Ad-Art Munassus 2012

8/18/2019 Ad-Art Munassus 2012

1/40

MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUSORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIATANAH BUMBU, KALSEL 7 JULI 2012

1

HIMPUNAN

KEPUTUSAN DAN KETETAPAN

MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

TAHUN 2012

Pantai Satui - Tanah Bumbu – Kalimantan Selatan

06 - 07 Juli 2012


2/40


2

KEPUTUSAN


ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Nomor : Kep -001/ Munasus/ 2012

tentang

PENGESAHAN PESERTA DAN PELAKSANAAN

MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS ORARI

Musyawarah Nasional Khusus ORARI

Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Nasional Khusus ORARI harus diselenggarakan secara sah

dengan memperhatikan ketentuan mengenai keabsahan Musyawarah Nasional.

2. Bahwa untuk keabsahan Musyawarah Nasional Khusus ORARI, perlu

menetapkan Pengesahan Peserta dan Pelaksanaan Musyawarah Nasional Khusus

ORARI

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI

Memperhatikan : 1. Hasil verifikasi dan penghitungan utusan sah ORARI Daerah2. Pendapat dan saran dari Peserta Musyawarah Nasional IX ORARI

M E M U T U S K A N

Menetapkan Keputusan Musyawarah Nasional Khusus ORARI tentang Pengesahan Peserta dan

Pelaksanaan Musyawarah Nasional Khusus ORARI.

Pertama Mengesahkan Peserta Musyawarah Nasional Khusus ORARI sebagaimana daftarterlampir pada Surat Keputusan ini.

Kedua Menyatakan Musyawarah Nasional Khusus ORARI telah mencapai qourum dan sahuntuk dilaksanakan.

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bumbu - Kalsel .

Pada tanggal : 7 Juli 2012

Pimpinan Sidang Pleno I

Ketua,

Suryo Susilo, YBØJTR

Sekretaris,

Anna Rudhiantiana L, YB0ANA


3/40


3

DAFTAR PESERTA DAN PENINJAU

MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS ORARI TAHUN 2012

NO UTUSAN PESERTA PENINJAU

1 ORARI PUSAT H. Abidin H.H, YB7LSB

2 ORARI PUSAT Ir. H. Maharyanto, YB3BM

3 ORARI PUSAT Helmy Mahmud, YB4VX

4 ORARI PUSAT Mahfud Alaidin, YB6CA

5 ORARI PUSAT Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, YBØST

6 ORARI PUSAT Suryo Susilo, YBØJTR

7 ORARI PUSAT Anna Rudhiantiana L. YBØANA

8 ORARI PUSAT Bambang Sugiarto, YBØYJ

9 ORARI PUSAT Gjellani J. Sutama, YB1GJS

10 ORARI PUSAT Triadi P. Suparta, YBKVN

11 ORARI PUSAT M. Faisal Anwar, YB1PR

12 ORARI PUSAT RIVAT ARGOEBI, YCØRVT13 ORARI PUSAT DR FATHONI ASAARY, YDØJTS

14 ORARI PUSAT Suhendra, YB0SHD

15 ORARI PUSAT CHRISTIANI NUGRAHA,YCØWQP

16 JAKARTA Sugiyanto ‐ YBØBUI

17 JAKARTA Djoko Purwanto ‐ YCØDIP

18 BANTEN Yos Martadikusumah ‐ YC1YE

19 BANTEN Rana Putra ‐ YC1RAP

20 JAWA TIMUR Samiadji ‐ YC3DXC

21 JAWA TIMUR Suprijatman ‐ YC3CVR

22 LAMPUNG Hi Irwan ST, SIP,MM ‐ YB4VN

23 LAMPUNG Yulius Halim ‐ YB4SMO

24 JAMBI H. Achmadal HY, SKM,SE‐YB4BHA

25 JAMBI Ir. Havizuddin‐ YB4AME

26 SUMATERA SELATAN M. Zanusi ‐ YB4GUB H. Armaen Bustamam ‐ YC4JOO

27 SUMATERA SELATAN L.B. Syailendra SH ‐ YB4KB

28 BANGKA BELITUNG Tugino Sukardi ‐ YF4INO

29 BANGKA BELITUNG Pascal Joemadi ‐ YF4IGB

30 SUMATERA BARAT Ir. Martinur Effendy ‐ YB5ME

31 SUMATERA BARAT Ombes Yusman Karim ‐ YB5BAU

32 RIAU H. Erizal Muluk ‐ YC5QY Yulizen Yunal ‐ YC5PXN

33 RIAU Ishak Nurdin‐ YB5TY

34 KEPULAUAN RIAU Drs Sadri Khairudin MM ‐ YE5SK

35 KEPULAUAN RIAU Erizal M Isa ‐ YE5YE

36 SUMATERA UTARA Drg. Bakri Suyono YC6HDZ

37 SUMATERA UTARA Donny Sirait YB6LD

38 A C E H Ismul Huda ‐ YB6AG

39 A C E H H. Abdullah Ali, SE M.Si ‐ YB6AA


4/40


4

40 KAL – BAR Sofian Zainudin ‐ YB7FT

41 KAL – BAR Suradi ‐ YB7CIS

42 KAL – TIM Djoko Prasetyo ‐ YB7WV Edo Chairany ‐ YC7USS

43 KAL – TIM Drs. Gusti Fahriansyah‐ YC7VIC F. Zulkiflie

‐ YB7MF

44 KAL – TENG Amelia Henisyahputri SE, ‐ YB7SHE Radha Krisnadi S.KL, SE ‐ YB7RDH

45 KAL – TENG Masita Esthalina SE ‐ YB7SER Ir Herson B. Aden M.Si ‐ YB7RSS

46 KAL – SEL Drs H. Chairil Anwar DD ‐ YB7HL

47 KAL – SEL Ir Jimmy R. Winata ‐ YB7KNV

48 SUL – SEL Drs. Zainal Razak ‐YB8BP

49 SUL – SEL H. Muh Said Arief ‐ YC8DSR

50 MALUKU Jacob D.c. Sihasale ‐ YB8XM Paulus Korway ‐ YD8YBP

51 MALUKU Agustinus R. Tuanubun ‐ YD8VRA

52 MALUKU UTARA Ismat Hassmy ‐ YG8XIZ

53 MALUKU UTARA M. Rizal Ismail SP. M.Si ‐ YF8XOR

54 BALI Ida Bagus Arnawa SE ‐ YC9FAO I. Gusti Made Gede ‐ YB9BV

55 BALI I. Gusti Made Gede ‐ YB9BV A. Muh Said Chalik SE,MM ‐ YB9BD

56 PAPUA Ronny Latupeirissa‐YB9WR

57 PAPUA Ema Bit‐Bit ‐ YF9SE


5/40


5

KEPUTUSAN



Nomor : 002 / Munassus / 2012

tentang

PENGESAHAN JADWAL ACARA DAN TATA TERTIB



Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Nasional Khusus ORARI perlu diselenggarakan sesuaidengan Jadwal Acara dan dilaksanakan secara lancar dan tertib.

2. Bahwa untuk kelancaran Musyawarah Nasional Khusus ORARI, perlu

menetapkan Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional Khusus

ORARI


Memperhatikan : Pendapat dan saran dari Peserta Musyawarah Nasional Khusus ORARI

M E M U T U S K A N

Menetapkan Keputusan Musyawarah Nasional Khusus ORARI tentang Pengesahan Jadwal Acara

dan Tata Tertib Musyawarah Nasional Khusus ORARI

Pertama Mengesahkan Jadwal Acara Musyawarah Nasional Khusus ORARI sebagaimanaterlampir pada Surat Keputusan ini.

Kedua Mengesahkan Tata Tertib Musyawarah Nasional Khusus ORARI sebagaimanaterlampir pada Surat Keputusan ini.

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bumbu - Kalsel .Pada tanggal : 7 Juli 2012

Pimpinan Sidang Pleno I

Ketua,


Sekretaris,



6/40


6

JADWAL ACARA

MUNASSUS DAN RAKERNAS ORARIPantai Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 06‐09 Juli 2012

JUM”AT, 06 JULI 2012

21.30 – 22.30 : Acara Pembukaan MUNASSUS, RAKERNAS ORARI, dan All

Indonesian Hamfest 2012

Sabtu, 07 Juli 2012

10.00 ‐ 12.00 : Dialog dengan Direktur Jenderal SDPPI Kementerian KOMINFO

12.00 ‐ 13.00 : ISHOMA

13.00 – 14.00 : SIDANG PLENO – I

• Pembukaan Persidangan Munassus

• Penetapan Jadwal Acara

• Penetapan Tata Tertib

• Pemilihan Pimpinan Sidang MUNASSUS

14.00 ‐ 17.30 : SIDANG PLENO – II

• Pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

ORARI

• Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

ORARI

..... ooooo .....


7/40


7

TATATERTIB


ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA TAHUN 2012

Pasal 1DASAR KEGIATAN

Musyawarah Nasional Khusus ORARI yang untuk selanjutnya disingkat dengan Munassus

diselenggarakan atas dasar Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar ORARI.

Pasal 2

WAKTU DAN TEMPAT

Munassus ORARI berlangsung pada tanggal 07 Juli 2012, bertempat di Pantai Satui, Tanah Bumbu,

Kalimantan Selatan.

