Anggaran Dasar Dan Art Mk Indonesia

7/24/2019 Anggaran Dasar Dan Art Mk Indonesia

1/13

AD-ART MK Indonesia, e-mail: [email protected][Type text] Page 1

MEGA KARYA INDONESIAEMBAGA KAJIAN, PENE TIAN, ADVOKASI, KONSU TASI DAN INFORMASI NASIONA

Jl. Poros BTP. Kompleks Nusa Harapan Permai Blok F5 No. 12 Makassar, e-mail:[email protected]

NGG R N D S R D N NGG R N RUM H T NGG

MEG K RY INDONESI (MK INDONESI )

I. PENDAHULUAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan berkah dan

rahmatnya, sehingga kami dapat berkumpul dengan membawa gagasan dan menyatukan

visi dan misi dalam semangat perubahan dan ikut berperan serta dalam mewujudkan

tatanan pemerintahan, politik dan hukum yang lebih baik, serta mengawal proses

pembangunan nasional yang bersifat transparan, pro rakyat menuju masyarakat Indonesiaadil dan makmur.

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian tahapan program kebijakan pemerintah baik

pusat maupun daerah yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan strategis, serta didasarkan

pada berbagai ketentuan dan regulasi untuk mendukung pelaksanaan serta tercapainya

sasaran dan tujuan pembangunan Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat adil dan

makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dimana tahap pelaksanaan program kebijakan tersebut

dilaksanakan oleh pemerintah dan seluruh komponen yang ada, yaitu masyarakat dan

stakeholder.

Bahwa situasi, rezim dan iklim politik sangat mempengaruhi pergeseran format politik dari

otoritarianisme ke arah demokratisasi bangsa yang lebih terbuka, transparan dan apiratif.

Hal demikian telah mengubah proses pembentukan peraturan perundang undangan dan

regulasi serta kebijakan publik, dimana pada era otoritarianisme kewenangan sangat

didominasi oleh pemerintah dan sentralistik, maka dalam era demokrasi proses

pembentukan peraturan perundang undangan dan regulasi serta kebijakan publik, rakyat

(masyarakat) dan elemen-elemen di luar pemerintah telah diberi ruang dan kesempatan

luas untuk mengajukan gagasan dan pemikirian bahkan ikut serta dalam pembahasan dan

penyerapan aspirasi, utamanya dari kelompok masyarakat, selain parlemen sebagai

representase suara rakyat.

Sehubungan dengan hal diatas, maka kami membentuk suatu lembaga yang bernama

MEGA KARYA INDONESIA Selanjutnya disingkat MK INDONESIA, sebagai LEMBAGA

KAJIAN, PENELITIAN, ADVOKASI, KONSULTASI DAN INFORMASI NASIONAL berbasis

kelompok masyarakat profesional dan akademisi serta profesi lainnya, yang keberadaanya

diatur dalam anggaran dasar ini, dan dibentuk dalam rangka mewujudkan kepentingan

seluruh stakeholders. Maka atas dasar kesepakatan didirikanlah sebuah LEMBAGA KAJIAN,


2/13


PENELITIAN, ADVOKASI, KONSULTASI DAN INFORMASI NASIONAL yang bernama MEGA

KARYA INDONESIA (MK INDONESIA) dengan anggaran dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Lembaga ini bernama : MEGA KARYA INDONESIA disingkat MK INDONESIA,

disebagai LEMBAGA KAJIAN, PENELITIAN, ADVOKASI, KONSULTASI DAN

INFORMASI NASIONAL, berkedudukan di Makassar, Kompleks Nusa Harapan

Permai F5 No 12, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan BiringKanaya, dengan

memakai cabang cabang atau perwakilan ditempat lain yang dianggap perlu oleh

badan pendiri dan badan pengurus.

BAB II

Pasal 2

Lembaga ini telah didirikan sejak tanggal 17 November 2015, dan dalam waktu yang

tidak ditentukan lamanya.

BAB III

BENTUK DAN SIFAT LEMBAGA

Pasal 3

(1)

MK INDONESIA merupakan lembaga, perkumpulan atau oragnisasi yang bersifat

independen, berskala nasional, beranggotakan para akademisi, peneliti berbagai

bidang keilmuan, dan kelompok masyarakat profesional lainnya yang berasal dari

perguruan tinggi, institusi pemerintah atau lembaga penelitian lainnya, dan

kelompok masyarakat profesional lainnya yang memiliki keterkaitan ilmu dan

keahlian dengan kegiatan kelembagaan.

