3535-12563-1-PB edit

Page | 1

perpajakan. Hal ini karena pemerintah pusat

bertindak sebagai pengatur agar pemerintah

daerah tidak memutuskan PBB atas

kemauannya sendiri. Untuk mendukung

kebijakan otonomi daerah, maka dilakukanlah

peralihan pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

yang dituangkan dalam Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Nadhia et al, 2013).

Sesuai ketentuan Undang-undang

nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, pemungutan pajak

daerah harus ditetapkan dengan Peraturan

Daerah. Sejalan dengan hal itu, penetapan

Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan

KAJIAN EMPIRIS TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANGMEMPENGARUHIPENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(PBB) DI KOTA PADANG

Jefry Trigiant1, Dandes Rifa1, Ethika1,1Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung HattaE-mail : [email protected]

Abstract

This study was aimed to demonstrate empirically factors affecting land and building tax revenue in the city of Padang. Factors used were inflation, total Taxpayer and letter of debt tax. Samples were all taxpayers in 11 districts in the city of Padang. Data used were secondary data from 2009-2012. Data were land and building tax revenue, Inflation, total taxpayer and totall letter of debt tax. Data were analyzed with technique ofmultiple linear regression analysis. Results showed that inflation and total taxpayer have no significant effect on land and building tax revenue in the city of Padang, while total letter of debt tax significant effect on land and building tax revenue in the city of Padang.

Keywords: Inflation, Total Taxpayer, Total Letter of Debt Tax and Land AndBuilding Tax

Revenue.---------------------------

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan

terbesar bagi pemerintah Indonesia, baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah, pelayanan

umum, dan pembangunan nasional. Salah

satu pajak yang digunakan dalam

pembangunan tersebut adalah Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB), Pemungutan pajak ini

dilakukan oleh pemerintah pusat (dalam hal

ini dilakukan oleh Ditjen Pajak) yang dalam

pelaksanaannya senantiasa bekerja sama

dengan pemerintah daerah. Pemungutan dan

pengalokasian PBB dilakukan oleh pusat agar

ada keseragaman dan keadilan dalam

mailto:[email protected]

Page | 2

agar Pemerintah Kota Padang dapat

memungut pajak bumi dan bangunan

perdesaan dan perkotaan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Hal ini

adalah titik balik dalam pengelolaan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor

Perdesaan dan Perkotaan. Karena dengan

adanya peralihan PBB perkotaan dan

pedesaan dari pajak pusat menjadi pajak

daerah yang diatur dalam UU 28 Tahun 2009,

akan memberi dampak terhadap keuangan

negara dan keuangan daerah.

Pada prinsipnya secara administrasi

terjadi perpindahan pencatatan hasil

pemungutan PBB, jika sebelumnya

penerimaan PBB tercatat pada keuangan

negara (APBN) dalam penerimaan

perpajakan, kemudian setelah mekanisme

peralihan berjalan akan masuk dalam PAD

khususnya pajak daerah. Bukan hanya itu,

dengan pengalihan ini maka kegiatan proses

pendataan, penilaian, penetapan,

pemungutan/penagihan dan pelayanan Pajak

Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan

Perkotaan juga akan diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

(http://pekalongankab.go.id, 2014).