Pasal 3TUGAS MUNASSUS

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar ORARI, Munassus adalah Munas yang diselenggarakan

karena adanya amanat Munas dengan alasan khusus guna perubahan dan penggantian Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 4

QUORUM

1. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dari Anggaran Dasar ORARI, Munassus dianggap syah apabila

dihadiri oleh kepengurusan ORARI Pusat, dan minimal 2/3 dari jumlah ORARI Daerah.

2. Apabila tidak memenuhi Quorum, atas persetujuan Peserta Sidang maka Munassus diskors selama30 menit dan akan dibuka kembali, dan selanjutnya Munas dapat dinyatakan sah untuk di teruskan.

Pasal 5ORGANISASI MUNASSUS

Susunan Organisasi Munas terdiri atas :1. Pimpinan Munassus adalah orang yang bertanggungjawab atas terselenggaranya Munassus, dengan

demikian sesuai Pasal 15 ayat 1 (h) Anggaran Rumah Tangga maka pimpinan Munassus adalah

Ketua Umum.

2. Pimpinan Sidang Munassus terdiri atas Ketua Sidang, Wakil Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang,yang bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan Munasus untuk

menghasilkan keputusan-keputusan.

3. Peserta Munasus adalah Kepengurusan ORARI Pusat dan Utusan sah ORARI Daerah yangdikukuhkan dengan Surat Mandat dari Ketua Daerah masing-masing, untuk mewakili Daerahnyadalam menggunakan Hak Bicara dan Hak Suara.

4. Peninjau adalah utusan sah ORARI Daerah yang dikukuhkan dengan surat mandat dari Ketua

ORARI Daerah.


8/40


8

Pasal 6

PESERTA MUNASSUS

Sesuai dengan pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar ORARI, Munassus dihadiri oleh:

a. Kepengurusan ORARI Pusat b. Utusan ORARI Daerah

Pasal 7

HAK PESERTA

1. Setiap Peserta Munasus mempunyai hak 1 (satu) suara.

2. Peninjau tidak mempunyai hak suara.

Pasal 8

KEWAJIBAN PESERTA

1. Setiap Peserta Munassus wajib menjaga ketertiban dan kelancaran Munassus dengan mematuhi

peraturan Tata Tertib ini serta menghargai Hak Pimpinan Sidang maupun peserta lainnya.

2. Setiap peserta wajib mematuhi petunjuk, pedoman dan peraturan yang dilakukan oleh PimpinanSidang.

3. Penggunaan Hak bicara setiap peserta di atur oleh Pimpinan Sidang.

4. Peserta yang ingin berbicara atau ingin mengeluarkan pendapatnya, wajib membatasi waktu

bicaranya dan hanya mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang dibahas.

5. Setiap pembicaraan dari para peserta hanya ditujukan kepada Ketua Sidang.

Pasal 9

PIMPINAN SIDANG MUNASSUS

1. Ketua Umum memimpin agenda Sidang Munas terlebih dahulu untuk :

a) Mensahkan Peserta Munas b) Mensahkan Agenda Sidang Munas

c) Mensahkan Tata Tertib Sidangd) Memilih Pimpinan Sidang Munas

2. Pimpinan Sidang dipilih dari Peserta yang mempunyai hak suara dari antara Peserta Sidang yang

mempunyai mandat dari Daerahnya dan/atau Utusan ORARI Pusat yang hadir.

3. Pimpinan Sidang terdiri dari Ketua Sidang, Wakil Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih

oleh Peserta Sidang.

Pasal 10

HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN SIDANG

1.

Pimpinan Sidang memimpin Sidang sampai selesai dengan adil dan tegas, berpedoman padaAD/ART ORARI serta Tata Tertib Sidang Munassus yang telah disahkan.2. Pimpinan Sidang menanggalkan kepentingan pribadinya.

3. Demi kelancaran Sidang Munasus dan berdasarkan keadilan, Pimpinan Sidang diberi hak untuk

menetapkan kebijaksanaannya dalam mengatur giliran bicara, waktu bicara, menghentikan bicara,menskors dan membuka Sidang kembali, memperingatkan dan bila perlu mengeluarkan Peserta

yang dianggap mengganggu kelancaran Sidang.

4. Pimpinan Sidang dengan persetujuan Sidang dapat meminta Utusan ORARI Pusat sebagai nara

Narasumber5. Pimpinan Sidang bertugas sampai acara penutupan Sidang Munassus.


9/40


9

Pasal 11

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Keputusan Sidang sedapat mungkin diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.2. Pemungutan suara dilakukan bila Ketua Sidang menganggap bahwa musyawarah tidak berjalan

dengan lancer sehingga tidak dapat diambil keputusan berdasarkan musyawarah.

3. Keputusan diambil bila mendapat dukungan suara terbanyak.

Pasal 12

LAIN-LAIN

1. Munassus ini dilangsungkan sesuai dengan tertib acara yang telah disahkan dengan memperhatikan

ketentuan waktu yang diatur dalam pasal-pasal peraturan Tata Tertib ini.2. Keputusan-keputusan Sidang Munassus disahkan dengan dibubuhi Tanda tangan Ketua, Wakil

Ketua dan Sekretaris Sidang.

Pasal 13PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini ditentukan lebih lanjut oleh Pimpinan

Sidang Munassus.

Tanah Bumbu, 07 Juli 2012

PIMPINAN SIDANG


ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA TAHUN 2012

Ketua,


Sekretaris,



10/40


10

KEPUTUSAN



Nomor : 003 / MUNASSUS / 2012

tentang

PIMPINAN SIDANG



Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Nasional Khusus ORARI perlu diselenggarakan denganlancar dan tertib

2. Bahwa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Musyawarah Nasional Khusus

ORARI, perlu menetapkan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional Khusus

ORARI


Memperhatikan : Pendapat dan saran dari Peserta Musyawarah Nasional IX ORARI

M E M U T U S K A N

Menetapkan Keputusan Musyawarah Nasional Khusus ORARI tentang Pimpinan Sidang


Pertama Menetapkan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional Khusus ORARI sebagai berikut

1. Nama, callsign : Suryo Susilo – YB0JTRSelaku : Ketua Sidang Musyawarah Nasional Khusus ORARI

2. Nama, callsign : Ronny Latupeirissa – YB9WR

Selaku : Wakil Ketua Sidang Musyawarah Nasional Khusus ORARI

3. Nama, callsign Amelia Henisyahputri SE, MSM - YB7SHE

Selaku : Sekretaris Sidang Musyawarah Nasional Khusus ORARI

Kedua Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional Khusus ORARI selanjutnya memimpin persidangan Musyawarah Nasional Khusus ORARI sebagaimana diatur dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI serta Tata Tertib dan JadwalAcara Musyawarah Nasional Khusus ORARI.

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian

hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bumbu - Kalsel .Pada tanggal : 07 Juli 2012

PIMPINAN SIDANG PLENO I

Ketua,


Sekretaris,



11/40


11

KETETAPAN



Nomor : 001/TAP/MUNASSUS/2012

Tentang

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA



Menimbang Bahwa sebagai tindak lanjut Sidang Pleno Musyawarah Nasional Khusus

ORARI, perlu mengeluarkan Ketetapan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga ORARI

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Telekomunikasi. (lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No. 154)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Telekomunikasi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum

Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor.

33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio.

5. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus ORARI

Memperhatikan 1. Hasil Sidang Pleno Musyawarah Nasional Khusus ORARI2. Saran dan pendapat dari Peserta Sidang Musyawarah Nasional Khusus

ORARIMEMUTUSKAN

Menetapkan KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS ORARI TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORARI

Pertama Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI

sebagaimana terlampir pada Ketetapan ini.

Kedua Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bumbu - Kalsel

pada tanggal : 07 Juli 2012

PIMPINAN SIDANG MUNASSUS ORARI

Ketua,

Suryo Susilo

YBØJTR

Wakil Ketua,

Ronny Latupeirissa

YB9WR

Sekretaris,

Amelia Henisyahputri SE

YB7SHE


12/40


12

ANGGARAN DASAR


MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya Kegiatan Amatir Radio merupakan penyaluran bakat yang penuh manfaatsehingga telah mendapatkan tempat dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Dengan demikian Kegiatan Amatir Radio merupakan sumbangan dalam rangka pencapaian cita -

cita Nasional seperti yang terkandung dalam Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Dengan adanya Peraturan dan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia tentang Amatir

Radio yang telah memberikan tempat serta hak hidup kepada Amatir Radio Indonesia dalammelaksanakan kegiatannya, maka para Amatir Radio Indonesia merasa berbahagia dan penuh harapan

akan hari depan yang cerah.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk berbakti kepada

bangsa dan negara demi pengembangan dan pembangunan, maka atas dasar Peraturan dan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia berdirilah wadah tunggal Amatir Radio.

Kemudian daripada itu untuk mewujudkan tujuan Organisasi Amatir Radio Indonesia dengan caramenumbuhkan kesadaran akan kewajiban dan rasa tanggung jawab Amatir Radio, melindungi danmemperjuangkan hak serta kepentingan segenap Amatir Radio, mencerdaskan dan meningkatkan

kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara, serta menjalin

persaudaraan dengan Bangsa lain di seluruh dunia.

