ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS …

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS PENGELUARAN PT ZXC

Muhammad Royhan Faqihuddin, Eko Wisnu Warsitosunu

Accounting Department, Economy & Business Faculty, Universitas Indonesia, Jl Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Depok, 16424, Indonesia

E-mail: [email protected]

Abstrak

Laporan magang ini menganalisis pengendalian internal pada siklus pengeluaran perusahaan (PT ZXC) yang bergerak di bidang penjualan susu formula bayi. Penjualan susu formula bayi tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena terdapat peraturan-peraturan dari para pemangku kepentingan. Aktivitas bisnis yang tidak taat peraturan akan membebani pengeluaran perusahaan. Cakupan analisis berfokus pada siklus pembayaran jasa medis dan reimbursement pegawai menggunakan COSO Framework 2013, berikut solusi perbaikan kekurangan yang ada sesuai dengan cakupan kerja penulis saat melakukan program magang. Hasil analisis menunjukkan hampir semua komponen COSO Framework 2013 terpenuhi kecuali beberapa prinsip dari komponen COSO Framework 2013 yang kurang teraplikasikan.

ANALYSIS OF INTERNAL CONTROL ON PAYMENT CYCLE OF PT ZXC

Abstract

This internship report analyzes internal controls in company (namely PT ZXC)’s payment cycle company engaged in the sale of infant formula product. The sales can not be traded freely as there are regulations of the stakeholders. Non-compliance business activities will burden corporate spending. Analysis focus on the payment cycle of medical services and reimbursement of employees using the COSO Framework 2013, following solutions of existing deficiencies in accordance with the author's scope of work while doing the internship program. The analysis results show that almost all COSO Framework 2013 components are met except for some of principles that are less-implemented.

Keywords: COSO Framework 2013; infant formula; Payment Cycle.

Analisis Pengendalian ..., Muhammad Royhan Faqihuddin, FEB UI, 2016

Universitas Indonesia

1. Pendahuluan

Pertumbuhan industri produk susu dan olahannya menunjukkan tren peningkatan.

Hal ini dapat dilihat dari produksi susu global mencapai 782 juta ton pada tahun

2013 dan diestimasi mencapai 792 juta ton pada tahun 2014 menurut United Nations’

Food and Agricultural Organization (FAO). Bahkan menurut Organization for

Economic Co-operation and Development-United Nations’ Food and Agricultural

Organization (OECD-FAO) Agricultural Outlook tahun 2014-2023, produksi susu

akan meningkat menjadi 928 juta ton. Pertumbuhan populasi dan perubahan

preferensi gaya hidup dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi adalah faktor-

faktor yang mendorong permintaan terhadap produk susu dan olahannya. Pasar

negara berkembang merupakan kontributor signifikan pada permintaan dan produksi

susu beserta olahannya. (Australian and New Zealand Banking Group, 2015).

Salah satu produk dari olahan susu adalah susu formula bayi (infant formula).

Susu formula bayi adalah susu yang dirancang mendekati air susu ibu dan berfungsi

sebagai pengganti air susu ibu (breast milk substitute). Industri ini termasuk dalam

kategori high regulated industry dikarenakan memiliki berbagai pemangku

kepentingan, antara lain World Health Organization (WHO), Infant Food

Manufacturing (IFM), dan pemerintah lokal, yakni Kementerian Kesehatan, dimana

perusahaan terkait beroperasi. Pelaku industri ini sebagian besar adalah perusahaan

multinasional yang penjualan produknya dapat ditemui di berbagai negara, begitu

pula kantor perwakilan serta pabriknya.

Salah satu pemain global pada industri susu formula bayi adalah ZXC, LLC

(bukan nama sebenarnya). Perusahaan ini memiliki anak perusahaan yang beroperasi

di Indonesia, yaitu PT ZXC (bukan nama sebenarnya) begitu pula WHO dan IFM

juga memilki kantor perwakilan di Indonesia. Pelaku bisnis pada industri ini banyak

bersinggungan dengan para pelaku medis dan institusi medis dikarenakan penjualan

susu formula bayi tidak bisa diperjualbelikan secara bebas dan harus melalui

perantara praktisi kesehatan atau institusi kesehatan. Ditambah kontribusi

pendapatan terbesar PT ZXC berasal dari pos penjualan susu formula bayi. Oleh

karena itu, operasional bisnisnya harus mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh

WHO, IFM, serta Kementerian Kesehatan selaku pemangku kepentingan untuk



menghindari risiko-risiko terkait ketidakpatuhan atas peraturan yang berlaku dan

permasalahan kode etik.