Setiap tahun, dinas pendapatan

pengelolaan keungan dan aset daerah selalu

menetapakan suatu target yang ingin dicapai

serta mencatatan realisasi penerimaan pajak

setiap tahunnya. Pada tahun 2009 target yang

ditetapkan sebagai pendapatan PBB sebesar

10.536.076.000 dengan realisasi yang di

peroleh 8.767.503.336, kemudian pada tahun

2010 target yang ditetapkan sebagai

pendapatan PBB sebesar 10.875.466.000

dengan realisasi yang di peroleh

9.848.467.901, selanjutnya pada tahun 2011

target yang ditetapkan sebagai pendapatan

PBB sebesar 10.875.466.000 dengan realisasi

yang di peroleh 9.774.910.784 sehingga bisa

dibilang bahwa target dan realisasi yang telah

di tetapkan oleh dinas pendapatan

pengelolaan keuangan dan aset daerah pada

tahun 2009 sampai 2011 masih belum bisa

tercapai seperti dengan yang diharapkan,

namun pada tahun 2012 target yang

ditetapkan lebih rendah dengan tahun-tahun

sebelumnya dimana target pendapatan PBB

sebesar 10.331.693.000 dengan realisasi yang

di peroleh 10.438.748.038 sehingga bisa

dibilang bahwa target dan realisasi yang telah

di tetapkan oleh dinas pendapatan

pengelolaan keuangan dan aset daerah

tercapai walau pun target yang diambil lebih

rendah dengan target-target penerimaan PBB

pada tahun-tahun sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk

mendapatkan bukti empiris tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan

Page | 3

Menurut peraturan daerah Kota

Padang nomor 7 tahun 2011 tentang pajak

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

pasal 1 ayat 9 menjelaskan pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan adalah

pajak bumi dan bangunan yang dimiliki,

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

perhutanan, dan pertambangan.

Teori Locke

Teori locke (abad 17) mengatakan

Negara adalah pelindung kekayaan warganya,

perlindungan ini akan meningkatkan nilai riil

tanah dan bangunan oleh karenanya

sepantasnya jika dikenakan pajak terhadapnya

(Musgrave, 1993; p.441, dalam Budiharjo

2003).

Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut peraturan daerah Kota


bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

pasal 3 ayat 1 objek pajak bumi dan bangunan

perdesaan dan perkotaan adalah bumi

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi

atau badan, kecuali kawasan yang digunakan

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,

dan pertambangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-undang nomor 12

tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan

mengenai subjek pajak pasal 4 ayat 1-7

menjelaskan :

a. Yang menjadi subjek pajak adalah orang

atau badan yang secara nyata mempunyai

suatu hak atas bumi, dan/atau

memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau

memiliki, menguasai, dan/atau

memperoleh manfaat atas bangunan.

b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) yang dikenakan

kewajiban membayar pajak menjadi

wajib pajak menurut Undang-Undang

ini.

c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum

jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur

Jenderal Pajak dapat menetapkan Subjek

pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) sebagai wajib pajak.

d. Subjek pajak yang ditetapkan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

dapat memberikan keterangan secara

tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak

bahwa ia bukan wajib pajak terhadap

objek pajak dimaksud.

e. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib

pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat

(4) disetujui, maka Direktur Jenderal

Pajak membatalkan penetapan sebagai

wajib pajak sebagaimana dimaksud

dalam ayat(3) dalam jangka waktu satu

bulan sejak diterimanya surat

keterangandimaksud.

f. Bila keterangan yang diajukan itu tidak

Page | 4

disetujui, maka DirekturJenderal Pajak

mengeluarkan surat keputusan penolakan

dengandisertai alasan-alasannya.

Page | 5

g. Apabila setelah jangka waktu satu

bulan sejak tanggal

diterimanyaketerangan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4), Direktur

Jenderal Pajak tidak memberikan

keputusan, maka keterangan yang

diajukanitu dianggap disetujui.

Inflasi

Menurut Sukirno (2012), Inflasi

adalah kenaikan harga-harga umum yang

berlaku dalam suatu perekonomian dari satu

periode ke periode lainnya, kemudian tingkat

inflasi adalah persentasi kenaikan harga-

harga pada suatu tahun tertentu berbanding

dengan tahun sebelumnya.

Jumlah Wajib Pajak

Menurut peraturan daerah kota


bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

pasal 1 ayat 14 menjelaskan, Wajib Pajak

adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

(SPPT) merupakan surat pemberitahuan yang

digunakan oleh Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan dan Aset Daerah untuk

memberitahukan besarnya pajak terhutang

kepada wajib pajak. Pasal 1 Angka 5 UU

Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi

dan Bangunan menjelaskan bahwa SPPT

adalah surart yang digunakan oleh Direktorat

HIPOTESIS

Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan

Penelitian mengenai pengaruh inflasi

terhadap penerimaan pajak bumi dan

bangunan pernah dilakukan oleh Budiharjo

(2003), Sasana (2005), dan Hasanudin (2011).

