repository.usu.ac.id › bitstream › handle › 123456789... · BAB II PENGATURAN HUKUM ATAS...

28

BAB II

PENGATURAN HUKUM ATAS MOTIF SONGKET SEBAGAI EKSPRESIBUDAYA TRADISIONAL DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

A. Pengaturan Hukum Tentang Hak Cipta dari Motif Songket

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kalinya pada Kongres Kebudayaan di

Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang

luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan

dari istilah bahasa Belanda Auters Rechts.58

Dinyatakan kurang luas karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan

penyempitan, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari

pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan hak pengarang. Sedangkan

istilah Hak Cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang.

Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUHC ini, Hak cipta adalah hak ekslusif

bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak

Ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanpa

mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.59

58Ajip Rosidi, Undang-Undang Hak Cipta 1982 Pandangan Seorang Awam, Djambatan,Jakarta, 1984, halaman 3

59 Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang Hak Cipta (UU No.19 Tahun 2002), Hardvarindo,Jakarta , 2003, halaman 5

Universitas Sumatera Utara

29

Dari pengertian ini terlihat bahwa Hak Cipta ini diberikan kepada yang berhak

saja, yaitu Pencipta, tidak kepada pihal lain. Oleh karena itu, Pencipta memiliki hak

monopoli terhadap ciptaannya yang dilindungi. Namun, kekuasaan monopoli atau

kekuasaan istimewa demikian bukan tanpa batas (mutlak). Batasannya ditentukan

sendiri di dalam Undang-Undang Hak Cipta..

Menurut Auteurswet 1912 menyatakan Hak Cipta adalah hak tunggal daripada

pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam

lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan

memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh

undang-undang. Kemudian Universal Copyright Convention menyatakan Hak Cipta

meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa

untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.60

Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketentuan diatas maka

hampir disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama. Dalam

Auteurswet 1912 maupun Universal Copyright Convention menggunakan istilah “hak

tunggal' sedangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002

menggunakan istilah “hak eksklusif” bagi pencipta.

Dalam penjelasan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun

2014, yang dimaksudkan dengan hak eksklusif dari pencipta adalah hak yang timbul

secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan

60Hadi Setia Tunggal, Ibid.,halaman 45


30

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.61

Hak Cipta merupakan istilah populer di dalam masyarakat. Walaupun

demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap

orang karena berbeda tingkat pemahaman tentang istilah itu. Akibatnya di dalam

masyarakat sering terjadi kesalahpahaman dalam memberi arti sehingga

menimbulkan kerancuan dalam penggunana bahasa yang baik dan benar. Dalam

masyarakat istilah Hak Cipta ini sering dikacaukan dengan hak-hak atas kekayaan

intelektual lainnya meliputi keseluruhan ciptaan manusia. Di samping ciptaan

manusia (makhluk), terdapat ciptaan Tuhan (khalik) yang tidak dimasukkan sebagai

Hak Cipta. Padahal, pengertian Hak Cipta itu sudah dibatasi, hanya meliputi hasil

ciptaan manusia, dibidang tertentu saja.62

Perkataan Hak Cipta itu sendiri terdiri dari 2 kata yaitu hak dan cipta, kata

“hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah milik kepunyaan, kekuasaan

untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan

sebagainya).63 Sedangkan yang dimaksud dengan kata “cipta” adalah kesanggupan

pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru: angan-angan yang kreatif.64 Oleh

karena itu, Hak Cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia itu sendiri berupa

hasil kerja otak.

61 Lihat Pasal Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 201462 Saidin, Loc Cit, halaman 4763 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai

Pustaka, Jakarta, 1996. hal, 29264 Ibid, halaman 169


31

Tingkat kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu melalui

penggunaanya sumber daya berbeda dan memang pada kenyataanya tidak semua

orang mempunyai cukup waktu, tenaga, dan pikiran untuk menghasilkan suatu

produk intelektualita yang bernilai. Hal ini menyebabkan Hak Cipta itu diberikan

hukum kepada orang-orang tertentu saja yang memenuhi persyaratan sebagaimana

ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Hak Cipta ini hanya diberikan terhadap ciptaan yang berwujud atau berupa

ekspresi (expression), yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dan sebagainya.

Hukum Hak Cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide (idea). Supaya

mendapat perlindungan Hak Cipta, suatu ide perlu diekspresikan terlebih dahulu.

Misalnya seorang profesor memiliki ide untuk menulis suatu buku dengan judul,

organisasi, dan materi tertentu, kemudian ia menyampaikan ide tersebut kepada

seorang dan ia sendiri tidak pernah menuliskannya sendiri dalam bentuk buku, maka

idenya tersebut tidak dilindungi, karena ia sudah menghasilkan suatu ekspresi yang

dituangkan dengan sistem perlindungan paten dan rahasia dagang yang melindungi

ide.

Hak Cipta diberikan terhadap ciptaan dalam bidang pengetahuan, kesenian

dan kesusasteraan. Hal ini tentunya berbeda dengan paten yang diberikan di bidang

teknologi. Teknologi sendiri pengertiannya lebih sempit daripada ilmu pengetahuan,

yaitu terbatas pada ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan dalam proses industri,

jadi teknologi lebih berupa ilmu pengetahuan terapan.


32

Di dalam Hak Cipta selain terkandung hak ekonomi (economic right) dan hak

moral (moral right) dari Pemegang Hak Cipta. Adapun yang dimaksud dengan hak

ekonomi (economic right) adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas Hak

Cipta. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh

karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.65

Ada delapan jenis hak ekonomi yang melekat pada Hak Cipta, yaitu:66

1. Hak reproduksi (reproduction right), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan.

Hak adaptasi (adaptation right), yaitu untuk mengadakan adaptasi terhadap

hak cipta yang sudah ada.

2. Hak distribusi (distribution right), yaitu hak untuk menyebarkan kepada

masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan.

3. Hak pertunjukan (performance right), yaitu hak untuk mengungkapkan karya

seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan,

seniman, peragawati.

4. Hak penyiaran (broadcasting right), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan

melalui transmisi dan transmisi ulang.

5. Hak program kabel (cablecasting right), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan

melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan penyiaran, tetapi tidak melalui

transmisi melainkan kabel.

6. Droit de suit, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.

65 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Teori DasarPerlindungan Rahasia Dagang), Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 19

66 M. Djumhana dan R. Djubaedillah, Loc Cit, halaman 65


33

7. Hak pinjam masyarakat (public lending right), yaitu hak pencipta atas

pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan.

Sementara yang dimaksud dengan hak moral (moral right) adalah hak yang

melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral

melekat pada pribadi pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena

bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan

dengan nama baik, kemampuan,dan integritas yang hanya dimiliki pencipta. Kekal

artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.

Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak yang berikut ini:67

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya namanya tetap

dicantumkan pada ciptaaannya.

2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan

pencipta atau ahli warisnya.

3. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan

tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada Hak Cipta yaitu:68

1. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Dari

prinsip ini diturunkan beberapa prinsip, yakni:

a) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati

hak-hak yang diberikan undang-undang.

67Abdul Kadir Muhammad, Loc Cit, halaman 1168 Eddy Damian, dkk, Op. Cit, halaman 99.


34

b) Suatu ciptaan mempunyai Hak Cipta jika ciptaaan yang bersangkutan

diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk materiil yang lain.

c) Karena Hak Cipta adalah hak khusus, tidak ada orang lain yang boleh

melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

2. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).

3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta.

4. Hak Cipta suatu ciptaan merupkan suatu hak yang diakui oleh hukum (legal

right) harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

5. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

Pada dasarnya, yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28

Tahun 2014 adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam

bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni,

dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang

dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan

menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan

kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta.

Bidang-bidang yang dilindungi hak cipta berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat

(1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 :69

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan

sastra, terdiri atas:

69 Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta


35

a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya

tulis lainnya;

b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi,

seni pahat, patung, atau kolase;

g) karya seni terapan;

h) karya arsitektur;

i) peta;

j) karya seni batik atau seni motif lain;

k) karya fotografi;

l) Potret;

m)karya sinematografi;

n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen,

modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi

budaya tradisional;

p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan

Program Komputer maupun media lainnya;


36

q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan

karya yang asli;

r) permainan video; dan

s) Program Komputer

Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa Batas waktu. Hak Cipta

atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara

sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh)

tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.70

Undang-Undang Hak Cipta membedakan jangka waktu perlindungan bagi

ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Bagi Hak Cipta atas ciptaan: buku,

paflet, dan semua hasil karya tulis lain; drama ataau drama musikal, tari, koreografi;

segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung; seni batik,

lagu atau musik dengan dan atau tanpa teks, arsitektur ceramah, kuliah, pidato, dan

ciptaan sejenis lain, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saadurad dan bunga rampai

diberikan jangka waktu perlindungan selama hidup pencipta dan terus berlangsung

hingga 70 tahun (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Sementara untuk ciptaan yang telah disebutkan di atas yang dimiliki oleh 2

(dua) orang atau lebih diberikan perlindungan Hak Cipta selama hidup pencipta yang

meninggal dunia paling akhir dan berlanggsung hingga 70 (lima puluh) tahun

sesudahnya.71

70 Lihat Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta71 Afrillyanna Purba, Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional, PT. Alumni, Bandung,

2002, halaman 30


37

Selanjutnya, Hak Cipta atas ciptaan program computer, sinematografi,

fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan diberikan perlindungan selama

50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Hak Cipta atas perwajahan

karya tulis yang diterbitkan diberikan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun

sejak pertama kali diumumkan.72 Seluruh karya cipta yang dilindungi oleh Undang-

Undang Hak Cipta yang dimiliki dan dipegang oleh suatu badan hukum diberikan

perlindungan Hak Cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Sementara, jangka waktu perlindungan bagi Hak Cipta di Australia yaitu: bagi

karya sastra, drama, musikal, pekerjaan seni (seni asal), dan film adalah selama hidup

pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun. Bagi rekaman suara, siaran dan program

kabel setidaknya selama 50 (lima puluh) tahun dan bagi bahan-bahan cetakan dari

suatu edisi terbitan adalah selama 25 (dua puluh lima) tahun.73

Selama jangka waktu perlindungan Hak Cipta, pemegang Hak Cipta memiliki

hak ekslusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang timbul secara

otomatis setelah suatu ciptaan itu dilahirkan. Meskipun demikian, hak ekslusif itu

tidak bersifat mutlak karena Undang-Undang hak Cipta membenarkan adanya

penggunaan secara wajar (fair dealing) sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran

terhadap Hak Cipta. Penggunaan secara wajar itu antara lain untuk kepentingan

pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan.

72 Ibid, halaman 3173 Ibid, halaman 32


38

Pada dasarnya, penggunaan secara wajar (fair dealing) ini untuk

menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dan kepentingan umum (masyarakat).

Umumnya tindakan yang dibenarkan itu, meskipun sebenarnya merupakan tindakan

pelanggaran, tetapi tidak bertentangan dengan pemanfaatan secara komersiaal dari

pemegang Hak Cipta.74 Adapun yang termasuk dalam penggunaan secara wajar (fair

dealing) di Negara lain pada umumnya mencakup penggunaan untuk kepentingan

pendidikan dan penelitian, laporan kejadian terbaru.75

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat dengan HKI)

merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (selanjutnya disebut IPR)

yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan

intelektual manusia. Pada prinsipnya, IPR sendiri merupakan perlindungan hukum

atas HKI yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut

intellectual Property Right.

Konsep mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual

yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya.

Adanya pengorbanantersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai

ekonomi karena manfaat yangdapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut maka

mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas karya yang telah dihasilkan berupa

perlindungan bagi HKI.

74Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya didalam Pembangunan,Akademika Pressindo, Jakarta, 1998, halaman 51

75 Ibid, halaman 53


39

Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan

menumbuhkembangkan semangat berkarya dan mencipta. Secara substantif

pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau

lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sementara, pendapat lain

mengemukakan bahwa HKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau

badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan

memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik bersifat sosial maupun ekonomis.

Prinsip utama pada HKI bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai

kemampuan intelektualnya tersebut, pribadi yang menghasilkannya mendapat

kepemilikan berupa hak alamiah (natural). Dapat dikatakan bahwa berdasarkan

prinsip ini terdapat sifat ekslusif bagi pencipta. Meskipun demikian, pada tingkatan

paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh, dan menjamin

bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan ekslusif atas benda ciptaannya

tersebut dengan bantuan Negara. Jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan

kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem HKI. Sebagai cara untuk

menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan

masyarakat, sistem HKI berdasarkan pada prinsip:

1. Prinsip Keadilan (the principle of natural justice)

Berdasarkan prinsip ini, pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja

membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh

imbalan.

2. Prinsip ekonomi (the economic argument)


40

Dalam prinsip ini suatu kepemilikan adalah wajar karena sifat ekonomis

manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang

kehidupannya di dalam masyarakat.

3. Prinsip Kebudayaan (the culture argument)

Pada hakikatnya, karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup,

selanjutnya dari karyaa itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus

menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian, pertumbuhan dan

perkembangan karya manusia sangat besar artinya bagi peningkatan taraf

kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (the social argument)

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk

memenuhi kepentingan perseorangan, tetapi harus memenuhi kepentingan

seluruh masyarakat.

Apabila ditelusuri lebih lanjut, HKI sebenarnya merupakan bagian dari benda,

yaitu benda berwujud dan tak berwujud (benda immateril).76 Benda dala kerangka

hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satu diantara

kategori itu adalah pengelompokkan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud

(materiil) dan benda takberwujud (immateriil).

Berdasarkan Pasal 449 KUH Perdata, benda takberwujud ini disebut dengan

hak. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang menyatakan

76 Benda diartikan sebagai segala sesuatu atau yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikanobjek hukum (Pasal 499 KUH Perdata).


41

bahwa yang dimaksud dengan barang (tangible good) adalah benda materiil yang ada

wujudnya karena dapat dilihat dan diraba, misalnya kenderaan; sedangkan yang

dimaksud dengan hak (intangible good) adalah benda immateril yang ada, tidak ada

wujudnya karena tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya HKI.77

Baik benda berwujud maupun tak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak.

Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas

benda takberwujud disebut hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini adalah HKI.78

Hak kepemilikan hasil intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak

kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda,

lagipula kedua hak tersebut bersifat hak mutlak. Selanjutnya, terdapat analogi, yakni

setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, kemudian menjelma

dalam suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, jadi berupa benda berwujud

yang dalam pemanfaatan dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan

uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hokum harta

benda.79

Pada dasarnya, HKI dapat dikategorikan kedalam dua bagian, yaitu:80

1. Hak Cipta (copyrights) yang terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang berkaitan

dengan hak cipta (neighbouring rights).

2. Hak kekayaan perindustrian yang terdiri dari:

77Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994,halaman 75.

78 Abdulkadir Muhammad, Loc Cit., halaman 379 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Loc Cit., halaman 21.80Ok Saidin, Loc Cit., halaman 10.


42

a. Paten (patent);

b. Merek Dagang (trade mark);

c. Desain Industri (industrial design).

Bidang-bidang HKI yang telah diatur dalam hukum Indonesia meliputi: Hak

Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain

Produk Industri, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

2. Pengaturan Hukum Atas Motif Songket Dalam Undang-Undang Hak Cipta

Berkaitan dengan pengaturan hukum atas motif songket, Undang-Undang Hak

Cipta mengatur atas penggolongan ciptaan yang dilindungi sesuai yang tercantum di

dalam pasal 38 dan 40 undang-undang nomor 28 tahun 2014,adalah sebagai berikut :

Pasal 38

(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.(2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya

tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatpengembannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atasekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Pemerintah.81

Pasal 40

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan,seni, dan sastra, terdiri atas:a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil

karya tulis lainnya;b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

81 Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta


43

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmupengetahuan;

d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,

kaligrafi, seni pahat, patung,atau kolase;g. karya seni terapan;h. karya arsitektur;i. peta;j. karya seni batik atau seni motif lain;k. karya fotografi;l. Potret;m. karya sinematografi;n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi

budaya tradisional;p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca

dengan Program Komputer maupun media lainnya;q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut

merupakan karya yang asli;r. permainan video; dans. Program Komputer.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagaiCiptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasukpelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukanPengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yangmemungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.82

Dalam aturan yang telah ditulis diatas dapat disimpulkan bahwa hak cipta atas

motif songket itu dipegang oleh Negara sebagai ekspresi budaya tradisional. Jadi

aturan tersebut merupakan landasan hukum dalam pengaturan hak cipta dari motif

tenun songket. Yang juga dapat digunakan sebagai landasan perlindungan hukum

tenun songket Sumatera Timur. Karya Motif tenun songket secara hukum adalah

tergolong ciptaan yang dilindungi yang meliputin bidang ilmu pengetahuan,seni dan

82 Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta


44

sastra yang termasuk dalam kategori karya seni batik atau seni motif lain

sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.

3. Kedudukan Hukum Motif Songket dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Indonesia pertama kali mengenal hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada masa

Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 131 dan 163 I.S., hukum yang berlaku di negeri

Belanda juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas korkondansi. Undang-

Undang Hak Cipta saat itu adalah Auteurswet 1912 yang terus berlaku hingga saat

Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang

Dasar 1945. Sejak negeri Belanda menandatangani naskah Konvensi Bern pada

tanggal 1 April 1913, sebagai Negara jajahannya, Indonesia diikutsertakan dalam

konvensi tersebut sebagaimana disebutkan dalam Staatsblad Tahun 1914 Nomor 797.

Ketika Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma pada tanggal 2 Juni 1928,

peninjauan ini dinyatakan berlaku pula untuk Indonesia (Staatsblad Tahun 1931

Nomor 325). Konvensi inilah yang kemudian berlaku di Indonesia sebagai jajahan

Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional khususnya mengenai hak

pengarang (hak cipta).83 Dalam rangka menegaskan perlindungan hak cipta dan

menyempurnakan hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan,

telah beberapa kali diajukan Rancangan Undang-Undang Baru Hak Cipta yaitu tahun

1958, 1966, dan 1971 tetapi tidak berhasil menjadi undang-undang. Indonesia baru

berhasil menciptakan Hukum Hak Cipta Nasional sendiri pada tahun 1982 yaitu pada

83 Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan,Akademika Pressindo, Jakarta, 1994, halaman 97


45

saat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara

1982 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3117) diundangkan.

Undang-undang ini sekaligus mencabut Auterswet 1912, yang dimaksudkan untuk

mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan di bidang

ilmu seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa.

Pada tahun 1987, Undang-Undang Hak Cipta 1982 disempurnakan dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara 1987

Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3362). Di dalam pertimbangan

undang-undang ini dijelaskan bahwa penyempurnaan dimaksudkan sebagai upaya

mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta

di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.84 Ditambah bahwa kegiatan pelaksanaan

pembangunan nasional yang semakin meningkat, khusunya di bidang ilmu

pengetahuan, seni dan kesusastraan ternyata telah berkembang pula kegiatan

pelanggaran Hak Cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan, yang telah

mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan

masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khusunya.

Penyempurnaan berikutnya dari Undang-Undang Hak Cipta adalah pada

tahun 1997 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 (Lembaran

Negara Tahun 1997 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679).

Dalam pertimbangannya bahwa penyempurnaan ini diperlukan sehubungan adanya

perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian

84 Ibid, halaman 29.


46

di tingkat nasional dan internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang

lebih efektif. Disamping itu juga karena penerimaan dan keikutsertakan Indonesia

dalam persetujuan mengenai aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak atas

kekayaan intelektual, termasuk perdagangan barang palsu (Agreement Trade Related

Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods),

disingkat dengan TRIPs yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan

organisasi perdagangan dunia (Agreement Establishing The Work Trade

Organization). Pertimbangan lainnya ialah pengalaman, khususnya terhadap

kekurangan dalam penerapan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya.85

Pada tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta telah diundangkan yaitu

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85

dari Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220) yang memuat perubahan-perubahan

untuk disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk

memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk

upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari

keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.86

Pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan

perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat

yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah

85 Saidin, loc Cit, halaman 4586 Tim Linsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Jakarta, halaman 6


47

UUHC yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, yang penting artinya dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru,

ditegaskan dan dipilih kedudukan Hak Cipta disatu pihak dan Hak Terkait

(neighboruing rights), di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan karya

intelektual secara lebih jelas.87 Dalam hal kedudukan hukum terhadap motif songket ,

motif songket dalam undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 dalam pasal 40

huruf j menyatakan bahwa yang dimaksud dengan karya seni motif lain adalah motif

yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah seperti

seni songket, motif tenun ikat, motif tapis ,motif ulos dan seni motif lain yang

bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

B. Tinjauan umum tentang Tenun Songket di wilayah Melayu SumateraTimur (Kabupaten Batubara, Kabupaten Deli Serdang dan KabupatenLangkat)

1. Pengertian Songket Dan Sejarah Perkembangan

Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat. Songket ditenun dengan

tangan dengan benang emas dan perak dan pada umumnya dikenakan pada acara-

acara resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek

kemilau cemerlang.

