2015 Ksb - Proposal Sippd - Musren Rkpd

PROPOSAL

PENGEMBANGAN

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD)

MODUL MUSRENBANG RKPD

DI

BAPPEDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SEPTEMBER 2015

PT. DINAMIKA SUKSES MAKMUR IT Consultant, Hardware, Software Developer Jl. Bratang Binangun V-C/25, Surabaya 60284 Workshop : Jl. Semolowaru Praja Kav-12, Surabaya 60118 Telp : +62-31-592.0930, Fax : +62-31-592.0930 Website : www.pt-dsm.com Email : [email protected]

i

Daftar Isi

DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... i

BAB I LATAR BELAKANG ........................................................................................................... 1

BAB II DASAR HUKUM................................................................................................................. 4

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN................................................................................................ 5

BAB IV GAMBARAN ALUR MUSRENBANG RKPD ............................................................. 7

BAB V GAMBARAN UMUM SIPPD ............................................................................................ 14

BAB VI RUANG LINGKUP & HASIL PEKERJAAN ................................................................. 18

BAB VII LAMA PEKERJAAN ......................................................................................................... 21

BAB VIII IAYA PEKERJAAN .......................................................................................................... 22

BAB IX PENUTUP ........................................................................................................................... 23

LAMPIRAN I ..................................................................................................................................... 24

A. MENU RESUME ....................................................................................................................... 25

B. MENU PROGRAM .................................................................................................................. 28

C. MENU KEGIATAN ................................................................................................................. 29

D. MENU KECAMATAN ............................................................................................................ 30

E. MENU LAPORAN ................................................................................................................... 31

1 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Modul Musrenbang RKPD

LATAR BELAKANGLATAR BELAKANGLATAR BELAKANGLATAR BELAKANG

Sesuai diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang “Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional”, bahwa perencanaan pembangunan adalah merupakan satu

kesatuan tata-cara / proses perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh

unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu juga diikuti oleh adanya mekanisme

pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi

penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi

perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog

antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling

ketergantungan satu sama lain.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan,

pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan

partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah,

masyarakat dan pemangku kepentingan.

Untuk melaksanakan penyusunan rencana-rencana pembangunan, maka pemerintah

Kabupaten perlu menyelenggarakan aktifitas yang disebut Musrenbang (Musyawarah

Perencanaan Pembangunan). Musrenbang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Untuk menyusun dokumen perencanaan jangka panjang, maka dilaksanakan proses

Musrenbang RPJPD dengan hasil akhir dokumen RPJPD (Rencana Pemerintah Jangka

Panjang Daerah). Untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah, maka di

laksanakan proses Musrenbang RPJMD dengan hasil akhir dokumen RPJMD (Rencana

BAB I

LATAR BELAKANG


PP 8/2008, Pasal 4 (2) : Rencana pembangunan daerah, disusun dengan tahapan : a. penyusunan rancangan awal; b. pelaksanaan Musrenbang; c.perumusan rancangan akhir; dan d. penetapan rencana.

Pemerintah Jangka Menengah Daerah).

Sedangkan untuk menyusun dokumen

perencanaan tahunan, maka di

laksanakan proses Musrenbang

RKPD dengan hasil akhir dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Musrenbang RKPD merupakan suatu instrumen penting untuk menghasilkan RKPD dan

APBD yang responsif terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat. Musrenbang yang

memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan

pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran sangat

diperlukan untuk menghasilkan RKPD dan APBD yang memenuhi harapan masyarakat.

Musrenbang merupakan forum partisipasi masyarakat yang berjenjang untuk

menyelaraskan antara proses perencanaan ”dari bawah” (bottom up) dan ”dari atas” (top

down). Di forum ini, berbagai pihak menegosiasikan, merekonsiliasikan, dan

mengharmonisasikan berbagai kepentingan serta kebutuhan dalam pembangunan, yang

hasilnya adalah berupa kesepakatan bersama tentang prioritas program, kegiatan, dan

anggaran pembangunan daerah.

