7/29/2019 a.marlina

1/104

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK

KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI

MANUNGGAL DIBAWAH SATU ATAP (SAMSAT) MAKASSAR

Andi Marlinah *)

Abstract :Motor vehicle tax revenue from year to year fluctuations, which at the beginning of the

semester to second semester in 2007 increased by 7.89%, but in the first half of 2008 has decreased

by 20.77% of tax revenue. This is due to the lack of public awareness of the obligation to pay taxes,

lack of good service to the level of long queues and long enough or because the vehicle is lost or

damaged but not yet reported. Level of realization of arrears of PKB (motorcycle) was 22.69% with

the potential revenues that can be invoiced in arrears in the amount of Rp1.896.510.096. While the

realization of arrears of CLA (car) of 53.26%, and the potential revenue arrears PKB (cars) in

semesters to come to be collectible by Rp1.463.836.453,5.

Key Words: Motor Vehicle Tax, Arrears, Potential

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam era otonomi daerah dan modernisasi, banyak tantangan yang dihadapi oleh suatu

daerah. Terlebih bagi Dinas Pendapatan Daerah, yang senantiasa dituntut untuk memaksimalkan

kemam-puanya dalam pengelolaan daerah. Tantangan-tantangan akibat perkembangan yangdihadapi Dinas Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah yaitu: meningkatkan jumlah obyek/subyek

Pajak, meningkatnya target Pajak Daerah, meningkatnya kom-pleksitas administrasi perpajakan,

mening-katnya pengawasan eksternal, mening-katnya penghindaran pajak yang meng-akibatkanpiutang pajak semakin meningkat.

Dengan perubahan peraturan perundang-undangan pada Pajak Daerah di tahun 2000,

maka ditentukan empat jenis pajak daerah yang bisa dipungut peme-rintah Provinsi, yaitu: Pajak

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor, dan Pajak Air Permukaan. Pajak kendaraan bermotor saat ini merupakan pajak yang

memberikan hasil paling besar dibandingkan dengan jenis pajak daerah yang lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan pungut-an Pajak Kendaraan Bermotor dengan penerbitanSurat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dilakukan secara terpadu melalui Kantor Bersama

Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) antara Pemerintah Daerah

Tingkat 1, Kepala Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka

peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya

mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).Namun masyarakat prihatin ter-hadap banyaknya pajak daerah yang bermasalah karena

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Faktor penyebab timbulnya pajak daerah

yang bermasalah disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai tata cara pemungutanpajak daerah yang lebih baik, kurangnya ketaatan terhadap pemenuhan kewajiban di bidang

pajak daerah. Kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tidak adanya sanksi

bagi daerah yang melanggar ketentuan mengenai pajak daerah. Salah satu upaya untuk mengatasikelemahan ini adalah melalui penerbitan pedoman Nasional Pajak Daerah.

7/29/2019 a.marlina

2/104

Wajib pajak yang umumnya ber-domisili di perkotaan disurati, oleh Dinas Pendapatan

Daerah melalui PT. Pos Indonesia dengan harapan wajib pajak akan merespon pemberitahuan

sehingga tunggakan pajak yang mengendap di masyarakat dapat diperkecil, namun usaha initidak dipedulikan oleh masyarakat.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama merupakan primadona pendapatan asli

daerah (PAD) Sulsel. Hampir 90% pajak yang diperoleh Sulsel berasal dari pajak kendaraan ini.Pen-dapatan provinsi dari sektor pajak kendaraan tahun ini diprediksi bertambah, mengingatangka pertambahan kendaraan sangat signifikan.

Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan daerah sangat besar dari pajak kendaraan

bermotor, buktinya pada penerimaan pajak kendaraan yang berasal dari kota Makassar sajasebesar Rp. 10.186.256.240 Pada bulan Desember 2009, ditambah lagi pendapatan dari

tunggakan dari Pajak Kendaraan Bermotor yang tercatat pada Dinas Pendapatan Daerah kota

Makassar pada bulan Desember tahun 2009 dari kendaraan sepeda motor sebesar Rp.

3.412.182.040 dan mobil sebesar Rp. 6.327.192.260.Namun tunggakan yang ada pada kota Makassar pada bulan Desember tahun 2009

sebesar Rp. 2.092.919.687, dari tunggakan sepeda motor sebesar Rp. 1.948.355.080 dan mobil

sebesar Rp. 144.564.607.Dengan mengamati latar belakang diatas, maka peneliti mencoba menganalisa potensi

penerimaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Sistem Administrasi Manunggal

dibawah Satu Atap kota Makassar dengan harapan dapat membantu pihak Dinas Pendapatan

Daerah untuk memberikan pengetahuan dan dorongan kepada Masyarakat agar membayar pajaksesuai ketentuan yang ada dan tepat pada waktunya sehingga tidak menimbulkan tunggakan bagi

wajib pajak.

Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pokok

permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Berapa besar Potensi Penerimaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) padaKantor Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Makassar bisa

tertagih pada setiap tahunnya.

Tujuan dan Manfaat PenelitianPenelitian ini bertujuan untuk :

Mengetahui berapa besar penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada kota Makassar tahun2007-2009.

Mengetahui penyebab terjadinya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2007-2009.

Mengetahui seberapa besar potensi penerimaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor padaSAMSAT kota Makassar.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada

masyarakat pengguna kendaraan tentang pentingnya pembayaran pajak dilakukan tepat waktu

sehingga tidak menimbulkan tunggakan bagi wajib pajak serta manfaat dari hasil pembayaranpajak tersebut.

7/29/2019 a.marlina

3/104

LANDASAN TEORI

Pajak DaerahPajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

per-undang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyeleng-garaan

Pemerintah daerah dan pem-bagunan daerah.(Marihot,2005:10)Pajak Daerah ialah pajak yang dipungut oleh Daerah-daerah Swantara seperti Propinsi,

Kabupaten dan Kota Praja untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Misalnya:Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rumah Tangga, Pajak Tontonan, Pajak Jalan,

Pajak Radio dan Televisi, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pembangunan.

Kriteria Pajak Daerah

Dalam berbagai literatur, disebutkan bahwa tidak semua jenis pajak cocok untuk dijadikansebagai pajak daerah, dalam kegiatannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian

kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria

perpajakan yang berlaku secara umum, juga harus mempertimbangkan ketetapan suatu pajaksebagai pajak daerah. pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian

kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.

Adapun kriteria pajak daerah dapat digolongkan menjadi Tujuh bagian, yaitu sebagai

berikut: Bersifat pajak, dan bukan retribusi Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan

mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah

kabupaten/kota yang bersangkutan.

Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau obyek pajak pusat. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Menjaga kelestarian lingkungan.

Dari segi pelayanan tantangan yang dihadapi adalah meningkatnya penyediaaninfrastruktur pelayanan sebagai konse-kuensi meningkatnya obyek/subyek pajak, meningkatnya

tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, meningkatnya kom-pleksitas sistem dan prosedur

pelayanan dan meningkatnya kompleksitas koordinasi dan singkronisasi. Bagi sumber dayamanusia pada Dinas Pendapatan Daerah perlu ditingkatkan budaya pelayanan yang ramah, tegur

sapa, simpati dan empati.

Strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah dengan:

Peningkatan Basis Pajak (Tax Base). Meningkatkan Pengawasan (Controlling). Pemenuhan Persyaratan Pemungutan Pajak (Tax Collection Requirement).Pajak Kendaraan Bermotor

Yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Ordonansi

Pajak Kendaraan Bermotor tahun 1934 sebagaimana telah beberapakali ditambah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 8 PP tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 101).Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 1957 Pajak Kendaraan Ber-motor diserahkan

7/29/2019 a.marlina

4/104

kepada Daerah Tingkat 1. Atas dasar penyerahan dimaksud, melalui beberapa kali perubahan dan

penyempurnaan, terakhir ditempatkan dengan Peraturan Daerah No, 40 Tahun 2000 tentang

Pajak Kendaraan Bermotor dan dengan Sistem Administrasi Manung-gal dibawah Satu Atapyang terkenal dengan SAMSAT.

Menurut Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah, bahwa yang

dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua/atau lebih, besertagandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik,berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat

dan alat-alat besar yang bergerak. Sedangkan Pajak Kendaraan bermotor adalah pajak ataskepemilikan dan/atau penguasa kendaraan bermotor.

Cakupan objek pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang digunakan di

semua jenis jalan darat antara lain: di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, pertanian,

kehutanan, per-tambangan, industry, perdagangan, dan sarana olah raga dan rekreasi. Hal inisesuai dengan pengertian dari Objek Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu kepemilikan dan/atau

penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN dan BUMD.

Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2003, Dasar Pengenaan Pajak KendaraanBermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok berikut:

Nilai jual kendaraan bermotor Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan

akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu

kendaran bermotor. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang tidak

diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut : Isi silinder dan/atau satuan daya Penggunaan kendaraan bermotor Jenis kendaraan bermotor Tahun pembuatan kendaraan bermotor Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu

Bobot sebagaimana dimaksud di atas dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

Tekanan gandar Jenis bahan bakar kendaraan bermotor Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor :

Jenis Mobil Penumpang (MOPEN) seperti: Sedan, Jeep, Minibus/ St.wagom, Mobil Bus,Microbus & Sepeda Motor (termasuk alat-alat berat) bobotnya ditetapkan 1.00

Jenis Mobil Barang (MOBAN) seperti: Pick-up, Lightruck, Truck, Box, Tangki, dllbobotnya ditetapkan 1.30.