Kata songket berasal dari istilah sungkit dalam bahasa Melayu dan bahasa

Indonesia, yang berarti “mengait” atau “mencungkil”. Hal ini berkaitan dengan

metode pembuatannya; mengaitkan dan mengambil sejumput kain tenun, dan

87 Ibid, halaman 94


48

kemudian menyelipkan benang emas. Selain itu, menurut sementara orang, kata

songket juga mungkin berasal dari kata songka, songkok khas Palembang yang

dipercaya pertama kalinya kebiasaan menenun dengan benang emas dimulai.

Sejarah tentang asal muasal kain songket dikaitkan dengan Kerajaan Sriwijaya

dan kawasan permukiman dan budaya Melayu, serta diperkenalkan oleh pedagang

India atau Arab. Sementara, Menurut hikayat rakyat Palembang, asal mula kain

songket adalah dari perdagangan zaman dahulu di antara Tiongkok dan India. Orang

Tionghoa menyediakan benang sutera sedangkan orang India menyumbang benang

emas dan perak maka jadilah songket.

Pola-pola rumit diciptakan dengan memperkenalkan benang-benang emas

atau perak ekstra dengan penggunaan sehelai jarum leper. Menurut tradisi, teknik

tenun seperti ini berasal dari utara. Akan tetapi menurut penenun Terengganu, justru

para pedagang India lah yang memperkenalkan teknik menenun ini pertama kali di

Palembang dan Jambi, yang mungkin telah berlaku sejak zaman Kerajaan Sriwijaya

(abad ke-7 sampai ke-11). Menurut tradisi Indonesia sendiri, kain ini dikaitkan

dengan kegemilangan Sriwijaya, kemaharajaan niaga maritim pada abad ke-7 hingga

ke-13 di Sumatera. Hal ini karena pusat kerajinan songket paling mahsyur di

Indonesia adalah kota Palembang. Songket adalah kain mewah yang aslinya

memerlukan sejumlah emas asli untuk dijadikan benang emas, kemudian ditenun

tangan menjadi kain yang cantik.88

88 www.tenun.id, khazanah kain tenun dan kain songket nusantara,diakses pada tanggal 20September 2016 pukul 17.50 WIB


49

2. Perkembangan Tenun Songket Di Wilayah Batubara, Serdang, dan Langkat

Dalam perkembangannya tenun songket tersebar sampai wilayah melayu

Sumatera Timur, yang meliputi wilayah Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten

Deliserdang, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan,

Kabupaten, Labuhan Batu, Kota Tanjung Balai. Sedangkan berdasarkan sejarah

kesultanan-kesultanan yang berada di sumatera timur adalah:

a) Kesultanan Deli,b) Kesultanan Serdang,c) Kesultanan Langkat,d) Kesultanan Asahan,e) Kesultanan Panai,f) Kesultanan Kualuh,g) Kesultanan Kota Pinang,h) Kesultanan Merbau serta Ditambah empat kedatuan di Batubara.89

a. Perkembangan Tenun Songket Di Batubara

Kabupaten Batubara merupakan salah satu kabupaten pemekaran di wilayah

Sumatera Utara, Kabupaten Batubara adalah hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten

Asahan. DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang pembentukannya tanggal 8

Desember 2006. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 15 Juni 2007. Kabupaten ini

terletak di tepi pantai Selat Malaka, sekitar 175 km selatan ibu kota Medan. Pada

masa pemerintahan Hindia-Belanda, Kabupaten Batubara termasuk ke dalam

Karesidenan Sumatera Timur. 90

89 Edwin Frymaruwah, Op.cit, halaman 6490 www.batubara.go.id. Sejarah singkat kabupaten Batubara, diakses pada tanggal 6 Oktober

2016 pukul 12.00 Wib


50

Penduduk Kabupaten Batubara didominasi oleh etnis Jawa, kemudian diikuti

oleh orang-orang Melayu, dan Suku Batak. Orang Mandailing merupakan sub-etnis

Batak yang paling banyak bermukim disini. Pada masa kolonial, untuk memperoleh

prestise serta jabatan dari sultan-sultan Melayu, banyak di antara orang-orang

Mandailing yang mengubah identitasnya dan memilih menjadi seorang Melayu. Etnis

Jawa atau yang dikenal dengan Pujakesuma (Putra Jawa Keturunan Sumatra)

mencapai 43% dari keseluruhan penduduk Batubara. Mereka merupakan keturunan

kuli-kuli perkebunan yang dibawa para pekebun Eropa pada akhir abad ke-19 dan

awal abad ke-20. Selain itu orang Minangkabau juga banyak ditemui di kabupaten

ini. Sejak abad ke-18, Batubara telah menjadi pangkalan bagi orang-orang kaya

Minangkabau yang melakukan perdagangan lintas selat. Mereka membawa hasil-hasil

bumi dari pedalaman Sumatera, untuk dijual kepada orang-orang Eropa di Penang

dan Singapura. Seperti halnya Pelalawan, Siak, dan Jambi Batubara merupakan

koloni dagang orang-orang Minang di pesisir timur Sumatra. Dari lima suku (klan)

asli yang terdapat di Batubara yakni Lima Laras, Tanah Datar, Pesisir, Lima Puluh

dan Suku Boga, dua di antaranya teridentifikasi sebagai nama luhak di Minangkabau,

yang diperkirakan sebagai tempat asal masyarakat suku tersebut.

Mengenai songket di Batubara, berdasarkan sumber tertulis yang bertajuk

Mission to the East Coast of Sumatera 1823, yang ditulis Anderson, diperkirakan

sudah ada pada tahun tersebut. Anderson adalah seorang utusan Inggris mengunjungi

Sumatera Timur, termasuk Batubara. Dijelaskan oleh John Anderson bahwa saat itu

orang Melayu di Batubara telah mengenakan pakaian yang khas, yang bahannya


51

terbuat dari sutera dan kapas, dengan pola-pola berbentuk kotak yang indah.

Beberapa di antaranya dengan baik dibuat dari benang emas. Pakaian buatan mereka

ini sebahagian besar terdiri dari bahan benang sutera yang kasar. Mereka juga

memakai sarung. Pakaian orang Melayu Batubara ini memeperlihatkan gaya pakaian

Eropa dan Benggali.

Di dekade kedua abad ke-19 ini, masyarakat Melayu Batubara telah mengenal

benang emas, benang sutera, dan benang kapas, yang memperlihatkan bahwa mereka

telah berhubungan dengan budaya-budaya luar, yang memproduksi benang-benang

tersebut. Maka besar pula kemungkinanya bahwa masyarakat Melayu Batubara

kemudian membuat songket dan kain yang digunakan untuk berbagai kepentingan

mereka. Dalam perkembangan masa, masyarakat Melayu Batubara memproduksi

kain-kain termasuk songket untuk kepentingan adat yang digunakan dalam upacara

tertentu. Motif-motif bercorak tumbuhan dan hewan masih dapat lagi dilacak hingga

ke hari ini. Songket Batubara hidup terus menuruti perkembangan zaman, karena

songket sangat fungsional dalam kebudayaan Melayu di kawasan ini, sehingga

batubara sekarang ini dijadikan pusat industri songket di Sumatera Utara.91 Data yang

masuk ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan tahun 2015 perihal

jumlah pengusaha songket di Batubara adalah 13 orang dengan jumlah pengrajin

sebanyak 46 pengrajin.92

b. Perkembangan Tenun Songket di Deli Serdang

91 www.melayuonline.com diakses pada tanggal 6 oktober 2016 pukul 17.50 WIB92 Hasil wawancara dengan Wilda Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Batubara pada hari jumat 7 oktober 2016


52

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 Kabupaten Deli

Serdang yang dikenal sekarang ini adalah dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan

( Kesultanan) yaitu Kesultanan Deli yang berpusat di Kota Medan dan Kesultanan

Serdang berpusat di Perbaungan. Kabupaten Deli dan Serdang ditetapkan menjadi

Daerah Otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1984 tentang

Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7

Darurat Tahun 1965. Hari jadi Kabupaten Deli Serdang ditetapkan tanggal 1 Juli

1946.

Sesuai dengan dikeluarkan UU Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember

2003, Kabupaten Deli Serdang telah dimekarkan menjadi dua wilayah yakni

Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai, Dengan masyarakatnya

yang beraneka ragam suku, Agama, ras, dan golongan bersatu dalam ke

Bhinnekaan93. Songket sendiri di deli serdang telah ada sejak masa kesultanan

serdang dan masyarakat melayu serdang mewarisi songket melayu sampai dengan

saat ini. Masyarakat melayu serdang meyakini songket telah dipakai sejak zaman

kesultanan serdang dan dipakai oleh kepemimpinan sultan-sultan pada masa itu.

Namun belum ada literatur resmi yang menjelaskan sejak kapan songket asli serdang

muncul dan digunakan sampai dengan saat ini.

Seiring perkembangan waktu yang mempengaruhi arus kebudayaan di

wilayah Deli Serdang, masyarakat Deli Serdang, menyadari akan perbedaan-

perbedaan etnisitas, sosial, religi, kebudayaan yang ada di daerah mereka. Mereka

93 www.deliserdangkab.go.id, diakses pada tanggal 8 oktober 2016 pukul 01.00 WIB


53

juga menganggap bahwa masyarakat Deli Serdang juga terdiri dari berbagai suku

bangsa seperti Melayu, Karo, Simalungun, Jawa, Batak, Minang, Cina, Aceh dan

pemeluk berbagai agama seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha, Yang terdiri dari

berbagai macam suku, keanekaragaman suku budaya ini yang menjadikan motif-

motif songket di Deli Serdang tidak terlihat seperti di daerah melayu-melayu lainnya

seperti batubara dan langkat yang tetap memproduksi songket dengan motif melayu.

Namun seiring perkembangan waktu ke waktu pemerintah daerah kabupaten deli

serdang melalui dinas perindustrian dan perdagangan, menginginkan Deli Serdang

sebagai bagian dari sejarah kesultanan serdang pada masa dahulu untuk memproduksi

songket khas melayu yang melambangkan identitas deli serdang sebagai bagian

sejarah dari kesultanan serdang. Sehingga pada masa kini pengrajin songket dari deli

serdang mulai kembali mempopulerkan motif asli melayu serdang. Meskipun

nyatanya kebanyakan motif songket serdang sekarang di adaptasi dari daerah

tapanuli. Namun untuk motif-motif tradisional melayu serdang peninggalan pada

abad 19 dan 20 masih disimpan, dan tetap di lestarikan sampai saat ini. Berdasarkan

hasil wawancara dengan Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten Deli

Serdang jumlah pengusaha tenun berjumlah 6 orang dengan jumlah pengrajin 18,

bertempat di desa penara kecamatan tanjung morawa Kabupaten Deli Serdang.94

c. Perkembangan Tenun Songket di Langkat.

94 Hasil wawancara dengan M. Thahir Siagian, Kepala Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Deli Serdang pada tanggal 11 oktober 2016


54

Kesultanan Langkat merupakan monarki yang berusia paling tua di antara

monarki-monarki Melayu di Sumatera Timur. Pada tahun 1568, di wilayah yang kini

disebut Hamparan Perak, salah seorang petinggi Kerajaan Aru dari Tanah Karo yang

bernama Dewa Shahdan berhasil menyelamatkan diri dari serangan Kesultanan

Aceh dan mendirikan sebuah kerajaan. Kerajaan inilah yang menjadi cikal-bakal

Kesultanan Langkat moderen. Nama Langkat berasal dari nama sebuah pohon yang

menyerupai pohon langsat. Tanjung Pura Langkat merupakan pusat Pemerintahan

Kesultanan Negeri Langkat hal ini dapat dilihat dengan masih berdirinya Masjid

Azizi, dan puing-puing istana. Di era pemerintahan Indonesia kota tanjung pura

menjadi salah satu kecamatan yang ada dikabupaten Langkat.

Pada masa kesultanan penggunaan pakaian tradisional Melayu menggunakan

kain samping yang berbahan songket untuk pria dan baju berbahan tenunan songket

bagi kaum perempuan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibeberapa wilayah

kesultanan memiliki pengrajin penghasil tenuan songket. Motif dan corak masing-

masing pengrajin songket memiliki pola dan motif yang berbeda antara kesultanan

dengan lainnya di sumatera timur. Kain tenun songket melayu Langkat menjadi salah

satu peninggalan budaya yang masih terpelihara dan masih dimintai oleh masyarakat .

Pada tahun 1989, pada saat kabupaten Langkat dipimpin oleh bupati Marzuki

Erman muncul beberapa tokoh yang peduli akan lestarinya songket melayu

langkat,sehingga sejak saat itu kabupaten langkat memproduksi tenun songket sendiri

meskipun pengrajin di datangkan dari luar kabupaten langkat seperti dari Batubara

yang terlebih dahulu memproduksi tenun songket. Namun untuk motif-motif


55

disesuaikan dengan adat dan budaya yang berada di kabupaten langkat dan menjadi

ciri khas dari masyarakat melayu langkat. Sehingga muncul jatidiri kabupaten langkat

itu sendiri. Penggunaan kain tenun songket Langkat dipakai diacara kegiatan

pernikahan dan acara adat dan budaya masyarakat melayu sumatera timur dan telah

sampai ke manca Negara. Sampai dengan tahun 2016 data yang masuk ke Dinas

perindustrian dan perdagangan kabupaten langkat, songket tanjung pura langkat

sendiri memiliki motif asli termasuk diantaranya motif-motif tradisional, ditambah

dengan motif-motif baru yang diciptakan sendiri oleh pengrajin. Jumlah pengusaha

songket di langkat sampai dengan saat ini berjumlah 2 orang dengan jumlah pengrajin

27 orang.95

3. Motif-Motif Tenun Songket

Beberapa kain songket tradisional Sumatera memiliki pola yang mengandung

makna tertentu. Suatu ragam hias sangat dipengaruhi dan erat hubungannya dengan

faktor-faktor: 96

a. letak geografis daerah pembuat Songket yang bersangkutan;

b. sifat dan tata penghidupan daerah yang bersangkutan;

c. kepercayaan dan adat istiadat yang ada di daerah yang bersangkutan;

d. keadaan alam sekitarnya, termasuk flora dan fauna; dan

e. adanya kontak atau hubungan antar daerah melayu sumatera timur

95 Hasil wawancara dengan Idawati Kasi Bina Sarana Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Langkat pada tanggal 10 oktober 2016 pukul 11.00 WIB

96 Hasil wawancara dengan Achmadan Choir selaku Tokoh Muda Melayu Batu Bara, padatanggal 7 oktber 2016, pukul 13.25 WIB.


56

Berdasarkan hasil peneltian yang dilakukan di daerah Kabupaten Batubara,

Deli Serdang dan Langkat. Terdapat Motif-Motif tenun songket yang menjadi ciri

khas tersendiri dari daerah tersebut.

Pada daerah Melayu Batubara, terdapat beberapa motif songket tradisional.

Ciri khas kain tenun songket batubara dapat dilihat dari pemilihan warna kain seperti

biru, merah jambu, biru muda ,hijau laut, kuning, merah hati dan ungu. Motif-motif

yang digunakan oleh para penenun songket Batubara, adalah masih meneruskan motif

tradisi Melayu yang ada. Motif-Motif Songket Batubara yang masih terus eksis dan

diproduksi sampai dengan saat ini antara lain adalah:

a. Pucuk Betikam97

Gambar 2.1. Motif Pucuk Betikam

97 Fadlin Muhammad Djafar, Op. Cit., halaman 17


57

b. Pucuk Perak98

Gambar 2.2. Motif Pucuk Perak

c. Pucuk Pandan99

Gambar 2.3. Motif Pucuk Pandan

d. Pucuk Caul100

98 Ibid99 Ibid100 Ibid, halaman 18


58

Gambar 2.4. Motif Pucuk Caul

Serta motif-motif tambahan yang terdiri dari berbagai jenis motif-motif bunga

yaitu antara lain Gigi Hiu101.

Gambar 2.5. Motif Gigi Hiu

Semua motif songket adalah karya imajinasi seniman songket Melayu, yang

menirukan bentuk-bentuk flora (tumbuhan), sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang

tidak menggalakkan bentuk binatang atau manusia (antropomorfisme), dan motif-

motif tersebut sudah ada sejak dahulu dan dilanjutkan secara turun temurun.102

Sedangkan untuk wilayah melayu Serdang atau sekarang dikenal Kabupaten

Deli Serdang untuk motif asli tradisional sendiri pada perkembangannya hampir tidak

ditemukan motif melayu warisan dari kesultanan melayu serdang. Berdasarkan hasil

penelitian, motif-motif di Deli Serdang lebih kental kepada corak atau motif songket

dari daerah Tapanuli. Untuk motif-motif melayu yang dikenal di wilayah Serdang

adalah ;

a. Tampuk Manggis Pucuk Rebung

101 Ibid, halaman 19102 Hasil wawancara dengan Hj,Ratna Pengrajin Tenun Songket Batubara di desa Padang

Genting kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Pada hari kamis 8 september 2016


59

Gambar 2.6. Tampuk Manggis Pucuk Rebung

b. Pucuk Rebung Sulur Kangkung

Gambar 2.7. Pucuk Rebung Sulur Kangkung

Kesemua motif-motif ini melayu ini yang masih diproduksi oleh para

pengrajin songket di Deli Serdang.103

Untuk di wilayah melayu Langkat sendiri motif-motif songket tradisional

antara lain adalah;

a. Lebah Begantung Sultan Langkat

103 Hasil Wawancara dengan Wilda Siregar,pengurus Dekranasda Kabupaten Deli Serdang padahari sabtu,10 september 2016


60

Gambar 2.8. Motif Lebah Begantung Sultan Langkat

b. bunga sekaki lebah begantung pesisir

Gambar 2.9. Motif Bunga Sekaki Lebah Begantung Pesisir

c. putri dua sebilik pucuk rebung


61

Gambar 2.10. Motif Putri Dua Sebilik Pucuk Rebung

d. pulut-pulut lebah begantung

Gambar 2.11. Motif Pulut-pulut Lebah Begantung

Motif tersebut telah ada sejak zaman kerajaan melayu langkat dan masih tetap

eksis sampai dengan saat ini. Seiring perkembangan waktu ada pula motif yang

diciptakan sendiri oleh pengrajin yaitu antara lain motif karang-karang,biduk tuas,

dan buah delima. Motif-motif tersebut adalah buah karya sendiri oleh pengrajin tenun

songket di Langkat.104

104 Hasil Wawancara dengan Asfan Efendi, Pengrajin Tenun Songket di DesaPekubuan,Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat,Pada hari Minggu 11 september 2016“berdasarkan penuturan beliau, beliau memulai usaha dan menenun songket pada tahun 1989 padamasa pemkab langkat dipimpin oleh Bupati bapak Marzuki Erman. Ketika masa jabatan marzukierman berakhir dan beralih kepada bapak zulfirman siregar dari tahun 1989-1994, banyak masyarakatlangkat khususnya daerah tanjung beringin (kabupaten langkat) diberikan pelatihan menenun songketoleh bapak zulfirman siregar,yang dibimbing oleh pengrajin-pengrajin songket dari batubara.Sehinggapada masa itu banyak muncul pengrajin-pengrajin songket di langkat.


62

Gambar 2.12. Alat yang dipergunakan untuk membuat tenun songket diTanjung Pura Kabupaten Langkat

C. Pengetahuan Tradisional Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Pengetahuan Tradisional

Perlindungan pengetahuan tradisional dalam lingkup hak kekayaan intelektual

pada hakekatnya adalah sistem terhadap perlindungan serta penghargaaan terhadap

karya dari hasil intelektual manusia.105 Harmonisasi antara pengetahuan modern dan

pengetahuan tradisional merupakan hal penting dalam pencapaian pembangunan yang

berkelanjutan, konsep yang mengedepankan bahwa kebutuhan untuk pembangunan

selaras dengan kebutuhan untuk pelestarian yang dapat berlangsung tanpa

membahayakan lingkungan sekitarnya. Sebagai konsekuensinya, pengetahuan

tradisional telah mendapat arti penting dan menjadi isu baru dalam perlindungan Hak

Kekayaan Intelektual (HKI).

Pengetahuan tradisional merupakan karateristik kekayaan warisan budaya

yang wajib dipertahankan keberadaannya, Pengetahuan tradisional muncul menjadi

masalah hukum ketika belum ada instrumen hukum domestik yang mampu

105 Suyud Margono, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Pustaka Reka Cipta, Jakarta, 2013,halaman 179


63

memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap pengetahuan tradisional

yang sangat banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di

samping itu, di tingkat internasional pengetahuan tradisional ini belum menjadi suatu

kesepakatan internasional untuk memberikan perlindungan hukum. Istilah

pengetahuan tradisional adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif,

informasi, yang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi

unit sosial. Pengetahuan tradisional mulai berkembang dari tahun ke tahun seiring

dengan pembaharuan hukum dan kebijakan, seperti kebijakan pengembangan

pertanian, keragaman hayati (intellectual property).106

World Intellectual Property Organization (WIPO) menggunakan istilah

pengetahuan tradisional untuk menunjuk pada kesusasteraan berbasis tradisi, karya

artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan

simbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan kreasi berbasis

tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang

industri, ilmiah, kesusasteraan atau artistik. Gagasan “berbasis tradisi” menunjuk

pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi kultural yang umumnya telah

disampaikan dari generasi ke generasi, umumnya dianggap berkaitan dengan

masyarakat tertentu atau wilayahnya, umumnya telah dikembangkan secara non

sistematis, dan terus menerus sebagai respon pada lingkungan yang sedang

berubah.107

106 Budi Agus Riswandi, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2004, halaman 27

107 Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, TraditionalKnowledge and Folklore, WIPO/GRTFK/IC/3/9,20, halaman 11, diakses tanggal 15 Oktober 2016.


64

Pendapat lain mengemukakan bahwa pengetahuan tradisional adalah istilah

yang digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk pengetahuan yang dibangun

oleh sekelompok orang yang digunakan secara turun temurun yang berkaitan

langsung dengan lingkungan/alam.108 Sementara Henry Soelistyo Budi

mengemukakan bahwa pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang status dan

kedudukannya ataupun penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya

masyarakat. Sebenarnya pengetahuan tradisional merupakan konsep kunci yang

terdapat dalam Convention on Biological Diversity (CBD) khususnya dalam Pasal 8

(j) yang menekankan pentingnya peranan pengetahuan tradisional, yaitu : “... to

encourage the equitable, sharing of the benefits arising from the utilisation of such

knowledge, innovation, and practices'.

Berdasarkan pada Convention on Biological Diversity (CBD), pengertian

pengetahuan tradisional adalah pengetahuan, inovasi, dan praktek-praktek masyarakat

asli dan lokal yang mewujudkan gaya hidup tradisional dan juga teknologi lokal dan

asli. Dari pengertian tersebut, menurut substansi dan relasi pengetahuan tradisional

dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu:

1) Pengetahuan tradisional yang terkait dengan keanekaragaman hayati,

misalnya obat-obatan tradisional.

2) Pengetahuan tradisional yang terkait dengan seni.

108 Traditional Knowledge and Biological Diversity, UNEP/CBD/TTCBD/1/2, Paragraf 85,diakses tanggal 15 Oktober 2016.


65

2. Lingkup Perlindungan Pengetahuan Tradisional

Lingkup atau kategori-kategori pengetahuan tradisional mencakup

pengetahuan, pertanian, pengetahuan ilmiah, pengetahuan teknis, pengetahuan

ekologis, pengetahuan medis (termasuk obat-obatan dan tindakan medis yang terkait),

pengetahuan yang terkait dengan keanekaragaman hayati, ekspresi cerita rakyat

dalam bentuk musik, tarian, nyanyian, kerajinan tangan, nama-nama, indikasi

geografis, dan simbol-simbol, serta benda-benda budaya yang dapat bergerak. Tidak

termasuk dalam lingkup pengetahuan tradisional adalah item-item yang tidak

disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri,

ilmiah/pengetahuan, kesusastraan atau bidang artistik seperti fosil manusia, bahasa

secara umum.

Sementara Carlos M. Correa berpendapat bahwa, lingkup pengetahuan

tradisional terdiri dari informasi pada penggunaan biologi dan bahan-bahan lainnya

bagi pengobatan medis dan pertanian, proses produksi, desain, literatur, musik,

upacara adat, dan teknik-teknik lainnya serta seni. Termasuk di dalamnya informasi

tentang fungsi dan karakter estetika yang proses dan produknya dapat digunakan pada

pertanian dan industri, seperti nilai budaya yang tidak berwujud.109

Pada tahun 1982, Nation Economic and Social Council United (UNESCO)

membentuk suatu Working Group on Indigeneous Population yang berfokus pada

pembentukkan standar-standar internasional mengenai hak-hak masyarakat asli.

Masyarakat asli mempunyai hak untuk mempraktikkan dan merevitalisasi tradisi

109 Budi Agus Riswandi, Loc Cit., halaman 29.


66

budaya dan adat istiadat mereka. Hal ini bersifat untuk mempertahankan, melindungi,

dan mengembangkan manifestasi-manifestasi masa lalu, masa sekarang, dan masa

depan budaya mereka, seperti situs arkeologis dan historis, artifak, desain, seremoni,

teknologi dan seni, literatur visual dan performansi, dan juga hak pada restitusi

kekayaan budaya intelektual, keagamaan, dan spiritual yang diambil tanpa

persetujuan bebas masyarakat tersebut atau melanggar hukum, dan adat istiadat

mereka.

Adapun mengenai subjek dan objek pengetahuan internasional itu sendiri

diantaranya ialah:

a. Subjek Pengetahuan Tradisional

Berdasarkan hukum posistif di Indoensia dikenal dua subyek hukum Yaitu

manusia (natuurlijke person) dan Badan Hukum (rechtpersoon),Secara Umum

terdapat beberapa pihak yang dapat dimungkinkan menjadi subyek pemegang hak

milik atas pengetahuan tradisional,yaitu:

1. Masyarakat adat: masyarakat adat merupakan pemillik utama atas

pengetahuan tradisional.

2. Pemerintah (pusat dan daerah): pemerintah (pusat dan daerah) bukan sebagai

pemilik pengetahuan tradisional, tetapi mempunyai kewajiban mengelola dab

melindunginya.

3. Pihak ke tiga: perlindungan pengetahuan tradisional dengan sistem positif

menghendaki keterbukaan dalam pemanfaatannya, dengan syarat pemanfaatan

oleh pihak ketiga, tetapi memperhatikan kepentingan pemilik hak (Anonim,


67

pejabat pemegang komitmen pada Dasisten Deputi Daya Saing Iptek

Kementrian Riset dan Teknologi).110

b. Objek Pengetahuan Tradisional

Dalam hal objek, pengertian yang banyak dipakai berasal dari WIPO, yakni

terdiri dari Agriculture knowledge,environtmen knowledge dan medical

knowledge,tetapi belum sempurna karena tidak mencakup hal-hal yang berkaitan

dengan pengetahuan manufaktur tradisional. Ruang lingkup pengetahuan tradisional

dapat dikategorikan menjadi lima kelompok besar yaitu :

1. Pengetahuan agrikultural (biodiversity) ;

2. Pengetahuan pengelolaan lingkungan (Environtmental)

3. Pengetahuan obat-obatan

4. Pengetahuan Manufaktur

5. Pengetahuan Ekspresi Budaya Tradisional (Expression of folklore)111

3. Pengetahuan Tradisional dalam Konsep Perlindungan hak Cipta

Pengetahuan tradisional termasuk diantaranya tradisi budaya atau folklore dan

karya sastra dan karya seni yang merupakan hasil kreasi atau dibuat dari generasi dari

masyarakat sekarang ini dibuat berdasarkan tradisi budaya atau folklore yang

sebelumnya telah ada ataupun berupa hasil pengembangan dari folklore tersebut.112

110 Suyud Margono, Loc Cit., halaman 186111 Cita Citrawinda, Hak Kekayaan Intelektual : Tantangan Masa depan, Badan Penerbit

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 21112 Suyud Margono, Loc Cit., halaman 208


68

Christoph Beat Graber mengindikasikan bahwa tradisi budaya dan folklor

tidak termasuk katagori mendapatkan perlindungan dalam lingkup karya cipta, palng

tidak harus bersifat lintas generasi dan kepemilikannya bersifat kolektif oleh

masyarakat atau kelompok.

4. Konsep Kepemilikan Perlindungan Tradisional

Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang dikembangkan pada

masa lalu akan tetapi masih tetap terus akan dikembangkan. Sebagian besar dari

pengetahuan tradisional merupakan hasil alam yang digunakan secara turun temurun

dan seringkali dikumpulkan dan dipublikasikan oleh antropolog, sejarawan, ahli

tanaman atau peneliti dan pengamat lainnya.

Namun demikian pengetahuan tradisional tidak statis karena pengetahuan

tradisional mengembangkan dan menghasilkan informasi baru sebagai perbaikan atau

penyesuaian terhadap berbagai perubahan keadaan. Pengetahuan tersebut

berkembang beradaptasi, dan berubah secara dinamis dengan waktu. Bahan-bahan

baru digabungkan, proses-proses baru dikembangkan, dan beberapa tujuan atau

kegunaan baru dikembangkan bagi pengetahuan yang ada di samping penggabungan

pengetahuan ketika pengetahuan dibangun berdasarkan pengetahuan tradisional tetapi

mungkin juga dikembangkan di daerah tertentu.

Dapat pula dikemukakan bahwa pengetahuan tradisional juga merupakan

pengetahuan yang dinamis. Artinya pengetahuan tradisional dibuat dan diciptakan

sebagai respon individu atau masyarakat dalam menjawab setiap tantangan sosial dan

tantangan alam. Pengetahuan tradisional biasanya berkaitan dengan masalah


69

pertanian, makanan, lingkungan, dan kesehatan. Di Indonesia misalnya “pranoto

mongso” (pengetahuan yang mengajarkan bagaimana membaca musim), teknik atau

cara-cara bercocok tanam, terapi pengobatan, perawatan tubuh hingga teknik

memproses kain batik ataupun pewarnaan kain dengan bahan dari tumbuh-tumbuhan.

Banyak pengetahuan tradisional diciptakan oleh masyarakat tradisional secara

berkelompok-kelompok, berarti banyak orang yang memberi sumbangan terhadap

produk akhir. Lagipula, karya-karya dan pengetahuan tradisional juga dapat

dikembangkan oleh orang yang berbeda selama jangka waktu yang panjang

(barangkali selama beberapa abad). Bahkan lebih penting lagi, banyak masyarakat

tradisional tidak mengenal konsep hak individu; harta berfungsi sosial dan bersifat

milik umum. Dengan demikian, para pencipta dalam masyarakat tradisional tidak

berminat atau ingin mementingkan hak individu atau hak kepemilikan atas karya-

karya mereka.113

World Intellectual Property Organization (WIPO) mendefinisikan

pemilik/pemegang pengetahuan tradisional yaitu : semua orang yang menciptakan,

mengembangkan, dan mempraktikkan pengetahuan tradisional dalam aturan dan

konsep tradisional. Masyarakat asli, penduduk, dan negara adalah pemilik

pengetahuan tradisional, tetapi tidak semua pengetahuan tradisional adalah asli.

Dengan demikian dalam perlindungan pengetahuan tradisional ini yang dikedepankan

adalah kepentingan komunal daripada kepentingan individu. Melindungi kepentingan

komunal adalah cara-cara untuk memelihara kehidupan harmonis antara satu dengan

113 Eddy Damian, Log Cit., halaman 261


70

yang lain sehingga suatu ciptaan yang dihasilkan oleh seorang anggota masyarakat

tidak tidak akan menimbulkan kendala bila anggota yang lainnya juga membuat suatu

karya yang identik dengan karya sebelumnya.114

Sebagaimana diketahui bahwa pengetahuan tradisional merupakan hasil

kebudayaan rakyat Indonesia yang telah berlangsung secara turun temurun. Oleh

karena itu pengetahuan tradisional telah menjadi milik bersama seluruh masyarakat

Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19

Tahun 2002 menetapkan bahwa Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil

kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dogeng,

legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni

lainnya.

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta

Nomor 19 Tahun 2002 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan folklor adalah

sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan

dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan

standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk

hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik,

perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrument musik dan tenun tradisonal.

5. Manfaat Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional

Adanya perbedaan kepemilikan dalam pengetahuan tradisional memiliki

konsekuensi perbedaan dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada

umumnya. Hal terpenting yang harus diperhatikan bahwa pengetahuan tradisional

114 Insan Budi Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, Citra Adhya Bakti,Bandung, 1997, halaman 162.


71

harus dijaga dan dipelihara oleh setiap generasi secara turun temurun, karena dengan

memberikan perlindungan bagi pengetahuan tadisional akan memberikan manfaat

bagi semua pihak yang berkepentingan.

Salah satu alasan kurang jelasnya tentang perlindungan yang rasional dari

perbedaan arti diberikan terhadap konsep perlindungan. Beberapa pengertian konsep

ini dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa perlindungan pada

dasarnya berarti : pengecualian penggunaan tanpa izin oleh pihak ketiga.

Penghargaan lainnya, bahwa perlindungan sebagai alat untuk memelihara

pengetahuan tradisional dari penggunaan yang mungkin mengikis pengetahuan

tradisional atau dampak negatif terhadap kehidupan atau tradisi dari komunitas yang

mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tradisional. Perlindungan disini

memiliki banyak peranan positif dan mendukung pengetahuan tradisional sebagai

tradisi dan sumber mata pencaharian komunitas masyarakat bersangkutan

Secara keseluruhan, alasan utama memberikan perlindungan terhadap

pengetahuan tradisional, yaitu :

1. pertimbangan keadilan;

2. konservasi;

3. memelihara budaya dan praktik (gaya hidup) tradisional;

4. mencegah perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang terhadap

komponen-komponen pengetahuan tradisional; mengembangkan penggunaan

dan kepentingan pengetahuan tradisional. 115

115 Afrilyanna Purba, dkk, TRIPs-WTO & Hukum HKl Indonesia : Kajian Perlindungan HakCipta Seni Batik Tradisional Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, halaman 43


72

Berdasarkan hal tersebut maka dalam perlindungan terhadap pengetahuan

tradisional terdapat 4 prinsip yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat,

yaitu : pengakuan, perlindungan, pembagian keuntungan, dan hak untuk

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.116 Satu prinsip tambahan yang dapat

diterapkan pada pengetahuan tradisional berupa hak-hak moral, yakni prior informed

concern (informasi terlebih dahulu). Prinsip ini diatur di dalam Convention on

Biological Diversity (CBD).

116http://www.iccwbo.org/home/statementsrule.../protecting/traditional/know-ledge.as., Diaksestanggal 15 September 2016.


repository.usu.ac.id › bitstream › handle › 123456789... · BAB II PENGATURAN HUKUM ATAS...

Documents

Transcript of repository.usu.ac.id › bitstream › handle › 123456789... · BAB II PENGATURAN HUKUM ATAS...