15_P_HUM_2011.-

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A NNo. 15 P/HUM/2011.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil Atas Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum, tanggal 24 September 2010, No. 10/PRT/M/2010, Tentang Tata Cara

Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang No. 18/1999,

tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No. 39/2008, tentang Kementrian Negara, dan

Undang-Undang No. 10/2004, tentang Peraturan Perundang-undangan pada tingkat

pertama dan terakhir telah mengambil putusan pada pokoknya sebagai berikut dalam

perkara :

Ir. S. POLTAK H. SITUMORANG, SH., beralamat di Perumahan

Puribambu Kav. 2, Jalan Raya Ragunan No. 100, Kelurahan Jatipadang,

Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n :

MENTERI PEKERJAAN UMUM, berkedudukan di Jalan Pattimura

No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa

kepada :

1. Ir. Ismono, MA, Kepala Biro Hukum ;

2. Tri Djoko Waluyo, M.Eng.Sc., Sekretaris Badan Pembinaan

Konstruksi ;

. Ir. Dadan Krisnandar, MT, Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan

Kelembagaan, Badan Pembinaan Konstruksi ;

. Siti Martini, SH.,M.Si, Kepala Bagian Penyusunan Perundang-

undangan I, Biro Hukum ;

. Lia Maulida, SH.,M.Si, Kepala Bagian Penyusunan Perundang-

undangan II, Biro Hukum ;

. Sri Salmiani, SH.,MH., Kepala Bagian Batuan Hukum II, Biro

Hukum ;

. Dr. Putut Maharyudi, Kepala Bidang Regulasi dan Perizinan, Pusat

Pembinaan Usaha dan Kelembagaan ;

Kesemuanya beralamat di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. 06/SKS/M/2011,

tanggal 11 April 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret

2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 23 Maret 2011

dan didaftar dibawah register No. 15 P/HUM/2011 telah mengajukan Permohonan Hak

Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI No. III/

MPR/2000, Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-

Undangan, menyatakan : " Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan

perundang-undangan di bawah Undang-Undang".

1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

(selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan : "Kekuasaan Kehakiman

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna,

menegakkan hukum dan keadilan".

.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan :

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata

usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ".

.4. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, menyatakan : "Mahkamah

Agung berwewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan

perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang

atau pengujian legalitas peraturan dibawah Undang-Undang (judicial review

on the legallity of regulation) dan mempunyai wewenang lainnya yang

diberikan oleh undang-undang".

.5. Bahwah berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 (selanjutnya disebut UU No 48 Tahun 2009) tentang Kekuasaan

Kehakiman dinyatakan : "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi".

1.6. Bahwa berdasarkan kententuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan : "Mahkamah Agung

berwenang "menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang terhadap undang-undang" dan ayat (3) berbunyi "putusan mengenai

tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian

2

2


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan

dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan

langsung pada Mahkamah Agung".

.7. Bahwa Pemerintahan yang dipandang paling baik adalah pemerintahan yang

paling sedikit memerintah, atau paling sedikit ikut campur dalam urusan

masyarakat, hal ini merupakan prinsip negara hukum yang mengutamakan

hukum dimana rakyatlah yang berdaulat, prinsip supermasi hukum (supermacy

of law) atau dengan kata lain kekuasaan tertinggi dalam negara hukum adalah

di tangan hukum, kewenangan regulasi yang bersifat mengikat untuk umum

terkait erat dengan fungsi legislasi yang hanya dapat dilakukan oleh kekuasaan

negara apabila telah mendapat persetujuan rakyat yang berdaulat, yaitu melalui

para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak satu orang rakyatpun yang

dapat dikurangi haknya dan dibebani dengan kewajiban tanpa disetujui sendiri

oleh rakyat yang berdaulat itu menurut prosedur demokrasi berdasarkan

konstitusi yang berlaku (the principle of constitucional democracy). (Prof. Dr.

Jimly Asshiddiqie,SH). Oleh karena itu jika suatu Lembaga atau Pejabat public

tertentu (staat organ, public office, public official) hendak mengatur,

mengurangi hak, dan atau membebankan sesuatu kewajiban tertentu kepada

subyek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum, maka satu-satunya

bentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur hal itu adalah dalam bentuk

undang-undang, atau dengan kata lain bahwa bentuk peraturan yang bersifat

mengikat hanya diperkenankan apabila peraturan itu secara eksplisit

mendapatkan delegasi kewenangan mengatur dari undang-undang (legislative

delegation of rule-making power).

.8. Bahwa kekecualian atas berlakunya prinsip "legislative delegation of rule-

making power " itu hanya dimungkinkan atas pertimbangan bahwa dalam

menjalankan tugas konstitusionalnya seorang kepala pemerintahan

memerlukan keleluasaan bertindak berdasarkan prinsip "frijes ermenssen",

dengan demikian dapat dikatakan bahwa selain Presiden, tidak ada Lembaga

lain atau Pejabat lain yang diperbolehkan membuat peraturan yang bersifat

mengikat untuk umum kecuali jika kewenangan demikian secara tegas

didelegasikan oleh undang-undang atau disubdelegasikan oleh suatu peraturan

pelaksana undang-undang.