Nilai Jual dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

7/29/2019 a.marlina

5/104

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum

(HPU) atas suatu Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan desember tahun pajak

sebelumnya oleh Menteri Dalam Negeri RI (Peraturan Pemerintah 65/2001).Sedangkan tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar :

1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum

1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.Cara perhitungan tarif pajak kendaran bermotor:

a. PKB untuk kendaraan bermotor bukan umum

PKBter= Tarif x DPP Kendaraan Bermotor

= Tarif x (NJ kendaraan bermotor x bobot)

= 1,5% x (NJ kendaraan bermotor x 1,00)

Jika mobil bukan umum tersebut berupa mobil barang/ beban, maka bobot tidak 1,00, tapi

bobotnya sebesar 1,3 sehingga rumus menjadi:

PKBter= Tarif x DPP Kendaraan Bermotor

= Tarif x (NJ kendaraan bermotor x bobot)

= 1,5% x (NJ kendaraan bermotor x 1,30)

b. PKB untuk kendaraan bermotor umumPKBter= Tarif x DPP Kendaraan Bermotor

= Tarif x (NJ kendaraan bermotor x bobot)

= 1% x (NJ kendaraan bermotor x 1,30)

c. PKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

PKBter=0,5% x(NJ kendaraan bermotor x 1,00)

Walaupun tarif pajak kendaraan bermotor dinaikkan, tapi ini tidak mempengaruhitunggakan pajak kendaraan bermotor karena rata-rata wajib pajak yang memiliki kendaraan

bermotor itu mampu sehingga mereka bisa membeli kendaraan. Yang mempengaruhi besarnyatunggakan yang ada, itu dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajaknya sendiri.

Hak dan Kewajiban Pajak

Di bawah ini akan dijelaskan apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi seorang wajibpajak, yaitu:

Hak wajib pajak: Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, dengan jelas dan benar serta

ditanda tangani. Melampirkan STNK yang lampau dan KTP (sesuai dengan tertulis pada STNK) Melampirkan tanda bukti pemeriksaan kendaraan bermotor dan DLLAJR (bagi

angkutan umum danpick up). Meneliti kebenaran pajak yang tertera pada Notice pajak, kemudian melunasi pajak

yang terutang dengan melakukan pembayaran ke Kantor Cabang Kas Daerah di

SAMSAT atau tempa lain yang ditunjuk.

Kewajiban wajib pajak:a. Menerima STNK asli dan Plat Nomor Kendaraan Bermotor.

b. Menggunakan kendaraan bermotor di jalan umum.

7/29/2019 a.marlina

6/104

c. Mengajukan permohonan pembebasan atas Pajak Kendaraan Bermotor kepada Pemda

masing-masing, jika kendaraan bermotor yang bersangkutan musnah atau tidak lagi

berada Makassar.

Tata Cara Pembayaran dan Pengenaan Pajak

Tata cara pembayaran dan pengena-an dan restitusi pajak kendaraan bermotor adalahsebagai berikut: Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan berturut-turut

terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor yang terutang dibayar sekaligus dimuka. Pajak kendaraan bermotor karena suatu hal dan lain hal masa pajaknya tidak sampai dua

belas tahun, maka dapat dilakukan restitusi.

Tata cara pelaksanaan restitusi ditetapkan oleh Gubernur.Kerangka Pikir

Kantor Bersama Sistem Admi-nistrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT)bertugas untuk memungut pajak kendaraan bermotor atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Namun tunggakan pajak kendaraan bermotor yang belum diterima pada saat jatuh tempooleh SAMSAT sangat besar. Maka Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: metode

deskriptif dan rasio pertumbuhan, dimana metode deskriptif menjelaskan penerimaan PKB dantunggakan PKB yang terjadi pada kota Makassar dan menjelaskan penyebab ter-jadinya

perubahan penerimaan, sedangkan rasio pertumbuhan untuk menjelaskan berapa besar volume

kenaikan penerimaan PKB dan tunggakan PKB pada setiap tahunnya pada SAMSAT kotaMakassar.

Besarnya potensi penerimaan tunggakan yaitu, seberapa besar potensi pemerintah untuk

menerima tunggakan yang mengendap pada masyarakat.

Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang

diajukan sebagai berikut: Diduga bahwa potensi untuk penerimaan tunggakan pajak kendaraan bermotor itu besar,

mengingat jumlah kendaraan bermotor sekarang ini sangat meningkat.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah khususnya pada kantor SatuanAdministrasi Manunggal dibawah Satu Atap kota Makassar, yang dilaksanakan pada bulan

Maret sampai April 2010.

Metode Pengumpulan DataMetode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Penelitian Lapangan Penelitian KepustakaanMetode Analisis

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

7/29/2019 a.marlina

7/104

Metode Analisis Deskriptif, yaitu untuk menjelaskan mengenai penerimaan PajakKendaraan Bermotor yang diperoleh dan seberapa besar potensi penerimaan tunggakan yang

masih bisa tertagih. Rasio Pertumbuhan menurut (Halim,2007)

Rasio pertumbuhan

Ket: X = Data tahun terbaru

Y = Data tahun sebelumnya.

Persentase Tingkat RealisasiTingkat Realisasi

Ket:

RT = Jumlah realisasi Tunggakan

DT = Jumlah data tunggakan

Potensi Penerimaan tunggakanPotensi penerimaan tunggakan = Persentase tingkat realisasi x Sisa tunggakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Realisasi Target Pendapatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menargetkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada bulan Desember 2009

sebesar Rp. 192.974.971.246, namun realisasi PKB yang didapat sebesar Rp. 205.989.882.571,dengan persentase 106,84%. Itu artinya pendapatan yang berasal dari PKB UPTD SAMSAT

kota Makassar itu memperoleh penerimaan lebih besar dari yang ditargetkan. Dan target

pendapatan dari Tunggakan PKB sebesar Rp. 3922.266.049 sedangkan relisasi yang diperolehsebesar Rp. 5.061.742.687 dengan persentase 129,05% pada tahun 2009 dan hingga akhir bulan

Desember, capaian yang diperoleh sudah memenuhi syarat. Artinya, untuk Tahun Anggaran

(TA) yang sudah berjalan 1 (satu) semester pencapaian target sudah berada pada posisi lebih dari

50% dari yang ditargetkan.Faktor-faktor pendorong tersebut diantaranya adalah:

Proses sosialisasi; Pembinaan kelembagaan dan organisasi; Upaya penerbitan kendaraan; Upaya kerjasama dengan pihak ketiga dalam mendekatkan pelayanan, serta sarana dan

prasarana pendukung untuk lembaga pelayanan khusus UPTD.Mekanisme yang ada dalam Samsat dalam proses penerbitan Surat Tanda Nomor

Kendaraan (STNK), tahapan awalnya adalah kendaraan tersebut harus didaftar dan diregistrasi,

apakah itu kendaraan baru atau ulang. Nanti setelah pendaftaran tersebut masuk ketahap

penetapan jumlah pajak sebagai salah satu syarat menerbitkan STNK oleh pihak kepolisian.Jadi dari sisi pajak, sudah menetap-kan besarnya indeks berapa yang mesti dibayar

Pajaknya terhadap kendaraan bermotor menurut jenis dan kapasitasnya. Tetapi tentunya tetap

dilandasi bahwa Pungutan pajak janganlah memberatkan masyarakat. Sehingga hubungan

antara pajak dengan masyarakat tidak menjadi beban terlalu berat kepada masyarakat. Makaupaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan kemampuan dari masyarakat itu sendiri. Artinya

apa yang menjadi sumber pendapatan mereka harus secara makro diupayakan peningkatan.

Besar Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

7/29/2019 a.marlina

8/104

Sebelum mengetahui hasil penelitian, maka terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai data

yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan tekhnik pengam-bilan sampel menggunakan data

sekunder yang di dapat dari pengelolaan penerimaan Sistem Administrasi Manunggal dibawahSatu Atap kota Makassar antara tahun 2007 sampai tahun 2009.

Berikut ini merupakan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data mengenai

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan data Penerimaan Tunggakan PajakKendaraan Bermotor dari tahun 2007 sampai tahun 2009.

Tabel 1.

Realisasi Penerimaan Asli Daerah Provinsi Sul-Sel

Kantor UPTD SAMSAT Kota MakassarTahun 2007-2009

Tahun SemPajak Kendaraan

Bermotor (PKB)(Rp)

Perubahan

(%)

2007I 100.279.899.606 -

II 108.878.363.168 7,89

2008 I 90.146.345.098 -20,77II 94.364.361.320 4,47

2009I 73.708.637.170 -28,02

II 80.366.500.757 8,28

Sumber : Kantor UPTD Samsat kota Makassar

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor yangada pada UPTD Samsat kota Makassar itu pada semester pertama tahun 2007 sebesar

Rp100.279.899.606 dan semester kedua sebesar Rp108.878.363.168 mengalami peningkatan

sebesar Rp8.598.463.562 atau 7,89 %. Tetapi pada semester pertama pada tahun 2008 itu justru

mengalami penurunan penerimaan Pajak sebesarRp18.732.018.070 atau 20,77 %, yang semulanyaRp108.878.363.168 menjadi Rp 90.146.345.098. Selanjutnya meningkat lagi pada semester kedua

tahun 2008 sebesar Rp4.218.016.222 atau 4,47 %. Hal ini berlanjut terus sampai tahun 2009 jika

semester pertama mengalami penurunan penerimaan, maka pada semester kedua akan

mengalami peningkatan lagi, misalnya pada semester pertama 2009 menurun sebesarRp20.655.724.150 atau 28,02 % tapi semester kedua meningkat sebesar Rp6.657.863.587 atau

8,28 % dari semester yang lalu.

Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor, antara lain : Dukungan peraturan Perundang-undangan dibidang pendapatan; Potensi (obyek pendapatan); Pendapatan masyarakat semakin meningkat; Sektor kebutuhan masyarakat yang terkait dengan jasa; Frekuensi koordinasi dengan pengelola pendapatan; Hubungan antara Lembaga baik tingkat Pemerintah Pusat maupun di daerah; Suku bunga perbankan; Tingkat sosialisasi kepada masyarakat; Kesadaran masyarakat atas kewajibannya;Penyebab terjadinya Tunggakan Pajak

7/29/2019 a.marlina

9/104

Sub Dinas Penagihan telah banyak melakukan kegiatan, khususnya dalam pengelolaan

tunggakan. Diantaranya Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada pada kota Makassar.

Hal-hal yang mengakibatkan tung-gakan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagaiberikut:

Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak;

Masyarakat mengalami perekonomian yang sulit maka mereka enggan membayar pajaknya; Faktor kebiasaan masyarakat pedesaan yang membeli kendaraannya untuk kendaraantransportasi antara desa yang jarang tersentuh pengawasan kelengkapan pajak dari pihak

terkait sehingga merasa tidak perlu membayar pajak;

Faktor teknis seperti jauhnya kantor pembayaran pajak kendaraan; Kurangnya pelayanan yang didapatkan pada saat mereka memmbayar pajak; Kendaraan yang dimilik oleh wajib pajak hilang, rusak dan tidak bisa terpakai lagi, dan

kendaraan keluar negeri tapi wajib pajak tersebut tidak melaporkan kendaraannya sehingga

masih tetap tercatat; Pemilik kendaraan berada di luar Negeri; Wajib pajak lupa akan kewajibannya.

Dalam hal ini pihak UPTD SAMSAT kota Makassar melakukan upaya untuk menekantunggakan tersebut. Di tahun 2009 ini, kembali dicanangkan SAMSAT keliling yang telah

dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mampu men-jangkau daerah-daerah pelosok, demikian

juga untuk tahun-tahun kedepannya.

Mengenai harapan kedepannya, Kepala Sub Dinas Penagihan tetap menggiatkanpenyuluhan utamanya yang diberikan kepada aparat pemerintahan dan masyarakat umum.

Dengan tujuan, agar mereka dapat menyampaikan informasi tersebut secara berjenjang kepada

masya-rakat lain bahwa pentingnya membayar pajak. Sehingga kendaraan-kendaraan yangselama ini menunggak akan kembali terjaring. Untuk itu, penyuluhan yang dilakukan bisa

menyebarkan informasi keseluruh masyarakat sehingga angka tunggakan bisa ditekan seminimal

mungkin.

Akumulasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar yang biasa disebut

dengan UPTD SAMSAT kota Makassar pada tahun 2009 lalu, merupakan pemberi kontri-busi terbesar di Sulawesi Selatan pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor bagi PAD. Namun

demikian permasalahan tunggakan PKB khususnya tunggakan sepeda motor tetap menjadi

fokus perhatian dari UPTD Samsat kota Makassar.

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor jeniskendaraan sepeda motor dari tahun ketahun sudah mulai menurun. Mulai dari tahun 2007

pada semester pertama sebesar Rp. 27.432.023.512 semester kedua sebesar Rp.

20.041.672.880 artinya mengalami penurunan sebesar Rp. 7.390.350.632 tapi 2008 semester

pertama naik lagi sebesar Rp. 6.578.709.480 tapi semester kedua turun sebesar Rp.10.288.415.980. Tapi semester kedua naik sebesar Rp. 4.333.023.840 begitupun selanjutnya

pada tahun 2009 kalau semester pertama turun tapi semester dua naik, namun pada semester

kedua tahun 2009 tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan jenis kendaraan sepedamotor sudah berjumlah Rp. 8.358.352.120.

Dan pada tahun 2009 ini, tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di kota

Makassar sudah rendah, ini semua disebabkan karena Masyarakat sudah mulai menyadarikewajibannya akan pentingnya pembayaran pajak tersebut, dan dari pihak UPTD SAMSAT

7/29/2019 a.marlina

10/104

juga itu sendiri selalu mengupayakan agar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada

pada kota Makassar terus menurun sampai tidak ada lagi tunggakan walupun itu sangat sulit

Dalam hal ini upaya yang dilakukan UPTD SAMSAT untuk memaksimalkanpelayanannya kepada masyarakat dalam hal meningkatkan pendapatan , yaitu :

Peningkatan peran dan kemampuan aparatur dalam mengolah pene-rimaan pendapatandaerah dan pelayanan masyarakat yang diper-sentasikan melalui kemampuan manajemenPemerintahan daerah yang responsive, akuntabilitas, transparansi, dan profensional;

Mengoptimalkan peranan UPTD SAMSAT dalam melaksanakan tugas pokok danfungsinya sebagai koordinator pendapatan Daerah dan pelayan pada masyarakat melaui

peningkatan sumber Daya Aparatur; Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang bagi peningkatan pen-dapatan daerah

melalui pem-bangunan wadah pelayanan kepada masyarakat;

Meningkatkan penerimaan Pen-dapatan Asli Daerah; Melakukan pembenahan manaje-men pemungutan dengan menggunakan sistem

informasi;

Berdasarkan data penerimaan tunggakan yang ada maka dapat dipersentasekan

perubahannya sebagai berikut :Tabel 3.

Persentase Perubahan Relisasi Penerimaan Tunggakan Sepeda Motor UPTD Samsat

Kota Makassar

Tahun 2007-2009

THSEM.

Realisasi Penerimaan

TunggakanPerubahan (%)

Unit Nilai (Rp) Unit Nilai

2007 I 6.234 1.053.399.858 - -

II 7.461 1.368.615.568 16,44 23,03

2008 I 7.783 1.560.036.860 4,13 12,27II 8.979 1.852.145.180 13,31 15,77

2009 I 8.483 1.724.575.700 (5,84) (7,39)

II 14.789 2.453.746.000 42,63 29,71

Sumber; Kantor UPTD Samsat dan Data olahan.

Berdasarkan tabel penerimaan tunggakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa

penerimaan yang berasal dari tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat kota Makassar

itu sangat besar jumlahnya yang diberikan kepada Daerah karena pada tahun 2007 semesterpertama sebesar Rp. 1.053.399.858, semester kedua sebesar Rp 1.368.615.568 mengalami

peningkatan sebesar 23,03 %. Rata-rata Satu Miliar lebih penerimaan yang diperoleh dari

tunggakan Pajak kendaraan Bermotor pada setiap semesternya. Hal ini disebabkan karenaadanya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak terbayar mengingat masyarakat padasaat sekarang ini masih banyak yang belum menyadari kewajibannya.

Adapun persentase perubahan unit kendaraan sepeda motor pada semester kedua tahun

2007 sebesar 16,44%, semester pertama tahun 2008 menurun menjadi 4,13%, meningkat lagi

pada semester dua menjadi 13,31%. Namun semester pertama pada tahun 2009 persentase unitkendaraan yang ada menurun menjadi 5,84%, tapi pada semeter kedua meningkat lagi menjadi

42,68%.

7/29/2019 a.marlina

11/104

Selanjutnya data tunggakan pajak mobil pada tahun 2007 sampai 2009 yang ada pada Unit

Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT kota Makassar, dari tahun ketahun juga sudah mulai menurun,

berdasarkan data tabel 4. Mulai dari tahun 2007 pada semester pertama sebesarRp9.292.684.866,- semester kedua sebesar Rp24.126.680.136 artinya mengalami penurunan

sebesar Rp15.166.004.730 tapi 2008 semester pertama naik lagi sebesar Rp. 3.476.949.586 tapi

semester kedua turun lagi menjadi Rp18.573.999.160. Tapi semester kedua naik sebesar Rp650.912.538 begitupun selanjutnya pada tahun 2009 kalau semester pertama turun, tapi semesterdua naik, namun pada semester kedua tahun 2009 tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan

jenis kendaraan sepeda motor sudah berjumlah Rp6.932.070.600. Walaupun setiap semester

kedua mengalami peningkatan tapi itu tidak terlalu berpengaruh karena kalau dibandingkan padatahun 2007 semester kedua dengan semester kedua 2009 maka sudah mengalami penurunan

tunggakan sebesar Rp36.544.212.366 dari Rp39.292.684.866 menjadi Rp2.748.472.500.

Pada tahun 2009 ini tunggakan pajak yang ada di kota Makassar sudah rendah, ini semua

disebabkan karena Masyarakat sudah mulai menyadari kewajibannya akan pentingnyapembayaran pajak tersebut dan dari pihak UPTD SAMSAT juga itu sendiri selalu mengupayakan

agar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada pada kota Makassar terus menurun sampai

tidak ada lagi tunggakan Pajak.Dalam hal mencapai keberhasilan dimasa-masa mendatang, perlu diadakan berbagai upaya

dalam bentuk kegiatan operasional pemungutan yang lebih baik, sehingga hasil yang akan

dicapai dapat lebih meningkat. Disamping itu, akurasi data obyek dan subyek pajak atau yang

sering disebut dengan pemutakhiran data sangat dibutuhkan untuk mengetahui potensi yangdimiliki.

