ADD III MOU KUR 2010

5/5/2018 ADD III MOU KUR 2010

1/11

ADDENDUMIII NOTAKESEPAHAMANBERSAMA(Memorandum o f Unders ta nd in g)

Antara

K EM EN TE RIA N K EU AN GA N R EP UB LIK IN DO NE SIAK EM EN TE RIA N P ER TA NIA N R EP UB LIK IN DO NE SIAK EM EN TE RIA N K EH UTA NA N R EP UB LIK IN DO NE SIA

K EM EN TE RIA N KE LAU TA N D AN PE RIK AN AN R EP UB LIK IN DO NES IAK EM EN TE RIA N P ER IN DU STR IA N R EP UB LIK IN DO NE SIA

K EM EN TE RIA N K OP ER AS I DA N UK M RE PU BLIK IN DO NE SIADengan

PERUSAHAAN UM UM (PERUM ) JAM INAN KREDIT INDO NESIAP T (P ER SE RO ) A SU RA NSI KR ED IT IN DO NE SIA

DanPT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

PT BANK M ANDIRI (PERSERO) TbkPT BANK NEG ARA INDO NESIA (PERSERO ) TbkPT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

PT BANK BUKOPIN TbkPT BANK SYARIAH M ANDIRI

TENTANGP EN JA MINA N K RE DITjP EM BIA YA AN KE PA DA

USAHA M IKRO , KECIL, M ENENG AH, DAN KO PERASI

MOU/453.1/ MK/2010465/KU.00/M/IX/2010NK09/MENHUT/II/201001/MEN-KP/KB/IX/ 2010533.1/M.IND/I/2010

10/NKB/M.KUKM/IX/2010Nomor 64/1AMKRINDO/IX/2010

04/MOU/IX/ ASK/2010B.478/DIR/PRG/09/2010DIR/MOU/013/2010DIR.MOU/054/201080/MoU/DIR/2010

MOU:796/DIR-DPKM/IX/201012/018-MOU/DIR BSM/2010

1


2/11

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas bulan September Tahun Dua Ribu Sepuluh,(16 - 9 - 2010) di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:1. PIHAK PERTAMAsebagai PelaksanaTeknis Programyang terdiri dari :(1). Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili olehAgus Martowardojo selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia yangdiangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/PTahun 2010, tanggal 20 Mei 2010, berkedudukan di JI Dr. Wahidin No.1 JakartaPusat, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karenanya berwenangmelakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Kementerian KeuanganRepublik Indonesia. -------------------------------------------------------------------------(2). Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili olehSuswono selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia yang diangkatberdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun2009, tanggal 21 Oktober 2009 berkedudukan di JI. Harsono RM No. 3Ragunan Jakarta Selatan, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, olehkarenanya berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namaKementerian Pertanian RepublikIndonesia. --------------------------------------------(3). Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dalam hal inidiwakili oleh Fadel Muhammad selaku Menteri Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 84/P Tahun 2009, tanggal 21 Oktober 2009 berkedudukan diJI. Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, yang bertindak dalam jabatannya

tersebut, oleh karenanya berwenang melakukan perbuatan hukum untuk danatas nama Kementerian Kelautandan PerikananRepublik Indonesia. --------------(4). Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dalam hal ini diwakilioleh Mohamad Suleiman Hidayat selaku Menteri Perindustrian RepublikIndonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 84/P Tahun 2009, tanggal 21 Oktober 2009 berkedudukan di JI. GatotSubroto No. 52-53 Jakarta Selatan, yang bertindak dalam jabatannya tersebut,oleh karenanya berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atasnama KementerianPerindustrian Republik Indonesia. --------------------------------(5). Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili olehZulkifli Hasan selaku Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang diangkatberdasarkan Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009,tanggal 21 Oktober 2009 berkedudukan di JI. Jenderal Gatot Subroto JakartaSelatan, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karenanyaberwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama KementerianKehutananRepublik Indonesia. -----------------------------------------------------------(6). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia, dalam hal ini diwakili oleh Sjarifuddin Hasan selaku MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang diangkatberdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009,tanggal 21 Oktober 2009 berkedudukan di JI. H.R. Rasuna Said Kav. 3-5Jakarta Selatan, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karenanyaberwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama KementerianKoperasidan UsahaKecildan MenengahRepublik Indonesia. -----------------------