.9. Bahwa Pedoman atau Tata Cara hanya bersifat teknis administrative dan tidak

boleh membuat atau menciptakan norma hukum baru yang sama sekali tidak

diatur dalam undang-undang. Jika materi pedoman atau tata cara berisi norma

hukum baru, maka norma hukum yang demikian dapat diabaikan daya ikatnya,

3



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


norma hukum yang demikian tidak dapat dipaksakan berlakunya dalam lalu

lintas hukum.

.10. Bahwa kewenangan regulasi atau membuat peraturan perundang-undangan,

pada pokoknya, lahir dari adanya prinsip kedaulatan rakyat, oleh karena itu

setiap peraturan yang akan ditetapkan oleh pemerintah mengikat untuk umum,

haruslah atas persetujuan wakil-wakil yang duduk di Dewan Perwakilan

Rakyat, Apabila ketentuan dalam peraturan itu belum cukup dan masih

diperlukan pengaturan lebih lanjut, maka pendelegasian kewenangan

pengaturan itu baru dapat dilakukan apabila:

1.10.1. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana

yang diberi delegasi kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksana

untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;

.10.2. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana

untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau

.10.3. Adanya Perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan

dari Undang-Undang atau Lembaga pembentuk undang-undang

Kepada Lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan

bentuk peraturan yang mendapat delegasi, dengan demikian jelas

bahwa Lembaga pelaksna undang-undang, baru dapat memiliki

kewenangan untuk menetapkan suatu peraturan yang mengikat umum

jika oleh Undang-undang sebagi "primary legislation" memenag

memrintahkan atau memberi kewenangan untuk itu. Oleh karena itu

syarat utama pendelegasian kewenangan pengaturan itu adalah harus

ada perintah atau pendelegasian yang resmi dari undang-undang.

1.11. Bahwa keabsahan proses pembentukan peraturan perundang-undangan

dibawah undang-undang haruslah didasarkan atas "legislative delegation of

rule making power" dari pembentuk undang-undang kepada penerima

"delegation of rule making power " atau penerima delegasi untuk membuat

peraturan perundang-undangan dibawahnya.

1.12. Bahwa Kewenangan yang sudah didelegasikan kepada Lembaga lain itu

tidak dapat lagi ditarik kembali oleh Lembaga pemberi delegasi, mengingat

"delegasi" adalah merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan

kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk

mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri, karena itu delegasi

(delegation) memang berbeda dari "mandat" mengingat "madat" adalah

merupakan kewenangan yang diberikan oleh suatu organ Pemerintahan

kepada orang lain untuk atas nama atau tanggung jawab sendiri mengambil

keputusan.

4

4


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


.13. Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili

perkara pengujian dan pengujian legalitas dari:

1.13.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10/

PRT/M Tahun 2010 Tanggal 24 September 2010, Tentang: Tata

Cara Pemilihan Pengurus,Masa Bakti,Tugas Pokok Dan Fungsi,

Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi,dan berikut Lampirannya yaitu :

1.13.1.1. Lampiran I yang mengatur Tentang Tata Cara Pemilihan

Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi Serta

Mekanisme Kerja Lembaga.

.13.1.2. Lampiran II yang mengatur Tentang Organisasi Lembaga,

Unit Sertifikasi dan Kesekretariatan Lembaga.

1.13.2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Nomor:16/SE/M/2010 Tanggal 23 November 2010, Perihal :

Persyaratan Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta

Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja,

dan Sertifikat Keterampilan Kerja.

.13.3. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan

Umum Republik Indonesia Nomor : Um.0111-Kk/1911, Tanggal 22

Desember 2010 Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran

Menteri Pekerjan Umum Republik Indonesia Nomor: 16/SE/

M/2010.

.13.4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:05/

SE/M/2010 Tanggal 25 Februari 2010 Tentang: Persyaratan

Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan,serta Masa Berlaku

Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat

Keterampilan Kerja.


Umum Republik Indonesia Nomor : IK 02.02-Kk/1212, Tanggal 24

Pebruari 2011, Perihal Penjelasan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat

Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat

Keterampilan Kerja, sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjan Umum

Republik Indonesia Nomor: 05/SE/M/2010.

1.13.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010,

Tanggal 27 Desember 2010, Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan

Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

karena bertentangan dengan:

5



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tanggal 7 Mei 1999, Tentang

Jasa Konsruksi. Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1999

Nomor 54.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tanggal

20 Juli 2008, Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha

Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 109.


