ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) ORANG PRIBADI DI

PROVINSI LAMPUNG

(Skripsi)

Oleh

Aprilia Dwi Pratiwi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS LAMPUNG

BANDARLAMPUNG2018

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING PERSONAL INCOME TAX(PPH) IN LAMPUNG PROVINCE

By

Aprilia Dwi Pratiwi

The purpose of this research are to determine: (1) the effect of gdp per capita onpersonal income tax (pph) in Lampung Province; (2) the effect of the taxpayer onpersonal income tax (pph) in Lampung Province; (3) the effect of inflation onpersonal income tax (pph) in Lampung Province. This research used secondarydata by time series data from the period 2007-2016. Data sources were obtainedfrom the Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Pajak and various othersources. Data were analyzed using the Error Correction Model (ECM) model. Theresults showed that: (1) gdp per capita had a positive and significant effect onpersonal income tax (pph) in Lampung Province; (2) Taxpayers have a positiveand significant influence on personalincome tax (pph) in Lampung Province; (3)inflation does not affect on personal income tax (pph) in Lampung Province

Keywords: GDP Percapita, Inflation, Number of Taxpayers, Personal Income Tax

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) ORANG PRIBADI DI

PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Aprilia Dwi Pratiwi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh pdrb perkapitaterhadap penerimaan pajak penghasilan (pph) orang pribadi di Provinsi Lampung;(2) pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (pph)orang pribadi di Provinsi Lampung; (3) pengaruh inflasi terhadap penerimaanpajak penghasilan (pph) orang pribadi di Provinsi Lampung. Penelitian inimenggunakan data sekunder dengan data time series dari periode 2007-2016.Sumber data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat JenderalPajak dan berbagai sumber lainnya. Data dianalisis dengan model ErrorCorrection Model (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pdrbperkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajakpenghasilan (pph) orang pribadi di Provinsi Lampung; (2) jumlah wajib pajakberpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (pph)orang pribadi di Provinsi Lampung; (3) inflasi tidak berpengaruh terhadappenerimaan pajak penghasilan (pph) orang pribadi di Provinsi Lampung.

Kata kunci: Inflasi, Jumlah Wajib Pajak, PDRB Perkapita, PPh Orang Pribadi

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) ORANG PRIBADI DI

PROVINSI LAMPUNG

OlehAprilia Dwi Pratiwi

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelarSarjana Ekonomi

pada

Jurusan Ekonomi PembangunanFakultas Ekonomi Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS LAMPUNG

BANDARLAMPUNG2018

RIWAYAT HIDUP

30 April 1995, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak

Kunasis dan Ibu Nur Aisah.

Penulis memulai pendidikan di TK Islam Pondok Duta Depok yang diselesaikan

pada tahun 2001. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh penulis di SD N Tugu 8

Depok dan tamat pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya

di SMP N 8 Depok dan selesai pada tahun 2010. Selanjutnya mulai tahun 2010

sampai 2013 penulis menempuh pendidikan di SMA Suluh Jakarta.

Pada tahun 2013, penulis diterima sebagai mahasiswi Ekonomi Pembangunan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis perguruan tinggi Universitas Lampung melalui jalur

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada tahun 2014,

penulis mengikuti Kuliah Kunjung Lapangan (KKL) kebeberapa institusi yaitu

Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Perencana

Pembangunan Nasional bersama dengan mahasiswa ekonomi pembangunan

angkatan 2013. Selanjutnya penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata

(KKN) pada tahun 2016 di Desa Gedung Aji Kecamatan Selegai Lingga,

Kabupaten Lampung Tengah dimana penulis banyak mendapatkan ilmu tambahan

yang tidak didapat di perkuliahan.

Penulis bernama Aprilia Dwi Pratiwi yang lahir di Depok, Jawa Barat pada tanggal

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil’alamin..

Dengan mengucap puji syukur atas kehadirat Allah SWT, kupersembahkan karya

sederhana ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada:

Kedua orang tuaku tercinta yang telah banyak berkorban dan selalu mendo’akan

dalam setiap langkah perjalanan hidupku serta memberikan kasih sayang yang tak

terhingga yang tak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang

bertuliskan kata cinta dan persembahan.

Kakak dan adikku, Lily Siswanti dan Indah Khusuma Wardani, yang

senantiasamendo’akan dan memberikan dukungan serta motivasi untuk terus

berjuang. Terimakasih dan sayangku untuk kalian.

Sahabat-sahabat terbaik yang telah menemaniku dalam perjalanan ini.

Tak Lupa

Almamater tercinta Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTTO

“Kita tidak tahu bagaimana hari esok, yang bisa kita lakukan adalah berbuat

sebaik-baiknya dan berbahagia hari ini.”

(Samuel Taylor Colleridge)

“Agar sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu akan

kegagalan.”

(Bill Cosby)

“Ketika kamu merasa lemah, ingatlah doa dan semangat orang tuamu selalu

menyertaimu.”

(Innike Frastika Amanda)

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayangyang

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis

dapatmenyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di Provinsi

Lampung” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di

FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi

ini penulis banyak terbantu dan didukung olehberbagai pihak. Untuk itu, dalam

kesempatan ini dengan ketulusan hati penulismengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Satria Bangsawan, S.E, M.Si. selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakulatas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi

Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas lampung.

4. Bapak Moneyzar Usman S.E., M.Si selaku Pembimbing yang telah

meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan ilmu dan memberikan

pengarahan serta saran dalam penyusunan skripsi penulis.

5. Ibu Dr Marselina,S.E., M.PM selaku Dosen Penguji yang telah memberikan

nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis.

6. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan

nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis.

7. Bapak Dr I Wayan Suparta,S.E., M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang

telah memberikan nasehat yang bermaanfaat bagi penulis.

8. Seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah

membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama

proses perkuliahan hingga selesai.

9. Orang tuaku tercinta, Bapak Kunasis dan Ibu Nur Aisah atas semua kasih

sayang, doa dan perjuangannya serta selalu memberikan semangat untukku.

Gelar ini untuk kalian.

10. Kakak dan adikku tersayang, Lily Siswanti dan Indah Khusuma Wardani

yang selalu menghibur serta mendengar keluh kesahku. Terimakasih untuk

semangat dan dukungannya selama ini.

11. Pakde, Bude, Om, Tante dan Mba Lia terima kasih untuk semua kasih

sayang, doa dan dukungan serta pertanyaan mengenai kapan selesai

kuliahnya, terima kasih juga kepada kakak-adik sepupu untuk semua

kebersamaan dan dukungannya.

12. Keluarga Desa Gedung Aji, Selegai Lingga, Lampung Tengah, Mas Nopi

dan Mbah serta warga Desa Gedung Aji yang telah memberikan pengalaman

berharga bagi penulis.

13. Resha Yusmar Arvianto terimakasih sudah menjadi penyemangat dan selalu

ada disaat kondisi apapun.

14. Sahabat-sahabat tersayang sejak hari pertama kuliah, Dhea Paramitha, Innike

Frastika Amanda, Intan Mody, Stevia Permatasari, Sekar Sitaresmi dan Puja

Saka yang selalu mendengarkan curhat, mendukung dan menemani penulis

selama perkuliahan. Sahabat adalah mereka yang saling memahami, percaya,

berbagi dan memaafkan. Kalian selalu setia melalui saat yang baik dan

buruk. Semoga tetap menjadi baik dan dijauhkan dari kemunafikan.

15. Teman-teman kosan blok e17 dan kosan cantik manis Fitri, Shara, Terry,

Garcia, Nurul, Ayu dan Nisa terimakasih banyak sudah mau berbagi

makanan dan meramaikan suasana kosan.

16. Sahabatku sedari putih abu-abu Risya, Devita, Muray, Rio, Ubay, Ando,

Fawaz, Ivan dan Alumni SMA Suluh Jakarta angkatan 13 terima kasih dan

semoga kita dapat mencapai impian masing-masing.

17. Teman-teman EP Kosong, Boy, Ade, Surya, Tio, Heru, Ardi, Andan, dan

Yahya terimaksih atas dukungan dan selalu meramaikan suasana grup

angkatan dengan kekosongan .

18. Teman-teman EP Publik dan Fiskal Bella, Anggun, Putra Aulia, Ayu, Ria,

Retno, Hardi, Agung, Wika, Mahmud, Putrisia dan teman-teman EP Publik

dan Fiskal lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

19. Teman-teman EP 2013, Meyditya, Shelya, Dian, Fadeli, Atika, Vipin, Sion,

Sandy, Rani, Elis, Mas Ahmad, Ilham, Hana, Sigit, Agung, Panggih dan

teman-teman EP lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima

kasih telah menjadi peserta tetap seminar dan dukungan selama proses

perkuliahan sampai selesai, serta kebersamaan dalam canda dan tawa.

20. Keluarga KKN Desa Gedung Aji Kecamatan Selegai Lingga Kabupaten

Lampung Tengah, Mba Mega, Besti, Yulia, Egi, Wayan dan Yuriko Terima

kasih untuk kebersamaan dalam menjalankan progja selama 40 hari.