PT ZXC sebagai lembaga profit memerlukan pengendalian internal agar

pengeluaran yang terjadi sesuai dengan regulasi yang ada dan terkontrol. Penulis

berkinginan untuk melakukan analisis pengendalian internal PT ZXC pada sistem

reimbursement pegawai dan pembayaran jasa pelaku medis sesuai dengan cakupan

kerja penulis saat melakuan magang di perusahaan tersebut. Hal ini didasarkan pada

landasan pemikiran bahwa sebagai upaya meningkatkan profitabilitas perusahaan,

dibutuhkan sistem pengendalian internal yang baik untuk menekan biaya yang tidak

perlu serta meminimalkan pengeluaran karena sanksi administratif akibat

ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ada.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, laporan magang ini memiliki

rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana alur siklus pembayaran jasa kepada

pelaku medis dan reimbursement pegawai di PT ZXC? Bagaimana desain

pengendalian internal untuk siklus pembayaran jasa pelaku medis dan reimbursement

pegawai di PT ZXC? Apa saja peluang perbaikan (opportunity for improvement)

bagi PT ZXC untuk meningkatkan kualitas pengendalian internalnya terkait

pembayaran jasa kepada pelaku medis dan reimbursement pegawai?

Terkait dengan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penulisan makalah ini

adalah sebagai berikut: mendeskripsikan dan mengevaluasi alur pembayaran jasa

kepada pelaku medis dan reimbursement pegawai di PT ZXC, menganalisis desain

pengendalian internal untuk pembayaran jasa kepada pelaku medis dan

reimbursement pegawai di PT ZXC, dan mengidentifiaksi peluang perbaikan untuk

meningkatkan efektifitas pengendalian internal terkait pembayaran jasa kepada

pelaku medis dan reimbursement pegawai di PT ZXC.

Penulisan laporan magang ini terbatas pada sistem pengendalian internal PT

ZXC yang terkait. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang diberikan oleh user dari PT

ZXC kepada penulis dalam mengobservasi operasional perusahaan serta mengakses

data yang dibutuhkan dalam penyelesaian laporan magang ini. Berikut ruang lingkup

sistem pengendalian internal terkait: siklus pembayaran jasa kepada pelaku medis,

dan siklus pembayaran atas reimbursement pegawai.



2. Tinjauan Teoritis

Analisis sistem pengendalian internal perusahaan secara umum maupun pada siklus

pengeluaran pembayaran jasa medis dan reimbursement akan menggunakan

Committee of Sponsoring Organizations (COSO) Framework 2013. COSO

Framework 2013 terdiri dari lima komponen terintegrasi, yaitu control environment,

risk assessment, control activities, information and communication, dan monitoring

activities yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Control environment adalah sekumpulan pengendalian internal, proses dan

struktur yang menyediakan pondasi untuk melakukan pengendalian internal pada

perusahaan. Dewan Direksi dan manajemen senior memberikan panutan terkait

pentingnya pengendalian internal termasuk standar perilaku yang diharapkan.

2. Risk assessment meliputi proses dinamis dan iteratif untuk mengidentifikasi dan

menilai risiko dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Control activities adalah tindakan yang dilandasi peraturan prosedur guna

membantu arahan manajemen untuk memitigasi risiko terhadap pencapaian

perusahaan. Hal ini dilakukan pada semua tingkatan organisasi.

4. Information and communication merupakan hal yang diperlukan oleh organisasi

untuk melaksanakan pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuan.

Komunikasi berjalan baik secara internal maupun eksternal dan memberikan

organisasi informasi yang diperlukan dalam menjalankan pengendalian internal

sehari-sehari.

5. Monitoring activities menekankan adanya evaluasi yang terus menerus, secara

terpisah, atau kombinasi dari keduanya yang digunakan dalam memastikan

apakah setiap prinsip dari komponen pengendalian internal ada dan bekerja.