2


3/11

II. PIHAKKEDUAsebagai Perusahaan Penjamin yang terdiri dari :(1). Perusahaan Umum laminan Kredit Indonesia (Perum lamkrindo),

dalam hal ini diwakili oleh Nahid Hudaya, selaku Direktur Utama PerusahaanUmum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), dalam hal ini bertindakdalam jabatannya sesuai Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik NegaraRepublik Indonesia Nomor KEP-190/MBU/2007 tanggal 27 Agustus 2007 danKeputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik IndonesiaNomor KEP-298/MBU/2007 tanggal 28 Desember 2007, dengan demikianberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang PerusahaanUmum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang telah diumumkan dalamTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81,bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Umum (Perum)Jaminan Kredit Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat diGedung Jamkrindo Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru BandarKemayoran Jakarta Pusat. ----------------------------------------------------------------

(2). PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo), dalam hal inidiwakili oleh Chairul Bahri, selaku Direktur Utama PT (Persero) ASURANSIKREDIT INDONESIA (ASKRINDO) yang beralamat di Jalan Angkasa, Blok B-9Kavling No.8, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10610, yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara dan GubernurBank Indonesia Nomor: KEP-149/ MBU/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang

9/31/KEP.GBI/2007Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PerusahaanPerseroan (Persero) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA, dalam hal ini bertindakdalam jabatannya sah mewakili Direksi berdasarkan Anggaran Dasar PT(Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA, melalui Akta Notaris PrabowoAchmad Kadijono, SH Nomor 2 tanggal 06 April 1971 yang telah mendapatpengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sesuai DaftarPenetapan Menteri Kehakiman Nomor: J.A.5/193/24 tanggal 03 November1971 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10Desember 1971 Nomor: 555, Tambahan Berita Negara Republik IndonesiaNomor. 99, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta NotarisImas Fatimah, SH. Nomor: 17 tanggal 22 April 2010, dan telah didaftarkanpada Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia, sesuaiSurat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.10-09857 tanggal 23 April 2010, dalamhal ini dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaantersebut diatas. -----------------------------------------------------------------------------

III. PIHAKKETIGAsebagai BankPemberi Kredit yang terdiri dari :(1). PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh

Sofyan Basir, selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannyatersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan Anggaran DasarPerseroan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor88 tanggal 4 November 2003, Tambahan Nomor 11053, bertindak untuk danatas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di JalanJenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat. ------------------------------------------

3


4/11

(2). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Riswinandi,selakuWakil Direktur Utama PTBankMandiri (Persero) Tbk, bertempat tinggaldi Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakiliDireksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (11) AnggaranDasar Perseroan yang dibuat dihadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris diJakarta dengan Akta Nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998, yang telahdiumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 97 tanggal 4Desember 1998 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6859yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahanterakhir Anggaran Dasar sebagaimana dimuat terakhir dalam Akta NotarisDR.Amrul Partomuan Pohan, SH. L.LMNomor 29 tanggal 17 Juni 2010 yangtelah mendapat Pengesahan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-15813 tanggal 24 Juni2010, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri(Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal GatotSubroto Kavling36-38 Jakarta. ----------------------------------------------------------

(3). PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh GatotMudiantoro Suwondo, selaku Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian berdasarkanAnggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhirsebagaimana termaktub dalam Akta No.13 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuatdihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat olehMenteri Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No.AHU-AH.01.10-138S2 tanggal 7 Juni 2010, dan karenanya berwenang bertindakuntuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan danberkantor pusat di Jakarta dengan alamat JI. Jenderal Sudirman Kavling 1, untukselanjutnya disebut "BN I" -------------------------------------------------------------------------