Berdasarkan data penerimaan tunggakan yang ada maka dapat dipersentasekan

perubahannya sebagai berikut :

Tabel 5

Persentase Perubahan Relisasi Penerimaan Tunggakan Mobil UPTD Samsat Kota Makassar

Tahun 2007-2009

SMTR

Realisasi PenerimaanTunggakan

Perubahan (%)

Unit Nilai (Rp)Unit Nilai

I (2007) 1.927 2.382.767.990 -

II(2007) 1.926 2.562.510.690(0,05) 7,01

I (2008) 2.079 3.190.813.6007,35 19,69

II(2008) 1.973 3.136.378.660(5,37) (1,73)

I (2009) 2.254 3.157.372.000 12,46 0,66II(2009) 2.804 3.132.545.000 19,61 (0,79)

Sumber; Data olahan.

Berdasarkan tabel penerimaan tung-gakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa

penerimaan yang berasal dari tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat kota Makassar

sangat besar jumlahnya yang diberikan kepada Daerah, pada tahun 2007 semester pertamasebesar Rp2.382.767.990, semester kedua pene-rimaan tunggakannya bertambah lagi sebesar

Rp2.562.510.690 atau mengalami peningkatan sebesar 7,01 %, semester pertama pada tahun

2008 mengalami peningkatan lagi sebesar Rp. 3.190.813.600 karena kesadaran masyarakat yang

7/29/2019 a.marlina

12/104

sudah paham akan pentingnya pelunasan tunggakannya, dan rata-rata penerimaan tunggakan

yang diperoleh pada kantor Samsat terus meningkat pada tahun 2009 jika dibandingkan dengan

penerimaan tunggakan pada tahun 2007.Adapun persentase perubahan jumlah unit kendaraan yang menunggak pada kendaraan

mobil pada tahun 2001 semester kedua sebesar 0,05 %, semester pertama tahun 2008 naik

menjadi 7,35 %, pada semester kedua jumlah unit kendaraan yang menunggak yang ada padakota Makassar menurun menjadi 5,37 %, semester pertama dan semester kedua terus meningkatUntuk lebih jelasnya mengenai perubahan data mengenai tunggakan sepeda motor, maka

ditunjukkan dengan grafik sebagai berikut :

Berdasarkan data di atas maka dapat dikelompokkan data tunggakan kendaraan bermotoryang ada pada UPTD SAMSAT kota Makassar, untuk mengetahui berapa besar potensi

penerimaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD SAMSAT kota Makassar yang

akan datang dengan jenis kendaraan sepeda motor dan mobil maka akan ditampilkan tabel

tunggakan PKB sebagai berikut :

Tabel 6.

Daftar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Kendaraan Sepeda Motor dan Mobil

pada UPTD SAMSAT kota MakassarSejak Tahun 2007-2009

SMSTRTunggakan Sepeda Motor Tunggakan Mobil

Unit Nilai (Rp) Unit Nilai (Rp)I

(2007)214,535 27,432,023,512 43,957 39,292,684,866

II

(2007)172,727 20,041,672,880 32,288 24,126,680,136

I(2008)

268,641 26,620,382,360 43,348 27,603,629,722

II

(2008)218,513 16,331,966,380 31,455 9,029,630,562

I

(2009)

292,452 20,664,990,220 36,986 968,0543,100

II

(2009)227,052 8,358,352,120 22,872 2.748.472.500

Sumber : Kantor UPTD Samsat kota Makassar

Berdasarkan tabel diatas, untuk menghitung potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor

adalah sebagai berikut: Menghitung besarnya potensi penerimaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor jenis

kendaraan sepeda motor pada semester yang akan datang yang bisa tertagih: Persentase Tingkat Realisasi

Tingkat Realisasi

=

= 0,226944 x100 %

= 22,69 %

Potensi penerimaan (PP) :PP = Tkt Realisasi x Sisa Tunggakan

= 22,69 % x 8.358.352.120

= 1.896.510.096

Tingkat realisasi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan jenis kendaraan sepedamotor yang ada pada Samsat kota Makassar sebesar 22,69 % dan besar potensi penerima-

7/29/2019 a.marlina

13/104

an tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang masih bisa tertagi pada semester pertama

tahun 2010 mendatang yaitu sebesar Rp. 1.896.510.096.

Menghitung besarnya potensi penerimaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor jeniskendaraan mobil pada semester yang akan datang yang bisa tertagih : Persentase Tingkat Realisasi

Tingkat Realisasi

=

= 0,5326535 x 100%

= 53,26 %

Potensi penerimaan (PP) :PP = Tkt Realisasi x Sisa Tunggakan

= 53,26 % x 2.748.472.500

= 1.463.836.453,5

Tingkat realisasi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan jenis kendaraan mobilyang ada pada Samsat kota Makassar sebesar 53,26 % dan besar potensi penerimaan tunggakan

Pajak Kendaraan Bermotor yang masih bisa tertagi pada semester pertama tahun 2010

mendatang yaitu sebesarRp1.463.836.453,5 atau bisa melebihi, mengingat pada saat sekarang inikesadaran wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajaknya mulai meningkat. Untuk

memudahkan masyarakat dalam membayar pajak maka dari pihak UPTD Samsat membuka

sistem pembayaran On Line dan pihak Samsat juga terus menerus meningkatkan pelayanannyakepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus penelitian ini, maka ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

Penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun berfluktuasi, yaitu pada tahun2007, pada semester awal ke semester kedua mengalami pening-katan sebesar 7,89%, tetapipada semester pertama tahun 2008 meng-alami penurunan penerimaan pajak sebesar 20,77%.

Demikian pula untuk tahun-tahun selanjutnya.

Penerimaan yang berfluktuasi ini disebabkan karena kurangnya kesa-daran masyarakat akankewajiban membayar pajak, jauhnya kantor pembayaran pajak kendaraan, kurang bagusnya

pelayanan yang didapatkan pada saat membayar pajak dengan kondisi antrian yang cukup

panjang dan lama. Kendaraan yang dimiliki wajib pajak hilang atau rusak namun WP tidakmelaporkannya sehingga masih tetap tercatat.

Tingkat realisasi tunggakan PKB (sepeda motor) sebesar 22,69% dengan potensi penerimaantunggakan yang bisa tertagih yaitu sebesar Rp1.896.510.096. Sedangkan tingkat realisasi

tunggakan PKB (mobil) sebesar 53,26%, dan potensi penerimaan tunggakan PKB (mobil)pada semester yang akan datang yang bisa tertagih sebesarRp1.463.836.453,5.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, maka saranadalah sebagai berikut :

Dalam hal pengetatan saksi, sebaiknya SAMSAT kota Makassar melakukan upayapenegakan hukum yang tegas, memberikan tindakan pidana yang menyangkut harta

7/29/2019 a.marlina

14/104

kekayaan melalui penahanan dan hukuman penjara serta melakukan penyitaan dan penjualan

langsung atas kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang menunggak dalam membayar

pajaknya. Perlu juga dilakukan perbaikan sistem administrasi perpajakan, yaitu : Penyederhanaan

prosedur dan sistem serta pengelompokan pajak yang efisien; meningkatkan kualitas SDM

aparat pajak dengan melakukan pelatihan yang secara kontinyu; serta menciftakan jaringanpelaksana pungutan yang tersebar disetiap wilayah kerja. Sebaiknya pihak SAMSAT selalu meng up-date kendaraan bermotor yang ada pada kota

Makassar sehingga data tunggakan yang ada bisa diketahui, apakah masih bisa tertagih atau

tidak karena kendaraan tersebut sudah hilang,rusak atau tidak terpakai lagi, sehingga tidaktercatat lagi sebagai tunggakan pada Dispenda. Dan sebaiknya diadakan penghapusan atau

pemutihan pada tunggakan kendaraan yang tidak dapat diterima lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ahmad. September 2009, Hal 46-50, Intern Dispenda Provinsi Sulsel, Potensi.

Bastian, Indra. 2006, Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Yogyakarta: Penerbit

Salemba Empat.

Burton, Richard. And Wirawan B.ilyay. 2007, Hukum Pajak, Edisi 3. Jakarta: PenerbitSalemba Empat

Elmi, Bachrul. 2002, Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia, Jakarta: PenerbitUniversitas Indonesia Prees.

Prakosa, Bambang Kesit. 2005, Pajak dan Retribusi Daerah,. Yogyakarta: UII Prees.

Perda No.1 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan

Bermotor.

Perda No. 13 tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Pasal 2 Tahun 2001, tentang PajakDaerah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Pasal 3 Tahun 2001, tentang Pajak

Daerah.

Resmi, Siti. 2007, Perpajakan Teori dan Kasus,.Jakarta: Penerbit Salemba,

Republik Indonesia, Undang-undang Tahun 2000, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.Jakarta 20 Desember 2000.

Sitepu, Budi. 2007, Pedoman Nasional- Pajak daerah dan retribusi Daerah, Yogyakarta.

