulis menggunakan metode
pengumpulan data yang bersifat studi pustaka untuk mendapatkan hasil penelitian
yang akurat dari sisi keilmuan. Metode ini dilakukan dengan cara mencari data-data
yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dianalisis melalui buku, artikel,
jurnal, skripsi dan berita online. Pengumpulan data-data untuk menyelesaikan
penelitian ini berlokasi pada perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah
Malang, laboratorium Jurusan Hubungan Internasional, Rumah dan toko-toko
buku.
1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian
a. Batasan Materi
Batasan materi pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang Upaya
Indonesia dalam mewujudkan keamanan maritime melalui keanggotan dewan
IMO yang akan dijelaskan melalui teori keamanan maritime dan Organisasi
Internasional.
b. Batasan Waktu
Batasan Waktu pada penelitian ini dimulai pada masa kepemerintahan
presiden Joko Widodo tahun 2014 sampai 2018, sejalan dengan apa yang
disampaikan oleh presiden Joko Widodo pada sidang Majelis IMO di
London Inggris. Beliau menyampaikan kenginannya mewujudkan
Indonesia sebagai poros maritim dunia, dimana keamanan maritime menjadi
salah satu pilar penting yang harus di jaga dan terus diperbaiki guna
mewujudkan cita-cita bangsa tersebut.
20
1.7. Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan 1.1. Latarbelakang
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4. Penelitian Terdahulu
1.5. Landasan Teori dan Konsep
1.6. Metodologi Penelitian
1.7. Sistematika Penulisan
Bab II Perkembangan Maritim Indonesia
dan Latarbelakang International Maritime
Organization
2.1. Konsep Negara Kepulauan
Indonesia
2.2. Kebijakan Maritim pada masa
Presiden Joko Widodo
Bab III Peran Indonesia Sebagai Anggota
Dewan International Maritime
Organization
3.1. International Maritime
Organization
3.2. Keanggotan Indonesia di dalam
International Maritime
Organization
3.3. Peran Indonesia dalam
keanggotaan International Maritime
Organization