Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

20
Maret 2008 Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah: Alat Ukur Tata Pemerintahan yang Baik Local Governance Support Program

description

pemerintahan

Transcript of Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Page 1: Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

M a r e t 2 0 0 8

Instrumen PenilaianTata Pemerintahan Daerah:Alat UkurTata Pemerintahan yang Baik

Local Governance Support Program

Page 2: Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah:

Alat Ukur Tata Pemerintahan yang Baik

RTI InternationalBekerja sama dengan:

International City/County Management AssociationComputer Assisted Development Incorporated

Democracy International

Maret 2008

Page 3: Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Laporan untuk Local Government Support Program ini diproduksi oleh RTI International untuk mendapatkan tinjauanoleh US Agency for International Development di bawah kontrak nomor 497-M-00-05-00017-00.

Pandangan-pandangan pengarang yang diekspresikan dalam publikasi ini tidak selalu mencerminkan pandangan-pandangan United States Agency for International Development atau Pemerintah Amerika Serikat.

Page 4: Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Daftar Isi

I. Pendahuluan ...................................................................................................................II. Deskripsi Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah ......................................III. Kinerja Tata Pemerintahan Daerah:

Temuan-temuan tentang Lima Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik ....................AkuntabilitasPartisipasiEfektifitasKeadilanTransparansi

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi ...................................................................................

Lampiran1. Prinsip-prinsip, Indikator-indikator dan Pertanyaan-pertanyaanOperasional LGAT ........................................................................................

Lampiran 2. Skor LGAT: Pemerintah Daerah menurut Provinsi ..................Lampiran 3. Skor LGAT: Pemerintah Daerah menurut Peringkat .................

12

5

10

131516

Grafik 1. Representasi Grafik dari Hasil-hasil LGAT .......................................Grafik 2. Skor Gabungan Pemerintah Daerah ..............................................Grafik 3. Skor Akuntabilitas ..........................................................................Grafik 4. Skor Partisipasi ...............................................................................Grafik 5. Skor Efektifitas ...............................................................................Grafik 6. Skor Keadilan .................................................................................Grafik 7. Skor Transparansi ...........................................................................

Daftar Grafik

567789

10

i

Page 5: Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Local Governance Support Program 1

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah:Alat Ukur Tata Pemerintahan yang Baik1

I. Pendahuluan

Memperbaiki tata pemerintahan kini secara luas dianggap sebagai bagian yang penting daristrategi pembangunan yang komprehensif. Pengukuran empiris terhadap tata pemerintahantelah menjadi indikator pembangunan yang penting di tingkat nasional dalam satu dekadeterakhir. Dalam konteks desentralisasi Indonesia, pengukuran yang efektif terhadap tatapemerintahan di tingkat pemerintah daerah tidak hanya akan menyoroti pemerintah daerahyang kinerjanya tidak sebaik yang lain tetapi juga membantu untuk mengidentifikasihambatan-hambatan bagi tata pemerintahan yang baik di pemerintah daerah.

Tata pemerintahan yang baik sangat berkorelasi dengan perkembangan ekonomi. Studi-studimenunjukkan bahwa meningkatkan mutu institusi akan menaikkan pendapatan per kapitadan meningkatkan pertumbuhan dalam jangka panjang. Meskipun pendapatan lebih tinggiberkorelasi dengan tata pemerintahan yang lebih baik, hubungan sebab-akibat lebih kuatdari tata pemerintahan terhadap pendapatan. Penelitian Bank Dunia2 memperkirakanbahkan perbaikan yang paling sederhana dalam tata pemerintahan dapat membawapeningkatan pendapatan yang signifikan.