7/29/2019 a.marlina

15/104

shttp://Www.TunggakanPajak Kendaraan Bermotor.Com

2009.html,2009. `

*) Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan pada STIE Nobel Indonesia.

http://www.tunggakan/http://www.tunggakan/http://www.tunggakan/http://www.tunggakan/

7/29/2019 a.marlina

16/104

Home Makassar Hari Ini Yang Lain

Sabtu, 24 November 2012 | 19:38:47 WITA | 134 HITS

1,2 Juta Kendaraan Beroperasi di Makassar

Int

Ilustrasi

MAKASSAR, FAJAR -- Kota Makassar tak pernah sepi dari macet. Setiap saat dan di

mana-mana dijumpai penumpukan kendaraan. Soalnya, jumlah kendaraan bermotor di

kota ini terus bertambah. Dari total 2,2 juta unit kendaraan di Sulsel, 1,2 juta unit ada di

Makassar.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel terpaksa menambah layanan Samsat dengan

meresmikan kantor baru di Jalan AP Pettarani, Kamis 22 November lalu.

Kantor pembantu Samsat Makassar tersebut untuk melayani pembayaran pajakkendaraan bermotor yang mencapai 1,2 juta unit kendaraan setiap tahun di Makassar.

Sedangkan di Sulsel mencapai 2,2 juta unit kendaraan roda dua maupun empat.

Kepala Dispenda Sulsel Azikin Sulthan mengatakan, pertumbuhan kendaraan di Sulsel,

khususnya Makassar di atas 12-15 persen per tahunnya. Tahun 2011 lalu jumlah 1,7 juta

unit dengan rata-rata pertambahan 12 persen sejak 2008 hingga 2011. Namun khusus

Makassar pertumbuhannya mencapai 15 persen.

"Diperlukan fasilitas tambahan pelayanan pajak kendaraan demi memperlancar

kontribusi masyarakat lewat pajak. Saat ini jumlah kendaraan di Sulsel mencapai 2,2 juta

unit. Pelayanan Samsat Utama di Jalan Mappanyukki sudah krodit sehingat perlu dibuat

layanan pajak yang lebih cepat," kata Azikin, Jumat 23 November.

Dispenda Sulsel membuka kantor layanan Samsat di Jalan Mappanyukki tahun 2009 lalu.

Tahun pertama hanya melayani 527 ribu unit kendaraan. Tahun 2010 nai mencapai 600

ribu unit dan tahun 2012 sudah menembus angka 1,2 juta unit kendaraan. Jumlah ini

hanya beredar di Makassar.

"Target pajak kendaraan bermotor tahun ini mencapai Rp623 milair. Sementara

terealisasi hingga triwulan III mencapai Rp534 miliar atau 85 persen lebih. Angka ini akan

terus bergerak seiring dengan pertumbuhan ekonomi Sulsel," jelas Azikin.

Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo, menambahkan, dibukanya layanan kantor

Samsat yang baru ini diharapkan bisa memberi kenyamanan bagi pembayar pajak atau

masyarakat.

"Ini langkah maju yang diberikan pemerintah. Masa untuk membayar pajak saja

masyarakat harus susah. Kantor Samsat pembantu ini harus didesain senyaman mungkin

agar mereka puas," kata Kapolda.

7/29/2019 a.marlina

17/104

Pembelian kendaraan roda dua dan empat di Sulsel kata Kapolda, salah satu yang

tertinggi di Indonesia. Dia menuturkan meski tak memiliki data resmi, namun kondisi rill

bisa terlihat dengan kian macetnya ruas jalan di Makassar.

"Itu menunjukkan kesejahteraan masyarakat sedang naik. Tabulasinya gampang dicari.

Kalau pertumbuhan ekonomi 8,6 persen, maka itu artinya banyak uang beredar di sini,"

bebernya. (aci

KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA

KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD)

created by: Rahmat Hidayat di Jumat, November 02, 2012 . Label: kump.skripsi

BAB I

PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah

kabupaten dan kota. Tiap daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan

penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan

pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat

berupa pajak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945

yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan

bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat

memaksa diatur dengan undang-undang.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No.

33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan

daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan

pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi

yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya pemberian otonomi daerah memberikan

implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan

berbagai kegiatan pemerintahan lebih mandiri. Pengalihan, pembagian dan pemanfaatan

sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan jenis-jenis pajak

daerah didasarkan atas prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada

daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan

perlu dikelola dengan baik. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai kebijakan yang lebih

komprehensif, efektif dan efisien dalam mengelolanya. Provinsi sulawesi tengah

merupakan salah satu provinsi yang ada dinegara Republik Indonesia. Kebijakan ekonomi

yang dilancarkan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dimaksudkan untuk memacu

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan perkapita sampai pada pemerataan

hasil pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diharapkan. Secara lebih

nyata hasil pembangunan telah berhasil meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto

7/29/2019 a.marlina

18/104

(PDRB) Sulawesi Tengah dimana pada tahun 2000 sebesar Rp. 8.649.206 (Juta Rupiah)

meningkat menjadi Rp. 36.124.486 (Juta Rupiah) pada tahun 2010.

Berdasarkan APBD Sulawesi Tengah, Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tengah

bersumber dari: Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik

Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah , serta Lain-lain pendapatan daerah yang

sah. Pajak Daerah Sulawesi Tengah yang potensial terdiri dari: Pajak KendaraanBermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan di Atas Air (PKA), Bea Balik Nama

Kendaraan di Atas Air (BBN-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah

Tanah, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan

sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar di Sulawesi Tengah. Dalam hal ini penulis ingin

mengetahui berapa besar kontribusi dari kedua pajak tersebut yang diberikan terhadap

Pendapatan Asli Daerah provinsi Sulawesi Tengah.

1.2 Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai

berikut :1. Berapa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Sulawesi Tengah

tahun 2000 sampai dengan tahun 2010?

2. Berapa Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Sulawesi

Tengah tahun 2000 sampai dengan tahun 2010?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui berapa besar Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap

PAD Sulteng tahun 2000 sampai dengan tahun 2010

2. Untuk mengetahui berapa besar Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

terhadap PAD Sulteng tahun 2000 sampai dengan tahun 2010

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1) Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam

mengelolah penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang

7/29/2019 a.marlina

19/104

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori2.1.1 Pengertian Pajak

Secara umum, pajak merupakan pengalihan sumber-sumber yang wajib dilaksanakan

oleh wajib pajak kepada negara tanpa imbalan langsung dari pembayaran pajak.

Batasan atau definisi pajak bermacam-macam, antara lain :

Prof.Dr.Rochmat Sumitro, SH, ( dalam Eko Lesmana 1992:4):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan

surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk

membiayai public investmen.

Selain definisi pajak di atas, Imam Wahyutomo (1994:1) mengemukakan bahwa :Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik (pemerintah)

berdasarkan UU yang pemungutannya dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan

yang secara langsung ditunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pendorong,

penghambat/pencegah untuk mencapai tujuan yang ada.

Di sisi lain Summer (dalam Anwar Nasution 1984:3) mengemukakan bahwa :

Pajak adalah sesuatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta

kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat imbalan kembali yang

langsung dan seimbang agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya

menjalankan pemerintahan.

Menurut Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara

perpajakan Indonesia, yang telah disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 16

tahun 2000, pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-

norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan

kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan mengenai unsur dan ciri yang melekat

pada pengertian pajak, ialah :

1. Unsur-unsur pada pengertian pajak, sebagai berikut :

a)Ada Masyarakat

b) Berdasarkan Undang-undang

c)Ada pemungut pajaknya

d) Ada wajib pajaknya

e)Ada obyek pajaknya

2. Ciri-ciri pada pengertian pajak

a) Adanya pengalihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah

b) Pemungutan pajak dapat dipaksakan secara hukum dengan melalui dua cara yaitu

melalui pengadilan atau menggunakan surat paksa

c) Pajak dapat dikenakan atas orang atau barang

d) Pajak dapat dipungut secara periodik maupun insidentil

e) Pungutan pajak tidak dapat ditunjukkan ada jasa timbal balik secara langsung

7/29/2019 a.marlina

20/104

f) Pajak mempunyai fungsi budgeter dan fungsi mengatur

Adam Smith (dalam Mardiasmo, 2002: 18) mengemukakan ajarannnya sebagai sendi

dasar pemungutan pajak. Dikatakan agar supaya pemungutan pajak dinilai adil harus

dipenuhi empat syarat sebagai berikut :

1. Syarat Equity mengandung arti, dalam keadaan yang sama wajib pajak harus

dikenakan pajak sama pula.Contoh: Pajak Pengahasilan dikenakan terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang

sama, bukan terhadap penghasilan yang sama, karena dalam PKP sudah diperhitungkan

dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dimana PTKP ini tidak sama bagi setiap

wajib pajak, jadi meskipun penghasilan sama, namun pajaknya belum tentu sama.

2. Syarat Certainty atau kepastian adalah tujuan dari setiap Undang-undang. Kepastian

hukum adalah penting, untuk itu peraturan yang akan dibuat, harus diusahakan agar

jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda agar tidak membuat peluang untuk ditafsir

lain, terutama mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan ketentuan mengenai waktu

pembayarannya.

3. Syarat Convenience of payment mengandung arti pajak hendaknya dipungut pada

saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detikditerimanya penghasilan yang bersangkutan seperti: karyawan atau pegawai, akan lebih

mudah membayar pajak pada saat menerima gaji atau honorium, apakah setiap hari,

setiap minggu atau setiap bulan.

4. Syarat Efficiency adalah yang bertalian dengan biaya pemungutan. Para pembuat

peraturan wajib mempertimbangkan, bahwa biaya pemungutannya harus lebih rendah

dibanding dengan pemasukan pajaknya.

2.1.2 Manfaat Pajak

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga,

perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos

pengeluaran. Pajak merupakan sumber penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar

kegaitan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai

dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.

Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas,

dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk

pembiayaan dalam rangka memberikan jasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati

fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang

berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu

negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan

pembiayaan pembangunan.

Di samping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi

redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang

lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu

tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik

dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan.

Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat

dapat dikurangi secara maksimal.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

7/29/2019 a.marlina

21/104

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan

Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang

dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.

Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelolah oleh pemerintah daerah baik

di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

a. Pajak-pajak pusat yang dikelolah Direktorat Jenderal Pajak meliputi :1. Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

4. Bea Materai

b. Pajak Provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diAtas Air

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4. Pajak Air Permukaan

5. Pajak Rokok

c. Pajak Kabupaten/kota terdiri atas:1. Pajak Hotel;

2. Pajak Restoran;

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

7. Pajak Parkir

8. Pajak Air Tanah

9. Pajak Sarang Burung Walet

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.1.4 Beberapa Elemen Penerimaan Daerah

Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan tentang pembagian wilayah

Negara Republik Indonesia atas dasar daerah besar dan daerah kecil, yang penetapannya

dilakukan dengan Undang-Undang. Atas dasar tersebut dibentuklah pembangunan

wilayah sebagaimana sekarang ini, dimana setiap daerah memiliki otonomi untuk

mengurus wilayahnya masing-masing, termasuk untuk mengelola sumber-sumber

pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah itu sendiri.

Penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang

mempertegas dasar pemikiran bagi pengelolaan keuangan asli daerah ialah agar daerah

dapat mengurus rumah tangganya sendiri dimana kepada daerah diserahkan sumber-

sumber pembiayaan dapat dipenuhi dari bantuan pusat, maka setiap daerah diwajibkan

untuk menggali potensi dana yang ada di daerah tersebut.

Penjelasan di atas, memberikan gambaran bahwa pada prinsipnya Negara (pemerintah)

tidak melepaskan sama sekali tanggung jawab atas penyelenggaraan kemandirian daerah,

karena di dalam tugas tersebut terdapat unsur kepentingan umum yang menjadi tugas

Negara. Dalam konsep keuangan daerah terdapat dua jenis pendapatan, yakni PAD dan

pendapatan non asli daerah. Kedua bentuk pendapatan ini sangat menentukan proses

pembangunan daerah dan orientasi kemandirian pembangunan yang ada di daerah.

7/29/2019 a.marlina

22/104

Semakin besar PAD suatu daerah mencerminkan semakin besarnya bobot kemandirian

daerah. Dengan demikian semakin kecil ketergantungan daerah berarti semakin besar

kontribusi PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Secara umum PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang secara murni berasal

dari berbagai potensi daerah yang dapat dikelola atas keputusan pemberian wewenang

dari pusat. Oleh sebab itu, salah satu unsur yang dapat mendorong peningkatan PADadalah kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber

pendapatan yang ada, baik secara intensif maupun secara ekstensif.

Di sisi lain, Ibnu Syamsi (1994) mengungkapkan bahwa PAD merupakan sumber

penerimaan yang digunakan untuk menutup kebutuhan rutin baik Daerah Tingkat I

maupun Daerah Tingkat II. Secara ideal, pemerintah daerah memiliki PAD yang lebih

besar dari pengeluaran rutin dan hal ini sebagai indikator kemandirian daerah tersebut

(Ibnu Syamsi, 1994 : 212).

Penjelasan di atas memberikan gambaran betapa pentingnya peranan PAD dalam

pembangunan daerah. Namun pada kenyataannya Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat

II umumnya memiliki PAD yang lebih kecil dibanding biaya rutin sehingga ditutupi dari

pendapatan non asli daerah. Pengeluaran rutin dan pembangunan daerah belum dapatmengandalkan PAD sebagai sumber pembiayaan. Untuk mengantisipasi kekurangan

keuangan daerah, maka disalurkan subsidi, sumbangan dan berbagai bentuk dana pusat

untuk pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besarnya

terdapat tiga bentuk penerimaan daerah yakni PAD, pendapatan non asli daerah dan

pendapatan daerah yang sah lainnya. Ketiga bentuk penerimaan daerah tersebut lebih

dijabarkan dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pokok-pokok

pemerintah daerah.

2.1.5 Penerimaan Daerah Sulawesi Tengah

Secara umum Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tengah terdiri dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tengah terdiri dari : Hasil pajak daerah, Hasil retribusi

daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Lain-

lain pendapatan daerah yang sah

a. Pajak Daerah

Jenis pajak Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang potensial terdiri dari :

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

4) Pajak Kendaraan di Atas Air (PKA)

5) Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KB)

6) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, serta

7) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/

masyarakat atau badan, pengelolaannya tersebar pada 27 (dua puluh tujuh) Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD).

7/29/2019 a.marlina

23/104

Jenis-jenis Retribusi Sulawesi Tengah:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

3) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

4) Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/Pertokoan

5) Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa6) Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan Laut

7) Retribusi Tempat rekreasi dan Olah Raga

8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

9) Retribusi Tata Cara Pelelangan Kayu Temuan

10) Retribusi Izin Trayek

11) Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu dan Hasil Hutan

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Bagian

Pendapatan ini terdiri dari :

1) PD. Sulawesi Tengah

2) PT. Bank Sulteng

d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Hasil Penjualan Aset Daerah

2) Penerimaan Jasa Giro

3) Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

4) Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dalam struktur APBD adalah meliputi:

1) Bagi Hasil Pajak (BHP)

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (PBB)

3. Bagi Hasil PPh Pasal 21

2) Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP)

1. Iuran Propinsi Sumber Daya Hutan (IPSDH)

2. Iuran Tetap /Landrent

3. Pertambangan Minyak Bumi

4. Perolehan Hak Atas Tanah (PHAT)

5. Biaya Pencatatan Nikah

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Penerimaan Daerah ini bersumber dari Hibah dan Pendapatan lainnya

2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBN-KB)

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang

digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor

atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat

dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak

7/29/2019 a.marlina

24/104

melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air

(Kepmendagri no.25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun

2010 pasal 1 ayat 1).

Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Kepmendagri no.25 tahun 2010

tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 3).Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar (Pasal 5 ) :

a 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum

b 1% untuk kendaraan bermotor umum

c 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Sedangkan Pembagian Hasil Penerimaan PKB dibagi sebagai berikut (Pasal 8) :

a 70% untuk daerah Propinsi

b 30% untuk daerah Kabupaten/Kota

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak

atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah,

warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Kepmendagri no.25 tahun 2010 tentangPenghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 4)

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut (Pasal 9) :

1. Tarif BBN-KB atas penyerahan pertama sebesar :

a 10% untuk Kendaraan Bermotor bukan umum

b 10% untuk Kendaraan Bermotor umum

c 3% untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat berat dan alat-alat besar

2. Tarif BBN-KB atas penyerahan kedua :

a 1% untuk Kendaraan Bermotor Bukan umum

b 1% untuk Kendaraan Bermotor umum

c 3% untuk Kendaraan Bermotor alat-alat Berat dan Alat-alat besar

3. Tarif Kendaraan Bermotor karena warisan ditetapkan

a 0,1% untuk Kendaraan Bermotor Bukan umum

b 0,1% untuk Kendaraan Bermotor umum

c 0,03% untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat berat.

Hasil Penerimaan BBN-KB diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota penghasil sebesar

30% dengan memperhatikan aspek pemerataan potensi daerah.

2.1.7 Pengelolaan Keuangan Dalam Konteks Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, disebutkan

bahwa Otonomi daerah hak, wewenang dan daerah otonomi untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Perlu dipahami bahwa otonomi daerah tidak berarti eksploitasi daerah untuk

menghasilkan PAD setinggi-tingginya. Jika otonomi diartikan sebagai eksploitasi PAD,

maka justru masyarakat daerahlah yang akan terbebani. Maksimisasi PAD akan

berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena

penyumbang terbesar PAD adalah dua komponen tersebut.

Adanya kecenderungan daerah-daerah meningkatkan jumlah jenis pajak baru juga

dinyatakan oleh Bambang Sudibyo (Dalam Mardiasmo 2002:148), mantan Menteri

Keuangan, sebagaimana diberitakan oleh harian Suara Pembaruan (Kamis, 5 April 2001) :

7/29/2019 a.marlina

25/104

Pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD cenderung mengembangkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya dengan cara memungut pajak dan retribusi daerah

secara berlebihan, dan bahkan tidak pantas. Kebijakan semacam itu justru menjadi

disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian makro. Bahkan, berdasarkan

sebuah penelitian, saat ini telah muncul 44 jenis pajak baru yang diterapkan di berbagai

daerah.Pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak (menambah

jenis pajak baru). Jika mau menambah pungutan hendaknya yang bersifat retribusi.

Kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak dan meningkatkan retribusi

didasarkan atas beberapa pertimbangan.

1. Pemungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna

layanan publik (public service). Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong

peningkatan kualitas pelayanan publik karena masyarakat tentu tidak mau membayar

lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja kualitas dan kuantitasnya. Dengan

demikian, pemerintah daerah ditantang untuk meningkatkan kinerjanya dalam

memberikan pelayanan publik.

2. Investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila terdapatkemudahan sistem perpajakan di daerah. Penyederhanaan sistem perpajakan di daerah

perlu dilakukan misalnya melalui penyederhanaan tarif dan jenis pajak daerah.

Pemerintah daerah kabupaten/kota dimungkinkan untuk menambah jenis pajak lain di

luar yang telah diatur dalam UU No. 34 tahun 2000 dengan Peraturan Daerah. Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota dalam

mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa

mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak. Pajak baru tersebut harus

memenuhi kritertia sebagai berikut :

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi,

b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/kota yang

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani

masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan;

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak Pusat;

e. Potensinya memadai;

f. Tidak memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian;

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;

h. Menjaga kelestarian lingkungan

Devas (dalam Mardiasmo 2002 : 150) memberikan kriteria yang lebih rinci untuk

menetapkan kelayakan suatu pajak. Sejumlah kriteria yang harus dipertimbangkan untuk

menilai pajak daerah tersebut layak atau tidak, yaitu :

1. Hasil/perolehan pajak (tax yield), meliputi :

a. Hasil pajak cukup besar. Pajak yang memberikan hasil yang kecil justru akan

menimbulkan inefisiensi dan menciptakan perlawanan pajak (tax payer resistance);

b. Hasilnya lebih pasti dan dapat diprediksi. Hasil pajak hendaknya relatif stabil, tidak

berfluktuasi dari tahun ke tahun agar mudah dalam melakukan perencanaan belanja;

c. Perbandingan antara biaya pungut dengan hasil pajak kecil.

2. Keadilan (Equity)

a. Dasar pengenaan pajak (tax base) dan kewajiban wajib pajak harus jelas

7/29/2019 a.marlina

26/104

b. Horizontal equity. Pajak yang dilakukan harus menciptakan keadilan horisontal,

yaitiu mereka yang kondisi ekonominya sama memiliki beban pajak yang sama;

c. Vertical equity. Beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat

untuk membayar, yang kaya harus membayar pajak lebih tinggi dari pada yang miskin;

d. Benefit principle, mereka yang menikmati fasilitas publik secara lebih baik harus

membayar pajak lebih tinggi.3. Daya Guna Ekonomi.

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara produktif dan tidak

mengganggu perekonomian. Sistem perpajakan hendaknya memberikan netralitas

ekonomi, sehingga mengurangi distorsi ekonomi.

4. Kemampuan melaksanakan (ability to implement), terdapat dukungan kapasitas

administrasi dan skill aparat yang memadai.

5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah

a. Harus jelas pemerintah daerah mana yang harus menerima pajak. Sebagai contoh,

pajak penghasilan seharusnya dibayarkan kepada pemerintah daerah tempat dimana

orang tersebut bekerja.

b. Kedudukan objek pajak jelas agar pajak tidak mudah dihindari, dengan caramemindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain.

6. Pengaruh tempat (lokasi) terhadap beban pajak. Jika jenis pajak atau tarif pajak

berbeda-beda untuk tiap daerah, maka pembayar pajak cenderung berusaha untuk

mengurangi beban pajak (misalnya memindahkan kantor pusat). Idealnya, pajak daerah

dapat meminimalkan distorsi yang menyebabkan masyarakat dan pelaku binis

meninggalkan suatu daerah;

7. Masalah keadilan antarwilayah. Beberapa pemerintah daerah memiliki potensi

pajak daerah yang lebih besar dari yang lainnya. Pajak daerah hendaknya jangan

mempertajam perbedaan-perbedaan antardaerah dari segi potensi masing-masing daerah

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka secara skematis kerangka pemikiran

dalam mengkaji kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2000-2010 digambarkan sebagai

berikut:

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Retribusi Daerah

Kontribusi

7/29/2019 a.marlina

27/104

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah serta Lain-lain

Pendapatan yang Sah. Sementara Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan bermotor merupakan sumber-sumber pendapatan Asli Daerah yang berasal

dari Pajak Daerah dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial

yang harus dikelola dengan baik melalui kebijakan yang bersifat intensifikasi maupun

bersifat ekstensifikasi sehingga diharapkan dengan kebijakan-kebijakan tersebut dapat

meningkatkan PAD Sulawesi Tengah. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak

daerah, perlu dikelolah secara profesional, dengan penerapan good governance dan clean

governance diharapkan sumber pembiayan ini menjadi sumber yang menjadi andalan

dalam pembiayaan APBD.

2.3 Peneliti Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang dalam penelitian ini dijadikan

sebagai bahan acuan dan pengembangan yaitu:

a. Neli Kurniawati (2006)

Penelitian yang berjudul Kontribusi Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap PAD Sulawesi

Tengah. Obyek dalam penelitian ini adalah seluruh data (dalam tahun) yakni tahun 2002

sampai tahun 2005 yang ada di Dispenda dan BPS Sulawesi Tengah. Sampel dalam

penelitian ini diambil sebagian dari jumlah populasi (data dalam periode tahun) untuk

diteliti berdasarkan yang dibutuhkan yakni berupa PKB, BBNKB, dan Pajak Asli Daerah

dengan mengambil sampel data selama periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2005.

Ada 3 (tiga) variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

(1) PKB,

(2) BBNKB,

(3) Pajak Daerah.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode analisis kualitatif

Metode ini merupakan metode penganalisaan beberapa hasil temuan, baik secara langsung

maupun temuan berdasarkan hasil perhitungan dimana analisis tersebut dilakukan

dengan cara pemaparan.

2. Metode analisis kuantitatif.

7/29/2019 a.marlina

28/104

Metode analisis ini merupakan penganalisaan dengan menggunakan peralatan analisis.

Adapun alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu 2000-2005.

kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Sulteng lebih dari 24% setiap

tahunnya. Tahun 2005 kontribusinya mencapai nilai terbesar yalni sebesar 30,36%.Sedangkan Bea-Balik Nama Kendaraan bermotor memberikan kontribusi lebih dari 35%

setiap tahunnya. Selama kurun waktu tersebut, kontribusi PKB dan BBN-KB berfluktuasi.

b. Sari Vika Ferna Yustiva (2008).

Penelitian yang berjudul Kontribusi Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pajak Daerah Pada

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati. Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh data (dalam tahun) yakni tahun 2002 sampai tahun 2006 yang ada di UPPD

Kabupaten Pati. Sampel dalam penelitian ini diambil sebagian dari jumlah populasi (data

dalam periode tahun) untuk diteliti berdasarkan yang dibutuhkan yakni berupa PKB,

BBNKB, dan Pajak Daerah dengan mengambil sampel data selama periode tahun 2002

sampai dengan tahun 2006. Ada 3 (tiga) variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:(1) PKB,

(2) BBNKB,

(3) Pajak Daerah.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview

dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif

yakni peneliti mendiskriptifkan hasil penelitian secara kualitatif tanpa perhitungan

statistik dan kuantitatif yakni digunakan untuk melakukan perhitungan dengan angka-

angka dan statistik. Dalam penelitian ini menghitung kontribusi dan efektivitas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu lima tahun

terakhir kontribusi PKB yang terendah ialah pada tahun 2002 sebesar 43,06% dan yang

tertinggi ialah pada tahun 2006 sebesar 54,91%. Sedangkan kontribusi BBNKB yang

terendah ialah pada tahun 2006 yakni sebesar 44,73% dan yang tertinggi ialah pada tahun

2002 yakni sebesar 56,95%. Dari hasil perhitungan efektivitas PKB yang terendah ialah

pada tahun 2006 yakni sebesar 114,53% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2003 yakni

sebesar 132,85%. Sedangkan efektivitas BBNKB yang terendah ialah pada tahun 2003

yakni sebesar 100,23% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2004 yakni 141,98%.

7/29/2019 a.marlina

29/104

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud

menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu

variabel dengan variabel yang lain (Sugiyono,1999 : 7)

3.2 Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari

Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi

Tengah. Jenis Data yang digunakan dalam bentuk :

1. Data PAD Sulawesi Tengah

2. Data Pajak Daerah Sulawesi Tengah

3. Data Pajak Kendaraan Bermotor

4. Data Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

5. Data lainnya yang berhubungan dengan penelitian

3.4 Tekhnik Pengumpulan Data

7/29/2019 a.marlina

30/104

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2007 : 193)

3.5 Metode Analisis

1. Metode analisis kualitatif

Metode ini dilakukan dengan menganalisa beberapa hasil temuan, baik secara

langsung maupun temuan berdasarkan hasil perhitungan dimana analisis tersebutdilakukan dengan cara pemaparan.

2. Metode analisis kuantitatif.

Metode analisis ini merupakan penganalisaan dengan menggunakan peralatan analisis.

Adapun alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Sulawesi Tengah,

diformulasikan sebagai berikut :

1. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

= X 100%................................................................. (1)

Dimana :

KPKBn = Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Propinsi Sulawesi Tengah tahun nPKBn = Pajak Kendaraan Bermotor tahun n

PADn = Pendapatan Asli Daerah tahun n

Untuk mengetahui kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap terhadap

Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tengah digunakan formulasi sebagai berikut :

2. Analisis Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

= X 100%...................................................... (2)

Dimana :

KBBNKBn ... = Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan

Asli Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahun n

BBNKBn = Bea Balik nama Kendaraan Bermotor tahun n

PADn = Pendapatan Asli Daerah tahun n

3.5 Definisi Operasional Variabel

Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara umum PAD adalah merupakan sumber penerimaan daerah yang secara

murni berasal dari berbagai potensi daerah yang dapat dikelola atas keputusan pemberian

wewenang dari Pemerintah Pusat (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah).

2. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Kepmendagri no.25 tahun 2010

tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 3).

3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah

pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak

atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah,

warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. .(Kepmendagri no.25 tahun 2010 tentang

Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 4).

7/29/2019 a.marlina

31/104

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis

Propinsi Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi, dengan luas wilayah

daratan 63.305 Km2 atau 6.330.466,82 Ha. Luas wilayah Sulawesi Tengah daratan tersebut

adalah 36,47 persen dari luas Pulau Sulawesi. Luas perairan laut Sulawesi Tengah

mencapai 193.923,75 Km2 dengan jumlah pulau sebanyak 1.140 pulau dengan batas-batas

wilayah sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi

Gorontalo, sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Maluku dan Maluku Utara, sebelah

selatan berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Tenggara,sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Propinsi Sulawesi Barat.

Secara administrasi , hingga Tahun 2010 Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 10

Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Donggala, Poso, Tolitoli, Banggai, Buol,

Morowali, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Sigi dan Kota Palu yang

terdiri dari atas 155 Kecamatan, 159 Kelurahan dan 1.656 Desa.

Posisi astronomi Sulawesi Tengah terletak antara 222' Lintang Utara dan 348' Lintang

Selatan serta 11922' dan 12422' Bujur Timur. Posisi Geostrategis Sulawesi Tengah

berada di tengah wilayah nusantara dan di tengah pulau sulawesi, berada di lintasan

koridor perairan dari utara ke selatan menuju lautan pasifik (Selat Makassar dan Laut

Sulawesi).

4.2 Keadaan Iklim

Sebagaimana daerah lain di Indonesia, Kota Palu memiliki dua musim, yaitu musim panas

dan musim hujan. Musim panas terjadi antara Bulan April-September, sedangkan musim

hujan terjadi pada Bulan Oktober-Maret. Hasil pencatatan suhu udara pada Stasiun

Udara Mutiara Palu Tahun 2010 bahwa rata-rata suhu udara adalah 27,7C. Suhu udara

terendah terjadi pada Bulan Agustus yaitu sebesar 26.7C, sedangkan bulan lainnya suhu

udara berkisar antara 26,7-28,8C. Kelembapan udara rata-rata tertinggi terjadi pada

Bulan April yang mencapai 80 persen sedangkan kelembapan udara terendah terjadi pada

Bulan Juni dan Agustus yaitu 82 persen.

Curah hujan tertinggi yang tercatat pada stasiun Meteorologi Mutiara Palu Tahun 2010

tejadi pada Bulan Juni yaitu 123,0 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada

Bulan Maret yaitu 11,7 mm. Sementara itu kecepatan angin pada Tahun 2010 rata-rata 3,7

knots. Arah angin pada tahun 2010 masih berada pada posisi yang sama dengan tahun

sebelumnya yaitu datang dari posisi utara. Kota Palu beriklim tropis yang dipengaruhi

oleh angin muson dengan curah hujan rata-rata 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per

tahun. Suhu udara berkisar antara 12C sampai 24C dengan kelembapan antara 78%

pada musim hujan dan 70% pada musim kemarau. (sumberhttp://sulteng.go.id)

http://sulteng.go.id/http://sulteng.go.id/http://sulteng.go.id/http://sulteng.go.id/

7/29/2019 a.marlina

32/104

4.3 Penduduk

Ditinjau dari jenis kelamin, jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada tahun 2000 yang

berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan, yaitu 1,113 ribu

jiwa berbanding 1,063 ribu jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 105.

Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki 1.778 desa/kelurahan dan 590.954 rumah tangga

serta luas wilayah 68.033,00 km2, secara umum pada tahun 2009 memiliki kepadatanpenduduk 36 jiwa per km2, 1.395 jwa per desa, serta 4 jiwa dalam setiap rumah tangga.

Jumlah penduduk Sulawesi Tengah setiap tahunnya bertambah. Hal ini terjadi karena

meningkatnya angka kelahiran, dan migrasi penduduk dari daerah lain. Untuk lebih jelas

dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1.

Penduduk Sulawesi Tengah, Menurut Jenis Kelamin, Seks Ratio

Tahun 1999-2003

Tahun

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Seks Ratio

2000

2001

2002

2003

1.063.977

1.063.977

1.083.070

1.138.710

1.015.224

1.042.711

1.039.222

1.071.390

2.079.201

2.107.977

2.122.292

2.210.100

7/29/2019 a.marlina

33/104

105

101

104,22106,28

Sumber : BPS, Angka tetap hasil survei 2003

Pada tahun 2000 jumlah penduduk Sulawesi Tengah sebanyak 2.079.201 jiwa, yang

kemudian meningkat menjadi 2.107.977 jiwa pada tahun 2001. Pada tahun 2002,

penduduk Sulawesi Tengah sudah mencapai 2.122.292 jiwa, hingga pada tahun 2003

penduduk Sulawesi Tengah mencapai 2.210.100 jiwa

4.4 Keadaan Perekonomian

Kondisi perekonomian suatu daerah atau wilayah sangat tergantung pada potensi dansumber daya yang dimiliki, berbagai kebijaksanaan, langkah dan upaya yang telah

dilakukan oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah untuk

meningkatkan perekonomian di daerah ini. Salah satu indikator yang digunakan untuk

melihat kemampuan suatu daerah mengembangkan potensinya adalah besarnya nilai

PDRB yang dimiliki.

PDRB Propinsi Sulawesi Tengah

Laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu 2000-2010,

khususnya dari sektor pertanian yang merupakan pemberi kontribusi terbesar terhadap

PDRB Propinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2000 kontribusi sektor pertanian sebesar

43,64% meningkat menjadi 45,03% pada tahun 2005 walaupun pada tahun 2006 terjadi

penurunan 44,03% hingga 40,44% pada tahun 2010 tidak mempengaruhi sektor pertanian

sebagai pemberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Tengah. Sektor

pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2005 mengalami penurunan selama kurun

waktu 2000-2010 dimana pada tahun 2000 sebesar 6,78% menurun menjadi 6,66% pada

tahun 2005. Walaupun terjadi penurunan kontribusinya, namun secara absolut (Juta

Rupiah) terjadi peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2000, maka pada tahun

2010 secara absolut Nilai Tambah Bruto sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami

peningkatan sebesar 122,86% (diolah dari tabel 2 terlampir). Hal ini mengindikasikan

bahwa telah terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor

pengangkutan dan komunikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel terlampir.

BAB V

PEMBAHASAN

7/29/2019 a.marlina

34/104

5.1. Perkembangan Target dan Realisasi PAD Sulteng

Seiring dengan Visi Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah yakni Menjadikan PAD

sebagai sumber pembiayaan utama APBD Sulawesi Tengah maka secara intensif

dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan PAD secara bersama-sama dengan UnitPelayanan Terpadu Daerah (UPTD) serta Unit Kerja Terkait (UKT) lainnya agar realisasi

penerimaan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah

2. Hasil Retribusi Daerah

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah; dan

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2000-2010 terus mengalami

kenaikan setiap tahun. Kenaikan tersebut dapat diraih karena adanya upaya antara lain

dilakukannya intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan mutu layanan, mendekatkan

tempat pelayanan kepada wajib pajak melalui SAMSAT Keliling dan semakinmembaiknya perekonomian masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun secara absolut. Pajak daerah merupakan pemberi kontribusi terbesar

dibandingkan dengan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari total Pendapatan Daerah selama Tahun anggaran 2000 sampai dengan Tahun

2010 Kontribusi yang terbesar adalah berasal dari Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

sebesar 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan sebagian besar masih didukung dana dari Pendapatan

Daerah dan Pemerintah Pusat.

Dari beberapa sumber pajak daerah, sejak kurun waktu tahun 2000-2010, Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai sumber pendapatan daerah terbesar dan Pajak

Kendaraan Bermotor merupakan sebagai sumber pendapatan daerah terbesar kedua

setelah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dibandingkan dengan jenis penerimaan

daerah dari Pajak Daerah yang lain, kecuali pada tahun 2006, pajak kendaraan di atas air

memberikan nilai yang tertinggi dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya.

Peningkatan ini disebabkan oleh mulai tertatanya dengan baik pengelolaan pajak

kendaraan di atas air. Jika diperhatikan secara menyeluruh selama kurun waktu tahun

2000 hingga 2010, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor

yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tengah

yang bersumber dari pajak daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

terlampir.

Tabel 2

Pertumbuhan Target dan Realisasi PAD

Sulawesi Tengah Periode 2000-2010

Tahun Anggaran

7/29/2019 a.marlina

35/104

P A D

Pertumbuhan ( % )

Target

Realisasi

Target

Realisasi

2000

32.904.694.036,00

34.036.738.105,63

-

-

2001

54.249.320.876,00

54.944.208.279,04

61,43

64,87

2002

65.044.831.100,00

83.625.326.096,20

52,20

19,09

2003

87.653.144.925,00

108.523.873.251,21

29,77

34,76

7/29/2019 a.marlina

36/104

2004

108.364.557.308,00

122.907.876.638,71

13,25

23,63

2005

134.525.878.870,80

137.383.639.244,48

11,78

24,14

2006

151.334.717.470,51

160.508.900.042,45

12,49

16,83

2007

165.634.289.140,83

194.190.568.734,40

9,45

20,98

2008

224.673.524.898,00

229.479.742.225,30

35,64

18