(4). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili secarasah oleh Iqbal Latanro, selaku Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara(Persero) Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan UsahaMilik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang SahamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara No: KEP-291/MBU/2007 tanggal 19 Desember 2007, dalam hal ini bertindak untukdan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sesuai denganAnggaran Dasarnya yang dimuat terakhir dalam akta Notaris Fathiah Helmi,SH, Nomor 07 tanggal 12 Oktober 2009, yang telah mendapatkan persetujuansesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo.AHU-49309.AH.01.02Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009, juncto AktaPernyataan Direksi No. 43 tanggal 29 Oktober 2009 dan Akta PernyataanRUPSLuar Biasa Nomor 71 Tanggal 30 Desember 2009, yang berkedudukandan berkantor pusat di Jakarta, Jalan GajahMadaNo.1, Jakarta 10130. --------

(5). PT Bank Bukopin Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Glen Glenardi, SE MM,selaku Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk, yang dalam hal ini bertindakdalam jabatannya, berdasarkan anggaran dasar PT Bank Bukopin Tbk, yangdidirikan dengan Akta tertanggal 25 Pebruari 1993 No. 126 yang telahdisahkan oleh Menteri Kehakiman RI tertanggal 29 Juni 1993 No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tertanggal10 Agustus 1993 No. 64, Tambahan No. 3633, yang telah beberapa kalimengalami perubahan dan terakhir diubah secara keseluruhan dengan AktaPernyataan Keputusan Rapat tertanggal 6 Juni 2008 No. 8 yang telahmendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RItertanggal 29 Agustus 2008 No.AHU-56954.AH.01.02.Tahun2008, berwenangmelakukan perbuatan hukum, maka dari dan oleh karena itu bertindak untukdan atas nama PTBank Bukopin Tbk, berkedudukan di JI. MTHaryono Kav.50-51 Jakarta-12770. --------------------------------------------------------------------------

4


5/11

(6). PT Bank Syariah Mandiri, dalam hal ini diwakili oleh Yuslam Fauzi, selakuDirektur Utama PT Bank Syariah Mandiri, yang dalam hal ini bertindak dalamjabatannya berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri, yangdidirikan dengan Akta No.23 tanggal 8 September 1999 di hadapan Sutjipto,SH Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan MenteriKehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. (-16495HT.01.04.TH.99 tanggal 16 September 1999 dan telah diumumkan dalamBerita Negara Republik Indonesia No.87 tanggal 31 Oktober 2000 TambahanNo. 6588 dengan segenap perubahannya yang terakhir diubah dengan AktaBerita Aeara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank SyariahMandiri No.l0 tanggal 19 Juni 2008 dibuat di hadapan Badarusyamsi, SHNotaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-52791.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 dan telahdiumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.72 tanggal 5September 2008 Tambahan No.17106, Akta Berita Aeara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Mandiri No.211 tanggal 31Desember 2008 dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH sebagai Notaris Penggantidari Sutjipto, SH Notaris di Jakarta, Akta Berita Aeara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa Perseroaan Terbatas PT Bank Syariah Mandiri No. 28tanggal 25 Juni 2009, dibuat di hadapan Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta,dan terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang LuarBiasa PT Bank Syariah Mandiri No. 16 tanggal 29 Juni 2010, dibuat dihadapanHarun Kamil, SH, Notaris di Jakarta, berwenang melakukan perbuatan hukumuntuk dan atas nama PT Bank Syariah Mandiri, berkedudukan di JI. M.H.Thamrin No. 5 Jakarta Pusat. ------------------------------------------------------------

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, seeara bersama-sama selanjutnyadisebut PARAPIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : --------------1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas membantu

Presiden Republik Indonesia sebagai Pelaksana Teknis Program PenjaminanKredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Keeil, Menengah dan Koperasi. -------------

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentukpemberian penjaminan kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengahdan Koperasi guna memperoleh kredit/pembiayaan dari bank. --------------------------

3. Bahwa PIHAK KETIGA adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalambidang layanan perbankan yang salah satunya dalam bentuk penyaluran kredituntuk membantu Usaha Mikro, Keeil, Menengah dan Koperasi. -------------------------

4. Bahwa dalam melaksanakan misinya untuk membantu Usaha Mikro, Keeil Menengahdan Koperasi dalam penyaluran kredit/pembiayaan berikut penjaminannya tersebut,PARA PIHAK memandang perlu adanya suatu kerjasama dengan memperhatikanmaksud dan tujuan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentangKebijakan Pereepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro,KeciI dan Menengah. -----------------------------------------------------------------------------

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, seeara bersama-sama selanjutnyadisebut PARAPIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : --------------1. Bahwa Para Pihak pada tanggal 09 Oktober 2007 telah menandatangani Nota

Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) tentang PenjaminanKredit/Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Keeil dan Menengah Dalam RangkaPelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan PereepatanPengembangan Sektor Riil Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Keeil dan Menengah(selanjutnya disebut Nota Kesepahaman Bersama). ----------------------------------

5


6/11

2. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2008, Para Pihak telah menandatangani Addendum Iatas Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan BagiUsaha Mikro, Keeil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas. ----

3. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2010, Para Pihak telah menandatanganiAddendum II atas Nota Kesepahaman Bersama tentang PenjaminanKredit/Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Keeil dan Menengah sebagaimana dimaksudpada angka 1 diatas. ----------------------------------------------------------------------------

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan hal-halsebaga i berikut: ------ ---- ---- ------ ------ ------ ------- --- ------ ------ ------ ------- ---- -------i) Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan KUR Semester I Tahun 2010tanggal 13 Juli 2010. -----------------------------------------------------------------------2) Hasil Sidang Kabinet pada tanggal 29 Juli 2010. ------------------------------------3) Hasil Rapat Koordinasi Komite Kebijakan KUR tanggal 26 Agustus 2010. ---------Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani AddendumIII atas Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/PembiayaanBagi Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, (selanjutnya disebut Addendum III)dengan ketentuan-ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut: ---------------------1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:----------------

Pasal2Ruang Lingkup Kerjasama(1). Ruang lingkup kerjasama Nota Kesepahaman Bersama ini adalah

pemberian fasilitas Kredit/Pembiayaan yang diberikan PIHAK KETIGA kepadaDebitur Usaha Mikro, Keeil, Menengah dan Koperasi yang dijamin olehPIHAK KEDUA yang dalam pelaksanaannya diutamakan yang diarahkan olehKomite Kebijakan yang akan dibentuk sehubungan dengan ProgramPenjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, danKoperasi dan/atau didukung oleh PIHAK PERTAMA dalam kapasitasnyasebagai Komite Kebijakan.---------------------------------------------------------

(2). Kredit/Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapatdilakukan seeara langsung (direct) maupun tidak langsung ( linkage). - - -- -- -- --(3). Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang dapat dijamin oleh

PIHAK KEDUA adalah usaha produktif yang menghasilkan barang dan/ataujasa yang layak namun belum ban kab le. ------------------------------------------------(4). PIHAK PERTAMA dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal ini mempunyai kewajiban yaitu : -------------------------------------------

a. Mempersiapkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yangmelakukan usaha barang dan jasa produktif yang bersifat individu,kelompok, kemitraan dan/atau cluster untuk dapat dibiayai dengankred it/ pembiayaan; ------------------------------- ------- ---- ----- ------ ------ -------

b. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha barang dan jasayang akan menerima kredit/pembiayaan; --------------------------------------e. Melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan; ----- ---- ------ ------ ------ ------ ---- ------ ------ ------ ------ ----- ----- ---d. Memfasilitasi hubungan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan

Koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti! offtaker yangmemberikan kontribusi dan dukungan untuk kelanearan usaha. -------------

6


7/11

(5). PIHAK KETIGA melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskanpemberian kredit/pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAKKElIIGA.-----------------------------------------------------------------------------------(6). PIHAK KEDUA memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK KETIGA sesuai perjanjian kerjasama yang dibuat antara PIHAKKEDUAdan PIHAKKETIGA.---------------------(7). Kredit/Pembiayaan yang dapat disalurkan oleh PIHAK KETIGA kepadasetiap Usaha Mikro, Keeil, Menengah dan Koperasi yang dijamin olehPIHAK KEDUA adalah Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil,Menengah dan Koperasi yang tidak sedang menerima Kredit/Pembiayaandari Perbankandan/atau yang tidak sedangmenerima Kredit Program dariPemerintah, pada saat permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan, yangdibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur.---------------------------------(8). Kredit/Pembiayaan dari Perbankan yang sedang diterima oleh UsahaMikro, Keeil, Menengah dan Koperasi pada saat permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikeeualikanuntuk jenis: Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, KartuKredit, dan kredit konsumtif lainnya. --------------------------------------------------(9). Dalam hal kerjasama penjaminan kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) Pasal ini, PARAPIHAK sepakat atas hal-hal yang ditetapkan

sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------a. Kredit/Pembiayaan yang disalurkan oleh PIHAK KETIGA yang dijaminoleh PIHAK KEDUAkepada setiap Usaha Mikro, Kecil, Menengah danKoperasi setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),dan khusus yang disalurkan melalui linkage program pola executing,plafon yang dapat diberikan kepada setiap lembaga linkage setinggi-tingginya sebesarRp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). ------------------b. PIHAK KETIGAdapat memberikan Kredit/Pembiayaan dengan setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang selanjutnyadisebut KURMIKRO kepada setiap Usaha Mikro, Kecil, Menengah danKoperasi, baik seeara langsung (direct) maupun tidak langsung (linkage),dengan suku bunga kredit/rnarqin pembiayaan maksimal sebesar/setara22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun dan tidak diwajibkanuntuk dilakukan pengeeekanSistem Informasi Debitur. -----------------------e. PIHAK KETIGA dapat memberikan Kredit/Pembiayaan dengan plafon diatas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepadasetiap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, selanjutnya disebutKUR RnEL, baik seeara langsung (direct) maupun tidak langsung(linkage), dengan suku bunga kredit/ margin pembiayaan setinggi-tingginya sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif pertahun; -----

d. Kredit/Pembiayaan yang disalurkan melalui linkage program polaexecuting, suku bunga kredit/rnarqin pembiayaanditetapkan: --------------1) Maksimal sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahundari PIHAKKElIIGAke lembaga linkage. -------------------------------------2) Maksimal sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif pertahun dari lembaga linkage ke UMKMK.--------------------------------------

e. Penjaminanyang dilaksanakanoleh PIHAKKEDUAatas kredit/pembiayaanyang diberikan PIHAKKETIGAdilaksanakan seeara otomatis bersyaratsebagaimanatertuang dalam Perjanjian PenjaminanKredit/Pembiayaan;--7


8/11

(10). Persentase jumlah penjaminan kredit/pembiayaan oleh PIHAK KEDUA diatursebaga i berikut: ----- --- ------ ------ ------ ------ ----- ----- ------ ------ ------ ------ ---- ----a. 80% (delapan puluh persen) untuk sektor pertanian, kelautan dan

perikanan, kehutanan dan industri kecil; -----------------------------------------b. 80% (delapan puluh persen) untuk KURTenaga Kerja Indonesia (TKI); ---c. 70% (tujuh puluh persen) untuk sektor lainnya; ------------------------------dari kredit/pembiayaan yang diberikan PIHAK KETIGA kepada Usaha Mikro,Kecil, Menengah, dan Koperasi. --------------------------------------------------------

(11). Imbal Jasa Penjaminan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN). Besaran Imbal Jasa Penjaminan ditetapkan dalam PeraturanMenteri Keuangan. -----------------------------------------------------------------------

(12). Jangka waktu kredit/pembiayaan ditetapkan sebagai berikut :--------------------a. Jangka waktu pinjaman tidak melebihi 3 tahun untuk kredit/pembiayaan

modal kerja dan 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi; ----------------b. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi maka

jangka waktu maksimal yang diberikan adalah 6 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan 10 tahun untuk kredit/pembiayaan investasiterhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal; ---------------------------------

c. Jangka waktu kredit/pembiayaan investasi untuk usaha perkebunantanaman keras dapat diberikan secara langsung maksimal 13 tahun dantida k dapat diperpa njang; ------------------------------------------------------

(13). Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pengawasanatas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagai tindakan yang bersifatpreventif dan melakukan verifikasi secara selektif melalui BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).--------------------------------