Sebagaimana kasus di banyak negara berkembang, Indonesia perlu memperbaiki praktek-praktek tata pemerintahannya. Kelemahan di masa lalu telah memberikan kontribusi yangsignifikan terhadap masalah-masalah yang dihadapi negara ini sejak permulaan krisis finansialAsia.3 Mengingat kesadaran yang tumbuh terhadap hubungan antara tata pemerintahan yangbaik dan pembangunan yang sukses, penting untuk memikirkan suatu instrumen yang dapatdigunakan untuk menilai dan memonitor praktek tata pemerintahan yang baik olehpemerintah daerah. Tetapi, tidak ada instrumen yang diterima secara luas yang dipergunakanuntuk memonitor atau mengevaluasi praktek tata pemerintahan yang baik di tingkat daerah.Upaya-upaya yang dilakukan baru-baru ini untuk mengevaluasi tata pemerintahan diIndonesia antara lain survei pendapat tentang tata pemerintahan yang baik yangdiselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada dan survei yang diselenggarakan di seluruhIndonesia oleh Bank Dunia.4

1

1 Tulisan ini disusun oleh Luce Bulosan, Penasehat Monitoring Kinerja LGSP (Oktober 2005–Mei 2007), dengan kontribusidari Peter Rooney, Penasehat Monitoring Kinerja LGSP, Trias Utomo, Spesialis Monitoring dan Evaluasi Senior LGSP danJudith Edstrom, Direktur LGSP.

2 A Decade of Measuring the Quality of Governance, Bank Dunia, 2007.3 Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Public Governance in Brief), Bappenas, 2006.4 The Governance and Decentralization Survey, Bank Dunia, 2007.

Page 6: Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Local Governance Support Program2

Sebagai permulaan, Local Governance Support Program (LGSP) memprakarsai InstrumenPenilaian Tata Pemerintahan Daerah (Local Governance Assessment Tool / LGAT) yang meng-aplikasikan instrumen penilaian tersebut di beberapa mitra awal pemerintah daerah diIndonesia. Tujuan LGAT adalah untuk memahami bagaimana pemerintah daerah menerapkanprinsip umum tata pemerintahan yang baik dan oleh karena itu menilai kekuatan dankelemahan praktek tata pemerintahan saat ini di tingkat daerah. Diharapkan bahwa LGATdapat berkembang menjadi instumen praktis yang diterima secara luas serta digunakan olehpemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun individu serta kelompok yang berminatuntuk memonitor efektifitas praktek tata pemerintahan tingkat daerah.

Risalah ini menyajikan pengalaman LGSP dalam menerapkan LGAT untuk menggambarkanmanfaat instrumen tersebut dalam menetapkan tolok ukur tata pemerintahan yang baik,memonitor perubahan dari waktu ke waktu, dan mengidentifikasi kebutuhan institusional yangdapat memperkuat program-program pengembangan kapasitas.

II. Deskripsi Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Tinjauan Umum Kuesioner. Indeks tata pemerintahan yang baik untuk penilaian LGSPdiadopsi dari Kampanye Global tentang Tata Pemerintahan Kota (Global Campaign on UrbanGovernance) yang diprakarsai oleh UN–Habitat.5 Lima dari sepuluh prinsip orisinil tatapemerintahan yang baik diterapkan untuk LGAT. Kerangka kerja yang komplit tidakditerapkan secara penuh karena instrumen yang lebih ringkas diperlukan untukmemudahkan fasilitasi di tingkat daerah.

Kelima prinsip utama tata pemerintahan yang diterapkan dalam LGAT adalah: efektifitas,keadilan, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Lima prinsip ini didukung oleh 20indikator khusus yang dioperasionalisasikan ke dalam 70 pertanyaan yang dapat diverifikasilewat dokumen sekunder dan wawancara.6 Pertanyaan kategoris ‘Ya’ atau ‘Tidak’ diberikandi setiap pertanyaan. Jawaban yang menghasilkan dukungan bagi tata pemerintahan yang baikdiberi nilai satu (1), dan nilai nol (0) diberikan untuk jawaban yang tidak mencerminkanjawaban yang positif terhadap tata pemerintahan. Indeks Tata Pemerintahan Daerah yangBaik (Good Local Governance Index) berasal dari total persentase skor yang diperoleh.Kuesioner diujicobakan di satu kabupaten dan hasilnya berbuah revisi terhadap kerangkakerja.

Tujuannya adalah untuk mengembangkan instrumen pengujian sendiri (self-assessment tool)dan instrumen yang lebih sederhana dianggap lebih sesuai. Masing-masing dari kelima prin-sip tersebut diberikan daftar indikatornya. Pemilihan indikator didasarkan pada: (a) relevansibagi prinsip-prinsip tata pemerintahan; (b) kemudahan dan biaya pengumpulan data,termasuk ketersediaan dan waktu yang diperlukan untuk memperoleh data; (c) keterukurandan universalitas penggunaannya bagi populasi umum dan populasi yang beraneka-ragam.

2

5 The Global Campaign on Urban Governance, UN-HABITAT, 2002.6 Daftar indikator dan pertanyaan survei yang lengkap dicantumkan dalam Lampiran 1.

Page 7: Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Local Governance Support Program 3

Kerangka Konseptual LGAT

Aplikasi Perangkat Lunak. Untuk memfasilitasi analisis data, LGSP mengembangkanaplikasi berbasis PC untuk memastikan satu sistem standar untuk memasukkan data dananalisis data. Sistem ini secara otomatis menghitung skor untuk tiap prinsip dan Indeks TataPemerintahan yang Baik. Angka-angka di bawah ini menunjukkan paket aplikasi LGAT yangtersedia secara online di bank data LGSP. 7

Contoh-contoh dari Paket Aplikasi Perangkat Lunak LGAT

3

7 Lihat www.lgdatabank.or.id.

Page 8: Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Local Governance Support Program4

4

Pengumpulan Data. Untuk menerapkan instrumen tersebut, LGSP memberikan tugaspada lembaga penelitian lokal yang beroperasi di daerah sasaran proyek. Penyedia jasadipilih berdasarkan pengalaman penelitian mereka, khususnya dalam lokalitasnya. Lokakaryapelatihan yang intensif diberikan kepada semua peneliti untuk memastikan pemahaman yangsama terhadap indikator dan metodologi yang dipergunakan untuk mengukur indikatortersebut. Di tiap kabupaten/kota, dibentuk tim evaluasi yang terdiri dari seorang ahli ilmusosial senior, dua peneliti lapangan dan seorang pengkoding data. Pengumpulan datamemakan waktu sekitar lima hari dan dilaksanakan antara bulan April dan Juni 2006 disemua kabupaten.

Wawancara dengan para pemberi informasi penting dan Diskusi Kelompok Fokus (FocusGroup Discussions/FGD) adalah metode pengumpulan data yang utama. Dengan menggunakankuesioner semi-terstruktur, wawancara dengan para pemberi informasi penting dilakukanuntuk mengumpulkan informasi tentang indikator yang dikaji. Diskusi Kelompok Fokus jugadipergunakan untuk mendukung informasi yang dikumpulkan lewat wawancara mendalam(in-depth interviews).

Untuk mengukur dengan menggunakan trigonometri (triangulate) data primer yang dikum-pulkan lewat wawancara dan Diskusi Kelompok Fokus, data sekunder juga perlu untukmemverifikasi informasi yang diberikan dalam wawancara-wawancara tersebut. Datasekunder termasuk peraturan daerah, laporan yang dipublikasikan, petunjuk tertulis, notulendan laporan-laporan berita daerah. Dalam sebuah institusi, lebih dari satu orang dapatmemberikan jawaban untuk satu set indikator dalam kuesioner.

Analisis dan Pelaporan Data. Mitra peneliti daerah menyampaikan laporan yang rincidalam waktu dua minggu pekerjaan lapangan. Laporan mencakup narasi tentang temuan-temuan termasuk semua dokumen pendukung untuk memperkuat skor tata pemerintahandari tiap indikator. Sistem basis data (database) LGSP dimutahirkan dengan memuat aplikasiLGAT yang telah dilengkapi oleh para peneliti. Pengukuran untuk tata pemerintahan yangbaik ditunjukkan dalam satu tabel dan juga secara grafis sebagai tabel, dasbor (dashboard),diagram batang dan diagram radar. Pengguna dapat mengkopi dan menempelkan (copy andpaste) gambar tersebut.4

Page 9: Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Local Governance Support Program 5

5

Grafik 1: Representasi Grafik dari Hasil LGAT

Reliabilitas LGAT. LGAT dikenai uji reliabilitas yang disebut Cronbach’s alpha,8 dan

menghasilkan skor 0.82. Pada kebanyakan situasi penelitian ilmu sosial, koefisien reliabilitasdengan skor 0.70 atau lebih tinggi dari itu dianggap dapat diterima.

III. Kinerja Tata Pemerintahan Daerah: Temuan tentang LimaPrinsip Tata Pemerintahan yang Baik

Grafik 2 di bawah memuat temuan untuk 25 pemerintah daerah dalam Indeks TataPemerintahan yang Baik, mencerminkan lima prinsip dari Tata Pemerintahan yang Baik yangdiseleksi untuk LGAT. Peringkat tertinggi adalah untuk prinsip akuntabilitas, disusul olehpartisipasi, efektifitas, keadilan dan transparansi. Walaupun peringkat di pemerintah daerahyang terlemah secara keseluruhan cenderung rendah, dengan Binjai dan Sibolga sebagai yangterlemah kinerjanya di hampir tiap kategori, terdapat variasi yang luas antara beberapaskor dalam satu pemerintah daerah. Contohnya, Kota Malang berada di antara limakabupaten/kota terbaik untuk dua prinsip, masih memiliki skor yang paling rendah dariseluruh 25 pemerintah daerah untuk prinsip akuntabilitas. Hanya satu, Semarang, yang beradadi antara lima kabupaten/kota terbaik dengan lebih dari dari dua aspek dari kelima aspek tatapemerintahan yang baik, dan terdapat delapan pemerintah daerah berada dalam daftarkabupaten/kota terbaik untuk dua aspek.

8 Uji Cronbach’s alpha diterapkan oleh International Development Group di RTI International, North Carolina, Amerika Serikat.

Page 10: Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Local Governance Support Program6

6

Grafik 2: Skor Gabungan Pemerintah Daerah

Walaupun terdapat variasi yang beragam pada keseluruhan skor di antara kabupaten denganskor tertinggi dan kabupaten skor terendah dan pada skor terhadap kelima aspek di setiapkabupaten, patut diperhatikan bahwa skor keseluruhan untuk akuntabilitas, partisipasi,efektifitas dan kesetaraan semuanya memiliki poin yang berdekatan satu dengan lainnya,dari 61 sampai 65 persen. Skor untuk transparansi adalah anomali (outlier), dengan skor rata-rata 51 persen (rincian dapat dilihat pada Lampiran 2). Bidang tata pemerintahan yang relatiflemah ini mendukung penekanan LGSP pada transparansi, terutama dalam proses-prosesperencanaan dan penganggaran, sembari bekerja untuk memperkuat aspek-aspek utamalainnya dari tata pemerintahan.

Temuan yang berkaitan dengan masing-masing dari kelima aspek tata pemerintahandiuraikan di bawah ini.

Akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas berarti kewajiban dari pihak pejabat publik untukmelaporkan tentang penggunaan sumber daya publik dan untuk diminta tanggung jawabnyabila gagal memenuhi tujuan tersebut. Prinsip ini memperoleh skor tertinggi secarakeseluruhan. Tetapi, akuntabilitas yang baik dilemahkan oleh transparansi yang buruk. Dibeberapa kabupaten/kota skor untuk akuntabilitas tetap rendah. Sebagai contoh, di KotaBinjai di Sumatera Utara, skor prinsip akuntabilitas hanya 43 persen. Skor yang rendah inidisebabkan tidak adanya kode etik untuk pegawai negeri, kurangnya transparansi dalampublikasi dokumen tender, dan persepsi yang salah di antara pegawai pemerintah tentangarti kerahasiaan dokumen keuangan untuk tinjauan publik. Pejabat pemerintah daerahenggan untuk mengungkapkan dokumen keuangan publik, termasuk anggaran tahunankabupaten/kota tersebut. Mereka merasa, dengan keliru, bahwa hanya institusi tertentu,seperti auditor pemerintah, yang berhak untuk memeriksa dokumen keuangan tersebut.

Page 11: Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Local Governance Support Program 7

7

Grafik 3: Skor Akuntabilitas

Partisipasi. Partisipasi publik yang bermakna berada di jantung proses pembangunan.Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga agen perubahan untukpembangunan. Agar bisa operasional di tingkat akar rumput, partisipasi harus didukung olehperaturan dan struktur pemerintah yang sesuai sehingga memungkinkan para penerimamanfaat tersebut terlibat dalam desain dan implementasi program dan proyek publik. Hal iniakan meningkatkan kepemilikan masyarakat dan akhirnya mengarah pada hasil yang lebihbaik. Skor partisipasi adalah yang tertinggi kedua setelah akuntabilitas (64.1 persen). Tetapi,beberapa skor kabupaten/kota sangat buruk, termasuk Sibolga dan Binjai di Sumatera Utaraserta Enrekang dan Pangkajene di Sulawesi Selatan, yang semua skornya berada di bawah 30persen.

Grafik 4: Skor Partisipasi

Page 12: Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Local Governance Support Program8

8

Efektifitas. Efektifitas merujuk pada proses dan institusi yang memberikan hasil untukmemenuhi kebutuhan ketika memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya. Prinsip initerwakili oleh beberapa indikator: sumber utama pendapatan, perkiraan transfer dana keanggaran pemerintah daerah, survei kepuasan pelanggan, adanya pernyataan tentang visi danmisi. Prinsip efektifitas memperoleh skor tertinggi ketiga (63.9 persen). Skor tertinggi adalahuntuk pemerintah daerah Kabupaten Malang dengan skor 91 persen. Kota Binjai danKabupaten Karanganyar memperoleh skor terendah dalam prinsip efektifitas. DiKaranganyar, contohnya, Pemerintah daerah seringkali gagal mengembangkan rencanaanggaran yang secara beralasan sesuai dengan realisasi pengeluaran anggaran. Banyakkabupaten/kota memiliki nilai skor yang rendah pada indikator efisiensi lainnya, yaitumelakukan survei kepuasan pelanggan. Laporan pemberi informasi penting ini dianggap tidakpenting dan menghamburkan sumber daya yang terbatas.

Grafik 5: Skor Efektifitas

Keadilan. Prinsip keadilan merujuk pada ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraanpendapatan. Dalam studi ini prinsip keadilan diwakili oleh beberapa indikator: kontrakpelayanan (citizens’ charter) yang mengekspresikan hak terhadap pelayanan dasar;perempuan di posisi penting pemerintah daerah; kerangka kerja untuk kesetaraan gender;kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin; dan insentif untuk usaha informal. Studi inimenemukan bahwa skor rata-rata untuk prinsip keadilan adalah 60 persen. Binjai danSibolga di Sumatera Utara mencapai nilai skor terendah yaitu 32 persen. Di kedua kota ini,hak masyarakat terhadap pelayanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, tidak secaramemadai ditangani. Walaupun pemerintah pusat secara finansial mendukung beberapaintervensi penting di bidang kesehatan dan pendidikan, kapasitas daerah untuk mendukungprogram-program penting ini, khususnya untuk segmen masyarakat miskin, masih terbatas.

Mengenai perspektif gender dalam pembangunan, seperti keterwakilan perempuan di posisipenting dalam struktur pemerintah daerah, studi ini menunjukkan bahwa di kabupaten/kotayang kinerjanya kurang baik proporsi perempuan di posisi penting pemerintah adalah 21

Page 13: Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Local Governance Support Program 9

persen. Para responden yang diwawancarai mengatakan bahwa problem utamanya adalahkurangnya perempuan yang memenuhi kualifikasi, sehingga membatasi keterlibatan merekadalam pengambilan keputusan pemerintah daerah. Jika demikian, upaya-upaya untukmeningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk mengakses pendidikan yang berkualitasakan memberikan kontribusi kepada keterwakilan perempuan yang lebih banyak dalampemerintah daerah.

Grafik 6: Skor Keadilan

Transparansi. Skor transparansi adalah yang paling rendah dari daerah-daerah tempat studiini dilakukan. Pada kebanyakan kasus, tranparansi rendah karena pemerintah daerah tidakpunya mekanisme untuk mengakomodir pengaduan masyarakat dan terdapat penolakan diantara pejabat daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Di samping itu, faktabahwa pengungkapan pendapatan dan aset para anggota DPRD bukan merupakan praktekyang standar diperparah dengan kurangnya LSM/NGO yang secara khusus memantaupraktek pengungkapan pendapatan elit-elit politik daerah. Praktek yang buruk dalamtransparansi tidak hanya membuat masyarakat sulit untuk melayangkan pengaduan resmitetapi juga meningkatkan resiko korupsi. Pada tabel di bawah ini, Kabupaten Gowa adalahyang paling transparan dengan skor 89 persen sedangkan Kabupaten Sibolga adalah yangpaling tidak transparan dengan skor 17 persen.

Page 14: Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Local Governance Support Program10

9

Grafik 7: Skor Transparansi

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Bercermin pada pengalaman LGSP dalam menerapkan LGAT kepada 27 kabupaten/kota diIndonesia (termasuk Nias), bagian ini menyajikan isu-isu untuk ditangani dan rekomendasiuntuk dipertimbangkan jika instrumen tersebut hendak diadopsi dan diterapkan kepadaskala yang lebih luas di Indonesia.

Indikator yang tidak sesuai. Kami menemukan bahwa beberapa indikator terlalu kakuuntuk diterapkan secara menyeluruh, mengakibatkan tingginya jawaban “tidak” bahkanketika pada kenyataannya mungkin terdapat prakarsa pengganti yang dapat diterima tapibelum diformalisasikan dalam bentuk kebijakan. Ini terbukti benar khususnya untuk surveikepuasan pelanggan, salah satu indikator untuk efektifitas, dan kontrak pelayanan, salah satuindikator untuk keadilan.

Rekomendasi: Ketika mengembangkan kuesioner dan melatih para pelaksana survei,beberapa respon positif yang dapat diterima harus diidentifikasikan daripada hanya satu.

Data yang tidak akurat. Walaupun instrumen menggunakan seri pertanyaan ya-dan-tidak,metode penelitian yang beragam digunakan untuk mengumpulkan informasi untukmemperdalam pernyataan ya atau tidak. Beberapa peneliti kami kesulitan untuk memperolehdata dari pemerintah daerah, khususnya data yang berkaitan dengan anggaran. Ketidakcocokandata dari satu pemerintah daerah ke pemerintah daerah yang lain juga nyata.

Rekomendasi: Data atau informasi harus diperiksa silang dan diverifikasi dari sumber-sumberyang berbeda untuk menetapkan keakuratan dan mengatasi informasi yang bertentangan.

Page 15: Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Local Governance Support Program 11

Interpretasi hasil yang tidak konsisten. Kami membekali mitra peneliti kami denganskala yang mewakili peringkat tata pemerintahan yang rendah, sedang dan tinggi. Tetapi,setelah membaca laporan mereka kami menemukan bahwa interpretasi temuan bervairasidari satu peneliti ke peneliti yang lainnya. Apa yang merupakan bukti peringkat yang tinggibagi satu peneliti dapat diinterpretasikan peringkat yang sedang untuk peneliti yang lain.

Rekomendasi: Lokakarya sintesis harus dilakukan di antara para peneliti dan pemangkukepentingan sebelum finalisasi peringkat untuk memungkinkan pembagian dan pendalamananalisis serta mencapai konsensus tentang proses pemberian skor. Ini juga akanmeminimalkan, jika tidak menghilangkan, bias peneliti. Jika instrumen tersebut digunakanuntuk penilaian sendiri (self-assessment), tim multidisipliner harus memvalidasi pemberianperingkat sendiri (self-rating).

Terlalu banyak informasi. LGSP menerima sekitar 50 halaman laporan naratif untukmasing-masing 27 kabupaten/kota yang dinilai, dan hal ini hanya untuk kelima prinsip tatapemerintahan yang baik. Kuesioner dengan pertanyaan tertutup (close-ended questionnaire)sengaja digunakan untuk membantu meminimalkan waktu untuk analisis data tetapidibutuhkan banyak waktu untuk meninjau laporan-laporan naratif tersebut untukmemastikan jawaban kategoris dijustifikasi.

Rekomendasi: Kerangka waktu, sumber daya keuangan dan manusia serta manfaat untukpembuatan keputusan perlu dipertimbangkan dalam memutuskan jumlah prinsip-prinsip danindikator yang sesuai supaya tidak tenggelam dengan data.

Tidak berlaku dalam situasi yang ekstrim. Instrumen ini diterapkan di dua kabupatendi Nias yang keduanya terkena dampak tsunami tahun 2004 dan gempa bumi tahun 2005.Analisis data menunjukkan bahwa instrumen tersebut hanya dapat berlaku dalam keadaanyang normal. Nias memiliki skor yang sangat rendah dalam tata pemerintahan yang baikyang kemungkinan dipengaruhi oleh efek dari gabungan kedua bencana alam tersebut.