30 Mei 2000, Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63.


30 Mei 2000, Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64.


30 Mei 2000, Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi,


6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 11/P/HUM/2010

Tanggal 5 Agustus 2010 Tentang Putusan atas Permohonan Keberatan

Hak Uji Materil Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010,

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2000

tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang bertentangan

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

1.14. Bahwa Permohonan Uji Materiil atas :

1.14.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M Tahun

2010 tanggal 24 September 2010, Tentang Tata Cara Pemilihan

Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme

Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, berikut

Lampirannya yaitu :


Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta

Menkanisme kerja Lembaga.

1.14.1.2. Lampiran II yang mengatur Tentang Organisasi

Lembaga, Unit Sertifikasi dan Kesekretariatan Lembaga.






6

6


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia





Menteri Pekerjan Umum Republik Indonesia Nomor:16/SE/

M/2010.


SE/M/2010 Tanggal 25 Februari 2010 Tentang: Persyaratan

Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku


Keterampilan Kerja.


Umum Republik Indonesia Nomor AK 02.02-Kk/1212, Tanggal 24




Republik Indonesia Nomor: 05/SE/M/2010.

.14.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010,




yang dimohonkan masih dalam tegang waktu sebagaimana di atur dalam

Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 01 Tahun 2004

tentang Hak Uji Materiil, permohonan keberatan diajukan dalam tenggang

waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan", sehingga tenggang waktu

pengajuan permohonan masih dimungkinkan.

1.15. Bahwa Uji Materiil terhadap:

1.15.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M Tahun

2010, Tanggal 24 September 2010, Tentang Tata Cara Pemilihan

Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme

Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, berikut

Lampirannya yaitu :


Pengurus, Masa Bakti,Tugas Pokok Dan Fungsi Serta


.15.1.2. Lampiran II yang mengatur Tentang Organisasi


7



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia










Menteri Pekerjan Umum Republik Indonesia Nomor: 16/SE/

M/2010.

.15.4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:

05/SE/M/2010 Tanggal 25 Februari 2010 Tentang: Persyaratan



Keterampilan Kerja.


Umum Republik Indonesia Nomor :IK 02.02-Kk/1212, Tanggal 24




Republik Indonesia Nomor:05/SE/M/2010.





oleh Mahkamah Agung menjadi hal yang menarik karena seluruh peraturan

ini di terbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan

umum, setelah tanggal 24 September 2010 atau setelah ada Putusan

Mahkamah Agung Nomor: 11 /P/HUM Tahun 2010, Tanggal 5 Agustus 2010

Tentang Hak Uji Materiil atas Mahkamah Agung, karena bertentangan

dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi seakan-akan Menteri

Pekerjaan umum mengabaikan Putusan Mahkamah Agung, dan apabila tidak

dilakukan pengujian atas peraturan perundang-undangan tersebut, dipastikan

seluruh peraturan ini akan berdampak pada konsistensi peraturan,

harmonisasi peraturan dan merusak hirarki peraturan perundang-undangan

secara vertikal, oleh karena itu dengan permohonan ini diharapkan tetap

terjaminnya tertib hukum dan kepastian hukum tetap terjaga sebagaimana

8

8


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


prinsip yang dianut oleh Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum

yang menjungjung tinggi supermasi hukum dan demokrasi.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI No. 3 tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung ayat :

(1) "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-

undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada,

Mahkamah Agung dan dibuat secara, tertulis dalam bahasa Indonesia".

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan

oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan

perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu :

a. perorangan warga, negara, Indonesia ;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI

yang diatur dalam undang-undang ;

c. badan hukum publik atau badan privat;

(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :

a. nama dan alamat Pemohon ;

b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan

menguraikan dengan jelas bahwa :

1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-

undangan dibawah undang-undang dianggap bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan /atau;

2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi

ketentuan yang berlaku dan;

c. hal-hal yang diminta untuk diputus ;

(4) Pemohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak

tanggal diterimanya permohonan ;

(5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohonan atau

permohonan tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan

permohonan tidak diterima.

(6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohonan beralasan,

amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

(7) Dalam hal pemohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan atau

9



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


bagian dari peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan pemohonan dikabulkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara

atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak

tanggal putusan diucapkan.

(9) Dalam hal peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan

atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan

permohonan ditolak.

(10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundangundangan

diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

2.2. Bahwa Tata cara Pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji

Materiil Pasal 1 Ayat :

(1). "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi

muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap

peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”.

(2). “Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang

mengikat umum dibawah undang-undang".

(3) "Pemohon keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan

terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga

bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih

tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan".

(4) "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perongan yang

mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas

berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari

Undang-undang.