(2)

MK INDONESIA tidak berafiliasi dan tidak bersifat subordinat atau membawa

nama perguruan tinggi, institusi pemerintah atau lembaga penelitian, dan

lembaga atau organisasi serupa lainnya, tetapi dapat bekerja-sama dengan

institusi-institusi tersebut dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya.


3/13


BAB IV

LANDASAN DAN AZAS

Pasal 4

LANDASAN

Landasan dan dasar filosofis yang digunakan oleh lembaga ini adalah mendukungpelaksanaan pembangunan nasional dalam mewujudkan tercapainya sasaran dan

tujuan pembangunan Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat adil dan makmur,

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD NRI 1945), melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

AZAS

Lembaga MK INDONESIA berazaskan Pancasila sebagaimana tercantum dalam UUD

NRI Tahun 1945

BAB V

VISI DAN MISI

Pasal 5

VISI

Lembaga MK INDONESIA adalah mewujudkan lembaga yang unggul, kridibel,

terpercaya dan indevenden dalam mewujudkan stakeholders dan masyarakat yang

lebih manusiawi, adil, produktif dan berkelanjutan, khususnya dalam bidang politik,

pemerintahan, hukum dan kebijakan publik melalui pengembangan dan pemanfaatan

IPTEKS dan kebudayaan.

MISI

Berperanserta dan mengawal pembangunan nasional Indonesia seutuhnya, menuju

masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), melalui pemberdayaan dan

peranserta masyarakat dengan menghadirkan dan mewujudkan:

1. Tatakelola kepemerintahan yang baik (Good Governance);

2.

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme;

3. Sumber Daya Manusia dan generasi yang unggul, berdaya guna dan berhasil

guna;

4.

Peraturan Perundang Undangan dan Regulasi yang responsive, aspiratif dan taat

asas.

5.

Arah Pembangunan Nasional yang adil, aspiratif dan pro rakyat.


4/13


BAB VI

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN ORGANISASI

Pasal 6

Memonitor, mengawasi dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh

pemerintah dalam mensejahterahkan rakyat; Memfasilitasi aspirasi dan prakarsamasyarakat dalam usulan program dalam pembangunan nasional, pusat dan daerah

dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana

dasar; Menghidupkan serta menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai luhur dalam

kehidupan berbangsa dan bermasyarakat pada setiap tahapan proses pembangunan

daerah; Memfasilitasi networking (jejaring) kerjasama dengan berbagai potensi

sumber daya yang ada di luar sumber-sumber luar masyarakat setempat. Dan

Mendorong pemerintah dalam berlangsungnya proses pembangunan nasional dengan

senantiasa mengacu dan berlandaskan pada peraturan perundang undangan dan

regulasi yang responsive, aspiratif dan taat asas dalam melaksanakan pembangunan

nasional dan daerah.

BAB VII

TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 7

Tugas Organisasi

Menerima aspirasi masyarakat tentang arah kebijakan pembangunan nasional dan

sistem pelaksanaan kebijakan; Fasilitator Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Dunia usaha dan Masyarakat; mengadvokasi berbagai kepentingan hukumstakeholders; dan menerima konsultasi stakeholders tentang sosialisasi dan

pembentukan peraturan perundang undangan dan regulasi serta kebijakan

pembangunan yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara

kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi Organisasi

Sebagai lembaga kajian, penelitian, advokasi, konsultasi dan informasi nasional.

Maka fungsi tersebut menjadi fungsi tridharma lembaga: yaitu fungsi penelitian

(pengkajian dan penelitian), fungsi pendidikan (pendidikan dan pelatihan) dan fungsi

pengabdian berbasis profesionalisme (advokasi, konsultasi dan informasi nasional),melalui pengembangan penelitian dan pengkajian, advokasi serta jasa konsultasi

dalam rangka pengembangan potensi daerah; Mensosialiasikan program-program

pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan berbagai

peraturan perundang undangan serta regulasinya; Melaksanakan kegiatan dibidang

pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan SDM dan generasi muda;

Membentuk tim investigasi sebagai lembaga kontrol pada pelaksanaan pembangunan

baik tingkat Pusat maupun tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten dan Kota.