Rekomendasi: LGAT seharusnya tidak diterapkan dalam situasi di mana faktor eksternalkemungkinan mengaburkan hasilnya, seperti di daerah yang terkena bencana alam ataudaerah konflik.

Biaya pengumpulan data. Evaluasi ini sepenuhnya didanai oleh LGSP, termasuk pelatihanuntuk para peneliti. Biaya untuk tiap kabupaten/kota adalah sekitar Rp 50.000.000.

Rekomendasi: Pemerintah Daerah dapat menggunakan staff mereka sendiri untuk mengum-pulkan data atau mereka juga dapat didorong untuk mengalokasikan dana untuk mengkon-trak peneliti independen daerah yang telah memiliki pengalaman menggunakan LGAT.Sangat penting bahwa ukuran-ukuran dijalankan sebagaimana mestinya untuk memastikanintegritas hasil-hasilnya.

Kurangnya minat pemerintah daerah. Mengikuti penilaian serupa di negara-negara lain,mitra penelitian melakukan lokakarya penutup untuk memaparkan dan memvalidasi temuandengan para pemangku kepentingan penting di daerah. Tetapi, karena adanya kebutuhan

Page 16: Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Local Governance Support Program12

untuk memastikan konsistensi data di antara pemerintah daerah maka kurang waktu untukmenyelenggarakan lokakarya ini segera setelah penilaian. Di samping itu, terdapatpenolakan yang nyata dari beberapa mitra pemerintah daerah untuk meninjau atauberpartisipasi dalam forum yang lebih luas untuk memaparkan dan mendiskusikan hasilnyakarena resiko bahwa penilaian (assessment) negatif akan mencerminkan keburukan mereka.Pada saat penilaian ini pemerintah daerah tidak diwajibkan untuk menilai kinerja tatapemerintahan mereka, situasi ini mungkin akan berubah di tahun 2008.

Rekomendasi: Mensosialisasikan secara aktif hasil studi ini sangat diinginkan dan harusnyamembentuk sebagian rencana aksi. Penting mengidentifikasi pejabat pemerintah daerah yangberpikiran reformis dan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang menjadi pejuang danpendukung untuk tata pemerintahan yang baik. Komitmen dari pemerintah daerah akanlebih tinggi ketika mereka mendengar manfaat instrumen tersebut dari rekan sejawatmereka.

Menemukan pejuang di tingkat nasional yang dapat melanjutkan pekerjaan tersebut, sepertiyang kemudian telah terjadi, dapat menggantikan kekurangan akan pendukung di pemerintahdaerah. Setelah memaparkan hasil temuan kepada mitra-mitra nasional dan regional, LGSPmenerima permintaan dari Sekretariat untuk Tata Pemerintahan yang Baik dari BadanPerencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direktorat PengembanganKapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Departemen Dalam Negeri, untuk kerjasama lebihlanjut menggunakan LGAT sebagai dasar untuk mengembangkan sistem nasional monitoringdan evaluasi tata pemerintahan daerah yang baik. Pada bulan April 2008 Indeks TataPemerintahan yang Baik, dikembangkan oleh tim yang dipimpin oleh Bappenas denganbantuan LGSP, akan diujicobakan di empat kabupaten/kota termasuk di dua kabupaten/kotamitra LGSP. Setelah ujicoba dan revisi-revisi selanjutnya Bappenas berencana untukmengimplementasikan instrumen penilaian-sendiri ini di seluruh pemerintah daerah padaakhir tahun 2008.

Page 17: Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Local Governance Support Program 13

Lampiran1. Prinsip-prinsip, Indikator-indikatordan Pertanyaan-pertanyaan Operasional LGAT

Page 18: Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Local Governance Support Program14

Page 19: Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Local Governance Support Program 15

Lampiran 2. Skor-skor LGAT: Pemerintah Daerah menurut Provinsi

Page 20: Alat Ukur Tata Pemerintahan Yang Baik

Instrumen Penilaian Tata Pemerintahan Daerah

Local Governance Support Program16

Lampiran 3. Skor-skor LGAT: Pemerintah Daerah menurut Peringkat