(5). "Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

2.3. Bahwa saya selaku Pemohon Uji Materiil adalah perorangan warga Negara

Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5304.030560.0513,

Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar 03 Mei 1960, Pekerjaan Wira Swasta

selaku pelaku usaha jasa pelaksana konstruksi, sebagai sumber mata

pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga, agar

mendapatkan kehidupan layak, dan turut serta dalam mengembangkan usaha

jasa konstruksi melalui kemampuan dan pengalaman yang saya miliki di

bidang jasa pelaksana konstruksi dengan tujuan tercapainya pengembangan

10

10


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


usaha jasa konstruksi yang kokoh, dan tertib hukum serta mendorong

penyelenggaraan usaha yang sehat dalam pembangunan nasional Negara

Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan kemampuan pengusaha jasa

konstruksi untuk menjadi pengusaha yang mempunyai kemampuan teknis dan

manajemen yang handal, sehingga memiliki daya saing yang kuat baik

ditingkat nasional, regional maupun internasional, menjunjung tinggi etika

usaha dan profesi, memajukan usaha jasa konstruksi, aktif dalam memberi

penyuluhan, bantuan dan perlindungan hukum bagi sesama pengusaha jasa

konstruksi, serta memperjuangkan hak dan kepentingan sesama para pengusaha

jasa konstruksi yang tetap menjaga moralitas, professional dan dapat dipercaya

dalam menjalankan profesi usahanya.

.4. Bahwa saya selaku Pemohon Uji Materiil ini adalah pihak yang menganggap

hak dan/atau kewenangan konstitusional saya dirugikan dengan

diberlakunnya :

2.4.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :10/PRT/M Tahun 2010,

Tanggal 24 September 2010, Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus,

Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, berikut Lampirannya yaitu :






2.4.2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:16/

SE/M/2010 Tanggal 23 November 2010, Perihal : Persyaratan



Keterampilan Kerja.


Umum Republik Indonesia Nomor :Um.0111-Kk/1911, Tanggal 22


Menteri Pekerjan Umum Republik Indonesia Nomor:16/SE/M/2010.


SE/M/2010 Tanggal 25 Februari 2010 Tentang : Persyaratan Kualifikasi

Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku Sertifikat Badan

Usaha,Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja.


Umum Republik Indonesia Nomor: JK 02.02-Kk/1212, Tanggal 24

11



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Pebruari 2011,Perihal Penjelasan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat

Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan

Kerja, sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjan Umum Republik Indonesia

Nomor:05/SE/M/2010.


Tanggal 27 Desember 2010, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran

Masyarakat Jasa Konstruksi.

2.5. Bahwa saya selaku Pemohon Uji Materiil adalah sebagai perorangan warga

Negara Republik Indonesia, telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum

(legal standing) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan permohonan

Hak Uji Materiil (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Pasal 31 A Undang-undang RI No.3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas

UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat : (2) "Permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang

menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undang

dibawah undang-undang yaitu : a. Perorangan warga Negara Indonesia;

b.kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam

undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

2.6 . Bahwa Pemohonan ini menuntut agar:

2.6.1.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :10/PRT/M Tahun 2010

Tanggal 24 September 2010, Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus,

Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, berikut Lampirannya

yaitu :

2.6.1.1.1. Lampiran I yang mengatur Tentang Tata Cara Pemilihan


Mekanisme kerja Lembaga.

2.6.1.1.2. Lampiran II yang mengatur Tentang Organisasi


2.6.1.2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia


Persyaratan Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa

Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan

Sertifikat Keterampilan Kerja.

.6.1.3. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan


12

12


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 16/SE/

M/2010.

.6.1.4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Nomor:05/SE/M/2010 Tanggal 25 Februari 2010 Tentang :

Persyaratan Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa

Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan

Sertifikat Keterampilan Kerja.

.6.1.5. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan

Umum Republik Indonesia Nomor : JK 02.02-Kk/1212, Tanggal 24

Pebruari 2011,Perihal Penjelasan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat


Kerja, sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjan Umum Republik

Indonesia Nomor: 05/SE/M/2010.

2.6.1.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010,




dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum karena bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau keabsahan proses

pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut selaku peraturan

perundang-undangan dibawah undang-undang tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pembuat peraturan

perundang-undangan (Menteri dan atau Kementerian Pekerjaan

Umum) tidak memiliki kewenangan dan atau subsitusi kewenangan dalam

membuat peraturan perundang-undangan tentang Forum dan Lembaga

"legislative delegation of rule making power” dari pembentuk undang-undang,

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tanggal 7 Mei 1999, Tentang Jasa

Konsruksi. Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54.

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,


3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-

undangan Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tanggal 20

Juli 2008, Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa

Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109.

13



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Mei 2000, Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi,


6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tanggal 5 Agustus

2010, Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95.


Mei 2000, Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi,


8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata

Cara mempersiapkan Rancangan Undang-undang. Rancangan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

dan rancangan Peraturan Presiden.

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang

Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara.