Musrenbang RKPD dilaksanakan pada awal tahun untuk perencanaan kegiatan

pembangunan tahun berikutnya. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan rutin tahunan yang

dilakukan oleh setiap pemerintah daerah termasuk pemerintah kabupaten dengan

koordinator Bappeda Kabupaten. Hasil akhir dari proses Musrenbang RKPD tersebut adalah

dokumen RKPD, dan dokumen Renja (Rencana Kerja) SKPD. Proses Musrenbang RKPD

Kabupaten juga harus diselaraskan dengan Musrenbang RKPD Provinsi yang

dilaksanakan Pemerintah Provinsi dan Musrenbang RKP yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Pusat.

Untuk memfasilitasi proses Musrenbang RKPD Kabupaten tersebut, maka pada

kesempatan ini kami menawarkan pengembangan sistem informasi yang kami sebut dengan

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). Dengan

LATAR BELAKANG


PP 8/2008, Pasal 30 (1) : Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi

perencanaan pembangunan daerah

dikembangkannya sistem ini

diharapkan proses Musrenbang

RKPD Kabupaten Sumbawa Barat

bisa berjalan dengan lebih baik, berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-

prinsip perencanaan yang ada.


DDDDASAR HUKUMASAR HUKUMASAR HUKUMASAR HUKUM

Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam

pengembangan SIPPD modul Musrenbang RKPD antara lain adalah :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional”;

2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” yang diperbarui

dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintah Daerah”;

3. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang “Keterbukaan Informasi Publik”;

4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang “Pengelolaan Keuangan Daerah”;

5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang “Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah”;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah”;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang “Perubahan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006”;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang “Perubahan Kedua

Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006”;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang “Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun

2015”.

BAB II


MAKSUD DAN TUJUANMAKSUD DAN TUJUANMAKSUD DAN TUJUANMAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kami menyampaikan proposal ini adalah untuk menawarkan pengembangan

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) modul Musrenbang RKPD

yang akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk mendukung

penyelenggaraan Musrenbang RKPD pada setiap tahun.

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan dikembangkannya Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah modul Musrenbang RKPD antara lain adalah :

1. Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, dapat memfasilitasi proses perencanaan

pembangunan mulai dari proses musrenbang RKPD dengan lebih mudah dan lebih baik

sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang ada (transparan, responsif, efisien,

efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan) menggunakan

sistem informasi yang berjalan di internet. Juga memberikan kemudahan dalam

melakukan proses komunikasi dan koordinasi usulan-usulan kegiatan baik dari SKPD

Kabupaten maupun usulan Kecamatan.

2. SKPD Kabupaten Sumbawa Barat, dapat dengan mudah melakukan komunikasi

dengan Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat terkait perencanaan pembangunan seperti

akomodasi usulan dan kegiatan pembangunan. SKPD Kabupaten juga diberikan

kemudahan untuk mengetahui usulan-usulan yang diajukan oleh Kecamatan di wilahnya

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

3. Kecamatan, mendapat kemudahan dalam membuat usulan kegiatan pembangunan

kepada SKPD Kabupaten karena dilakukan secara online dan otomatis sesuai dengan

kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan Kabupaten. Bisa melakukan

komunikasi/koordinasi secara online terkait dengan proses usuluan kegiatan

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN


pembangunan yang ada. Kecamatan juga diberikan kemudahan untuk mengetahui

akomodasi yang diberikan oleh SKPD pada kegiatan yang diusulkan.

4. Masyarakat, dapat ikut terlibat lebih dalam proses perencanaan kegiatan

pembangunan di wilayahnya dan dapat mengetahui usulan yang telah diakomodasi oleh

Pemerintah melalui Kecamatan masing-masing.


GAMBARAN ALUR GAMBARAN ALUR GAMBARAN ALUR GAMBARAN ALUR

MUSRENBANG RKPDMUSRENBANG RKPDMUSRENBANG RKPDMUSRENBANG RKPD

Gambaran Sistem Alur Musrenbang RKPD saat ini dapat dipahami dari beberapa

bagan/skema berikut.

1. Berikut ini adalah skema perencanaan dan penganggaran dari tingkat pemerintah pusat

sampai tingkat pemerintah daerah.

BAB IV

20

Tahunan

5

Tahunan

5

Tahunan

GAMBARAN ALUR MUSRENBANG RKPD

8

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Modul Musrenbang RKPD

2. Berikut ini adalah alur musrenbang dari tingkat desa sampai tingkat


9


Alur sistem diatas dibagi menjadi 6 tahapan proses yang saling berkaitan antara tahapan satu

dengan tahapan lainnya. Berikut adalah tahapa-tahapan proses musrenbang :

1. Tahapan I (Persiapan)



2. Tahapan II (penyusunan rancangan awal SKPD)



3. Tahapan III (penyusunan rancangan awal Renja SKPD)



4. Tahapan IV (pelaksanaan Musrenbang tahun Daerah)

5. Tahapan V (Penyusuan Rancangan Akhir RKPD / Renja SKPD)

Tahapan

Penyusunan

R.Akhir RKPD/

Renja SKPD

Penyusunan Ranc

Akhir Renja SKPD

Formulasi Ranc

Akhir RKPD

Rancangan

Perkada RKPD

Rancangan

Perkada Renja

SKPD

TAHAP V



6. Tahapan VI (penetapan RKPD dan Renja SKPD)

14


GAMBARAN UMUM SIPPDGAMBARAN UMUM SIPPDGAMBARAN UMUM SIPPDGAMBARAN UMUM SIPPD

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) adalah merupakan sebuah

sistem besar yang mendukung proses perencanaan pembangunan secara utuh, mulai dari

proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Untuk itu dalam proses

pengembangan dan implementasinya perlu dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan

dan kondisi yang ada.

SIPPD terdiri atas beberapa modul dan terhubung dengan sistem lainnya, sebagaimana

digambarkan sebagai berikut :

Pada kesempatan ini, yang kami tawarkan adalah pengembangan SIPPD modul

Musrenbang RKPD. Dalam modul Musrenbang RKPD ini secara lengkap akan melibatkan :

1. Bappeda Kabupaten

2. SKPD Kabupaten

3. Kecamatan

4. Stakeholder Lainnya : Masyarakat Umum, Organisasi Masyarakat / Profesi, LSM, dsb.

BAB V

GAMBAR UMUM SIPPD


Pengembangan dan Implementasi SIPPD modul Musrenbang RKPD inipun, bisa

dilakukan secara penuh ataupun bertahap sesuai kebutuhan, kondisi dan kesiapan-

kesiapan yang ada baik infrastruktur maupun sumber daya manusia.

SIPPD modul Musrenbang RKPD dikembangkan dalam model portal / website yang

berjalan di Internet. Beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan model portal ini

antara lain:

1. Proses koordinasi bisa dilakukan dengan lebih baik (ada forum koordinasi/komunikasi

pada semua pihak yang terlibat, bisa memantau SKPD maupun Kecamatan saat bekerja).

2. Pengendalian Data Musrenbang (usulan SKPD maupun Kecamatan) dapat dilakukan lebih

baik karena bersifat terpusat.

3. Sinkronisasi Data dapat dilakukan secara cepat, karena data yang ada adalah bersifat

online.

4. Pemrosesan data bisa dilakukan dengan lebih cepat karena data yang ada adalah bersifat

online.

5. Dapat bekerja dengan lebih cepat, karena dapat dilakukan secara bersamaan (multi-user).

6. Bisa melakukan pemrosesan data dengan lebih leluasa (24 jam sehari selama seminggu,

dan bisa dilakukan dimana saja selama ada koneksi internet).

Beberapa fitur lainnya dalam pengembangan SIPPD modul Musrenbang RKPD, adalah :

1. Materi yang ada dalam portal tidak hanya bersifat substansi perencanaan pembangunan

daerah yaitu sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan pembangunan, akan

tetapi juga terdapat materi yang bersifat koordinasi dan komunikasi antar stakeholder

yang ada. Dengan adanya fasilitas tersebut, pada umumnya sangat membantu dalam

proses musrenbang RKPD.

2. Materi yang disupport, tidak hanya terbatas data-data tabel program dan kegiatan,

tapi juga mendukung data narasi maupun grafis. Dengan kelengkapan materi tersebut

maka proses penyusunan dokumen perencanaan menjadi lebih mudah karena ada arahan-

arahan yang bersifat kebijakan.

GAMBAR UMUM SIPPD


Dalam melakukan pengembangan SIPPD modul Musrenbang RKPD ini, secara normatif

adalah murni berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disebutkan

pada Bab 2 proposal ini. Keseluruhan sistem yang berjalan akan tetap disesuaikan dengan

kebutuhan yang ada pada Kabupaten Sumbawa Barat. Gambaran umum sistem yang telah

dipaparkan merupakan gambaran sistem yang telah dikembangkan sebelumnya, dan akan

dikembangkan sesuai dengan sistem dan kebutuan yang ada pada Pemerintah Kabupaten

Sumbawa Barat dan telah disesuaikan dengan dasar hukum yang ada. Pengembangan SIPPD

modul Musrenbang RKPD ini, juga memperhatikan sistem-sistem lain yang terkait baik

secara horisontal (di Kabupaten), maupun secara vertikal (di Provinsi maupun Nasional).

Pengembangan SIPPD modul Musrenbang RKPD ini, akan dilakukan oleh tim kami yang

sudah cukup berpengalaman dalam pengembangan dan implementasi SIPPD dan

integrasinya dengan SIKDA di beberapa pemerintah daerah antara lain:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

2. Pemerintah Kabupaten Jombang

3. Pemerintah Kota Pasuruan

4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

5. Pemerintah Kabupaten Bulungan

6. Pemerintah Kabupaten Nunukan

7. Pemerintah Kota Bontang

8. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

9. Pemerintah Provinsi NTB

10. Pemerintah Kabupaten Poso

11. Pemerintah Kabupaten Sigi

12. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

GAMBAR UMUM SIPPD


Berikut kami lampirkan contoh sistem yang telah selesai dikerjakan di Pemerintah

Kabupaten lain ( Lampiran I ), dengan harapan dapat memberikan gambaran umum tentang

sistem yang akan dikembangkan dengan memberikan penyesuaian-penyesuaian yang

diperlukan sesuai dengan sistem yang ada pada Kabupaten Sumbawa Barat.

18


RUANG LINGKUP & HASIL RUANG LINGKUP & HASIL RUANG LINGKUP & HASIL RUANG LINGKUP & HASIL

PEKERJAANPEKERJAANPEKERJAANPEKERJAAN

Ruang lingkup kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIPPD) modul Musrenbang RKPD, adalah sebagai berikut :

A. Tahap Perancangan Sistem

1. Survey dan diskusi sistem

Tim IT akan melakukan survey ke Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, sekaligus

bertemu dengan Tim Bappeda untuk melakukan diskusi berkaitan dengan rencana

pengembangan aplikasi SIPPD Modul Musrenbang RKPD yang akan dikembangkan.

Beberapa survey yang akan dilakukan berkaitan dengan sistem tersebut adalah

a. Survey Existing-sistem : melakukan survey untuk mengetahui existing sistem

yang sudah berjalan di Bappeda.

b. Survey Entitas-Sistem : melakukan survey ke entitas-entitas lain yang berkaitan

dengan sistem yang akan dikembangkan, seperti Sistem Keuangan di Biro

Keuangan. Hal ini dilakukan karena dalam tataran operasional, sistem ini tidak

akan lepas dengan sistem yang ada pada entitas tersebut.

2. Desain sistem

Berdasarkan survey dan diskusi sistem, maka Tim IT akan melakukan perancangan

sistem untuk mengembangkan Aplikasi SIPPD Modul Musrenbang RKPD Pemerintah

Kabupaten Sumbawa Barat. Hasil perancangan ini akan dikomunikasikan dengan

pihak Bappeda, untuk diketahui dan dikoreksi bersama kalau didapatkan adanya

kekurang-sesuaian.

BAB VI

GAMBAR UMUM SIPPD


B. Tahap Konstruksi

1. Coding Aplikasi SIPPD Modul Musrenbang RKPD.

Berdasar desain sistem yang sudah dibuat dan disepakati antara Tim IT dan pihak

Bappeda, maka akan dilakukan pemrograman aplikasi.

2. Testing Aplikasi SIPPD Modul Musrenbang RKPD.

Dengan aplikasi yang sudah dibuat, akan dilakukan proses testing/simulasi proses

untuk mencari beberapa kelemahan yang masih ada pada aplikasi. Dari beberapa

temuan yang ada (kekurang-sesuaian aplikasi dengan desain, kesalahan proses,

kesalahan cetak, dan lain-lain), maka akan dilakukan proses pemrograman lagi untuk

dilakukan perbaikan. Kedua proses tersebut akan dilakukan berulangkali sampai

didapatkan Aplikasi yang relatif benar.

C. Tahap Uji Coba

1. Pembuatan buku panduan pemakaian aplikasi

Berdasarkan hasil desain sistem dan aplikasi yang sudah dibuat, maka akan dilakukan

pembuatan buku panduan pemakaian aplikasi. Dengan adanya buku ini, diharapkan

user/pengguna dapat menjalankan Aplikasi SIPPD Modul Musrebang RKPD, dan

apabila terjadi permasalahan-permasalahan yang sudah di-identifikasi sebelumnya

(yang tidak menyentuh level pemrograman) bisa melakukan penyelesaian/perbaikan

sendiri. Buku panduan tersebut akan diperbanyak sesuai kebutuhan yang ada. Buku

panduan ini akan digunakan sebagai bahan/materi pada saat dilakukan pelatihan.

a. Pelatihan Aplikasi Terbatas

Pelatihan dimaksudkan agar para pengguna dapat menjalankan aplikasi sesuai

dengan kegunaannya. Pelatihan ini dilakukan terbatas pada Internal Bappeda

Kabupaten Sumbawa Barat, lebih focus untuk proses uji coba sistem.

Diharapkan para peserta dapat memanfaatkan fitur-fitur yang telah disediakan

untuk membantu dalam melakukan perencanaan pembangunan.

GAMBAR UMUM SIPPD


b. Uji Coba

Uji coba dilakukan terbatas dengan user dari Bappeda Kabupaten Sumbawa

Barat. Uji coba dilakukan dengan maemasukkan beberapa data dasar (master

data), seperti daftar SKPD daftar kecamatan, daftar program dan kegiatan

sesuai Permendagri 13/2006 dan beberapa tambahan perkembangannya, daftar

bidang dan sub bidang Bappeda dan SKPD mitra kerjanya. Dari beberapa data

dasar yang sudah dimasukkan, dilakukan simulasi pemasukan data-data

transaksional, untuk selanjutnya dilakukan proses pencetakan beberapa

laporan-laporan yang ada.

Beberapa hasil kegiatan yang bisa diperoleh antara lain adalah:

a. Perangkat lunak Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

modul Musrenbang RKPD (portal / web version);

b. Hosting portal SIPPD modul Musrenbang RKPD selama proses pengembangan

untuk uji coba;

c. Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

modul Musrenbang RKPD;

d. Bimbingan teknis terpusat pada beberapa staf Bappeda Kabupaten Sumbawa

Barat, SKPD Kabupaten dan Kecamatan.

Untuk melaksanakan proses-proses diatas, tim kami melakukan kunjungan maksimal adalah

dua kali, yaitu :

a. Kunjungan Pertama, dilakukakan diawal kegiatan, dengan lebih fokus untuk melakukan

konfirmasi sistem, menangkap user requirement dan pencarian data-data dasar.

b. Kunjungan Kedua, dilakukakan diakhir kegiatan, dengan lebih fokus untuk melakukan

bimbingan teknis dan sosialiasi penggunaan sistem kepada semua pihak terkait secara

terpusat.

21


LAMA PEKERJAANLAMA PEKERJAANLAMA PEKERJAANLAMA PEKERJAAN

Pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)

modul Musrenbang RKPD ini akan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak

ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak. Jadwal pelaksanaan

tahapan kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Jadwal ini bersifat tentatif dan akan

disesuaikan dengan kondisi.

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No Kegiatan Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4

1 Studi Kelayakan dan Koordinasi Awal

2 Pembahasan sistem dan

Pengumpulan Data

3 Perancangan Sistem

4 Pembuatan Laporan Pendahuluan

5 Pengolahan Database

6 Pengembangan Aplikasi

7 Pembuatan Laporan Perkembangan 1

8 Pembahasan Sistem dan Demo

Prototype

9 Pembuatan Laporan Perkembangan 2

10 Penyempurnaan Sistem

11 Uji Coba Aplikasi

12 Sosialisasi dan Pelatihan

13 Pembuatan Laporan Akhir

14 Penyelesaian Administrasi

BAB VII

22


BIAYA PEKERJAANBIAYA PEKERJAANBIAYA PEKERJAANBIAYA PEKERJAAN

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)

Modul Musrenbang RKPD, di Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat membutuhkan biaya

setelah PPN Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah). Untuk penganggaran dalam

DPA Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, di masukkan dalam kode rekening Belanja Modal

Belanja Perangkat Lunak.

BAB VIII

23


PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP

Demikian proposal ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Bappeda

Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIPPD) Modul Musrenbang RKPD untuk mendukung kegiatan

Musrenbang RKPD Kabupaten Sumbawa Barat yang dilaksanakan rutin setiap tahun. Atas

perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, September 2015

ALI MUJIB

- ttd -

PT. DINAMIKA SUKSES MAKMUR DIREKTUR

HP : 081.5502.0123 / 08533.586.1234 E-mail : [email protected]

BAB IX

24


LAMPIRAN I

Aplikasi Musrenbang

LAMPIRAN - I

25


A. Menu Resume

Gambar 1.1 Grafik Alokasi RPJM Transaksi

Gambar 1.1. Grafik Alokasi Per Prioritas Pembangunan

LAMPIRAN - I

26


Gambar1.2. Grafik Nilai Usulan dan Penetapan

LAMPIRAN - I

27


Gambar 1.3. Resume Dalam Bentuk Tabel

LAMPIRAN - I

28


B. Menu Program

Gambar 1.5. Halaman Editing Usulan Program dan Kegiatan

Keterangan:

1. Nama SKPD

2. Pilihan menu : Refresh, Tambah dan Hapus

3. Daftar Usulan Program

Gambar 1.6. Edit Usulan Program dan Kegiatan

1

2

3

LAMPIRAN - I

29


C. Menu Kegiatan

Gambar 1.7. Detail Tambah Usulan Kegiatan

LAMPIRAN - I

30


D. Menu Kecamatan

Gambar 1.8 . Menu Tambah Kegiatan Pada Usulan Kegiatan Kecamatan

LAMPIRAN - I

31


E. Menu Laporan

Gambar 1.9 Menu Laporan

2015 Ksb - Proposal Sippd - Musren Rkpd

Documents

Transcript of 2015 Ksb - Proposal Sippd - Musren Rkpd