2665_K_Pdt_2012 (2)
-
Upload
tmmy-wilmark -
Category
Documents
-
view
7 -
download
3
description
Transcript of 2665_K_Pdt_2012 (2)
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
No. 2665 K/Pdt/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara :
B U N A W A N, bertempat tinggal di Jalan Rosela II AA/16, Rt. 07/
Rw.004, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan,
Jakarta Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan Pohan, SH., dan
kawan , Advokat, berkantor di Jalan Pendidikan Raya II No.85A, Lt.II
Durensawit Jakarta Timur, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/
Pembanding;
m e l a w a n :
1 L.W.SINAGA, atau para Ahliwarisnya, yaitu Maria Sihombing, Cs.,
bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah, Rt.010/ Rw.04, Kelurahan
Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat,
2 BANJIR BIN KUTIR, atau para Ahliwarisnya, yaitu Yusuf Bin Goci,Cs.,
bertempat tinggal di Pondok Kelapa, Rt.009/Rw.01, Kelurahan Pondok
Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,
3 SAPRIN BIN PIIH, atau para Ahliwarisnya, yaitu Piol Bin Pilih, Cs.,
bertempat tinggal di Bojong Rangkong, Rt.009/Rw.011, Kelurahan Pondok
Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, para Termohon Kasasi dahulu
para Tergugat I sampai dengan III/para Terbanding;
d a n:
1 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Taman Jati
Baru Nomor 1, Jakarta Pusat, memilih domisili hukum di Jalan Medan
Merdeka Selatan Nomor 8-9, Blok G Lt. 9, Biro Hukum Setdaprov
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
2 PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T) KOTAMADYA JAKARTA
TIMUR, berkantor di Kantor Walikotamadya Jakarta Timur, Jalan Sentra
Primer Timur, Jakarta Timur,
Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3 KANTOR PERTANAHAN JAKARTA TIMUR, berkantor di Jalan
Sentra Primer Timur, Jakarta Timur, para Turut Tergugat I sampai
dengan III/para Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi
dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan III dan para Turut Termohon Kasasi dahulu
sebagai Turut Tergugat I sampai dengan III di muka persidangan Pengadilan Negeri
Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:
1 Bahwa sesuai dengan pelaksanaan pembangunan proyek Banjir Kanal Timur
(BKT), Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membebaskan sejumlah
lahan yang terkena proyek tersebut, yang antara lain termasuk lahan
kepunyaan Penggugat yang masuk dalam data Inventarisasi Peta Nomor 169
Nomor Urut 1, seluas 2.843 m (dua ribu delapan ratus empat puluh tiga
meter persegi), terletak di Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit,
Kotamadya Jakarta Timur yang belum dibayarkan ganti ruginya kepada
pemilik lahan;
Bahwa Turut Tergugat I yang telah melaksanakan tugasnya mengajukan
permohonan penitipan uang ganti rugi (consignatie) kepada Pengadilan Negeri
Jakarta Timur secara voluntair atas lahan dimaksud di atas dan direspon oleh
Pengadilan dengan terbitnya surat Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim.,
tanggal 31 Maret 2009 telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nama-nama calon
penerima ganti rugi yang tertera dalam penetapan Pengadilan tersebut berasal dari
usulan Turut Tergugat II selaku Panitia Pengadaan Tanah;
Bahwa Turut Tergugat II mengajukan usulan nama-nama calon penerima ganti rugi
atas lahan dimaksud berdasarkan permohonan dan klaim dari para Tergugat I, II dan
III yang mengaku-ngaku memiliki lahan yang terkena proyek BKT tersebut;
2 Bahwa bukti kepemilikan yang diajukan para Tergugat I, II dan III adalah
sebagai berikut:
a Tergugat I: Girik C Nomor 422 Persil 25 D.I. atas nama L.W. Sinaga
dengan dasar kepemilikan hak Akta Jual Beli Nomor 426/Bks/1974,
tanggal 16 September 1974 dari Asnah binti Djai selaku penjual. Hal ini
jelas tidak benar karena lahan dengan Girik C Nomor 422 Persil 25 D.I.
tersebut telah dijual oleh L.W. Sinaga dan telah beralih haknya kepada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat dengan Akta Jual Beli Nomor 46/10/Jng/1985, tanggal 29
Juni 1985;
b Tergugat II: Girik C Nomor 358 a Persil 25 D.I. atas nama Banjir bin
Kutir, dan surat keterangan Dirjen Pajak Kanwil X Jakarta Raya, bulan
April 2007 Nomor Ris 2078/WPJ/10/KL/1204/1997. Hal ini adalah tidak
benar karena lokasi lahan dimaksud bukanlah sebagaimana yang dalam
surat penetapan Pengadilan tersebut;
c Tergugat III: Girik C Nomor 423 Persil 25 D.I. atas nama Piol bin Pilih,
tanggal 11 Februari 1977 dan Girik C 280 Persil 25 D.I. atas nama Saprin
bin Pilih. Hal ini adalah tidak benar karena lokasi lahan dimaksud
bukanlah sebagaimana yang dalam surat penetapan Pengadilan tersebut;
Bahwa tindakan para Tergugat I, II dan III yang sengaja mengajukan permohonan
ganti rugi atas lahan yang terkena proyek BKT a quo merupakan suatu perbuatan
melawan hukum untuk mendapatkan ganti rugi atas lahan yang bukan haknya,
melainkan mengambil hak Penggugat dengan cara mengaku-ngaku memiliki lahan
yang terkena proyek BKT tersebut, sehingga para Turut Tergugat menjadi khilaf dan
keliru dalam menjalankan tugasnya, sehingga permohonan Turut Tergugat I untuk
menitipkan uang ganti rugi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebesar
Rp4.406.081.400,- (empat milyar empat ratus enam juta delapan puluh satu ribu
empat ratus rupiah) yang belum dibayarkan kepada si pemilik lahan a quo yang
berhak dan telah dikabulkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Nomor 111/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim., tanggal 31 Maret 2009 menjadi cacat hukum
sepanjang nama-nama Termohon I, II dan III yang harus dibatalkan;
3 Bahwa dengan adanya unsur kesengajaan dari para Tergugat I, II dan III
mengajukan permohonan ganti rugi atas lahan yang bukan miliknya melalui
Turut Tergugat II yang kemudian data-data tersebut direkap dan kemudian
diajukan oleh Turut Tergugat I untuk mendapatkan penetapan Pengadilan
dengan mencantumkan nama-nama para Tergugat I, II dan III selaku pihak