10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

11.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 11/P/HUM/2010

Tanggal 5 Agustus 2010 Tentang Putusan atas Permohonan Keberatan Hak

Uji Materil Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, Tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha

dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang bertentangan dengan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

2.7. Bahwa pada dasarnya sebagai penyelenggara sebagian urusan pemerintahan,

sejauh ditugaskan dan atau memiliki kewenagan subsitusi dari Presiden selaku

kepala pemerintahan, Menteri berwenang membuat aturan yang bersifat

mengatur, aturan yang berlaku dan mengikat umum, karena sifat yang diatur

dan jangkauan serta wilayah keberlakuannya meliputi semua orang, dengan

syarat ketentuan yang bersifat regeling ditetapkan oleh seorang Menteri harus

lahir dan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau merupakan subsitusi

pendelegasian kewenangan dari Presiden selaku Kepala Pemerintahan kepada

Menteri.

.8. Bahwa dalam menerbitkan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk

Peraturan Menteri, Menteri tidak cukup sekedar mendasarkan kepada atas

kemanfaatan, kebebasan menilai suatu dan kebebasan memilih tindakan atau

14

14


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kebutuhan atau tujuan tertentu, tetapi harus bersesuaian dengan prinsip

supremasi hukum, sehingga seorang Menteri harus pula memperhatikan serta

mempertimbangkan asas legalitas hukum, yaitu peraturan yang dibuatnya harus

secara materil dan formal, serta substansial tidak melanggar asas-asas kaidah

hukum yang mendasar dan tidak bertentangan bertentangan serta melampaui/

melebihi peraturan dasarnya, atau peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi dan Peraturan Perundang-undangan telah mendelegasikan dan atau

mensubdelegasikan kewenangan tersebut kepadanya.

2.9. Bahwa dasar hukum pemberlakuan suatu peraturan pemerintah adalah UUD

1945 beserta penjelasan dan perubahan-perubahannya serta Ketetapan MPR

No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan

Perundang-undangan. Bahwa dalam ketetapan MPR tersebut ditegaskan "setiap

aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentang dengan aturan hukum

yang lebih tinggi lex superior derogat legi inferiori) yang mengandung arti

bahwa aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan

yang lebih tinggi. Disamping itu aturan yang lebih rendah tidak dapat

mengubah substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi, tidak menambah,

tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru dan tidak

memodifikasi substansi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya.

2.10.Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan

kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak

kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta

menghambat terciptanya kepastian hukum.

.11.Bahwa sebagai warga Negara Republik Indonesia berhak berpartisipasi dalam

perlindungan, penegakan dan memajukan hak asasi manusia termasuk

mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana,

perdata maupun administrasi, Hak Uji Materiil atas Undang-undang yang

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (konstitusi) dan Peraturan

perundang-undangan dibawah Undang-undang yang bertentangan dengan

Undang-Undang serta memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang

bebas, jujur, murah, dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang

menjamin pemeriksaan yang obyektif, oleh Hakim yang jujur dan adil untuk

memperoleh putusan yang adil dan benar. (Pasal 17 UU No.39 Tahun 1999

tentang HAM).

3. POKOK PERMOHONAN :

3.1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan diatas dan tentang kewenangan

Mahkamah Agung serta kedudukan Hukum Pemohon, adalah merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini;

15



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


.2. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma/aturan yang terdapat

dalam:

3.2.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 10/

PRT/M Tahun 2010, tanggal 24 September 2010, Tentang Tata Cara

Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta

Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dan

berikut Lampirannya yaitu :



Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

3.2.1.2. Lampiran II yang mengatur Tentang Organisasi Lembaga,






Keterampilan kerja.


Umum Republik Indonesia Nomor: Um.0111-Kk/1911, Tanggal 22


Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:16/SE/M/2010.




Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja.






Nomor:05/SE/M/2010.

Karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

dan prosedur pembentukannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi untuk itu peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tanggal 7 Mei 1999,Tentang Jasa


2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,


16

16


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




4. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tanggal 20















Uji Materil Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010, Tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 2000 tentang

Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang bertentangan dengan

UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.



Pemerintah Penggati Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah

dan Rancangan Peraturan Presiden.




Kedudukan,Tugas,Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,


3.3. Bahwa Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan

Umum dan Kementerian Pekerjaan Umum yaitu :

3.3.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 10/

PRT/M Tahun 2010, Tanggal 24 September 2010, Tentang Tata Cara


Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dan

berikut Lampirannya yaitu :

17



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.







Keterampilan Kerja.








Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja.






Nomor:05/SE/M/2010.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan

prosedur pembentukannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi yaitu:


Konstruksi. Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54.








18

18


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Mei 2000, Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Lembaga


. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang




. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tanggal 30



. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 11/P/HUM/2010




dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang bertentangan dengan

UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata



dan Rancangan Peraturan Presiden.


Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang



3.4. Bahwa landasan hukum sebagai pertimbangan Menteri Pekerjaan Umum dalam

penerbitan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 10/PRT/M Tahun 2010

Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi,

Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi berikut

lampirannya (Lampiran I Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti,

Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Menkanisme Kerja dan Lampiran II Tentang

Organisasi Lembaga, Unit Sertifikasi dan Kesekretariatan), dengan

mempertimbangkan :

3.4.1. Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang

Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang berbunyi sebagai

berikut : "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan

pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja

19



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

Menteri”, hal ini bertentangan dengan ketentuan :

a. Pasal 34 UU 18 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi " Ketentuan

mengenai forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan

lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih Ianjut

dengan Peraturan Pemerintah".