Dengan dilandasi Jiwa Perwira, Setia, Progresif, Ramah-Tamah, Jiwa Seimbang dan Patriot, maka

disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Amatir Radio Indonesia sebagai

berikut :

BAB I

NAMA, TEMPAT, WAKTU DAN SIFAT

Pasal 1

NAMA

Organisasi ini bernama Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disebut dengan ORARI.

Pasal 2

TEMPAT KEDUDUKAN

ORARI berpusat di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kegiatan di seluruhwilayah Indonesia.

Pasal 3

WAKTU

ORARI dibentuk pada tanggal sembilan bulan Juli, tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan di

Jakarta.

Pasal 4

SIFAT

ORARI adalah Organisasi tunggal bagi segenap Amatir Radio di Indonesia, bersifat mandiri dan non

politik


13/40


13

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 5

AZAS

ORARI berazaskan Pancasila dan menjunjung tinggi Kode Etik Amatir Radio.

Pasal 6

TUJUAN

ORARI bertujuan mewujudkan Amatir Radio Indonesia yang berpengetahuan dan trampil dibidang

komunikasi radio dan teknik elektronika radio untuk diabdikan bagi kepentingan Bangsa dan Negara

BAB III

FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 7

FUNGSI

Untuk mencapai tujuan Organisasi, ORARI berfungsi sebagai :

(1) Sarana pembinaan Amatir Radio Indonesia.

(2) Memelihara kemurnian amatirisme radio sesuai Kode Etik Amatir Radio

(3) Sarana untuk memperjuangkan hak-hak Amatir radio di forum nasional dan bersama Amatir Radio

dunia memperjuangkan hak-hak Amatir Radio di forum internasional.

(4) Cadangan nasional di bidang komunikasi radio.

(5) Sarana dukungan komunikasi radio dalam kegiatan yang bersifat kemanusiaan dan kemasyarakatan.

(6) Mitra Pemerintah dalam kegiatan pengawasan penggunaan gelombang radio serta pemilikan dan penggunaan perangkat komunikasi radio.

Pasal 8

KEGIATAN

Untuk menjalankan fungsinya, ORARI melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

(1) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan anggota serta membimbing peminatnya dalam bidangteknik elektronika dan komunikasi radio.

(2) Melindungi kepentingan dan memperjuangkan hak – hak Amatir Radio.

(3) Menanamkan kesadaran dan kewajiban serta tanggung jawab anggota sebagai Amatir Radio terhadap

Bangsa, Negara dan Organisasi.

(4) Melaksanakan dukungan komunikasi radio dan penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam dan penyelamatan jiwa manusia dan harta benda.

(5) Melaksanakan dukungan komunikasi radio dan penyampaian berita sebagai komunikasi cadangan

nasional

(6) Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan observasi dalam pengamanan pemakaian gelombang

radio.

(7) Membantu Pemerintah dalam rangka mendeteksi pelanggaran terhadap penggunaan dan pemilikan perangkat komunikasi radio.


14/40


14

BAB IV

K E A N G G O T A A N

Pasal 9

DASAR

Berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia, maka setiap Amatir

Radio yang melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia, wajib bergabung dalam ORARI.

Pasal 10

STATUS ANGGOTA

Keanggotaan dalam ORARI terdiri dari :

(1) Anggota Biasa, ialah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk

diangkat menjadi anggota

(2) Anggota Luar Biasa, ialah setiap Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan untuk

diangkat menjadi anggota luar biasa.

(3) Anggota Kehormatan, ialah setiap orang yang karena jasa-jasanya terhadap ORARI dapat diangkat

menjadi anggota kehormatan.

Pasal 11

KEWAJIBAN DAN HAK

Kewajiban dan Hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ORARI.

BAB V

ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Pasal 12

ORGANISASI

(1) ORARI tersusun atas tingkatan Organisasi sebagai berikut

a. ORARI Pusat. b. ORARI Daerah.c. ORARI Lokal.

(2) Pembina di masing-masing tingkatan:a. ORARI Pusat : ex officio Presiden cq Menteri terkait

b. ORARI Daerah : ex officio Gubernurc. ORARI Lokal : ex officio Bupati / Walikota

(3) Kepengurusan ORARI terdiri dari :

a Dewan Pengawas dan Penasihat

b. Pengurus ORARI.

Pasal 13

KEPENGURUSAN ORARI PUSAT

(1) DPP ORARI Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sebanyak-banyaknya 9

(sembilan) orang terdiri atas :

a. Ketua merangkap Anggota. b. Sekretaris merangkap Anggota.

c. Wakil Sekretaris merangkap Anggota

d. Anggota-anggota.


15/40


15

(2) Pengurus ORARI Pusat terdiri atas :

a. Ketua Umum.

b. Wakil Ketua Umum.c. Ketua Bidang Organisasi.

d. Ketua Bidang Operasi dan Teknik.e. Sekretaris Jenderal.f. Wakil Sekretaris Jenderal.

g. Bendahara Umum.

h. Wakil Bendahara Umum.i. Koordinator Wilayah menurut keperluan.

j. Staf khusus menurut keperluan.

k. Dewan Pakar menurut keperluanl. Biro Menurut Keperluan

m. Bagian menurut keperluan

PASAL 14

KEPENGURUSAN ORARI DAERAH

(1) DPP ORARI Daerah sekurang - kurangnya 5 (lima) orang, sebanyak - banyaknya 7 (tujuh) orang

terdiri atas :

a. Ketua merangkap Anggota. b. Sekretaris merangkap Anggota.

c. Wakil Sekretaris merangkap Anggota

d. Anggota-anggota.

(2) Pengurus ORARI Daerah terdiri atas :

a. Ketua.

b. Wakil Ketua.c. Ketua Bidang Organisasi.

d. Ketua Bidang Operasi dan Teknik.

e. Sekretaris.f. Wakil Sekretaris.

g. Bendahara.

h. Wakil Bendahara.

i. Ketua Bagian Keanggotaan. j. Ketua Bagian Pendidikan.

k. Ketua Bagian Operasi.

l. Ketua Bagian Teknik.

m. Koordinator - koordinator wilayah menurut keperluan.n. Staf khusus menurut keperluan.

PASAL 15

KEPENGURUSAN ORARI LOKAL

(1) DPP ORARI Lokal sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang, sebanyak - banyaknya 7 (tujuh) orangterdiri dari :

a. Ketua merangkap Anggota.

b. Sekretaris merangkap Anggota.

c. Wakil Sekretaris merangkap Anggotad. Anggota-anggota.


16/40


16

(2) Pengurus ORARI Lokal terdiri atas :

a. Ketua. b. Wakil Ketua.

c. Ketua Bidang Organisasi.d. Ketua Bidang Operasi dan Teknik.

e. Sekretaris.

f. Wakil Sekretaris.

g. Bendahara.h. Wakil Bendahara.

i. Ketua Bagian Keanggotaan. j. Ketua Bagian Pendidikan.

k. Ketua Bagian Operasi.

l. Ketua Bagian Teknik.

m. Ketua Seksi menurut keperluan.n. Perwakilan - perwakilan menurut keperluan.

o. Staf khusus menurut keperluan.

Pasal 16

TATALAKSANA

Tatalaksana ORARI dilakukan melalui :

a. Wewenang dan Tanggung Jawab Kepengurusan ORARI

b. Musyawarah

c. Musyawarah Luar Biasad. Rapat.

PASAL 17

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KEPENGURUSAN ORARI

(1) DPP ORARI Pusat/ORARI Daerah/ORARI Lokal mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi

pengawasan dan memberi nasihat baik diminta atau tidak kepada Pengurus ORARI sesuaitingkatnya.

(2) Pengurus ORARI Pusat/ORARI Daerah/ORARI Lokal mempunyai wewenang dan kewajiban untukmelaksanakan hal - hal sebagai berikut :

a. Pusat :

sebagai pembuat kebijakan (policy) dan peraturan (regulator) tingkat Nasional, ORARI Pusat

mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan dan peraturan - peraturan yang sejalan

dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio dan mengeluarkan

instruksi – instruksi

b. Daerah :

sebagai pembuat peraturan (regulator) tingkat Daerah dan Koordinator Kegiatan, ORARI Daerah

mempunyai wewenang untuk membuat peraturan – peraturan dan instruksi yang sejalan dengan

peraturan dan instruksi yang dikeluarkan oleh ORARI Pusat, dan mengkoordinasikan kegiatanORARI Lokal di wilayahnya

b. Lokal :

sebagai pusat pelayanan dan pembinaan anggota serta pelaksana kegiatan, ORARI Lokal mempunyai

wewenang untuk membuat peraturan - peraturan dan instruksi yang sejalan dengan peraturan

dan instruksi yang dikeluarkan oleh ORARI Pusat dan ORARI Daerah, dan melaksanakankegiatan, pelayanan dan pembinaan bagi anggota di lokalnya.


17/40


17

Pasal 18

MUSYAWARAH

Musyawarah ORARI dilaksanakan untuk tiap tingkat Organisasi sebagai berikut :

a. Musyawarah Nasional ORARI untuk tingkat Pusat selanjutnya disebut Munas.

b. Musyawarah Daerah ORARI untuk tingkat Daerah selanjutnya disebut Musda.

c. Musyawarah Lokal ORARI untuk tingkat Lokal selanjutnya disebut Muslok.

Pasal 19

KEWAJIBAN DAN HAK MUSYAWARAH

(1). Musyawarah Nasional :

a. Munas merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun.

b. Munas meminta Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI yang dibantu oleh Pengurus

ORARI Pusat lainnya.c. Munas meminta Laporan Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat.

d. Munas menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.

e. Munas menetapkan Garis - garis Besar Kebijakan Operasi

f . Munas memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat.

g. Munas memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI.

(2). Musyawarah Daerah :

a. Musda merupakan forum tertinggi di tingkat daerah yang bersidang satu kali dalam lima tahun.

b. Musda meminta Pertanggungjawaban Ketua ORARI Daerah yang dibantu oleh PengurusORARI Daerah lainnya.

c. Musda meminta Laporan DPP ORARI Daerah.d. Musda menetapkan Kebijaksanaan Umum ORARI Daerah berdasarkan Rencana dan Program

Induk ORARI Pusat.

e. Musda memilih dan mengangkat DPP ORARI Daerah.

f. Musda memilih dan mengangkat Ketua ORARI Daerah.

(3). Musyawarah Lokal :

a. Muslok merupakan forum tertinggi di tingkat Lokal yang bersidang satu kali dalam tiga tahun.

b. Muslok meminta Pertanggungjawaban Ketua ORARI Lokal yang dibantu oleh PengurusORARI Lokal lainnya.

c. Muslok meminta Laporan DPP ORARI Lokal.

d. Muslok menetapkan Kebijaksanaan ORARI Lokal berdasarkan Rencana Kerja dan ProgramKerja ORARI Daerah.

e. Muslok memilih dan mengangkat DPP ORARI Lokal.

f. Muslok memilih dan mengangkat Ketua ORARI Lokal.


18/40


18

Pasal 20

MUSYAWARAH LUAR BIASA

(1) Munas Luar Biasa ORARI yang selanjutnya disebut Munaslub dapat diadakan setiap waktu atas usul

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Daerah melalui DPP ORARI Pusat serta dihadiri dandisetujui oleh sekurang - kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Daerah.

Pengurus ORARI Pusat wajib melaksanakan Munas Luar Biasa selambat-lambatnya 90 hari

terhitung tanggal ditetapkan persetujuan dari DPP ORARI Pusat.

(2) Musda Luar Biasa ORARI yang selanjutnya disebut Musdalub dapat diadakan setiap waktu atas usul

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Lokal melalui Pengurus ORARI Pusat serta dihadiridan disetujui oleh sekurang - kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Lokal.

Pengurus ORARI Daerah wajib melaksanakan Musda Luar Biasa selambat-lambatnya 90 hari

terhitung tanggal ditetapkan persetujuan dari Ketua Umum ORARI.

(3) Muslok Luar Biasa ORARI yang selanjutnya disebut Musloklub dapat diadakan setiap waktu atas

usul separuh dari jumlah anggota ORARI lokal ditambah 1 anggota melalui Pengurus ORARI

Daerah serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang - kurangnya separuh ditambah 1 orang dari jumlahAnggota ORARI Lokal.

Pengurus ORARI Lokal wajib melaksanakan Muslok Luar Biasa selambat-lambatnya 90 hari

terhitung tanggal ditetapkan persetujuan dari Ketua ORARI Daerah.

Pasal 21


(1) Musyawarah Nasional khusus disingkat MUNASSUS adalah Munas yang diselenggarakan karena

adanya amanat Munas dengan alasan khusus guna perubahan dan penggantian Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga.

(2) Munassus dianggap syah apabila dihadiri oleh kepengurusan ORARI Pusat, dan minimal 2/3 dari jumlah ORARI Daerah.

Pasal 22

RAPAT KERJA

(1) Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Rakernas diadakan sedikitnya satu kali selama masa

kepengurusan dan diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Pusat dan dihadiri oleh :

a. DPP dan Pengurus ORARI Pusat

b. DPP dan Pengurus ORARI Daerah.

(2) Rapat Kerja ORARI Daerah yang selanjutnya disebut Rakerda diadakan sedikitnya satu kali selama

masa kepengurusan diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Daerah dan dihadiri oleh:

a. DPP dan Pengurus ORARI Daerah

b. DPP dan Pengurus ORARI Lokal.

(3) Rapat Kerja ORARI Lokal yang selanjutnya disebut Rakerlok diadakan sedikitnya satu kali selama

masa kepengurusan dan diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Lokal dan dihadiri oleh :

a. DPP dan Pengurus ORARI Lokal

b. Anggota ORARI Lokal.


19/40


19

Pasal 23

TUGAS DAN WEWENANG RAPAT KERJA

(1) Rakernas mempunyai tugas dan wewenang :

a. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARIPusat dan Pengurus ORARI Daerah.

b. Merumuskan pemecahan masalah dalam menghadapi perkembangan baru,serta menyusun

rencana strategi dengan menetapkan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan

c. Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Pusat dengan

Kepengurusan ORARI Daerah dalam melaksanakan Keputusan Munas.

(2) Rakerda mempunyai tugas dan wewenang :

a. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARIDaerah dan Pengurus ORARI Lokal.

b. Merumuskan pemecahan masalah dalam menghadapi perkembangan baru,serta menyusunrencana strategi dengan menetapkan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan

c. Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Daerah dengan

Kepengurusan ORARI Lokal dalam melaksanakan Keputusan Munas dan Musda.

(3) Rakerlok mempunyai tugas dan wewenang :

a. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI

Lokal dan masukan Anggota ORARI Lokal.

b. Merumuskan pemecahan masalah dalam menghadapi perkembangan baru, serta menyusunrencana strategie dengan menetapkan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan

c. Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Lokal dengan AnggotaORARI Lokal dalam melaksanakan Keputusan Munas, Musda dan Muslok.

Pasal 24

RAPAT KEPENGURUSAN

Rapat DPP, Rapat Pengurus, Rapat DPP bersama Pengurus dapat di adakan sewaktu-waktu secara

berkala.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 25

SUMBER KEUANGAN

Keuangan ORARI diperoleh dari sumber - sumber sebagai berikut :

a. Iuran Anggota.

b. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat.c. Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 26

ANGGARAN KEUANGAN

Anggaran Keuangan ORARI direncanakan dan diperhitungkan untuk tiap tahun, sedangkan pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.


20/40


20

Pasal 27

PERTANGGUNGJAWABAN KEKAYAAN

Pertanggungjawaban kekayaan ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal diberikan pada Munas,

Musda dan Muslok.BAB VII

LAMBANG, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 28


Lambang, Hymne, Mars dan Atribut lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

PEMBUBARAN

Pasal 29

PEMBUBARAN

ORARI hanya dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Munas yang diselenggarakan khusus untuk itu.BAB IX

PENUTUP

Pasal 30

PENUTUP

(1) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan dan hanya dapat diubah oleh Munas atau

Munassus.

(2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga, dan pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

(3) Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar yang ada dan berlaku sebelum

Anggaran Dasar ini, dinyatakan tidak berlaku, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan

Anggaran Dasar ini akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya.

(4) Anggaran Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional Khusus ORARI di Satui Tanah BumbuKalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal tujuh Juli Dua ribu sebelas

Ditetapkan di : Tanah Bumbu - Kalsel pada tanggal : 07 Juli 2012


Ketua,

Suryo Susilo

YBØJTR

Wakil Ketua,

Ronny Latupeirissa

YB9WR

Sekretaris,


YB7SHE


21/40


21

ANGGARAN RUMAH TANGGA


BAB IUMUM

Pasal 1

(1) Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar ORARI yang telah disahkan

dalam Musyawarah Nasional Khusus ORARI tahun 2012

(2) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari

Anggaran Dasar ORARI.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

PERSYARATAN

(1). Persyaratan menjadi Anggota Biasa :

a. Warga Negara Indonesia.

b. Memiliki Sertifikat Kecakapan Amatir Radio (SKAR) atau Sertifikat Operator Radio yangdikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau IAR dari negara lain yang masih berlaku

dan akan mengalihkannya ke Indonesia

c. Memenuhi Ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Organisasi.

d. Bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Ketentuan-ketentuan

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Organisasi.

e. Mengajukan permohonan dan disetujui.

(2). Persyaratan menjadi Anggota Luar Biasa :

a. Warga Negara Asing yang telah memiliki Ijin Amatir Radio yang berasal dari Negara-negarayang telah memiliki Perjanjian timbal balik dengan Negara Republik Indonesia.

b. Memenuhi Ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Organisasi.

c. Bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Ketentuan-ketentuan

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Organisasi.

d. Mengajukan permohonan dan disetujui.

(3). Persyaratan menjadi Anggota Kehormatan, :

a. Warga Negara Indonesia yang berusia sedikitnya 30 tahun

b. Telah memberikan kontribusi yang luar biasa, bagi pembinaan dan perkembangan ORARI dan

Amatir Radio Indonesia.

c. Bersedia diusulkan menjadi Anggota Kehormatan dan bersedia mentaati Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga, serta Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh PemerintahRepublik Indonesia, dan Organisasi.

(4). Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan, diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Umum ORARIatas usul Ketua ORARI Daerah.


