Akuntansi Pajak 1
Transcript of Akuntansi Pajak 1
1
Sistem Pemungutan Pajak Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak berada pada WP, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan. WP melaksanakan sistem self assesment dengan harapan mudah dipahami, sederhana, terkendali dan lebih teratur
2
Pembukuan fiskal Dengan adanya self assesment, pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya dan diharapkan masyarakat menjadi mitra untuk pemasukan uang ke kas negara WP dan pemerintah dengan fungsinya masingmasing mempunyai media yaitu berupa pembukuan
3
Pembukuan (pasal 1 angka 29 UU KUP) Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang diakhiri dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.
4
Akuntansi Akuntansi adalah suatu sistem informasi Proses akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi Akuntansi dibutuhkan oleh berbagai pihak baik pihak internal maupun pihak eksternal
5
Kewajiban pembukuan bagi Wajib Pajak Wajib Pajak di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan, yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
6
Kewajiban Selain dapat dihitung besarnya PPh, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar PPN dan PPnBM dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan PPnBM, jumlah pembayaran atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah PM yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan SAK, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain7
Syarat pembukuan dalam perpajakan Pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan
8
Syarat pembukuan Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan
9
Prinsip taat azas Prinsip taat asas adalah prinsip yg sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi Prinsip ini diterapkan dalam :Stelsel pengakuan penghasilan; Tahun buku; Metode penilaian persediaan; Metode penyusutan dan amortisasi10
1. 2. 3. 4.
Stelsel akrual Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai
11
Stelsel kas suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu. Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa misalnya transportasi, hiburan, restoran, yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama
12
Pemakaian stelsel kas untuk penghitungan PPh Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas Penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran
13
Hubungan Akuntansi Pajak dengan Akuntansi Komersial Akuntansi komersial menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu. Dari informasi tersebut, manajemen atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengambil suatu penilaian dan kesimpulan mengenai kondisi dan kinerja perusahaan.
14
Hubungan Secara umum, akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan Standar yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan pajak, untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak maka Undang-Undang Perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi sehingga tidak menimbulkan kerugian material bagi wajib pajak yang bersangkutan
15
Tujuan Laporan Keuangan Pajak Memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PPh) dan Dasar Pengenaan Pajak (PPN) Membantu wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang Mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan sistem self assessment, terutama apabila sedang terjadi pemeriksaan atau penyidikan pajak.
16
Ciri Kualitatif Laporan Keuangan Pajak
Dapat dipahami oleh petugas/pemeriksa pajak. Sensitivitas informasi, bukan materialitas. Laporan Keuangan Fiskal disajikan secara jujur, dengan itikad baik, substansi penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, substansi beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expenses) adalah beban untuk mendapatkan, menagih, dan menerima penghasilan yang merupakan obyek pajak yang dihitung dari penghasilan neto. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama untuk kompensasi kerugian, utang-piutang antar periode, dan perbandingan pengakuan laba atau rugi yang menuntut konsistensi kebijakan akuntansi pajak. Perubahan kebijakan akuntansi pajak dimungkinkan dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan dilengkapi alasan.
17
Ciri Laporan keuangan fiskal harus tepat waktu, paling lambat akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku. Akuntansi Pajak harus independen terhadap akuntansi komersial. Apabila akuntansi komersial tidak mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu, akuntansi pajak harus mampu menerbitkan laporan keuangan fiskal sendiri. Koreksi fiskal merupakan salah satu cara praktis dalam penyusunan laporan keuangan fiskal.18
Pendekatan dalam menyusun laporan keuangan fiskal Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi. Pada pendekatan ini, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan demikian, setidaknya ada 2 (dua) laporan yang disusun oleh wajib pajak, yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal Ketentuan pajak merupakan standar yang terpisah dari praktek akuntansi. Pada pendekatan kedua, wajib pajak bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi. Untuk kepentingan pajak, wajib pajak menyusun sebuah laporan keuangan fiskal melalui proses penyesuaian dan rekonsiliasi antara praktek akuntansi dengan ketentuan perpajakan
19
Pendekatan Ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi. Pada pendekatan terakhir, laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi. Namun, preferensi diberikan kepada ketentuan pajak apabila terdapat pengaturan yang tidak sejalan dengan standar akuntansi
20
Penyusunan laporan keuangan fiskal Pajak tidak mengatur secara khusus mengenai cara atau alur dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Oleh karena itu, wajib pajak dapat mengikuti alur penyusunan laporan keuangan yang terdapat dalam akuntansi komersial Laporan keuangan dimulai dari pencatatan dokumendokumen dasar yang terjadi dalam sebuah transaksi ke dalam buku harian atau jurnal harian. Kemudian, jurnal harian tersebut dimasukkan (posting) ke dalam buku besar21
Penyusunan Pada akhir periode, dari buku besar disusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Dengan penyesuaian terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi pada akhir tahun dan catatan penutup (closing entries), disusunlah sebuah neraca saldo setelah penyesuaian Dari neraca saldo setelah penyesuaian tersebut, diperoleh sebuah laporan keuangan komersial Untuk kepentingan pajak, laporan keuangan komersial disesuaikan dengan ketentuan pajak yang berlaku sehingga diperoleh sebuah laporan keuangan fiskal. Penyesuaian laporan keuangan komersial dengan ketentuan pajak lebih dikenal dengan sebutan rekonsiliasi fiskal
22
PPh pasal 21 PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri Apabila kegiatan dilakukan Orang Pribadi Subjek Pajak Luar Negeri, Pajak Penghasilan pasal 26.
23
Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 Pegawai tetap Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua termasuk ahli warisnya Bukan pegawai yang menerima penghasilan dengan upah harian/mingguan/satuan/borongan Bukan pegawai termasjuk tenaga ahli yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang bersifat berkesinambungan atau tidak Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam kegiatan
24
Pajak Penghasilan Pasal 21 PPh pasal 21 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan bersangkutan PPh pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan
25
Kasus 1 Tn. Ibadurrahman dengan status TK/0 bekerja pada PT. Pow-Pow sejak tahun 1999. Pada tahun 2009, setiap bulan PT. Pow-Pow membayar gaji pokok sebesar Rp4.000.000, tunjangan transport Rp400.000, dan tunjangan makan sebesar Rp400.000. PT. Pow-Pow mengikuti program jamsostek dan Dana Pensiun yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan dengan perincian sebagai berikut : Premi asuransi kecelakaan kerja 0,24% dari gaji pokok Premi asuransi kematian 0,3% dari gaji pokok Iuran JHT 3.7% dari gaji pokok Iuran pensiun Rp100.000 Pembayaran yang dilakukan sendiri oleh Tn. Ibadurrahman adalah : Iuran JHT 2% dari gaji pokok Iuran pensiun Rp50.000 Berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan diterima Tn. Ibadurrahman setiap bulannya
26
Penghitungan PPh pasal 21 setiap bulan Gaji Tunjangan transport Tunjangan makan Premi JKK Premi JKM Penghasilan Bruto Pengurang Biaya Jabatan (5% x Rp4.821.600) Maksimum Rp241.080 Iuran JHT Rp 80.000 Iuran Pensiun Rp 50.000 Jumlah pengurang Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun PTKP (TK/-) Penghasilan Kena Pajak PPh terutang 5% x Rp37.566.000 PPh pasal 21 terutang sebulan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
4.000.000 400.000 400.000 9.600 12.000 4.821.600
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp Rp.
371.080 4.450.520 53.406.240 15.840.000 37.566.240 1.878.300 156.52527
JurnalBiaya gaji 4.939.600 Utang PPh ps 21 156.525 Utang premi jamsostek 21.600 Utang iuran pensiun 100.000 Utang iuran THT 148.000 Utang gaji 4.513.475
28
Kasus 2 Azizan, status belum kawin, dalam bulan januari 2009 bekerja pada PT. Rizqi selama 10 hari kerja dengan menerima upah yg dibayar secara harian sebesar Rp. 200.000/hari untuk 10 hari kerja tersebut
29
Penghitungan PPh pasal 21
Upah sehari Rp200.000 Batasan TKP Rp150.000 Penghasilan Kena Pajak Rp 50.000 PPh terutang 5%x50.000 Rp 2.500 Pemotongan PPh tersebut dilakukan sampai dengan hari ke-6 Pada hari ke-7 dihitung PPh Pasal 21 sbb: Penghasilan selama 7 hari Rp1.400.000 PTKP 7 hari Rp 308.000 PKP Rp1.092.000 PPh terutang Rp1.092.000 x 5% Rp 54.600 Yang telah dipotong 6 x Rp2.500 Rp 15.000 PPh yang kurang bayar Rp 39.600 PPh yang dibayar hari ke 8, 9 dan 10 masing-masing adalah : Rp 200.000 Rp44.000 = Rp156.000 x 5% Rp 7.800
30
JurnalBiaya Upah Utang PPh ps 21 Kas atau Bank 2.000.000 78.000 1.922.000
31
Kasus 3 PT. Jujur melakukan pembayaran penghasilan atas jasa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan Subarkah Ak. Pembayaran dilakukan 2 kali yaitu pada bulan April dan Desember 2009 masing-masing sebesar Rp56.000.000 dan Rp67.000.000. Subarkah mempunyai NPWP dan ada penghasilan dari pemberi kerja yang lain32
Jawaban Penghitungan PPh Pasal 21 Bulan April 50% x Rp56.000.000 = Rp28.000.000 PPh terutang Rp28.000.000 x 5% = Rp1.400.000 Bulan Desember 50% x Rp67.000.000 = Rp33.500.000 PPh terutang Rp22.000.000 x 5% = Rp1.100.000 Rp11.500.000 x 15% = Rp1.725.000 Jumlah PPh pasal 21 Rp2.825.00033
Jurnal April 2009 Biaya Honor 56.000.000 Utang PPh ps 21 1.400.000 Kas atau Bank 54.600.000 Desember 2009 Biaya Honor 67.000.000 Utang PPh ps 21 2.825.000 Kas atau Bank 64.175.00034
Kasus 4 PT. Akhlak Baik memberikan upah kepada Wendy atas jasa pembersihan ac sebesar Rp40.000. Wendy tidak berNPWP Penghitungan PPh pasal 21 50% x Rp40.000 = Rp20.000 Rp20.000 x 5% x 120% = Rp1.200 Karena tidak berNPWP maka penghitungan PPh pasal 21 dikenakan tambahan 20% lebih besar35
JurnalBiaya upah 40.000 Utang PPh ps 21 1.200 Kas atau Bank 38.800
36
PPh Pasal 22 Merupakan penjualan atau pembelian barang, impor barang, kegiatan usaha tertentu dan penjualan barang tergolong sangat mewah yang terkait dengan Badan pemungut PPh pasal 22 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
37
Pemungut PPh Pasal 22 Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang; Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah Pusat ataupun Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang; BUMN dan BUMD, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan dibawah ini Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;38
Pemungut PPh pasal 22 Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di DNi; Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.39
Tarif PPh Pasal 22No 1 Jenis Kegiatan Impor Barang : - Importir API (angka pengenal impor) - Importir non API - Yang tidak dikuasai (Barang Impor yang dilelang DJBC(*) bagi WP yang tidak ber-NPWP akan dipungut PPh dengan tariff 2x lipat (lebih tinggi 100%) 40
Tarif bagi WP ber-NPWP (*)
Sifat
2,5% dari nilai Impor 7,5% dari nilai Impor 7,5% dari harga jual lelang
Tidak Final
Tarif PPh Pasal 222 1,5% dari harga Tidak Pembayaran atas pembelian Final pembelian barang oleh pemungut PPh 22 Penjualan brg produksi : - Industri Semen - Industri Kertas - Industri Baja - Industri Otomotif 0,25% dari DPP Tidak PPN Final 0,10% dari DPP PPN 0,30% dari DPP PPN 0,45% dari DPP PPN
3
41
Tarif PPh Pasal 224 Penjualan barang produksi oleh produsen/importir BBM, Gas dan pelumas atas penjualan BBM, Gas dan Pelumas - Premium - Solar - Permix/Super TT - Minyak Tanah - Gas LPG - Pelumas 5 SPBU Swasta SPBU Perta mina 0,25% 0,25% 0,25% 0,3% 0,3% 0,3% Tidak Final (PerDirjen23/ PJ/2009) Tidak Final42
0,3% 0,3% 0,3% -
Penyerahan kepada Agen bersifat final
Pembelian bahan untuk 0,25% dari harga beli keperluan industri atau ekspor sebelum PPN dari pedagang pengumpul Penjualan barang yang tergolong sangat mewah **) 5% dari harga jual tidak termasuk PPN
6
Kasus 1 PT. Jujur Makmur menjual beras sebanyak 100 kuintal kepada Departemen keuangan dengan harga Rp50.000.000 PT. Jujur Selalu menjual seperangkat komputer kepada Pemda DKI seharga Rp11.000.000 sudah termasuk PPN
43
Jawaban Jurnal yang dilakukan PT. Jujur Makmur Kas 49.250.000 UM Pajak ps22 750.000 Penjualan 50.000.000 Jurnal yang dilakukan PT. Jujur Selalu Kas 9.850.000 UM pajak Ps22 150.000 Penjualan 10.000.000
44
Kasus 2 PT. Amanah mengimpor bahan baku dengan harga Rp100.000.000. Bahan baku dibebaskan dari PPN dan menggunakan API PT. Istiqomah membeli baja sebagai bahan baku sebesar Rp. 100 juta (belum termasuk PPN) ke PT Krakatau Steel
45
Jawaban Jurnal yang dilakukan PT. Amanah Persd bhn baku 100.000.000 UM pajak ps 22 2.500.000 Kas/bank 102.500.000 Jurnal yang dilakukan PT. Istiqomah Persd bhn baku 100.000.000 UM pajak ps22 300.000 UM PPN 10.000.000 Kas/bank 110.300.00046
Kasus 3 Tn. Sugih (non Wajib Pajak) membeli sebuah mobil mewah 5000 cc dengan harga Rp6.000.000.000 belum termasuk PPN dari PT. Mobilan Mewah yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 Penghitungan PPh pasal 22 Rp6.000.000.000 x 5% x 200% = Rp600.000.000 Penghitungan PPh pasal 22 atas pihak yang tidak berNPWP akan dikenakan tarif 100% lebih besar.
47
JurnalKas 7.200.000.000 Utang PPh ps 22 600.000.000 PPN Keluaran 600.000.000 Penjualan 6.000.000.000
48
PPh pasal 23 Dikenakan atas pembayaran atau pembebanan jasa, sewa, bunga, dividen, royalti, dan hadiah yang telah diterimanya Dikenakan tarif 15% x penghasilan bruto yaitu atas deviden, bunga, royalti dan hadiah/penghargaan Dikenakan tarif 2% x penghasilan bruto yaitu atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa Kecuali telah dikenakan PPh pasal 4(2)
49
Kasus 1 PT. Bijak melakukan pembayaran atas jasa konsultasi kepada PT. Baik (pengusaha kecil non PKP) sebesar Rp10.000.000. PT. Segar melakukan pembayaran atas jasa catering kepada PT. Seger (PKP) atas jasa catering sebesar Rp50.000.000 (belum termasuk PPN)
50
Jawaban Jurnal PT. Bijak Biaya konsultan 10.000.000 Kas 9.800.000 Utang PPh pasal 23 200.000 Jurnal PT. Baik Kas 9.800.000 UM PPh ps 23 200.000 Penghasilan konsultan 10.000.00051
jawaban Jurnal PT. Segar Biaya jasa catering 50.000.000 UM PPN 5.000.000 Kas 54.000.000 Utang PPh pasal 23 1.000.000 Jurnal PT. Seger Kas 54.000.000 UM PPh ps 23 1.000.000 Penghasilan catering 50.000.000 Utang PPN 5.000.00052
Kasus 2 PT. Xtra membayar dividen kepada pemegang saham dalam negeri sebesar Rp1.000.000 PT. Vita membayar bunga pinjaman kepada PT. Wita sebesar Rp1.000.000
53
Jawaban Jurnal : Laba ditahan 1.000.000 Utang PPh pasal 23 150.000 Utang dividen 850.000
54
Jawaban Jurnal PT. Vita Biaya bunga 1.000.000 Utang PPh 23 150.000 Kas 850.000 Jurnal PT. Wita Kas 850.000 UM PPh 23 150.000 Penghasilan bunga 1.000.00055
Kasus 3 PT. A melakukan pembayaran sewa kendaraan pada Tn. Z (non Wajib Pajak) sebesar Rp2.000.000. Penghitungan PPh pasal 23 2.000.000 x 2% x 200% = Rp80.000 Penghitungan PPh pasal 23 atas pihak yang tidak berNPWP akan dikenakan tarif 100% lebih besar.56
JurnalBiaya sewa 2.000.000 Utang PPh pasal 23 Kas atau bank 80.000 1.920.000
57
PPh pasal 4(2) penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; penghasilan berupa hadiah undian; penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
58
Kasus 1 PT. Adil menyewa sebuah gudang dari PT. Zahif (Wajib Pajak Non Pengusaha Kena Pajak) dengan nilai sewa sebesar Rp12.000.000
59
jawaban Jurnal PT. Adil Biaya sewa gudang12.000.000 Kas 10.800.000 Utang PPh ps 4(2) 1.200.000 Jurnal PT. Zahif Kas 10.800.000 Beban PPh ps 4(2) 1.200.000 Penghasilan sewa gdg 12.000.00060
Kasus 2 PT. Bangun Negeriku, Wajib Pajak sekaligus PKP yang mempunyai kualifikasi usaha konstruksi besar memberikan jasa pelaksanaan konstruksi pembagunan gudang sebesar Rp2.400.000.000 belum termasuk PPN kepada PT. Ibu Pertiwi (PKP)
61
Jawaban Jurnal PT. Ibu Pertiwi Gudang 2.400.000.000 PPN Masukan 240.000.000 Kas 2.568.000.000 Utang PPh ps 4(2) 72.000.000 Jurnal PT. Bangun Negeriku Kas 2.568.000.000 Beban PPh ps 4(2) 72.000.000 PPN Keluaran 240.000.000 Penghasilan jasa kons 2.400.000.00062
Kasus 3 PT. Sukadana membeli tanah seharga Rp 300.000.000,-dan bangunan permanen seharga Rp 800.000.000,-dari Bapak Salim. NJOP tanah & bangunan tersebut sesuai SPPT PBB adalah sebesar Rp 1.000.000.000,-dan dibuatkan akta AJB-nya. Sesuai kesepakatan pajak-pajak ditanggung oleh pembeli. Diketahui bahwa NPOPTKP sebesar Rp 30.000.00063
Jawaban Penghitungan BPHTB NPOP 1,100,000,000 NPOPTKP 30,000,000 Dasar Pengenaan 1,070,000,000 BPHTB (5%) 53,500,000 BPHTB Tanah 300jt/1.100jt x 53.500.000 = 14.590.909 BPHTB Bangunan 800jt/1.100jt x 53.500.000 = 38.909.091 PPHTB 5% x Rp1.100.000.000 = 55.000.00064
Jawaban Bangunan 800.000.000 Tanah 300.000.000 Kas 1.100.000.000 Bangunan 38.909.091 BPHTB Tanah 14.590.909 Beban PPh ps.4(2) 55.000.000 Kas 108.500.00065
PPh pasal 26 Pemotongan PPh pasal 26 ditujukan terhadap jenis penghasilan yang diterima/diperoleh Subyek Pajak Luar Negeri Tidak semua penghasilan yang dibayarkan ke luar negeri akan di potong PPh pasal 26 namun dilihat apakah adan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty
66
Kasus 1 PT. Crista berusaha di bidang properti mengasuransikan bangunannya kepada perusahaan asuransi di luar negeri, dengan premi asuransi dibayar dimuka sebesar Rp1 milyar untuk 1 tahun
67
jawaban Jurnal PT. Crista Biaya Premi asuransi 1.000.000.000 utang PPh ps 26 100.000.000 utang premi asuransi 900.000.000 Utang PPh ps 26 100.000.000 Utang Premi Asuransi 900.000.000 Kas atau bank 1.000.000.00068
Kasus 2 Mekdi Indonesia membayar royalti kepada mekdi USA atas pemakaian merek dagang sebesar Rp250.000.000
69
jawaban Jurnal : Biaya royalti 250.000.000 utang PPh ps 26 50.000.000 utang royalti 200.000.000
70
Pajak Pertambahan Nilai PPN dapat dibedakan ke dalam 2 tipe yaitu pajak masukan dan pajak keluaran Jika dalam suatu masa pajak, saldo kredit rekening PPN-keluaran lebih besar dari pada saldo debit rekening PPN-Masukan maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar Apabila sebaliknya maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya71
Pajak Pertambahan Nilai PPN masukan dapat dipandang sebagai uang muka PPN, sedang PPN Keluaran dapat dipandang sebagai utang PPN Penghitungan uang muka dan utang PPN tersebut harus dilakukan pada setiap bulan atau masa pajak
72
Kasus 1 PT. Sinam adalah PKP pada bulan Januari dan Februari 2009 mempunyai data sebagai berikut (dalam jutaan): Jan Feb Penjualan 250 250 Pembelian 300 200 PPN Keluaran 25 25 PPN Masukan 30 2073
Jurnal Januari Persediaan brg dgn 300.000.000 PPN masukan (UM PPN) 30.000.000 Utang dagang 330.000.000
Piutang dagang (kas) 275.000.000 Hasil penjualan 250.000.000 PPN Keluaran (utang PPN) 25.000.000 PPN Keluaran PPN Masukan 25.000.000 25.000.00074
Jurnal Februari Pers brg dggn PPN Masukan Utang dagang Piutang dagang Hasil penjualan PPN Keluaran PPN Keluaran PPN Masukan 200.000.000 20.000.000 220.000.000 275.000.000 250.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.00075
Kasus 2 PT. QQ adalah eksportir, membeli barang untuk diekspor. Pada masa maret 2009, pembelian seluruhnya BKP sejumlah Rp175.000.000 sedang penjualan ekspor sebesar Rp.250.000.000. kelebihan pembayaran direstitusikan pada bulan maret 2009
76
JurnalPiutang dagang 250.000.000 HPP 175.000.000 Hasil penj eksp 250.000.000 pers brg dggan 175.000.000 Pers brg dggn 175.000.000 PPN masukan 17.500.000 utang dagang/kas 192.500.000 Piutang restitusi PPN 17.500.000 PPN masukan 17.500.00077
Kasus 3 PT. Sejuk pada bulan Februari 2009 melakukan penjualan BKP YTM seharga Rp750.000.000 . Barang tersebut waktu diimpor dengan harga Rp500.000.000 (PPnBM 20%): DPP 750.000.000 PPN 75.000.000 jumlah 825.000.000
78
JurnalPersediaan PPN Masukan Kas/bank Piutang dagang Hasil penjualan PPN Keluaran PPN keluaran PPN Masukan kas /bank 600.000.000 50.000.000 650.000.000 825.000.000 750.000.000 75.000.000 75.000.000 50.000.000 25.000.00079
80
METODE PENGHAPUSAN PIUTANGPenghapusan Langsung (Direct Write-off Method) Komersial Penyisihan/pencadangan (Allowance Method) Dasar Saldo Penjualan (Income Statement Approach) Dasar Saldo Piutang (Ballance Sheet Approach) Umur Piutang
Piutang Rata-rata
Fiskal
Penghapusan Langsung (Direct Write-off Method)
Syarat
Pasal 6 ayat (1) huruf h.
81
METODE PENGHAPUSAN PIUTANGPenghapusan Langsung (Direct Write-off Method) Komersial Penyisihan/pencadangan (Allowance Method) Dasar Saldo Penjualan (Income Statement Approach) Dasar Saldo Piutang (Ballance Sheet Approach) Umur Piutang
Piutang Rata-rata
Fiskal
Penghapusan Langsung (Direct Write-off Method)
Syarat
Pasal 6 ayat (1) huruf h.
82
FORMULA PENYISIHAN/PENCADANGAN
Dasar Saldo Penjualan (Income Statement Approach)
% Penyisihan X Total Penjualan % Penyisihan X Total Penjualan Kredit
Piutang Rata-rata Dasar Saldo Piutang (Balance Sheet Approach) Umur Piutang
% penyisihan X (s. awal piut + s. akhir piut) 2 - Dibuat daftar umur piutang - Setiap kelompok umur dibuat % penyisih an masing-masing % Penyisihan X Jml piutang masing2 kelompok umur83
PENCATATAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH KejadianPembentukan awal Cadangan piutang Tidak tertagih Penghapusan Piutang
Metode LangsungTidak ada pencatatan
Mtd. Penyisihan/cadanganD: B. Piutang Tdk Tertagih K: Cad. Piutang Tak Tertagih
D: B. Piutang Tak Tertagih K: Piutang Menimbulkan kembali piutang D: Piutang K: B. Piutang Tak Tertagih Mencatat pelunasan : D: Kas/Bank K: Piutang
D: Cadangan piutang tak tertagih K: Piutang Menimbulkan kembali piutang D: Piutang K: Cad. Piutang tak tetrtagih Mencatat pelunasan : D: Kas/Bank K: Piutang S. akhir CPTT < Pembentukan baru D: B. Piutang Tdk Tertagih K: Cad. Piutang Tak Tertagih S. Akhir CPTT > Pembentukan baru D: Cad. Piutang Tak Tertagih K: Laba Piutang Tak Tertagih84
Pelunasan Piutang Yang Telah dihapus bukukan
Pembentukan Kembali Cadangan piutang Tidak Tertagih
Tidak ada pencatatan
Syarat Piutang Tak Tertagih Dapat Dibebankan Secara FiskalTelah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial Y Telah diserahkan perkara penagihannya kepada PN atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara Atau Piutang tidak Dapat ditagih ada perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan Atau dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus Atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; Y Daftar Piutang tidak tertagih diserahkan ke DJP Y T T
T
Tidak dapat dibebankan secara Fiskal (Kecuali debitur kecil)
Dapat dibebankan secara Fiskal85
Jenis usaha yang menurut fiskal diperkenankan membentuk cadangan piutang tak tertagih Usaha bank Usaha lain: Yang menyalurkan kredit Sewa guna usaha dengan hak opsi Perusahaan pembiayaan konsumen Perusahaan anjak piutang
86
Piutang dalam hubungan istimewaPiutang dalam hubungan istimewa terjadi antara lain: Sewa kantor Pembebanan biaya listrik Penjualan harta tetap Peminjaman dana Transaksi penyerahan barang/jasa Transaksi dalam hubungan istimewa harus diperlakukan dengan harga wajar.
87
Hubungan istimewa WP mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wp lain, atau hubungan antara wp dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wp atau lebih Wp menguasai wp lainnya atau dua atau lebih wp berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung Terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat
88
Perolehan Aktiva TetapMembeli tunai Membangun sendiri Menukar dengan aktiva lain Aktiva tetap dicatat dengan prinsip harga perolehan Sesuai dengan Pasal 10 UU PPh yang menganut prinsip harga historis
89
Pembelian aktiva tetap tidak ada hubungan istimewa Pembeli : harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta Penjual : harga penjualan adalah harga yang sesungguhnya diterima
90
Pembelian aktiva tetap apabila ada hubungan istimewa Pembeli : jumlah yang seharusnya dikeluarkan oleh pembeli Penjual : Harga penjualan adalah harga yang seharusnya (harga pasar wajar)
91
Pertukaran aktiva Menggunakan harga pasar aktiva yang seharusnya diperoleh Diakui adanya gain/loss pertukaran aktiva Tidak mengenal sejenis atau tidak sejenis Gain/loss karena pertukaran aktiva dinilai dari selisih harga pasar dikurangi nilai buku
92
Aktiva tetap yang didapatkan dari setoran modal Penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat oleh perusahaan Harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis, status, tempat kedudukan dll Dasar penilaian adalah nilai pasar Bagi pihak yang mengalihkan terdapat capital gain/loss yaitu sebesar selisih antara nilai buku dengan harga pasar yang ditetapkan
93
aktiva tetap dari hibah/bantuan Ada hubungan usaha dinilai berdasarkan harga pasar : Penerima : objek pajak penghasilan Penyumbang : selisih antara nilai pasar dengan nilai buku yang merupakan laba/rugi Tidak ada hubungan usaha dinilai berdasarkan nilai buku Penerima : Bukan objek pajak Penyumbang : bukan biaya94
Membangun sendiri Semua biaya yang dikeluarkan untuk membangun merupakan komponen harga perolehan aktiva tetap Sesuai dengan SE-20/PJ.42/1994, pengeluaran bunga pinjaman selama masa konstruksi merupakan komponen dari biaya langsung yang menjadi bagian pembentukan harga pokok atau harga perolehan aktiva seperti gedung. Jadi pengeluaran bunga pinjaman sampai dengan gedung selesai dan siap digunakan harus dikapitalisir menjadi komponen harga perolehan.
95
SISTEM PENCATATAN PERSEDIAANSistem Pencatatan PembelianTidak mencatat Persediaan
Penjualan
Akhir Tahun Stock opnameHPP (D) Persediaan awal (K) Persediaan akhir (D) HPP (K)
PeriodikPembelian (D) Kas/bank/ htg usaha(K)
Tidak mencatat Persediaan
Persediaan (D) Kas/bank/ htg usaha(K)
HPP (D) Persediaan (K)
Stock opname Fisik < CatatanHPP/Loss (D) Persediaan (K)
Perpetual
Retur :Kas/bank/ htg usaha(D) Persediaan (K)
Retur :Persediaan (D) HPP (K)
96
Pencatatan Persediaan12 Maret 2008, CV Sakti membeli barang dagangan berupa tepung terigu sebanyak 2000 karung dengan harga Rp 50.000 perkarung secara kas. 13 Maret 2008, CV Sakti menjual 1000 karung tepung terigu @ Rp 60.000 secara kas 1. Sistem Periodik Pembelian Tanggal 12-0312-03-08 Akun Pembelian Kas Debet (Rp) 100.000.000 Kredit (Rp) 100.000.000
Penjualan Tanggal 12-0312-03-08 Akun Kas Penjualan Debet (Rp) 60.000.000 Kredit (Rp) 60.000.000
97
2. Sistem Perpetual Pembelian
Tanggal 12-0312-03-08
Akun Persediaan Kas
Debet (Rp) 100.000.000
Kredit (Rp) 100.000.000
Penjualan
Tanggal 12-0312-03-08
Akun Kas Penjualan Harga Pokok Penjualan Persediaan
Debet (Rp) 60.000.000
Kredit (Rp) 60.000.000
50.000.000 50.000.000
98
METODE PENILAIAN PERSEDIAANSaldo awal per 1-1-2008 = 100 unit @ Rp 10.000 = Rp 1.000.000 1Transaksi selama tahun 2008 : Pembelian Tanggal 1515-Feb 1-Mar 4-Apr 1-Jun 1212-Jul 2-Sep 6-Nov 5-Dec Total 60 340 14,000 50,000 840,000 4,240,000 330 54,000 4,530,000 100 13,000 1,300,000 120 15,000 1,800,000 60 11,000 660,000 60 13,000 780,000 120 12,000 1,440,000 70 13,000 910,000 Unit H. beli/unit Jumlah Harga Unit 80 Penjualan H. jual/unit 13,000 Jumlah Harga 1,040,000
Hasil inventarisasi fisik akhir tahun diketahui jumlah persediaan sebanyak 110 unit.
99
METODE PENILAIAN PERSEDIAAN Pada Sistem Pencatatan Periodik1. FIFONilai persediaan per 31-12-08 Lapisan Unit Persediaan Persediaan 110 unit Nilai Persediaan HPP Tahun 2008 Persediaan awal Pembelian Dikurang Persediaan akhir Harga Pokok Penjualan 50 60 Harga/unit (Rp) 13.000 14.000 Jumlah Harga (Rp) 650.000 840.000 1.490.000 = Rp 1.000.000 = Rp 4.240.000 = (Rp 1.490.000) = Rp 3.750.000
Ayat jurnal penyesuaian HPP tgl 31-12-08 Tanggal 3131-12 Perkiraan Harga Pokok Penjualan Persediaan (akhir) Pembelian Persediaan (awal) Ref Debet (Rp) 3.750.000 1.490.000 4.240.000 1,000,000100
Kredit (Rp)
METODE PENILAIAN PERSEDIAAN Pada Sistem Pencatatan Periodik2. LIFONilai persediaan per 31-12-08 Unit Lapisan Persediaan Persediaan 110 unit 100 10 Nilai Persediaan HPP Tahun 2008 Persediaan awal Pembelian Dikurang Persediaan akhir Harga Pokok Penjualan = Rp 1.000.000 = Rp 4.240.000 = (Rp 1.120.000) = Rp 4.120.000 Harga/unit (Rp) 10.000 12.000 Jumlah Harga (Rp) 1.000.000 120.000 1.120.000
Ayat jurnal penyesuaian HPP tgl 31-12-08 Tanggal 3131-12 Perkiraan Harga Pokok Penjualan Persediaan (akhir) Pembelian Persediaan awal Ref Debet (Rp) 4.120.000 1.120.000 4.240.000 1,000,000101
Kredit (Rp)
METODE PENILAIAN PERSEDIAAN Pada Sistem Pencatatan Periodik3. SIMPLE AVERAGEHarga rata-rata Tanggal Uraian Saldo 1-Mar Pembelian 1-Jun Pembelian 2-Sep Pembelian 5-Dec Pembelian Jumlah Harga rata-rata rataUnit Harga/unit 100 10,000 120 12,000 60 11,000 100 13,000 60 14,000 440 5.240.000 : 440 Jumlah Harga 1,000,000 1,440,000 660,000 1,300,000 840,000 5,240,000 11,909
Nilai persediaan = 110 X Rp 11.909 = Rp 1.310.000 HPP Th. 2008 Persediaan awal = Rp 1.000.000 Pembelian = Rp 4.240.000 Dikurang Persediaan akhir = (Rp 1.310.000) Harga Pokok Penjualan = Rp 3.930.000 Ayat jurnal penyesuaian HPP tgl 31-12-08 Tanggal Perkiraan Ref Debet (Rp) 3131-12 Harga Pokok Penjualan Persediaan (akhir) Pembelian Persediaan awal 3.930.000 1.310.000
Kredit (Rp)
4.240.000 1,000,000 102
METODE PENILAIAN PERSEDIAAN Pada Sistem Pencatatan Perpetual1. FIFOTgl Saldo15-Feb 1-Mar 4-Apr 1-Jun 12-Jul 2-Sep
Pembelian (Masuk) Unit H./unit Jml harga
Penjualan (Keluar) Unit H./unit Jml harga 80 10,000
120
12,000
1,440,000 20 50 10,000 12,000
60
11,000
100
13,000
6-Nov
5-Dec Jumlah
60 340
14,000
660,000 - 60 1,300,000 - 10 - 60 - 50 840,000 4,240,000 330
12,000
12,000 11,000 13,000
Unit 100 800,000 20 20 120 200,000 600,000 70 70 60 720,000 10 60 - 10 - 60 - 100 120,000 660,000 650,000 50 - 50 - 60 3,750,000 110
Saldo H./unit Jumlah harga 10,000 1,000,000 10,000 200,000 10,000 200,000 12,000 1,440,000 12,000 12,000 11,000 12,000 11,000 12,000 11,000 13,000 840,000 840,000 660,000 120,000 660,000 120,000 660,000 1,300,000 650,000 650,000 840,000 1,490,000103
13,000 13,000 14,000
2. LIFOTgl Saldo 1515-Feb 1-Mar 4-Apr
METODE PENILAIAN PERSEDIAAN Pada Sistem Pencatatan PerpetualPenjualan (Keluar) Unit H./unit Jml harga 80 120 12,000 1,440,000 70 12,00 0 840,000 10,000 800,000 Unit 100 20 20 120 20 50 20 50 60 60 11,000 660,000 1,300,000 13,00 0 240,000 12,00 0 3,840,000 20 50 20 50 100 20 30 20 30 60 110 Saldo H./unit Jml harga 10,000 1,000,000 10,000 200,000 10,000 200,000 12,000 1,440,000 10,000 200,000 12,000 10,000 12,000 11,000 10,000 12,000 10,000 12,000 13,000 10,000 12,000 10,000 12,000 14,000 600,000 200,000 600,000 660,000 200,000 600,000 200,000 600,000 1,300,000 200,000 360,000 200,000 360,000 840,000 104 1,400,000
Pembelian (Masuk) Unit H./unit Jml harga
1-Jun
60 11,000
660,000 -
1212-Jul 2-Sep 6-Nov 100 13,000
1,300,000 -
100 20
5-Dec Jumlah
60 14,000 340
840,000 4,240,000 330
METODE PENILAIAN PERSEDIAAN Pada Sistem Pencatatan Perpetual3. Moving AveragePembelian (Masuk) Unit H./unit Jml harga Penjualan (Keluar) Unit H/unit Jml harga 80 120 60 100 60 340 2,000 11,000 13,000 14,000 1,440,000 70 660,000 - 60 1,300,000 - 100 840,000 4,240,000 310 11,714 11,385 12,335 820,000 683,077 1,233,484 3,536,561 10,000 800,000 Unit 100 20 140 70 130 70 170 70 130 130 Saldo H./unit 10,000 10,000 11,714 11,714 11,385 11,385 12,335 12,335 13,103 Jml harga 1,000,000 200,000 1,640,000 820,000 1,480,000 796,923 2,096,923 863,439 1,703,439 1,703,439
Tgl Saldo 1515-Feb 1-Mar 4-Apr 1-Jun 1212-Jul 2-Sep 6-Nov 5-Dec Jumlah
105
METODE PENILAIAN PERSEDIAAN NILAI REALISASI BERSIHTidak diperkenankan secara Fiskal, kecuali karna rusak, usang (tidak dpt dijual secara Normal) dibebankan
PSAK 14
NRV < Cost
Y
NRV
T
Cost
NRV
=
Market Price
-
Estimasi biaya yg diperlukan untuk menjual
Jenis Brg A B C D Jumlah
Jumlah Unit 200 400 300 500 1.400
Harga pokok perunit 10.000 14.000 15.000 9.000
Harga pasar B.Penjualan Nilai relisasi perunit perunit bersih Perunit 9.000 16.000 15.500 9.000 500 1.000 1.000 300 8.500 15.000 14.500 8.700
Nilai Persediaan 1.700.000 5.600.000 4.350.000 4.350.000 16.000.000106
Macam-macam kurs Kurs menteri keuangan : kurs yg ditetapkan oleh Menkeu yg ditetapkan tiap minggu Kurs realisasi : kurs yg sebenarnya terjadi pada waktu perusahaan merupiahkan valas atau pada waktu perusahaan membeli valas Kurs Bank Indonesia : kurs untuk mencatat utang piutang serta transaksi dalam valuta asing. Yang digunakan adalah kurs tengah BI yang merupakan rata-rata antara kurs jual dan kurs beli107
Kurs Menteri Keuangan Digunakan untuk penghitungan pajak-pajak yang terutang dalam valuta asing yang harus terlebih dahulu di nilai ke dalam mata uang rupiah Perhitungan bea masuk, PPN-import, PPh pasal 22 sesuai dengan tanggal PIB Penghitungan PPN dan PPn BM sesuai tanggal faktur pajak Penghitungan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 apabila penghasilan diterima dlm mata uang asing Penghitungan pajak ekspor Penghitungan Pajak final yang dibayarkan dlm valuta asing
108
Pengakuan Selisih Kurs menurut Akuntansi Pajak Keuntungan dan/atau kerugian yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia *Penjelasan pasal 4 ayat(1) huruf l UU PPh
laba selisih kurs merupakan objek Pajak Penghasilan dan kerugian selisih kurs merupakan Biaya yang dapat dikurangkan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto109
Transaksi dalam mata uang asing Transaksi yang didenominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing misalnya membeli atau menjual barang atau jasa, meminjam atau meminjamkan dana, memperoleh atau melepaskan aktiva, menimbulkan atau melunasi kewajiban dan yang lainnya Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi
110
Kasus 1 Tanggal 1 November 2009, PT Pondok Aren melakukan penjualan ekspor dengan nilai US$ 50.000. Kurs tengah BI yang berlaku tanggal tersebut 1 US$ = Rp 9.500 Pengakuan penjualan dan piutang dalam Rupiah = US$ 50.000 X 9.500 = Rp 475.000.000 Jurnal : Piutang 475.000.000 Penjualan 475.000.000111
Kasus 2 Tanggal 15 November 2009 PT Pondok Aren melakukan impor mesin (Aset Tetap) dari Cina seharga US$ 100.000 secara kredit. Kurs tanggal tersebut 1US$ = 9.700 Pengakuan nilai Mesin dan Hutang ( PPN dan Bm diabaikan) :US$ 100.000 X 9.700 = Rp 970.000.000 Jurnal : Mesin 970.000.000 Hutang 970.000.000112
Pelaporan akhir tahun Pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator yang obyektif; Pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi; dan Pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan
113
Pelaporan akhir tahun Dari 2 kasus sebelumnya, berapa laba atau rugi selisih kurs apabila kurs pada akhir tahun 2009 adalah sebesar Rp9.800 per US$1 Buat ayat jurnal penyesuaian dan penyajian dalam neraca.
114
Tran aksiPos (Accoun )
alam Valuta AsingPelaporan Pada Tgl Neraca Laporan Laba Rugi
Pengakuan Awal
os oneter : as/ ank, Piutang, utang,
Dibukukan dg urs saat terjadi transaksi
Dilaporkan dg menggunakan kurs pada tanggal Neraca
Selisih kurs Diakui sebagai ain/ Loss) tahun berjalan
Pos non moneter : Persediaan, akti a tetap, ekuitas
Dibukukan dg urs saat terjadi transaksi
Dilaporkan tetap menggunakan kurs pada tanggal Transaksi
115
Pengakuan Selisih ursnd of periode
Transaction Date
Settlement Date
Settlement Date
1/6 09
1/9 09Pengakuan Laba (Rugi) urs
31/12 09
1/6 10
Pengakuan Laba (Rugi) urs Satu periode akuntansi elewati satu periode akuntansi
Pengakuan Laba (Rugi) urs
116
Revaluasi Aktiva TetapPMK No:79/PMK.03/2008
Meningkatkan nilai perusahaan shg memudahkan perusahaan dalam proses pencarian dana, baik melalui pinjaman maupun penjualan saham Meningkatkan biaya penyusutan aktiva tetap dimasa mendatang Meningkatkan keakuratan perhitungan penghasilan maupun biaya sehingga mencerminkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam menghasilkan laba Agar neraca perusahaan menunjukkan posisi kekayaan perusahaan yang sebenarnya117
Subyek revaluasi WP Badan dalam negeri termasuk BUT yang menggunakan pembukuan setelah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum dilakukan revaluasi WP Orang Pribadi dalam negeri walaupun menggunakan pembukuan, tidak berhak melakukan revaluasi karena tidak terjadi pemisahan harta antara harta pribadi dan harta perusahaan. Termasuk WP Badan yang menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dollar amerika serikat
118
Obyek Revaluasi Semua aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan atau Seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk 3M penghasilan yang merupakan objek pajak Penilaian kembali dapat dilakukan setelah lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan
119
Pengajuan permohonan Wajib pajak mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak Dirjen Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat keputusan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan atas permohonan Wajib Pajak tersebut
120
Nilai pasar atau nilai wajar Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapan perusahaan penilai yang telah mendapat izin dari pemerintah Apabila nilai pasar tersebut tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya, Dirjen Pajak dapat menetapkan kembali nilai pasarnya Penilaian kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal laporan perusahaan penilai121
Penghitungan PPh Final Revaluasi Selisih lebih revaluasi dihitung dengan mengurangkan nilai pasar aktiva (hasil penilaian) dengan nilai sisa buku fiskal PPh yang harus dibayar adalah 10% x selisih lebih revaluasi dan bersifat final Apabila wajib pajak tidak dapat melunasi sekaligus PPh yang terutang dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran paling lama 12 bulan sesuai dengan UU KUP122
Contoh kasus (dalam jutaan) Pada tanggal 1 januari tahun 2009 PT ABC melakukan penilaian kembali. Berapa PPh final atas revaluasi ? Akt NBF Nilai Sel tetap pasar lebih Tana h Ban gnan Mesi n Juml ah 2000 2500 200 450 500 250 7000
1000 8000
3200 10950 7750123
Jawaban PPh revaluasi akt tetap 10% x 7750 juta = 775 juta (final) Jumlah tersebut dapat diangsur oleh wajib pajak paling lama 12 bulan dengan mengajukan permohonan sesuai dengan pasal 9 ayat (4) UU KUP
124
Perlakuan aktiva tetap setelah direvaluasi Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah nilai pada saat penilaian kembali Masa manfaat aktva menjadi kembali mulai nol tahun Tidak boleh dialihkan dalam jangka waktu sebelum masa manfaat berakhir untuk kelompok 1 dan 2 serta sebelum lewat jangka waktu 10 tahun untuk kelompok 3 dan 4, bangunan dan tanah Apabila terjadi pengalihan, atas selisih lebih penilaian kembali diatas NSBF semula, dikenakan tambahan PPh yang bersifat final dengan tarif tertinggi PPh WP Badan DN yang berlaku saat penilaian kembali dikurangi 10% Selisih antara nilai pengalihan aktiva dengan NSBF merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan PPh125
Pengecualian pengalihan . Pengalihan yang bersifat force majeur berdasarkan keputusan atau kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.126
Perlakuan aktiva tetap setelah direvaluasi Selisih lebih penilaian kembali aktiva perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula, dibukukan dalam perkiraan Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perushaaan tanggal .. dan termasuk dalam kelompok modal. Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai saham tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal bukan merupakan obyek pajak. Dalam hal selisih lebih secara fiskal melebihi selisih lebih secara komersial, maka pemberian saham bonus atau pencatatan tamabahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang bukan merupakan obyek pajak hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial
127
Sewa guna usaha (leasing) Sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) Sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) Periode leasing dapat meliputi jangka waktu beberapa tahun
128
SGU tanpa hak opsiSewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) yaitu : 1. Jumlah pembayaran SGU selama masa SGU tdk dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di SGU kan ditambah keuntungan yg diperhitungkan oleh lessor 2. Perjanjian SGU tdk memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee 3. Kepemilikan barang masih berada ditangan pihak lessor sehingga yg berhak menyusutkan barang adalah lessor. 129
Perlakuan PerpajakanLessor Seluruh pembayaran sewa yg diterima obyek PPh pasal 23 Menyusutkan aktiva yg di SGU karena kepemilikan Memungut PPN jasa sewa yang diberikan Lesse Biaya sewa yg dibayar/ terutang boleh menjadi pengurang Tidak boleh menyusutkan karena milik lessor Memotong PPh ps 23 sesuai tarif130
Kasus PT. X (lessor) meng-SGU-kan mesin gol II dg harga Rp200jt kepada PT. Z(lessee) jangka waktu leasing 24 bulan dan nilai sisa barang setelah periode leasing adalah nihil. Pembayaran perbulan Rp8.000.000. Jumlah pembayaran adalah Rp192 jt lebih kecil dari 200jt, karena tidak klausul untuk memiliki maka termasuk operating lease131
JawabanLessor Terimasew a Pungut PPN Dipotong PPh ps 23 Diterima PT. X 8.000.000 800.000 160.000 8.640.000 Lessee PT. Z Bayarsew 8.000.000 a Bayar PPN 800.000 Memotong 160.000 PPh ps 23 Dibayar 8.640.000 Penyusuta Tidak ada n132
Penyusuta Sesuai n metode
SGU dengan hak opsi 1. Sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) yaitu : Jumlah pembayaran SGU selama masa SGU ditambah nilai sisa harus menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor Masa SGU ditetapkan sekurang2nya 2 th utk gol I, 3 th utk gol II dan III dan 7 tahun utk gol bang Perjanjian SGU memuat ketentuan mengenal hak opsi bagi lessee Lessor berniat menjual barang dengan menghitung jumlah seluruh angsuran lebih besar dari harga pokok barang
2. 3. 4.
133
Perlakuan perpajakanLessor Ph yg menjadi obyek PPh adl seluruh pembayaran Tidak ada penyusutan Dapat membentuk cad piutang ragu-ragu raguKerugian dibebankan pd akm.cad.piutang ragu2 Besarnya PPh pasal 25 triwulanan Jasa pembiayaan tdk terutang PPN. Penyerahan terutang PPN Lessee Seluruh pembayaran boleh menjadi pengurang Tidak ada penyusutan Tidak memotong PPh pasal 23 atas angsuran Tidak dipungut PPN
134
Kasus PT. X (lessor) meng-SGU-kan mesin gol II dg harga Rp200jt kepada PT. Z(lessee) jangka waktu leasing 36 bulan dan nilai sisa barang setelah periode leasing adalah nihil. Pembayaran perbulan Rp8.000.000. pembayaran terdiri dari pokok Rp.5.555.555 dan bunga Rp.2.444.445 Ada klausul opsi bagi lessee untuk membeli135
jawabanLessor PT X Lessee PT Y Mencatat 288 juta piutang Terima 2.444.445 bunga Terimapokok 5.555.555 Jumlah 8.000.000 Byr sewa 8.000.000 Tidak memungut136
Penyusutan Tidak ada Penyusut Tidak ada Debet biaya 2.5% x PPh pnyisihan saldo piut pasal 23 piut