Penjualan susu formula bayi tidak dapat diperjualbelikan secara bebas dan terikat

peraturan-peraturan yang ditetapakan para pemangku kepentingan, sebagai berikut:

1. WHO sebagai lembaga kesehatan dunia yang salah satu anggotanya Indonesia

menyatakan fasilitas kesehatan tidak boleh digunakan untuk mempromosikan

produk ASI pengganti (susu formula bayi), Fasilitas kesehatan tidak boleh



digunakan untuk memajang produk manufaktur susu formula bayi, poster, plakat

atau distribusi material edukasi kecuali yang diizinkan pihak otoritas setempat.

2. IFM menyatakan di dalam IFM Rules of Responsible Conduct terkait Interaction

with Health Workers bahwa anggota IFM tidak ikut serta dalam usaha marketing

of covered product secara langsung ke masyarakat umum. Ini termasuk praktik

marketing seperti televisi, radio, internet, media sosial atau iklan cetak, diskon,

point-of-sale advertising atau tampilan khusus, seperti di rumah sakit/klinik,

sampel promosi, barang pernak-pernik, kupon, loss-leader, dan tie-in sales.

3. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif dan Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 menyatakan:

a. Melarang setiap pelaku medis menerima dan/atau mempromosikan susu

formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program

pemberian ASI ekslusif;

b. Melarang mempromosikan termasuk memajang, memberikan potongan

harga, memberikan sampel susu formula bayi, memberikan hadiah,

memberikan informasi melalui saluran telepon, media cetak dan elektronik,

memasang logo atau nama perusahaan pada perlengkapan persalinan dan

perawatan bayi, membuat dan menyebarkan brosur, leaflet, poster, atau yang

sejenis lainnya.

c. Menyatakan tenaga medis dan fasilitas medis dilarang melakukan promosi

susu formula bayi dan produk bayi lainnya dengan cara apapun dan setiap

pelaku medis dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen

dan/atau distributor susu formula bayi lainnya yang dapat menghambat

program ASI eksklusif.

3. Metode Penelitian

Analisis sistem pengendalina PT ZXC akan menggunakan COSO Framework 2013

sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian tinjauan teoritis. Pada bagian



pengendalian internal perusahaan secara umum, akan dilakukan analisis dengan

melihat apakah setiap prinsip-prinsip pada komponen-komponen COSO Framework

2013 dapat ditemui lalu bagaimanakah implementasinya? Jika terjadi kekurangan,

analisis akan dilakukan berikut identifikasi kekurangan pengimplementasian COSO

Framework 2013 disertai dengan saran perbaikannya. Adapun pengendalian internal

pada siklus pembayaran jasa medis dan reimbursement akan langsung ditinjau

kelemahan yang teridentifikasi berikut saran perbaikannya. Hal ini dilakukan

mengingat begitu teknisnya pengendalian internal pada kedua siklus tersebut dan

diberikan oleh user dari PT ZXC kepada penulis dalam mengobservasi operasional

perusahaan serta mengakses data yang dibutuhkan dalam penyelesaian laporan

magang ini. PT ZXC dalam berhubungan dengan pelaku medis memilki beberapa

klasifikasi hubungan yang terdiri dari enam jenis, yaitu product availability, in clinic

advertising, sponsorship, consultant fee, company events, dan interaction with health

care professional. Pada kesempatan ini, penulis hendak memperlihatkan siklus

pembayaran jasa pelaku medis terkait dengan jenis hubungan in clinic advertising

karena keterbatasan yang diberikan oleh user kepada penulis dalam mengobservasi

operasional perusahaan. Transaksi in clinic advertising secara umum terdiri dari tiga

fase. Proses bisnis ini dapat dilihat pada gambar 1. Flowchart ini akan dideskripsikan

melalui tiga fase, yaitu pemesanan jasa pelaku medis, pembuatan NPO, kemudian

pembayaran jasa kepada vendor.

Perusahaan menggunakan perangkat panduan dan peraturan untuk menjaga sistem

pengendalian internal perusahaan. Perangkat peraturan pada perusahaan terangkum

pada standard of business conduct, corporate policy, dan corporate procedure.

Selain pemberian peraturan untuk memastikan kualitas pengendalian internal

perusahaan, perusahaan juga mewajibkan para personelnya untuk melakukan

pelatihan compliance yang diselenggarakan oleh dewan direksi beserta perwakilan

dari cabang regional. Apabila karyawan menemui suatu kasus yang tidak dipahami

oleh karyawan terkait compliance, karyawan wajib bertanya pada atasan terkait atau

kepada tim finance. Program scorecard juga dilakukan oleh perusahaan setiap akhir

kuartal.

