Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

8/16/2019 Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

1/12

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Oleh:Menteri PPN/Kepala Bappenas

Jakarta, Desember 2012


2/12

KEMENTERIAN PPN/

BAPPENAS

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

MELALUI APBN 2005 - 2013

Sumber : Kementerian Keuangan Slide - 2

26,1

54,0 59,878,7

91,3 99,4

128,7

174,9

203,9

0,94

1,621,51

1,59 1,631,54

1,73

2,05

2,30

0,5

1

1,5

2

2,5

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (APBN-

P)

2013 (APBN)

Total Anggaran Pembiayaan Infrastruktur (IDR Trilliun) % terhadap GDP

Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Melalui APBN (IDR Triliun)


3/12

KEMENTERIAN PPN/

BAPPENAS

INVESTASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR, 2010-2013(APBN, APBD, BUMN, dan Swasta)

Slide - 3Sumber: DJA, DJPK, Kemen. Keuangan, KPS-Bappenas, BPS(diolah)

99,4128,7

174,9203,9

74,88

81,51

88,72

96,56

47,85

56,95

68,40

77,40

41,8

46,9

53,2

60,2

263,9

314,1

385,2

438,14,104,23

4,51

4,72

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0

100

200

300

400

500

2010 2011 2012 (APBN-P) 2013 (APBN)

(%)Triliun Rupiah

APBN APBD BUMN Swasta Total % terhadap GDP


4/12

KEMENTERIAN PPN/

BAPPENAS

Slide - 4

PERBANDINGAN INVESTASI INFRASTRUKTUR

DI CHINA, INDIA, DAN INDONESIA, 2005-2010

Investasi infrastruktur di Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan China dan India. Sejak tahun

2009 investasi infrastruktur di India sudah diatas 7 % PDB dan di China sejak tahun 2005 sudah

mencapai 9-11 % PDB. Sementara itu, di Indonesia baru mencapai sekitar 4,5-5 % PDB.


5/12

KEMENTERIAN PPN/

BAPPENAS

Slide - 5

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pertumbuhan (%)¹ 4,5 6,1 6,5 6,3 6,8 7,0-7,7)²

PDB (Triliun Rupiah)¹ 5.606,2 6.436,3 7.427,1 8.179 9.284 10.583

Total Alokasi Infrastruktur¹ 218,6 263,9 314,1 385,2 438,1 N/A

Kebutuhan Investasi Infrastruktur 5% PDB

(Triliun Rupiah)³280,3 321,8 371,4 409,0 464,2 529,2

Kebutuhan Investasi Infrastruktur 7% PDB

(Triliun Rupiah)³392,4 450,5 519,9 572,5 649,9 740,8

Gap kebutuhan investasi infrastruktur untuk

7 % PDB (Triliun Rupiah)³173,8 186,6 205,8 187,3 211,8 N/A

KEBUTUHAN INVESTASI INFRASTRUKTUR

Berdasarkan rule of thumb investasi infrastruktur minimal 5 % dari PDB.

Saat ini, total investasi infrastruktur (APBN, APBD, BUMN/BUMD, dan Swasta) hampir 5 % dari

PDB. Untuk tahun 2012, total investasi infrastruktur Indonesia sebesar Rp. 385,2 Triliun (4,51

% PDB) dan pada tahun 2013 direncanakan sebesar Rp. 438,1 Triliun (4,72 %).

)¹ Sumber: Nota Keuangan, Kementerian Keuangan)² Minimal 7 % berdasarkan RPJMN 2010-2014)³ Sumber : Hasil Analisa


6/12

KEMENTERIAN PPN/

BAPPENAS

Slide - 6

Pembiayaan

Pembangunan

Infrastruktur

Pemerintah Pusat dan Daerah Pembangunan

Infrastruktur Dasar (APBN/APBD)

BUMN/BUMD KPS dan Penugasan Pemerintah

Swasta KPS dan Pembangunan Infrastruktur

Khusus di kawasan Industri/khusus/KEK

SKEMA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Dalam rangka mengoptimalkan dukungan pembiayaan infrastruktur, diperlukan

kerjasama yang sinergi dan terintegrasi antar semua pelaku sesuai dengan peran

dan fungsi masing-masing.


7/12

KEMENTERIAN PPN/

BAPPENAS

Slide - 7

SKEMA ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR MELALUI KPS

Kelayakan Proyek Skema

Operasi dan Pemeliharaan

Konstruksi

Layak secara ekonomi tetapi

tidak layak secara finansial Pemerintah

Swasta/BUMN/BUMD3 Hybrid Financing

Layak secara ekonomi danfinansial marjinal Pemerintah Swasta/BUMN/BUMD

Swasta/BUMN/BUMD2 KPS dgn DukunganPemerintah )²

Layak secara ekonomi dan

finansial )¹ Swasta/BUMN/BUMD

Swasta/BUMN/BUMD1 KPS Reguler

)¹ Idealnya skema 1 diserahkan penuh kepada pihak swasta, sedangkan BUMN/BUMDmengerjakan skema 2 dan 3

)² Kontribusi Pemerintah = Dukungan Pemerintah , bisa dilakukan melalui:(a) Pendanaan pembebasan lahan;(b) Pembiayaan sebagian konstruksi;

(c) Pemberian Viability Gap Fund (VGF)


8/12

KEMENTERIAN PPN/

BAPPENAS

Slide - 8

No Pelaku Upaya yang dapat dilakukan

1 Pemerintah

Pusat

a. Fokus pada pembangunan prasarana dasar,

b. Meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur, dengan:

1) Mengurangi alokasi subsidi energi,

2) Membuat ruang fiskal ( fiscal space) yang lebih besar

untuk alokasi pembiayaan infrastruktur,

c. Mempertajam prioritas infrastruktur, terutama jenis

infrastruktur yang memiliki multiplier effect tinggi

terhadap peningkatan kegiatan perekonomian,

d. Meningkatkan efisiensi dengan melakukanpenghematan belanja pegawai dan barang untuk

menaikkan porsi belanja modal bagi pembangunan

infrastruktur.

PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH PUSAT

DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (1/4)


9/12

KEMENTERIAN PPN/

BAPPENAS

Slide - 9


2 Pemerintah

Daerah

a. Meningkatkan efisiensi melalui penghematan belanja

pegawai dan barang untuk menaikkan porsi belanja

modal bagi pembangunan infrastruktur daerah,

b. Agar diperoleh manfaat yang optimal dari

pembangunan infrastruktur nasional, maka perlu

dilakukan pembangunan infrastruktur provinsi dan

kabupaten/kota yang dihubungkan dengan

infrastruktur nasional,

c. Melakukan pembangunan infrastrukturlokal/perdesaan terutama untuk membuka akses pasar

hasil produksi pertanian dan membuka akses wilayah-

wilayah terpencil/terisolasi.

PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH



10/12

KEMENTERIAN PPN/

BAPPENAS

Slide - 10


3 BUMN /BUMD

(BUMN eksisting

dan BUMN baru)

a. Mobilisasi dana melalui perbankan dan market portfolio:

1) Melakukan pinjaman langsung dari multi donor

internasional (Bank Dunia, ADB, dll)

2) Memanfaatkan dukungan dana dari PT. IIF/PT. SMI

3) Menambah Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)4) Penerbitan obligasi/infrastructure bond

5) Melalui IPO di pasar modal

6) Melakukan pinjaman dari Bank Swasta/BUMN/BUMD

dan Bank Pembangunan (perlu dikaji kemungkinannya)

7) Memobilisasi penggunaan dana asuransi dan pensiun

8) Kombinasi butir 1-7b. Property Asset Management-PAM (pengelolaan aset

properti di sekitar wilayah infrastruktur yang akan di

bangun)

PAM dilakukan untuk memperoleh benefit dari kenaikan land

price value yang bisa digunakan untuk pengembalian

sebagian investasi infrastruktur )

PERAN DAN FUNGSI BUMN/BUMD



11/12

KEMENTERIAN PPN/

BAPPENAS

Slide - 11


4 Swasta a. Pembiayaan infrastruktur melalui Skema KPS/PPP:

Percepatan peran Swasta dalam pembiayaan infrastruktur

dengan memanfaatkan dukungan Pemerintah antara lain: Guarantee Fund

Infrastructure Fund

Land Revolving Fund dan Land Capping

Viability Gap Fund (VGF)

b. Pembiayaan infrastruktur untuk kawasan

industri/khusus/KEK:

Swasta dapat membangun dan membiayai infrastrukturuntuk pemakaian sendiri. Untuk itu, Pemerintah akan

memberikan insentif fiskal. (PP No 45/2008 Tentang PedomanPemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di

Daerah; PP No. 62/2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk

Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau Daerah-

Daerah Tertentu).

PERAN DAN FUNGSI SWASTA



12/12

TERIMAKASIH

Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

Documents

Transcript of Alternatif Pembiayaan Infrastruktur