Termohon sebagai calon penerima ganti rugi atas lahan a quo, maka hal itu
sudah nyata termasuk perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam
Pasal 1365 KUHPerdata;
4 Bahwa lahan a quo yang masuk dalam data Inventarisasi Peta 169 Nomor
Urut 1, seluas seluas 2.843 m (dua ribu delapan ratus empat puluh tiga meter
persegi), terletak di Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit,
Kotamadya Jakarta Timur adalah milik Penggugat yang sah berdasarkan
Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bukti-bukti yang valid secara yuridis, sehingga hanya Penggugatlah yang
berhak menerima pembayaran ganti rugi atas lahan a quo;
Bahwa sejarah kepemilikan lahan a quo milik Penggugat tersebut dulunya seluas
4.401 m (empat ribu empat ratus satu meter persegi) dengan status bekas Hak Milik
Adat Nomor C 422 Persil Nomor 25 Blok D.I., dan diperoleh berdasarkan
pengalihan hak dengan Akta Jual Beli Nomor 46-10/Jng/1985 Notaris R. Sudibio
Djojopranoto, SH., Jakarta, tanggal 29 Juni 1985 dengan saudara Insan Hartiwo
yang bertindak untuk dan atas nama Lodewijk Waldemar Sinaga berdasarkan Surat
Kuasa Mutlak tanggal 16 Desember 1982 yang telah diketahui Lurah Malaka,
tanggal 16 Desember 1982 Nomor 36/1.711.1/82 yang telah didaftarkan pula di
kantor Notaris R. Sudibio Djojopranoto, SH., tanggal 31 Januari 1985 di bawah
Nomor 1587-A/85...BuktiP-1;
Adapun batas-batas lahan tersebut adalah sebagai berikut:
Utara : Tanah Namat bin Silun;
Timur : Tanah pecahannya;
Selatan : Tanah Bapin;
Barat : Tanah Maryatdi Sulistio/LW. Sinaga;
Dan Insan Hartiwo sebelumnya mendapat pengalihan hak atas lahan a quo dan
Lodewijk Waldemar Sinaga berdasarkan Jual Beli Mutlak tanggal 16 Desember
1982. Sedangkan atas fisik Girik C 422 tersebut telah dicatat di kantor Notaris PPAT
R. Sudibio Djojopranoto, SH bahwa berdasarkan akta notaris tersebut tanggal 29
Juni 1985 Nomor 46-10/Jng/1985, lahan seluas 4.401 m dijual kepada Bunawan.
Dengan demikian bukti kepemilikan atas lahan dimaksud oleh Penggugat sangat
kuat dan tidak bisa terbantahkan, sehingga secara yuridis Penggugatlah yang berhak
menerima ganti rugi atas lahan dimaksud dalam penetapan Pengadilan tersebut;
Bahwa atas dasar itulah Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri
Jakarta Timur terhadap para Tergugat guna memperjuangkan hak dan
kepentingannya jangan sampai dirugikan oleh para Tergugat, selain itu juga agar
terciptanya kepastian hukum dalam perkara ini;
5 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang akurat dan
otentik serta dapat dibuktikan kebenarannya, maka sangatlah pantas
permohonan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1 Mengabulkan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;
2 Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan beriktikad baik dan harus
dilindungi hukum;
3 Menyatakan para Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan
hukum karena mengajukan permohonan sebagai pihak pemilik lahan yang
terkena proyek BKT data Inventaris Peta Nomor 169 Nomor Urut 1, terletak di
Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur
melalui Kantor turut Tergugat II dan ditindak-lanjuti Turut Tergugat I kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan penetapan Nomor 111/
Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim., tanggal 31 Maret 2009;
4 Menyatakan Turut Tergugat I dan turut Tergugat II telah keliru dalam
mencantumkan nama-nama Termohon I, II dan III dalam surat permohonan-nya
tanggal 2 Maret 2009;
5 Menyatakan batal penetapan Nomor IH/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim,, tanggal 31
Maret 2009 sepanjang nama-nama Termohon I, II dan III dan tidak berkekuatan
hukum;
6 Menyatakan Penggugat, Bunawan, pihak yang berhak menerima ganti rugi
sebesar Rp4.406.081.400,- (empat milyar empat ratus enam juta delapan puluh
satu ribu empat ratus rupiah) atas uang penitipan ganti rugi/ consignatie atas
lahan seluas 2.843 m sesuai data Inventaris Peta 169 Nomor Urut 1 yang
terletak di Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta
Timur;
7 Menghukum Turut Tergugat Ill untuk mematuhi putusan Pengadilan atas perkara
ini;
8 Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
Dan atau:
Jika Bapak Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal
dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang
pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
1 Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam gugatan konvensi dianggap
dipergunakan untuk gugatan Rekonvensi;
2 Bahwa benar sejak adanya proyek Banjir Kanal Timur Tergugat I/Penggugat
Rekonvensi mendapat pemberitahuan dan undangan dari Kelurahan Pondok
Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kopi untuk mengurus proses ganti rugi tanah atas nama L.W. Sinaga
berdasarkan Girik Adat C 422 Persil 25 D.I., seluas 5.365 m, terletak di Rt.002
Rw. 06 Kelurahan Malaka, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang tercatat
dalam Peta Inventaris Peta Bidang Nomor 169 dan yang terkena proyek Banjir
Kanal Timur seluas 2.843 m;
3 Bahwa benar rencana pembayaran ganti rugi kepada Tergugat I/Penggugat
Rekonvensi ditunda oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kantor Kota
Administrasi Jakarta Timur (turut Tergugat II Konvensi) karena dihalang-halangi
dengan adanya klaim kepemilikan yang dilakukan oleh pihak yang mengaku
sebagai ahliwaris Bandjir bin Kutir (Tergugat II) dengan menggunakan 2 (dua)
girik berbeda secara bergantian, yakni pertama Girik C 358a Persil 25 D.I. atas
nama Bandjir bin Kutir yang diterbitkan tanggal 28 April 1977 yang
ditandatangani oleh Drs. Samheriing Lumingkewas dan girik kedua, tetapi obyek
sama Girik Adat C 358 Persil 25 D.I. dikeluarkan 16 Agustus 1976 yang
ditandatangani oleh Asmadi selaku Kepala Kantor IPEDA wilayah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Ha serta ada klaim kepemilikan oleh ahliwaris Saprin bin
Piih (Tergugat III) berdasarkan 2 (dua) Girik Adat C 280 Persil 25 D.I., luas
sekitar 2.860 m atas nama Saprin bin Piih dan Girik Adat C 423 Persil 25 D.I.