Untuk siklus pembayaran jasa pelaku medis, fase pemesanan dimulai dengan

pembuatan proposal internal oleh Regional Business Manager PT ZXC (RBM).



Proposal internal ini berisi tentang profil lengkap institusi medis yang akan diajak

kerja sama, dan lokasi spesifik material iklan perusahaan yang akan dipajang.

Proposal ini akan dibuat secara manual melalui jaringan internal perusahaan yang

dapat diakses oleh RBM dan dikirim secara online ke admin bagian sales force

effectiveness untuk dilihat kelengkapan proposal internal yang disyaratkan. Proposal

internal kemudian diserahkan ke medical sales director untuk ditinjau kelayakannya

untuk diajak kerjasama dan diotorisasi. Institusi medis yang terdapat pada proposal

internal yang telah disetujui akan dibuatkan datanya ke dalam database vendor. Data

vendor kemudian dimasukkan ke dalam master data pada sistem sehingga vendor

tersebut menjadi terdaftar. Draf kontrak kesepakatan (agreement draft) kemudian

dibuat akan diserahkan secara langsung kepada pelaku medis dalam lembaran

tercetak. Kontrak kesepakatan yang disetujui akan diberikan kepada perusahaan dan

akan disimpan sebagai dokumentasi perusahaan dan dokumen pendukung

pembayaran jasa pelaku medis.

Fase NPO dimulai setelah kontrak ditandatangani oleh pihak vendor, pelaku medis

atau vendor yang dalam ini institusi medis harus mengerjakan apa yang tercantum di

kontrak kerja sama. Fase ini bermakna proses penyelesaian otorisasi untuk

pembayaran atas jasa vendor oleh divisi medical sales dan divisi finance perusahaan.

Artinya, tidak ada keterlibatan surat tagihan dalam fase ini. Namun, dokumen NPO

digunakan sebagai landasan perusahaan membayar jasa pelaku medis. Pengecekan

kelengkapan dan kebenaran menggunakan dokumen NPO yang didalamnya terdiri

dari supporting documents terkait dan terlampir. Karyawan perusahaan di lapangan

akan membuat pertimbangan apakah vendor melakukan sesuai yang tertera di

kontrak dan membuat laporan ke kantor pusat. Pembuktian melalui pengambilan foto

dengan tanggal yang tertera secara otomatis pada foto. Dokumen-dokumen terkait

kerja sama dengan pelaku medis akan disatukan dan dicek kelengkapan dan

validitasnya. Dokumen high risk transaction review program kemudian dibuat untuk

menilai kelengkapan, akurasi, validasi dan pembatasan akses dari supporting

documents NPO. Apabila telah diotorisasi oleh representatif medical sales

department (direktur dan pembuat NPO), dokumen ini akan diserahkan kepada tim

finance untuk diverifikasi ulang kelengkapan dan validitasnya. Tim finance

melakukan scan dokumen dan dikirimkan ke tim ASD untuk diverifikasi ulang



validitas dan kelengkapannya. Jika telah sesuai, tim ASD akan membuatkan data

vendor beserta dan dan data terkait lainnya ke sistem SAP PT ZXC.

Gambar 1. Siklus Pembayaran Jasa Iklan Pelaku Medis

Sumber: Medical Sales Department PT ZXC (telah diolah kembali)



Fase pembayaran kepada vendor pelaku medis akan segera dibayarkan oleh tim ASD

melalui rekening asosiasi profesi atau rekening institusi medis terkait. Pembayaran

langsung ke rekening perorangan tidak disarankan. Pengecualian terhadap hal ini

terbatas dan harus melalui tinjauan kembali oleh medical sales director. Metode

pembayaran tidak dilakukan secara tunai tetapi via transfer.

Pada Siklus pembayaran reimbursement, pengeluaran yang akan di-reimburse oleh

PT ZXC adalah sebagian pengeluaran yang terkait dengan bisnis perusahaan dan

beberapa hal non bisnis. Keperluan non bisnis adalah pembelian produk perusahaan

yang dilakukan oleh pegawai. Personel perusahaan diwajibkan membuat laporan

reimbursement-nya kecuali dewan direksi yang akan dibuatkan oleh sekretarisnya.

