Dr. SETYO TRISNADI, Sp.F

PERUBAHAN-PERUBAHAN-PERUBAHANPERUBAHAN YANGYANG PERLU DIFAHAMIPERLU DIFAHAMI OLEH SEMUA DOKTEROLEH SEMUA DOKTER

PERUBAHAN DUNIA KEDOKTERANPERUBAHAN DUNIA KEDOKTERAN 1. 1. Ditandai oleh kemajuan ilmu dan teknologi sehingga Ditandai oleh kemajuan ilmu dan teknologi sehingga

memunculkan memunculkan medical paradoxesmedical paradoxes dan dan technical compulsiontechnical compulsion (“(“if if we can do it, let do itwe can do it, let do it”)”)..

2.Terjadi pergeseran nilai didalam dunia kedokteran 2.Terjadi pergeseran nilai didalam dunia kedokteran & & munmunculnya culnya ““the slippery slope argumentthe slippery slope argument”” guna dijadikan guna dijadikan alasan alasan pembenar bagi tindakan medis yang pembenar bagi tindakan medis yang ethically questionableethically questionable..

3.3. Sifat paternalistik dalam hubungan terapetis mulai Sifat paternalistik dalam hubungan terapetis mulai mengalamengalami mi degradasi.degradasi.

4.4. IIntervensi konsep-konsep hukum kedalam ntervensi konsep-konsep hukum kedalam duniadunia kedokteran. kedokteran.

5.5. Intervensi konsep HAM semakin kuat.Intervensi konsep HAM semakin kuat.

6.Prinsip konsumerisme mulai mengganggu otonomi 6.Prinsip konsumerisme mulai mengganggu otonomi prprofesi.ofesi.

PERUBAHAN MASYARAKATPERUBAHAN MASYARAKAT 1. Semakin materialistis dan hedonistis.1. Semakin materialistis dan hedonistis.2. Semakin memahami haknya, namun tidak diimbangi oleh 2. Semakin memahami haknya, namun tidak diimbangi oleh

peningkatan pemahaman mereka tentanpeningkatan pemahaman mereka tentangg logika medik logika medik dan logika hukum.dan logika hukum.

3. 3. Semakin litigious Semakin litigious ((gemar menuntut dokter dan RSgemar menuntut dokter dan RS))..4. 4. Semakin melihat dokter bukan sebagai partnership dalam Semakin melihat dokter bukan sebagai partnership dalam

mengatasi masalah kesehatannya.mengatasi masalah kesehatannya.5. 5. Semakin menerima konsep HAM sebagai acuan bagi peSemakin menerima konsep HAM sebagai acuan bagi pe--

nentuan kebijakan sosial dan hukum.nentuan kebijakan sosial dan hukum.6. 6. Semakin tinggi penghargaannya terhadap prinsip-prinsip Semakin tinggi penghargaannya terhadap prinsip-prinsip

konsumerismekonsumerisme..

PERUBAHAN PASIEN PERUBAHAN PASIEN

1.1. More educated.More educated.

2.2. Easy access to information through internet.Easy access to information through internet.

3.3. Lifestyle change.Lifestyle change.

4.4. Looking for value.Looking for value.

5.5. Demands and expectations different.Demands and expectations different.

HUKUMETIKA

DISIPLIN

NORMADALAM PRAKTIK KEDOKTERAN

ATURAN HUKUM KEDOKTERAN

ATURAN PENERAPAN ETIKA KEDOKTERAN(KODEKI)

ATURAN PENERAPAN KEILMUAN KEDOKTERAN

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA (KODEKI)Ps 10 : Setiap dokter wajib bersikap tulus

ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

Penjelasan rujukan pasien:Kemajuan ilmu pengetahuan dibidang kedokteran

sangat pesat.Terutama penemuan baru dibidang diagnostik

dan terapi.Seorang dokter tidak mungkin bisa mengikuti /

menguasai semuanya.Ada hirarki dokter umumspesialissubspesialis.“A general practitioner is someone,who knows

something about everything, a specialist is someone who knows everything about something”.

Penjelasan konsultasi :Sebaiknya datang dari dokter yg pertama kali

menangani pasien. Oleh keinsyafan akan batas kemampuan atau pasien/keluarga pasien menginginkan konsultasi. Adalah hak pasien untuk memilih konsulen yg disukai.

Pemeriksaan oleh konsulen sebaiknya dihadiri oleh dokter pertama. Hasil pemeriksaan dimusyawarahkan di tempat tersendiri, konsulen melanggar etik bila menyalahkan dokter pertama.

Seorang pasien yg dikirim ke spesialis, harus disertai surat dlm sampul tertutup berisi ket ttg pasien.

Penjelasan konsultasi...

Dokter spesialis konsulen mengirimkan kembali pasien disertai pendapatnya secara tertulis dalam sampul tertutup, kecuali jika telah disepakati konsulen akan meneruskan pengobatan sampai sembuh.

Konsulen tdk boleh secara langsung atau tdk lansung memberitahukan ttg kesalahan dokter pertama.

Jasa konsultasi diatur sendiri oleh konsulen.

UUPK No. 29 Th. 2004Hak dan kewajiban dokter :Psl 50 : Hak doktera.memperoleh perlindungan hukum sepanjang

melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional

b.memperoleh informasi yg lengkap dan jujur dari pasien/keluarganya

c.menerima imbalan jasa

Psl 51 : Kewajiban doktera.memberikan pelayanan medis sesuai dg

standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien

b.merujuk pasien ke dokter lain yg mempunyai keahlian atau kemampuan yg lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan

c.Merahasiakan segala sesuatu yg diketahuinya tentang pasien bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia

d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin bila ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya

e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

Penjelasan standar profesiStandar profesi adalah batasan kemampuan

minimal (knowledge, skill and profesional attitude) yang harus dikuasai oleh dokter untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yg dibuat oleh organisasi profesi.

SOP adalah suatu perangkat insruksi/langkah2 yg dibakukan untuk menyelesaikan suatu kerja rutin tertentu, akan memberikan langkah yg benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama berdasarkan standar profesi.

Psl 52 : Hak pasien

a.mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis

b.meminta pendapat dokter lainc.mendapat pelayanan sesuai kebutuhand.menolak tindakan medise.mendapatkan isi rekam medis

Psl 53 : Kewajiban pasien

a.memberikan informasi yg lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan

b.mematuhi nasehat dan petunjuk dokterc.mematuhi ketentuan yg berlaku di sarana

pelayanan kesehatand.memberikan imbalan jasa

MMAJELIS KEHORMATANAJELIS KEHORMATANDISIPLIN KEDOKTERAN (MKDKI), Psl 55-70 UUPKDISIPLIN KEDOKTERAN (MKDKI), Psl 55-70 UUPK Untuk menegakkan disiplin dibentuk MKDKI.Untuk menegakkan disiplin dibentuk MKDKI.MKDKI merupakan lembaga otonom dari KKI.MKDKI merupakan lembaga otonom dari KKI.Tugasnya bersifat independen, yaitu:Tugasnya bersifat independen, yaitu:

a. menerima, memeriksa dan memutus pengaduana. menerima, memeriksa dan memutus pengaduan pelanggaran disiplin dokter.pelanggaran disiplin dokter.

b. b. menyusun pedoman dan tatalaksana penangananmenyusun pedoman dan tatalaksana penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter.kasus pelanggaran disiplin dokter.

Bentuk sanksi berupa:Bentuk sanksi berupa: a. peringatan tertulis,a. peringatan tertulis, b. rekomendasi pencabutan STR atau SIP, ataub. rekomendasi pencabutan STR atau SIP, atau c. kewajiban mengikuti pendidikan/pelatihanc. kewajiban mengikuti pendidikan/pelatihan

BENTUK PELANGGARAN DISIPLINBENTUK PELANGGARAN DISIPLIN1.1. Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten.Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten.

2.2. Tidak merujuk pasien ke dokter lain yang memiliki Tidak merujuk pasien ke dokter lain yang memiliki kompetensi yang sesuai.kompetensi yang sesuai.

3.3. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi.tertentu yang tidak memiliki kompetensi.

4.4. Mendelegasikan dokter pengganti sementara yang tidak Mendelegasikan dokter pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak memberitahukan perihal penggantian tersebut.tidak memberitahukan perihal penggantian tersebut.

5.5. Menjalankan praktik dalam kondisi fisik atau mental yang Menjalankan praktik dalam kondisi fisik atau mental yang menyebabkan tidak kompeten dan membahayakan.menyebabkan tidak kompeten dan membahayakan.

6.6. Melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak Melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan tanpa alasan.melakukan yang seharusnya dilakukan tanpa alasan.

7. Melakukan pemeriksaan/pengobatan berlebihan yang 7. Melakukan pemeriksaan/pengobatan berlebihan yang tidak sesuai kebutuhan pasien.tidak sesuai kebutuhan pasien.

8. Tidak memberikan penjelasan jujur, etis dan memadai8. Tidak memberikan penjelasan jujur, etis dan memadai. .

9. Melakukan tindakan medis tanpa informed consent. 9. Melakukan tindakan medis tanpa informed consent.

10. Dengan sengaja tidak membuat atau menyimpan RM.10. Dengan sengaja tidak membuat atau menyimpan RM.

11. Melakukan perbuatan yang bertujuan menghentikan 11. Melakukan perbuatan yang bertujuan menghentikan kehamilan yang tidak sesuai ketentuan.kehamilan yang tidak sesuai ketentuan.

12. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan 12. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaannya atau keluarga.pasien atas permintaannya atau keluarga.

13. Menjalankan praktik dengan menerapkan pengetahuan 13. Menjalankan praktik dengan menerapkan pengetahuan atau teknologi yang belum diterima atau diluar tata-cara atau teknologi yang belum diterima atau diluar tata-cara yang layak.yang layak.

14. Melakukan penelitian terhadap manusia tanpa ethical 14. Melakukan penelitian terhadap manusia tanpa ethical clearance dari lembaga yang diakui pemerintah.clearance dari lembaga yang diakui pemerintah.

15. Tidak memberikan pertolongan emergensi atas dasar 15. Tidak memberikan pertolongan emergensi atas dasar kemanusiaan.kemanusiaan.

16. Menolak/menghentikan pengobatan tanpa alasan yang 16. Menolak/menghentikan pengobatan tanpa alasan yang layak dan sah.layak dan sah.

17. Membuka rahasia kedokteran.17. Membuka rahasia kedokteran.

18. Memberikan keterangan medis yg tidak didasarkan atas 18. Memberikan keterangan medis yg tidak didasarkan atas hasil pemeriksaan yg diketahuinya secara benar & patut.hasil pemeriksaan yg diketahuinya secara benar & patut.

19. Turut serta dalam tindakan penyiksaan /eksekusi mati.19. Turut serta dalam tindakan penyiksaan /eksekusi mati.

20. Meresepkan/memberikan obat Napza yang tak sesuai 20. Meresepkan/memberikan obat Napza yang tak sesuai peraturan perundang-undangan.peraturan perundang-undangan.

21. Melakukan pelecehan seksual, intimidasi atau kekerasan 21. Melakukan pelecehan seksual, intimidasi atau kekerasan di tempat praktik.di tempat praktik.

22. Menggunakan gelar akademik/sebutan profesi yang 22. Menggunakan gelar akademik/sebutan profesi yang bukan haknya.bukan haknya.

23. Menerima imbalan dari merujuk/meminta 23. Menerima imbalan dari merujuk/meminta pemeriksaan/memberikan resep obat/alat.pemeriksaan/memberikan resep obat/alat.

24. Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan 24. Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki, baik lisan atau kemampuan/pelayanan yang dimiliki, baik lisan atau tulisan yang tak benar atau menyesatkan.tulisan yang tak benar atau menyesatkan.

25. Ketergantungan Napza, alkohol atau zat adiktif lainnya.25. Ketergantungan Napza, alkohol atau zat adiktif lainnya.

26. Praktik dengan STR, SIP dan Sertifikat Kompetensi yang 26. Praktik dengan STR, SIP dan Sertifikat Kompetensi yang tidak sah.tidak sah.

27. Tidak jujur dalam menentukan jasa medis.27. Tidak jujur dalam menentukan jasa medis.

28. Tidak memberikan informasi, dokumen dan alat bukti 28. Tidak memberikan informasi, dokumen dan alat bukti lain yang diperlukan MKDKI untuk pemeriksaan atas lain yang diperlukan MKDKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin.pengaduan dugaan pelanggaran disiplin.