21. Kakak tingkat EP angkatan 2012 serta adik-adik EP 2014-2015 yang tidak

dapat disebutkan satu persatu namun terima kasih atas dukungannya.

22. Staf FEB dan EP yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

23. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikan skripsi yang tidak

dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

akan tetapi penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi

kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 05 Oktober 2018

Penulis,

Aprilia Dwi Pratiwi

NPM. 1311021011

DAFTAR ISI

HalamanDAFTAR ISI.................................................................................................. iDAFTAR GAMBAR ..................................................................................... iiiDAFTAR TABEL.......................................................................................... ivDAFTAR LAMPIRAN.................................................................................. v

I. PENDAHULUANA. Latar Belakang...................................................................................... 1B. Rumusan Masalah................................................................................. 8C. Tujuan Penelitian .................................................................................. 8D. Manfaat Penelitian ................................................................................ 8E. Sistematika Penulisan ........................................................................... 9

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESISA. Tinjauan Teoritis................................................................................... 11

1. Teori Keuangan Negara ................................................................... 112. Perpajakan........................................................................................ 143. Pajak Penghasilan Orang Pribadi..................................................... 204. PDRB Perkapita ............................................................................... 235. Wajib Pajak...................................................................................... 256. Inflasi ............................................................................................... 277. Konsep Penerimaan Pajak................................................................ 318. Konsep PDRB Perkapita dan Penerimaan PPh................................ 329. Konsep Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh .......................... 32

10. Konsep Inflasi dan Penerimaan PPh ................................................ 33B. Penelitian Terdahulu............................................................................. 33C. Kerangka Pemikiran ............................................................................. 35D. Hipotesis ............................................................................................... 37

III. METODE PENELITANA. Jenis dan Sumber Data.......................................................................... 38B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel........................................... 39C. Definisi Operasional Variabel .............................................................. 39D. Metode Analisis Data ........................................................................... 40E. Spesifikasi Model Ekonomi.................................................................. 41F. Proses dan Identifikasi Penelitian......................................................... 41

1. Uji Stasionaritas (Unit Root Test) .................................................... 412. Uji Kointegrasi................................................................................. 433. Error Correction Model (ECM) ...................................................... 444. Pengujian Keberartian Setiap Variabel (Uji-t)................................. 45

5. Pengujian Keberartian Menyeluruh (Uji-f)...................................... 46

IV. HASIL DAN PEMBAHASANA. Gambaran Umum Objek Penelitian...................................................... 48B. Hasil Pengolahan Data.......................................................................... 50

1. Hasil Uji Stasioner ........................................................................... 502. Hasil Uji Kointegrasi ....................................................................... 523. Hasil Estimasi Error Correction Model (ECM) ............................. 534. Hasil Pengujian Keberartian Setiap Variabel (Uji-t) ...................... 555. Hasil Pengujian Keberartian Menyeluruh (Uji-f) ........................... 56

C. Pembahasan1. Pengaruh PDRB Perkapita Terhadap Penerimaan PPh ................... 572. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh.............. 583. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan PPh.................................... 60

V. KESIMPULAN DAN SARANA. Kesimpulan .......................................................................................... 62B. Saran .................................................................................................... 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Bagan Kerangka Pemikiran...................................................................... 36

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman1. Laju Pertumbuhan PPh, PDRB Perkapita dan Inflasi

di Provinsi Lampung Tahun 2007-2016 ................................................. 42. Hasil Uji Stasioner (Unit Root Test) Pada Tingkat Level ....................... 513. Hasil Uji Stasioner (Unit Root Test) Pada Tingkat First Difference ...... 524. Hasil Uji Kointegrasi Engel-Granger (EG)............................................ 535. Hasil Estimasi Jangka Pendek Error Correction Model (ECM) ............ 556. Hasil Pengujian Keberartian Setiap Variabel (Uji-t) .............................. 557. Hasil Pengujian Keberartian Setiap Variabel (Uji-f) .............................. 56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman1. Data PPh Perbulan dan Data PPh Pert ................................................. L-12. Data PDRB, Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita Pertahun

(Sebelum di Interpolasi)....................................................................... L-33. Data PDRB Perkapita Perbulan (Sesudah di Interpolasi) .................... L-44. Data Wajib Pajak dan Inflasi Perbulan ................................................ L-75. Hasil Uji Stasioner Data (Unit Root Test) Pada Tingkat Level ........... L-106. Hasil Uji Stasioner Data (Unit Root Test) Pada Tingkat First

Difference............................................................................................. L-137. Hasil Uji Kointegrasi Engel-Granger (EG) ......................................... L-168. Hasil Estimasi Jangka Pendek Error Correction Model (ECM) ......... L-17

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang sedang

gencar dalam melaksanakan pembangunan nasional yang dimulai sejak era

pemerintahan Presiden Soeharto hingga sekarang (Suandy, 2011). Kegiatan

pembangunan memerlukan dana yang besar untuk mewujudkan pembangunan

yang merata di masyarakat. Salah satu sumber dana tersebut diperoleh dari

penerimaan sektor perpajakan. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara menyelenggarakan

pemerintahan (Waluyo, 2012).

Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

(APBNP) tahun 2015 mencatat penerimaan di sektor perpajakan menyumbang

sebesar 74,2% dari sumber penerimaan dalam negeri (Kementerian Keuangan,

2015). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat bergantung terhadap

penerimaan di sektor perpajakan. Penerimaan di sektor perpajakan khususnya

penerimaan pajak dalam negeri menurut APBN dibagi menjadi beberapa macam

yaitu seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan

2

Bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Salah satu penerimaan di sektor perpajakan

yang memiliki kontribusi tertinggi adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan

(PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang

diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Resmi, 2005).

Dalam perkembangannya, penerimaan di sektor Pajak Penghasilan memegang

peranan yang lebih menonjol dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya.

Pajak Penghasilan terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk di dalamnya adalah penghasilan dari

usaha atau menjalankan usaha, penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan, dan

penghasilan dari pekerjaan bebas, untuk masing-masing penghasilan tersebut

dilakukan pembayaran Pajak Penghasilannya. Pada awalnya Indonesia

menerapkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 yang mengatur tentang Pajak

Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas. Adapun bunyi UU tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi

yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya

dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 diperkenankan untuk

menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung

Penghasilan Kena Pajaknya.

Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia umumnya masih mengalami kesulitan

pemantauan dan pendeteksian terutama pada Penghasilan Kena Pajak orang

pribadi, selain telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi juga telah meningkatkan

pendapatan per kapita perorangan. Demikian pula untuk penghasilan yang

diterima oleh warga sebagai orang pribadi semakin bervariasi, kalau semula

3

penghasilan yang diterima hanya berbentuk gaji dan upah dari satu tempat

pemberi kerja, sekarang banyak yang mempunyai penghasilan dari beberapa

tempat kerja atau usaha sendiri dan profesi. Selaras dengan semakin membesarnya

kebutuhan pembiayaan negara dan desakan kemandirian pembiayaan, rasanya

pemerintah harus menemukan sumber penerimaan negara yang elastis dan

berkelanjutan. Pajak Penghasilan orang pribadi memenuhi kriteria tersebut. Oleh

karena itu, secara bertahap harus menjadi instrumen yang efisien untuk

meningkatkan penerimaan negara. Salah satu implementasi arah kebijakan

tersebut adalah perbaikan dalam kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi

perpajakan. Implementasi arah kebijakan ini nantinya akan dilakukan Direktorat

Jenderal Pajak melalui unit kerjanya. (Fitriani, 2006)

Salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yaitu berada di Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Provinsi Lampung. KPP Pratama Provinsi Lampung

beralamat di Jalan Pangeran Emir M. Noer No. 5A Sumur Putri Teluk Betung

Bandar Lampung. KPP Pratama Lampung bertugas secara langsung dalam

mengawasi dan menangani pajak penghasilan di provinsi Lampung. Salah satu

pajak penghasilan yang ditangani langsung yaitu Pajak Penghasilan Orang

Pribadi. Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah Pajak negara yang dikenakan

terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi.

Berdasarkan hasil pra survei di KPP Pratama Provinsi Lampung dan Badan Pusat

Statistik Provinsi Lampung memiliki Penerimaan Pajak Penghasilan Orang

Pribadi, PDRB Perkapita dan Inflasi sebagai berikut:

4

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PPh, PDRB Perkapita dan Inflasi di ProvinsiLampung Tahun 2007-2016.

TahunLaju PPh

(%)Laju PDRB

Perkapita (%)Laju Inflasi

(%)2007 25,18 3,80 62,552008 -10,17 3,90 125,232009 148,94 3,85 -72,062010 -34,20 3,91 140,342011 9,63 5,03 -57,392012 19,70 5,09 1,422013 -11,75 4,48 75,812014 5,83 3,85 10,582015 84,28 3,95 -44,382016 8,42 4,03 -40,86

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 1, laju pertumbuhan PPh dari tahun 2007 sampai 2016

cenderung naik turun. Kenaikan sangat drastis pada tahun 2008 ke tahun 2009 dari

-10,17% menjadi 148,94%. Sedangkan laju pertumbuhan PPh menurun drastis

terjadi pada tahun 2015 ke tahun 2016 dari 84,28% menjadi 8,42%. Untuk laju

PDRB Perkapita cenderung stabil setiap tahunnya. Hal ini terbukti dari tahun

2007 sampai 2010 laju PDRB Perkapita tetap diangka 3 sedangkan laju PDRB

Perkapita meningkat dari tahun 2011 dari 3,91% menjadi 5,03%. Untuk laju

Inflasi pun mengalami keadaan yang sama cenderung naik turun. Kenaikan sangat

drastis pada tahun 2007 ke tahun 2008 dari 62,55% menjadi 125,23%. Kenaikan

Sedangkan penurunan sangat drastis terjadi pada tahun 2008 ke tahun 2009 dari

125,23% menjadi -72,06%. Menyadari pentingnya kondisi tersebut, Direktorat

Jenderal Pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak

sehingga dapat digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan beberapa perbaikan

khususnya dalam hal perbaikan kegiatan intensifikasi perpajakan dan

5

ekstensifikasi perpajakan dan perubahan asumsi ekonomi makro turut

mempengaruhi penerimaan pajak (Kementerian Keuangan, 2015).

Salah satu kebijakan pajak yang dimaksudkan untuk menunjang penerimaan

negara adalah kegiatan ekstenfisikasi perpajakan, yaitu kegiatan yang ditempuh

dalam rangka bentuk perluasan basis pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak

(Rahayu, 2010). Setiap tahunnya jumlah wajib pajak akan bertambah sehingga

pertambahan tersebut dapat mengakibatkan jumlah pajak yang disetorkan kepada

negara juga semakin bertambah. Secara tak langsung, penerimaan daerah

(termasuk pajak) dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu variabel-variabel

ekonomi makro. Menurut Purwiyanto dan Tity Hernawati (2002: 71), tinggi

rendahnya penerimaan pajak berkaitan dengan makro ekonomi seperti,

pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak

internasional, tingkat suku bunga, dan produksi minyak mentah dalam negeri. Hal

ini terjadi karena variabel-variabel tersebut selain menjadi asumsi penting dalam

menyusun kerangka kebijakan fiskal termasuk sektor penerimaan perpajakan juga

mempunyai pengaruh terhadap aktivitas kegiatan perekonomian (dalam hal ini

pajak daerah karena pengaruhnya terhadap harga, penawaran dan permintaan

barang dan jasa).

Salah satu fenomena kegiatan ekonomi suatu negara adalah faktor PDRB

perkapita penduduk di suatu negara. PDRB perkapita adalah besarnya pendapatan

rata-rata penduduk di suatu negara. PDRB perkapita didapatkan dari hasil

pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara

tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator umum

6

yang digunakan pemerintah daerah dalam menentukan baik buruknya

pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi PDRB maka tingkat pertumbuhan

ekonomi akan semakin tinggi dan demikian pula sebaliknya. PDRB sebagai dasar

pengukuran yang menggambarkan dan memberi informasi tentang ekonomi suatu

daerah. Pertumbuhan ekonomi memberikan stimulasi pada berbagai sektor dalam

perekonomian misalnya peningkatan pada investasi, peningkatan pendapatan pada

sektor riil, dan sebagainya. Adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat

memacu peningkatan dalam penerimaan di sektor perpajakan.

Fenomena lain yang dialami oleh perekonomian yaitu inflasi yang cenderung

fluktuaktif. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, maka

untuk mengukur perubahan inflasi dari waktu ke waktu pada umumnya

dipergunakan suatu angka indeks. Angka indeks tersebut disusun dengan

memperhitungkan sejumlah barang dan jasa yang akan dipergunakan untuk

menghitung besarnya angka inflasi. Perubahan angka indeks dari satu waktu ke

waktu yang lain, yang dinyatakan dalam angka persentase, adalah besarnya angka

inflasi dalam periode tersebut. Contoh : apabila angka indeks harga konsumen

pada Juni 2007 sebesar 99.14 dan angka indeks tersebut pada Juni 2008 menjadi

110.08, maka inflasi tahunan pada bulan Juni 2008 adalah 11.03% .

Perkembangan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa secara umum dalam

suatu periode waktu ke waktu tersebut disebut sebagai laju inflasi (inflation rate).

(Suseno, 2009).

Laju inflasi pada umumnya dinyatakan dalam angka persentase (%). Laju inflasi

dapat terjadi pada tingkat yang ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Menurut

7

Wikipedia, inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah 10%;

inflasi sedang antara 10-30%; dan inflasi berat antara 30-100% per tahun; dan

hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di

atas 100% setahun. Namun demikian, angka-angka inflasi tersebut pada umumnya

bersifat relatif dan tidak ada suatu standar yang umum. Di Indonesia, misalnya,

apabila angka inflasi masih berupa angka satu digit, misalnya 6-7%, maka tingkat

inflasi tersebut masih dianggap sebagai inflasi yang relatif wajar meskipun tingkat

inflasi tersebut relatif lebih tinggi daripada tingkat inflasi negara-negara di

kawasan regional. (Suseno, 2009)

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang

dilakukan oleh Nicola Putra Pratama (2016), Hasil penelitian menunjukkan bahwa

inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Pratama

Malang Utara.

Penelitian lain dilakukan oleh Ismail Fahmi Nasution (2008), Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Variabel Inflasi dan pendapatan perkapita berpengaruh

positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, sedangkan variabel

jumlah wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPh

Orang Pribadi. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan

oleh Dwiatmanto (2016) dan Ismail Fahmi Nasution (2008). Perbedaan penelitian

ini yaitu menambah satu variabel X demikian, penelitian ini akan mencoba untuk

menganalisis pengaruh pdrb perkapita, jumlah wajib pajak dan inflasi terhadap

penerimaan pajak penghasilan (pph) orang pribadi di Provinsi Lampung. Periode

8

penelitian ini yaitu pada tahun 2006-2017 dimaksudkan agar penelitian ini bisa

menggunakan data terbaru sehingga diharapkan hasilnya masih relavan dengan

kondisi saat ini dan bermanfaat bagi para pembaca.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah PDRB perkapita berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

(PPh) Orang Pribadi di Provinsi Lampung?

2. Apakah jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di Provinsi Lampung?

3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Orang Pribadi di Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh PDRB perkapita terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di Provinsi Lampung.

2. Untuk menguji pengaruh jumlah wajib pajak terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di Provinsi Lampung.

3. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Orang Pribadi di Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di

Universitas Lampung.

9

2. Dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya dalam

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan

(PPh) orang pribadi.

3. Dapat menambah literatur ilmiah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan

gambaran dan arahan bagi para pembaca mengenai penelitian ini, sehingga

pembaca dapat lebih mudah memahami isi tulisan ini. Penelitian ini disajikan

dalam lima bab pokok bahasan, sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Berisi pendahuluan yang memberikan gambaran mengenai latar belakang,

perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

II. Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi tinjauan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka

pemikiran dan hipotesis.

III. Metode Penelitian

Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan yaitu jenis

penelitian, dan sumber data, variabel penelitian, serta teknik analisis data.

IV. Hasil penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis pembahasan hasil penelitian tentang permasalahan

yang diteliti termasuk penjabaran hasil pengujian statistik yang telah

dilakukan.

10

V. Simpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan mengenai topik penulisan,

keterbatasan dalam penelitian dan saran yang dapat menjadi bahan

pertimbangan dan masukan bagi penelitian di masa yang akan datang .

11

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Teoritis

1. Teori Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara dalam perspektif Undang-undang No 17 tahun 2003

dituangkan dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 angka (1) yaitu: Keuangan

Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan

milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dengan

demikian pengertian keuangan negara diatas meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang,

dan melakukan pinjaman

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga

c. Penerimaan negara

d. Pengeluaran negara

e. Penerimaan daerah

f. Pengeluaran daerah

g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain

berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat

12

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan

negara/perusahaan negara

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

penyelenggaran tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang

diberikan pemerintah.

Sebagai amanat Pasal 23 C Bab VIII UUD 1945, keuangan negara harus diatur

dalam undang-undang terkait dengan pengelolaan hak dan kewajiban negara.

Amanat ini dituangkan dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan negara. Disamping itu dalam diktum menimbang Undang-Undang no

17 tahun 2003 juga disebutkan latar belakang penyelenggaraan pemerintahan

negara untuk mewujudkan tujuan bernegara yang menimbulkan hak dan

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara pada Undang-

undang Nomor 17 tahun 2003 ini adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan.

Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan

kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang

dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi

seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan atau dikuasai

13

oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan

lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang

berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan

pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh

kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan

atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan. Bidang pengelolaan keuangan negara yang

demikian luas dapat dikelompokan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub

bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang

dipisahkan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan

negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional,

terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan

dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan amanat pasal 23 C Undang-

Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara perlu

menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang undang dasar

tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama

dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas

universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai

pencerminan best practises (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam

pengelolaan keuangan negara, antara lain:

14

1) akuntabilitas berorientasi hasil

2) profesionalitas

3) proporsionalitas

4) keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara

5) pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya

prinsip-prinsip pemerintahaan daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab

VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di

dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan undang-undang

ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus

dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan

otonomi daerah di negara kesatuan Republik Indonesia.

Ada beberapa alternatif pembiayaan untuk penyediaan barang-barang publik yang

dilakukan oleh negara antara lain (Rosdiana dan Irianto, 2012 ) :

1. Cetak Uang

2. Pinjaman Luar Negeri

3. Pinjaman Dalam Negeri

4. Menjual Cadangan Devisa

5. Pemungutan Pajak.

2. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Menurut S.I. Djajadiningrat (Resmi, 2009) Pajak sebagai suatu kewajiban

menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu

15

keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi

bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung,

untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2016) mendefinisikan pajak sebagai iuran

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang–undang, dengan tidak mendapat imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki

ciri-ciri sebagai berikut :

a. Pembayaran wajib (pribadi atau badan) berupa uang bukan barang kepada

negara atau pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.

b. Pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku

serta pelaksanaannya dapat dipaksakan.

c. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal balik dari negara yang dapat

dirasakan langsung oleh pembayar pajak.

16

d. Digunakan untuk membiayai pembangunan negara.

b. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016) mengemukakan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

1) Fungsi Budgetair (Penerimaan)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh: Penerimaan

pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN

2) Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

a) Memberikan insentif pajak (tax holiday) untuk mendorong peningkatan

investasi di dalam negeri

b) Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi

konsumsi minuman keras.

c) Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan

ekspor produk dalam negeri.

Menurut Musgrave dalam (Djayasinga, 2006), pajak mempunyai 3 fungsi yaitu :

1. Fungsi alokasi, yaitu merupakan usaha pemerintah untuk emmberikan

pelayanan kepada warga negaranya. Dalam menggunakan dana pada

fungsi ini harus dilakukan secara seimbang dan digunakan untuk

pengadaan barang-barangg dan jasa-jasa publik.

2. Fungsi distribusi, yaitu dengan dikenakan sistem pajak yang progresif,

diharapkan distribusi pendapatan dalam masyarakat merata.

17

3. Fungsi stabilitasasi, yaitu pajak sebagai salah satu variabel dari

kebijaksanaan fiskal bila digunakan diharapkan efeknya dapat mengurangi

pengangguran, menstabilkan harga, mengatasi kelangkaan produksi,

mengurangi tingkat inflasi dan sebagainya.

c. Penggolongan Jenis Pajak

Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 yaitu menurut golongan, sifat dan

lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2016) :

a. Menurut golongannya

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

18

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan

atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor.

b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan

Pajak Hiburan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2009) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparatur perpajakan untuk

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dalam sistem ini

inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada

ditangan para aparatur perpajakan.

2) Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

19

3) Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang

ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

e. Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2010) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak

terutang (pajak yang harus dibayar). Dalam pajak penghasilan presentase tarifnya

dapat dibedakan menjadi 2 (tarif) sebagai berikut :

a. Tarif Marginal, tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak.

b. Tarif Efektif, tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar

pengenaan pajak tertentu.

Sedangkan berdasarkan menurut Mardiasmo (2016), struktur tarif yang

berhubungan dengan pola presentase tarif pajak ada 4 (empat) macam tarif, yaitu:

1) Tarif Sebanding/Proposional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Misalnya, PPN dengan

tarif 10% dikenakan terhadap penyerahan suatu barang kena pajak. Dengan

jumlah dasar pengenaan pajak semakin besar dengan tarif persentase tetap

akan menyebabkan jumlah utang pajak menjadi lebih besar.

2) Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Misalnya, bea

materai untuk cek dan bilyet giro berapapun jumlahnya dikenakan bea materai

yang sama, yaitu sebesar Rp 3.000.

20

3) Tarif Progresif

Tarif ini berupa persentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak

juga meningkat. Contohnya tarif pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam

negeri.

4) Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak

semakin besar.

3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pada prinsipnya, orang pribadi yang menjadi subyek pajak dalam negeri adalah

orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam

pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dipertimbangkan menurut

keadaan. Keberadaan seseorang pribadi di Indonesia diperhitungkan apabila orang

tersebut lebih dari 183 hari, tidak harus berturut-turut tetapi ditentukan oleh

jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu dua belas

bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Sebagai subjek pajak seseorang dapat

bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar negeri (Djuanda, 2003).

a. Prinsip UU PPh Menentukan Orang Pribadi Sebagai Subjek PajakDalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

Markus dan Yujana (2002) mengatakan bahwa, UU PPh menentukan bahwa

setiap orang pribadi yang berdomisili di Indonesia adalah Subjek Pajak orang

pribadi dalam negeri (asas domisili bukan asas kewarganegaraan). Orang pribadi

yang tidak berdomisili di Indonesia bukan Subjek Pajak, karena mereka tidak

21

tunduk pada hukum pajak yang berlaku di Indonesia. Mereka yang tidak

berdomisili di Indonesia baru tunduk pada hukum pajak Indonesia dan menjadi

Subjek Pajak luar negeri, jika mereka memenuhi salah satu syarat berikut:

1. jika orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia tersebut melakukan

kegiatan atau menjalankan usaha di Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap di

Indonesia, maka orang pribadi tersebut menjadi Subjek Pajak Orang Pribadi

Luar Negeri BUT, atau

2. jika orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia tersebut menerima atau

memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia tanpa melalui Bentuk

Usaha Tetap di Indonesia, maka orang pribadi tersebut menjadi Subjek Pajak

Orang Pribadi Luar Negeri selain BUT.

b. Kewajiban Pajak Subjektif Orang Pribadi

Menurut Rusdi (2004), Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang

kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya

kewajiban perpajakan tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada

subjek pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian

hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi

penting. Kewajiban pajak subjektif untuk orang pribadi yang berada di Indonesia

lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)

bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dimulai sejak hari pertama

orang pribadi tersebut berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia

dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk

selama-lamanya. Sedangkan kewajiban pajak subjektif bagi orang pribadi yang

22

bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada saat ia lahir di Indonesia dan berakhir

pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

c. Ketentuan Lain Mengenai Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,

untuk menghitung kewajiban pajaknya pada akhir tahun pajak diperbolehkan

memilih dua cara, yaitu :

1. Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Pencatatan). Menurut

Suandy (2011), pengertian pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur

tentang peredaran bruto dan/atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk

menghitung jumlah pajak yang terutang. Penggunaan Norma Penghitungan

Penghasilan Neto (Pencatatan) hanya boleh dipergunakan oleh Wajib Pajak

orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun belum melebihi

Rp.600.000.000,00. Tujuan penyelenggaraan pencatatan adalah untuk

mempermudah pengisian SPT dan penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

2. Menggunakan Pembukuan. Pengertian pembukuan menurut Suandy (2002)

adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan

informasi tentang : (i) Keadaan harta; (ii) Kewajiban atau utang; (iii) modal;

(iv) penghasilan dan biaya. Pembukuan ditutup dengan menyusun laporan

keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir tahun

pajak. Pembukuan wajib diselenggarakan oleh Wajib Pajak yang melakukan

kegiatan / pekerjaan bebas, dengan catatan peredaran bruto (omzet) dalam satu

tahun telah melebihi Rp.600.000.000,00. tujuan dari penyelenggaraan

pembukuan adalah untuk mempermudah pengisian SPT, Penghitungan

23

Penghasilan Kena Pajak dan untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil

kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

4. PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh

masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Nilai PDRB per

kapita didapatkan dari hasil bagi antara total PDRB dengan jumlah penduduk

pertengahan tahun. PDRB per kapita sering digunakan untuk mengukur tingkat

kemakmuran penduduk suatu daerah. Apabila data tersebut disajikan secara

berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran.

Menurut Jhingan (2010), kenaikan pendapatan per kapita dapat tidak menaikkan

standar hidup riil masyarakat apabila pendapatan per kapita meningkat akan

tetapi konsumsi per kapita turun. Hal ini disebabkan kenaikan pendapatan

tersebut hanya dinikmati oleh beberapa orang kaya dan tidak oleh banyak orang

miskin. Di samping itu, rakyat mungkin meningkatkan tingkat tabungan mereka

atau bahkan pemerintah sendiri menghabiskan pendapatan yang meningkat itu

untuk keperluan militer atau keperluan lain.

PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan

dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun

tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Pada perhitungan PDRB

dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga

konstan, yang dimana PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa

yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB

harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan

24

menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau

tahun dasar. Dalam menghitung PDRB dapat dilakukan dengan empat pendekatan

antara lain :

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah

bruto dengan cara mengurangkan nilai output yang dihasilkan oleh seluruh

kegiatan ekonomi dengan biaya antara lain dari masing–masing nilai produksi

bruto dari setiap sektor ekonomi, nilai tambah ini merupaan nilai yang

ditambahkan pada barang dan jasa yang diperoleh oleh unit produksi sebagai

input antara, nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas

keikutsertaannya dalam proses produksi.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan–kegiatan ekonomi dihitung

dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji,

surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Pada sektor pemerintahan

dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha seperti bunga

neto, sewa tanah dan keuntungan tidak diperhitungkan.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang

digunakan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat untuk kepentingan

konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial, pembentukan modal dan

ekspor, nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestik, total

pengeluaran dari komponen-komponen tersebut harus dikurangi nilai impor

25

sehingga nilai ekspor yang dimaksud adalah ekspor neto, penjumlahan seluruh

komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

4. Metode Alokasi

Metode alokasi digunakan pada data data suatu unit produksi di suatu daerah tidak

tersedia. Nilai tambah dari suatu unit produksi di daerah tersebut dihitung dengan

menggunakan data yang telah dialokasikan dari sumber yang ditingkatnya lebih

tinggi, seperti data suatu kabupaten diperoleh dari alokasi data provinsi.

Untuk menghitung produk domestik regional bruto (PDRB) dapat digunakan

salah satu dari penghitungan pendapatan nasional yaitu dengan pendekatan

pengeluaran. pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang

dan jasa yang dikeluarkan oleh berbagai golongan dalam masyarakat, dengan

persamaan sebagai berikut:

PDRB = C + I + G + (x - m)

Dimana C adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, I adalah pembentukan

modal, G adalah pengeluaran pemerintah, dan (x - m) adalah selisih nilai ekspor

dan impor. perlu disepakati bahwa I (investasi) dalam bidang produktif,

sebenarnya terdiri dari investasi swasta (ip) dan investasi pemerintah (ig). G

adalah pengeluaran pemerintah pada umumnya yaitu pengeluaran rutin

pemerintah dan pengeluaran pembangunan di luar bidang produktif.

5. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak,

pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana dan Irianto,

26

2012). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan

kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak

tertentu.Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak

badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan

diatas pendapatan tidak kena pajak (Rahman, 2010).

Dalam KUP, ketentuan mengenai kewajiban mendaftarkan diri untuk wajib pajak

orang pribadi (WP OP) dibedakan perlakuannya (tax treatment) antara wajib

pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan wajib pajak orang

pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak orang

Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan,

wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan (Rosdiana dan Irianto,

2012).Yang dimaksud dengan saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi

lebih dulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan.

b. Hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Menurut Rosdiana dan Irianto (2012), Hak Wajib Pajak sebagai berikut :

a. Meminta Juru Sita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Juru sita

pajak

b. Menerima salinan surat oaksa dan salinan berita acara penyitaan

c. Menentukan urutan barang yang akan dilelang

27

d. Sebelum pelaksanaan lelang wajib pajak diberi kesempatan terakhir untuk

melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan, pembatalan lelang, dan

melaporkan pelunasan tersebut kepada kepala KPP yang bersangkutan

e. Lelang tidak akan dilaksanakan apabila wajib pajak melunasi utang pajak dan

biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

c. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Rosdiana dan Irianto (2012), Kewajiban wajib pajak sebagai berikut:

a. Membantu juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya

b. Memperbolehkan juru sita pajak memasuki ruangan, tempat usah/ tempat

tinggal wajib pajak

c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang di perlukan

d. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau di sewakan.

6. Inflasi

1) Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum secara umum secara terus-

menerus (Putong, 2013). Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak

disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau

mengakibatkan kenaikan) sebagian besar harga barang-barang lain. Menurut teori

uang klasik, perubahan dalam tingkat harga keseluruhan adalah seperti perubahan

dalam unit-unit ukuran. Karena sesungguhnya kesejahteraan ekonomi masyarakat

bergantung pada harga relatif, bukan pada seluruh tingkat harga (Mankiw, 2007).

Definisi lain dari inflasi adalah kenaikan rata-rata semua tingkat harga semua

barang dan jasa dimana kenaikan harga-harga tersebut berlangsung dalam waktu

28

yang berkepanjangan dan secara terus-menerus. Menurut Milton Friedman, inflasi

merupakan sebuah fenomena moneter yang selalu terjadi dimanapun dan tidak

dapat dihindari. Inflasi dikatakan sebagai fenomena moneter hanya jika terjadi

peningkatan harga yang berlangsung secara cepat dan terus-menerus. pendapat ini

disetujui oleh banyak ekonom dari aliran monetaris (Mishkin, 2004).

Kenaikan harga secara terus-menerus yang menyebabkan inflasi dapat disebabkan

oleh naiknya nilai tukar mata uang luar negeri secara signifikan terhadap mata

uang dalam negeri. Inflasi menurut teori Keynes terjadi karena masyarakat hidup

diluar batas kemampuan ekonominya. Teori ini menyoroti bagaimana perebutan

sumber ekonomi antar golongan masyarakat bisa menimbulkan permintaan

agregat yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia. Dalam teori

strukturalis inflasi berasal dari kekakuan struktur ekonomi khususnya supply

bahan bakar minyak, dan bahan makanan yang mengakibatkan kenaikan harga

pada barang lain.

2) Metode Perhitungan Inflasi

Angka inflasi dihitung berdasarkan angka indeks yang dikumpulkan dari ebberapa

macam barang yang diperjual belikan dipasar dengan masing-masing tingkat

harga (Barang-barang ini tentu saja yang paling banyak dan merupakan kebutuhan

pokok/utama bagi masyarakat). Berdasarkan data harga itu disusunlah suatu angka

yang di indeks. Angka indeks yang memperhitungkan semua barang yang dibeli

oleh konsumen pada masing-masing harganya disebut sebagai Indeks Harga

Konsumen (IHK atau Customer Price Index = CPI). Berdasarkan indeks harga

konsumen dapat dihitung berapa besarnya laju kenaikan harga-harga secara umum

29

dalam periode tertentu. Biasanya setiap bulan, 3 bulan, dan 1 tahun. Selain

menggunakan IHK, tingkat inflasi juga dapat dihitung dengan menggunakan GNP

atau PDB deflator, yaitu membandingkan GNP dan PDB yang diukur berdasarkan

harga berlaku (GNP atau PDB nominal) terhadap GNP atau PDB harga konstan

(GNP atau PDB riel).

Inf = Dfn – Dfn-1Dfn-1

Ket :Inf : tingkat inflasiDfn : GNP atau PDB deflator tahun berikutnyaDfn-1 : GNP atau PDB deflator tahun sebelumnya

3) Teori Inflasi

Paling tidak ada empat teori tentang inflasi yang menjadi patokan penyebab dan

pemberian solusi ketika terjadi inflasi. Keempat teori tersebut diantaranya adalah

teori kuantitas, teori keynes, teori strukturalis, dan mark up model.

1. Teori Kuantitas

Inti dari teori kuantitas adalah, pertama, bahwa inflasi itu hanya bias terjadi kalau

ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Inti

yang kedua adalah laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang

beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di

masa yang akan datang.

2. Teori Keynes

Proses inflasi menurut Keynes adalah proses perebutan pendapatan di antara

kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada

yang dapat disediakan oleh masyarakat. Dasar pemikiran model inflasi dari

30

Keynes bahwa ini terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan

ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan egektif masyarakat

3. Mark-up Model

Dalam teori ini dasar pemikiranya ditentukan oleh dua komponen yakni cost of

production dan profit margin. Jadi apabila ada kenaikan antara kedua komponen

maka harga jual komoditi di pasar juga akan meningkat.

d) Teori Strukturalis.

Teori ini biasa disebut juga dengan teori inflasi jangka panjang, karena menyoroti

sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya

penawaran bahan makanan dan barang-barang ekspor.

4) Dampak Inflasi

Beberapa dampak positif dan negatif dari inflasi (Putong, 2013) sebagai berikut:

a. Apabila barang secara umum naik terus menerus maka masyarakat akan panik,

sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena disatu sisi ada ada

masyarakat yang berlebihan uang memborong barang sementara yang

kekurangan uang tidak bisa membeli barang akibatnya negara rentan terhadap

segala macam kekacauan yang ditimbulkannya.

b. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut maka masyarakat cenderung untuk

menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak

bank di rush akibatnya bank kekurangan dana berdampak pada tutup atau

bangkrut atau rendahnya dana investasi yang tersedia.

c. Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk

memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran,

sehingga harga akan terus menerus naik.

31

d. Bila inflasi berkepanjangan maka produsen banyak yang bangkrut karena

produknya relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu

membeli.

e. Jurang antara kekayaan dan kemiskinan masyarakat semakin nyata yang

mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat ebrakhir pada

penjarahan atau perampasan.

f. Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri

menjadi semakin dipercaya dan tangguh.

g. Dampak positif dari inflasi adalah bagi pengusaha barang-barang mewah yang

mana barangnya lebih laku pada saat harganya semakin tinggi.

7. Konsep Penerimaan Pajak

Berikut beberapa pengertian penerimaan pajak yang dikemukan oleh para ahli dan

Perundang-undangan, antara lain:

Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang perubahan

ketiga atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012, penerimaan perpajakan adalah

semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak

perdagangan internasional.

Menurut Hutagaol (2007), penerimaan pajak ialah sumber penerimaan yang dapat

diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai

kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Menurut Suryadi (2006),

penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk

belanja rutin maupun pembangunan.

32

Dari pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penerimaan pajak

adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara tertus-menerus dan dapat

dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi

masyarakat.

8. Konsep PDRB Perkapita dan Penerimaan Pajak Penghasilan

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan melihat laju

pertumbuhan PDRB Perkapita. PDRB per kapita merupakan gambaran nilai

tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya

aktivitas produksi. Nilai PDRB per kapita didapatkan dari hasil bagi antara total

PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Nilai PDRB ini akan

menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau

memanfaatkan sumberdaya yang ada. Menurut Marliyanti dan Arka (2014) PDRB

Perkapita berpengaruh secara langsung terhadap Pajak. Nurcholis (2005) yang

mengatakan jika PDRB Perkapita meningkat maka kemampuan dalam membayar

pajak (ability to pay) juga akan meningkat. Sehingga akan meningkatkan

penerimaan pajak.

9. Konsep Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan

Pengaruh jumlah wajib pajak yang signifikan terhadap penerimaan pajak

penghasilan karena wajib pajak merupakan elemen yang sangat penting dalam

menunjang penerimaan di sektor perpajakan. Setiap adanya penambahan jumlah

wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan karena

semakin banyak masyarakat yang membayarkan pajaknya. Penambahan wajib

pajak ini berhubungan dengan kebijakan ekstensifikasi perpajakan yang berguna

33

dalam rangka menunjang penerimaan negara melalui perluasan basis pajak dan

peningkatan jumlah wajib pajak (Soemitro dalam Rahayu, 2010).

10. Konsep Inflasi dan Penerimaan Pajak Penghasilan

Dirjen Pajak, Rahmany (2014) mengatakan bahwa penurunan inflasi berpengaruh

ke penerimaan pajak. Karena adanya pertumbuhan penerimaan negara seiring

dengan meningkatnya konsumsi yang terjadi di masyarakat. (Rahmany, 2014)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Tanzi dalam Nalendra (2014) dimana tingkat

inflasi saling berhubungan untuk mempengaruhi penerimaan pajak riil. Sedangkan

menurut Ferdiawan (2015) menemukan bahwa tingkat inflasi berpengaruh

terhadap penerimaan pajak.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan ini memilih relevansi dari beberapa penelitian

yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rakiman dan Sarsiti (2011) dengan judul

“Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Jumlah Wajib Pajak terhadap

Penerimaan Pajak Penghasilan di Kabupaten Sukoharjo Periode 2002-2010”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Perkapita dan Jumlah Wajib

Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak PPh.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nicola Putra Pratama, Dwiatmanto, dan

Rosalita Rachma Agusti (2016) dengan judul “Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan

Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Studi

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2014”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh negatif namun tidak

34

signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan Pemeriksaan

pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan

pajak penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indry Anggina Hasibuan, Yunilma, dan Popi

Fauziati (2011) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Padang”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Jumlah wajib pajak, Ekstensifikasi, Rasio

pencairan tunggakan pajak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak

Penghasilan orang pribadi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Husein Nasution, Herawati, dan

Dandes Rifa (2011) dengan judul “Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan

Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di

Kota Padang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Inflasi

tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan,

Sedangkan jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap

penerimaan Pajak Penghasilan. Bahwa secara simultan tidak terdapat

pengaruh signifikan antara Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak

terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Indriastuti (2016) dengan judul “Pengaruh

Pendapatan Perkapita, Inflasi, dan Keterbukaan Ekonomi terhadap

Penerimaan Pajak di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi

berpengaruh positif dan keterbukaan ekonomi berpengaruh secara negatif

terhadap penerimaan pajak. Sedangkan variabel pendapatan perkapita tidak

berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

35

C. Kerangka Pemikiran

Kegiatan pembangunan memerlukan dana yang besar untuk mewujudkan

pembangunan yang merata di masyarakat. Salah satu sumber dana tersebut

diperoleh dari penerimaan sektor perpajakan. Pajak adalah iuran masyarakat

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluran umum berhubung tugas negara

menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2012).

Pemerintah menyadari bahwa kepatuhan dalam hal perpajakan di negara

Indonesia termasuk rendah apabila dibandingkan negara tetangga sehingga

diperlukan beberapa arah kebijakan yang diharapkan mampu mendongkrak

penerimaan pajak (Kementerian Keuangan, 2015). Salah satu implementasi arah

kebijakan tersebut adalah perbaikan dalam kegiatan intensifikasi dan

ekstensifikasi perpajakan. Implementasi arah kebijakan ini nantinya akan

dilakukan Direktorat Jenderal Pajak melalui unit kerjanya. Salah satu unit kerja

Direktorat Jenderal Pajak yaitu berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Provinsi Lampung. KPP Pratama Lampung bertugas secara langsung dalam

mengawasi dan menangani pajak penghasilan di provinsi Lampung. Berdasarkan

hasil pra riset, penerimaan pajak di KPP Pratama Lampung cenderung fluktuaktif

dari tahun ke tahun. Menyadari pentingnya kondisi tersebut, Direktorat Jenderal

Pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak sehingga

dapat digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat. Menurut Hutagaol

(2007), penerimaan pajak ialah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara

36

terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan

pemerintah serta kondisi masyarakat. Salah satu kebijakan untuk menunjang

penerimaan negara adalah kegiatan ekstenfisikasi perpajakan, yaitu kegiatan yang

ditempuh untuk meningkatkan jumlah wajib pajak (Soemitro dalam Rahayu,

2010). Selain faktor kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Keuangan, ada

pula faktor diluar kebijakan yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak

khususnya pajak penghasilan. Faktor eksternal tersebut dapat berupa tingkat

inflasi dan PDRB Perkapita (Djati dalam Tresno dkk, 2011).

Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian dimana terjadi kenaikan harga-

harga secara umum sehingga akan mempengaruhi jumlah pajak yang disetor.

Sama halnya dengan pendapatan perkapita, semakin besar pendapatan masyarakat

maka diharapkan akan menyebabkan kemampuan membayar pajak masyarakat

menjadi semakin besar. Hal ini sesuai dengan teori perpajakan bahwa penerimaan

pajak akan sangat ditentukan oleh PDRB Perkapita dan jumlah penduduk

(Musgrave, 1989). Hasil estimasi yang dilakukan oleh Dwiatmanto (2016)

menunjukkan bahwa variabel inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan

yang berada di KPP Pratama Malang Utara.

Gambar 1. Kerangka Pikir

PDRB Perkapita (X1)

Penerimaan PajakPenghasilan (PPh)Orang Pribadi (Y)

Jumlah Wajib Pajak (X2)

Inflasi (X3)

37

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : PDRB Perkapita berpengaruh terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi.

H2 : Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi.

H3 : Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi.

38

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder merupakan data yang telah diolah dan diterbitkan oleh lembaga yang

berkaitan. Data dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas yaitu PDRB

Perkapita, Jumlah Wajib Pajak, Inflasi dan satu variabel terikat yaitu Penerimaan

Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh

berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan dan

Keuangan (DJPK), Departemen Jenderal Pajak serta instansi lainnya yang terkait

dengan penelitian ini. Data yang digunakan adalah data time series. Ruang waktu

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2007-2016.

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif dengan

pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif menurut Sidik (2009), adalah

penelitian yang bertujuan untuk menyatakan suatu situasi secara sistematis dalam

bidang tertentu yang menjadi pusat pemikiran si peneliti secara fakta. Sedangkan

pendekatan kuantitatif menurut Margareta (2013), adalah pendekatan yang

digunakan dalam penelitian dengan cara mengukur indikator-indikator variabel

penelitian sehingga diperoleh gambaran diantara variabel-variabel tersebut.

39

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu jumlah wajib pajak dan data penerimaan PPh

Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Provinsi Lampung, serta PDRB

perkapita dan inflasi yang terdaftar di Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

2. Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling

jenuh dimana keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian

(Sugiyono, 2011). Maka sampel yang diperoleh sejumlah 120 data yaitu 12 bulan

dikali 10 periode (2007-2016).

C. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan hipotesis yang diajukan maka definisi operasional untuk masing-

masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Jumlah penerimaan perbulan yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak

Lampung berkaitan dengan Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak

Orang Pribadi dalam jutaan rupiah.

2. PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh

masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Nilai PDRB

per kapita didapatkan dari hasil bagi antara total PDRB dengan jumlah

penduduk pertengahan tahun.

3. Wajib Pajak Orang Pribadi

40

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi perbulan

yang terdaftar di seluruh Kantor Pelayanan Pajak Lampung.

4. Inflasi

Tingkat inflasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah inflasi perbulan yang

dinyatakan dalam persen.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis

kuantitatif dengan menggunakan model regresi berganda. Regresi adalah studi

bagaimana pengaruh satu variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari

variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi

nilai rata-rata variabel dependen didasarkan pada nilai variabel independen yang

diketahui. Model regresi berganda adalah model regresi yang terdiri dari lebih dari

satu variabel independen.

Untuk mendapatkan garis regresi yang baik yang terjadi jika nilai prediksinya

sedekat mungkin dengan data aktualnya atau nilai β0 dan β1 yang menyebabkan

residual sekecil mungkin dapat digunakan metode kuadrat terkecil (Ordinary

Least Square = OLS).

Metode kuadrat terkecil hanya dapat digunakan jika semua data yang digunakan

di dalam model stasioner, jika data tidak stasioner maka model yang digunakan

adalah model koreksi kesalahan (Error Correction Model). Error Correction

Model (ECM) adalah model yang memasukkan penyesuaian untuk melakukan

koreksi bagi ketidakseimbangaan.

41

Model ECM mempunyai beberapa kegunaan, namun penggunaan yang paling

utama adalah di dalam mengatasi masalah data time series yang tidak stasioner

dan masalah regresi lancung (Widarjono, 2013).

E. Spesifikasi Model Ekonomi

Secara ekonomi, model yang diamati sebagai berikut:

PPh = f (PDRBPerkapitat, WPt, INFLASIt)

Dengan uraian sebagai berikut:

PDRBPerkapitat = PDRB Perkapita

WPt = Jumlah Wajib Pajak

INFLASIt = Inflasi

F. Proses dan Identifikasi Model Penelitian

1. Uji Stasionaritas (Unit Root Test)

Stasioneritas merupakan salah satu prasyarat penting dalam model ekonometrika

untuk data runtut waktu (time series). Suatu data dikatakan stasioner jika

memenuhi tiga kriteria yaitu jika rata-rata dan variannya konstan sepanjang waktu

dan kovarian antara dua data runtut waktu hanya tergantung dari kelambanan

antara dua periode waktu tersebut. Apabila data yang digunakan dalam model ada

yang tidak stasioner, maka akan menyebabkan hasil regresi meragukan atau

disebut regresi lancung (spurious regression). Regresi lancung adalah situasi

dimana hasil regresi menunjukkan koefisien regresi yang signifikan secara

statistik dan nilai koefisien determinasi yang tinggi namun hubungan antara

variabel di dalam model tidak saling berhubungan (Widarjono, 2013).

42

Salah satu konsep formal yang dipakai untuk mengetahui stasioneritas data adalah

melalui uji akar unit (unit root test). Uji ini merupakan pengujian yang populer,

dikembangkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller dengan sebutan Augmented

Dickey-Fuller (ADF) Test. Jika suatu data time series tidak stasioner pada orde

nol, I(0), maka stasioneritas data tersebut bisa dicari melalui order berikutnya

sehingga diperoleh tingkat stasioneritas pada order ke-n (first difference) atau I(1),

atau second difference atau I(2), dan seterusnya. Hipotesis untuk pengujian ini

adalah:

H0: δ = 0, terdapat unit root, tidak stasioner

Ha: δ ≠ 0, tidak terdapat unit root, stasioner

Seluruh data yang digunakan dalam regresi dilakukan uji akar unit dengan

berpatokan pada nilai batas kritis ADF. Hasil uji akar unit dengan

membandingkan hasil t-hitung dengan nilai kritis MacKinnon. Jika nilai t-hitung

absolut lebih besar dari nilai kritis MacKinnon absolut, maka H0 ditolak artinya

data time series stasioner. Sebaliknya jika nilai t-hitung absolut lebih kecil dari

nilai kritis MacKinnon absolut, maka H0 diterima artinya data time series tidak

stasioner. Dalam kasus jika nilai t-hitung negatif, maka dapat dikatakan jika nilai

t-hitung lebih kecil dari nilai kritis MacKinnon, maka H0 ditolak artinya data time

series stasioner, jika sebaliknya H0 diterima artinya data time series tidak

stasioner (Gujarati, 2008). Jika hasil uji menolak hipotesis adanya unit root untuk

semua variabel, berarti semua adalah stasionaritas atau dengan kata lain, variabel-

variabel terkointegrasi pada I (0), sehingga estimasi akan dilakukan dengan

menggunakan regresi linier biasa (OLS). Jika hasil uji unit root terhadap level dari

variabel-variabel menerima hipotesis adanya unit root, berarti semua data adalah

43

tidak stasioner atau semua data terintegrasi pada orde I (1). Jika semua variabel

adalah tidak stasioner, estimasi terhadap model dapat dilakukan dengan teknik

kointegrasi.

2. Uji Kointegrasi

Konsep kointegrasi pada dasarnya adalah untuk mengetahui kemungkinan adanya

hubungan keseimbangan jangka panjang pada variabel-variabel yang diobservasi.

Dalam konsep kointegrasi, dua atau lebih variabel runtun waktu tidak stasioner

akan terkointegrasi bila kombinasinya juga linier sejalan dengan berjalannya

waktu, meskipun bisa terjadi masing-masing variabelnya bersifat tidak stasioner.

Bila variabel runtun waktu tersebut terkointegrasi maka terdapat hubungan yang

stabil dalam jangka panjang. Uji kointegrasi adalah uji ada tidaknya hubungan

jangka panjang antara variabel bebas dan variabel terikat. Uji ini merupakan

kelanjutan dari uji stationary. Tujuan utama uji kointegrasi ini adalah untuk

mengetahui apakah residual terkointegrasi stationary atau tidak. Apabila variabel

terkointegrasi maka terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang.

Sebaliknya jika tidak terdapat kointegrasi antar variabel maka implikasi tidak

adanya keterkaitan hubungan dalam jangka panjang. Istilah kointegrasi dikenal

juga dengan istilah error, karena deviasi terhadap keseimbangan jangka panjang

dikoreksi secara bertahap melalui series parsial penyesuaian jangka pendek. Ada

beberapa macam uji kointegrasi, antara lain:

1) Uji Kointegrasi Engel-Granger (EG)

Penggunaan kointegrasi EG didasarkan atas uji ADF (C,n), ADF (T,4) dan

statistik regresi kointegrasi CRDW (Cointegration Regression Durbin Watson).

44

Dasar pengujian ADF (C,n), ADF (T,4) adalah statistic Dickey-Fuller, sedangkan

uji CDRW didasarkan atas nilai Durbin Watson Ratio, dan keputusan penerimaan

atau penolakannya didasarkan atas angka statistik CDRW.

Hipotesis:

H0 : β = 0, Variabel – variabel tidak ada kointegrasi

Ha : β ≠ 0, Variabel – variabel ada kointegrasi

Kriteria untuk pengujian ini adalah:

H0 ditolak dan Ha diterima, jika nilai t kritis > Augmented Dickey Fuller (ADF).

H0 diterima dan Ha ditolak, jika nilai t kritis < Augmented Dickey Fuller (ADF).

3. Error Correction Model (ECM)

Jika data tidak stasioner pada tingkat level, tetapi stasioner pada tingkat diferensi

dan kedua variabel terkointegrasi atau dengan kata lain mempunyai hubungan

atau keseimbangan jangka panjang. Dalam jangka pendek mungkin saja ada

ketidakseimbangan. Artinya, bahwa apa yang diinginkan oleh pelaku ekonomi

belum tentu sama dengan apa yang terjadi sebenarnya. Adanya perbedaan apa

yang diinginkan pelaku ekonomi dan apa yang terjadi maka diperlukan adanya

penyesuaian. Model yang memasukkan penyesuaian untuk melakukan koreksi

bagi ketidakseimbangan disebut sebagai Error Correction Model/ECM

(Widarjono, 2013). Analisis ECM digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel

bebas terhadap variabel terikat. Model Error Correction Model (ECM)

mempunyai ciri khas dengan dimasukannya unsur Error Correction Term (ECt)

dalam model. Apabila koefisien ECt signifikan secara statistik, maka spesifikasi

model yang digunakan dalam penelitian adalah valid. Model ECM juga

memasukkan penyesuian (D) untuk melakukan koreksi ketidakseimbangan jangka

45

pendek menuju pada keseimbangan jangka panjang. Model Error Correction

Model (ECM) yang diasumsikan dalam penelitian ini yaitu:

DLnPPht = β0+ β1 DLnPDRBPerkapitat + β2 DLnWPt + β3 DLnINFLASIt +

ECT

Dengan uraian sebagai berikut:

PDRBPerkapitat = PDRBPerkapita (Persen)

WPt = Jumlah Wajib Pajak (Persen)

INFLASIt = Inflasi (Persen)

ECT = Error Correction Term

5. Pengujian Keberartian Setiap Variabel (Uji-t)

Uji-t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-

masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji-t

ini pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan derajat kebebasan n-k-1 (n =

jumlah observasi, k = jumlah variabel bebas).

Hipotesis yang digunakan:

1. PDRB Perkapita

H0: β1 ≤ 0, maka variabel PDRB Perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap

PPh.

Ha: β1 > 0, maka variabel PDRB Perkapita berpengaruh positif terhadap PPh.

2. Jumlah Wajib Pajak

H0: β2 ≥ 0, maka variabel jumlah wajib pajak tidak berpengaruh signifikan

terhadap pph.

Ha: β2 < 0, maka variabel jumlah wajib pajak berpengaruh negatif terhadap pph.

46

3. Inflasi

H0: β3 ≤ 0, maka variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pph.

Ha: β3 > 0, maka variabel inflasi berpengaruh positif terhadap pph.

Kriteria pengambilan keputusan:

a. Jika hipotesis positif, H0 diterima apabila t-hitung ≤ t-tabel, namun jika

hipotesis negatif, H0 diterima apabila t-hitung > t-tabel, yang artinya variabel

bebas tidak dipengaruhi oleh variabel terikat.

b. Jika hipotesis positif, H0 ditolak apabila t-hitung ≥ t-tabel, namun jika

hipotesis negatif, H0 ditolak apabila t-hitung < t-tabel, yang artinya variabel

bebas dipengaruhi oleh variabel terikat.

6. Pengujian Keberartian Menyeluruh (Uji-F)

Uji-F adalah uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya

secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji-F ini pada tingkat

kepercayaan 95 persen dan derajat kebebasan df1 = k dan df2 = n-k-1 (n = jumlah

observasi, k = jumlah variabel bebas).

Hipotesis yang digunakan:

H0: β1 = β2 =..... βk = 0 (semua variabel bebas secara bersama-sama tidak

berpengaruh terhadap variabel terikat)

Ha: Jika minimal ada 1 βk yang ≠ 0 (semua variabel bebas secara bersama-sama

berpengaruh terhadap variabel terikat)

Apabila:

F-hitung ≤ F-tabel: maka H0 diterima

F-hitung > F-tabel: maka H0 ditolak atau menerima Ha

47

Jika H0 diterima, berarti variabel bebas yang diuji secara bersama-sama tidak

berpengaruh nyata terhadap variabel terikat, dan sebaliknya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengujian pada hipotesis yang ada dalam penelitian ini, maka dapat

diambil kesimpulan bahwa:

1. PDRB Perkapita berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini

dapat terjadi karena apabila pertumbuhan daerah tinggi maka pendapatan

masyarakat akan ikut meningkat dan kesejahteraan akan ikut meningkat.

Dengan naiknya pendapatan maka tingkat konsumsi juga akan meningkat. Hal

ini berdampak dengan penerimaan pajak yang akan ikut meningkat.

2. Jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh jumlah wajib pajak yang signifikan terhadap penerimaan pajak

karena wajib pajak merupakan elemen yang sangat penting dalam menunjang

penerimaan di sektor perpajakan. Setiap adanya penambahan jumlah wajib

pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak.

3. Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini

dapat terjadi karena inflasi menyebabkan kenaikan harga barang secara terus

menerus yang berdampak terhadap berkurangnya daya beli masyarakat. Dalam

hal ini yang dirugikan adalah pekerja yang hanya mendapatkan penghasilan

tetap. Namun bagi pekerja yang memiliki penghasilan yang tinggi, dampak

inflasi tidak begitu berpengaruh karena berapapun tinggi harga suatu barang

63

maka akan tetap dibeli karena sifat konsumtif manusia. Maka keuntungan

yang diperoleh perusahaan tetap stabil dan penerimaan pajak yang dipungut

pemerintah terhadap perusahaan juga akan relatif stabil.

B. Saran

Saran yang dapat digunakan bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian ini

adalah :

1. Bagi Pemerintah, dalam menata dan meningkatkan penerimaan Pajak

Penghasilan Orang Pribadi di Provinsi Lampung untuk masa akan datang,

hendaknya memperhatikan faktor-faktor ekonomi seperti PDRB Perkapita dan

Jumlah Wajib Pajak. Karena Wajib Pajak merupakan elemen yang sangat

penting dalam menunjang penerimaan di sektor perpajakan. Setiap adanya

penambahan jumlah wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya, terutama mengenai ekonomi makro dan penerimaan

Pajak Penghasilan, sebaiknya ditambahkan lagi indikator ekonomi makro

yang lebih berhubungan erat dengan besarnya penerimaan Pajak Penghasilan.

Bisa ditambahkan tentang PDB, tingkat pengangguran untuk ekonomi makro,

sedangkan dari sektor pajak bisa ditambah penerimaan pajak secara

keseluruhan yang dihasilkan oleh Provinsi Lampung.

3. Bagi Dirjen Pajak, dalam hal ini dikhususkan di wilayah KPP Pratama

Provinsi Lampung sebaiknya lebih memperhatikan penambahan jumlah Wajib

PPh Orang Pribadi yang terdaftar dengan cara sosialisasi kepada masyarakat

akan pentingnya perpajakan untuk meningkatkan penerimaan PPh.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. Data Inflasi Kota Bandar Lampung 2006–2018. Lampung.

Badan Pusat Statistik. Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur danJenis Kelamin. Lampung

Direktorat Jendral Pajak Bengkulu dan Lampung

Djayasinga, Marselina. 2006. Ekonomi Publik Suatu Pengantar. UniversitasLampung. Bandar Lampung.

Gujarati, Damodar. N dan Dawn C. Potter. 2008. Basic Econometrics. FifthEdition. New York: McGraw-Hill Irwin.

Hutagaol, John. 2007. Perpajakan Isu-isu Kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu

Indry Anggina Hasibuan, Yunilma, dan Popi Fauziati. “Faktor-Faktor yangMempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi diKPP Pratama Padang”. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi,Universitas Bung Hatta.

Jhingan, M.L. 2010. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Rajawali Pers,Jakarta.

Kementerian Keuangan. 2015. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Perubahan Tahun 2010-2015. Jakarta: KementerianKeuangan.

Mankiw, N. Gregory, 2007. Makro ekonomi. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi: Yogyakarta

Mishkin, Frederic S., 2004. The Economics of Money, Banking, and FinancialMarkets. Edisi Keempat.

Muda Markus & Lalu Hendry Yujana. 2002. Pajak Penghasilan. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama

Musgrave, Richard A Musgrave, Peggy B. Public Finance in Theory andPractise. 1989 McGraw Hill Book Company.

Nicola Putra Pratama, Dwiatmanto, dan Rosalita Rachma Agusti, 2016.“Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadapPenerimaan Pajak Penghasilan Studi Pada Kantor Pelayanan PajakPratama Malang Utara Periode 2010-2014”. Jurnal Perpajakan (JEJAK),Vol. 8 No. 1 2016, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas IlmuAdministrasi, Universitas Brawijaya

Putong, Iskandar. 2013. Economics Pengantar Mikro dan Makro. Mitra WacanaMedia. Jakarta.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.Yoyakarta: Graha Ilmu.

Rahmad Husein Nasution, Herawati, dan Dandes Rifa. “Pengaruh Inflasi, JumlahWajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PajakPenghasilan Orang Pribadi di Kota Padang”. Skripsi, Jurusan Akuntansi,Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta.

Rahman, Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: UntukKaryawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung: Nuansa Resmi, Siti.2005. Perpajakan Teori dan Kasus. Penerbit: Saemba Empat. Jakarta.

Rahmany, Fuad. 2014. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah.

Rakiman dan Sarsiti, 2011. “Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Jumlah WajibPajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kabupaten SukoharjoPeriode 2002-2010.”

Resmi, Siti, 2005. Perpajakan : Teori dan Kasus (Jilid I). Edisi Kedua, SalembaEmpat, Jakarta.

Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Kelima, Salemba Empat.Jakarta.

Ria Indriastuti, 2016. “Pengaruh Pendapatan Perkapita, Inflasi, dan KeterbukaanEkonomi terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia”. Skripsi, JurusanIESP, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Rosdiana dan Irianto. 2012. Pengantar Ilmu Pajak. PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.

Rusdi, Akbar. 2004. Pengantar Akuntansi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Sidik dan Muis. (2009). Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta :Graha Ilmu.

Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung:Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2010. Makro ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo

Suryadi, 2006. “Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, KepatuhanWajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak”.Jurnal Keuangan Publik, vol 4,1: 105-121.

Tresno dkk. 2011. “Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, PenyampaianSPT Masa Badan dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badanterhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama JakartaMatraman”. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Ketentuan Umum perpajakan

Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan

Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Penerbit Salemba Empat.Jakarta

Widarjono, Agus. 2013. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. EdisiKeempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

.