5/13


BAB VIII

KEGIATAN DAN KEKAYAAN

Pasal 8

KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan fungsi diatas, Lembaga ini melaksanakan

berbagai usaha yang halal dan sah dengan mengikutsertakan secara aktif seluruh

stakeholders, antara lain: Melaksanakan TRI DHARMA LEMBAGA melalui Program

Bhakti Sosial; Melaksanakan Progran Pemberdayaan Lembaga; Melaksanakan

Program Kajian Pembangunan kebijakan publik; Melaksanakan Program Pembinaan

Kajian Pembangunan kebijakan publik; Melaksanakan Program Pengembangan

penelitian, pendidikan dan pelatihan SDM dan generasi muda; Melaksanakan

Kegiatan layanan Advokasi dan hukum terhadap stakeholders; Melaksanakan

kegiatan konsultasi dan bimbingan teknis dalam penyusunan dan pembentukan

peraturan perundang undangan serta regulasinya.

KEKAYAAN

Kekayaan lembaga ini terdiri atas: Modal pokok lembaga sebesar Rp. 1.000.000.-

(Satu juta rupiah). Dana-dana yang terhimpun dari seluruh anggota badan pendiri

dan sumbangan tidak mengikat dan halal; Penghasilan dari kegiatan usaha; Bantuan

dari lembaga dan/atau badan lain serta donator dan/atau sponsor, baik dalam

maupun luar negeri yang halal, sah, dan tidak mengikat.

BAB IX

LEGALITAS

Pasal 9

Legalitas lembaga tercermin dari proses pembentukannya yang melibatkan seluruh

anggota lembaga yang dirumuskan dalam rapat badan pendiri yang selanjutnya

diresmikan melalui pencatatan pada Notaris dan melanjutkan pada pencatatan di

Instansi terkait.


6/13


BAB X

PENGORGANISASIAN

Pasal 10

Struktur Organisasi

Struktur lembaga terdiri dari :

Badan Pendiri;

Dewan Pembina;

Dewan Pengawas;

Dewan Pengurus.

Untuk membantu melaksanakan tugas sehari-hari, Dewan Pengurus dapatmembentuk Pelaksana Harian.

Badan Pendiri

Badan Pendiri lembaga adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam lembaga; Badan

Pendiri yang pertama kali adalah mereka yang namanya tercantum dalam Akta

Pendirian lembaga sebagai Badan Pendiri. Keanggotaan Badan Pendiri berakhir

karena: -Meninggal dunia; Mengundurkan diri atas permintaan sendiri; Ditaruh di

bawah pengampuan; Berhalangan yang bersifat tetap; Diberhentikan atas usul

sekurang-kurangnya 2/3 anggota Badan Pendiri, karena melanggar ketentuan-

ketentuan Lembaga; Apabila jumlah anggota Badan Pendiri berkurang, dapatdiangkat anggota Badan Pendiri Pengganti yang diusulkan oleh sekurang-kurangnya

2 (dua) anggota Badan Pendiri, sehingga jumlah anggota Badan Pendiri tetap sama

dengan yang tercantum dalam Akta Pendirian Lembaga.

Anggota Badan Pendiri Pengganti: Pengangkatan anggota Badan Pendiri Pengganti

harus disetujui secara tertulis oleh Ketua Badan Pendiri dan sekurang-kurangnya

setengah plus 1 dari jumlah anggota Badan Pendiri; Yang dapat diangkat menjadi

anggota Badan Pendiri Pengganti adalah mereka yang pernah menjabat sebagai

Pengurus aktif Lembaga Kajian Indonesia, termasuk dari kalangan dewan direktur

lembaga, serta anggota masyarakat yang telah berjasa secara nasional. Para

anggota Badan Pendiri memilih dari mereka untuk diangkat sebagai Ketua dan WakilKetua. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal diatas mengenai

dewan badan pendiri dan pengangkatan badan pendiri pengganti, pertama kalinya

diangkat sebagai berikut:


7/13


Ketua Badan Pendiri : Marif Mansyur, S.H., M.H.

Wakil Ketua : Masrudi, S.Sos.

Sekretaris Badan Pendiri` : A. Waisal Karni., S.H.

Wakil Sekretaris : Hj. Husnul Khatimah Abrar, S.H., M.Kn.

Bendahara Badan Pendiri : Nurhaedah, S.H., M.H.

Anggota Badan Pendiri :

1 Maksan, S.H., M.Si.

2

Fajrin M, S.H.

3

Muhammad Al Kadri Zamar

Kewajiban dan Kekuasaan Badan Pendiri

Membentuk dan mensahkan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas; Mengangkat -

dan memberhentikan anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas; Menetapkan

kebijakan umum pengelolaan Lembaga; Menetapkan dan mensahkan perubahan

Anggaran Dasar lembaga; Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga beserta

perubahannya; Mengesahkan pembukuan/neraca dan perhitungan hasil operasional

lembaga. Dalam batas kewenangannya dapat menentukan dan mengkoordinasikan

sumber daya yang dapat digunakan untuk kepentingan lembaga

Rapat Badan Pendiri

Badan Pendiri mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan

atau sesuai dengan kebutuhan; Rapat di pimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan

apabila keduanya tidak dapat hadir, di tunjuk seorang dari anggota Badan Pendiri

yang hadir untuk memimpin rapat; Rapat Badan Pendiri hanya sah apabila dihadiri

oleh 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah anggota Badan Pendiri. Keputusan diambil

dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dan apabila mufakat tidak tercapai, maka

keputusan sah bila disetujui oleh 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah anggota Badan

Pendiri yang hadir dalam rapat. Anggota Badan Pendiri yang tidak hadir dapat

memberi kuasa kepada anggota Badan Pendiri lainnya untuk bertindak dan mewakili

atas nama dirinya dalam Rapat -Badan Pendiri. Undangan rapat dilakukan dengan

surat yang sudah harus diterima oleh anggota Badan Pendiri sekurang-kurangnya 7(tujuh) hari sebelum dapat diadakan. Badan Pendiri adalah juga Dewan Pembina.


8/13


Dewan Pembina

Dewan Pembina terdiri dari anggota Badan Pendiri dan/atau mereka diluar Badan

Pendiri yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan

Lembaga. Keanggotaan Dewan Pembina dari mereka yang bukan berasal dari

anggota Badan Pendiri diputuskan oleh rapat anggota Dewan Pembina yang berasal

dari Badan Pendiri; Dalam hal Lembaga ini karena sebab apapun tidak lagi

mempunyai Dewan Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Dewan Pengurus dan anggota Dewan

Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat anggota Dewan

Pembina.

Dewan Pengurus

Lembaga ini dikelola oleh suatu Dewan Pengurus, yang diangkat oleh Badan Pendiri

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, sekurang-kurangnya terdiri atas:

Ketua Umum (Direktur Eksekutif)

Wakil Ketua (Deputi Eksekutif).

Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris.

Bendahara Umum dan Wakil Bendahara.

Ketua Divisi-Divisi kerja:

Ketua Pusat-Pusat Kajian:

Penelitian, Pendidikan-latihan, Pengabdian; Publikasi dan Sosialisasi.

Keanggotaan Dewan Pengurus berakhir, karena:

-Meninggal dunia.

-Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.

-Ditaruh dibawah pengampuan.

-Diberhentikan oleh Badan Pendiri atas usul Dewan Pengurus, karena melanggar

ketentuan-ketentuan Lembaga.

Dewan Pengurus melaksanakan rapat Pleno sekurang-kurangnya satu kali dalam

sebulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan keperluan, dipimpin oleh Ketua

Umum atau Ketua Harian atau anggota Dewan Pengurus yang ditunjuk.


9/13


Kewajiban dan kekuasaan Dewan Pengurus

Menyusun dan menyiapkan program kerja Lembaga sesuai dengan kebijakan yang

ditentukan oleh Badan Pendiri. Merumuskan dan menyiapkan ketentuan pelaksanaan

program kerja. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan program kerja

organisasi. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan kelompok-kelompok kerja.

Mengembangan dan penyediaan Pusat Studi antara lain :

Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Industri Kreatif (PPKIK);

Pusat Kajian dan Pengembangan Komunikasi dan Teknologi Informasi (PKPKTI)

Pusat Pengkajian Lingkungan Hidup dan Tata Ruang (PPLHTR);

Pusat Penelitian Kependudukan, dan Informasi Pembangunan Wilayah (PPKIPW);

Pusat Pengkajian Transportasi Wilayah (PPTW);

Pusat Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (PPHKI);

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pariwisata (PUSPARI);

Pusat Pengkajian, Pengembangan Gender, dan Perlindungan Anak (P3GPA);

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pangan, Gizi, dan Kesehatan Masyarakat

(PPPGKM);

Pusat Kajian dan Advokasi Masyarakat Peduli Sehat dan Pencegahan Bahaya

Narkoba (PKAMPSPBN);

Pusat Kajian dan Advokasi Penyelenggara dan Konsumen Kesehatan (PKAPKM);

Pusat Kajian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (PUSKADESBANGDA);

Pusat Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat (PPLM);

Pusat Pengkajian, Penelitian, Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan SDM serta

Generasi Muda (P6-SDMGM);

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Konstitusi, Hukum dan Hak Asasi Manusia

(P3KH-HAM);

Pusat Pengkajian dan Kebijakan Layanan Masyarakat dan Pelayanan Publik

(PPKLMPP)

Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan (PPKDK);

Pusat Studi Bencana Alam (PSBA);


10/13


Pusat Studi Manajemen dan Keuangan Daerah (PUSMAKDA).

Ketua Umum berhak mewakili lembaga dan apabila berhalangan maka Ketua

Harian/wakilnya bersama-sama seorang Sekretaris dan/atau Bendahara berhak

mewakili lembaga, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan berhak untuk dan

atas nama Lembaga melakukan segala perbuatan pemilikan, dengan ketentuan

untuk melakukan hal-hal tersebut diperlukan persetujuan tertulis dari Ketua Badan

Pendiri, Memperoleh dan melepaskan harta tetap, baik yang bergerak maupun tidakbergerak; Meminjam dan meminjamkan uang atas nama Lembaga;

Menggadaikan atau mengagunkan dengan cara lain kekayaan Lembaga; Mengikat

Lembaga ini sebagai penjamin. Menginvestasikan dana dalam bentuk penyertaan

modal dan/atau pembelian surat berharga; Untuk mengambil uang Lembaga MK

Indonesia yang disimpan pada Bank-bank atau tempat lain tidak diperlukan

persetujuan Badan Pendiri; Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama, baik di

dalam maupun di luar organisasi untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;

Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Badan Pendiri secara berkala.

Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah Organ lembaga yang bertugas melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas Dewan Pengurus; Anggota Dewan pengawas diangkat

dan diberhentikan oleh Badan Pendiri sesuai dengan ketentuan lembaga; Anggota

Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota Dewan Pembina atau

Dewan Pengurus.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 19

Keuangan Lembaga dikelola oleh Dewan Pengurus dan disimpan dalam Kas Lembaga

dan/atau Bank yang diatur dan dipertanggung jawabkan oleh Bendahara pada Rapat

Dewan Pengurus; Keuangan dan kekayaan Lembaga ini dibukukan sesuai dengan

standar akuntasi keuangan Indonesia; Tahun keuangan Lembaga ini dimulai pada

tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tiap tahun (tahun kalender); Laporan

keuangan yang disusun Bendahara dan disetujui Dewan Pengurus diserahkan kepada

Badan Pendiri setelah diaudit untuk disahkan; Laporan kegiatan dan keuangan harus

disahkan oleh Rapat Badan Pendiri dan dengan pengesahan itu berarti pelunasan dan

pembebasan tanggung jawab Dewan Pengurus terhadap segala kegiatan danpengelolaan Lembaga.


11/13


BAB XII

PEMBUBARAN LEMBAGA

Pasal 11

Lembaga ini hanya dapat dibubarkan atas kekuatan keputusan Rapat Badan Pendiri

yang diadakan untuk maksud itu dan rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya (tigaper empat) dari jumlah anggota Badan Pendiri; Keputusan untuk pembubaran