22/40


22

Pasal 3

KEWAJIBAN

(1). Anggota Biasa berkewajiban :

a. Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik

Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga serta Peraturan - peraturan Organisasi.

b . Membayar iuran wajib dan iuran yang ditentukan atas kebijaksanaan Pengurus ORARI

Daerah/Lokal.

c. Menghadiri Muslok dan undangan rapat.

d. Melaksanakan segala Keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/Muslok.

e. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia.

f. Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi.

(2). Anggota Luar Biasa berkewajiban :

a. Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik

Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga serta Peraturan - peraturan Organisasi.

b . Membayar Iuran wajib dan iuran yang ditentukan atas kebijaksanaan Pengurus ORARI

Daerah/Lokal.

c. Menghadiri undangan rapat.

d. Melaksanakan segala Keputusan - keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/ Muslok.


f. Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi.(3). Anggota Kehormatan berkewajiban :

a. Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah RepublikIndonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga serta Peraturan - peraturan Organisasi.

b . Membayar Iuran wajib dan iuran yang ditentukan atas kebijaksanaan Pengurus ORARI

Daerah/Lokal.

c. Menghadiri undangan rapat.

d. Melaksanakan segala Keputusan - keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/ Muslok.


f. Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi.

Pasal 4

H A K

(1). Anggota Biasa berhak :

a. Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal. b. Memberikan suara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.

c. Memilih dan dipilih sebagai anggota kepengurusan.

d. Membela diri.


23/40


23

e. Mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan

oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan – peraturan Organisasi.

f. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum ORARI

g. Mendapatkan pelayanan administrasi.

(2). Anggota Luar Biasa berhak :

a. Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.

b. Membela diri.

c. Mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan



d. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum ORARI

e. Mendapatkan pelayanan administrasi.

(3). Anggota Kehormatan berhak :

a. Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.

b. Mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan



c. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum ORARI

d. Mendapatkan pelayanan administrasi.

Pasal 5

PERPINDAHAN ANGGOTA

(1). Seorang anggota yang bermaksud untuk pindah domisili ke Daerah lain diwajibkan :

a. Mengajukan permohonan pindah kepada Pengurus ORARI Daerah asalnya dengan tembusan

ke ORARI Pusat, dengan melampirkan surat pengantar dari ORARI Lokal asalnya.

b. Membawa surat pengantar dari Pengurus ORARI Daerah asalnya yang ditujukan kepada

Pengurus ORARI Daerah yang baru tersebut dengan melampirkan berkas - berkas AmatirRadio yang dimiliki.

(2). Seorang anggota yang bermaksud untuk pindah domisili ke Lokal lain dalam satu Daerah,diwajibkan:

a. Mengajukan permohonan pindah kepada Pengurus Lokal asalnya dengan tembusan ke ORARI

Daerah.

b. Membawa surat pengantar dari Pengurus ORARI Lokal asalnya yang ditujukan kepadaPengurus ORARI Lokal yang baru tersebut dengan melampirkan berkas - berkas Amatir Radioyang dimiliki.

(3) Seorang anggota yang bermaksud untuk pindah alamat dalam satu Lokal, diwajibkan

memberitahukan perpindahannya kepada Pengurus Lokal dengan tembusan ke ORARI Daerah.

(4). Dalam hal perpindahan anggota tersebut di atas, Pengurus ORARI Daerah wajib dalam waktu

singkat menyelesaikan administrasi dengan instansi setempat yang berwenang.


24/40


24

Pasal 6

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Anggota Biasa, Luar Biasa dan Kehormatan akan kehilangan keanggotaannya apabila:

a. Mengundurkan diri. b. Bukan Warga Negara Indonesia lagi.

c. Anggota Luar Biasa yang tidak lagi berdomisili di Republik Indonesia.

d. Tidak membayar iuran atau Ijin Amatir Radio yang bersangkutan telah kadaluarsa sesuai Peraturan

Pemerintah.

e. Diberhentikan.

f. Meninggal dunia.

g. Terkena sanksi pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

h. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.

Pasal 7

SANKSI TERHADAP ANGGOTA

(1). Anggota yang melalaikan kewajiban seperti pada pasal 3 Anggaran Rumah Tangga ini, atau

melakukan tindakan yang merugikan Organisasi atau mencemarkan nama baik Organisasi dapat

dikenakan sanksi - sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan berupa:

a. Peringatan tertulis.

b. Pemberhentian sementara.c. Pemberhentian.

(2). Pemberian sanksi peringatan tertulis merupakan wewenang Ketua Umum, Ketua ORARI Daerahatau Ketua ORARI Lokal.

(3) Pemberian sanksi pemberhentian sementara merupakan wewenang Ketua Umum dan atau KetuaORARI Daerah.

(4) Pemberian sanksi pemberhentian merupakan wewenang Ketua Umum atas usul Ketua ORARI

Daerah.

(5) Pemberian sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dapat diberikan setelah yang

bersangkutan mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu

3 (tiga) bulan.

(6) Anggota yang dikenakan sanksi berhak membela diri dan dapat naik banding secara berturut-turut

kepada DPP yang tingkatnya lebih tinggi.

(7). Tatacara rehabilitasi keanggotaan :

a. Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara, merupakan

wewenang Ketua Umum ORARI dan atau Ketua ORARI Daerah.

b. Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemberhentian dilakukan oleh Ketua Umum

ORARI.


25/40


25

BAB III

ORGANISASI

Pasal 8

PEMBENTUKAN ORGANISASI

(1). Pembentukan ORARI Lokal maupun ORARI Daerah didasarkan pada pertimbangan kemampuan

organisasi yang bersangkutan dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan, jumlah anggota serta pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya organisasi.

(2) Pembentukan ORARI Lokal :

a. Organisasi Lokal dapat dibentuk pada setiap Kabupaten/Kota dan/atau atas KebijaksanaanKetua ORARI Daerah. dengan jumlah anggota minimal 50 (lima puluh) orang

b. Nama Organisasi adalah ORARI Lokal dengan nama tempat/Lokal.

c. Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan dilaporkan kepada

Ketua Umum ORARI.

(3). Pembentukan Organisasi Daerah :

a. Organisasi Daerah dapat dibentuk pada tiap Propinsi apabila pada provinsi tersebut telah berdiri

sekurang-kurangnya 3 (tiga) Organisasi Lokal.

b. Nama Organisasi adalah ORARI Daerah dengan nama Daerah.

c. Pembentukan ORARI Daerah baru ditetapkan oleh Ketua Umum ORARI.

Pasal 9

PEMBEKUAN ORGANISASI

(1) Ketua ORARI Daerah mempunyai wewenang membekukan ORARI Lokal dengan ketentuan

a. Apabila jumlah anggota yang berada pada lokal tersebut tidak mencapai jumlah minimal

sebagaimana tersebut pasal 8 ayat 2 butir a, atau apabila Kepengurusan ORARI Lokal tidak

melaksanakan fungsi dan kegiatan organisasi dan atau memberikan pelayanan secara rutinterhadap anggota dan atau Apabila Kepengurusan ORARI Lokal tidak melaksanakan aktifitas

Organisasi seperti Muslok, Rapat Kerja ORARI Lokal, Rapat Pengurus atau tidak

melaksanakan Instruksi Organisasi tingkat atasnya, atau apabila Kepengurusan ORARI Lokal

tidak mengikuti/menghadiri undangan acara-acara resmi ORARI Daerah selama 5 (lima) kali berturut-turut dengan tanpa alasan.

b. Keputusan Pembekuan ORARI Lokal dapat diberikan setelah Pengurus ORARI Daerahmemberikan teguran/peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 6 (enam) bulan.

c. Keputusan Pembekuan ORARI Lokal harus diikuti dengan pengaturan pelimpahan anggota danasset ORARI Lokal yang di bekukan.

(2) Ketua Umum ORARI mempunyai wewenang membekukan ORARI Daerah dengan ketentuan:

a. Apabila jumlah ORARI Lokal yang berada pada Daerah tersebut tidak mencapai jumlahminimal sebagaimana tersebut pasal 8 ayat (2) butir a dan Pasal 8 ayat (3) butir a, atau Apabila

Kepengurusan ORARI Daerah tidak melaksanakan fungsi dan kegiatan organisasi dan atau

memberikan pelayanan secara rutin terhadap anggota dan atau Apabila Kepengurusan ORARI

Daerah tidak melaksanakan aktivitas Organisasi seperti Musda, Rapat Kerja ORARI Daerah,Rapat Pengurus atau tidak melaksanakan Instruksi ORARI Pusat, atau apabila Kepengurusan

ORARI Daerah tidak mengikuti/menghadiri undangan acara-acara resmi ORARI Pusat selama

3 (tiga) kali berturut-turut dengan tanpa alasan.


26/40


26

b. Keputusan Pembekuan ORARI Daerah dapat diberikan setelah Ketua Umum memberikan

teguran/peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 6 (enam) bulan.

c. Keputusan Pembekuan ORARI Daerah harus diikuti dengan pengaturan pelimpahan anggota

dan asset ORARI Daerah yang di bekukan.

