Amandemen UUD 1945

bull Webster Dictndash the act of amending CORRECTIONndash the process of amending by parliamentary or

constitutional procedure b an alteration proposed or effected by this process (a constitutional amendment)

bull Oxford Dicta small change or improvement that is made to a law or a document the process of changing a law or a document

bull Amendment = Perubahan tetapi bukan dalam pengertian Pergantian

Amendemen= Perubahan

Mengapa UUD 1945 diubah

bull Lemahnya checksand balances pada institusi-institusiketatanegaraan

bull Executive heavy yakni kekuasaan dominan berada ditangan Presidendengan hak prerogatif dan kekuasaan legislatif

bull Pengaturan yang terlampau fleksibel (vide pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen)

bull Terbatasnya pengaturan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi

Lanjutan

bull Tujuan lain perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara kedaulatan rakyat HAM pembagian kekuasaan eksistensi negara demokrasi dan negara hukum serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa

bull Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil

Siapa yang berwenang membentukan mengubah UUD 1945ndash MPR Pasal 3 ayat(1) UUD 1945 ndash Bandingkan dengan rumusan pasal 3 UUD 1945

sebelum di amandemenndash Sri Sumantri(1987 149) menegaskan dalam

Disertai wewenang mengubah UUD adalah masalah hukum yang mengandung aspek politik

Wewenang PembentukanPerubahan

Prosedur Perubahan(1)

bull TAP MPRS XVMPRS1966 mengubah Pasal 8 UUD 1945 (jabatan Wapres sengaja dikosongkan) TAP MPRS IXMPRS1966 1048782Pengemban Supersemar Mengubah pasal dalam UUD melalui mekanisme terselubung (Soewoto 2004 70-71)

bull TAP MPR No IMPR1978 amp IVMPR1983 Majelis berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap nyasertaakan melaksanakan secara murni dan konsekuen

bull Pasal 2 TAP MPR No IVMPR1983 tentangReferendum ApabilaMPR berkehendak mengubah UUD 1945 terlebih dulu harus meminta pendapat rakyat melalui Referendum

ProsedurPerubahan(2)

bull Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 13 dari jumlah anggota MPR

bull Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya

bull Untuk mengubah pasal-pasal UUD Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 23 dari jumlah anggota MPR

bull Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya5 0 ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR

bull Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan

Isi Perubahan

bull Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999 rarr Perubahan Pertama UUD 1945

1 Pasal 52 Pasal 73 Pasal 94 Pasal 135 Pasal 146 Pasal 157 Pasal 178 Pasal 209 Pasal 21

bull Webster Dictndash the act of amending CORRECTIONndash the process of amending by parliamentary or

constitutional procedure b an alteration proposed or effected by this process (a constitutional amendment)

bull Oxford Dicta small change or improvement that is made to a law or a document the process of changing a law or a document

bull Amendment = Perubahan tetapi bukan dalam pengertian Pergantian

Amendemen= Perubahan

Mengapa UUD 1945 diubah

bull Lemahnya checksand balances pada institusi-institusiketatanegaraan

bull Executive heavy yakni kekuasaan dominan berada ditangan Presidendengan hak prerogatif dan kekuasaan legislatif

bull Pengaturan yang terlampau fleksibel (vide pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen)

bull Terbatasnya pengaturan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi

Lanjutan

bull Tujuan lain perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara kedaulatan rakyat HAM pembagian kekuasaan eksistensi negara demokrasi dan negara hukum serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa

bull Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil

Siapa yang berwenang membentukan mengubah UUD 1945ndash MPR Pasal 3 ayat(1) UUD 1945 ndash Bandingkan dengan rumusan pasal 3 UUD 1945

sebelum di amandemenndash Sri Sumantri(1987 149) menegaskan dalam

Disertai wewenang mengubah UUD adalah masalah hukum yang mengandung aspek politik

