ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP...

ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI

FISKAL TERHADAP KESENJANGAN

EKONOMI ANTAR DAERAH

(STUDI KASUS PADA KABUPATEN/ KOTA

DI PROVINSI JAWA TENGAH)

Eranus Yoga Kundhani

Program Pascasarjana

Universitas Kristen Satya Wacana

2015

© Eranus Yoga Kundhani

All rights reserved. Save exception stated by the law, no part of this

publication may be reproduced, stored in a retrieval system of any nature, or

transmitted in any form or by any means electronic, mechanical,

photocopying, recording or otherwise, included a complete or partial

transcription, without the prior written permission of the author, application

for which should be addressed to author.

Diterbitkan oleh:

Program Pascasarjana

Universitas Kristen Satya Wacana

Jln. Diponegoro No 52-60 Salatiga 50711

Telp. (0298) 321212 ext. 229, Fax (0298) 311995

ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI

FISKAL TERHADAP KESENJANGAN

EKONOMI ANTAR DAERAH

(STUDI KASUS PADA KABUPATEN/ KOTA


TESIS

Diajukan untuk memperoleh gelar Magister

di Universitas Kristen Satya Wacana.

Tesis ini telah dipertahankan dalam ujian

Program Pascasarjana Magister Studi Pembangunan

Universitas Kristen Satya Wacana,

pada hari Rabu, 21 Oktober 2015, pukul 10.00 WIB

di Universitas Kristen Satya Wacana

Jalan Diponegoro 52-60 Salatiga.

Oleh:


Lahir di Salatiga, Jawa Tengah

Pembimbing:

Dr. Gatot Sasongko, SE., MS

Penguji:

Marthen L. Ndoen, SE., MA., Ph.D

Dr. Wilson M.A. Therik, SE., M.Si

1

ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL

TERHADAP KESENJANGAN EKONOMI ANTAR DAERAH (STUDI KASUS PADA KABUPATEN/ KOTA



ABSTRACT

Fiscal decentralization is the transfer of funds from the central

government, giving broad authority to the regions to manage and

optimize the economic potential that exists, in order to encourage

economic growth in each region and ultimately reduce economic

inequality gap between regions.

This research aims to analyze empirically the effect of fiscal

decentralization variable to variable economic gap between regions

in the districts/ cities in Central Java province. Variable economic

disparities between regions measured by Williamson Index. In

addition to analyzing the direct effect of fiscal decentralization

variable to variable economic disparities between regions, this study

also includes the Human Development Index (HDI) and economic

growth as intermediate variable in the model.

This research uses panel data. Panel data covering 35 district/ cities

in Central Java province, the period from 2004 to 2013. The method

used to process this panel data, using Ordinary Least Square (OLS)

Panel Data with Fixed Effect Model approach, combined with Path

Analysis.

Based on this research, it was found that the variables of fiscal

decentralization has indirect effect, negative and significant to the

variable economic disparities between regions, through HDI

variable. This means that the HDI to be intermediate variable that

must be considered in reducing economic disparities between

regions.

Keywords: Fiscal Decentralization, HDI, Economic Growth,

Economic Gaps Between Regions, Panel Data, Path Analysis.

2

Latar Belakang

1 Januari 2001 adalah tanggal pelaksanaan desentralisasi fiskal

yang mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Kedua

undang-undang tersebut pada perjalanannya mengalami revisi, menjadi

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pusat dan Daerah. Melalui kedua undang-undang

tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yakni kewenangan dalam hal

menggali pendapatan dan peran alokasi secara mandiri dalam

menetapkan prioritas pembangunan.

Penerapan otonomi daerah yang sudah berlangsung lebih dari

sepuluh tahun diharapkan bisa menggeser kewenangan pusat kepada

daerah. Otonomi daerah haruslah diartikan sebagai otonomi bagi

rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pemahaman wilayah

tertentu pada tingkat lokal (Kaloh, 2002 : 7). Otonomi daerah bukan

saja merupakan pelimpahan wewenang, namun juga merupakan

peningkatan partisipasi rakyat dalam pembangunan daerah. Otonomi

daerah bukan tanpa kelemahan, Prud’homme (1995) menyatakan

beberapa kelemahan yang muncul dalam otonomi daerah, yaitu:

1. Menciptakan kesenjangan antar daerah kaya dengan daerah

miskin.

2. Tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan

fiskal, berdampak pada terancamnya stabilitas ekonomi.

3. Kurang hadirnya lembaga perwakilan rakyat yang ditandai dengan

lemahnya public hearing, berdampak pada efisiensi.

4. Semakin meluasnya korupsi dari pusat menuju ke daerah.

Di Provinsi Jawa Tengah hal ini dapat terlihat dari

bervariasinya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil antar

3

kabupaten/ kota. Data PDRB Riil tahun 2013 menunjukkan terdapat

tiga daerah yang memiliki PDRB Riil terbesar di Provinsi Jawa Tengah.

Kota Semarang menduduki tempat pertama dengan PDRB Riil sebesar

25.697.338,39 (Juta Rupiah), Kabupaten Cilacap di tempat kedua

dengan PDRB Riil sebesar 15.352.290,57 (Juta Rupiah) dan Kabupaten

Kudus dengan PDRB Riil sebesar 14.398.651,02 (Juta Rupiah) di tempat

ketiga. Namun pada tahun yang sama, Kota Salatiga berada pada

peringkat terbawah yakni sebesar 1.080.656,98 (Juta Rupiah). Dari data

tersebut, terlihat betapa lebar rentang PDRB Riil antar kabupaten/ kota

di Provinsi Jawa Tengah.

Lebih lanjut, data PDRB Riil per kapita antar kabupaten/ kota

di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 secara berurutan sebagai

berikut: Kabupaten Kudus dengan PDRB Riil per kapita sebesar

17.758354 (Juta Rupiah) menempati posisi teratas, disusul dengan Kota

Semarang dengan PDRB Riil per kapita sebesar 15.623382 (Juta

Rupiah), Kota Surakarta dengan PDRB Riil per kapita sebesar

11.974507 (Juta Rupiah) dan Kota Magelang dengan PDRB Riil per

kapita sebesar 10.995189 (Juta Rupiah). Jika data tersebut dibandingkan

dengan rata-rata PDRB Riil per kapita kabupaten/ kota di Provinsi

Jawa Tengah sebesar 5.739761 (Juta Rupiah) dengan standar deviasinya

sebesar 3.577223 (Juta Rupiah), maka terlihat beberapa kabupaten/

kota memiliki PDRB Riil per kapita berada jauh diatas rata-rata PDRB

Riil kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah, disamping itu tentu juga

terdapat kabupaten/kota dengan PDRB Riil per kapita di bawah angka

rata-rata tersebut.

