5. Sistem Politik

17

Transcript of 5. Sistem Politik

  • 5/21/2018 5. Sistem Politik

    1/17

  • 5/21/2018 5. Sistem Politik

    2/17

    SISTEM POLITIK

  • 5/21/2018 5. Sistem Politik

    3/17

    Sistem politik menurut Rusadi Kartaprawira

    adalah mekanisme atau cara kerjaseperangkat fungsi atau peranan dalam

    struktur politik yang berhubungan satu

    sama lain dan menunjukkan suatu prosesyang langgeng

    Bagian atau unsur sistem politik yang

    bersifat universal adalah fungsi politik danstruktur politik.

  • 5/21/2018 5. Sistem Politik

    4/17

    Menurut Gabriel A. Almond fungsi politik

    dalam sistem politik dapat dibagi menjadi 2bagian, yaitu fungsi input dan fungsi output.

    a. Fungsi input meliputi : artikulasi

    kepentingan, agregasi kepentingan,sosialisasi politik, komunikasi politik dan

    rekrutmen politik.

    b. Fungsi output meliputi : pembuatankebijakan, penerapan kebijakan dan

    penghakiman kebijakan.

  • 5/21/2018 5. Sistem Politik

    5/17

    Fungsi input dan output dapat berjalan

    apabila ada struktur politik.

    Struktur politik didefinisikan sebagai suatu

    pola interaksi yang dianggap sah, dengan

    mana tata masyarakat dipertahankan dandipelihara.

    Struktur-struktur politik terdiri atas

    kelompok kepentingan, partai politik,birokrasi, badan legislatif, badan eksekutif

    dan badan peradilan.

  • 5/21/2018 5. Sistem Politik

    6/17

    MACAM SISTEM POLITIK

  • 5/21/2018 5. Sistem Politik

    7/17

    Sistem politik yang didasarkan pada kriteria

    siapa yang memerintah dan ruang lingkupjangkauan kewenangan pemerintah, dibagi

    menjadi sistem politik otoriter, sistem politik

    demokrasi, sistem politik totaliter dansistem politik liberal.

    Macam sistem politik dilihat dari sudut

    historis dan perkembangan sistem politik,

    maka dikenal sistem politik dari otokrasi

    tradisional, sistem politik totaliter dan

    sistem politik demokrasi

  • 5/21/2018 5. Sistem Politik

    8/17

    SISTEM DEMOKRASI

    PANCASILA

  • 5/21/2018 5. Sistem Politik

    9/17

    Setiap proses politik dalam kerangka

    sistem politik demokrasi Pancasilaterutama dalam perumusan, pembuatan,

    pelaksanaan dan penegakan keputusan

    politik bersifat religius, menjunjung tinggimartabat manusia, memperkokoh

    persatuan dan kesatuan bangsa dan

    meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Penerapan sistem politik demokrasi

    Pancasila dalam kehidupan bernegara

    didasarkan pada konstitusi.

  • 5/21/2018 5. Sistem Politik

    10/17

    SUPRASTRUKTUR DAN

    INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

  • 5/21/2018 5. Sistem Politik

    11/17

    Struktur politik di Indonesia dibagi menjadi suprastruktur

    politik dan infrastruktur politik.1. Suprastruktur politik adalah badan atau suatu

    lembaga politik yang dibentuk oleh negara untuk

    menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan.

    Fungsi suprastruktrur politik secara umum sebagaiberikut :

    a.Fungsi menjalankan pengambilan keputusan

    b.Fungsi menjalankan pelaksanaan keputusan

    c. Fungsi pengawasan pelaksanaan keputusan

  • 5/21/2018 5. Sistem Politik

    12/17

    2. Infrastruktur politik merupakan

    struktur politik di dalam

    masyarakat.

    Seperti partai politik, kelompokkepentingan, kelompok penekan,

    media komunikasi politik,

    organisasi masyarakat dan tokohpolitik.

  • 5/21/2018 5. Sistem Politik

    13/17

    APRESIASI TERHADAP SISTEM

    POLITIK DEMOKRASI INDONESIA

  • 5/21/2018 5. Sistem Politik

    14/17

    Kelebihan sistem politik demokrasi

    Pancasila adalah merupakan produk parapendiri negara terutam dalam memberikan

    sifat yang melekat pada sistem politik

    demokrasi secara umum. Dalam sistem politik demokrasi secara

    umum, rakyat diberi hak untuk

    berpartisipasi dalam pembuatan danpelaksanaan keputusan politik.

  • 5/21/2018 5. Sistem Politik

    15/17

    Perlu adanya apresiasi terhadap sistem politik demokrasi Pancasila

    ada pada setiap warga negara.

    Indikasi demokrasi yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl walau

    masih harus disempurnakan lagi, sebagai berikut :

    1. Ada jaminan bahwa kebijakan publik dibuat sesuai dengan

    kepentingan masyarakat.

    2. Pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala, bersifatbebas dan adil.

    3. Hak untuk memilih.

    4. Hak untuk menduduki jabatan publik.

    5. Masyarakat perlu kebebasan untuk memperoleh hak-haknya,

    seperti berekspresi dan berpendapat.6. Masyarakat punya akses terhadap sumber informasi alternatif.

    7. Masyarakat bebas membentuk atau bergabung dengan

    organisasi manapun.

  • 5/21/2018 5. Sistem Politik

    16/17

    PARTISIPASI POLITIK SESUAI

    DENGAN ATURAN

  • 5/21/2018 5. Sistem Politik

    17/17

    Gabriel A.Almond (dalam

    Mochtar

    Masoed, 1981)

    membagibentuk

    partisipasi

    politik seperti

    berikut :

    Konvensional Nonkonvesional

    Pemberian suara (voting) Pengajuan petisi

    Diskusi politik Berdemontrasi

    Kegiatan kampanye Konfrontasi

    Membentuk dan bergabung

    dalam kelompok

    kepentingan

    Mogok

    Komunikasi individual

    dengan harta benda

    Tindakan kekerasan

    politikPerang gerilya dan

    revolusi