Wewenang PembentukanPerubahan

Prosedur Perubahan(1)

bull TAP MPRS XVMPRS1966 mengubah Pasal 8 UUD 1945 (jabatan Wapres sengaja dikosongkan) TAP MPRS IXMPRS1966 1048782Pengemban Supersemar Mengubah pasal dalam UUD melalui mekanisme terselubung (Soewoto 2004 70-71)

bull TAP MPR No IMPR1978 amp IVMPR1983 Majelis berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap nyasertaakan melaksanakan secara murni dan konsekuen

bull Pasal 2 TAP MPR No IVMPR1983 tentangReferendum ApabilaMPR berkehendak mengubah UUD 1945 terlebih dulu harus meminta pendapat rakyat melalui Referendum

ProsedurPerubahan(2)

bull Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 13 dari jumlah anggota MPR

bull Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya

bull Untuk mengubah pasal-pasal UUD Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 23 dari jumlah anggota MPR

bull Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya5 0 ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR

bull Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan

Isi Perubahan

bull Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999 rarr Perubahan Pertama UUD 1945

1 Pasal 52 Pasal 73 Pasal 94 Pasal 135 Pasal 146 Pasal 157 Pasal 178 Pasal 209 Pasal 21

Mengapa UUD 1945 diubah

bull Lemahnya checksand balances pada institusi-institusiketatanegaraan

bull Executive heavy yakni kekuasaan dominan berada ditangan Presidendengan hak prerogatif dan kekuasaan legislatif

bull Pengaturan yang terlampau fleksibel (vide pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen)

bull Terbatasnya pengaturan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi

Lanjutan

bull Tujuan lain perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara kedaulatan rakyat HAM pembagian kekuasaan eksistensi negara demokrasi dan negara hukum serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa

bull Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil

Siapa yang berwenang membentukan mengubah UUD 1945ndash MPR Pasal 3 ayat(1) UUD 1945 ndash Bandingkan dengan rumusan pasal 3 UUD 1945

sebelum di amandemenndash Sri Sumantri(1987 149) menegaskan dalam

Disertai wewenang mengubah UUD adalah masalah hukum yang mengandung aspek politik

Wewenang PembentukanPerubahan

Prosedur Perubahan(1)

bull TAP MPRS XVMPRS1966 mengubah Pasal 8 UUD 1945 (jabatan Wapres sengaja dikosongkan) TAP MPRS IXMPRS1966 1048782Pengemban Supersemar Mengubah pasal dalam UUD melalui mekanisme terselubung (Soewoto 2004 70-71)

bull TAP MPR No IMPR1978 amp IVMPR1983 Majelis berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap nyasertaakan melaksanakan secara murni dan konsekuen

bull Pasal 2 TAP MPR No IVMPR1983 tentangReferendum ApabilaMPR berkehendak mengubah UUD 1945 terlebih dulu harus meminta pendapat rakyat melalui Referendum

ProsedurPerubahan(2)

bull Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 13 dari jumlah anggota MPR

bull Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya

bull Untuk mengubah pasal-pasal UUD Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 23 dari jumlah anggota MPR

bull Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya5 0 ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR

bull Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan

Isi Perubahan

bull Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999 rarr Perubahan Pertama UUD 1945

1 Pasal 52 Pasal 73 Pasal 94 Pasal 135 Pasal 146 Pasal 157 Pasal 178 Pasal 209 Pasal 21

Lanjutan

bull Tujuan lain perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara kedaulatan rakyat HAM pembagian kekuasaan eksistensi negara demokrasi dan negara hukum serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa

bull Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil

Siapa yang berwenang membentukan mengubah UUD 1945ndash MPR Pasal 3 ayat(1) UUD 1945 ndash Bandingkan dengan rumusan pasal 3 UUD 1945

sebelum di amandemenndash Sri Sumantri(1987 149) menegaskan dalam

Disertai wewenang mengubah UUD adalah masalah hukum yang mengandung aspek politik

Wewenang PembentukanPerubahan

Prosedur Perubahan(1)

bull TAP MPRS XVMPRS1966 mengubah Pasal 8 UUD 1945 (jabatan Wapres sengaja dikosongkan) TAP MPRS IXMPRS1966 1048782Pengemban Supersemar Mengubah pasal dalam UUD melalui mekanisme terselubung (Soewoto 2004 70-71)

bull TAP MPR No IMPR1978 amp IVMPR1983 Majelis berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap nyasertaakan melaksanakan secara murni dan konsekuen

bull Pasal 2 TAP MPR No IVMPR1983 tentangReferendum ApabilaMPR berkehendak mengubah UUD 1945 terlebih dulu harus meminta pendapat rakyat melalui Referendum

ProsedurPerubahan(2)

bull Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 13 dari jumlah anggota MPR

bull Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya

bull Untuk mengubah pasal-pasal UUD Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 23 dari jumlah anggota MPR

bull Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya5 0 ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR

bull Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan

Isi Perubahan

bull Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999 rarr Perubahan Pertama UUD 1945

1 Pasal 52 Pasal 73 Pasal 94 Pasal 135 Pasal 146 Pasal 157 Pasal 178 Pasal 209 Pasal 21

Siapa yang berwenang membentukan mengubah UUD 1945ndash MPR Pasal 3 ayat(1) UUD 1945 ndash Bandingkan dengan rumusan pasal 3 UUD 1945

sebelum di amandemenndash Sri Sumantri(1987 149) menegaskan dalam

Disertai wewenang mengubah UUD adalah masalah hukum yang mengandung aspek politik

Wewenang PembentukanPerubahan

Prosedur Perubahan(1)

bull TAP MPRS XVMPRS1966 mengubah Pasal 8 UUD 1945 (jabatan Wapres sengaja dikosongkan) TAP MPRS IXMPRS1966 1048782Pengemban Supersemar Mengubah pasal dalam UUD melalui mekanisme terselubung (Soewoto 2004 70-71)

bull TAP MPR No IMPR1978 amp IVMPR1983 Majelis berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap nyasertaakan melaksanakan secara murni dan konsekuen

bull Pasal 2 TAP MPR No IVMPR1983 tentangReferendum ApabilaMPR berkehendak mengubah UUD 1945 terlebih dulu harus meminta pendapat rakyat melalui Referendum

ProsedurPerubahan(2)

bull Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 13 dari jumlah anggota MPR

bull Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya

bull Untuk mengubah pasal-pasal UUD Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 23 dari jumlah anggota MPR

bull Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya5 0 ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR

bull Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan

Isi Perubahan

bull Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999 rarr Perubahan Pertama UUD 1945

1 Pasal 52 Pasal 73 Pasal 94 Pasal 135 Pasal 146 Pasal 157 Pasal 178 Pasal 209 Pasal 21

Prosedur Perubahan(1)

bull TAP MPRS XVMPRS1966 mengubah Pasal 8 UUD 1945 (jabatan Wapres sengaja dikosongkan) TAP MPRS IXMPRS1966 1048782Pengemban Supersemar Mengubah pasal dalam UUD melalui mekanisme terselubung (Soewoto 2004 70-71)

bull TAP MPR No IMPR1978 amp IVMPR1983 Majelis berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap nyasertaakan melaksanakan secara murni dan konsekuen

bull Pasal 2 TAP MPR No IVMPR1983 tentangReferendum ApabilaMPR berkehendak mengubah UUD 1945 terlebih dulu harus meminta pendapat rakyat melalui Referendum

ProsedurPerubahan(2)

bull Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 13 dari jumlah anggota MPR

bull Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya

bull Untuk mengubah pasal-pasal UUD Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 23 dari jumlah anggota MPR

bull Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya5 0 ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR

bull Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan

Isi Perubahan

bull Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999 rarr Perubahan Pertama UUD 1945

1 Pasal 52 Pasal 73 Pasal 94 Pasal 135 Pasal 146 Pasal 157 Pasal 178 Pasal 209 Pasal 21

ProsedurPerubahan(2)

bull Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 13 dari jumlah anggota MPR

bull Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya

bull Untuk mengubah pasal-pasal UUD Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 23 dari jumlah anggota MPR

bull Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya5 0 ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR

bull Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan

Isi Perubahan

bull Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999 rarr Perubahan Pertama UUD 1945

1 Pasal 52 Pasal 73 Pasal 94 Pasal 135 Pasal 146 Pasal 157 Pasal 178 Pasal 209 Pasal 21

bull Untuk mengubah pasal-pasal UUD Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 23 dari jumlah anggota MPR

bull Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya5 0 ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR

bull Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan

Isi Perubahan

bull Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999 rarr Perubahan Pertama UUD 1945

1 Pasal 52 Pasal 73 Pasal 94 Pasal 135 Pasal 146 Pasal 157 Pasal 178 Pasal 209 Pasal 21

Isi Perubahan

bull Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999 rarr Perubahan Pertama UUD 1945

1 Pasal 52 Pasal 73 Pasal 94 Pasal 135 Pasal 146 Pasal 157 Pasal 178 Pasal 209 Pasal 21

bull Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000 rarr Perubahan Kedua UUD 1945

1 Pasal 18

2 Pasal 18A

3 Pasal 18B

4 Pasal 19

5 Pasal 20

6 Pasal 20A

7 Pasal 22A

8 Pasal 22B

9 BAB IXA WILAYAH NEGARA bull Pasal 25E

10 10 BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK bull Pasal 26

bull Pasal 27

11 11 BAB XA HAK ASASI MANUSIA bull Pasal 28A

bull Pasal 28B

bull Pasal 28C

bull Pasal 28D

bull Pasal 28E

bull Pasal 28F

bull Pasal 28G

bull Pasal 28H

bull Pasal 28 I

bull Pasal 28J

12 BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

bull Pasal 30

13 BAB XV BENDERA BAHASA DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN

bull Pasal 36A

bull Pasal 36B

bull Pasal 36C

bull Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001 rarr Perubahan Ketiga UUD 1945

1 Pasal 12 Pasal 33 Pasal 64 Pasal 6A5 Pasal 7A6 Pasal 7B7 Pasal 7C8 Pasal 89 Pasal 1110 Pasal 17

12 BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

bull Pasal 30

13 BAB XV BENDERA BAHASA DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN

bull Pasal 36A

bull Pasal 36B

bull Pasal 36C

bull Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001 rarr Perubahan Ketiga UUD 1945

1 Pasal 12 Pasal 33 Pasal 64 Pasal 6A5 Pasal 7A6 Pasal 7B7 Pasal 7C8 Pasal 89 Pasal 1110 Pasal 17

bull Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001 rarr Perubahan Ketiga UUD 1945

1 Pasal 12 Pasal 33 Pasal 64 Pasal 6A5 Pasal 7A6 Pasal 7B7 Pasal 7C8 Pasal 89 Pasal 1110 Pasal 17

11 BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

bull Pasal 22Cbull Pasal 22D

12 BAB VIIB PEMILIHAN UMUM bull Pasal 22Ebull Pasal 23bull Pasal 23Abull Pasal 23C

13 BAB VIIIA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

bull Pasal 23Ebull Pasal 23Fbull Pasal 23G

14 Pasal 24

15 Pasal 24A

16 Pasal 24B

17 Pasal 24C

Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002 rarr Perubahan Keempat UUD 1945

1 Pasal 2

2 Pasal 6A

3 Pasal 8

4 Pasal 11

5 Pasal 16

6 BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG bull Pasal 23B

bull Pasal 23D

bull Pasal 24

7 BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN bull Pasal 31bull Pasal 32

8 BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

bull Pasal 33bull Pasal 34

9 Pasal 3710 ATURAN PERALIHAN

bull Pasal Ibull Pasal IIbull Pasal III

11 ATURAN TAMBAHAN bull Pasal Ibull Pasal II

BahanPustakabull Prof Dr Soewoto Mulyosudarmo (2004)

Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui PerubahanKonstitusiMalang Asosiasi Pengajar HTN-HAM Jatim-IntranS (hal 37-91)

bull Prof Dr Sri Sumantri (1987) Prosedur dan Sistem Perubahan KonstitusiBandung Alumni

bull Soehino SH (1994) Hukum Tata Negara Sifat serta Tata Cara PerubahanUUD Negara RI 1945Yogyakarta Liberty

bull Bivitri Susanti(2002)Neo-Liberalism and Its Resistance in Indonesiarsquos Constitution Reform 1999-2002Dissertation for LLM University of Warwick

Matur Nuwunhellip

• Amandemen UUD 1945
• Amendemen= Perubahan
• Mengapa UUD 1945 diubah
• Lanjutan
• Wewenang PembentukanPerubahan
• Prosedur Perubahan(1)
• ProsedurPerubahan(2)
• Slide 8
• Isi Perubahan
• Slide 10
• Slide 11
• Slide 12
• Slide 13
• Slide 14
• Slide 15
• Slide 16
• Slide 17
• BahanPustaka
• Matur Nuwunhellip

14 Pasal 24

15 Pasal 24A

16 Pasal 24B

17 Pasal 24C

Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002 rarr Perubahan Keempat UUD 1945

1 Pasal 2

2 Pasal 6A

3 Pasal 8

4 Pasal 11

5 Pasal 16

6 BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG bull Pasal 23B

bull Pasal 23D

bull Pasal 24

7 BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN bull Pasal 31bull Pasal 32

8 BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

bull Pasal 33bull Pasal 34

9 Pasal 3710 ATURAN PERALIHAN

bull Pasal Ibull Pasal IIbull Pasal III

11 ATURAN TAMBAHAN bull Pasal Ibull Pasal II

BahanPustakabull Prof Dr Soewoto Mulyosudarmo (2004)

Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui PerubahanKonstitusiMalang Asosiasi Pengajar HTN-HAM Jatim-IntranS (hal 37-91)

bull Prof Dr Sri Sumantri (1987) Prosedur dan Sistem Perubahan KonstitusiBandung Alumni

bull Soehino SH (1994) Hukum Tata Negara Sifat serta Tata Cara PerubahanUUD Negara RI 1945Yogyakarta Liberty

bull Bivitri Susanti(2002)Neo-Liberalism and Its Resistance in Indonesiarsquos Constitution Reform 1999-2002Dissertation for LLM University of Warwick

Matur Nuwunhellip

• Amandemen UUD 1945
• Amendemen= Perubahan
• Mengapa UUD 1945 diubah
• Lanjutan
• Wewenang PembentukanPerubahan
• Prosedur Perubahan(1)
• ProsedurPerubahan(2)
• Slide 8
• Isi Perubahan
• Slide 10
• Slide 11
• Slide 12
• Slide 13
• Slide 14
• Slide 15
• Slide 16
• Slide 17
• BahanPustaka
• Matur Nuwunhellip

Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002 rarr Perubahan Keempat UUD 1945

1 Pasal 2

2 Pasal 6A

3 Pasal 8

4 Pasal 11

5 Pasal 16

6 BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG bull Pasal 23B

bull Pasal 23D

bull Pasal 24

7 BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN bull Pasal 31bull Pasal 32

8 BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

bull Pasal 33bull Pasal 34

9 Pasal 3710 ATURAN PERALIHAN

bull Pasal Ibull Pasal IIbull Pasal III

11 ATURAN TAMBAHAN bull Pasal Ibull Pasal II

BahanPustakabull Prof Dr Soewoto Mulyosudarmo (2004)

Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui PerubahanKonstitusiMalang Asosiasi Pengajar HTN-HAM Jatim-IntranS (hal 37-91)

bull Prof Dr Sri Sumantri (1987) Prosedur dan Sistem Perubahan KonstitusiBandung Alumni

bull Soehino SH (1994) Hukum Tata Negara Sifat serta Tata Cara PerubahanUUD Negara RI 1945Yogyakarta Liberty

bull Bivitri Susanti(2002)Neo-Liberalism and Its Resistance in Indonesiarsquos Constitution Reform 1999-2002Dissertation for LLM University of Warwick

Matur Nuwunhellip

• Amandemen UUD 1945
• Amendemen= Perubahan
• Mengapa UUD 1945 diubah
• Lanjutan
• Wewenang PembentukanPerubahan
• Prosedur Perubahan(1)
• ProsedurPerubahan(2)
• Slide 8
• Isi Perubahan
• Slide 10
• Slide 11
• Slide 12
• Slide 13
• Slide 14
• Slide 15
• Slide 16
• Slide 17
• BahanPustaka
• Matur Nuwunhellip

7 BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN bull Pasal 31bull Pasal 32

8 BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

bull Pasal 33bull Pasal 34

9 Pasal 3710 ATURAN PERALIHAN

bull Pasal Ibull Pasal IIbull Pasal III

11 ATURAN TAMBAHAN bull Pasal Ibull Pasal II

BahanPustakabull Prof Dr Soewoto Mulyosudarmo (2004)

Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui PerubahanKonstitusiMalang Asosiasi Pengajar HTN-HAM Jatim-IntranS (hal 37-91)

bull Prof Dr Sri Sumantri (1987) Prosedur dan Sistem Perubahan KonstitusiBandung Alumni

bull Soehino SH (1994) Hukum Tata Negara Sifat serta Tata Cara PerubahanUUD Negara RI 1945Yogyakarta Liberty

bull Bivitri Susanti(2002)Neo-Liberalism and Its Resistance in Indonesiarsquos Constitution Reform 1999-2002Dissertation for LLM University of Warwick

Matur Nuwunhellip

• Amandemen UUD 1945
• Amendemen= Perubahan
• Mengapa UUD 1945 diubah
• Lanjutan
• Wewenang PembentukanPerubahan
• Prosedur Perubahan(1)
• ProsedurPerubahan(2)
• Slide 8
• Isi Perubahan
• Slide 10
• Slide 11
• Slide 12
• Slide 13
• Slide 14
• Slide 15
• Slide 16
• Slide 17
• BahanPustaka
• Matur Nuwunhellip

BahanPustakabull Prof Dr Soewoto Mulyosudarmo (2004)

Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui PerubahanKonstitusiMalang Asosiasi Pengajar HTN-HAM Jatim-IntranS (hal 37-91)

bull Prof Dr Sri Sumantri (1987) Prosedur dan Sistem Perubahan KonstitusiBandung Alumni

bull Soehino SH (1994) Hukum Tata Negara Sifat serta Tata Cara PerubahanUUD Negara RI 1945Yogyakarta Liberty

bull Bivitri Susanti(2002)Neo-Liberalism and Its Resistance in Indonesiarsquos Constitution Reform 1999-2002Dissertation for LLM University of Warwick

Matur Nuwunhellip

• Amandemen UUD 1945
• Amendemen= Perubahan
• Mengapa UUD 1945 diubah
• Lanjutan
• Wewenang PembentukanPerubahan
• Prosedur Perubahan(1)
• ProsedurPerubahan(2)
• Slide 8
• Isi Perubahan
• Slide 10
• Slide 11
• Slide 12
• Slide 13
• Slide 14
• Slide 15
• Slide 16
• Slide 17
• BahanPustaka
• Matur Nuwunhellip

Matur Nuwunhellip

• Amandemen UUD 1945
• Amendemen= Perubahan
• Mengapa UUD 1945 diubah
• Lanjutan
• Wewenang PembentukanPerubahan
• Prosedur Perubahan(1)
• ProsedurPerubahan(2)
• Slide 8
• Isi Perubahan
• Slide 10
• Slide 11
• Slide 12
• Slide 13
• Slide 14
• Slide 15
• Slide 16
• Slide 17
• BahanPustaka
• Matur Nuwunhellip