Flowchart siklus pembayaran reimbursement pegawai akan dideskripsikan melalui

tiga fase, yaitu pengajuan reimbursement pegawai, otorisasi klaim reimbursement

karyawan, dan pembayaran klaim karyawan.

Pada gambar 2, siklus ini dimulai dari karyawan menginput secara manual pada

sistem travel & expense reimbursement PT ZXC secara online. Hasil pengisian

laporan pengeluaran tersebut harus dicetak dan dikumpulkan dengan melampirkan

bukti transaksi pengeluaran yang akan diganti oleh perusahaan. Bukti transaksi yang

menggunakan kartu kredit resmi perusahaan dapat dilakukan print out ringkasan

penggunaan kartu kredit yang dikirim oleh bank partner perusahaan. Informasi yang

diinput ke dalam jaringan perusahaan ini diakses oleh atasan karyawan terkait agar

dapat dicek dan diotorisasi klaimnya. Sistem teknologi informasi akan mengingatkan

secara berkala atasan karyawan terkait untuk melakukan otorisasi. Adakalanya

karyawan membutuhkan transaksi yang ketentuannya tidak diatur di dalam standar

operasional prosedur perusahaan. Namun, karyawan menganggap perlunya

pembelian tersebut. Karyawan wajib melakukan pengungkapan secara verbal kepada

atasannya untuk melakukan transaksi tersebut dengan harapan uang karyawan akan

diganti perusahaan.

Dokumen yang telah dicek oleh atasan karyawan terkait laporan tersebut akan

dibawa ke tim finance untuk dicek kembali validitas dan kelengkapan laporan

reimbursement karyawan. Laporan yang sudah benar akan di-scan tim payable dan

dimasukkan ke database dan dikirim ke tim ASD. Tim finance, khususnya tim

payable menjadi penyaring terakhir untuk pengecekan validitas laporan



reimburesement jenis transaksi, nominal, masa kadaluarsa beserta pengelompokan

klaim sesuai dengan akun terkait yang diatur oleh prosedur standar operasional

perusahaan.

Fase pembayaran klaim karyawan kemudian dilakukan oleh tim ASD langsung ke

rekening karyawan (via transfer) dan akun kartu kredit perusahaan apabila

menggunakan kartu kredit. Karyawan yang tidak dapat menyertakan supporting

document mengenai klaim terkait, klaim tersebut tidak diganti oleh perusahaan.

Keterlambatan pembuatan laporan reimbursement tidak akan dilayani oleh tim

finance, begitu pula konsekuensi denda keterlambatan kartu kredit perusahaan.



Gambar 2. Siklus Pembayaran Reimbursement Karyawan

Sumber: Finance Department PT ZXC (telah diolah kembali)

Hasil Penelitian

Pengendalian internal PT ZXC secara umum sudah memuaskan. Segala komponen

pengendalian internal dalam COSO Framework 2013 terpenuhi walaupun terdapat

beberapa prinsip dari komponen pengendalian internal yang dirasa kurang oleh

penulis.

Gambar 3. Potongan Flowchart Siklus Pembayaran Jasa Medis

Sumber: Medical Sales Department PT ZXC (telah diolah kembali)

Pada siklus pembayaran jasa pelaku medis, perusahaan terindikasi melakukan

aktivitas bisnis yang menyalahi etika bisnis karena melanggar peraturan yang

ditetapkan para pemangku kepentingan terkait, yaitu World Health Organization,

Infant Food Manufacturing, Pemerintah Indonesia. Pelanggaran nilai etika juga

mencederai implementasi COSO Framework 2013. Dari sisi administrasi,



permasalahan ada pada bagian pembuatan NPO (lihat gambar 4) sehingga

teridentifikasi bahwa perusahaan kurang dalam implementasi beberapa prinsip dari

COSO Framework 2013.

Gambar 4. Potongan Flowchart Siklus Pembayaran Reimbursement Karyawan

Sumber: Finance Department PT ZXC (telah diolah kembali)

Pada siklus pembayaran reimbursement, permasalahan berkutat pada sisi adminstrasi

yang terletak pada bagian pengisian detail dan otorisasi oleh atasan terkait (lihat

gambar 4). Perusahaan kurang mengindahkan komponen control environment COSO

framework 2013, yaitu organisasi mendemonstrasikan sebuah komitmen atas



integritas dan nilai etika serta pada prinsip organisasi mendemonstrasikan komitmen

untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten

yang sejalan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Pembahasan

Pada pengendalian internal umum, kekurangan pengimplemntasian COSO

Framework 2013 ditemui pada dua prinsip komponen control environment, yaitu

organisasi mendemonstrasikan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan

mempertahankan individu yang kompeten yang sejalan dalam mencapai tujuan

perusahaan dan organisasi menganggap individu bertanggung jawab atas

pengendalian internal dalam pencapaian tujuan perusahaan. Frekuensi pengunduran

diri pegawai pada perusahaan ini cukup banyak. Hal ini dapat dilihat dari masih

kosongnya beberapa posisi manajerial di hampir setiap divisi perusahaan dan

pergantian personel baru ke dalam perusahaan. Pengembangan pegawai melalui

bantuan pelatihan keahlian atau sekolah jarang dilakukan. Begitu pula kekurangan

pengimplementasian terjadi pada komponen monitoring pada prinsip organisasi

memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi baik secara terus menerus

maupun secara khusus untuk memastikan apakah komponen dari pengendalian

internal berjalan dengan baik. Dilihat dari tidak adanya divisi compliance secara

khusus atau kosongnya posisi internal control manager. Walaupun perusahaan,

melalui dewan direksi, menekankan secara verbal dan tertulis bahwa setiap individu

bertanggung jawab, pelaksanaannya pada personel tingkat menengah ke bawah

kurang dikarenakan kurangnya tindakan disiplin dan ketegasan dari atasan pegawai

terkait.

Pada siklus pembayaran jasa pelaku medis, dari sisi etika, perusahaan melakukan

pelanggaran karena melakukan aktivitas bisnis perusahaan dengan mempromosikan

produk perusahaan berupa susu formula bayi yang bekerja sama dengan para pelaku

medis dengan memajang materi iklan di lokasi para pelaku medis beroperasi. Hal ini

melanggar poin-poin yang terdapat di dalam International Code of Marketing of

Breast-milk Substitutes of World Health Organization, Infant Food Manufacturing



Rules of Responsible Conduct terkait Interaction with Health Workers dan

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif dan Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013. Hal ini secara tidak langsung

menyebabkan perusahaan tidak mengimplementasikan prinsip perusahaan

mendemonstrasikan sebuah komitmen atas integritas dan nilai etika pada komponen

control environment COSO Framework 2013. Dari sisi administrasi, permasalahan

ada pada bagian pembuatan NPO. Direktur departemen medical sales dan personel

perusahaan pembuat NPO terlihat tidak terlalu menaruh perhatian yang cukup pada

sisi compliance pembuatan NPO yang dapat dilihat dengan sering terjadi dan

berulang-ulang dokumen pendukung tidak lengkap, padahal lembar NPO sudah

diotorisasi oleh medical sales director. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan

kurang mengimplementasikan prinsip organisasi mengkomunikasikan informasi

secara internal, berikut tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal yang

diperlukan dalam mendukung fungsi pengendalian internal pada komponen

information and communication dari COSO Framework 2013. Perusahaan juga

kurang mengimplementasikan prinsip organisasi menganggap individu bertanggung

jawab atas pengendalian internal dalam pencapaian tujuan perusahaan pada

komponen control environment. Perusahaan juga kurang menerapkan prinsip

mengkomunikasikan informasi secara internal, berikut tujuan dan tanggung jawab

untuk pengendalian internal yang diperlukan dalam mendukung fungsi pengendalian

internal serta prinsip organisasi mengkomunikasikan informasi secara internal,

berikut tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal yang diperlukan

dalam mendukung fungsi pengendalian internal pada komponen information and

communication.

Pada siklus pembayaran reimbursement karyawan, masalah-masalah yang dihadapi

oleh perusahaan berkutat pada keabsahan nominal yang diklaim dan kesungguh-

sungguhan personel perusahaan dalam mengajukan klaim. Sebagian besar proses

pengajuan klaim tersendat di divisi finance. Penyebab tersendatnya adalah karyawan

divisi selain finance lalai dalam menjaga bukti transaksi sebagai dokumen

pendukung. Sebagian karyawan juga kurang beretika dalam hal overstatement dalam

jumlah nominal yang diklaim. Dapat disimpulkan perusahaan kurang mengindahkan



prinsip organisasi mendemonstrasikan sebuah komitmen atas integritas dan nilai

etika dari komponen control environment COSO framework 2013.

Kesimpulan

Pada pengendalian internal secara umum, terdapat beberapa kekurangan

implementasi COSO Framework 2013. Pada komponen control environment,

perusahaan kurang dalam mendemonstrasikan komitmen untuk menarik,

mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten yang sejalan dalam

mencapai tujuan perusahaan yang dilihat dari frekuensi pengunduran diri pegawai

pada perusahaan ini cukup banyak dan pengembangan pegawai melalui bantuan

pelatihan keahlian untuk para pegawainya jarang dilakukan. Perusahaan juga kurang

menganggap individu bertanggung jawab atas pengendalian internal dalam

pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari penekanan yang kurang dari

jajaran personel tingkat menengah ke bawah dan tindakan disiplin dan ketegasan dari

atasan pegawai terkait. Pada komponen monitoring, Perusahaan kurang memilih,

mengembangkan, dan melakukan evaluasi baik secara terus menerus maupun secara

khusus untuk memastikan apakah komponen dari pengendalian internal berjalan

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya personel perusahaan yang khusus

melakukan aksi monitoring secara khusus karena tidak adanya divisi compliance

ataupun internal control manager.

Pada pengendalian internal siklus pembayaran jasa pelaku medis, terdapat

permasalahan dari sisi administrasi. Sering terdapat isi dari dokumen yang

dipersyaratkan tidak lengkap dan salah. Adapun dari sisi pelaksanaan aktivitas bisnis,

terdapat pelanggaran etika yang bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh

para pemangku kepentingan.

Pada pengendalian internal siklus pembayaran reimbursement karyawan, masalah

yang sering terjadi pada siklus ini bersifat kesalahan administrasi karena kurangnya

kesungguh-sungguhan personel perusahaan membuat dokumen reimbursement.



Saran

Untuk pengendalian internal secara umum, peningkatan remunerasi bagi karyawan

perusahaan dan segera mengangkat internal control manager yang baru beserta

timnya dan secara khusus mendirikan divisi baru yang dipimpin oleh direktur, yaitu

divisi compliance.

Untuk pengendalian internal siklus pembayaran jasa pelaku medis, saran aplikatifnya

antara lain adalah mengangkat legal officer yang menetap dan berkantor di

perusahaan yang bertindak memberi saran agar praktik bisnis perusahaan sesuai

dengan peraturan dan hukum berlaku, menyewa konsultan hukum dan konsultan

risiko untuk mencari solusi mitigasi risiko serta issue resolution jika hal yang

dikhawatirkan terjadi, dan menambah personel untuk memperbaiki administrasi

siklus pembayaran pelaku medis in clinic advertising.

Untuk pengendalian internal siklus pembayaran reimbursement karyawan, saran

aplikatifnya antara lain melakukan intervensi pimpinan divisi finance dengan

menegur pihak yang melakukan kesalahan via mendatangi langsung atau via blast

email ke seluruh pihak terkait, dan melakukan eskalasi dengan melaporkan kejadian

ini ke pihak yang lebih superior, seperti president director atau ke pihak regional,

pembuatan divisi compliance secara khusus.

Dafar Referensi



Australian and New Zealand Banking Group. 2015. Australian Dairy Industry.

www.bca.com.au/docs/c6335da5-7123-44ad-b850.../ANZ%20-

%20Dairy_pdf.pdf (diakses pada 7 November 2017)

Committee of Sponsoring Organizations. (2013). Internal Control – Integrated

Framework.

International Association of Infant Food Manufacturers. 2014. Infant Food

Manufacturers’ Commitment and Rules for Responsible Conduct.

http://www.ifm.net/wp-content/uploads/2014/10/IFM_Rules-of-Responsible-

Conduct_REV_26-March-2014.pdf (diakses pada 17 November 2017)

Menteri Kesehatan. 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.

http://binfar.kemkes.go.id/?wpdmact=process&did=OTEuaG90bGluaw==

(diakses pada 21 November 2017)

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/.../lt4f6af2df3eeeb (diakses

pada 21 November 2017)

World Health Organization. 1981. International Code of Marketing of Breast-milk

Substitutes. www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf (diakses

pada 17 November 2017)


ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS …

Documents

Transcript of ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS …