Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

download Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

of 20

  • date post

    31-Dec-2014
  • Category

    Documents

  • view

    139
  • download

    5

Embed Size (px)

description

pemerintahan

Transcript of Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah: Alat Ukur Tata Pemerintahan yang Baik

Local Governance Support ProgramMaret 2008

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah: Alat Ukur Tata Pemerintahan yang Baik

Maret 2008

RTI InternationalBekerja sama dengan: International City/County Management Association Computer Assisted Development Incorporated Democracy International

Laporan untuk Local Government Support Program ini diproduksi oleh RTI International untuk mendapatkan tinjauan oleh US Agency for International Development di bawah kontrak nomor 497-M-00-05-00017-00. Pandangan-pandangan pengarang yang diekspresikan dalam publikasi ini tidak selalu mencerminkan pandanganpandangan United States Agency for International Development atau Pemerintah Amerika Serikat.

Daftar IsiI. Pendahuluan ................................................................................................................... II. Deskripsi Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah ...................................... III. Kinerja Tata Pemerintahan Daerah: Temuan-temuan tentang Lima Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik .................... Akuntabilitas Partisipasi Efektifitas Keadilan Transparansi IV. Kesimpulan dan Rekomendasi ................................................................................... Lampiran1. Lampiran 2. Lampiran 3. 1 2 5

10

Prinsip-prinsip, Indikator-indikator dan Pertanyaan-pertanyaan Operasional LGAT ........................................................................................ 13 Skor LGAT: Pemerintah Daerah menurut Provinsi .................. 15 Skor LGAT: Pemerintah Daerah menurut Peringkat ................. 16

Daftar GrafikGrafik 1. Grafik 2. Grafik 3. Grafik 4. Grafik 5. Grafik 6. Grafik 7. Representasi Grafik dari Hasil-hasil LGAT ....................................... Skor Gabungan Pemerintah Daerah .............................................. Skor Akuntabilitas .......................................................................... Skor Partisipasi ............................................................................... Skor Efektifitas ............................................................................... Skor Keadilan ................................................................................. Skor Transparansi ........................................................................... 5 6 7 7 8 9 10

i

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah: Alat Ukur Tata Pemerintahan yang Baik1

I. PendahuluanMemperbaiki tata pemerintahan kini secara luas dianggap sebagai bagian yang penting dari strategi pembangunan yang komprehensif. Pengukuran empiris terhadap tata pemerintahan telah menjadi indikator pembangunan yang penting di tingkat nasional dalam satu dekade terakhir. Dalam konteks desentralisasi Indonesia, pengukuran yang efektif terhadap tata pemerintahan di tingkat pemerintah daerah tidak hanya akan menyoroti pemerintah daerah yang kinerjanya tidak sebaik yang lain tetapi juga membantu untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan bagi tata pemerintahan yang baik di pemerintah daerah. Tata pemerintahan yang baik sangat berkorelasi dengan perkembangan ekonomi. Studi-studi menunjukkan bahwa meningkatkan mutu institusi akan menaikkan pendapatan per kapita dan meningkatkan pertumbuhan dalam jangka panjang. Meskipun pendapatan lebih tinggi berkorelasi dengan tata pemerintahan yang lebih baik, hubungan sebab-akibat lebih kuat dari tata pemerintahan terhadap pendapatan. Penelitian Bank Dunia2 memperkirakan bahkan perbaikan yang paling sederhana dalam tata pemerintahan dapat membawa peningkatan pendapatan yang signifikan. Sebagaimana kasus di banyak negara berkembang, Indonesia perlu memperbaiki praktekpraktek tata pemerintahannya. Kelemahan di masa lalu telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masalah-masalah yang dihadapi negara ini sejak permulaan krisis finansial Asia.3 Mengingat kesadaran yang tumbuh terhadap hubungan antara tata pemerintahan yang baik dan pembangunan yang sukses, penting untuk memikirkan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk menilai dan memonitor praktek tata pemerintahan yang baik oleh pemerintah daerah. Tetapi, tidak ada instrumen yang diterima secara luas yang dipergunakan untuk memonitor atau mengevaluasi praktek tata pemerintahan yang baik di tingkat daerah. Upaya-upaya yang dilakukan baru-baru ini untuk mengevaluasi tata pemerintahan di Indonesia antara lain survei pendapat tentang tata pemerintahan yang baik yang diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada dan survei yang diselenggarakan di seluruh Indonesia oleh Bank Dunia.4

1

2 3 4

Tulisan ini disusun oleh Luce Bulosan, Penasehat Monitoring Kinerja LGSP (Oktober 2005Mei 2007), dengan kontribusi dari Peter Rooney, Penasehat Monitoring Kinerja LGSP, Trias Utomo, Spesialis Monitoring dan Evaluasi Senior LGSP dan Judith Edstrom, Direktur LGSP. A Decade of Measuring the Quality of Governance, Bank Dunia, 2007. Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Public Governance in Brief), Bappenas, 2006. The Governance and Decentralization Survey, Bank Dunia, 2007.

1Local Governance Support Program

1

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Sebagai permulaan, Local Governance Support Program (LGSP) memprakarsai Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah (Local Governance Assessment Tool / LGAT) yang mengaplikasikan instrumen penilaian tersebut di beberapa mitra awal pemerintah daerah di Indonesia. Tujuan LGAT adalah untuk memahami bagaimana pemerintah daerah menerapkan prinsip umum tata pemerintahan yang baik dan oleh karena itu menilai kekuatan dan kelemahan praktek tata pemerintahan saat ini di tingkat daerah. Diharapkan bahwa LGAT dapat berkembang menjadi instumen praktis yang diterima secara luas serta digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun individu serta kelompok yang berminat untuk memonitor efektifitas praktek tata pemerintahan tingkat daerah. Risalah ini menyajikan pengalaman LGSP dalam menerapkan LGAT untuk menggambarkan manfaat instrumen tersebut dalam menetapkan tolok ukur tata pemerintahan yang baik, memonitor perubahan dari waktu ke waktu, dan mengidentifikasi kebutuhan institusional yang dapat memperkuat program-program pengembangan kapasitas.

II. Deskripsi Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan DaerahTinjauan Umum Kuesioner. Indeks tata pemerintahan yang baik untuk penilaian LGSP diadopsi dari Kampanye Global tentang Tata Pemerintahan Kota (Global Campaign on Urban Governance) yang diprakarsai oleh UNHabitat.5 Lima dari sepuluh prinsip orisinil tata pemerintahan yang baik diterapkan untuk LGAT. Kerangka kerja yang komplit tidak diterapkan secara penuh karena instrumen yang lebih ringkas diperlukan untuk memudahkan fasilitasi di tingkat daerah. Kelima prinsip utama tata pemerintahan yang diterapkan dalam LGAT adalah: efektifitas, keadilan, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Lima prinsip ini didukung oleh 20 indikator khusus yang dioperasionalisasikan ke dalam 70 pertanyaan yang dapat diverifikasi lewat dokumen sekunder dan wawancara.6 Pertanyaan kategoris Ya atau Tidak diberikan di setiap pertanyaan. Jawaban yang menghasilkan dukungan bagi tata pemerintahan yang baik diberi nilai satu (1), dan nilai nol (0) diberikan untuk jawaban yang tidak mencerminkan jawaban yang positif terhadap tata pemerintahan. Indeks Tata Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Local Governance Index) berasal dari total persentase skor yang diperoleh. Kuesioner diujicobakan di satu kabupaten dan hasilnya berbuah revisi terhadap kerangka kerja. Tujuannya adalah untuk mengembangkan instrumen pengujian sendiri (self-assessment tool) dan instrumen yang lebih sederhana dianggap lebih sesuai. Masing-masing dari kelima prinsip tersebut diberikan daftar indikatornya. Pemilihan indikator didasarkan pada: (a) relevansi bagi prinsip-prinsip tata pemerintahan; (b) kemudahan dan biaya pengumpulan data, termasuk ketersediaan dan waktu yang diperlukan untuk memperoleh data; (c) keterukuran dan universalitas penggunaannya bagi populasi umum dan populasi yang beraneka-ragam.

5 6

The Global Campaign on Urban Governance, UN-HABITAT, 2002. Daftar indikator dan pertanyaan survei yang lengkap dicantumkan dalam Lampiran 1.

2 2Local Governance Support Program

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Kerangka Konseptual LGAT

Aplikasi Perangkat Lunak. Untuk memfasilitasi analisis data, LGSP mengembangkan aplikasi berbasis PC untuk memastikan satu sistem standar untuk memasukkan data dan analisis data. Sistem ini secara otomatis menghitung skor untuk tiap prinsip dan Indeks Tata Pemerintahan yang Baik. Angka-angka di bawah ini menunjukkan paket aplikasi LGAT yang tersedia secara online di bank data LGSP. 7 Contoh-contoh dari Paket Aplikasi Perangkat Lunak LGAT

7

Lihat www.lgdatabank.or.id.

3Local Governance Support Program

3

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Pengumpulan Data. Untuk menerapkan instrumen tersebut, LGSP memberikan tugas pada lembaga penelitian lokal yang beroperasi di daerah sasaran proyek. Penyedia jasa dipilih berdasarkan pengalaman penelitian mereka, khususnya dalam lokalitasnya. Lokakarya pelatihan yang intensif diberikan kepada semua peneliti untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap indikator dan metodologi yang dipergunakan untuk mengukur indikator tersebut. Di tiap kabupaten/kota, dibentuk tim evaluasi yang terdiri dari seorang ahli ilmu sosial senior, dua peneliti lapangan dan seorang pengkoding data. Pengumpulan data memakan waktu sekitar lima hari dan dilaksanakan antara bulan April dan Juni 2006 di semua kabupaten. Wawancara dengan para pemberi informasi penting dan Diskusi Kelompok Fokus (Focus Group Discussions/FGD) adalah m