Pasal 10

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

(1). Dewan Pengawas dan Penasihat (DPP), Ketua Umum, dipilih dan diangkat oleh Munas, sedangkan

Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, SekretarisJenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, diangkat dengan

hak prerogatif Ketua Umum yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulansetelah Munas, dan Kelengkapan Pengurus ORARI Pusat yang lainnya diangkat oleh Ketua Umum

ORARI yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Munas serta

masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Pusat ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Dewan Pengawas dan Penasihat (DPP), Ketua ORARI Daerah dipilih dan diangkat oleh Musda,sedangkan Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris,

Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ORARI Daerah, diangkat dengan hak prerogatif

Ketua yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Musda, dan

Kelengkapan Pengurus ORARI Daerah yang lainnya diangkat oleh Ketua ORARI Daerah yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Musda serta masa bakti DPP

dan Pengurus ORARI Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Dewan Pengawas dan Penasihat (DPP), Ketua ORARI Lokal dipilih dan diangkat oleh Muslok,

sedangkan Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris,

Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ORARI Lokal, diangkat dengan hak prerogatifKetua yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Muslok, dan

Kelengkapan Pengurus ORARI Lokal yang lainnya diangkat oleh Ketua ORARI Lokal yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Muslok serta masa bakti DPP

dan Pengurus ORARI Lokal ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. (4) Susunan Pengurus lengkap dilaporkan secara berjenjang kepada Pengurus ORARI Pusat.

Pasal 11

PENGUKUHAN KEPENGURUSAN

(1) DPP dan Ketua Umum hasil Munas dikukuhkan oleh Pimpinan Sidang Munas.

(2) Kepengurusan ORARI Daerah hasil Musda dikukuhkan oleh Ketua Umum ORARI sedangkanKepengurusan ORARI Lokal hasil Muslok dikukuhkan oleh Ketua ORARI Daerah.

(3) Pengukuhan kepengurusan ORARI Daerah /Lokal dituangkan dalam surat keputusan Ketua UmumORARI/Ketua ORARI Daerah dan dilakukan dalam suatu acara yang dimaksudkan untuk itu.

(4) Pengukuhan kepengurusan sebagaimana tersebut ayat (1), merupakan konsekuensi hubungan

jenjang organisasi karenanya bersifat menguatkan atau menegaskan dan tidak boleh menimbulkanakibat hukum baru, kecuali dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

JABATAN RANGKAP

(1) Jabatan rangkap internal Kepengurusan organisasi tidak diperkenankan.

(2) Jabatan rangkap dengan organisasi lain yang menangani komunikasi khusus perseorangan tidakdiperkenankan.


27/40


27

Pasal 13

DEWAN PENGAWAS DAN PENASIHAT,

KETUA UMUM / KETUA ORARI DAERAH /

KETUA ORARI LOKAL, PENGGANTI

1. Apabila Ketua DPP tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Sekretaris Ketua DPP

menjabat sebagai Ketua DPP sampai dengan Munas/Musda/Muslok dilaksanakan.

2. Apabila Anggota DPP ORARI Pusat/Daerah/Lokal tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap,

maka DPP lainnya bersama Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal dapatmengangkat Anggota DPP ORARI Pusat/Daerah/Lokal pengganti sampai dengan Munas/Musda/

Muslok dilaksanakan, dengan persetujuan Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/KetuaORARI Lokal asal calon anggota DPP ORARI Pusat/Daerah/Lokal pengganti tersebut.

3. Apabila Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal tidak dapat menjalankan

tugasnya secara tetap, maka Wakil Ketua Umum ORARI/Wakil Ketua ORARI Daerah/Wakil Ketua

ORARI Lokal menjabat sebagai Pejabat Ketua Umum ORARI/ Pejabat Ketua ORARI Daerah/Pejabat Ketua ORARI Lokal sampai dengan Munas/Musda/Muslok dilaksanakan.

4. Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah yang bersangkutan tidak lagi berdomisili di Daerah

asalnya untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan atau karena kesehatannya yang tidak

memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dan/atau yang bersangkutan terkena

sanksi pidana penjara sedikitnya 3 (tiga) tahun yang telah kekuatan hukum tetap dan atau yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB IV

TATALAKSANA

Pasal 14

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

DEWAN PENGAWAS DAN PENASIHAT

DPP dalam melaksanakan fungsinya, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

(1). Menghadiri musyawarah, Rapat Kerja atau Rapat Pengurus sesuai dengan tingkatnya.

(2). Mengawasi dan menasihati Pengurus didalam pengelolaan Organisasi.

(3). Memeriksa administrasi keuangan dan inventaris Organisasi sesuai tingkatnya secara berkala.

(4). Dapat menyelenggarakan pembelaan anggota di tingkat yang sama atau tingkat di atasnya.

(5). Menampung dan menilai laporan permasalahan yang diajukan oleh Organisasi tingkat bawahnya

atau anggota untuk kemudian dapat memberikan penilaian dan nasihat- nasihat yang dianggap perluuntuk penyelesaian permasalahan dengan Pengurus sesuai tingkatnya.

(6). Sebagai nara sumber bagi Organisasi tingkat di atasnya atau Instansi Pemerintah yang berwenanguntuk tingkat Pusat.

(7) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada forum musyawarah sesuai tingkatnya.

(8). DPP ORARI Pusat mempertimbangkan usulan Munas Luar Biasa dari Organisasi Daerah.


28/40


28

Pasal 15


PENGURUS PUSAT

(1). Ketua Umum ORARI mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Memimpin Organisasi secara menyeluruh berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga.

b. Membuat dan melaksanakan Rencana dan Program Induk berdasarkan Garis - garis Besar

Kebijaksanaan Organisasi hasil Munas.

c. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. di atas mengeluarkan Instruksi - instruksi danKetentuan - ketentuan untuk Organisasi yang sejalan dengan Peraturan - peraturan dan

Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio

d. Membuat laporan berkala kepada Pemerintah dan dalam Rapat Kerja Nasional.

e. Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus lain bila diperlukan.

f. Dalam bidang teknis dan operasional juga bertanggungjawab kepada Pemerintah.

g. Menyelenggarakan Munas dan Rapat Kerja tepat pada waktunya.

h. Bertanggungjawab kepada Munas.

i. Mempertimbangkan usulan Musda Luar Biasa dari Organisasi Lokal.

j. Masa jabatan Ketua Umum dibatasi untuk dua periode berturut-turut.

(2). Wakil Ketua Umum ORARI mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Membantu Ketua Umum ORARI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari.

b. Mewakili Ketua Umum ORARI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam

dan keluar.

c. Menjabat Ketua Umum ORARI apabila Ketua Umum ORARI tidak dapat menjalankan

tugasnya secara tetap sampai dengan Munas.

d. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.

(3). Ketua Bidang Organisasi dan Ketua Bidang Teknik dan Operasi mempunyai tugas, kewajiban dan

tanggung jawab sebagai berikut :

a. Membantu Ketua Umum ORARI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari – hari sesuai

bidang tugasnya.

b. Mewakili Ketua Umum ORARI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalamdan ke luar sesuai bidangnya masing – masing.

c. Menyusun serta menentukan kegiatan - kegiatan pada pelaksanaan Rencana dan Program Induk

dalam bidangnya sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua Umum ORARI Pusat dan/atauKeputusan Rapat Kerja Pusat.

d. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan - kegiatan Organisasi dalam bidangnyamasing - masing.

e. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI

f. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.


29/40


29

(4). Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab

sebagai berikut:

a. Membantu Ketua Umum ORARI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari – hari sesuai

bidang tugasnya.

b. Mewakili Ketua Umum ORARI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam

dan ke luar atas dasar mandat yang diberikan.

c. Menyelenggarakan administrasi umum.

d. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan ORARI Pusat.

e. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Induk di bidangnya.

f. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI.

g. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.

(5). Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum berkewajiban sebagai berikut:

a. Menyusun anggaran serta belanja Organisasi.

b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua

Umum ORARI dan Ketentuan - ketentuan Organisasi.

c. Mengurus iuran anggota.

d. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI.

e. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Induk di bidangnya.

f. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.

(6) Staf Khusus Umum berkewajiban sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Umum ORARI.

b. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.

(7). Dewan Pakar mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Menjadi narasumber, memberikan pemikiran dan gagasan terkait kegiatan Amatir Radio.

b. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI

c. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.

(8). Koordinator-koordinator Wilayah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut

a. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan ORARI Daerah di wilayah tugasnya masing-

masing.

b. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI

c. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.


30/40


30

(9). Ketua-ketua Bagian mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melaksanakan Rencana dan Program Kerja di Bagiannya masing - masing.

b. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI melalui Ketua Bidang

c. Secara koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Bidang sesuai tugas Bagiannya.

(9). Ketua-ketua Biro mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melaksanakan Rencana dan Program Kerja di Bironya masing - masing.

b. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI melalui Sekretaris Jenderal atauBendahara Umum

c. Secara koordinasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal atau Bendahara Umum sesuai

tugas Bironya

Pasal 16


PENGURUS DAERAH

(1). Ketua ORARI Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Memimpin Organisasi Daerah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

b. Membuat dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja ORARI Daerah, berdasarkanRencana dan Program Induk ORARI Pusat serta Kebijaksanaan Umum hasil Musda.

c. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. diatas dapat mengeluarkan Instruksi – instruksi dan

Ketentuan - ketentuan bagi ORARI Daerahnya yang sejalan dengan Peraturan -peraturan danPerundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio,

d. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI dengan tembusan Ketua DPP ORARIDaerah.


f. Dapat mengadakan Penggantian Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasidan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ORARI Daerah.

g. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI atas pelaksanaan Keputusan, Kebijaksanaandan Instruksi - instruksi yang dikeluarkan oleh ORARI Pusat.

h. Menyelenggarakan Musda dan Rapat Kerja Daerah tepat pada waktunya.

i. Bertanggungjawab kepada Musda.

j. Mempertimbangkan usulan Muslok Luar Biasa dari anggota.

k. Masa jabatan Ketua ORARI Daerah dibatasi untuk dua periode berturut-turut.


31/40


31

(2). Wakil Ketua ORARI Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Membantu Ketua ORARI Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari.

b. Mewakili Ketua ORARI Daerah apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam

dan keluar.c. Menjabat Ketua ORARI Daerah apabila Ketua ORARI Daerah tidak dapat menjalankan

tugasnya secara tetap sampai dengan Musda.

d. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.



a. Membantu Ketua ORARI Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari di

bidang-nya masing - masing.

b. Mewakili Ketua ORARI Daerah dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar sesuai

bidangnya masing - masing.

c. Menyusun dan menentukan kegiatan - kegiatan pada pelaksanaan Rencana dan Program Kerjadalam bidangnya, sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua ORARI Daerah dan/atau Keputusan

Rapat Kerja Daerah.

d. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan - kegiatan Organisasi dalam bidangnya

masing - masing.

e. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah.

f. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.

(4). Sekretaris dan Wakil Sekretaris mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Membantu Ketua ORARI Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari – hari sesuai

bidang tugasnya. b. Mewakili Ketua apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan kedalam dan keluar.atas

dasar mandat yang diberikan


d. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan ORARI Daerah.

e. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bidangnya.

f. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah.

g. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.

(5). Bendahara dan Wakil Bendahara mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :a. Menyusun anggaran serta belanja Organisasi.

b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua

ORARI Daerah dan Ketentuan - ketentuan Organisasi.

c. Mengurus iuran anggota.

d. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP

ORARI Daerah.

e. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.


32/40


32

(6). Ketua Bagian mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bagiannya masing - masing. b. Menyelenggarakan kegiatan - kegiatan Organisasi sesuai bagiannya masing - masing.

c. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah.d. Secara koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Bidang sesuai bagiannya.

(7). Koordinator - koordinator Wilayah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melaksanakan Rencana dan Program Kerja ORARI Daerah. b. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah.

c. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.

(8). Pembantu - pembantu Umum mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua ORARI Daerah.

b. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.

Pasal 17


PENGURUS LOKAL

(1). Ketua ORARI Lokal mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Memimpin Organisasi Lokal berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

b. Membuat dan melaksanakan Program Kerja Lokal, berdasarkan Rencana dan Program Kerja

ORARI Daerah serta Kebijaksanaan hasil Muslok.

c. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. diatas dapat mengeluarkan Instruksi - instruksi dan

Ketentuan - ketentuan bagi ORARI Lokalnya yang sejalan dengan Peraturan - peraturan dan

Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio,

d. Membuat laporan berkala kepada ORARI Daerah


f. Dapat mengangkat dan mengadakan Penggantian Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi,

Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara

ORARI Lokal.

g. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah atas pelaksanaan Keputusan, Kebijaksanaan

dan Instruksi - instruksi yang dikeluarkan oleh ORARI Daerah.

h. Menyelenggarakan Muslok dan Rapat Kerja ORARI Lokal tepat pada waktunya.

i. Bertanggungjawab kepada Muslok.

j. Masa jabatan Ketua ORARI Lokal dibatasi untuk dua periode berturut-turut.

(2). Wakil Ketua mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Membantu Ketua ORARI Lokal dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari.

b. Mewakili Ketua ORARI Lokal apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam

dan ke luar sesuai bidangnya masing - masing

c. Menjabat Ketua ORARI Lokal apabila Ketua ORARI Lokal tidak dapat menjalankan tugasnyasecara tetap sampai dengan Muslok.

e. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.


33/40


33



a. Membantu Ketua ORARI Lokal dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari di


b. Mewakili Ketua ORARI Lokal dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar sesuai di


c. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja dalam bidangnya masing - masing.

d. Memimpin pelaksanaan kegiatan - kegiatan Organisasi dalam bidangnya masing - masing.

e. Membuat laporan semesteran secara berkala kepada Ketua ORARI Lokal.

f. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.

(4). Sekretaris dan Wakil Sekretaris mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Membantu Ketua ORARI Lokal dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari – hari sesuai

bidang tugasnya.

b. Mewakili Ketua apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar atas

dasar mandat yang diberikan


d. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan ORARI Lokal.

e. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bidangnya.

f. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Lokal

g. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.

(5). Bendahara dan Wakil Bendahara mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Menyusun anggaran serta belanja Organisasi.

b. Menyelenggarakan administrasi keuanga n dan akuntansi sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua

ORARI Lokal dan Ketentuan - ketentuan Organisasi.

c. Mengurus iuran Anggota.

d. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Lokal

e. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.

(6). Ketua Bagian mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bagiannya masing - masing.

b. Menyelenggarakan kegiatan - kegiatan Organisasi di bagiannya masing - masing.

c. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Lokal.

d. Secara koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Bidang sesuai bagiannya.

(7). Perwakilan - Perwakilan mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melaksanakan Rencana dan Program Kerja ORARI Lokal.

b. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.


34/40


34

Pasal 18

MUSYAWARAH NASIONAL

(1). Munas diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan dihadiri oleh :

a. DPP dan Pengurus Pusat. b. Utusan sah kepengurusan ORARI Daerah

c. Peninjau dan Undangan.

(2). Tugas pokok Munas :

a. Menilai Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI untuk selanjutnya dapat menerima ataumenerima dengan catatan.

b. Menilai Laporan DPP ORARI Pusat untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan

catatan.

c. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

d. Menetapkan Garis - garis Besar Kebijakan Operasi untuk masa bakti Pengurus Pusat.

e. Munas ORARI dapat mengangkat tim verifikasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan

independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi.f. Memilih dan Mengangkat DPP, dan Ketua Umum ORARI.

(3). Munas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya 2/3 dari jumlah Organisasi Daerah.

(4). Setiap Daerah mempunyai satu hak suara dalam Munas.

(5). Munas Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan 2/3 dari jumlah ORARI Daerah melalui

DPP ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang - kurangnya 2/3 jumlah OrganisasiDaerah.

Pasal 19

MUSYAWARAH DAERAH

(1). Musda diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Daerah dan dihadiri oleh :

a. Utusan sah Pengurus ORARI Pusat. b. DPP dan Pengurus ORARI Daerah.

c. Utusan sah Kepengurusan ORARI Lokald. Peninjau dan Undangan.

(2). Tugas pokok Musda :

a. Menilai Pertanggungjawaban Ketua ORARI Daerah untuk selanjutnya dapat menerima atau

menerima dengan catatan.

b. Menilai Laporan DPP ORARI Daerah untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima

dengan catatan.

c. Menetapkan Kebijaksanaan Umum ORARI Daerah berdasarkan Rencana dan Program Induk

ORARI Pusat untuk masa bakti Pengurus ORARI Daerah.

d. Musda ORARI dapat mengangkat team verifikasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan

independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi.

e. Memilih dan Mengangkat DPP dan Ketua ORARI Daerah.

f. Merumuskan bahan-bahan untuk Munas.

(3). Musda dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya 2/3 dari jumlah Organisasi Lokal.

(4). Setiap ORARI Lokal mempunyai satu hak suara dalam Musda.


35/40


35

(5). Musda Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan 2/3 dari jumlah ORARI Lokal melalui

Pengurus ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang - kurangnya 2/3 jumlah Organisasi

Lokal.

Pasal 20

MUSYAWARAH LOKAL

(1). Muslok diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Lokal dan dihadiri oleh :

a. Utusan sah Pengurus ORARI Daerah.

b. DPP dan Pengurus ORARI Lokal.

c. Anggota ORARI Lokal yang bersangkutan.d. Peninjau dan Undangan.

(2). Tugas pokok Muslok :

a. Menilai Pertanggungjawaban Ketua ORARI Lokal untuk selanjutnya dapat menerima atau

menerima dengan catatan.

b. Menilai Laporan DPP ORARI Lokal untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan

catatan.

c. Menetapkan Kebijaksanaan ORARI Lokal berdasarkan Rencana dan Program Kerja ORARI

Daerah untuk masa bakti Pengurus ORARI Lokal.

d. Muslok ORARI dapat mengangkat team verifikasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan

independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi.

e. Memilih dan Mengangkat DPP dan Ketua ORARI Lokal.

f. Merumuskan bahan-bahan untuk Musda.

(3). Muslok dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang – kurangnya separuh ditambah satu dari jumlahanggota ORARI Lokal.

(4). Setiap anggota mempunyai satu hak suara dalam Muslok.

(5). Apabila Muslok tidak mencapai quorum maka Pengurus ORARI Daerah mempunyai wewenang dan

mengambil langkah-langkah seperlunya didalam rangka menjaga keutuhan Organisasi .

(6). Muslok Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan separuh ditambah satu dari jumlah

anggota ORARI Lokal melalui Pengurus ORARI Daerah serta dihadiri dan disetujui oleh separuh

ditambah satu dari jumlah anggota ORARI Lokal.