atas nama Piol bin Piih;
4 Bahwa benar akibat adanya klaim kepemilikan atas tanah milik Tergugat I
Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilakukan oleh ahliwaris Bandjir bin
Kutir (Tergugat II) dan ahliwaris Saprin bin Piih (Tergugat III) akhirnya Panitia
Pengadaan Tanah (P2T) Kantor Kota Administrasi Jakarta Timur (turut Tergugat
II) menitipkan (consignatie) uang ganti rugi sebesar Rp4.406.081.400,- (empat
milyar empat ratus enam juta delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang
seharusnya diterima oleh Tergugat l/Penggugat Rekonvensi kepada Pengadilan
Negeri Jakarta Timur;
5 Bahwa benar karena berlarut dan berkepanjangan penundaan pembayaran kepada
Tergugat l/Penggugat Rekonvensi dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kantor
Kota Administrasi Jakarta Timur (Turut Tergugat II) belum juga mengambil
sikap sebagaimana diputuskan dalam Nota Dinas Pemerintah Kotamadya Jakarta
Timur (sekarang Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur) tanggal 13 April
2006 Nomor 11/12/Adwil/2006 dimuat dalam Tergugat maka Tergugat l/
Penggugat Rekonvensi mengajukan banding kepada Panitia Pengadaan Tanah
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(P2T) Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 4 Februari
2008;
6 Bahwa benar setelah menjalani proses pemeriksaan bukti-bukti kepemilikan dan
saksi-saksi pada 31 Desember 2008 Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta selaku Ketua P2T Provinsi Daerah Khusus Ibukota
mengeluarkan surat Nomor 1865/-1.711 yang isinya memerintahkan P2T Kota
Administrasi Jakarta Timur untuk menyelesaikan ganti rugi kepada ahliwaris
L.W. Sinaga (Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi);
7 Bahwa benar setelah keluar dari Ketua P2T Kota Administrasi Jakarta Timur
dalam suratnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 04/-1.711 mengakui bahwa tanah dalam Peta Bidang Nomor 169
adalah atas nama ahliwaris Bandjir bin Kutir (Penggugat Konvensi/ Tergugat I
Rekonvensi) dan Saprin bin Piih (Tergugat V Konvensi/Tergugat II
Rekonvensi);
8 Bahwa benar dalam banyak dokumen proses pembayaran dan mediasi
penyelesaian sengketa kepemilikan tanah berdasarkan Girik Adat C 422 Persil 25
D.I., seluas 5.365 m, terletak di Rt. 002 Rw. 06, Kelurahan Malaka, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur yang tercatat dalam Peta Inventaris Peta Bidang
Nomor 169 dan yang terkena proyek Banjir Kanal Timur seluas 2.843 m adalah
atas nama L.W. Sinaga (Tergugat I/Penggugat Rekonvensi) dan bukanlah atas
nama Bunawan (Penggugat/Tergugat Rekonvensi);
9 Bahwa benar tanah dan semua dokumen proses surat-surat kepemilikan tanah
berdasarkan Girik Adat C 422 Persil 25 D.I., seluas 5.365 m, terletak di Rt. 002
Rw. 06, Kelurahan Malaka, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang tercatat
dalam Peta Inventaris Peta Bidang Nomor 169 dan yang terkena proyek Banjir
Kanal seluas 2.843 m adalah atas nama L.W. Sinaga (Tergugat l/Penggugat
Rekonvensi) dan tidak pernah dijual pada pihak manapun juga;
10 Bahwa benar akibat penundaan pembayaran ganti rugi tanah milik Tergugat I
Konvensi/Penggugat Rekonvensi (L.W. Sinaga atau ahliwarisnya) oleh Panitia
Pengadaan Tanah (P2T) Kantor Kota Administrasi Jakarta Timur (Tergugat II
Konvensi/Tergugat III Rekonvensi) dan klaim kepemilikan oleh ahliwaris
Bandjir bin Kutir (Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) serta ahliwaris
Saprin bin Piih (Tergugat V Konvensi/Tergugat II Rekonvensi) sejak Tahun
2005 hingga sekarang telah membuat Tergugat I Konvensi/ Penggugat
Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Rekonvensi) L.W. Sinaga atau ahliwarisnya) mengalami kerugian materiil
maupun immateriil;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi
menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur supaya memberikan
putusan sebagai berikut:
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruh-nya;
Menyatakan bahwa tanah adat tanah atas nama L.W. Sinaga berdasarkan Girik
Adat C 422 Persil 25 D.I., seluas 5.365 m, terletak di Rt. 002 Rw. 06, Kelurahan
Malaka, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang tercatat dalam Peta
Inventaris Peta Bidang Nomor 169 berada di wilayah Rt. 05 Rw. 011, Kelurahan
Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur terkena proyek Banjir
Kanal Timur adalah sah milik Penggugat Rekonvensi dan harus mendapatkan
ganti rugi dari P2T Jakarta Timur;
Memutuskan dan membayarkan uang ganti rugi yang dititipkan kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kantor
Kota Administrasi Jakarta Timur atas tanah Girik Adat C 422 Persil 25 D.I.
kepada ahliwaris L.W. Sinaga;
Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada
bantahan, banding dan kasasi;
Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar
semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah
mengambil putusan, yaitu putusan No.87/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. tanggal 20 Oktober
2010 yang amarnya sebagai berikut:
DALAM KONVENSI:
DALAM EKSEPSI:
Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA:
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM REKONVENSI:
1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2 Menyatakan Tanah Adat Girik Adat C 422 Persil 25 D.I., seluas
5.365 m, terletak di Rt.002 Rw.06, Kelurahan Malaka,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang tercatat dalam Peta
Inventaris Peta Bidang Nomor 169 berada di wilayah Rt.05
Rw.011, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit,
Jakarta Timur terkena proyek Banjir Kanal Timur adalah sah
milik Penggugat;
3 Menetapkan Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima
uang ganti rugi proyek Banjir Kanal Timur yang dititipkan kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Panitia Pengadaan Tanah
(P2T) Kantor Kota Administrasi Jakarta Timur atas tanah Girik
Adat C 422 Persil 25 D.I. sebesar Rp4.406.081.400,- (empat
milyar empat ratus enam juta delapan puluh satu ribu empat ratus
rupiah);
4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi
membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar
Rp1.241,000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/
Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
Jakarta dengan putusan No.350/PDT/2011/PT.DKI tanggal 28 November 2011;
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh
Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 31 Januari 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1
Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 350/PDT/2011/
PT.DKI. Jo.No.87/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Tim. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang
memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada
tanggal 14 Februari 2012;
Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 21
Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari 350/PDT/2011/PT.DKI dan
tidak diajukan jawaban memori kasasi;
Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan
kasasi tersebut formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan putusan
banding;
1 Putusan Hakim Judex Facti tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta No.350/PDT/2011/PT.DKI tertanggal 28 November 2011 yang
hanya menguatkan putusan hakim Judex Facti tingkat pertama secara
keseluruhan tanpa mempertimbangkan sama sekali memori banding
Pemohon Banding. Hal ini merupakan kekeliruan nyata yang diperbuat
hakim Judex Facti tingkat banding yang nyata-nyata juga mengadopsi
kekeliruan yang sama dilakukan oleh hakim judex factie tingkat pertama;
2 Bahwa dengan banyaknya masalah krusial & keliru yang terjadi pada
Judex Facti tingkat pertama, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas,
semestinya Judex Facti tingkat banding akan memberikan banyak
pertimbangan dalam putusannya khususnya memberi pertimbangan
terhadap memori banding Pemohon Kasasi/Pemohon Banding agar
terasakan keadilan bagi Pemohon Banding dulunya Penggugat. Akan
tetapi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 350/PDT/2011/
PT.DKI sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan dan pertimbangan
hukum yang tepat serta tidak menyebutkan sumber hukum dalam
memutus perkara yang semestinya disampaikan Judex Facti tingkat
banding secara lebih jelas dan gamblang dimengerti;
3 Berbagai Pertanyaan yang muncul terhadap sikap tindak Hakim Judex
Facti tingkat banding, yaitu:
a Bagaimana sebenarnya analisa Judex Facti tingkat banding dalam
menyikapi beberapa fakta hukum yang krusial & keliru pada
perkara ini di pengadilan tingkat pertama ? Dikhawatirkan Judex
Facti tingkat banding tidak bisa memahami tentang masalah yang
diperkarakan. Dimana Pemohon kasasi adalah pembeli lahan yang
beritikad baik yang harus dilindungi hukum karena telah
mengeluarkan sejumlah dana riil untuk membeli lahan lahan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sengketa a quo, bukan sekedar akal-akalan seperti yang dilakukan
oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon
Kasasi III;
b Apakah Judex Facti tingkat banding sama sekali tidak tergerak
hatinya untuk membaca Memori Banding Pemohon Kasasi/
Pemohon Banding? yang telah menjelaskan berbagai dalil yang
didukung dengan bukti otentik berupa akte jual beli notariil,
sehingga rasa keadilan yang diperjuangkan Pemohon kasasi
selama ini dicederai sedemikian rupa secara tega!;
Sikap Judex Facti tingkat banding bertentangan dengan
Undang-Undang dan Jurisprudensi;
Sikap Judex Facti yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan dan
Jurisprudensi seyogyanyalah dibatalkan!;
Adapun ketentuan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:
d Pasal 23 Undang-Undang No.14/1950 yang dapat disalin-tuliskan:
Segala putusan Pengadilan selain harus menurut alasan-alasan dan dasar
putusan itu, juga harus memuat pula pasal tertentu dari yang bersangkutan akan
sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.;
e Pasal 178 ayat (1), (2) HIR;
dimana Hakim wajib karena jabatannya mencukupkan segala alasan hukum
yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak dan hakim itu wajib mengadili
segala bagian tuntutan;
f Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492K/Sip/1970 yang kaedah
hukumnya berbunyi sebagai berikut:
Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup
pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerid), yaitu karena di dalam putusannya
itu hanya mempertimbangkan soal mengenyampingkan keberatan-keberatan
yang diajukan dalam Memori Banding tanpa memeriksa perkara itu kembali baik
mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus
menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja;
g Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.588K/Sip/1975, yang kaedah
hukumnya berbunyi sebagai berikut:
Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak
terperinci harus dibatalkan;
Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bukankah dengan tidak adanya pertimbangan hukum tersebut mencermin-kan
ketidak pahaman Judex Facti tingkat banding terhadap permasalahan kasus yang
sebenarnya sehingga terkesan tidak bertindak secara bijak & tidak professional
dalam menjalankan profesinya;
Bahwa dengan telah terbukti adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum
dan tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan & Yurisprudensi yang
berlaku, maka sangat beralasan menurut hukum, Ketua & Majelis Hakim Agung
yang memeriksa & mengadili perkara ini untuk meninjau kembali putusan banding,
dengan membatalkan putusan tersebut serta mengadili sendiri perkara ini;
Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum
khususnya logika hukum atas Pembuktian;
Karena sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukumnya, maka kekeliruan
Judex Facti tingkat banding akan sama kekeliruannya dengan Judex Facti tingkat
pertama;
Hal ini terlihat dalam pertimbangannya Judex Facti tingkat pertama pada halaman
31 putusan alinia terakhir, disalin-tuliskan sebagai berikut:
bahwa tanah yang menjadi objek jual beli dalam bukti P-1 pada dasarnya adalah
sama dengan tanah yang menjadi objek jual beli dalam alat bukti surat T.I-1.
Persolannya sekarang adalah apakah atas tanah Tergugat-I yang berasal pembelian
dari Asnah binti Djai secara terus menerus tetap dikuasai oleh Tergugat-I atau
ahliwarisnya hingga sekarang dan tidak pernah dijual kepada Penggugat (vide
halaman 32 alinia pertama putusan);
Ini berarti sudah ketemunya titik temu riwayat kepemilikan tanah oleh Pemohon
Kasasi/Pemohon Banding yang memang berasal dari tanah milik orangtua Tergugat-
I (L.W.Sinaga alm.), yang dibeli Pembanding dari Insan Hartiwo tahun 29 Desember
1985 (vide bukti P-1) dan Insan Hartiwo membelinya dari almarhum mendiang
L.W.Sinaga tanggal 16 Desember 1982 (vide bukti P-3). Atas itikad baik inilah
semestinya kepentingan Pemohon Kasasi/Pembanding harus dilindungi hukum;
Sedangkan untuk menjawab apakah Termohon Kasasi-I/Tergugat-I terus menerus
menguasai lahan dalam alat bukti T.I-1 yang sama dengan dalam alat bukti P-6,
maka Pembanding telah membuktikan adanya transaksi jual beli pengalihan hak atas
sebagian lahan dari alat bukti T.I-1 seluas 4.400 m dari mendiang L.W Sinaga
kepada Inan Hartiwo tahun 1982 (vide bukti P-3) dan kemudian tahun 1985 atas luas
lahan yang sama dialihkan lagi kepada Pembanding (vide bukti P-1). Pada tahun
1985-1986 Pemohon Kasasi/ Pembanding sempat menguasai dan menggunakan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
lahan a quo sebagai tempat pool atau untuk penyimpanan alat-alat berat yang
pembuktian-nya dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi Johanis Peimahul dan Ho Gwek
Kong. Kondisi tahun 1985-1986 ini tidak ada komplain dari mendiang L.W.Sinaga
maupun para ahliwarisnya (Tergugat-I). Setelah beberapa tahun kemudian usaha
Pemohon kasasi menurun, lahan a quo terlantarkan dan berfungsi sebagai investasi
saja bagi Pemohon kasasi. Dan sewaktu ada proyek BKT tahun 2003, Pemohon
kasasi sedang berada di Pontianak dan tidak mengetahui perkembangan adanya
proyek BKT. Dan beberapa tahun terakhir tidak mengetahui lagi secara pasti lokasi
lahan a quo beserta batas-batasnya yang sudah berubah lingkungannya menjadi
kanal dan atau pinggir kanal;
Jadi tidak benar jika Termohon Kasasi-I/Tergugat-I tetap menguasai lahan a quo
secara terus menerus. Sedangkan pengakuan saksi Sdr. Saidi SHS yang diajukan
Termohon Kasasi-I/Tergugat-I, saksi baru disuruh memasuki lahan a quo oleh
Simanjuntak paman Tergugat-I pada tahun 1998 (vide halaman 20 putusan
pengadilan tingkat pertama) tentu tidak mengetahui kepemilikan lahan yang
sebenarnya adalah milik Pemohon kasasi yang sudah beberapa tahun
ditinggalkannya untuk berinvestasi pada lahan a quo;
Selain itu dalam pertimbangannya halaman 28 alinia 4 putusan, Judex Facti tingkat
pertama juga mengakui bukti kepemilikan Pemohon Kasasi/ Pembanding yang dapat
disalin-tuliskan:
.... bukti surat P-1 merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian
yang bersifat sempurna, maka hanya dengan alat bukti surat P-1 tersebut formil
harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar Penggugat/ Pembanding/Pemohon
Kasasi telah membeli tanah objek perkara dari tuan Insan Hartiwo yang bertindak
untuk dan atas nama L.W.Sinaga berdasarkan surat kuasa mutlak tanggal 16
Desember 1982;
Juncto pertimbangan hukum halaman 26 dan 27 putusan Judex Facti tingkat
pertama, yaitu:
Menimbang, bahwa ditinjau dari sifatnya alat bukti P-1 dan P-2 kesemuanya
merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat
sempurna, dalam arti kebenaran akan isi surat tersebut tidak harus didukung dengan
alat bukti lain, melainkan cukup dibuktikan dengan alat bukti surat tersebut, kecuali
apabila di persidangan dapat dibuktikan sebaliknya;
Dengan demikian sudah terjawab hal yang dipermasalahkan Judex Facti di atas, baik
bukti kepemilikan lahan a quo oleh Pemohon Kasasi/Pembanding yang sempurna
Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
maupun tidak terbuktinya penguasaan lahan terus menerus oleh Termohon Kasasi-I/
Tergugat-I, sehingga kekeliruan maupun keraguan Judex Facti sudah terbukti ! maka
dari itu putusan atas perkara ini harus dibatalkan dengan serta merta;
Pertimbangan Hukum Judex Facti saling bertentangan;
Bahwa halaman 35 alinia 3 putusan yang dapat disalin-tuliskan:
...Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I/Termohon Kasasi-I dengan alat bukti surat
T.I-1 sampai dengan T.I-17 dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan telah dapat
membuktikan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara, sementara sebaliknya
Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Pemohon Kasasi dengan alat bukti surat P-1 dan
P-2 tidak dapat membuktikan sebagai pihak yang telah membeli secara sah atas
tanah objek perkara, maka dalam perkara ini Majelis Hakim sampai pada suatu
kesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi-I harus dinyatakan
telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, dan sebaliknya Tergugat
Rekonvensi/Pemohon Kasasi harus dinyatakan telah gagal membuktikan dalil pokok
sangkalannya;
Jouncto pertimbangan Judex Facti halaman 28 alinia 4 putusan yang dapat disalin-
tuliskan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa dengan demikian alat bukti surat Tergugat-I/Termohon Kasasi-
I yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini meliputi alat bukti surat
T.I-1 sampai dengan T.I-4, T.I-9, T.I-10, T.I-13, T.I-15;
Jouncto pertimbangan halaman 32 alenia 2 putusan, yaitu:
Menimbang, bahwa alat bukti surat T.I-15 menurut Majelis Hakim tidak dapat
menjawab persoalan di atas karena hanya merupakan gambar peta tanah objek
perkara, sehingga oleh karenanyaalat bukti surat T.I-15 harus dipandang tidak
relevan dan harus dikesampingkan;
Bahwa Judex Facti telah membuat pertentangan antara
pertimbangan hukum yang dibuatnya sendiri. Hal ini
terlihat pada:
Dihalaman 30 anilia 4 putusan dikatakan alat bukti Termohon Kasasi-
I/Tergugat-I yang relevan hanya ini meliputi alat bukti surat T.I-1 sampai
dengan T.I-4, T.I-9, T.I-10, T.I-13, T.I-1 (enam alat bukti). Dan di
halaman 32 alinia 2 putusan dikatakan bukti T.I-15 juga tidak relevan,
sehingga hanya tinggal 5 alat bukti saja;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal ini bertentangan dengan halaman 35 alinia 3 putusan dikatakan bahwa semua
alat Termohon Kasasi-I/Tergugat-I/Penggugat Rekonvensi dari alat bukti surat
T.I-1 sampai dengan bukti T.I-17 dapat membuktikan Termohon Kasasi-I/
Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I sebagai pemilik yang sah atas lahan a quo.
Pertimbangan hukum mana yang benar;!
Disatu sisi dikatakan bukti Tergugat-I hanya 5 (lima) yang relevan, disisi lain
dikatakan bahwa semua bukti itu dapat dijadikan alat bukti. Ini merupakan suatu
kekeliruan besar;!!
Begitu juga di halaman 26 dan 27 jo. Halaman 28 alinia 4 dikatakan bukti
surat P-1 merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian
yang bersifat sempurna, maka hanya dengan alat bukti surat P-1 tersebut
formil harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar Penggugat/
Pembanding telah membeli tanah objek perkara dari tuan Insan Hartiwo
yang bertindak untuk dan atas nama L.W.Sinaga berdasarkan surat kuasa
mutlak tanggal 16 Desember 1982;
Hal ini bertentangan dengan halaman 35 alinia 3, yang menyatakan: ....
sementara sebaliknya Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan alat bukti surat
P-1 dan P-2 tidak dapat membuktikan sebagai pihak yang telah membeli secara
sah atas tanah objek perkara....;
Disatu sisi dikatakan bukti P-1 dan P-2 sempurna dan dengan alat bukti itu
formil harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar Penggugat/ Pembanding
telah membeli tanah objek perkara;
Maka atas tindakan pertentangan pertimbangan hukum yang dibuatnya sendiri itu
Judex Facti telah mengacaukan kepastian hukum di mata masyarakat dalam perkara
ini !. Maka dari itu sangatlah pantas putusan atas perkara ini dibatalkan serta merta
oleh majelis hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
Tidak tepat Alasan Judex Facti mengalahkan alat bukti
Pemohon Kasasi/Penggugat yang otentuk sempurna dari alat
bukti para Termohon Kasasi lainnya yang tidak otentik alias
asesoris:
Jika pada halaman 30 alinia 4 putusan, Judex Facti mengatakan bukti Termohon
Kasasi-I/Tergugat-I yang relevan hanya 6 (enam) yaitu T.I-1 sampai dengan T.I-4,
T.I-9, T.I-10, T.I-13, T.I-1 dan kemudian dikurangi T.I-15 (halaman 32 alinia 2),
sehingga hanya tinggal 5 (lima) alat bukti saja;
Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dari 5 (lima) alat bukti ini, hanya satu alat bukti yang diakui Pemohon Kasasi yaitu
alat bukti T.I-1 yang sama dengan alat bukti P-6 Pemohon Kasasi dan bersifat
otentik. Dan keotentikan alat bukti T.I-1 itu dilanjutkan dengan bukti P-3 yang
bersifat notariil, karena adanya pengalihan hak atas sebagian lahan seluas 4.400 m
objek jual beli alat bukti T.I-1 dari mendiang L.W.Sinaga selaku penjual kepada
Insan Hartiwo selaku pembeli. Setelah itu bukti P-3 dilanjutkan lagi dengan alat
bukti P-1 juga bersifat notariil, karena lahan dengan luas yang sama dialihkan lagi
dari Insan Hartiwo selaku penjual kepada Pembanding/Penggugat selaku pembeli.
Sedangkan Termohon Kasasi-I/Tergugat-I sendiri selaku ahliwaris L.W.Sinaga saat
dibuatnya alat bukti P-3 pada tahun 1982 dan bukti P-1 pada tahun 1985 usianya
masih kecil atau setidaknya tidak perlu dimintakan persetujuan mereka oleh
mendiang orang tuanya (L.W.Sinaga alm.) dalam mengalihkan hak atas lahan a quo
kepada pihak lain;
Sedangkan 4 (empat) alat bukti lainnya adalah bersifat assesoris berupa keterangan
pejabat dari instansi terkait dan tidak otentik yang mungkin diperoleh Tergugat-I
hasil kerjasama dengan suatu LSM tertentu untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut
dengan cara-cara yang kurang tepat misalnya memberikan tekanan kepada pejabat
terkait sehingga alat bukti mutakhir itu bisa diperoleh. Hal yang sama diduga juga
dilakukan untuk perolehan alat bukti lainya yang kesemuanya berjumlah 17 (tujuh
belas) alat bukti, kecuali untuk alat bukti T.I-1 yang memang bersifat otentik.
Walaupun demikian usaha Termohon Kasasi-I/Tergugat-I seperti itu tidak bisa
dengan serta merta diterimanya ganti rugi atas lahan yang sebenarnya memang milik
Penggugat. Akan tetapi karena masih adanya nilai-nilai kebenaran yang hidup
ditengah-tengah masyarakat, sehingga sampai sekarang uang ganti rugi atas lahan
Penggugat a quo masih dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan belum
bisa diserahkan kepada salah satu pihak tertentu;
Sedangkan bukti saksi Saidi SHS dan Sdr. Drs. Rutjita Gunawan sama sekali tidak
relevan, karena tidak pernah mengetahui ataupun tidak pernah melihat langsung data
otentik bukti T.I-1 dan lokasi lahan yang ditunjuk oleh bukti T.I-1 milik Termohon
Kasasi-I/Tergugat-I (testomonium de auditu). Bahkan menurut keterangannya saksi
Saidi SHS hanya menumpang hidup di lahan a quo sejak tahun 1998 atas suruhan
Simanjuntak paman Termohon Kasasi-I/Tergugat-I sehingga keterangannya tidak
berkapasitas sebagai saksi. Begitu juga dengan saksi Drs. Rutjita Gunawan hanya
mengerti tentang pajak PBB atas lahan yang tertulis atas nama mendiang L.W
Sinaga. Pajak mana disiasati Tergugat-I untuk dibayar secara rangkap untuk PBB
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
yang tertunggak sebelumnya yang kemudian dibayar oleh Termohon Kasasi-I/
Tergugat-I secara sekaligus pada tahun 2003 dan tahun 2006. Tujuan pembayaran
PBB atas lahan a quo oleh Tergugat-I secara berganda atas tagihan pajak bumi yang
tertungak selama ini diduga diharapkan oleh Tergugat-I guna bisa mendapatkan
ganti rugi atas lahan a quo. Tindakkan Tergugat-I bersifat spekulasi ! karena bukti
lunas bayar pajak bumi sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai bukti kepemilikan
atas lahan a quo bagi Termohon Kasasi-I/Tergugat-I ! (Vide halaman 32 alinia 5
putusan);
Jadi dengan demikian tidak satupun alat bukti milik Termohon Kasasi-I/ Tergugat-I
yang bisa mematahkan alat bukti P-1 milik Pemohon Kasasi/ Penggugat yang
bersifat otentik. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, dimana Pemohon Kasasi
dapat membuktikan sejarah kepemilikan lahan oleh mendiang L.W Sinaga, orangtua
Termohon Kasasi-I/Tergugat-I di wilayah Jakarta Timur, yaitu yang berasal dari
Asnah seluas +/- 5.280 m (vide bukti P-6) dan yang berasal dari Benih binti Buhin
seluas +/-1.500 m(vide bukti P-5);
Dengan demikian tidak ada dasar bagi Judex Facti untuk mengalahkan alat bukti
milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang otentik sempurna dari alat bukti milik
Termohon Kasasi-I/Tergugat-1 yang tidak Otentik alias bersifat Asesoris, sehingga
sepantasnyalah putusan ini dibatalkan dengan serta merta oleh Majelis Hakim Agung
yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
Kesimpulan:
Bahwa dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan:
1 Judex Facti terbukti telah keliru dalam memutus perkara karena keliru dalam
menerapkan logika hukum pembuktian, sehingga orang yang tidak punya lahan
lagi di wilayah proyek BKT masih bisa mendapatkan ganti rugi dengan
menggunakan alat bukti Girik yang tidak sempat ditarik setelah haknya dialihkan
kepada pihak lain. Sedangkan pihak lain yang punya bukti hak otentik dari
pengalihan hak atas lahan a quo malahan tidak mendapat ganti rugi;
Termohon Kasasi-I/Tergugat-I yang semula mendiang orangtuanya (L.W.Sinaga
alm.) memperoleh hak atas lahan di tahun 1974 berasal dari:
Asnah seluas 5.280 m berdasarkan bukti jual beli T.I-1 (yang sama
dengan bukti T-6) dan;
Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Benih bin Buhin seluas 1.500 m berdasarkan bukti jual beli P-5,
kemudian hak atas lahan tersebut telah dijualnya lagi pada tahun 1982
kepada:
Naryadi Sulistio seluas 1.500 m berdasarkan bukti P-4;
Insan Hartiwo seluas 4.400 m berdasarkan bukti P-3 (yang kemudian
lahan yang sama dialihkan lagi oleh Insan Hartiwo kepada Bunawan/
Pembanding berdasarkan bukti P-1 tahun 1985), sehingga sepeninggal
ayahnya, Termohon Kasasi-I/Tergugat-I selaku ahliwaris L.W Sinaga
sudah tidak punya lahan lagi di lokasi proyek BKT;
Akibat kekeliruan Judex Facti, Termohon Kasasi-I/Tergugat-I yang tidak punya
lahan lagi di lokasi proyek BKT masih bisa mendapatkan ganti rugi atas pembebasan
lahan a quo dari Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta yang telah dikonsinyasikan
kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur halmana sangat menciderai rasa keadilan
Pemohon Kasasi/Penggugat yang semestinya memperoleh ganti rugi atas lahan
miliknya a quo karena dulunya telah membeli secara nyata berdasarkan bukti otentik
P-1 atas lahan a quo pada tahun 1985 tetapi tidak pernah mendapatkan ganti rugi
atas lahan miliknya itu;
2 Judex Facti tingkat pertama dan tingkat banding telah terbukti merusak
kepastian hukum dalam perkara ini karena memberikan pertimbangan hukum
yang saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan lainnya;
Di suatu sisi dikatakan alat bukti Termohon Kasasi-I/Tergugat-I hanya ada 6 (enam)
yang relevan (vide halaman 30 alinia 4 putusan) jo. halaman 32 alinia 2 dikatakan
alat bukti T.I-15 juga tidak relevan, sehingga alat bukti Termohon Kasasi-I/
Tergugat-I yang relevan hanya tinggal 5 (lima) alat bukti saja;
Hal ini bertentangan dengan pertimbangan Judex Facti tingkat pertama pada
halaman 35 alinia 3 putusan dikatakan: bahwa semua alat bukti Tergugat-I/
Penggugat Rekonvensi dari T.I-1 sampai dengan T.I-17 (ber-jumlah 17 alat bukti)
dapat membuktikan Tergugat-I/Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas
lahan a quo. yang berarti 17 alat bukti itu adalah relevan semua;
Awalnya dikatakan cuma 5 alat bukti yang relevan tetapi kemudian tiba-tiba berubah
17 (tujuh) belas alat bukit Tergugat-I relevan semua. Mana yang benar !;
Begitu juga dengan Pertimbangan hukum tentang Legal standing Penggugat adalah
pihak yang benar telah membeli lahan secara sah dengan alat bukti P-1 yang bersifat
otentik & sempurna, sehingga dengan bukti itu formil harus dinyatakan terbukti
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pembanding/Penggugat benar telah membeli lahan objek perkara (vide halaman 26
& 27 jo. Hal 28 alinia 4 putusan). Hal ini ternyata bertentangan dengan
pertimbangan pada halaman 35 alinia 3 yang menyatakan bahwa bukti P-1 yang
dimiliki Penggugat tidak bisa membuktikan legal standing Penggugat telah membeli
lahan secara sah atas objek perkara. Mana yang benar !;
Semua pertimbangan Judex Facti di atas tidak bisa dipegang atau tidak mempunyai
berkepastian hukum alias mengambang/kabur;
3 Pemohon Kasasi sebenarnya yang berhak mendapat ganti rugi atas lahan a quo
karena punya alat bukti otentik yang sempurna dan dikuatkan 2 orang saksi yang
mengalahkan alat bukti pihak lainnya;
Pemohon Kasasi/Penggugat sudah bisa membuktikan haknya atas lahan a quo dan
mematahkan semua alat bukti Termohon Kasasi-I/Tergugat-I dan berhak atas ganti
rugi lahan a quo yang dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur
dibandingkan para Termohon Kasasi lainnya, sedangkan Termohon Kasasi II dan III
sama sekali tidak menggunakan haknya di persidangan tingkat pertama dan tidak
bisa mempertahankan kebenaran bukti yang dimilikinya di persidangan;
Pertimbangan Judex Facti yang kadang berusaha memataahkan alat bukti
Pembanding/Penggugat adalah tidak sesuai maksud & tujuan sebenarnya
pertimbangan itu dibuatnya, karena dalil yang penting adalah alat bukti Penggugat
bukti P-1 adalah alat bukti otentik sempurna (halaman 26 putusan) Dalil-dalil
gugatan Penggugat didasarkan kepada fakta hukum yang benar dan didukung oleh
bukti P-1 yang bersifat otentik dan bersifat sempurna, maka hanya dengan alat bukti
surat P-1 tersebut formil harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar Penggugat
telah membeli tanah objek perkara dari tuan Insan Hartiwo tanggal 29 Juni 1985
yang sebelumnya Insan Hartiwo telah membeli lahan a quo dari mendiang
L.W.Sinaga (alm.) tanggal 16 Desember 1982 (vide bukti P-3);
4 Alat bukti dari Termohon Kasasi-I/Tergugat-I hanya bukti T.I-1 yang bersifat
otentik dan kemudian secara integral atas turunan dari bukti T.I-1 melalui alat
bukti P-3, Pemohon Kasasi/Penggugat kemudian memperoleh haknya melalui
alat bukti objek jual beli P-1. Pembuktian mana dikuatkan dengan 2 (dua) orang
saksi Johanis Peimahul dan saksi Ho Gwek Kong yang keterangannya saling
bersesuaian dengan & mendukung alat bukti P-1. Sedangkan alat bukti dari
Termohon Kasasi-I/Tergugat-I lainnya selain alat bukti T.I-1 semuanya tidak
otentik dan tidak relevan membuktikan kepemilikan lahan a quo oleh Termohon
Kasasi-I/Tergugat-I dikuasainya secara terus menerus, termasuk dengan alat
Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bukti saksi sama sekali tidak bisa dikatakan bersesuaian atau mendukung bukti
otentik T.I-1;
Sehingga sudah selayaknya majelis Hakim Agung membatalkan putusan banding atas
perkara ini dengan serta merta, dan mengadilinya sendiri;
Permohonan:
Bahwa dengan sudah jelasnya semua permasalahan hukum dalam perkara ini, Pemohon
Kasasi/Pembanding/Penggugat mengharapkan munculnya rasa keadilan dari para
pemutus perkara ini. Harapan Pemohon kasasi tiada lain adalah adanya kesamaan
pandangan & pendapat Majelis Hakim Banding dengan Pemohon Kasasi. Untuk itu
secara tidak langsung Pemohon Kasasi mendukung penuh langkah terobosan hukum
majelis hakim Agung R.I yang telah bekerja secara profesional untuk memutus perkara
ini nantinya secara benar dan proporsional dan tidak gentar menegakkan kebenaran demi
kepastian hukum yang hakiki, yang putusannya nanti merupakan kontribusi hukum yang
baik bagi pembangunan hukum nasional Indonesia dikemudian hari;
Hal senada juga diamanatkan juga oleh agama sebagaimana Firman Allah SWT yang
menyatakan sebagai berikut:
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu
berita, maka periksalah dengan teliti agar kami tidak menimpakan suatu musibah kepada
suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebab-kan kamu menyesal atas
perbuatanmu itu (Q.S. Al-Hujuraat: 6);
Dan Firman Allah SWT yang lainnya berbunyi:
Wahai orang yang beriman ! Jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena
Allah, walau merugikan diri pribadi kalian sendiri atau kedua ibu bapak dan sanak
keluarga, baik kesaksian itu terhadap orang kaya atau miskin, maka Allah lebih
mengetahui keadaan keduanya. Dan janganlah kalian mengikuri hawa nafsu sehingga
kalian tidak berlaku adil. Apabila kalian memutar balikkan kata-kata atau
menghindarkan diri memberi kesaksian yang benar, sesungguh-nya Allah selalu
mengetahui apa-apa yang kalian lakukan;
(Surah An Nisa: 135);
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat:
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengugat
tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan penguasaan tanah oleh Tergugat
I adalah berdasarkan atas alas hak yang sah yakni berdasarkan pembelian dari Pr. Asnah
binti Djai, sehingga Tergugat I sebagai pembeli yang sah atas obyek perkara, lagi pula
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan
tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan
pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan
adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas
wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14
Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa
putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau
undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :
Bunawan tersebut harus ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-
Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009,
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I:
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BUNAWAN tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.
Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.,MA., dan Drs. H. Hamdan, SH.,MH., Hakim-
Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Eko Budi
Supriyanto,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;
Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :Ttd./Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.,MA. Ttd./Ttd./Drs. H. Hamdan, SH.,MH. Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.
Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Biaya-Biaya : Panitera Pengganti :1 Meterai Rp.
6.000,- Ttd./2 Redaksi ..Rp. 5.000,- Eko Budi
Supriyanto,SH.,MH.3 Administrasi kasasi ..Rp.489.000,-
J u m I a h......Rp.500.000,-
Untuk SalinanMahkamah Agung RI
a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata,
Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.NIP. 19610313 198803 1 003
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22