Dari kedua data tersebut, baik PDRB Riil kabupaten/ kota

maupun PDRB Riil per kapita kabupaten/ kota di Provinsi Jawa

Tengah, dapat diduga kuat adanya kesenjangan ekonomi antar daerah

pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian Apriesa (2013) pada kabupaten/ kota di Provinsi

Jawa Tengah, berfokus untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal

terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Dalam

penelitiannya Apriesa meregresikan variabel independent berupa

4

derajat desentralisasi fiskal, pajak daerah, populasi dan tenaga kerja

dengan variabel dependent pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan

pendapatan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian Apriesa,

adalah: pertama, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan

ekonomi di Provinsi Jawa Tengah terbukti secara signifikan dan positif.

Kedua, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan

pendapatan di Provinsi Jawa Tengah, memiliki pengaruh positif namun

tidak signifikan. Dengan kata lain bahwa desentralisasi fiskal kurang

mendukung terwujudnya pemerataan. Hasil ini selaras dengan

penelitian Mahi (2001) yang meneliti dampak desentralisasi fiskal

terhadap pertumbuhan kota. Salah satu kesimpulan dari hasil

penelitiannya menyatakan bahwa kebutuhan bagi hasil sumberdaya

alam berpotensi mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi, namun

akan meningkatkan kesenjangan antar daerah.

Peneliti lain, Brodjonegoro dan Dartanto (2003), melakukan

estimasi dampak desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap

pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar daerah dengan

menggunakan analisa model analisis makro ekonometrik simultan.

Hasil analisis menunjukan bahwa, setelah pelaksanaan desentralisasi

fiskal kesenjangan antar wilayah semakin besar antar daerah di

Indonesia. Hal ini terjadi karena dalam era desentralisasi fiskal dengan

transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada

daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi

ekonomi yang ada akan memberi efek positif terhadap pertumbuhan

ekonomi masing-masing daerah dan akan menyebabkan kesenjangan

antar wilayah semakin besar. Kesenjangan antar wilayah semakin besar

bisa terjadi karena beberapa hal: (1) satu daerah dengan daerah yang

lain tentu memiliki faktor endowment yang berbeda, (2) faktor

endowment yang berbeda mengakibatkan kemampuan daerah dalam

proses pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan tingkat output yang

berbeda, (3) perbedaan tingkat output yang dihasilkan oleh masing-

masing daerah berakibat pada semakin besarnya kesenjangan antar

wilayah. Di sisi lain, estimasi kedua yakni berkenaan dengan pengaruh

desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan, bertolak

5

belakang dengan hasil penelitian Akai dan Sakata (2005) yang

menyatakan bahwa desentralisasi fiskal merupakan alat yang

digunakan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan untuk

mengurangi kesenjangan antar daerah. Penelitian lain dilakukan oleh

Sasana (2005) tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap

pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah, penyerapan tenaga

kerja dan kesejahteraan di kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitiannya, yakni

bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

kesenjangan antar daerah, dengan kata lain, semakin tinggi

desentralisasi fiskal semakin kecil kesenjangan antar daerah pada

kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan adanya

perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal

terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagian peneliti menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh

positif terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah, sedangkan

sebagian lainnya menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh

negatif terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian

ini adalah bahwa pada masa desentralisasi fiskal (yang merupakan

transfer dana dari pemerintah pusat, pemberian kewenangan yang luas

kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi

ekonomi yang ada, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi masing-masing daerah) ternyata masih ada kesenjangan

ekonomi antar daerah pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, maka pada

penelitian ini terdapat beberapa perbedaan:

Pertama, dari segi lokasi, penelitian ini fokus di Provinsi Jawa

Tengah, berbeda dengan Rochana (2013) yang meneliti Indonesia dan

penelitian Efriza (2014) yang berlokasi di Jawa Timur. Kedua, rentang

waktu yang dipakai dalam penelitian ini cukup panjang, yakni sepuluh

tahun (2004-2013), jika dibandingkan dengan Adi (2005) enam tahun

6

pengamatan, Sasana (2009) lima tahun pengamatan dan Rochana

(2013) enam tahun pengamatan. Ketiga, penelitian ini menggunakan

metode Path Analysis, yang tidak digunakan dalam penelitian Adi

(2005), Apriesa (2013), Rochana (2013) dan Efriza (2014). Keempat,

penggunaan Indeks Williamson sebagai indikator empiris variabel

Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah tidak digunakan dalam penelitian

Adi (2005), Sasana (2009) dan Apriesa (2013). Kelima, pada penelitian

ini memasukkan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai

variabel antara dalam model penelitian. Variabel IPM tidak ditemukan

pada penelitian Adi (2005), Sasana (2009), Apriesa (2013) dan Rochana

(2013). Variabel IPM memang ditemukan pada penelitian Efriza

(2014), namun tidak sebagai variabel antara. Keenam, meskipun

menggunakan metode analisis sama (Path Analysis), penelitian ini

memiliki variabel tujuan akhir yang berbeda dengan Sasana (2009).

Variabel akhir yang dituju pada penelitian ini adalah Kesenjangan

Ekonomi Antar Daerah, sedangkan pada penelitian Sasana adalah

variabel Kesejahteraan Masyarakat.

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan

ekonomi antar daerah pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal baik langsung maupun

tidak langsung, melalui variabel antara, terhadap kesenjangan ekonomi

antar daerah di kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat dalam

bentuk sumbangan pemikiran bagi pemerintah kabupaten/ kota

maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam menyusun

perencanaan dan kebijakan pembangunan, sehingga hasil-hasil

7

pembangunan dapat dirasakan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dan

mewujudkan pemerataan pembangunan guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian yang menghasilkan perbedaan kesimpulan,

mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan ekonomi

antar daerah akan dibahas pada bagian ini.

Penelitian Priyo Hari Adi (2005) berfokus pada dampak

desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, studi kasus

kabupaten/ kota se Jawa - Bali. Pemilihan daerah ini didasarkan pada

karakteristik ekonomi dan geografis yang sama. Data yang dipakai

dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik, dan

dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu data sebelum (1998-2000) dan

data sesudah desentralisasi (2001-2003).

Dalam pengujian hipotesis, digunakan alat uji beda

berpasasangan (uji t) dan analisis varian (ANOVA). Uji t digunakan

untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah sebelum dan

sesudah pelaksanaan desentralisasi fiskal. ANOVA digunakan untuk

mengetahui perbedaan pertumbuhan yang nyata antara daerah dengan

tingkat kesiapan yang berbeda, dalam menghadapi desentralisasi fiskal.

Data sebelum desentralisasi fiskal (1998-2000) menunjukkan

bahwa kesenjangan antar daerah pada umumnya masih tinggi. Hal ini

tampak pada angka deviasi standar yang mencapai 3,197%. Angka

penyimpangan ini cukup tinggi terlebih bila diukur dari rata-rata

pertumbuhan yang hampir sama dengan penyimpangan tersebut

(2,9%). Disparitas pertumbuhan terbesar terjadi di propinsi Jawa Barat

dan Jawa Timur masing-masing sebesar 11,36% dan 10,73.

Berdasarkan hasil pemetaan tipologi daerah, dari 117

kabupaten dan kota, hanya 15% (atau 18 daerah) merupakan daerah

yang cepat maju dan tumbuh.

8

Kesenjangan pertumbuhan antar daerah setelah pelaksanaan

desentralisasi fiskal menjadi lebih kecil, hal ini ditunjukkan dengan

nilai deviasi standar yang turun menjadi 1,196%. Hal ini

mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi lebih merata

setelah masa desentralisasi fiskal.

Pengujian hipotesis 1 memberikan secara empiris, secara positif

dan signifikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi pada masa

desentralisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Bohte dan Meier

(2000), yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada

pemerintahan terdesentralisasi lebih tinggi dan cepat dibandingkan

dengan pertumbuhan ekonomi pada pemerintah tersentralisasi. Selain

itu, temuan ini mendukung penelitian Oates (1995), Lin dan Liu (2000)

yang menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengujian hipotesis 2 ada bukti empiris, rata-rata pertumbuhan

yang berbeda antar daerah dengan tipologi yang berbeda. Daerah yang

siap (memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi) terbukti

mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan

daerah yang kurang siap menghadapi desentralisasi fiskal. Walaupun

demikian, perbedaan pertumbuhan setelah pelaksanaan desentralisasi

lebih kecil dibandingkan sebelum pelaksanaan desentralisasi.

Alat analisis deskriptif, digunakan untuk memberikan

gambaran awal pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per

kapita. Yang menarik dari penelitian Priyo Hari Adi adalah, kenaikan

pertumbuhan ekonomi untuk daerah yang sebelumnya dianggap

kurang siap (cepat maju tapi tertekan dan relatif tertinggal) ternyata

lebih tinggi daripada kenaikan pertumbuhan daerah lainnya. Dapat

diduga bahwa desentralisasi fiskal memberikan dorongan bagi daerah

untuk lebih kreatif dan inovatif untuk mengelola sumber daya yang

dimiliki.

Penelitian lain dilakukan oleh Hadi Sasana (2009), yang

menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar

daerah dan penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan pada

9

kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah, pada masa desentralisasi

fiskal.

Pada penelitian ini, desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio antara

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan

pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah kabupaten/kota.

Data yang digunakan berupa data sekunder berupa time series dari

tahun 2001 sampai dengan 2005, dan data cross section yang terdiri

dari 35 kabupaten/ kota, sehingga merupakan pooled data. Teknik

analisis yang digunakan adalah least square dengan menggunakan

analisis jalur (path analysis), yang dikembangkan sebagai model untuk

mempelajari pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari

variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Hasil pembahasan dan analisis terhadap data yang ada,

diperoleh temuan sebagai berikut :

Pertama, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan

ekonomi mempunyai koefisien jalur sebesar 0,268 dengan nilai

probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,000. Hasil estimasi ini sesuai

dengan hipotesis satu, bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Tengah. Hasil estimasi ini mengindikasikan bahwa

semakin tinggi desentralisasi fiskal di kabupaten/kota akan semakin

tinggi pula pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Tengah.

Kedua, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan

antar daerah memiliki koefisien jalur sebesar -0,494 dengan nilai

probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Hasil estimasi ini memberikan

dukungan hipotesis dua, bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh

signifikan terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah di

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal akan semakin

mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah kabupaten/kota.

10

Ketiga, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan

antar daerah mempunyai koefisien jalur sebesar -0,164 dengan nilai

probabilitas signifikansi sebesar 0,013. Hasil estimasi ini sesuai dengan

hipotesis tiga, bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan

terhadap kesenjangan antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi

pertumbuhan ekonomi akan semakin kecil tingkat kesenjangan

ekonomi antar daerah kabupaten/kota.

Keempat, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap

penyerapan tenaga kerja memiliki koefisien jalur sebesar 0,154 dengan

nilai probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,042. Hasil estimasi ini

memberikan dukungan hipotesis empat pada penelitian ini, bahwa

pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan

tenaga kerja di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan

ekonomi akan semakin besar penyerapan tenaga kerja di

kabupaten/kota.

Kelima, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap

kesejahteraan mempunyai koefisien jalur sebesar 0,133 dengan nilai


dengan hipotesis lima, bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh

signifikan terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi

pertumbuhan ekonomi akan semakin mendorong kesejahteraan

masyarakat di daerah kabupaten/kota.

Keenam, pengaruh kesenjangan antar daerah terhadap

kesejahteraan mempunyai koefisien jalur sebesar -0,262 dengan nilai


hipotesis enam, bahwa kesenjangan antar daerah berpengaruh

signifikan terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin kecil

tingkat kesenjangan antar daerah, akan semakin mendorong

kesejahteraan masyarakat di daerah kabupaten/kota.

11

Ketujuh, pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap

kesejahteraan mempunyai koefisien jalur yang bertanda positif sebesar

0,600 dengan nilai probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,000. Hasil

estimasi ini sesuai dengan hipotesis tujuh, bahwa meningkatnya

penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap

kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar penyerapan tenaga

kerja dalam berbagai lapangan usaha akan semakin mendorong

kesejahteraan masyarkat di daerah kabupaten/kota.

Lintantia Fajar Apriesa (2013) melakukan penelitian pada

kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah, untuk melihat pengaruh

desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan

pendapatan. Sayangnya pada penelitian ini, tidak dicantumkan rentang

waktu data yang digunakan.

Apriesa meregresikan variabel independent berupa derajat

desentralisasi fiskal, pajak daerah, populasi penduduk dan tenaga kerja

dengan variabel dependent berupa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Ordinary Least Square (OLS) data panel. Perhitungan

ketimpangan pendapatan diukur dengan menggunakan Gini Ratio.

Hasil estimasi berkenaan dengan variabel dependent pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut: pertama, derajat

desentralisasi berpengaruh positif (0,103294) dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi. Setiap ada kenaikan dalam derajat

desentralisasi yang berasal dari penerimaan daerah dan merupakan

sumber pengeluaran daerah, akan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi daerah. Kedua, pajak daerah memiliki pengaruh negatif (-

0,995645) terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak signifikan.

Hasil ini sesuai teori Peacock dan Wiseman bahwa pajak akan

mengurangi pertumbuhan ekonomi, namun tidak secara signifikan.

Ketiga, pertumbuhan populasi berpengaruh negatif (-0,481655) dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa

pertumbuhan populasi yang besar nantinya dapat mengurangi nilai

12

pertumbuhan ekonomi. Keempat, tenaga kerja memiliki pengaruh

yang positif (2,96) dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tenaga kerja yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan

penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota dan

kegiatan selama seminggu yang lalu, bekerja untuk menghasilkan

output barang dan jasa di Jawa Tengah. Satuan dalam variabel tenaga

kerja adalah jumlah tenaga kerja. Hasil ini sesuai dengan model Sollow-

Swan, dimana tenaga kerja akan mempengaruhi pembangunan

ekonomi dengan meningkatkan output dan akan menghasilkan

peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Hasil estimasi yang berkenaan dengan variabel dependent ketimpangan pendapatan, adalah sebagai berikut: pertama,

pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif (-0,0007888),

namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil ini

sesuai dengan teori Arthur Lewis yang menyatakan bahwa

pertumbuhan ekonomi adalah proses yang tidak menyeluruh dan tidak

seimbang. Bahwa dalam proses pertumbuhan akan muncul dampak

negatif, yakni ketimpangan pendapatan. Pada awal pertumbuhan

ekonomi belum sepenuhnya terjadi pemerataan pembangunan di

seluruh daerah, namun pada tahap tertentu, ketimpangan pendapatan

yang kemudian menjadi ketimpangan wilayah, akan berangsur-angsur

berkurang.

Kedua, desentralisasi fiskal berpengaruh positif (0,001097),

namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Makna

tidak signifikan mengandung arti bahwa desentralisasi fiskal kurang

tepat dipakai untuk memprediksi ketimpangan pendapatan. Hasil

estimasi ini bertolak belakang dengan penelitian Akai dan Sakata

(2005) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal merupakan alat

yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan untuk

mengurangi kesenjangan antar daerah.

Ketiga, pajak daerah berpengaruh negatif (-0,099895) dan

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Kenaikan didalam pajak

daerah akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Salah satu fungsi

13

dari pajak adalah mengurangi ketimpangan pendapatan, yaitu dengan

cara mendistribusikan hasil pemungutan pajak dari anggota masyarakat

berpenghasilan tinggi kepada masyarakat berpenghasilan rendah,

dalam bentuk subsidi maupun pembangunan di sektor publik. Dalam

hal inilah, pajak daerah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Keempat, pertumbuhan populasi memiliki pengaruh negatif (-

0,001368), tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi tidak

berpengaruh pada ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

Kelima, tenaga kerja berpengaruh negatif (-3,13E-07) dan

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Peningkatan pada

variabel tenaga kerja sebagai salah satu faktor penghasil output akan

menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.

Jika kedua bagian hasil estimasi, yakni hasil estimasi yang

berkenaan dengan variabel dependent pertumbuhan ekonomi dan hasil

estimasi yang berkenaan dengan variabel dependent ketimpangan

pendapatan, dapat disimpulkan: pertama, pengaruh desentralisasi fiskal

terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah terbukti

secara signifikan dan positif. Kedua, pengaruh desentralisasi fiskal

terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah, memiliki

pengaruh positif namun tidak signifikan.

Siti Herni Rochana (2013) melakukan penelitian tentang

kesenjangan ekonomi antar wilayah pada era otonomi daerah di

Indonesia. Penelitiannya menggunakan data sekunder tahun 1995 (satu

tahun pengamatan sebelum otonomi daerah) dan lima tahun

pengamatan setelah otonomi daerah, yaitu tahun 2003, 2005, 2007,

2009 dan 2011). Rochana menggunakan Indeks Williamson untuk

mengukur kesenjangan ekonomi antar daerah.

Dari hasil penelitian Rochana, diperoleh bukti empiris bahwa

derajat desentralisasi fiskal di Indonesia meningkat secara signifikan.

Pada tahun 2001 menjadi 25,77% meningkat dari 17,28% pada tahun

sebelumnya. Setelah tahun 2001, derajat desentralisasi fiskal meningkat

14

hingga diatas 30%. Pada tahun 2002, derajat desentralisasi fiskal

sebesar 33,84% dan pada tahun 2007 mencapai 38,39%.

Indeks Williamson penerimaan APBD per kapita antar

kabupaten/ kota di Indonesia, yang dihitung berdasarkan total nilai

APBD per kapita dan total jumlah penduduk per kabupaten/ kota, pada

enam tahun pengamatan (1995, 2003, 2005, 2007, 2009 dan 2011)

menunjukkan angka yang semakin tinggi. Hal ini menggambarkan

betapa semakin tinggi keragaman anggaran antar kabupaten/ kota.

Nilai Indeks Williamson yang cenderung terus meningkat, (1995

sebesar 0,4947; 2003 sebesar 0,6786; 2005 sebesar 0,7298; 2007 sebesar

0,7029; 2009 sebesar 0,7352 dan 2011 sebesar 0,7513) menunjukkan

adanya disparitas anggaran yang semakin besar pada era otonomi

daerah. Tingginya keragaman anggaran antar kabupaten/ kota yang

cenderung semakin besar dapat terjadi karena pelaksanaan

desentralisasi fiskal.

Hasil perhitungan Indeks Williamson untuk PDRB per kapita

kabupaten/ kota di Indonesia ternyata memiliki pola yang sama dengan

Indeks Williamson untuk penerimaan APBD per kapita. Pada tahun

1995 sebesar 0,7210; 2003 sebesar 1,1613; 2005 sebesar 1,4501; 2007

sebesar 1,4118; 2009 sebesar 1,4195 dan tahun 2011 sebesar 1,4559.

Kemiripan pola kedua hasil perhitungan tersebut (sama-sama

mengalami peningkatan) mengindikasikan bahwa peningkatan

kesenjangan antar wilayah berhubungan dengan peningkatan

keragaman anggaran antar daerah.

Fokus penelitian Ulfie Efriza (2014) adalah menganalisis

kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur

di era desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan data sekunder

yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota yang ada di Jawa Timur

dalam kurun waktu 10 tahun yakni periode 2001-2010. Teknik analisis

data menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil yang

dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda.

Dari perhitungan Indeks Williamson, diperoleh hasil yang

menunjukkan angka diatas 1, hal ini menandakan bahwa adanya

15

ketidakmerataan distribusi pendapatan yang ada di Provinsi Jawa

Timur. Ketidakmerataan ini disebabkan adanya kabupaten/ kota yang

memiliki PDRB diatas rata-rata PDRB kabupaten/ kota di Provinsi

Jawa Timur, yakni Kota Kediri dan Kota Surabaya.

Disamping Indeks Williamson, Efriza juga menggunakan

Indeks Entropi Theil. Perhitungan didukung dengan penggunaan

tipologi Klassen untuk mempermudah perhitungan. Indeks Entropi

Theil dapat dibagi menjadi kesenjangan dalam grup (within) dan

kesenjangan antar grup (between). Hasil dari perhitungan Indeks

Entropi Theil ini juga menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di

Provinsi Jawa Timur tinggi.

Hasil pengujian statistik Efriza terhadap variabel-variabel yang

ada didalam model adalah sebagai berikut: pertama, bahwa tingkat

buta huruf secara parsial berpengaruh positif (10,104) dan signifikan

terhadap tingkat kesenjangan pendapatan. Tingkat melek huruf adalah

satu indikator pendidikan. Jika tingkat pendidikan seseorang itu tinggi

maka diharapkan semakin tinggi pula produktivitas orang tersebut.

Tingkat produktivitas yang tinggi akan berdampak pada naiknya

pendapatan yang diterima.

Kedua, tingkat inflasi secara parsial berpengaruh positif (3,241)

dan signifikan terhadap tingkat kesenjangan pendapatan. Hasil estimasi

ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Cysne, Rubens P.

(2005) yang menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang positif

terhadap kesenjangan pendapatan.

Ketiga, tingkat pertumbuhan ekonomi secara parsial

berpengaruh negatif (-3,260) dan signifikan terhadap tingkat

kesenjangan pendapatan. Ini berarti semakin tinggi pertumbuhan

ekonomi maka semakin rendah kesenjangan pendapatan.

Keempat, tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh

positif (6,445) dan signifikan terhadap tingkat kesenjangan pendapatan.

Hasil ini selaras dengan penelitian Cysne, Rubens Penha (2004) yang

16

menyatakan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan yang

positif terhadap tingkat kesenjangan pendapatan.

Kelima, tingkat buta huruf secara parsial berpengaruh negatif (-

3,879) dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Hasil

perhitungan ini sesuai dengan penelitian Alvan, Arzu yang

menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif

terhadap tingkat kesenjangan pendapatan. Semakin tinggi indeks

pembangunan manusia suatu daerah, maka akan semakin rendah

tingkat kesenjangan pendapatan daerah tersebut.

Keenam, bahwa tingkat buta huruf, inflasi, pertumbuhan

ekonomi, pengangguran dan indeks pembangunan manusia secara

bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kesenjangan pendapatan

antar kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur.

Definisi Operasional

Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, asas penyelenggaran

pemerintah daerah dibagi menjadi tiga, yaitu asas desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Konsekwensi yang muncul dari

adanya pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke

daerah adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan

prasarana, dan sumberdaya manusia.

Desentralisasi fiskal merupakan sebuah proses distribusi

anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkat

pemerintahan yang lebih rendah, dengan tujuan mendukung fungsi

dan tugas pemerintahan serta pelayanan publik sesuai dengan

pelimpahan wewenang yang diberikan. Khusaini (2006) menyatakan

bahwa desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan di bidang

penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya terpusat

17

(tersentralisasi), baik secara administrasi maupun pemanfaatannya

diatur dan dilakukan oleh pemerintah pusat.

Menurut Bahl (2000), dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal

terdapat prinsip yang harus diperhatikan, yakni ”money should follow function”. Hal ini memiliki makna bahwa setiap pelimpahan

wewenang pemerintahan akan terdapat konsekwensi pada anggaran

yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Jika

kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah

turunan dari kebijakan otonomi daerah, yakni melalui pelimpahan

sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,

maka ketika semakin banyak wewenang yang dilimpahkan kepada

daerah hal ini akan berdampak besarnya biaya yang dibutuhkan oleh

daerah untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Terdapat tiga tujuan utama dalam pemberian otonomi kepada

daerah melalui desentralisasi fiskal, yaitu (Barzelay, 1991):

1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan

sumberdaya daerah.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan

masyarakat.

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat

untuk turut serta dalam proses pembangunan.

Oates (1993), menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,

karena pemerintah akan lebih efisien dalam produksi dan

menyediakan barang publik. Efisiensi ini dapat terjadi karena

pemerintah (lokal) akan mengambil keputusan sesuai dengan

keanekaragaman kebutuhan lokal. Disamping itu, desentralisasi fiskal

akan meningkatkan efisiensi ekonomi yang pada akhirnya akan

berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah lokal

(daerah) dalam menyediakan infrastruktur dan sektor sosial akan

memacu pertumbuhan ekonomi. Pemahaman yang lebih baik tentang

kebutuhan masyarakat lokal (daerah) merupakan keuntungan yang

18

dimiliki pemerintah lokal (daerah) dalam penyusunan anggaran

belanja.

Indikator empiris yang dipakai untuk mewakili konsep

desentralisasi fiskal pada penelitian ini adalah Dana Perimbangan pada

kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Penggunaan data Dana

Perimbangan pada penelitian ini didasarkan pada UU No 25/ 1999 pasal

6 dan UU No. 33/2004 pasal 10, yakni Dana Perimbangan adalah dana

yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada

daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi (Kuncoro, 2014). Data ini dihimpun dari “Statistik

Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah”

periode waktu 2004-2013, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik

(BPS) Provinsi Jawa Tengah.

Indeks Pembangunan Manusia

Dalam laman Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id),

pembangunan manusia diartikan sebagai suatu proses memperbanyak

pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Diantara pilihan-pilihan

tersebut, beberapa pilihan penting adalah berumur panjang dan sehat,

memiliki ilmu pengetahuan dan memiliki akses terhadap sumberdaya

yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang

mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah

komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, maka

IPM disusun melalui tiga dimensi utama, yakni meliputi umur panjang

dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi ini

memiliki pengertian yang luas, karena berhubungan dengan banyak

faktor. Oleh karenanya untuk mengukur dimensi kesehatan

digunakanlah angka harapan hidup waktu lahir. Dimensi pengetahuan

diukur dengan indikator melek huruf dan rata-rata sekolah. Sedangkan

untuk mengukur dimensi hidup layak dipakai indikator kemampuan

daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang

http://www.bps.go.id/

19

dihitung dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai

pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk

hidup layak.

Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia (Sumber: www.bps.go.id)

Indikator pertama yang dipakai untuk menghitung dimensi

umur panjang dan sehat adalah Angka Harapan Hidup (AHH) pada

waktu lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir

merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh

seseorang selama hidup.

Indikator kedua yang dipakai untuk menghitung dimensi pengetahuan

adalah Angka Melek Huruf (AMH), adalah persentase penduduk usia

15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau

huruf lainnya. Rata-rata Lama Sekolah (RLS), menggambarkan jumlah

tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam

menjalani pendidikan formal di sekolah.

Indeks Pembangunan

Manusia

Umur Panjang dan Sehat Angka Harapan Hidup Saat Lahir

Pengetahuan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah

Kehidupan yang Layak

Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan

http://www.bps.go.id/

20

Komponen ketiga yang dipakai untuk menghitung dimensi kehidupan

yang layak adalah pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. BPS

dalam menghitung dimensi kehidupan yang layak menggunakan rata-

rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula

Atkinson. Terdapat 27 komoditi kebutuhan pokok yang dipakai sebagai

dasar penghitungan daya beli (Purchasing Power Parity – PPP), yakni

beras lokal, tepung terigu, singkong, tuna/ cakalang, teri, daging sapi,

ayam, telur, susu kental manis, bayam, kacang panjang, kacang tanah,

tempe, jeruk, pepaya, kelapa, gula kopi, garam, merica, mie instan,

rokok kretek, listrik, air minum, bensin, minyak tanah dan sewa

rumah.

Penelitian ini menggunakan data IPM kabupaten/ kota di

Provinsi Jawa Tengah periode waktu 2004-2013, yang diunduh melalui

laman BPS Provinsi Jawa Tengah (www.jateng.bps.go.id).

Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator tercapainya pembangunan ekonomi adalah

adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tolok ukur keberhasilan

ekonomi akan terlihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi,

semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar

daerah dan antar sektor (Kuncoro, 2004).

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan

output per kapita (Boediono, 1985). Menurut Sukirno (2002), tingkat

pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari

perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai negara itu. Secara

tradisional, pembangunan ekonomi ditujukan untuk peningkatan

Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) (Saragih 2003, Kuncoro 2004). Pertumbuhan ekonomi

dihitung dengan rumus:

gt = ((PDB Riilt – PDB Riilt-1)/PDB Riilt-1) x 100%

21

Disamping penggunaan PDB Riil atau PDRB Riil untuk

menghitung pertumbuhan ekonomi, terdapat indikator yang lain, yaitu

pendapatan riil per kapita. Pendapatan riil per kapita dihitung dari

PDB Riil atau PDRB Riil dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan

riil per kapita digunakan sebagai indikator untuk mendorong negara/

daerah agar berupaya meningkatkan tingkat pertumbuhan PDB Riil

atau PDRB Riil melebihi tingkat pertumbuhan penduduk.

Data Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan

digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung pertumbuhan

ekonomi. Data ini diambil dari “Jawa Tengah Dalam Angka” periode

waktu 2004-2013, yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah.

Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah

Kesenjangan ekonomi merupakan salah satu hal yang umum

ditemui jika dihubungkan dengan pembangunan ekonomi suatu

daerah. Kesenjangan ini terjadi karena perbedaan faktor endowment (sumberdaya alam dan kondisi demografi) yang dimiliki oleh suatu

daerah. Kondisi demografis ini meliputi tingkat pertumbuhan dan

struktur penduduk, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, dan

perbedaan kondisi ketenagakerjaan termasuk didalamnya adalah

tingkat pengangguran (Sjafrizal, 2012). Lesmaan (2006) menambahkan

bahwa tingkat penggangguran yang tinggi berhubungan dengan

semakin tingginya kesenjangan antar daerah. Hal inilah yang

menjadikan kemampuan suatu daerah untuk mendorong proses

pembangunan menjadi berbeda pula.

Pada pelaksanaan desentralisasi fiskal, konsekwensi yang

muncul adalah adanya keberagaman anggaran antar daerah. Daerah

dengan penerimaan besar tentunya akan memiliki pengeluaran yang

besar pula, sebaliknya daerah dengan penerimaan kecil akan memiliki

pengeluaran yang kecil. Perbedaan inilah yang mengakibatkan

perbedaan pada output yang dihasilkan antara daerah yang kaya

dengan daerah yang miskin. Pemberlakuan desentralisasi

22

menyebabkan daerah kaya akan memiliki sumber penerimaan pajak

lebih banyak (Prud’homme, 1995).

Kesenjangan ekonomi antar daerah dapat diukur dengan

Indeks Williamson. Indeks ini dihitung berdasarkan total nilai PDRB

Riil per kapita dan total jumlah penduduk per kabupaten/ kota. Nilai

Indeks Williamson berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0

berarti kesenjangan ekonomi antar daerah semakin kecil, sedangan jika

mendekati 1 berarti kesenjangan ekonomi antar daerah semakin besar.

Berikut ini rumus dari Indeks Williamson:

Keterangan:

WI = Indeks Williamson

yi = Pendapatan per kapita daerah dalam kesatuan wilayah

Y = Pendapatan per kapita wilayah

fi = Jumlah penduduk daerah dalam kesatuan wilayah

N = Jumlah penduduk wilayah

Data Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan

dan Jumlah Penduduk pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah,

dipakai untuk menghitung Indeks Williamson. Data ini dihimpun dari

“Jawa Tengah Dalam Angka” periode waktu 2004-2013, yang

diterbitkan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah.

Data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang

disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Data

meliputi 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah dan runtut waktu

(time series) yang dipakai dalam penelitian ini, dimulai dari tahun 2004

sampai dengan tahun 2013.

23

Teknik Analisis

Untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel, teknik

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Ordinary Least Square (OLS) Data Panel (Apriesa, 2013) dipadukan dengan Path Analysis (Sasana, 2009). Sedangkan untuk menghitung Kesenjangan

Ekonomi Antar Daerah digunakan Indeks Williamson (Rochana, 2013

dan Efriza, 2014). Pengolahan data panel pada penelitian ini

menggunakan program STATA versi 11.

Path Analysis atau analisis jalur merupakan pengembangan

model regresi. Analisis jalur digunakan untuk mengetahui apakah

variabel bebas (Desentralisasi Fiskal) memiliki pengaruh terhadap

variabel tak bebas (Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah), dan seberapa

jauh variabel bebas tersebut mempengaruhi variabel tak bebas dalam

penelitian ini (Ghozali, 2009).

Model analisis jalur yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Analisis Jalur Dekomposisi, yakni model yang menekankan pada

pengaruh yang bersifat kausalitas antar variabel, baik pengaruh

langsung maupun pengaruh tidak langsung. Analisis dalam model ini

dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Pengaruh Kausal Langsung (Direct Causal Effects), adalah

pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas, yang

terjadi tanpa melalui variabel tak bebas lainnya dalam model

yang sedang dianalisis.

2. Pengaruh Kausal Tidak Langsung (Indirect Causal Effects), adalah pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas,

yang terjadi melalui variabel tak bebas lainnya dalam model

yang sedang dianalisis.

3. Pengaruh Kausal Total (Total Causal Effects), adalah jumlah

dari pengaruh kausal langsung dan pengaruh kausal tidak

langsung.

24

Model Penelitian

Berdasarkan studi literatur, maka kerangka hubungan antar

variabel yang akan diteliti digambarkan dalam model sebagai berikut:

Gambar 2. Model Penelitian

Pada model diatas terdapat, dapat dijelaskan hubungan antar

variabel sebagai berikut:

1. Variabel Desentralisasi Fiskal berpengaruh langsung terhadap

variabel Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah.

2. Variabel Desentralisasi Fiskal berpengaruh tidak langsung

terhadap variabel Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah, melalui

variabel IPM.



variabel Pertumbuhan Ekonomi.



variabel IPM dan variabel Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil dan Pembahasan

Langkah pertama yang dilakukan sebelum pengolahan data

panel adalah pengujian stasioneritas masing-masing variabel. Dari hasil

uji stasioneritas dengan menggunakan Levin-Lin-Chu unit-root test, dapat diketahui bahwa data panel untuk semua variabel pada

Kesenjang-an Ekonomi

Antar Daerah

Desentrali-sasi Fiskal

IPM Pertumbuh-an Ekonomi

25

Kesenjangan Ekonomi

Antar Daerah

Desentralisasi Fiskal IP

M

Pertumbuh-an Ekonomi

penelitian ini, dalam kondisi stasioner (lihat Lampiran). Langkah

kedua, adalah menyiapkan data hat (^)/ fitted, yang akan dipakai untuk

regresi antar variabel dalam model. Data yang diperlukan adalah data

IPM dan Pertumbuhan Ekonomi (PE^). Langkah ketiga, setelah data

hat (^)/ fitted tersedia, barulah proses regresi antar variabel dijalankan

sesuai dengan model yang sudah ditentukan. Regresi data panel ini

menggunakan program STATA versi 11.

