ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

(Suatu Studi Eksploratif pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)

Nanang Agus Suyono

Program Studi Akuntansi Universitas Sains Al Qur’an Wonosobo

Abstract

This study entitled "Analysis of Financial Statements Local Government (An Explorative

Study of the Regency / City in Central Java)". The purpose of this study was to determine

the level of local government financial statement disclosure. This research is the use of

descriptive exploratory study. Explorative study done when a known fact, but needed more

information to construct a solid theoretical framework (have now, 2006). In this study,

researchers will look at how the disclosure level of local government financial statements

based Inspection Report (LHP) issued by the Supreme Audit Agency (BPK). Based on the

research results can be summarized as follows: The average level of disclosure in the

Financial Statements of Local Government is 43.71%, with the highest level of disclosure

that is 54%, namely Demak. This suggests that the low level of disclosure in the financial

statements, where the expected maximum value is 100%. The average disclosure of the

information presented in the financial statements of local government is pretty good, the

details of his account is also quite good, but the lack of standards and further rules

regarding the breadth of information and account details to be disclosed in the financial

statements of local government. Of the sample studied area seen any unevenness in the

disclosure of the information in the Local Government Finance Report. Their differences or

unevenness in the absence of disclosure caused further guidance on how much information

should be disclosed or become imperative priority information and which information is

recommended.

Keywords : Local Government Finance Report , disclosure, Accounting Standards

Government

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Untuk mengikuti perkembangan bisnis yang semakin komplek, diperlukan

keseimbangan informasi yang sesuai dan memadai. Menurut FASB didalam SFAC No.5

(1984, paragraf 13) dikatakan sesuai bila seperangkat laporan keuangan selama suatu

periode harus menunjukkan financial position at the endof the period, earning for the

period, comprehensive income for the period, cashflow during the period, investment by

end distributions to owners during theperiod. Sedangkan memadai menunjukkan bahwa

secara individual laporan keuangan akan mencakup balancesheet atau statement of

financial position, income statement, statement of retain earnings, statement of change in

financialposition (Statement of sources and application of funds) (SFAC No.1 1978,

paragraph 6).

Di lingkungan pemerintahan, dengan bergulirnya UU Nomor 22 tahun 1999 yang

kemudian direvisi menjadi UU no.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU

Nomor 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi UUNo.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya, khususnya PP Nomor

105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP

No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran

2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya

otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya

sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah

mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan

yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di

daerah.

Dengan adanya reformasi atau pembaharuan di dalam sistem pertanggungjawaban

keuangan daerah, sistem lama yang selama ini digunakan oleh Pemda baik pemerintah

propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah

(MAKUDA) yang diterapkan sejak 1981 sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan

Pemda untuk menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan arus kas

sesuai PP 105/2000 pasal 38. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut

diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang didasarkan atas standar akuntansi

pemerintahan.

Pada tahun 2005, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah baru

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

ditetapkan dengan peraturan pemerintah no. 24 tahun 2005. Standar akuntansi merupakan

pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan akuntansi dalam penyusunan

laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Standar

akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Laporan Keuangan yang disajikan tersebut menurut PSAP No.1 Paragraf 21 menyatakan

bahwa entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran.

Lebih lanjutnya pada paragraph 23 sampai 26 dijelaskan mengapa pentingnya

mengungkapkan semua informasi, hal ini bertujuan agar menghindari kesalahpahaman

dalam membaca laporan. Dengan demikian akan memperjelas bahwa Laporan Keuangan

keuangan yang disajikan bukan hanya untuk memenuhi tuntutan atas peraturan yang ada,

tapi harus memenuhi pengungkapan yang akan memudahkan bagi pengguna laporan

keuangan untuk memahami.

Dalam kerangka konseptual dijelaskan bahwa salah satu prinsip akuntansi dalam

pelaporan keuangan adalah prinsip pengungkapan lengkap dimana laporan keuangan

menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dimana

pengungkapan yang tidak dapat disajikan dalam halaman depan laporan keuangan dapat

disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tentu hal ini akan memperjelas terhadap

item-item yang diungkapkan.

Dengan adanya standar akuntansi pemerintahan, undang-undang dan peraturan

pemerintah yang mendukung, maka pemerintah baik pemerintah daerah, pemerintah tingkat

provinsi dan pemerintah pusat telah menyusun Laporan Kuangan sesuai dengan standar

yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku tetapi

apakah laporan keuangan tersebut telah mengungkapkan informasi yang lengkap dalam

laporan keuangan tersebut.