Pasal 21

KETENTUAN KHUSUS

(1). Keputusan-keputusan Munas, Musda atau Muslok diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat,

kecuali apabila perlu, dengan pemungutan suara.

(2). Pemilihan DPP, Ketua Umum ORARI / Ketua ORARI Daerah / Ketua ORARI Lokal dilaksanakan

melalui sistem Formatur atau dengan sistem pemilihan secara langsung.

(3). Tata tertib Munas, Musda atau Muslok disahkan dalam sidang yang bersangkutan. Risalah danAgenda Munas, Musda atau Muslok disahkan dalam sidang yang bersangkutan.

(4). Ketua Umum ORARI dapat mengambil langkah - langkah Kebijaksanaan demi kesinambungan

Organisasi bila Pengurus ORARI Daerah tidak melaksanakan Musda tepat pada waktunya, dan

Ketua ORARI Daerah dapat mengambil langkah - langkah Kebijaksanaan demi kesinambungan

Organisasi bila Pengurus ORARI Lokal tidak melaksanakan Muslok tepat pada waktunya.


36/40


36

Pasal 22

RAPAT KERJA

(1). Rapat Kerja Nasional :a. Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Rakernas adalah sidang yang dihadiri oleh

Kepengurusan ORARI Pusat dan utusan sah Kepengurusan ORARI Daerah.

b. Tugas dan wewenang Rakernas adalah :

1. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus

ORARI Pusat dan Pengurus ORARI Daerah.

2. Merumuskan pemecahan permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru.

3. Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Pusat dengan

Kepengurusan ORARI Daerah dalam melaksanakan Keputusan Munas.

c. Rakernas diadakan minimal 1 (satu) kali selama masa bakti Kepengurusan ORARI Pusat

dan selambat-lambatnya diselenggarakan pada awal tahun ketiga periode kepengurusan.(2). Rapat Kerja ORARI Daerah :

a. Rapat Kerja ORARI Daerah yang selanjutnya disebut Rakerda adalah sidang yang dihadiri oleh

Kepengurusan ORARI Daerah dan utusan sah Kepengurusan ORARI Lokal.

b. Tugas dan wewenang Rakerda adalah :

1. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan PengurusORARI Daerah dan Pengurus ORARI Lokal.

2. Merumuskan pemecahan permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru diDaerah.

3. Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Daerah dengan

Kepengurusan ORARI Lokal dalam melaksanakan Keputusan Munas dan Musda.c. Rakerda diadakan minimal 1 (satu) kali selama masa bakti Pengurus ORARI Daerah dan

selambat-lambatnya diselenggarakan pada awal tahun ketiga periode kepengurusan

(3). Rapat Kerja ORARI Lokal :

a. Rapat Kerja ORARI Lokal yang selanjutnya disebut Rakerlok adalah sidang yang dihadiri oleh

Kepengurusan ORARI Lokal dan anggota ORARI Lokal.

b. Tugas dan wewenang Rakerlok adalah :

1. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus

ORARI Lokal dan masukan Anggota ORARI Lokal.

2. Merumuskan pemecahan permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru di

Lokal3. Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Lokal dengan anggota

ORARI Lokal dalam melaksanakan semua Keputusan Munas, Musda dan Muslok.

c. Rakerlok diadakan minimal 1 (satu) kali selama masa bakti Pengurus ORARI Lokal dan

selambat-lambatnya diselenggarakan pada awal tahun kedua periode kepengurusan


37/40


37

BAB V

KEUANGAN

Pasal 23

IURAN DAN DANA

(1). Iuran ditarik dari anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.

(2). Iuran tiap bulan dan tatacara pembayarannya :

a. Iuran Anggota untuk IARU dan ORARI Pusat ditentukan oleh Munas dan dibayarkan ke

Rekening ORARI Pusat melalui ORARI Daerah.

b. Iuran Anggota untuk ORARI Daerah ditentukan oleh Musda dan dibayarkan secara langsungoleh Anggota ke Rekening ORARI Daerah melalui ORARI Lokal

c. Iuran Anggota untuk ORARI Lokal ditentukan oleh Muslok dan dibayarkan secara langsungoleh Anggota ke Rekening ORARI Lokal

(3). Untuk memperkuat keuangan Organisasi, Pengurus masing-masing tingkat Organisasi dapatmengupayakan sumber keuangan lain dari usaha-usaha yang sah, tidak mengikat dan tidak

bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta tidak memberatkanAnggota.

Pasal 24

PENGGUNAAN KEUANGAN

Penggunaan keuangan adalah untuk :

a. Pengeluaran rutin.

b. Kegiatan - kegiatan Organisasi.

c. Pengeluaran khusus.

Pasal 25

LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan dibuat secara berkala setiap akhir tahun takwim, dan disampaikan sebagai berikut :

a. Laporan Keuangan ORARI Pusat kepada ORARI Daerah,

b. Laporan Keuangan ORARI Daerah kepada ORARI Lokal,c. Laporan Keuangan ORARI Lokal kepada Anggota.

BAB VI


Pasal 26

LAMBANG ORARI

(1) Lambang ORARI terdiri dari Logo, Panji, Pataka dan Duadja.

(2) Bentuk dasar, lukisan, tulisan, warna dan makna Logo, Panji, Pataka dan Duadja, ditetapkan denganKeputusan Munas.

Pasal 27

HYMNE, MARS DAN ATRIBUT

(1). Hymne dan Mars ORARI dan penggunaannya ditetapkan dengan Ketetapan Munas.

(2). Atribut dan penggunaannya ditetapkan oleh Peraturan Organisasi.


38/40


38

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Masa bakti kepengurusan ORARI lokal hasil Muslok yang dilaksanakan sebelum Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga ini disahkan, tetap berlaku sesuai dengan hasil Muslok.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 29

PENUTUP

(1) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan dan hanya dapat diubah oleh Munas.

(2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam

Peraturan Organisasi, dan peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran RumahTangga ini.

(3) Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga yang ada dan

berlaku sebelum Anggaran Rumah Tangga ini, dinyatakan tidak berlaku, dan segala sesuatu yang

bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu

yang sesingkat - singkatnya.

(4) Anggaran Rumah Tangga ini di sahkan oleh Musyawarah Nasional IX ORARI di Jakarta pada hariSabtu tanggal Dua puluh dua Oktober Dua ribu sebelas.

Ditetapkan di : Tanah Bumbu - Kalsel

pada tanggal : 07 Juli 2012


Ketua,

Suryo Susilo

YBØJTR

Wakil Ketua,

Ronny Latupeirissa

YB9WR

Sekretaris,


YB7SHE


39/40


39

KEPUTUSAN



Nomor : Kep -004/ Munasus/ 2012

tentang

PEMBERIAN HAK DAN KUASA

KEPADA PENGURUS ORARI PUSAT


Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Nasional ORARI (MUNAS) dan Musyawarah

Nasional Khusus ORARI (MUNASSUS) merupakan forum tertinggi

dalam ORARI yang mempunyai kewenangan yang meliputi menetapkan

perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.

2. Bahwa Musyawarah Nasional ORARI telah menetapkan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga ORARI yang selanjutnya di sempurnakan

oleh Musyawarah Nasional Khusus ORARI 2012

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI

2. Ketetapan Munas IX ORARI Nomor Tap.004/TAP/MUNAS IX/2011

3. Keputusan Ketua Umum ORARI No. Kep- 001/OP/KU/XI/2011

Memperhatikan : Pendapat dan saran dari Peserta Musyawarah Nasional Khusus ORARI di

Tanah Bumbu Kalimantan Selatan tanggal 7 Juli 2012

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Musyawarah Nasional Khusus ORARI tentang Pemberian Hak dan

Kuasa kepada Pengurus ORARI Pusat

Pertama : Musyawarah memberikan hak kepada Ketua Umum ORARI dan Sekretaris

Jenderal ORARI secara bersama-sama mewakili Pengurus ORARI Pusat dan

karenanya sah bertindak untuk dan atas nama ORARI, baik di dalam maupun

di luar pengadilan.

Kedua : Musyawarah memberikan Kuasa kepada Ketua Umum ORARI dan Sekretaris

Jenderal ORARI secara bersama-sama dengan hak substitusi, untuk

menghadap dan menyatakan kepada notaris dan atau pejabat/instasi yang berwenang, guna keperluan perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran

Rumah Tangga ORARI sebagaimana tersebut dalam Keputusan Munas IX

ORARI tahun 2011 dan Munassus ORARI tahun 2012 tentang Tugas,

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus ORARI Pusat, menandatangani

semua akta dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan, dan melakukan

segala sesuatu yang diperlukan guna kepentingan tersebut.

Halaman 1 dari 2


40/40


Ketiga : Dalam hal Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal ORARI berhalangan

atau tidak berada ditempat, hal itu tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar,

maka Wakil Ketua Umum dan atau Wakil Sekretaris Jenderal ORARI secara

bersama-sama dapat mewakili Pengurus ORARI Pusat

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bumbu - Kalsel .

Pada tanggal : 07 Juli 2012

Pimpinan Sidang Munassus ORARI

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris

Suryo Susilo Ronny Latupeirissa Amelia Henisyahputri SE

YBØJTR YB9WR YB7SHE

Ad-Art Munassus 2012

Documents

Transcript of Ad-Art Munassus 2012