Hasil olahan data panel tersebut (dapat dilihat dalam lampiran)

digambarkan dalam model berikut:

Gambar 3. Model Penelitian Dengan Koefisien Jalur

Pada model tersebut, variabel Desentralisasi Fiskal

berpengaruh langsung, negatif dan signifikan pada tingkat kepercayaan

satu persen, terhadap variabel Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah,

dengan nilai koefisien jalur sebesar -1,67e-06. Hal ini menunjukkan

bahwa ketika ada peningkatan pada variabel Desentralisasi Fiskal akan

terjadi penurunan pada variabel Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah.

Variabel Desentralisasi Fiskal diukur dengan Dana Perimbangan yang

diterima kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan variabel

Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah diukur dengan Indeks

Williamson. Nilai koefisien jalur sebesar -1,67e-06 dimaknai, jika

variabel Desentralisasi Fiskal meningkat 1% maka akan mengakibatkan

penurunan sebesar 1,67e-06% pada variabel Kesenjangan Ekonomi

Antar Daerah.

2.17e

-06

-0.2401741 -1.67e-06

7.21e-06

0.300

2978 -0.668811

26

Variabel Desentralisasi Fiskal berpengaruh tidak langsung,

negatif dan signifikan pada tingkat kepercayaan satu persen, terhadap

variabel Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah, melalui variabel IPM,

dengan nilai koefisien jalur sebesar -1,73e-06, yang diperoleh dari

7.21e-06 x -0.2401741. Hal ini berarti bahwa ketika ada peningkatan

pada variabel Desentralisasi Fiskal akan terjadi pengurangan pada

variabel Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah, melalui variabel IPM.

Nilai koefisien jalur sebesar -1,73e-06 memberikan makna, bila

variabel Desentralisasi Fiskal meningkat 1% maka akan mengakibatkan


Antar Daerah, melalui variabel IPM.

Jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya, yakni jalur Variabel

Desentralisasi Fiskal berpengaruh langsung terhadap variabel

Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah, maka jalur variabel Desentralisasi

Fiskal berpengaruh tidak langsung terhadap variabel Kesenjangan

Ekonomi Antar Daerah melalui variabel IPM, memiliki nilai koefisien

jalur lebih besar.



variabel Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah, melalui variabel

Pertumbuhan Ekonomi, dengan nilai koefisien jalur sebesar -1,45e-06,

diperoleh dari perkalian 2.17e-06 dengan -0.668811. Hal ini berarti

bahwa ketika ada peningkatan pada variabel Desentralisasi Fiskal akan

terjadi pengurangan pada variabel Kesenjangan Ekonomi Antar

Daerah, melalui variabel Pertumbuhan Ekonomi. Nilai koefisien jalur

sebesar -1,45e-06 dimaknai, bila variabel Desentralisasi Fiskal

meningkat 1% maka akan mengakibatkan penurunan sebesar 1,45e-

06% pada variabel Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah, melalui


Memperhatikan jalur variabel Desentralisasi Fiskal

berpengaruh tidak langsung terhadap variabel Kesenjangan Ekonomi

Antar Daerah melalui variabel IPM, dan jalur variabel Desentralisasi

Fiskal berpengaruh tidak langsung terhadap Kesenjangan Ekonomi

27

Antar Daerah melalui variabel Pertumbuhan Ekonomi, maka jalur

variabel Desentralisasi Fiskal berpengaruh tidak langsung terhadap

variabel Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah melalui variabel IPM

mempunyai nilai koefisien jalur lebih besar.



variabel Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah, melalui variabel IPM

dan variabel Pertumbuhan Ekonomi, dengan nilai koefisien jalur

sebesar -1,44e-06, yang diperoleh dari 7.21e-06 x 0.3002978 x -

0.668811. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ada peningkatan pada

variabel Desentralisasi Fiskal akan terjadi pengurangan pada variabel

Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah, melalui variabel IPM dan

variabel Pertumbuhan Ekonomi. Nilai koefisien jalur sebesar -1,44e-06

memberikan makna, bila variabel Desentralisasi Fiskal meningkat 1%

maka akan mengakibatkan penurunan sebesar 1,44e-06% pada variabel

Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah, melalui variabel IPM dan


Jika membandingkan jalur variabel Desentralisasi Fiskal


Antar Daerah melalui IPM, dengan jalur variabel Desentralisasi Fiskal


Antar Daerah melalui variabel IPM dan variabel Pertumbuhan

Ekonomi, maka jalur variabel Desentralisasi Fiskal berpengaruh tidak

langsung terhadap variabel Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah

melalui variabel IPM memiliki nilai koefisien jalur lebih besar.

Memperhatikan model hasil olahan data panel tersebut, maka

jika dibandingkan dengan penelitian Sasana (2009) yang juga

menggunakan Path Analysis, terdapat beberapa perbedaan, yakni:

Pertama, variabel antara yang digunakan Sasana (2009) pada model

penelitiannya adalah variabel Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja

Terserap, dan Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah. Sedangkan

penelitian ini, dimasukkannya variabel IPM sebagai variabel antara

(baru) selain variabel Pertumbuhan Ekonomi.

28

Kedua, pada penelitian Sasana (2009), variabel Desentralisasi Fiskal

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Kesenjangan

Ekonomi Antar Daerah, baik secara langsung dengan nilai koefisien

jalur sebesar -0,494 maupun tidak langsung melalui variabel

Pertumbuhan Ekonomi dengan koefisien jalur sebesar -0,043952 yang

diperoleh dari 0,268 x -0,164. Sedangkan pada penelitian ini variabel

Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

variabel Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah, baik langsung dengan

koefisien jalur sebesar -1,67e-06 maupun tidak langsung melalui

variabel IPM dengan koefisien jalur sebesar -1,73e-06. Pada penelitian

Sasana (2009) tampak bahwa variabel Desentralisasi Fiskal akan efektif

jika mempengaruhi langsung variabel Kesenjangan Ekonomi Antar

Daerah, sedangkan pada penelitian ini, variabel Desentralisasi Fiskal

akan efektif mempengaruhi variabel Kesenjangan Ekonomi Antar

Daerah jika melalui variabel IPM.

Oleh karenanya, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi

antar daerah, pemerintah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah

dapat menggunakan variabel IPM, sebagai variabel antara yang dapat

meningkatkan efektifitas pengaruh tidak alngsung variabel

Desentralisasi Fiskal terhadap variabel Kesenjangan Ekonomi Antar

Daerah.

Temuan lain dari penelitian ini adalah pengaruh variabel

Desentralisasi Fiskal, baik langsung maupun tidak langsung terhadap

variabel Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah, dari semua jalur,

memiliki pengaruh yang negatif. Temuan ini didukung hasil penelitian

Akai dan Sakata (2005) dan Sasana (2005), yang menyatakan bahwa

Desentralisasi Fiskal akan mengurangi Kesenjangan Ekonomi Antar

Daerah.

Implikasi dari temuan empiris ini adalah, bahwa desentralisasi

fiskal dapat dipakai sebagai alat dari kebijakan pemerintah untuk

memperkecil kesenjangan ekonomi antar daerah, baik pengaruhnya

secara langsung maupun tidak langsung.

29

Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data panel untuk variabel Desentralisasi

Fiskal, IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Ekonomi Antar

Daerah, diperoleh temuan sebagai berikut: pertama, jika diban-dingkan

koefisien jalur, baik langsung maupun tidak langsung dari variabel

Desentralisasi Fiskal terhadap Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah,

maka temuan pada penelitian ini adalah bahwa variabel De-sentralisasi

Fiskal memiliki koefisien pengaruh yang besar terhadap variabel

Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah, jika melalui variabel IPM.

Kedua, dalam kurun waktu 10 tahun (2003-2014), Provinsi

Jawa Tengah, pada pelaksanaan Desentralisasi Fiskal melalui variabel

Pertumbuhan Ekonomi sudah dapat mengurangi Kesenjangan

Ekonomi Antar Daerah. Hal ini didukung teori Simon Kuznets, yang

menyatakan bahwa pada awal pertumbuhan ekonomi akan diikuti

kesenjangan ekonomi antar daerah yang semakin besar, namun dengan

berjalannya waktu, pada satu titik pertumbuhan ekonomi yang

semakin tinggi akan diikuti dengan penurunan kesenjangan ekonomi

antar daerah (Kuncoro, 2014).

Lebih lanjut, temuan ini juga didukung teori Arthur Lewis

yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses yang

tidak menyeluruh dan tidak seimbang. Bahwa dalam proses pertum-

buhan akan muncul dampak negatif, yakni ketimpangan pendapatan.

Pada awal pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terjadi

pemerataan pembangunan di seluruh daerah, namun pada tahap

tertentu, ketimpangan pendapatan yang kemudian menjadi ketim-

pangan wilayah, akan berangsur-angsur berkurang (Apriesa, 2013).

Keterbatasan

Walaupun penelitian ini berhasil menghadirkan temuan baru,

namun harus diakui terdapat beberapa keterbatasan, pertama, Dana

30

Perimbangan terdiri dari beberapa item, yakni Dana Alokasi Umum,

Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil non

Pajak/ Sumber Daya Alam. Ketidaktersediaan data pada masing-masing

item mengakibatkan data yang digunakan pada penelitian ini hanyalah

Dana Perimbangan.

Kedua, IPM terdiri dari tiga dimensi utama, yakni meliputi (1)

umur panjang dan sehat, (2) pengetahuan serta (3) kehidupan yang

layak. Keterbatasan waktu penelitian mengakibatkan peneliti tidak

dapat menggunakan tiga dimensi tersebut dalam penelitian ini. Data

tiga dimensi dalam IPM tersebut dapat diperoleh pada data IPM untuk

masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.

Ketiga, hasil analisis bisa saja berbeda ketika menggunakan

model yang berbeda (misalnya, menggunakan model persamaan regresi

berganda). Oleh karenanya peneliti mengakui jika hasil temuan pada

penelitian ini bisa saja berbeda jika menggunakan model yang berbeda.

Saran

Pertama, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan data yang

lebih lengkap, sehingga akan diketahui dengan lebih jelas, bagian mana

dari Dana Perimbangan dan dimensi IPM apa yang lebih berpengaruh

dalam model penelitian ini.

Kedua, perlunya penggunaan berbagai model untuk mengkaji

temuan maupun variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini

dibutuhkan, agar temuan pada penelitian ini dapat menjadi masukan

yang berharga pada pengambilan kebijakan pembangunan pada

kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.

Ketiga, dari hasil temuan, peneliti merekomendasikan kepada

kepala daerah, baik Gubernur Provinsi Jawa Tengah, maupun Bupati

dan Walikota di kabupaten/ kota di provinsi Jawa Tengah, lebih

memperhatikan peningkatan IPM, khususnya melalui Dana Alokasi

Khusus untuk Bidang Pendidikan dan Kesehatan. Karena penelitian ini

31

membuktikan bahwa melalui variabel IPM, kesenjangan ekonomi

antar daerah dapat berkurang. Sebagai contoh, bila variabel

Desentralisasi Fiskal meningkat 1% maka akan mengakibatkan


Antar Daerah, melalui variabel IPM.

Referensi

Adi, Priyo Hari. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Jurnal Interdisipliner Kritis UKSW.

Apriesa, Lintantia Fajar dan Miyasto. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus: Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah). Diponegoro Journal of Economics. Vol. 2, No. 1, Tahun 2013.

Bahl, Roy W., 2000. China: Evaluating the Impact of Intergovernmental Fiscal Reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, United Kingdom: Cambridge University Press.

Barzelay, M. 1991. Managing Local Development: Lesson from Spain. Policy Sciences. 24. 271-290.

Dhyatmika, Ketut Wahyu dan Hastarini Dwi Atmanti. 2013. Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran. Diponegoro Journal of Economics. Vol. 2, No. 2, Tahun 2013, hal. 1-8.

Efriza, Ulfie. 2014. Analisis Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur di Era Desentralisasi Fiskal (Jurnal Ilmiah). Universitas Brawijaya Malang.

Ghozali, Imam. 2009. Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi Dengan SPSS 17. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kaloh, J. 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Jakarta: PT Rineka Cipta. Khusaini, Muhamad. 2006. Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan

Pembangunan Daerah, Malang: BPFE UNBRAW. Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi,

Perencanaan, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga. Kuncoro, Mudrajat. 2014. Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan

Daerah. Edisi 3. Penerbit Erlangga. Lessman, Christian. 2006. Fiscal Decentralization and Regional Disparity: A

Panel Data Approach for OECD countries. Ifo Working Papers. Mankiw, N. Gregory. 2012. Macroeconomics. Worth Publishers. 8 edition.

32

Noegraha, Sinung Yoenanto dan Lana Soelistianingsih. 2007. Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/ Kota Di Propinsi Jawa Tengah Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional. Parallel Session IVA: Urban & Regional. 13 Desember 2007. Wisma Makara, Kampus UI – Depok.

Oates, Wallace E. 1993. Fiscal Decentralizationn and Economic Development. National Tax Journal. XLVI. 237-243.

Prud’homme, Remy. 1995. The Danger of Decentralization. The World Bank Research Observer 10(2): 201-220.

Rochana, Siti Herni. 2013. Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Pada Era Otonomi Daerah Di Indonesia.

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 2006. Ilmu Makroekonomi (Edisi Bahasa Indonesia). Salemba Empat. Jakarta.

Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia.

Sasana, Hadi. 2009. Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2009, Hal. 50-69.

Sjafrizal. 2012. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sukirno, Sadono. 2004. Makroekonomi Teori Pengantar. Rajawali Press. Jakarta.

Sultan dan Jamzani Sodik. 2010. Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional di DIY-Jawa Tengah Serta Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Periode 2000-2004. Buletin Ekonomi Vol. 8, No. 1, April 2010, Hal. 1-70.

Wahyuni, I Gusti Ayu Putri, Made Sukarsa dan Nyoman Yuliarmi. 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 3.8 (2014):458-477.

ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP...

Documents

Transcript of ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP...