JURNAL EKONIS, Vol. 5, No. 2, Agustus 2008 ISSN 1693-8852

ANALISIS DAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN GAMPONG (PPG)

TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA MISKFN

DI KABUPATEN ACEH UTARA

Rusydi, T.Zulkarnain*

ABSTRACT

The objective of this research is to know the impact of the PPG and BLT program and also

the number of working hours in increasing the income of poor families in reducing the

number of poor people. The research was taking place in North Aceh regency of Aceh

province by selecting as many as 3 of 22 sub-district that receive assistance. It is analyzed the

impact of PPG in order to decrease poverty through increased income of poor families, and

the variable that will be examined is the income ot poor families, the influence of other

income such as working hours and other assistance such as direct cash assistance(BLT).

Results of research are the poor who get PPG assistance just as much as 67.28% while the

remaining 33.72% of the recipients are not poor. Based on income indicator value at 0, 0647,

it shows that assistance receivers' income increased by 6.47%.While using double linear

regression method, we find that PPG can increase partially the income of people who receive

the assistance. I( proves that PPG can increase poor families' income and reduce poverty as

much as 3.39%. However, poor families' income will increase up to 54.85% if the increase ui

ine number of working hours and increased by 33.63% vviih an increase in the amount ol

direct cash assistance (BLT) received by poor families. Average income of poor people in the

North Aceh Regency is 15.47% below the poverty limit, wish the gap in income distribution

among the poor population of 4.55%. The increase in income due to the PPG assistance of

6,47% has not been sufficient to increase the income of poor families above the poverty limit,

because the average income of poor people 15.47% under the poverty limit,

PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan yang timbul merupakan suatu masaiah utama yang hams

dihadapi oleh pemerintah dnlani mclaksanakan pembaneunan. karena kemiskinan

menyebabkan pcnduduk tidak manipu memenuhi kebuUihan pokoknya yang sesuai dengait

standar kualitas hidup yang baik. Untuk mengatasi hal tersebut pemeriutah perlu

merigidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan yang terjadi. Penyebab kemiskinan

diakibatkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi

budaya malas, kebiasan bunik, Keterampilan yang dimiliki masih rendah, dan faktor

kekurangan fisik lainnya. Sedangkan faktor eksternal meliputi masih maraknya korupsi,

kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang tidak memperhatikan kebutuhan

masyarakat bawah, seperti sektor pendtdikan, kesehatan dan sektor dasar lainnya.

Kedua faktor penyebab kemiskinan di atas sating terkait dalam menciptakan kemiskinan,

sehingga sangat sulit untuk menentukan diantara kedua faktor tersebut yang sangat berperan

dalam menciptakan kemiskinan. Akibat kemiskinan menyebabkan rendahnya tingkat

pendidikan yang dapat diperoleh, sehingga tingkat keterampilan atau tingkat penguasaan

tekiiologi juga menjadi rendah. Dalam hal ini berpengaruh dalam persaingan memperoleh

kesempatan kerja, yang pada akhirnya nienyebabkan pendapatannya menjadi rendah,

sehingga membuat keadaannya menjadi miskin. Begitu juga jika pemerintah menerapkan

kebijakan yang tidak tepat pada pembangunan sektor kesehatan akan nienyebabkan

masyarakat tidak dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, sehingga akan

mempengaruhi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya akan

mempengaruhi terhadap pendapatannya yang menjadi rendah, sehingga pada akhirnya juga

akan melahirkan kemiskinan.

Akibat krisis ekonomi yang menekan perekonomian Indonesia yang terjadi pada taluin

1997 telah membawa dampak yang buruk terhadap Negara Indonesia termasuk di dalamnya

Kabupaten Aceh Utara. Dampak dari krisis tersebut masih terasa dan belum pulih benar

sampai sekarang ini. Salah satunya dapat dilihat melalui angka kemiskinan yang masih cukup

tinggi terutama di Kabupaten Aceh Utara. Keadaan ini diperparah lagi dengan terjadinya

konflik bersenjata antara TNI/POLRI dan GAM sejak tahun 1998 sampai 2005, serta bencana

gempa dan tsunami yang menimpa wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada akhir

tahun 2004, yang berakibat terhambatnya pembangunan di segala bidang, hancumya sarana

dan prasarana umuin, clan hilangnya sumber-swnber perekonomian di seluruh wilayah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam umumnya dan Kabupaten Aceh Utara kluisusnya.

Keadaan tersebut berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan yang rclatif tinggi di

Kabupaten Aceh Utara. hi! dapal dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Jumlah Kcpaia Keluarga, Kepala Keluarga Miskin, dan Persentase Keluarga MiskinKabupaten Aceh Utara (Tahun 2001 - 2003-2005)

No

Tahun

Jumlah KK

Jumlah KK Miskin

Persentase KK Miskin

1 2 3

2001 2003 2005

96.992 104.141 106.682

42.216 46.344 55.438

43,53 44,51 51,97

Sumber : BPS dan BAPPEDA Kabupaten Aceh Utara.

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan keluarga miskin di

Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2001 hingga tahun 2005 yang cukup besar. dan angka

tersebut masih cukup tinggi dari rata-rata angka kemiskinan tingkat nasional yaitu sekitar

17,4% pada tahun 2003. Data tersebut juga terlihat bahwa peningkatan jumlah keluarga

miskin yang terjadi dari tahun 2001 sampai 2005 yaitu 8,44% atau rata-rata pertambahan

keluarga miskin 2,11% per tahun.

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan sejak zaman

penjajahan yaitu melalui transmigrasi. Program ini disamping untuk pemerataan penduduk

tetapi dapat juga mengurangi jumlah penduduk miskin pada suatu daerah dengan pemberian

harapan baru dalam upaya peningkatan pendapatannya. Pada masa orde baru sampai sekarang

ini pemerintah telah meluncurkan berbagai Inpres dalam rangka penanggulangan kemiskinan,

seperti Inpres Kesehatan, Inpres Pasar. Inpres Pendidikan dan terakhir Inpres Desa Tertinggal

(1DT), namun masih banyak program dan proyek penanggulangan kemiskinan lainnya

seperti Program Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra), Kredit Usaha Keluarga Sejahtera

(Kukesra), Proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program

Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskman Perkotaan (P2KP).

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mendnkung program-program dari pemerintah

pusat juga telah ikut berperan aktif dalam menanggulangi kcmiskinan di daerahnya dengan

salah satu program utamanya adalah Program Pembangunan Gampong (PPG) dengan sumber

dana dari APBD Kabupaten.

Salah satu upaya yang diiakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam rangka

mengurangi kemiskinan di daerahnya yaitu dengan meliincurkan program PPG yang berpola

seperti pola program PPK yang dibiayai Bank Dunia. Sumber dana untuk PPG adalah dari

APBD Kabupaten Aceh Utara yang dialokasikan selama dua tahun anggaran yaitu Tahun

Anggaran 2002 dan 2003 yang diperuntukkan untuk biaya operasional, bidang sarana dan

prasarana, dan bidang ekonomi produktif, serta bidang sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan bidang-bidang yang didanai dalam PPG, bidang ekonomi produktif yaitu

pemberian modal usaha untuk kegiatan di sektor pertanian dan tanaman pangan, perkebunan,

perikanan. peternakan, industri dan perdagangan kecil merupakan bidang bantuan PPG yang

berdampak langsung terhadap peningkatan pendapalan masyarakat terutama keiuarga miskin.

Bidang ekonomi produktif ini inendapat bantuan PPG sebesar Rp. 64.335.576.750,- (30.61%

dari total bantuan iangsung dana PPG). Ha! ini menjadi dasar untuk melihat dampak program

PPG terhadap pendapalan tnasyarakat miskin.

Untuk bidang prasarana dan sarana yang meiiputi kegiatan pembangunan jalan dan

jembatan desa, saluran irigasi, MCK. Polindes, pcrsampahan. sehingga tidak berdampak

langsung terhadap pendnpatan masyarakat. Bidang ini mendapat bantuan PPG sebesar Rp.

128.742.260.250.- (61.26%). Begitu juga halnya dengan bidang sosial kemasyarakatan yang

inendapat bantuan PPG sebesar Rp.7.837.340.00Q,- (3.73%) yang dapat digunakan untuk

kegiatan pembangunan dan pembinaan balai pengajian. pembinaan kepemudaan dan olah

raga, kesenian. serta pembinaan PKK.

Penggunaan dan pemantaatan dana PPG sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat,

karcna merekalah yang paling mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana yang paling

mendesak dan usaha yang dapat diiakukan untuk dapat meningkatkan pendapatannya.

Sehingga diharapkan penggunaan dana PPG dapat tepal sasaran. Dana PPG yang telah

dialokasikan sejak tahun anggaran 2002 dan 2003, tetapi pelaksanaan PPG bam direaiisasikan

pada tahun 2004 dan 2005. Hal ini diiakukan, mengingat situasi dan kondisi di Kabupaten

Aceh Utara pada saat tersebut masih dalam keadaan konflik, dan dikhawatirkan dana tersebut

tidak tepat sasaran sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Utara rnenunda sementara

penggunaan dana lersebut.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sangat serius dalam penanggulangan kemiskinan,

dimana seluruh desa (gampong) yang berjumlah 852 gampong di Kabupaten Aceh Utara

mendapat bantuan langsung dana PPG. Selain mendapat dana bantuan, gampong-gampong di

Kabupaten Aceh Utara juga mendapat bantuan salah salu program penanggulangan

kemiskinan dari pemerintah pusat yaitu program PPK. dimana program tersebut bertujuan

menanggulangi kemiskinan di pedesaan melalui pembangunan infrastruktur desa dan

pemberian modal usaha. Dan pada tahun 2005 keluarga miskin di Kabupaten Aceh Utara juga

mendapat Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari dana kompensasi bahan bahan minyak.

Kedua bantuan ini juga berpengaruh terhadap pendapatan keluarga miskin, tetapi

kenyataannya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara masih tetap tinggi.

Kenyataan yang didapat tersebut mengundang banyak pertanyaan diantaranya

kemungkinan program tersebut kurang tepat sasaran, atau tidak adanya kelanjutan dari

program tersebut, atau kemungkinan lain terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin

akibat adanya konflik dan bencana gempa serta tsunami yang melanda Kabupaten Aceh

Utara. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada dampak PPG yang diterapkan dalam

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara, terutama dalam hal peningkatan

pendapatan keluarga miskin.

Perumusan Masalah

Program PPG telah selesai dilaksanakan selama dua tahap dan mendapat respon cukup

positif dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya, tetapi perlu dipertanyakan kenapa

dana yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2006 tidak dilaksanakan atau dihentikan,

sedangkan respon masyarakat terhadap hasil pelaksanaan PPG cukup positif. Sehingga perlu

dilakukan penelitian terhadap program tersebut dalam menanggulangi kemiskinan melalui

upaya peningkatan pendapatan keluarga miskin, dan juga berguna untuk menentukan

kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program-program pembangunan lainnya di

masa yang akan datang. Hasil identifikasi pennasalahan yang muncul dapat dirumuskan

sebagai berikut: apakah kebijakar. penanggulangan kemiskinan melalui program PPG dan

BLT serta jumlah jam kerja berdampak terhadap peningkatan pendapatan keluarga miskin

dan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Pengertian kemiskinan dan tolok ukur yang digunakan sangat beragam yang telah

dikemukakan oleh para ahli atau badan yang berwenang dalam hal kemiskinan. Menurut

Todaro (2002:194) kemiskinan terbagi dua, kemiskinan absolut dan kemiskinan reiatif,

kemiskinan absolut memberikan indikator pada perekonomian. Suatu daerah yang sebagian

penduduknya berada di bawah garis kemiskinan, atau sebagian penduduknya mempunyai

pendapatan kurang dari tingkat pendapatan minimum tertentu, sedangkan kemiskinan reiatif

apabila suatu keluarga pendapatannya sudah mencapai tingkat minimum atau di atas garis

kemiskinan, tetapi masih jauh lebih rendali dibandingkan masyarakat di sekitarnya maka

orang tersebut berada dalam keadaan miskin. Adisasmita (2005:191) mengemukakan

kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai oleh pengangguran,

keterbelakangan dan keterpurukan, masyarakat miskin umumnya leinah daiam kemampuan

berusaha dan mempunyai akses yang terbatas terhadap kegiatan sosial ekonomi sehingga

tertingggal jauh dari masyarakat. lain yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Kemiskinan menurut BPS (2003:11), adalah ketidakmampuan dalarn memenuhi

kebutuhan dasar. Dengan kata lain kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat

mendasar. Garis kemiskinan makanan mengacu pada pengeluaran seseorang untuk memenuhi

kebutuhan minimum makanannya sebanyak 2.100 kalori per kapita per orang.

Menurut Dillon (2003) penyebab kemiskinan di Indonesia bukanlah kurangnya sumber

daya alam melainkan karena faktor-faktor non alamiah, yaitu kesalahan dalam kebijakan

ekonomi. Untuk saat sekarang ini yang perlu segera dilaksanakan adalah membangun suatii

paradigma pembangunan yang memihak kepada penduduk miskin yaitu dengan melibatkan

penduduk miskin atau perwakilannya dalam setiap tahapan pembangunan sejak dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.

Penyebab kemiskinan menurut World Bank (2002:131) adalah disebabkan oleh faktor-

fr'ctor berupa karakteristik penduduk menurut wilayah atau komunitas yaitu kondisi tempat

tinggal di daerah pedesaan/perkotaan, karakteristik rutnah tangga dan individu yaitu struktur

dan ukuran rumah tangga, rasio ketergantungan dan jender kepala rumah tangga. karakteristik

ekonomi meliputi pendapatan, pengeluaran, ketenagakerjaan, dan karakteristik sosial meliputi

kesehatan, pendidikan, tempat tinggal atau perumahan.

Program Pembangunan Gampong (PPG)

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu berkenaan dengan PPG, rnaka perlu

diketahui bahwa pengertian gampong di Aceh adalah desa. Dilandasi pemikiran untuk

nienenipatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka Pemerintah Kabupaten Aceh

Utara pada tahun 2002 mevvujudkan suatu suatu sistem pembangunan daerah yang aspiratif

dan partisipatif melalui PPG. Program ini ditujukan untuk mendekatkan pembangunan

kepada masyarakat paling bawah dalam menanggulangi kemiskinan dan ketergantungan

terhadap pihak lain. Disamping itu program ini bertujuan memperkecil ketimpangan

pembangunan diantara masyarkat gampong dan kota, sehingga dapat mempercepat

tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Beberapa prinsip yang digunakan dalam pengelolaan PPG antara lain dikelola secara

terbuka oleh masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, dapat menambah pendapatan dengan cara mendidik masyarakat agar mampu

mengelola kegiatan pembangunan secara profesional dan ekonomis, dan hasii dari

pembangunan harus digulirkan oleh dan untuk masyarakat iiu sendiri, sehingga dapat

menciptakan akumulasi modal dalam wadah perekonomian gampong (Bappeda, 2002).

Bcrdasarkan prinsip tersebut maka kegialan ekonomi produktif meliputi bidang pertanian

tanaman pangan, perkebiman. perikanan, peternakan, industri dan perdagangan kecil menjadi

salah satu sasaran dan kegiatan prioritas program. Sedangkan sistem atau pola pengelolaan

program PPG hampir sama dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Pendapatan

Pendapatan biasanya digunakan' untuk menentukan tingkatan taraf hidup suatu

penduduk, oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakan ditujukan salah satunya untuk

meningkatkan pendapatan penduduk. Besar kecilnya pendapatan penduduk untuk memenuhi

kebutuhan pokok hidupnya dapat dilihat dari pendapatan nasional negara tersebut. Todaro

(2000:47) mengemukakan bahwa tinggi rendahnya kemiskinan pada suatu negara tergantung

pada tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan juga tinggi rendahnya tingkat kesenjangan

dalam distribusi pendapatan. Tingginya pendapatan nasional per kapita suatu negara tanpa

diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan akan membuat angka kemiskinan tetap

tinggi. Demikian juga sebaliknya pendistribusian pendapatan yang merata tanpa adanya

peningkatan pendapatan akan membuat kemiskinan meluas dan meningkat.

Jam Kerja

Jam kerja merupakan waktu yang digunakan untuk bekerja dan dapat dilihat dari

adanya produktivitas tenaga kerja. Hasan (Diliana, 2005:18) mengutarakan bahwa setiapjam

kerja yang digunakan oleh seorang tenaga kerja yang berhubungan dengan kegiatan usahanya

maka ia akan mendapatkan pembayaran upah sebagai hasil pendapatan yang diterimanya.

Jika tingkat upah dianggap sebagai produksi dari pendapatan maka dengan demikian

besarnya pendapatan akan ditentukan atau dipengaruhi oleh besarnya jam kerja.

Kesenjangan Kemiskinan

Kesenjangan yang ditimbulkan akibat perbedaan pendapatan antara masyarakat kaya

dan miskin, juga antara masyarakat miskin dengan masyarakat miskin itu sendiri merupakan

hal yang utama harus diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan, karena merupakan

faktor untuk menentukan batasan kemiskinan dan juga sumber masalah di masa depan.

Menurut Masbar (2002:272) kesenjangan pendapatan terjadi akibat adanya masyarakat yang

memiliki akses dan tidak memiliki akses terhadap pembangunan.

World Bank (2002:69-72), merekomendasikan beberapa ukuran/indeks kemiskinan

diantaranya Poverty Gap Index dan Poverty Severity Index. Poverty Gap Index (Indeks

Kesenjangan Kemiskinan) yaitu menghitung seberapa jauh individu jatuh di bawah garis

kemiskinan (jika mereka termasuk kategori miskin), dan menyatakan indeks tersebut sebagai

suatu persentase terhadap garis kemiskinan. Secara lebih spesifik indeks ini mendefmisikan

kesenjangan kemiskinan dikurangi pendapatan/pengeluaran dari individu/penduduk rniskin.

Sedangkan Poverty Severity Index (Indeks Keparahan Kemiskinan) yaitu digunakan untuk

memecahkan ketimpangan distribusi pendapatan/pengeluaran diantara penduduk miskin,

ukuran ini secara sederhana merupakan jumlah dari kesenjangan kemiskinan tertimbang

(sebagai proporsi garis kemiskinan). dimana penimbangnya adalaih sebanding dengan

kesenjangan kemiskinan itu sendiri.

Hipotcsis

Berdasarkan teori-teori yang dikemukukan dan hasil penelitian sebelumnya dapat

diajukan hipotesis pada penelitian ini adalah: Program Pembangunan Gampong dan BLT

scrta jumlah jam kerja dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan dapat

mengurangi jumlah penduduk miskin.

METODE PENELITIAN

Sampel Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

dengan memilih sebanyak 3 kecamatan dari 22 kecamatan yang mendapat bantuan, yang

meliputi masing-masing 1 kecamatan mewakili wilayah barat, 1 kecamatan wilayah tengah,

dan 1 kecamatan wilayah timur dari wilayah Kabupaten Aceh Utara dan merupakan

kecamatan yang mendapat bantuan PPG. Hal yang dianalisis adalah dampak PPG dalam

menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan pendapatan keluarga miskin, dan

variabel yang yang akan diteliti adalah pendapatan keluarga miskin, pengaruh pendapatan

lainnya seperti jam kerja dan batuan lainnya seperti bantuan langsung tunai.

Pemilihan Kepala Keluarga (KK) untuk menjadi responden dari populasi yang ada

ditentukan secara cluster atau wilayah (cluster random sampling). Pada tahap pertama

ditentukan 10% dari jumlah kecamatan yang mendapat bantuan PPG yaitu sebanyak 3

kecamatan yar.g terpilih adalah Kecamatan Tanah Jambo Aye, Syamtalira Bayu, dan Muara

Batu. Pada lahap kedua untuk menentukan gampong (desa) yang dijadikan sampel adalah

10% dari gampong yang terdapat dalam kecamatan yang terpilih, sehingga didapat jumlah

desa sampel seluruhnya 13 gampong yaitu Kec. Tanah Jambo Aye 5 gampong, Kec.

Syamtalira Bayu 5 gampong, dan Kec. Muara Batu 3 gampong. Pengambilan sample KK

miskin penerima dana bantuan PPG adalah sebesar 25% dari jumlah KK miskin penerima

bantuan PPG yang terdapat pada masing-masing gampong terpilih. Sehingga jumlah KK

miskin yang dijadikan sampel adalah 86 KK.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder mengenai

jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, pendapatan perkapita, PDRB Kabupaten Aceh

Utara, jumlah alokasi dana PPG diperoleh dari instansi EPS, BAPPEDA dan BPMD

Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara langsung dari

setiap KK miskin penerima bantuan PPG yang terpilih sebagai sampel dengan menggunakan

daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

Model Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan formula yang

sederhana seperti telah dirumuskan dalam manual Evaluasi Program Penanggulangan

Kemiskinan yang dibuat oleh ESCAP (Economic and Social Commision for Asia and

Pacific) yaitu peningkatan pendapatan (AI). Coverage of Target Group (TAR), Poverty

Reduction (PR). Untuk menilai keberhasilan program penanggulangan kemiskinan,

peningkatan pendapalan merupakan indikator pen ting untuk menilainya. Secara matematis

dapat dirumuskan sebagai berikul (Santoso dkk, 2003: 150-156):

Yt-(V'o + (Yox Iht))

AI=

( Yo + (Yo x Iht))

Keterangan :

AI : Peningkatan pendapatan (Income Indicator)

Yt : Pendapatan tahun sekarang v

Yo : Pendapatan tahun dasar

Iht : Indeks harga konsumen tahun sekarang

Pengukuran terhadap nilai Coverage of Target Group (TAR) dengan menggunakan

model :

TAR = IPGK - IP>GK

Keterangan :

TAR : Jumlah penduduk miskin yang pendapatannya dibawah batas garis kemiskinan.

IPGK : Jumlah penduduk miskin keseluruhan

I[>>GK : Jumlah penduduk miskin yang pendapatannya diatas garis kemiskinan

Untuk mengukur pengurangan tingkat kemiskinan (Poverty Reduction Indicator (PR))

digunakan alat atau mode! :

PR = %P - (%Pt / %Po)

Keterangan :

PR : Pengurangan penduduk miskin (Poverty Reduction Indicator)

%P : Persentase penduduk miskin keseluruhan

%Pt : Persentase penduduk miskin talnin sekarang yang pendapatannya dibawah garis

kemiskinan

%Po : Persentase penduduk miskin tahun dasar yang pendapatannya dibawah

garis kemiskinan

Untuk menganalisis kesenjangan kemiskinan yaitu rata-rata pendapatan penduduk

miskin terhadap batas kemiskinan, dan juga tingkat keparahan kemiskinan yang terjadi di

Kabupaten A cell Utara, model yang digunakan adalah sebagai berikut (World Bank,

2002:6972)

Indeks Kesenjangan Kemiskinan :

(Z –Yp)

P1 = 1 / n ∑ [ ]

Z

Indeks Keparahan Kemiskinan:

(Z –Yp)

P2 = 1 / n ∑ [ ]

Z

Keterangan :

PI : Indeks Kesenjangan Kemiskinan

P2 : Indeks Keparahan Kemiskinan

Z : Batas gar kemiskinan

Yp : Pendapatan rata-rata keluarga miskin

n : Jumlah keluarga miskin

Untuk mengctaluii besarnya pengaruh pendapatan keluarga miskin sebagai variabcl

dependen (Y) akibat variabel independen berupa bantuan Program PPG, jam kerja dan

bantuan langsung tunai (PPG, ,IK, Dl) dihitung dengan model regresi linear berganda, yaitu

sebagai berikut :

Y=/(PPG,JK,D1)

Y = α + β1 In PPG + β2 In JK + β3 Dl + Ε

Dimana :

Y : Pendapatan KK miskin (Rp.)

PPG : Jumlah dana bantuan PPG (Rp.)

JK : Jumlah jam kerja (jam)

Dl : Variabel dummy BLT, (menerima bantuan BLT = 1 ; tidak menerima bantuan

BLT = 0)

α : Konstanta

β1, β2,β3: Koefisien regresi

ε : Faktor pengganggu (Error term).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Penelitian

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam yang secara administrasi terbagi dalam 22 kecamatan, 56 kemukiman, 850

desa/gampong dan 2 keluralnn. Jumlah penduduknya pada tahun 2005 adalah 493.599 jiwa,

yang terdiri dari laki-laki 241.887 jiwa dan perempuan 251.712 jiwa, dengan jumlah rumah

tangga sebanvak 108.220 KK dan rata-rata jumlah anggota keluarga setiap rumah tangga

adalah 5 jiwa, serta kepadatan penduduk rata-rata 150 jiwa/km'. Laju pertumbuhan penduduk

di Kabupaten Aceh Utara dari tahun 1993-2005 rata-rata 1,07 %.

Karakteristik kepala keluarga yang menjadi sampel dalam penelitian ini antara lain

umur, pekerjaan, tingkat pendidikan formal, jumlah anggota keluarga. Umur kepala keluarga

yang dijadikan sebagai responden adalah seperti terdapat pada Tabel berikut.

Tabel 2

Kepala Keluarga Menurut Umur

No. Umur KK (Tahua) Jumlah Responden

Persentase

1.

30-34

5 5,81

2.

35-39

14

16,28

3.

40-44

19

22,09

4.

45-49

22

25,58

5

50-54

11

12,79

6.

55-59

6

6,98

7.

60-64

2

2,33

8. 65 ke atas 7

8,14

Jumlah 86 100,00 Sumber : Hasil Penelitian 2007(dio!ah).

Pada tabel 2 di atas mcnunjukkan bahwa kepala keluarga dengan batasan umur

terbanyak adalah pada umur 45 - 49 tahun yaitu sebanyak 22 KK atau 25,58%, dan jumlah

kepala keluarga pada usia produktif yaitu pada umur 25 - 54 tahun adalah sebanyak 71 KK

atau 82,55%. Sedangkan kepala keluarga yang tidak produktif yaitu 55 tahun ke atas adalah

sebanyak 15 KK atau 17,45%. Karakteristik pekerjaan kepala keluarga sampei yang

diwawancarai terdapat beberapa jenis pekerjaan utama yaitu petani, pedagang, tukang becak,

nelayan, penjahit, tukang bangunan, penjual kue, penjual nasi, penjual ikan, tukang bengkel

sepeda, pembuat kue, pengrajin tikar. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3 Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga

No Jenis Pekerjaan Jumlah Responden Persentase

1 Petani 33 38,37

2 Pedagang 23 26,74

3 Tukang Becak 1 1,16

4 Nelayan 5 5,81

5 Penjahit 3 3,49

6 Tukang Bangunan 2 2,33

7 Penjual Kue 5 5,81

8 Penjual Nasi 1 1,16

9 Penjual Ikan 2 2,33

10 Montir Sepeda 1 1,16

11 Pembuat Kue 7 8,14

12 Pengrajin Tikar 3 3,49

Jumlah 86 100

Sumber : Hasil Penelitian 2007(diolah).

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa pekerjaan utama kepala kelurga rata-rata

sebagai petani yaitu sebanyak 33 KK atau 38,37%, kemudian pedagang sebanyak 23 KK atau

26,74%, nelayan sebanyak 5 KK atau 5,81%, pcnjahit sebanyak 3 KK atau 3,49%, pembuat

kue sebanyak 7 KK atau 8,14%, penjual ikan sebanyak 2 KK atau 2,33%, pengrajin tikar

sebanyak 3 KK atau 3,49%, penjual kue sebanyak 5 KK atau 5,81%. Sedangkan pekerjaan

kepala keluarga sebagai penjual nasi, tukang becak dan tukang bengkel sepeda mas ing-mas

ing hanya sebanyak 1 KKatau 1,16%.

Komposisi pendidikan kepaia keluarga sainpel yang terbesar adalah berpendidikan SD

yaitu sebanyak 50 KK alau 58,14%, berpendidikan SMP sebanyak 20 KK atau 23,26%, dan

berpendidikan SMA sebanyak 15 KK atau 17,44%. Sedangkan untuk kepala keluarga yang

berpendidikan sarjana adalah 1 KK atau 1,16%. Untuk tebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel

4 di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga

No. Tingkal Pendidikan Jumlah Responden Persentase

1. 2. 3. 4.

SD SMP SMA Sarjana

50 20 15 1

58,14 23,26 17,44 1,16

Jumlah 86 100,00 Sumber : HasilPenelitian 2007(diolah).

Jumlah anggota keluarga dari kepala kelurga sampel dengan jumlah anggota keluarga

terkecil adalah 2 orang dan terbesar 10 orang. Sedangkan jumlah anggota kelurga 5 orang

merupakan komposisi terbanyak yaitu 30 KK atau 34,88%.

Karakterisitik kepala keluarga yang menerima bantuan tidak seluruhnya adalah

keluarga miskin, karena hasil penelitian lapangan terdapat keluarga tidak miskin mendapat

bantuan modal usaha misalnya para pedagang. Jumlah bantuan modal usaha dari PPG yang

diterima oleh masyarakat adalah bervariasi sesuai dengan usaha yang sedang atau akan

dilaksanakan. Besarnya bantuan yang diterima responden adalah Rp. 180.000,- sampai

Rp.3.500.000,-.. Jumlah keluarga yang menerima bantuan PPG sebesar Rp.l .000.000,- ke

bawah adalah sebanyak 58 K.K. atau 67,44%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 5

Jumlah Bantuan PPG Yang Diterima

No.

Jumlah Bantuan Diterima (Rp.)

Jumlah Responden

Persentase

1.

0 - 500.000

28

32,56

2

501.000-1.000.000

30

34.88

3

1.001.000- 1.500.000

10

11,63

4.

1.501.000-2.000.000

7

8.14

5.

2.001.000-2.500.000

4

4,65

6.

2.501.000-3.000.000

0

0.00

7.

3.001.000-3.500.000

7

8,14

Jumlah

86

100,00

Sumber: Hasil Penelitian 2007(diolah).

Pendapatan responden sebelum menerima bantuan PPG adalah Rp.200.000,- sampai

Rp.l.000.000,-, setelah menerima bantuan PPG pendapatan responden adalah Rp.400.000,-

sampai Rp.l.500.000,-. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6 Pendapatan Responden Sebelum dan Sesudah PPG

Pendapatan

Sebelum PPG

Setelah PPG

No.

(Rp.)

Jumlah Responden

Persentase

Jumlah Responden

Persentase

1

0-250.000

3

3,49

0

0.00

2

251.000-500.000 57

66,28

9

10,47

3

501.000-750.000

19

22,09

34

39,54

4

751.000-1.000.000

7

8,14

30

34,88

5

1.001.000

0

0,00

8

9.30

6

1.250.000

0

0,00

5

5,81

Jumlah

86

100

86

100

Sumber : Hasil Penelitian 2007(diolah).

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Perubahan yang terjadi pada variabel dependen (Y = Pendapatan) akibat perubahan

pada variabel independen (PPG, JK, Dl), dari hasil analisis regresi dengan pendekatan

kuadrat terkecil didapat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

Ln Y = 11,340 + 0,0658 In PPG + 0,5485 In JK + 0,3363 Dl

Pembahasan lerhadap model yang digunakan tersebut secara ringkas dapat dijelaskan pada

label di bawah ini:

Tabel 7:

Estimasi Model Analisis Terhadap Pendapatan

Variabel

Koefisien Regresi

T-hitung

T-tabel α = 5%

Signifikan

Bantuan (PPG)

0,0658 3,099

1,993

Signifikan

Jam Kerja (JK)

0,5485

6,366

1,993

Signifikan

BLT(Dl) 0,3363

8,974 1,993 Signifikan

Konstanta 11,340

R' Adjusted

0,6530 (n = 86)

F-hitung

54,326 F-tabel (a = 1 %) 26,235 Signifikan

Durbin-Watson (DW)

1,8840

DW-tabel (k =3. a = 5%) dL= 1,435 ;dU= 1,578 4-dL = 2,565; 4 -dU = 2.422

Bebas Autokorelasi

Sumber : Hasil Penditian 2007(diolah).

Hasil estimasi model yang digunakan seperti tertera pada Tabel 7 bahwa koefisien

parameternya memiliki hubungan positif, hal ini berarti peningkatan jumlah bantuan PPG

akan meningkatkan pendapatan masyarakat. dengan koefisien regresi bantuan PPG sebesar

0,0658 menggambarkan bahwa pendapatan akan meningkat sebesar 6,58% jika jumlah

bantuan PPG meningkat 100%.

Hasil estimasi model yang digunakan seperti tertera pada Tabel 7 bahwa koefisien

parameternya memiliki hubungan positif, hal ini berarti penambahan jam kerja akan

meningkatkan pendapatan. Koefisien regresi jam kerja sebesar 0,5485 menggambarkan

bahwa akan terjadi peningkatan pendapatan sebesar 54,85% jika jumlah jam kerja

ditingkatkan sebesar 100%. '

Berdasarkan hasil estimasi model yang digunakan seperti tertera pada Tabel 7 bahwa

koefisien parameter dari Dl memiliki hubungan positif, hal ini berarti pemberian bantuan

langsung tunai secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat. Koefisien regresi Dl

sebesar 0,3363 menggambarkan bahwa bila terjadi peningkatan bantuan sebesar 100%. maka

pendapatan masyarakat yang mendapat bantuan langsung tunai tersebut akan meningkat

sebesar 33,63%.

Dari Tabel 7 dapat dilihat nilai R" sebesar 0,6530, menunjukkan bahwa ketiga variabel

independen (bantuan PPG, jam kerja, dan bantuan langsung tunai) yang digunakan dalam

model telah dapat menjelaskan perubahan variabel dependen (pendapatan) sebesar 65,30%,

sedangkan sisanya sebesar 34,70% dipengaruhi oleh hal lain yang tidak masuk dalam model

analisis yaiig digunakan. Dari nilai F-hitung yang didapat sebesar 54,326 yang lebih besar

dari F-tabel sebesar 26.235 pada tingkat kepercayaan a = 5%. sehingga variabel independen

yang digunakan dalam estimasi model analisis yaitu bantuan PPG (PPG), jam kerja (JK),

bantuan langsung tunai (Dl) secara serempak mempengaruhi pendapatan keluarga miskin di

Kabupaten Aceh Utara secara signifikan.

Berdasarkan nilai F-hitung dan R2 yang relatif tinggi dibandingkan dengan F-tabel,

maka perlu dilakukan uji asumsi klasik statistika yang berguna agar hasil estimasi yang

diperolch tidak inenyimpang atau bias. Uji asumsi klasik statistika yaitu dengan melihat

gejala multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Uji Asumsi Klasik

Gejala multikolinearitas di dalam model dideteksi dengan membandingkan nilai

koefisien relasi antara sesama variabel independen (r) dengan nilai koefisien korelasi antara

variabel independen dengan variabel dependen (R"). Jika nilai R' lebih besar dari nilai r,

maka dalam model yang digunakan tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil

estimasi dapat dilihat bahwa nilai nilai R2 (0,6530) lebih besar dari nilai r2 (-0,10451;

0,07201; 0,20898) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam

model analisis yang digunakan.

Uji gejala Heteroskedastisitas dilakukan dengan membandingkan t-Ratio dengan t-

Tabel. Jika t-Ratio lebih kecil dari t-Tabel maka model yang digunakan bebas

heteroskedastisitas. Didapat t-Tabel (1,933) dan t-Ratio masing-masing variabel independen

(0,6646: 0,7030; -0,3950). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa t-Ratio lebih kecil dari t-

Tabel. sehingga model analisis yang digunakan bebas dari heteroskedastisitas.

Uji gejala autokorelasi terhadap model yang digunakan Uji Durbin-Watson. Berdasarkan

Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai D-W statistik sebesar 1,8840 berada pada daerah bebas

autokorelasi, maka model analisis yang digunakan pada penelitian ini terbebas dari gejala

autokorelasi.

Indikator Pendapatan dan Pcngurangan Penduduk Miskin

Penilaian keberhasilan suatu program penanggulangan kemiskinan, maka peningkalan

pendapatan merupakan indikator pcnting untuk menilainya. l-'aktor yang penilaian yang

digunakan adalah peningkatan pendapatan, pendapatan rata-rata KK tahun dasar, pendapatan

rata-rata KK tahun sekarang. dan indeks harga konsumcn tahun sokarang. Untiik mcngelahui

persentase perubahan pendapatan dapal dilihat pada Tabel 8.

Tabcl 8 Indikator Pendapatan (Peningkatan Pendapatan)

No.

Uraian

1.

Batas garis kemiskinan Kab. Aceh Utara tahun 2003

Rp. 11 8. 897

2.

Batas garis kemiskinan Kab. Aceh Utara tahun 2006

Rp. 167.291

3.

Indeks Harga Konsumen (Iht)

5,139

4.

Income Indicator (AI)

0,0647

5.

Poverty Reduction (PR)

0,0339

6.

TAR (Target Sasaran)

0,6628

Sumber: Hasil Penelitian 2007(diolah).

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa program PPG melalui bidang ekonomi produktif

(bantuan modal usaha) menghasilkan Indikator Pendapatan (Al) sebesar 0,0647 ini berarti

bahwa program tersebut dapat menaikkan pendapatan kepaia kelurga penerima bantuan

sebesar 6.47% pada tingkat kenaikan harga sebesar 5.139. Sedangkan target sasaran dari

program adalah sebesar 0,6628 atau sebesar 66,28% dari penerima bantuan adalah keluarga

miskin sedangkan sisanya sebesar 33,72% adalah bukan dari kelurga miskin, sehingga

bantuan PPG dapat disimpulkan relatif kurang tepat sasaran untuk keluarga miskin.

Berdasarkan Tabel 8 didapat Poverty Reduction (PR) adalah sebesar 0,0339, berarti terjadi

pengurangan jumlah keluarga miskin penerima bantuan PPG sebesar 3,39% di Kabupaten

Aceh Utara.

Indeks Kesenjangan Kemiskinan (Poverty Gap Index)

Indeks kesenjangan kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pendapatan

masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dari hasil penelitian didapat

bahwa indeks kesenjangan kemiskinan (PI) sebesar 0,1574, hal ini merupakan bahwa rata-

rata pendapatan keluarga miskin di Kabupaten Aceh Utara berada 15,74% di bawah batas

garis kemiskinan. Dengan nilai tersebut dapat diperkirakan banyaknya biaya yang perlu

dialokasikan kepada KK miskin agar pendapatan mereka dapat berada di atas batas garis

kemiskinan. Besarnya biaya yang dibutuhkan adalah nilai "Poverty Gap Index (PI)" dikalikan

garis kenliskinan dikali dengan jumlah penduduk. Jadi biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.

790 milyar (perkiraan jumlah penduduk miskin 300.000 jiwa) untuk dapat mengentaskan KK

miskin dan pendapatannya berada di atas garis kemiskinan yang ditetapkan sekarang.

Berdasarkan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 6,47% akibat dari program

PPG, dan pendapatan rata-rata penduduk miskin sebesar Rp. 127.551,- atau 15,74% berada di

bawah batas garis kemiskinan. Jika pelaksanaan program PPG dilanjutkan selama 5 tahun

anggaran iagi maka diperkirakan pendapatan rata-rata penduduk miskin sebesar Rp.

174.500.-atau akan berada di atas garis kemiskinan yang ditetapkan saat ini.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Indeks)

Untuk melihat ketimpangan distribusi pendapatan di antara penduduk miskin di

Kabupaten Aceh Utara peneiiti menggunakan ukuran indeks keparahan kemiskinan. Dari

hasil penelitian didapat indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0.0455, hal ini

menandakan bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan di antara penduduk miskin di

Kabupaten Aceh Utara sebesar 4,5 5%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan :

1. Program PPG yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara tidak seluruhnya ditujukan

untuk keluarga miskin, karena keluarga miskin yang mendapat bantuan PPG hanya

sebanyak 67,28% sedangkan sisanya sebesar 33,72% penerima PPG bukan keluarga

miskin.

2. Berdasarkan nilai Income Indicator yang dihasilkan sebesar 0,0647 atau menunjukkan

bahwa pendapatan penerima bantuan PPG meningkat sebesar 6,47%. Sedangkan dengan

menggunakan regresi linear berganda bantuan PPG terbukti secara parsial dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat penerima bantuan. Hal ini terbukti bahwa bantuan

PPG dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan dapat mengurangi kemiskinan

sebesar 3,39%. Pendapatan keluarga miskin akan meningkat sebesar 54,85% jika adanya

peningkatan jumlah jam kerja, dan akan meningkat sebesar 33,63% dengan adanya

peningkatanjumlah bantuan langsung tunai yang diterima keluarga miskin.

3. Pendapatan rata-rata penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara berada 15,47% di bawah

batas kemiskinan, dengan kesenjangan distribusi pendapatan diantara penduduk miskin

sebesar 4,55%. Peningkatan pendapatan akibat bantuan PPG rebesar 6,47% belum

mencukupi untuk dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin di atas batas

kemiskinan, karena rata-rata pendapatan penduduk miskin 15,47% di bawah batas

kemiskinan

.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan kebijakan yang perlu dilakukan

sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program PPG hendaknya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan karena

berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan dapal mengurangi

kemiskinan.

2. Kebijakan penerapan program atau kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan

dengan menggunakan sumber dana APBD Kabupaten melalui pengadopsian pola

pelaksanaannya dari suatu program nasional yang dianggap berhasil, sebaiknya

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu melakukan evaluasi teriebih dahulu terhadap

keberhasilan program tersebut di daerahnya, karena tidak semua program yang secara

nasional diangap berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo, 2005, Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2002, Pedoman Uinum Program Pembangunan

Gampong Kabupaten Aceh Ulara Tahim Anggarun 2002, Bappeda Kabupaten Aceh

Utara.

Badan Pusat Statistik, 2003, Penduduk Fakir Miskin 2004, BPS, Jakarta,

Badan Pusat Statistik, 2005, Aceh Utara Dalam Angka, BPS Kabupaten Aceh Utara.

Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2003, Jumlah

Keluaraga Miskin dalam Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Aceh Ulara, BPS

Kabupaten Aceh Utara

Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2005, Produk Domestik

Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara, BPS Kabupaten Aceh Utara.

Basri, Faisal, 1995, Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI Distorsi Peluang dan

Kendala, Erlangga, Jakarta.

Diliana, Fransiska Bonita, 2005, Perbandingan Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Pendapatan Rumah Tangga di Kabupalen Klaten dan Kabupaten Magelang Tahun

2003, STIS, Jakarta.

Dillon HS, 2003, Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah, Jurnal

Ekonomi Rakyat, Juni 2003, 5-23. Masbar, Raja, 2002, Batas Garis Kemiskinan : Kasus Kota

Banda Aceh, Jurnal Ekonomi dan Bisnis,No. 1. Vol. 2. Agustus

2002, 271-284.

Suparta, I. Wayan 1997, Analisis Mikro Ekonometrik Garis Kemiskinan di Kabupaten Acch

Besar Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Tesis Program Pascasarjana Yang Tidak

Dipublikasikan, Unlversitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Sutyastie, Tjptoheriyanto, 2002. Kemiskinan ch«i Kelidak Merataan di Indonesia, Rieneka,

Jakarta.

Todaro, 2000, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta.

World Bank Institute, 2002, Dasar-dasar Analisis Kemiskinan, Institute Bank Dunia, Jakarta.

Yahya, 1997, Penman Program IDT Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kotamadya Banda

Aceh, Tesis Program Pascasarjana Yang Tidak Dipublikasikan. Universitas Syiah

Kuala, Banda Aceh.