Fenomena yang terjadi bahwa masih ada laporan keuangan pemerintah yang

memperoleh opini adverse dan disclaimer karena penyusunannya belum sesuai dengan

standar yang telah ada dan belum memenuhi tingkat kelengkapan yang disyaratkan. Tapi

apakah laporan keuangan pemerintah yang memperoleh opini WTP dan WDP memang

telah mencerminkan laporan dengan pengungkapan yang benar-benar baik. Hal ini masih

menjadi perdebatan dari berbagai kalangan. Apakah laporan keungan yang di hasilkan oleh

pemerintah telah mencerminkan pengungkapan laporan dengan tingkat pengungkapan yang

baik.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini

adalah: Bagaimana tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengungkapan laporan keuangan

pemerintah daerah.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Agensi dalam Pemerintahan

Teori agensi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak

(agent) setuju untuk bertindak dengan persetujuan pihak yang lain (principal). Zimmerman

(1997) menyatakan bahwa agency problem terjadi pada semua organisasi, baik sektor

publik maupun sektor swasta. Pada sektor swasta, agency problem terjadi antara pemegang

saham sebagai principal dan manajemen sebagai agent. Pada sektor publik, agency problem

terjadi antara pejabat yang terpilih rakyat sebagai agent dan para pemilih (masyarakat)

sebagai principal. Agency problem muncul ketika prinsipal mendelegasikan kewenangan

pengambilan keputusan kepada agen, atau dalam perjanjian kontrak kerja antara prinsipal

dan agen. Dalam hubungan kontrak kerja, pihak agent secara moral bertanggung jawab

dalam memaksimalkan keuntungan prinsipal, namun di sisi lain agent juga berkepentingan

dalam memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri.

Menurut Meisser (2006), terdapat 2 permasalahan agensi yaitu adanya informasi

asimetris dimana agen secara umum memiliki lebih banyak informasi dari prinsipal dan

terjadinya konflik kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan, di mana agen tidak selalu

bertindak sesuai dengan tujuan kepentingan prinsipal. Mardiasmo (2002) menyatakan

bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent)

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi

amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pemerintah dalam hal ini bertanggungjawab memberikan informasi yang transparan dan

akuntabel, salah satunya yaitu melalui kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan

pemerintahan sekaligus pengungkapan dan penyajian laporan sewajar mungkin.

Pemerintah Daerah di Indonesia

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 2, pemerintahan daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluasluasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap daerah dipimpin oleh kepala

Pemerintah Daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk Provinsi disebut

Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati dan untuk Kota disebut Walikota. Dalam

menjalankan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada

DPRD Provinsi, sedangkan Bupati atau Walikota bertanggung jawab kepada DPRD

Kabupaten/DPRD Kota dan berkewajiban memberikan laporan kepada Presiden melalui

Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

Pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah dimulai pada era reformasi

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan yang

kemudian direvisi masing-masing menjadi UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 dan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kebijakan ini mengubah penyelenggaraan

pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi yang berarti

adanya penyerahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada Pemerintah

Daerah. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab,

Pemerintah Daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengurus rumah

tangganya sendiri, baik dari segi administratif pemerintahan maupun dari segi pengelolaan

keuangannya yang dibutuhkan untuk kegiatan operasionalnya dan pelayanan kepada

masyarakat.

Sehubungan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkaitan dengan

pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik &

pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah & pelayanan masyarakat maka

peranan data keuangan daerah sangat diperlukan untuk mengidentifikasi sumbersumber

pembiayaan daerah dan juga jenis & besar belanja yang harus dikeluarkan agar

perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah

yang menunjukan gambaran statistik perkembangan anggaran & realisasi, baik penerimaan

maupun pengeluaran & analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama

untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meliahat kemampuan/

kemandirian daerah (Yuliati, 2001).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Definisi laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia: “Laporan keuangan bagian dari proses

pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan

laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara (seperti

misalnya sebagai laporan arus kas atau arus dana), catatan dan laporan lain serta materi

penjelasan yang merupakan bagian internal dari laporan keuangan.

Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan

dengan laporan tersebut misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta

pengungkapan pengaruh perubahan harga.” Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara menyebutkan dengan jelas bahwa laporan pertanggungjawaban

keuangan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah harus disajikan sesuai Standar

Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 juga

menyebutkan arti penting Standar Akuntansi Pemerintahan. Undang-Undang otonomi yang

terbaru, yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga

menyebutkan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan standar

akuntansi pemerintahan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan sangat

dibutuhkan sebagai pedoman pelaporan keuangan dalam pemerintahan. Dengan demikian,

pada tanggal 13 Juni 2005, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71

tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan

keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, yang dimaksud entitas

pelaporan adalah: Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan

pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

(a)Pemerintah pusat; (b)Pemerintah daerah; (c)Masing-masing kementrian negara atau

lembaga di lingkungan pemerintah pusat; (d)Satuan organisasi di lingkungan pemerintah

pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundangundangan satuan

organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Perkembangan Regulasi Keuangan Negara

Pada awalnya, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih menggunakan

ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia

Belanda. Akan tetapi, peraturan perundangundangan tersebut tidak dapat mengakomodasi

berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan

keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia. Kelemahan perundang-undangan

dalam bidang keuangan menjadi salah satu penyebab terjadinya bentuk penyimpangan

dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, untuk menghilangkan penyimpangan

tersebut diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara.

Oleh karena itu dikeluarkanlah UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara yang memberikan perubahan pada pengelolaan keuangan daerah.

Hal-hal baru dan perubahan mendasar yang terdapat dalam peraturan ini dengan

peraturan sebelumnya meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asasasas

umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri

Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, pengaturan

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, Pemerintah Daerah dan

pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan

perusahaan negara dan perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat, serta

penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBN dan APBD. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat meningkatka

transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

menyebutkan dengan jelas bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat

dan Pemerintah Daerah harus disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selanjutnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 juga menyebutkan arti penting SAP.

Undang-Undang otonomi yang terbaru, yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah juga menyebutkan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dari uraian di atas dapat

disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan sangat dibutuhkan sebagai pedoman

pelaporan keuangan dalam pemerintahan. Dengan demikian, pada tanggal 13 Juni 2005,

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP mengatur mengenai informasi yang harus

disajikan dalam laporan keuangan, bagaimana menetapkan, mengukur dan melaporkannya.

SAP dijadikan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan entitas pemerintah, baik

pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengguna laporan keuangan termasuk

legislatif juga akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan dan pihak auditor eksternal (BPK) akan menggunakan SAP sebagai

kriteria dalam pelaksanaan audit. Dengan demikian, SAP menjadi pedoman untuk

menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor.

Laporan keuangan pokok yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah:

Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau

daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi

Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi

yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan

antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang

harus disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sekurangkurangnya terdiri dari

pendapatan, belanja, transfer, surplus/pdefisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang

pembiayaan anggaran.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,

kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-

kurangnya pos-pos, yaitu kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak

dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana Laporan Arus Kas Laporan

Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi

aset non keuangan, pembiayaan, dan transaks nonanggaran yang menggambarkan

saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah

selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari

penerimaan dan pengeluaran kas.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka

yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi

yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan

dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta

ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

6. Pengungkapan pada Laporan Keuangan & Catatan atas Laporan Keuangan

Pengungkapan laporan keuangan (disclosure) merupakan suatu cara untuk

menyampaikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan

(Hendriksen dan van Breda, 2002). Menurut Kieso dkk. (2001) terjadi peningkatan akan

kebutuhan disclosure yang disebabkan oleh semakin kompleknya lingkungan bisnis,

adanya kebutuhan akan informasi secara tepat waktu, dan mengingat peran akuntansi

sebagai alat kontrol dan monitor. Sedangkan Wolk dkk. (1991) dalam Subroto (2004)

menyatakan bahwa alasan pentingnya pengungkapan pada masa mendatang adalah karena

lingkungan bisnis tumbuh semakin kompleks dan pasar modal mampu menyerap dan

mencerminkan informasi baru dalam harga saham secara cepat.

Salah satu alat untuk mendukung terciptanya transparansi akuntabilitas publik

adalah melalui penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah. Motif pelaporan keuangan

dilakukan untuk kepentingan: (1) akuntabilitas, berarti mempertanggungjawabkan

pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas

pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, (2) manajemen, dimaksudkan

membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan

dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan

pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan

masyarakat, (3) transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur

kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan

perundang-undangan dan (4) keseimbangan antar generasi, yaitu membantu para pengguna

dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk

membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang

diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Karakteristik Pemerintah Daerah

Karakteristik berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.

Lesmana (2010) mengatakan bahwa karakteristik Pemerintah Daerah berarti sifat khas dari

otoritas administratif Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Elemen-elemen

yang terdapat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat menggambarkan

karakteristik Pemerintah Daerah. Laporan keuangan merupakan suatu alat yang

memfasilitasi transparansi akuntabilitas publik, yang menyediakan informasi yang relevan

mengenai kegiatan operasionalnya, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan atas pos-pos

yang ada di dalam laporan keuangan tersebut.

Pada penelitian-penelitian di sektor pemerintahan, karakteristik Pemerintah Daerah

sering digunakan sebagai proksi dalam item-item pada laporan keuangan Pemerintah

Daerah yang bersangkutan. Seperti penelitian Patrick (2007), menjelaskan karakteristik

Pemerintah Daerah Pennsylvania, dengan membagi karakteristik ke dalam tiga kelompok.

Pertama, budaya organisasi, dengan menggunakan proksi kecenderungan Pemerintah

Daerah dan tanggapan terhadap konstituen. Kedua, struktur organisasi, dengan

menggunakan proksi spesialisasi pekerjaan, diferensiasi fungsional, administrative

intensity, ketersediaan slack resources dan ukuran organisasi. Karakteristik yang terakhir,

yaitu lingkungan eksternal, dengan menggunakan proksi pembiayaan utang dan

intergovernmental revenue. Yuli dan Suhardjanto (2011) menguji tingkat kepatuhan

pengungkapan LKPD terhadap SAP dengan menggunakan modifikasi model Patrick

(2007), karakteristik Pemerintah Daerah yang digunakan adalah ukuran, kekayaan,

perbedaan fungsional, usia, pembiayaan utang, dana perimbangan dan latar belakang

pendidikan bupati.

Lesmana (2010) meneliti pengaruh enam karakteristik Pemerintah Daerah, yaitu

ukuran Pemerintah Daerah, kewajiban, pendapatan transfer, umur Pemerintah Daerah,

jumlah satuan kerja perangkat daerah dan rasio kemandirian keungan Pemerintah Daerah.

Sedangkan Giligan dan Matsusaka (2001) memakai legislature size atau jumlah anggota

legislatif sebagai karakteristik Pemerintah Daerah di Amerika Serikat. Liestiani (2008),

dalam penelitiannya juga menggunakan karakteristik Pemerintah Daerah sebagai salah satu

variabelnya, dengan menggunakan tipe dari Pemerintah Daerah yang diklasifikasikan

menjadi kota atau kabupaten sebagai proksinya.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan studi eksploratif deskriptif.

Studi eksploratif dilakukan ketika sejumlah fakta diketahui, tetapi diperlukan lebih banyak

informasi untuk menyusun kerangka teoritis yang kukuh (Sekaran, 2006). Dalam penelitian

ini peneliti akan melihat bagaimana tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah

daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan Badan

Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan kumpulan individu atau objek penelitian yang memiliki

kualitas-kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian adalah

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK).

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama

dan dianggap bisa mewakili populasi (Yurniwati, 2004). Sampel dalam penelitian ini

adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) dan opini Disclaimer yang diperoleh melalui situs BPK.Pemilihan

sampel dengan cara purposive sampling.

Purposive sampling yaitu pemilihan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun kriterianya adalah: LHP yang diambil sebagai sampel adalah LHP yang

memperoleh opini WTP, WDP dan Disclaimer.

Operasionalisasi Variabel dan Pengukurannya

Dari berbagai penelitian yang dilakukan, pengungkapan dapat diukur dengan

berbagai cara, salah satu cara untuk mengukur tingkat pengungkapan adalah melihat tingkat

pengungkapan yang diungkapkan dalam laporan keuangan (Ikhsan, 2009). Variabel dalam

penelitian ini adalah tingkat pengungkapan Laporan Keuangan. Tingkat pengungkapan

laporan keuangan adalah suatu konsep abstrak yang tidak dapat diukur secara langsung

sehingga penggunaan indeks pengungkapan dalam penelitian ini adalah salah satu cara

yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan informasi yang disajikan (Al

Saeed 2006, dalam Ikhsan 2009).

Ada 2 (dua) metode yang digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan.

Metode yang pertama menggunakan indeks yang tidak diboboti (unweighted index) atau

menggunakan Dichotomous Score. Dalam metode ini perhitungan indeks pengungkapan

dilakukan dengan memberikan nilai 1 untuk item yang diungkapkan, sedangkan 0 untuk

item yang tidak diungkapkan sesuai dengan daftar item pengungkapan yang dibuat oleh

peneliti. Metode yang kedua adalah menggunakan skema atau indeks yang diboboti

(weighted scheme/index) yang didasarkan pada penilaian subjektif para analis dan

pengguna laporan keuangan yang disurvey atas item-item tertentu anual report yang

diurutkan menurut urutan prioritasnya.

Tingkat pengungkapan ini diukur dengan membandingkan item-item yang

diungkapkan dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dengan

item-item yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan

mengacu kepada Peraturan Pemerinah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan. Tingkat pengungkapan diukur dengan mengidentifikasi informasi apa saja

yang disajikan dari item-item yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah

daerah. Untuk mengukur tingkat pengungkapan terhadap kedalaman informasi digunakan

metode yang tidak diboboti (unweighted index/score).

Dalam pengukuran indeks pengungkapan, informasi yang diungkapkan dalam

laporan keuangan pemerintah daerah dibandingkan dengan informasi yang diungkapkan

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada lampiran 2. Untuk item yang

diungkapkan sesuai dengan pengungkapan pada SAP akan diberi nilai 1, sedangkan untuk

item yang tidak diungkapkan diberi nilai 0. Indeks pengungkapan adalah jumlah

keseluruhan item yang diungkapkan dibagi dengan jumlah maksimum pengungkapan.

Dalam penelitian ini range yang ditetapkan untuk menentukan apakah Tingkat

Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tergolong kedalam tingkat

pengungkapan yang berkualitas atau kurang berkualitas merupakan range yang ditentukan

oleh peneliti sendiri, karena belum adanya acuan atau aturan mengenai pengelompokan

tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan opini WTP, WDP dan Disclaimer. Teknik pengumpulan

data sekunder adalah dengan cara mempelajari dari jurnal, karya tulis lainnya yang ada

hubungannya dengan penelitian ini., seperti laporan keuangan pemerintah daerah. Data

dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), melalui akses ke

situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Teknik Analisa Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan quantitative content analysis.

Quantitative content analysis digunakan untuk membedah muatan teks komunikasi yang

bersifat manifest (nyata). Content analysis adalah penelitian yang bersifat pembahasan

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa (Yuris,

2009). Content analysis ini menggunakan teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang

atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.

Prosedur dasar pembuatan rancangan penelitian dan pelaksanaan studi analisis isi

terdiri atas 6 tahapan langkah, yaitu

1. Merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya.

2. Melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang telah dipilih

3. Pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis

4. Pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Kabupaten/Kota yang Diteliti

Daerah yang menjadi objek penelitian ini terdiri dari 6 kabupaten/kota yang dipilih

dengan kategori: 2 daerah yang memperoleh opini WTP yaitu Kota Surakarta dan

Kabupaten Jepara, 2 daerah yang memperoleh opini WDP yaitu Kabupaten Kendal dan

Kabupaten Brebes dan daerah yang memperoleh opini Disclaimer yaitu Kabupaten

Demak.

Penelitian ini akan melihat bagaimana tingkat pengungkapan dalam laporan

keuangan daerah dari setiap opini yang diperoleh. Apakah tingkat pengungkapan laporan

keuangan yang memperoleh opini WTP memang lebih baik dari laporan keuangan yang

memperoleh opini WDP dan opini Disclaimer, atau sebaliknya.

b. Analisis Data

Penilaian terhadap kinerja pemerintah dengan hanya mengandalkan laporan

keuangan yang disajikan dilembar muka tanpa adanya penjelasan yang lebih lanjut tentang

informasi yang perlu diketahui oleh pengguna laporan keuangan tentu tidaklah mungkin.

Sehingga dengan adanya Catatan atas Laporan Keuangan yang diatur oleh PSAP No.4 yang

disusun secara cermat dengan mempertimbangkan informasi apa saja yang perlu

diungkapkan mengacu pada best practices yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Dengan demikian pemerintah daerah akan menganggap bahwa laporan keuangan

pemerintah daerah bukan hanya untuk pertanggungjawaban kepada pemerintahan yang

lebih tinggi tapi juga kepada publik. Tidak seperti yang terjadi selama ini, banyak daerah

yang masih menganggap bahwa laporan keuangan daerah bukan milik publik. Sehingga

informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harusnya juga

memberikan informasi yang bukan untuk pemerintah yang lebih tinggi saja tapi juga

terhadap masyarakat publik.

Indeks pengungkapan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebanyak 103 item,

terdiri dari 48 item pengungkapan dalam neraca, 16 item pengungkapan dalam laporan

realisasi anggaran, 1 item dalam laporan arus kas, dan 38 item pengungkapan dalam catatan

atas laporan keuangan, tetapi dalam penerapannya terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah disesuaikan dengan posisi keuangan daerah di masing-masing daerah yang

dijadikan sampel. Dari indeks pengungkapan yang diterapkan jumlahnya bervariasi, dari

sampel yang diteliti indeks pengungkapkan menunjukkan angka rata-rata yaitu berkisar

33% sampai dengan 54%. Indeks terendah sebesar 33% merupakan indeks pengungkapan

Laporan Keuangan pemerintah Kota Solok Selatan, sedangkan indeks tertinggi sebesar

54% merupakan indeks pengungkapan Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Demak.

Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pengungkapan informasi dalam

Laporan Keuangan, dimana nilai maksimal yang diharapkan adalah 100%. Dan diantara

daerah-daerah yang diteliti tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam indeks

pengungkapannya.

1) Tingkat Rincian Akun yang Diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

Menurut PSAP No.01 Paragraf 43 “Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya

pos-pos berikut :

a. Kas dan setara kas

b. Investasi jangka pendek

c. Piutang pajak dan bukan pajak

d. Persediaan

e. Investasi jangka panjang

f. Aset tetap

g. Kewajiban jangka pendek

h. Kewajiban jangka panjang

i. Ekuitas Dana”

Hal ini merupakan batasan minimum akun yang disajikan dalam neraca, sedangkan

contoh format neraca disajikan dalam lampiran, dan bukan merupakan bagian dari standar

tapi hanya sebagai ilustrasi, sehingga dalam prakteknya terjadiketidakseragaman dalam

rincian akun yang disajikan. Sedangkan menurut PSAP No.2 Paragraf 14 “ Laporan

Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan

b. Belanja

c. Transfer

d. Surplus/Defisit

e. Penerimaan pembiayaan

f. Pengeluaran pembiayaan

g. Pembiayaan neto

h. SILPA/SIKPA”

Menurut PSAP No.3 Paragraf 14 “Laporan arus kas menyajikan informasi

penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan

aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran”.

Berikut adalah hasil dari rincian akun untuk masing-masing daerah yang diteliti :

a) Kota Surakarta

Kota Surakarta telah menyajikan rincian akun-akun di neraca, laporan realisasi

anggaran dan laporan arus kas sesuai dengan SAP, dan telah merinci untuk masing-

masing akun yang ada.

b) Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara telah menyajikan rincian akun-akun di neraca, laporan realisasi

anggaran dan laporan arus kas sesuai dengan SAP, dan telah merinci untuk masing-

masing akun yang ada.

c) Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal telah menyajikan rincian akun-akun di neraca, laporan realisasi

anggaran, laporan arus kas sesuai dengan SAP, dan telah merinci untuk masing-masing

akun yang ada.

d) Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes telah menyajikan rincian akun-akun di neraca, laporan realisasi

anggaran, dan laporan arus kas sesuai dengan SAP, tapi tidak merinci untuk sebagian

akun yang ada pada neraca, akun yang tidak dirinci adalah kas dan piutang, dimana

akun ini hanya dirinci dalam catatan atas laporan keuangan.

e) Kabupaten Demak

Kabupaten Demak telah menyajikan rincian akun-akun di neraca, laporan realisasi

anggaran dan laporan arus kas sesuai dengan SAP, dan lebih merinci untuk masing-masing

akun yang ada.

2) Mapping Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berikut merupakan persentase pengungkapan informasi yang diungkapkan di

masing-masing daerah. Tabel 3.1.

Persentase dari tabel informasi yang diungkapkan pada masing-masing laporan

keuangan diatas diperoleh dengan cara menjumlahkan item-item yang diungkapkan dalam

pada masing-masing laporan dibagi dengan item-item yang harusnnya diungkapkan pada

masing-masing laporan. Misalnya item yang diungkapkan dalam Neraca Kota Surakarta

adalah 17 item, sedangkan total pengungkapan pada Neraca adalah 43 item, maka

persentase pengungkapannya adalah (17/43)*100%=40%

Ditinjau dari pengungkapan neraca, jumlah pengungkapan yang seharusnya adalah

48 item, sedangkan rata-rata pengungkapannya adalah 20 item yang diperoleh dari jumlah

item pengungkapan seluruh neraca kabupaten/kota dibagi dengan jumlah kabupaten/kota

yang diteliti. Pengungkapan tertinggi adalah 26 item dan pengungkapan terendah adalah 14

item.

Pengungkapan laporan realisasi anggaran jumlah pengungkapan yang seharusnya

adalah 16 item, sedangkan rata-rata pengungkapannya adalah 11 item yang diperoleh dari

jumlah item pengungkapan seluruh laporan realisasi anggaran kabupaten/kota dibagi

dengan jumlah kabupaten/kota yang diteliti. Pengungkapan tertinggi adalah 14 item dan

pengungkapan terendah adalah 9 item.

Pengungkapan laporan arus kas jumlah pengungkapan yang seharusnya adalah 1

item. Semua daerah sampel telah mengungkapkannya. Pengungkapan catatan atas laporan

keuangan jumlah pengungkapan yang seharusnya adalah 38 item, sedangkan rata-rata

pengungkapannya adalah 8 item yang diperoleh dari jumlah item pengungkapan seluruh

catatan atas laporan keuangan kabupaten/kota dibagi dengan jumlah kabupaten/kota yang

diteliti.

Pengungkapan tertinggi adalah 11 item dan pengungkapan terendah 6 item.

Sedangkan kedalaman informasi secara keseluruhan yang disajikan dalam laporan

keuangan pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 3.2:

Persentase dari tabel kedalaman informasi yang diungkapkan pada laporan

keuangan diatas diperoleh dengan cara menjumlahkan item-item yang diungkapkan dalam

pada masing-masing laporan dibagi dengan semua item-item yang harusnnya diungkapkan

pada semua laporan. Misalnya item yang diungkapkan dalam Neraca Kota Surakarta adalah

17 item, sedangkan total pengungkapan adalah 95 item, maka persentase pengungkapannya

adalah (17/95)*100%=17.89%

Jika diamati indeks pengungkapan laporan keuangan dimulai dari neraca rata-rata

indeksnya 15% sampai 26%, hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya informasi yang

diungkapkan, masing-masing daerah yang diteliti penelitian rata-rata hanya

mengungkapkan uraian masing-masing klasifikasi akun-akunnya.

Sedangkan informasi akuntansi lain tidak diungkapkan, misalnya kondisi

persediaan, daftar umum piutang, penurunan nilai investasi, dan lainnya. Laporan Realisasi

Anggaran menunjukkan indeks pengungkapan rata-rata 9% sampai 15%. Hal ini

menunjukkan bahwa masih rendahnya informasi yang diungkapkan, masing-masing daerah

yang jadi sampel penelitian rata-rata hanya mengungkapkan uraian masing-masing

klasifikasi akun-akunnya. Pemerintah daerah belum mengungkapkan kebijakan akuntasi

terhadap akun-akun dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Arus Kas telah menunjukkan indeks pengungkapan yang sangat baik yaitu

100% , dimana daerah telah mengungkapkan secara terpisah kelompok utama penerimaan

dan pengeluaran berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan

dan non anggaran. Sedangkan indeks pengungkapan untuk Catatan atas Laporan Keuangan

lainnya adalah 6% sampai 13%. Indeks ini menyangkut pengungkapan kebijakan fiskal,

pencapaian kinerja keuangan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi

yang masih minim, masih ada pemerintah daerah yang tidak mengungkapan mengenai

kebijakan fiskal, dan rata-rata pemerintah daerah belum mengungkapkan kebijakan

akuntansi untuk masing-masing akun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan persentase tersebut maka Laporan Keuangan Pemerintah daerah dapat

dikelompokkan menjadi laporan dengan tingkat pengungkapan yang baik dan laporan

dengan tingkat pengungkapan yang kurang baik. Untuk menentukan apakah Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah memiliki tingkat pengungkapan yang baik atau kurang baik,

dengan cara menetukan nilai tengah persentase melalui:

(Persentase tertinggi + Persentase Terendah) / 2

Tabel 3.3

Jika persentasenya dibawah nilai tengahnya, maka tergolong kurang baik, dan jika

persentasenya diatas nilai tengahnya maka tergolong baik. Tabel 3.4

Pembahasan

Untuk penyajian laporan keuangan pemerintah daerah telah mengungkapkan

informasi mengenai nama, cakupan, periode pelaporan secara jelas. Pengungkapan dalam

Neraca pada masing-masing daerah hanya menggambarkan informasi secara umum tentang

rincian dari jenis akun pada Neraca dan rincian lebih lanjut pada catatan atas laporan

keuangan, sedangkan untuk kebijakan akuntansi yang digunakan, daerah belum

mengungkapkannya.

Pengungkapan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada masing-masing daerah telah

mengungkapkan rincian pendatapan dan belanja, tapi daerah harusnya juga menjelaskan

kebijakan akuntansi untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan daerah juga harusnya

menjelaskan mengenai kondisi surplus dan defisit dan bagaimana sumber penerimaan dan

pengeluaran pembiayaan yang terjadi secara rinci. Pengungkapan dalam Laporan Arus Kas

pada masingmasing daerah telah mengungkapkan berdasarkan klasifikasinya.

Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada masing-masing daerah

masih sebatas informasi secara umum pada kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi makro,

harusnya daerah juga lebih menekankan pada ionformasi dasar penyajian laporan keuangan

dan kebijakan akuntansi keuangan yang digunakan. Secara garis besar pengungkapan yang

disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan persentase rata-rata

mulai dari 33% sampai dengan 54%. Tidak ada perbedaan pengungkapan yang signifikan.

Jika dilihat dari daerah sampel yang diambil yaitu Kota Surakarta dengan opini WTP,

Kabupaten Jepar dengan opini WTP, Kabupaten Kendal dengan opini WDP, Kabupaten

Brebes dengan opini WDP, Kabupaten Demak dengan opini Disclaimer, tidak ada

perbedaan yang signifikan dari pengungkapan dalam laporan keuangan dari masing-masing

daerah, Kab/Kota yang memperoleh opini Disclaimer dan opini WDP juga memiliki

pengungkapan yang sama dengan Kab/Kota yang memperoleh opini WTP. Dapat

disimpulkan bahwa pengungkapan tidak mempengaruhi kepada opini yang diperoleh oleh

kabupaten/kota.

Dari daerah sampel yang diteliti terlihat adanya ketidakseragaman dalam

pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah daerah. Rata-rata daerah

hanya mengungkapkan informasi umum dan tidak menjelaskan secara rinci. Dari item-item

yang harus diungkapkan berdasarkan SAP, sebagian daerah telah mengungkapkan dan

sebagian lagi tidak mengungkapkan, sehingga terdapat ketidakseragaman di tiap-tiap

daerah dalam pengungkapan informasi.

Adanya perbedaan atau ketidakseragaman dalam pengungkapan disebabkan belum

adanya pengaturan lebih lanjut mengenai seberapa luas informasi yang harus diungkapkan

atau informasi prioritas yang menjadi keharusan dan informasi mana yang dianjurkan,

karena bukan hanya kinerja keuangan saja yang dibutuhkan untuk diungkapkan tetapi

kinerja non keuangan juga penting untuk diungkapkan karena informasi ini juga sangat

menarik bagi pengguna laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan persentase dari tingkat pengungkapan informasi dalam laporan

keuangan pemerintah daerah, pengungkapan tidak berhubungan dengan penetapan opini

yang diberikan oleh BPK, hal ini disebabkan karena belum adanya standar yang mengatur

mengenai seberapa luas pengungkapan, terlihat bahwa daerah yang memiliki opini

Disclaimer yaitu Kabupaten Demak memiliki pengungkapan yang lebih baik yaitu 54%

dari daerah yang memperoleh opini WTP yaitu Kota Surakarta dan Kabupaten Jepara

dengan pengungkapan masing-masingnya 41% dan 50%.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut: Rata-rata tingkat pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah adalah 43.71%, dengan tingkat pengungkapan yang tertinggi adalah

54% yaitu Kabupaten Demak. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat

pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan, dimana nilai maksimal yang

diharapkan adalah 100%. Rata-rata pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan pemerintah daerah cukup baik, rincian akunnya juga cukup baik tetapi belum

adanya standar dan aturan lebih lanjut mengenai luasnya informasi dan rincian akun yang

harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dari daerah sampel yang

diteliti terlihat adanya ketidakseragaman dalam pengungkapan informasi dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah. Adanya perbedaan atau ketidakseragaman dalam

pengungkapan disebabkan belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai seberapa jauh

informasi yang harus diungkapkan atau informasi prioritas yang menjadi keharusan dan

informasi mana yang dianjurkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di muka, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

Perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai mengenai seberapa jauh informasi yang harus

diungkapkan atau informasi prioritas yang menjadi keharusan dan informasi mana yang

dianjurkan, walaupun hal tersebut telah diatur dalam SAP, agar adanya keseragaman dalam

menyajikan informasi. Karena peneliti dalam penelitian ini menggunakan LHP, untuk

penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan Laporan Keuangan yang belum

diaudit, sehingga benar-benar merupakan Laporan Keuangan yang asli dan belum

mengalami revisi.

Keterbatasan

Karena belum adanya dasar penentuan dalam Pengungkapan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah apakah memiliki tingkat pengungkapan yang baik atau tidak, sehingga

untuk menentukannya penulis mencoba membuat range sendiri. Disamping itu, peneliti

dalam penelitian ini menggunakan LHP sebagai sumber data yang diteliti, sehingga

Laporan Keuangan telah mengalami revisi.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah

dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam memperbaiki

tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga

diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi tim pembuat SAP untuk lebih mengatur

seberapa luas informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah

daerah, dan agar tidak ada lagi ketidakseragaman dalam pengungkapan laporan keuangan

pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam

pengembangan dan memperkaya literatur akuntansi dan dapat menjadi masukan bagi pihak

pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Disamping itu,

diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dalam mengembangkan

penelitian ini, dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, salah satunya dengan

mengembangkan range yang dijadikan dasar dalam penentuan apakah laporan keuangan

pemerintah daerah memiliki tingkat pengungkapan yang baik atau tidak.

Lampiran Tabel:

TABEL 1

Tingkat Pengungkapan Informasi yang Diungkapkan Dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

No Kabupaten/Kota Tingkat Pengungkapan Oleh Daerah

Neraca LRA LAK CaLK

1 Kota Surakarta 40% 69% 100% 29%

2 Kab. Jepara 58% 88% 100% 21%

3 Kab. Kendal 46% 56% 100% 21%

4 Kab. Brebes 39% 75% 100% 33%

5 Kab. Demak 58% 88% 100% 33%

Total Pengungkapan Berdasarkan SAP 48 16 1 38

Tabel 2

Persentase Tingkat Pengungkapan Informasi dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

No

Kab/Kota % Pengungkapan %

Total Neraca LRA LAK CaLK

1 Kota Surakarta 17.89% 11.58% 1.05% 10.53% 41.05%

2 Kab. Jepara 26.88% 15.05% 1.08% 7.53% 50.54%

3 Kab. Kendal 22.45% 9.18% 1.02% 7.14% 39.80%

4 Kab. Brebes 17.07% 10.98% 1.22% 13.41% 42.68%

5 Kab. Demak 26.88% 15.05% 1.08% 11.83% 54.84%

Tabel 3

Penetuan Nilai Tengah Persentase Pengungkapan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Jenis Laporan Persentase

Nilai Tengah Tertinggi Terendah

Neraca 26.88% 15.05% 20.96%

Laporan Realisasi Anggaran 15.05% 9.18% 12.11%

Laporan Arus Kas 1.22% 1.02% 1.12%

Catatan atas Laporan Keuangan 13.41% 6.45% 9.93%

Persentase Keseluruhan 54.84% 33.33% 44.08%

Tabel 4

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Kualitas Pengungkapannya

Kab/Kota Neraca LRA LAK CaLK Total Tingkat

Pengungkapan

Kota

Surakarta √ Baik

√ √ √ √ Kurang Baik

Kab. Jepara √ √ √ Baik

√ √ Kurang Baik

Kab. Kendal √ Baik

√ √ √ √ Kurang Baik

Kab. Brebes √ Baik

√ √ √ √ Kurang Baik

Kab. Demak √ √ √ Baik

√ √ Kurang Baik

DAFTAR PUSTAKA

Almilia, L. S. dan I. Retrinasari, 2007, Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan

terhadap Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan Perusahaan

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta, Proceeding Seminar

Nasional, Universitas Trisakti.

Badan Pemeriksa Keuangan, 2011, Laporan Hasil Pemeriksaan.

Bastian, Indra, 2006, Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.

Ghozali, I., 2006, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS,

Cetakan IV, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I., dan A. Chariri, 2007, Teori Akuntansi, Semarang: Badan Penerbit

Universitas Diponegoro.

Halim, A., 2007, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3, Jakarta:

Salemba Empat.

Hilmi, A. Z., dan D. Martani, 2012, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi, Simposium

Nasional Akuntansi XV, Universitas Lambung Mangkurat: Banjarmasin.

Jensen, M. dan W. Meckling, 1976, Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency

Cost, and Ownership Structure, Journal of Finance Economics 3, Hlm. 305-

360.

Kartika, Andi, 2009, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan

Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia, Kajian Akuntansi Vol 1 No 1, 29-47.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2008, Konsep Pedoman Good Public

Governance.

Laswad, F., Fisher, R., and Oyelere, P., 2005, Determinants of Voluntary Internet

Financial Reporting by Local Government Authorities, Journal of Accounting

and Public Policy Vol 24, 101-121.

Mahmudi, 2007, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta: UPP

STIM YKPN.

Mandasari, P., 2009, Practices of Mandatory Disclosure Compliance in Indonesian

Local Government. Tesis Tidak Dipublikasikan. Universitas Sebelas Maret:

Surakarta.

Martani, D., dan L. Annisa, 2010, Local Government Financial Statement Disclosure in

Indonesia, Conference Proceedings: Asian Academic Accounting Association.

Na’im, A., dan Fuad R., 2000, Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan

Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan,

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.15: 70-82.

Presiden Republik Indonesia, 2000, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Daerah. Presiden Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Presiden Republik Indonesia, 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Presiden Republik Indonesia, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Presiden Republik Indonesia, 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sinaga, Y. F., 2011, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan

di Internet Secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah, Skripsi Tidak

Dipublikasikan, Universitas Diponegoro: Semarang.

Subramanyam, K. R., dan John J. Wild, 2010, Analisis Laporan Keuangan Buku Dua

Edisi Sepuluh, Jakarta: Salemba Empat.

Suhardjanto, D., dan Sigit I. L., 2010, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah

terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia, Prestasi Vol. 6 No. 2,

Desember 2010.

Sumarjo, H., 2010, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota Di Indonesia), Skripsi Tidak Dipublikasikan, Universitas

Sebelas Maret: Surakarta.

Suwardjono, 2010, Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga,

Yogyakarta: BPFE.