(14). PIHAK KETIGA wajib melaporkan secara periodik, pelaksanaan penyalurankredit/pembiayaan, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya,kepada Komite Kebijakan cq. Deputi Menko Perekonomian BidangKoordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksanadengan format laporan yang berisikan hal-hal sebagai berikut: ------------------a. Realisasi total penyaluran dan baki debet kredit/pembiayaan; ---------------b. Realisasi penyaluran kredit/pembiayaan menurut Sektor Ekonomi; ---------c. Realisasi penyaluran kredit/pembiayaan menurut Provinsi; -------------------d. Jumlah debitur penerima kredit/pembiayaan; dan ------------------------------e. Jumlah kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL). ------------------------

(15). PIHAK KEDUA wajib melaporkan secara periodik, pengajuan dan realisasiklaim dari setiap Bank Pelaksana selambat-Iambatnya pada tanggal 10 bulanberikutnya kepada Komite Kebijakan cq. Deputi Menko PerekonomianBidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua TimPelaksana, ditembuskan ke bank pelaksana dengan format laporan yangberisikan hal-hal sebagai berikut : ----------------------------------------------------a. Pengajuan penjaminan kredit/pembiayaan; -------------------------------------b. Pengajuan klaim kredit/pembiayaan; ----------------------------------------------c. Realisasi pembayaran klaim, persentase Non Performing Guarantee

(NPG); ---------------------------------------------------------------------------------d. Klaim yang masih dalam proses; --------------------------------------------------e. Kiaim yang ditola k.-------------------------------------------------------------------

8


9/11

II. Kredit/pembiayaan yang telah disalurkan oleh PIHAK KETIGA sebelumberlakunya Addendum III ini, maka penyaluran kredit/pembiayaan tersebuttetap berpedoman pada Nota Kesepahaman Bersama dan PerjanjianKerjasama yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA. ----------

III. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau terjadi perbedaan dalampelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka II, akan dimusyawarahkan dandiputuskan dalam rapat Komite Kebijakan. ----------------------------------------------

IV. Addendum III ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani dan merupakansatu kesatuan serta bag ian yang tidak terpisahkan dari Nota KesepahamanBersama (Memorandum of Understanding), Addendum I dan Addendum II NotaKesepahaman Bersama sebelumnya yang telah ditandatangani oleh Para Pihak. -

9


10/11

PIH AK PER TAMA

MENTERIKEUANGAN MENTERIKEHUTANANREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA

ttd. ttd.

Agus Martowardojo Zulkifli HasanMENTERI PERTANIAN MENTERI PERINDUSTRIANREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA

ttd. ttd.

Suswono Mohamad Suleiman HidayatMENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

REPUBLIK INDONESIA MENENGAHREPUBLIK INDONESIA

t~. ttd.

Fadel Muhammad Sjarifuddin Hasan

PIH AK K EDU A

PERUSAHAANUMUM JAMINANKREDIT INDONESIA

PTASURANSI KREDIT INDONESIA

ttd. ttd.

Nahid HudayaDirektur Utama

Chairul BahriDirektur Utama

PIH AK K ETIG A

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk

ttd. ttd.

Sofyan BasirDirektur Utama

RiswinandiWakil Direktur Utama

10


11/11

PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk

ttd. ttd.

Gatot Mudiantoro Suwondo Iqbal LatanroDirektur Utama Direktur Utama

PT BANK BUKOPIN Tbk PT BANK SYARIAH MANDIRI

ttd. ttd.

Glen Glenardi Yuslam FauziDirektur Utama Direktur Utama

MengetahuiMENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIAttd.

M. Hatta Rajasa

GUBERNURBANK INDONESIA MENTERI BADAN USAHA MILIKNEGARAREPUBLIK INDONESIA

ttd. ttd.

Darmin Nasution Mustafa Abubakar

MENTERIPERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA

MENTERI TENAGAKERJADANTRANSMIGRASIREPUBUKINDONESIA

ttd. ttd.

Mari Elka Pangestu Muhaimin Iskandar

11

ADD III MOU KUR 2010

Documents

Transcript of ADD III MOU KUR 2010