Dimulai pada penelitian Budiharjo (2003)

menjelaskan bahwa inflasi tidak nyata

pengaruhnya terhadap penerimaan PBB pada

kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya pada penelitian Sasana (2005)

menjelaskan bahwa adanya pengaruh atau

hubungan positif antara inflasi dengan

penerimaan PBB di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan penelitain-penelitian

terdahulu di atas, maka hipotesis dalam

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai

berikut :H 1 : Inflasi berpengaruh terhadap

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diseluruh Kecamatan di Kota Padang.

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Penelitian mengenai pengaruh jumlah

wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi

dan bangunan pernah dilakukan oleh Sasana

Page | 6

(2005) dan Makmur (2010). Dimulai pada

penelitian Sasana (2005) menjelaskan bahwa

adanya pengaruh atau hubungan positif antara

jumlah wajib pajak dengan penerimaan PBB di

Kabupaten Banyumas. Kemudian pada

penelitian Makmur (2010) menjelaskan bahwa

jumlah wajib pajak sektor perkotaan dan

sektor perdesaan sama- sama berpengaruh

terhadap penerimaan pajak bumi dan

bangunan di Kabupaten Kutai Barat.




berikut :

H 2 : Jumlah Wajib Pajak berpengaruhterhadap Penerimaan Pajak Bumidan Bangunan (PBB) diseluruhKecamatan di Kota Padang.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Penelitian mengenai pengaruh jumlah

wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi

dan bangunan pernah dilakukan oleh

Budiharjo (2003), Irfan (2010) dan Hasanudin

(2011). Dimulai pada penelitian Budiharjo

(2003) menjelaskan adanya pengaruh atau

hubungan positif antara jumlah penduduk

dengan penerimaan PBB pada Kabupaten dan

Kota di Propinsi Jawa Tengah. Tetapi pada

penelitian Irfan (2010) menjelaskan kenaikan

jumlah penduduk tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap penerimaan PBB. Namun

berbeda pada penelitian Hasanudin Muhamad



dengan penerimaan PBB di Kabupaten

Kendal, Demak, Kudus dan Kota Semarang.




berikut :H 3: Jumlah Penduduk berpengaruh

terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diseluruh Kecamatan di Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi

populasi adalah seluruh wajib pajak PBB yang

berada di wilayah Kota Padang.

Pemilihan sampel pada penelitian ini

menggunakan metode sampling jenuh

(sensus). Sampling jenuh adalah teknik

penentuan sampel bila semua anggota populasi

digunakan sebagai sampel. Sampelnya adalah

seluruh wajib pajak PBB yang berada di Kota

Padang meliputi sebelas kecamatan yang ada

di wilayah Kota Padang mulai dari tahun 2009

sampai dengan tahun 2012.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder. Data-data

yang telah berhasil didapatkan dalam

penelitian ini yaitu :

a. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Kota Padang selama tahun 2009-2012

b. Tingkat Inflasi Kota Padang selama tahun

2009-2012

c. Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Page | 7

Kota Padang selama tahun 2009-2012

d. Jumlah Penduduk Kota Padang selama

tahun 2009-2012.

Data ini di dapatkan dari Badan Pusat

Statistik (BPS) Kota Padang dan Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

Metode yang digunakan dalam penulisan

penelitian ini adalah metode dokumentasi.

Metode dokumentasi yaitu metode

pengumpulan data dengan cara mengumpulkan

dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang

berkaitan dengan penelitian ini.

Defenisi Operasional dan Pengukuran

Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini

yaitu Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB). Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) adalah sejumlah pembayaran yang

dibayarkan oleh wajib pajak bumi dan

bangunan dalam satuan rupiah selama satu

tahun. Variabel ini diukur dengan

menggunakan jumlah penerimaan pajak Bumi

dan Bangunan dalam satuan rupiah di setiap

kecamatan per tahun selama tahun 2009

sampai dengan tahun 2012 di Kota Padang.

Variabel Independen

Variabel-variabel Independen dalam

penelitian ini yaitu :

a. Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan seluruh

harga barang-barang secara umum yang

terjadi secara terus menerus atau dari satu

periode ke periode lainnya. Variabel ini

diukur dengan menggunakan persen,

karena data yang tersedia adalah data

dalam bentuk bulanan mulai dari tahun

2009 sampai dengan tahun 2012 di Kota

Padang. Maka diambil data rata-rata

inflasi pertahun selama waktu penelitian.

b. Jumlah Wajib Pajak

Jumlah wajib pajak adalah jumlah

penduduk penduduk yang memiliki

nomor pokok wajib pajak khususnya

wajib pajak bumi dan bangunan yang

berdomisili diseluruh kecamatan di Kota

Padang. Variabel ini di ukur dengan

menggunakan jumlah wajib pajak yang

terdaftar di setiap kecamatan per tahun

selama tahun 2009 sampai dengan tahun

2012 di Kota Padang.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah jumlah seluruh

orang yang mendiami suatu daerah

tertentu khususnya diseluruh daerah di

kecamatan Kota Padang.Variabel ini

diukur dengan menggunakan satuan

orang/jiwa yang berada di setiap

kecamatan di Kota Padang mulai dari

tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.

Keterangan Min

Max

Mean Std.DeviasiInflasi 1,4 1,9 1,68 0,179

Jumlah Wajib Pajak

8,45

10,79

9,4975

0,55284

JumlahPenduduk

10,04

12,03

11,1311

0,51791


18,47

21,04

20,3736

0,74595

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 16.0

Page | 8

Model Analisa

Teknik analisis data yang digunakan

pada penelitian ini yaitu menggunakan regresi

berganda, maka persamaan regresinya sebagai

berikut :

Y= Pc + P1X1 + P2X2 + P3X3 + e

Dimana :

Y = Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan

P0 = Konstanta

P1, P2, P3 = Koefisien Regresi

X1 = Inflasi

X2 = Jumlah W ajib Pajak

X3 = Jumlah Penduduk

e = Error

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Padang adalah ibukota Provinsi

Sumatera Barat yang terletak di pantai barat

pulau Sumatera dan berada antara 0 44C 00

dan 1008C352 Lintang Selatan serta antara

100()05C052 dan 100()34C092 Bujur Timur.

Menurut PP No.17 Tahun 1980, luas Kota

Padang adalah 694,96 km atau setara dengan

1,65 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat.

Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dan 104

kelurahan/desa dengan kecamatan terluas

adalah Koto Tangah yang mencapai 232,25

km2 (BPS, 2013).

Dalam penelitian ini sampel yang

digunakan adalah 11 kecamatan yang ada di

Kota Padang, karena masa penelitian ini

selama 4 tahun yaitu dari tahun 2009-2012

maka total sampel dalam penelitian ini

berjumlah 44 sampel.

Statistik Deskriptif

Tabel 4.1Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Dari tabel 4.1 di atas terlihat nilai

variabel inflasi terendah adalah sebesar 1,47

sedangkan nilai Inflasi tertinggi adalah sebesar

1,95. Kemudian rata-rata Inflasi pada

penelitian ini sebesar 1,6875 dengan standar

deviasi sebesar 0,17930.

Variabel yang kedua yaitu jumlah

wajib pajak, dengan nilai terendah adalah

sebesar 8,45 dan dengan nilai tertinggi sebesar

10,79. Secara keseluruhan rata-rata nilai

jumlah wajib pajak adalah sebesar 9,4975

yang menghasilkan standar deviasi data

sebesar 0,55284.

Variabel yang ke tiga adalah Jumlah

Penduduk dengan nilai terendahnya sebesar

10,04 sedangkan nilai tertingginya sebesar

12,03. Secara keseluruhan nilai rata-rata

Jumlah Penduduk adalah sebesar 11,1311

dengan menghasilkan standar deviasi sebesar

0,51791.

KeteranganAsymp Sig (2-Tailed)

Alpha Kesimpulan

Inflasi 0,091 0,05 NormalJumlah Wajib Pajak

0,075 0,05 Normal

JumlahPenduduk

0,643 0,05 Normal


0,333 0,05 Normal

Sumber: hasil pengolahan data SPSS 16.0

Keterangan Tolerance VIF Kesimpulan

Inflasi 0,998 1,001

Tidak TerjadiJumlah

Wajib Pajak0,244 4,09

1Tidak Terjadi

JumlahPenduduk

0,245 4,089

Tidak Terjadi

Sumber : hasil pengolahan data SPSS 16.0

Model Durbin-Watson

1 1,151Sumber : hasil pengolahan data SPSS 16.0

Page | 9

Variabel yang ke empat adalah

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunam (PBB)

dengan nilai terendahnya sebesar 18,47

sedangkan nilai tertingginya ialah sebesar

21,40. Secara keseluruhan nilai rata- rata

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunam (PBB)

yaitu sebesar 20,3736 dengan standar deviasi

sebesar 0,74595.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.2Hasil Pengujian Normalitas

Pada Tabel 4.2 di atas terlihat seluruh

variabel penelitian telah berdistribusi normal.

Seluruh variabel penelitian tersebut telah

memiliki nilai asymp sig (2-tailed) diatas 0,05

sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh

variabel penelitian yang digunakan telah

berdistribusi normal, sehingga tahapan

pengolahan data selanjutnya bisa

dilaksanakan.

Hasil Uji Multikolonieritas

Tabel 4.3Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel Independen

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa masing-

masing variabel independen yang terdiri dari

inflasi, jumlah wajib pajak dan jumlah

penduduk telah memiliki nilai tolerance > 0,10

dan VIF < 10. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa setiap masing-masing

variabel independen tidak teridentifikasi atau

bebas dari gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4.4

Hasil Pengujian Autokorelasi

Pada hasil analisis dari tabel 4.4

terlihat bahwa nilai Durbin - Watson (DW)

sebesar 1,291. Karena nilai Durbin - Watson

(DW) berkisar antara antara 1 sampai 3, maka

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

autokorelasi.

Tabel 4.6Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

(R2)

Individual (Uji Statistik t)

Tabel 4.8Hasil Pengujian Statistik t

Keterangan R-SquareInflasi, jumlah wajib pajak dan jumlah penduduk

0,420


Ket B T Sig Kesimpulan

Konstanta 10,2 4,7 0,0Inflasi (Xj)

-0,21

-0,4

0,637

Tidaksignifika

JumlahWajib Pajak (X2)

0,127

0,312

0,757

Tidaksignifikan

JumlahPenduduk(X3)

0,833

2,376

0,022

Signifikan


Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.5Hasil Pengujiaan Heteroskedastisitas

Model Glejser

Pengujian Signifikan Simultan (Uji

Statistik F)

Tabel 4.7Hasil Pengujian Statistik F

Keterangan Sig Alpha Kesimpulan

Inflasi 0,610

0,05 Tidak TerjadiJumlahWajib Pajak

0,444

0,05 Tidak Terjadi

JumlahPenduduk

0,071

0,05 Tidak Terjadi

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 16.0

Keterangan

Sig

Alpha Kesimpulan

Inflasi, jumlah wajib pajak dan

jumlah

0,000

0,05

Signifikan


Dari Tabel 4.5 di atas terlihat jelas

bahwa setiap variabel independen pada

penelitian ini telah menunjukkan nilai

signifikan di atas 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa model regresi absolute

yang telah terbentuk tidak terjadi gejala

heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis2

Pengujian Koefisien Determinansi (R )

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut, terlihat

bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 < alpha

0.05 maka artinya Ho ditolak dan Ha

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan secara

serentak antara Inflasi, Jumlah Wajib Pajak

dan Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pengujian Signifikan Parameter

Page | 10

Berdasarkan tabel 4.6 di atas terlihat

bahwa nilai R Square yang berhasil didapatkan

sebesar 0,420. Hal ini menjelaskan bahwa

pengaruh variabel Inflasi, Jumlah Wajib Pajak

dan Jumlah Penduduk terhadap variabel

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

sebesar 42%, sedangkan sisanya sebesar 58%

dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya

yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berdasarkan tabel 4.8 hasil persamaan

regresi linier berganda yang didapatkan adalah

sebagai berikut :

Y = 10,265 - 0,213X1 + 0,127X2 +

0,833X3

Pada variabel inflasi mendapatkan nilai

-0,213 kemudian pada variabel jumlah

Page | 11

wajib pajak mendapatkan nilai 0,127

selanjutnya pada variabel jumlah penduduk

mendapatkan nilai 0,833.

Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis 1

Pada tabel 4.8 terlihat koefisien regresi

yang dimiliki oleh variabel inflasi sebesar -

0,425 dengan nilai signifikan 0,673. Hasil ini

menunjukkan bahwa nilai signifikan t sebesar

0,673 > alpha 0,05 maka

keputusannya Ho diterima dan Ha ditolak.

Sehingga hipotesis pertama dapat disimpulkan

bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan

antara Inflasi dengan penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) di Kota Padang.

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel

inflasi tidak dapat memberikan pengaruh

terhadap penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) di Kota Padang. Maka dapat

dikatakan bahwa variabel inflasi bukanlah

variabel yang dapat memberikan pengaruh

atau dampak yang kuat terhadap penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota

Padang. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian Budiharjo (2003) dan Hasanudin

(2011). Penelitian Budiharjo (2003)

menjelaskan bahwa inflasi tidak nyata

pengaruhnya terhadap penerimaan PBB pada

kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah.

Kemudian pada penelitian Hasanudin (2011)

juga menjelaskan bahwa inflasi tidak

berpengaruh terhadap penerimaan PBB di

Kabupaten Kendal, Demak, Kudus dan Kota

Semarang.

Hipotesis 2


yang dimiliki oleh variabel jumlah wajib pajak

sebesar 0,312 dengan nilai signifikan 0,757.

Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan t

sebesar 0,673 > alpha 0,05 maka keputusannya

Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga

hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa

tidak terdapat pengaruh signifikan antara

jumlah wajib pajak dengan penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang.


jumlah wajib tidak dapat memberikan

pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) di Kota Padang. Maka

dapat dikatakan bahwa variabel jumlah wajib

bukanlah variabel yang dapat memberikan

pengaruh atau dampak yang kuat terhadap


di Kota Padang. Hasil penelitian ini tidak

sejalan dengan penelitian Sasana (2005) dan

Makmur (2010). Pada penelitian Sasana

(2005) menjelaskan bahwa adanya pengaruh

atau hubungan positif antara jumlah wajib

pajak dengan penerimaan PBB di Kabupaten

Banyumas. Kemudian pada penelitian

Makmur (2010) juga menjelaskan bahwa

jumlah wajib pajak sektor perkotaan dan

sektor perdesaan sama- sama berpengaruh

terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Kutai

Barat.

Page | 12

Hipotesis 3


yang dimiliki oleh variabel jumlah wajib pajak

sebesar 2,376 dengan nilai signifikan 0,022.

Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan t

sebesar 0,022 < alpha 0,05 maka keputusannya

Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga

hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa

terdapat pengaruh signifikan antara jumlah

penduduk dengan penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) di Kota Padang.


jumlah penduduk dapat memberikan pengaruh

terhadap penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) di Kota Padang. Maka dapat

dikatakan bahwa variabel jumlah penduduk

merupakan variabel yang dapat memberikan

pengaruh atau dampak yang kuat terhadap


di Kota Padang. Hasil penelitian ini sejalan

dengan penelitian Budiharjo (2003) dan

Hasanudin (2011). Pada penelitian Budiharjo



dengan penerimaan PBB pada kabupaten dan

Kota di Propinsi Jawa Tengah. Kemudian

Hasanudin (2011) juga menjelaskan adanya

pengaruh atau hubungan positif antara jumlah

penduduk dengan penerimaan PBB di

Kabupaten Kendal, Demak, Kudus dan Kota

Semarang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil

penelitian dan uraian di atas mengenai Kajian

Empiris Tentang Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) di Kota Padang, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Hasil pengujian hipotesis 1 menjelaskan

bahwa inflasi tidak berpengaruh

signifikan terhadap penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota

Padang.

b. Hasil pengujian hipotesis 2 menjelaskan

bahwa jumlah wajib pajak tidak

berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) di Kota Padang.

c. Hasil pengujian hipotesis 3 menjelaskan

bahwa jumlah penduduk berpengaruh

signifikan terhadap penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota

Padang.

d. Secara simultan terdapat pengaruh

signifikan antara inflasi, jumlah wajib

pajak dan jumlah penduduk terhadap


(PBB) di Kota Padang.

e. Pengaruh variabel inflasi, jumlah wajib

pajak dan jumlah penduduk terhadap


(PBB) di Kota Padang sebesar 42%,

sedangkan sisanya sebesar 58%

dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya

yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Page | 13

Saran

Berdasarkan kepada hasil dari

penelitian diatas maka dapat dikemukakan

beberapa saran, diantaranya agar hasil yang

didapatkan lebih akurat maka untuk penelitian

yang selanjutnya disarankan memperluas atau

menambah lokasi ruang lingkup penelitiannya,

kemudian untuk tidak menggunakan variabel

independen jumlah wajib dan jumlah

penduduk secara bersamaan karena memiliki

hubungan gejala dari hasil uji

multikolonieritas, selanjutnya disarankan

untuk menggunakan variabel- variabel

independen lainnya yang dapat mempengaruhi


seperti PDRB, jumlah bangunan, luas lahan,

faktor-faktor dalam diri wajib pajak dan

variabel-variabel independen lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Padang, Padang Dalam Angka, 2013.

Budiharjo, Ari. 2003. Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah, Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Direktorat Jenderal Pajak, 2012. Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Perpajakan, Jakarta.

Erniyanti, Liza. 2007. Analisa Ekonomi Makro, Industri dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Return Saham dan Beta Syariah, Skripsi Sarjana, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta padang.

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 19,

Universitas Diponegoro, Semarang.

Hasanudin, Muhamad. 2011. Analisi Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Kendal, Demak, Kudus dan Kota Semarang Tahun 2001-2008, Jurnal Teknis, Vol.6 No.1.

http://pekalongankab.go.id/fasilitas-web/artikel/ekonomi/3309-peralihan- pbb-dari-paj ak-pusat-menjadi-pajak- daerah.html,15 Februari 2014.

http://www.pajak.go.id/content/pengalihan- pbb-perdesaan-dan-perkotaan,15 Februari 2014.

Imtikhanah, Sobrotul dan Nin Sulistyowati. 2011. Pengaruh Faktor-faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Pekalongan, Jurnal, Pekalongan.

Irfan, 2010. Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Jmlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Jakarta Selatan, Skripsi Sarjana, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Makmur, 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB di Kabupaten Kutai Barat, Jurnal Eksis, Vol.6 No.2. Samarinda.

Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Andi Offset, Yogyakarta.

Nadhia, Syarifah., Siti Khairani, dan Ratna Juwita, 2013. Efektivitas Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Jurnal Jurusan Akuntansi STIE MDP, Palembang.

http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan,15

http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan,15

http://pekalongankab.go.id/fasilitas-web/artikel/ekonomi/3309-peralihan-pbb-dari-pajak-pusat-menjadi-pajak-daerah.html,15




Page | 14

Pemerintah Kota Padang, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, 2012.

Pemerintah Kota Padang, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011.

Sarwono, Jonathan. 2012. IBM SPSS ”Advan Statistik”: Prosedur-ProsedurGeneralisasi dan Perluasan Generel Linear Model (GLM), Andi Offset, Yogyakarta.

Sasana, Hadi. 2005. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas), Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol.2 No.1.

Sekaran, Uma. 2011. Research Methods For Business, Salemba Empat, Jakarta Selatan.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Alfabeta, Bandung.

Sukirno, Sadono. 2012. Makroekonomi, Edisi ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Thoyib, M. 2008. Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang, Jurnal Ilmiah Volume 1 No.1.

Triani dan Yeni Kuntari, 2009.Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar, Jurnal STIE Widya Manggala Semarang.

3535-12563-1-PB edit

Documents

Transcript of 3535-12563-1-PB edit