Lembaga ini hanya sah apabila disetujui oleh (tiga per empat) dari anggota Badan

Pendiri yang hadir dalam rapat; Jika rapat tidak dihadiri oleh sejumlah anggota yang

dimaksud dalam Pasal ini , maka Ketua Rapat mengundang untuk mengadakan rapat

kembali secepat cepatnya dalam 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya 1 (satu)

bulan setelah rapat itu. Apabila qorum tetap tidak tercapai maka rapat dapat

diteruskan dan keputusan diambil dengan suara terbanyak tanpa mengindahkan

qorum rapat; Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini, keputusan

pembubaran Lembaga hanya dapat diambil jika lembaga ini ternyata tidak dapat

berlangsung terus atau jika kekayaannya tidak ada lagi atau berkurang sedemikian

banyaknya, sehingga menurut pertimbangan Dewan Pengurus tidak cukup lagi untukmewujudkan visi, misi, tujuan, dan fungsi Lembaga; Bilamana Lembaga ini

dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan -oleh Dewan Pengurus di bawah

pengawasan Badan Pendiri dan sisa kekayaan Lembaga setelah dikurangi dengan

segala kewajibannya, diserahkan kepada Lembaga lain atas perkumpulan lain yang

mempunyai -visi, misi, tujuan, dan fungsi yang sama dengan Lembaga ini.

BAB XIII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 12

Dewan Pengurus membuat dan menyusun Anggaran Rumah Tangga dan peraturan

peraturan lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Lembaga.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Lembaga harus

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dengan merujuk kepada Anggaran Dasar;

Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya tidak boleh bertentangan

dengan Anggaran Dasar Lembaga.


12/13


BAB XIV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13

Putusan merubah dan menambah anggaran dasar lembaga ini atau untuk

membubarkan lembaga ditetapkan dalam rapat pendiri yang diadakan khusus daripersetujuan ketua dan seluruh anggota badan pendiri; Keputusan membubarkan

lembaga dapat diambil apabila atas usul badan pengurus dan ditetapkan oleh badan

pendiri.

BAB

PENUTUP

Pasal 14

Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan hal-hal lainnya yang belum diaturakan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Lembaga. Segala hal

yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, atau tidak dalam

anggaran lainnya diputuskan oleh Rapat Badan Pendiri. Menyimpang dari ketentuan

yang ditentukan dalam pasal diatas mengenai pengangkatan anggota Dewan

Pengurus pertama kalinya diangkat sebagai berikut:

Ketua Umum (Direktur Eksekutif) : Marif Mansyur, S.H., M.H.

Wakil Ketua I (Deputi bid. Penelitian) : Aswiwin, S.H., M.H.

Wakil Ketua II (Deputi. Bid. Pendidikan) : Abdul Muin, S.Sos., M.Si.

Wakil Ketua III (Deputi. Bid. Pengabdian) : Asbullah Thamrin, S.H., M.H.

Sekretaris Umum (Sekretaris Eksekutif) : A. Waisal Karni, S.H.

Wakil Sekretaris I (Bid. Penelitian) : Fajrin M, S.H.

Wakil Sekretaris II (Bid. pendidikan) : Gilang Susalit, S.ST., MPS. Sp.

Wakil Sekretaris III (Bid. Pengabdian) : Surachmi Indrawati, SE., S.Sos., M.Si.

Bendahara Umum (Bendahara Eksekutif) : Nurhaedah, S.H., M.H.

Wakil Bendahara : Hj. Husnul Khatimah Abrar, S.H., MKn.


13/13


Ketua Program : Muhammad Fadly M, SE.

Sekretaris/Staf Program : Muhammad Alkdri Zamar

TIM PAKAR/KONSULTAN AHLI :

1. Dr. Ahmad Rifai, S.H., M.H.

2. Dr. Muhammad Idris, SE., M.Si.

3. Dr. Abdur Razak, S.H., M.H.

4. Dr. Andi Zulkarnain, S.H., M.H

5. Marif Mansyur, S.H., M.H

6. Aswiwin, S.H., M.H.

7. Maksan, S.H., M.Si.

8. Asbullah Thamrin, S.H., M.H.

9. Abdul Muin., S.Sos., M.Si.

10. Nurhaedah, S.H., M.H.

11.

Surachmi Indrawati, SE., S.Sos., M.Si.12.

Habiba, S.H., M.H.

13. Hj. Khusnul Khatimah Abrar, S.H., M.Kn.

14. Gilang Susalit, S.ST., MPS.Sp.

15. Fina Diana, SE., AK.

16. Mashud Mansyur, S.ST.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 17 November 2015

Ditandatangani oleh Badan Pendiri;

Ketua Umum Badan Pendiri,

Marif Mansyur, S.H., M.H.

Anggaran Dasar Dan Art Mk Indonesia

Documents

Transcript of Anggaran Dasar Dan Art Mk Indonesia