(1) Tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yang memberikan

kewenangan kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk mengatur

atau membuat peraturan tentang Forum dan Lembaga, karena

telah diatur secara tegas, bahwa tentang Forum dan Lembaga

harus diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Presiden pun

tidak diberikan kewenangan untuk mensubsitusikan

kewenangan tersebut Kepada Menteri oleh karena itu

berdasarkan ketentuan ini bahwa tidak ada organ lain dalam

pemerintahan, yang dapat mengambil alih kewenangan

mengatur tentang forum dan lembaga karena telah diatur dengan

tegas dalam Undang-undang bahwa pengaturan tentang forum

dan lembaga diatur dalam Peraturan Pemerintah, tidak ada

pendelegasian kewenangan dari undang-undang kepada

Presiden maupun Menteri untuk membuat aturan peraturan

tentang forum dan lembaga, itu sebabnya dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran

Masyarakat Jasa Konstruksi tidak ditemukan satu pun ketentuan

yang berisi substansi kewenangan membuat pengaturan tentang

forum dan lembaga kepada Menteri Pekerjaan Umum. Peraturan

Pemerintah tentang forum dan lembaga harus ditetapkan karena

telah diminta secara tegas oleh undang-undang, karena

Peraturan Pemerintah itulah pada dasarnya yang merupakan


(2) Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No 10 Tahun 2004

"Setiap Undang-Undang wajib mencantumkan batas waktu

penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai


b. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang

Jasa Konstuksi :

1. Ayat (1) Pemerintah melakukan pembinaan jasa konstruksi

dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

20

20


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2. Ayat (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan penerbitan peraturan perundangundangan dan

standar-standar teknis.

3. Ayat (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk

menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan

perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi.

4. Ayat (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk

menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ayat (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat jasa

konstruksi.

6. Ayat (6) Sebagian tugas pembinaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah

yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diuraikan

diatas, jelas bahwa tugas Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah

adalah kepada pembinaan jasa konstruksi dan tugas pembinaan ini tidak

didelegasikan oleh undang-undang kepada Menteri atau Kementerian

Pekerjaan umum, melainkan kepada pemerintah, oleh karena itu

Menteri Pekerjaan Umum dan atau Kementerian Pekerjaan Umum

tidak satu-satunya Menteri atau Kementerian yang punya kewenangan

atau tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap

penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, adapun yang menjadi tugas

Pemerintah (bukan Menteri) adalah pembinaan terhadap "Usaha Jasa

Konstruksi" bukan untuk Lembaga. Hal ini sejalan dengan Putusan

Mahkamah Agung Nomor: 11 P/HUM Tahun 2010 Tentang Hak Uji

Materiel atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang

Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang bertentangan

dengan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dimana dalam

kesimpulan Majelis Hakim berkesimpulan dalam hal mengenai Forum

dan Lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah bukan dengan

Peraturan Menteri.

21



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


3.4.2. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 : "Selain

dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan

dukungan pendanaan untuk kegiatan kesekretariatan Lembaga" yang

dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) dijelaskan bahwa " dukungan

kesekretariatan Lembaga meliputi dukungan administrasi, teknis dan

keahlian. Pendanaan dari Pemerintah dibebankan pada anggaran

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang jasa

konstruksi dasar pertimbangan ini bertentangan dengan:

a. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang

jasa konstruksi " Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan

pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang

independen dan mandiri.

b. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang

Jasa Konstruksi menyatakan bahwa "Untuk mendukung

kegiatannya, Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

mengusahakan perolehan dana dari masyarakat jasa konstruksi yang

berkepentingan ketentuan dalam.

c. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000

Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi telah sejalan

dengan Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan " Ketentuan

lebih lanjut tentang sumber biaya dan besarnya biaya sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) serta tata cara pertanggung jawaban

penggunaannya ditetapkan dalam musyawarah lembaga.

d. Dalam mewujudkan peran lembaga, pada tahap awal Pemerintah

dapat mengambil inisiatif dalam menetapkan pembentukan

lembaga, serta memberikan dukungan fasilitas termasuk pendanaan

operasionalnya.

e. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 menyatakan bahwa

"Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan

keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian,

keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi

kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara".

f. Pasal 3 Ayat a, b dan c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999

menyatakan bahwa " Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

1). Ayat a "memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan

pekerjaan konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang

22

22


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan

konstruksi yang berkualitas, yang selanjutnya dalam

penjelasannya di tegaskan bahwa "Jasa konstruksi

mempunyai peranan penting dan strategis dalam sistem

pembangunan nasional, untuk mendukung berbagai bidang

kehidupan masyarakat dan menumbuh kembangkan berbagai

industri barang dan jasa yang diperlukan dalam

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi".

). Ayat b " mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan

konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara

pengguna dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta

meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

) Ayat c dinyatakan bahwa "Pengaturan jasa konstruksi bertujuan

untuk mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang

jasa konstruksi, yang selanjutnya dalam penjelasan ditegaskan

bahwa Peran Masyarakat meliputi baik yang bersifat langsung

sebagai penyedia jasa, dan pemanfaatan hasil pekerjaan

konstruksi, maupun peran sebagai warga negara yang

berkewajiban turut melaksanakan pengawasan untuk

menegakkan ketertiban penyelenggaraan pembangunan

konstruksi dan melindungi kepentingan umum.

3.5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :10/

PRT/M Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti,Tugas

Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi yang menyatakan :

3.5.1. Ayat (1) "Lembaga Penegembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya

disebut Lembaga adalah organisasi sebagaimana disebut dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran

Masyarakat Jasa Konstruksi.

.5.2. Ayat (2). " Pengurus Lembaga adalah wakil dari unsur-unsur yang

dikukuhkan oleh Menteri untuk Lembaga Tingkat Nasional dan oleh

Gubernur untuk Lembaga Tingkat Provinsi".

(1). Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang

Jasa Konstruksi yang mentakan bahwa " Lembaga sebagaimana

dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) beranggotakan wakil-wakil dari :

a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi.

23



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


b. asosiasi profesi jasa konstruksi.

c. pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa

konstruksi; dan

d. Instansi Pemerintah yang terkait, yang dalam penjelasannya di

tegaskan bahwa : Wakil Instansi Pemerintah yang duduk

dalam lembaga adalah yang ditunjuk oleh instansi yang

mempunyai tugas dan fungsi pembinaan di bidang jasa

konstruksi.

(2). Jelas bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Menteri Pekerjaan Umum

dan atau Kementerian Pekerjaan Umum tidak satu-satunya

Menteri dan atau Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi

pembinaan dibidang jasa konstruksi.

3.5.3. Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 10/PRT/M

Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas

Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan

Jasa Konstruksi yang menyatakan " Kesekretariatan Lembaga yang

selanjutnya disebut Kesekretariatan adalah unit kerja yang mendukung

pelaksnaan tugas lembaga meliputi administrasi, teknis, dan keahlian

bertentangan dengan ketentuan:

3.5.3.1. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999

Tentang jasa konstruksi " Penyelenggaraan peran masyarakat

jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh

suatu lembaga yang independen dan mandiri.

3.6. Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :

10/PRT/M Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti,

Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan

Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa :

(1). Ayat (1) " Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi":

a. Tata Cara Pemilihan Pengurus,Masa Bakti,Tugas Pokok Dan Fungsi,

Serta, Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

b. Organisasi Lembaga, Unit Sertifikat dan Kesekretariatan.

(2). Ayat (2) "Pengaturan tentang tata cara pemilihan pengurus, masa bakti,

tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga tercantum dalam

Lampiran I, dan pengaturan tentang Organisasi Lembaga, Unit Sertifikasi

24

24


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dan Kesekretariatan Lembaga tercantum dalam Lampiran 2, dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

pengaturan ini bertentangan dengan :

a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa

Konstruksi pengaturannya adalah dengan Peraturan Pemerintah yang

menyatakan bahwa : " Ketentuan mengenai forum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

b. Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang

Usaha dan Peran Masayarakat Jasa Konstruksi "Pembentukan

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dinyatakan sah

secara hukum dan organisatoris apabila telah memenuhi ketentuan

Pasal 24.

c. Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000

Tentang Usaha dan Peran Masayarakat Jasa Konstruksi menyatakan :

" Masa bakti, rincian tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja

lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga.

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 11 P/HUM Tahun 2010 Tanggal 5

Agustus 2010,Tentang Hak Uji Materiil atas Peraturan Pemerintah

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa

Konstruksi yang bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1999 tentang

Jasa Konstruksi dengan amar putusan mengabulkan sebahagian

permohonan Pemohon dan menyatakan:

1. Menyatakan Pasal 10 Ayat (4), Pasal 26, Pasal 29A dan Pasal 29B

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha

dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

1). Pasal 10 Ayat (4); "Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria

risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimasud pada ayat

(1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur degan peraturan Menteri".

). Pasal 26 Ayat (1) "Lembaga Tingkat Nasional menetapkan

pedoman pelaksanaan tugas Lembaga setelah mendapat

persetujuan Menteri”.

3). Pasal 26 Ayat (2) "Lembaga Tingkat Provinsi dalam

melaksanakan fungsinya mengacu pada pedoman pelaksnaan

tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”.

25



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


4). Pasal 29A Ayat (1) "Dalam rangka mendukung pelaksanaan

tugas Lembaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada

Lembaga Nasional dibentuk Sekretariat".

5). Pasal 29A Ayat (2) "Sekretariat sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh salah satu unit

kerja di lingkungan Kementerian yang bertanggung jawab di

bidang konstruksi".

6). Ayat (3) "Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam peraturan

Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri

yang membidangi urusan Pendayagunaan Aparatur Negara".

). Pasal 29B Ayat (1) “Dalam rangka, mendukung pelaksanaan

tugas Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada

Lembaga tingkat Provinsi dibentuk sekretariat.

). Pasal 29B Ayat (2) "Sekretariat sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) dilaksanakan secara, fungsional oleh perangkat

daerah yang membidangi konstruksi".

). Ayat (3) "Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan

Gubernur".

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi tingkatannya

yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan

karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum oleh karena itu Mahkamah Agung

“Memerintahkan Presiden RI untuk membatalkan dan mencabut Pasal 10 Ayat

(4), Pasal 26, Pasal 29A dan Pasal 29B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun

2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000

Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi".

3.7. Ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :

10/PRT/M Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti,

Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan

Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa : "Penetapan Asosiasi yang

Memenuhi Persyaratan, dan Perguruan Tinggi, dan/atau pakar serta Instansi

Pemerintah yang memenuhi kriteria dapat menjadi anggota kelompok unsur

untuk setiap periode kepengurusan Lembaga ditetapkan oleh Menteri, adalah

bertentangan dengan:

3.7.1. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa

Konstruksi yang menyatakan " Lembaga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 Ayat (3) beranggotakan wakil-wakil dari :

26

26


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




c. pakar dan Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa

konstruksi; dan

d. Instansi Pemerintah terkait.

3.7.2. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa

Konstruksi pengaturannya adalah dengan Peraturan Pemerintah.yang

menyatakan bahwa : " Ketentuan mengenai forum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

.7.3. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan

Peran Masyarakat Jasa Konstruksi:

3.7.3.1. Ayat (3) Lembaga beranggotakan wakil-wakil dari :



c. pakar dan Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan bidang

jasa konstruksi; dan Instansi Pemerintah terkait.

3.7.3.2. Ayat (4) Asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) huruf a merupakan satu atau lebih wadah organisasi

dan atau himpunan pengusaha orang perseorangan dan atau

perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak

berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang

bersifat umum atau sepesialis serta memiliki keterampilan dan

atau keahlian sesuai kriteria:

a. bersifat nasional dalam arti :

(1) Berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang,

tetapi ruang lingkup usaha anggotanya bersifat

nasional; atau

(2) Berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang

atau perwakilan sekurang-kurangnya di 5 (lima)

wilayah propinsi.

b. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan

aspirasi anggotanya;

c. memiliki dan menjungjung tinggi kode etik asosiasi dan

d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan

manajemen usaha bagi anggotanya.

3.7.3.3. Ayat (5) Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

huruf b merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau

27



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


himpunan pengusaha orang perseorangan terampil dan atau

ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi di

bidang jasa konstruksi atau yang berkaitan dengan jasa

konstruksi yang memenuhi kriteria :

a. bersifat nasional dalam arti :

1). berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang, tetapi

keanggotaannya bersifat nasional; atau

2). berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau

perwakilan sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah

propinsi di Indonesia.

b. memiliki dan menjunjung tinggi kode etik profesi; dan

c. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan

aspirasi anggotanya.

d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan,

keterampilan, dan keahlian bagi anggota-anggotanya.

3.7.3.4. Ayat (6) Pakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c

merupakan satu orang atau lebih yang memenuhi kriteria,

sebagai ahli di bidang jasa konstruksi berdasarkan disiplin

keilmuan dan atau pengalaman, serta mempunyai minat untuk

berperan dalam pengembangan jasa konstruksi dan bukan

pengusaha jasa konstruksi.

3.7.3.5. Ayat (7) Wakil Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) huruf c merupakan satu orang atau lebih yang berasal

dari Institusi Pendidikan yang memenuhi kriteria :

a. mempunyai jurusan disiplin ilmu yang berkaitan dengan

bidang jasa konstruksi.

b. telah memenuhi persyaratan akreditasi Perguruan Tinggi

dan telah mendapat rekomendasi dari Pimpinan

Pergurtuan Tinggi untuk berpartisipasi dalam Lembaga.

3.7.3.6. Ayat (8) Wakil Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) huruf d, merupakan pejabat dari satu atau lebih

instansi yang melakukan pembinaan dan atau bidang tugasnya

berkaitan dengan jasa konstruksi yang direkomendasi oleh

Menteri.

3.8. Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 10/PRT/

M Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas


Konstruksi :

28

28


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


3.8.1. Ayat (1) " Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ini Pengurus

Lembaga yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Menteri

ini, segera menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk

mengahiri AD/ART Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dan

menfasilitasi pembentukan pengurus Lembaga berdasarkan Peraturan

Menteri ini.

.8.2. Ayat (2) Penetapan Asosiasi yang memenuhi persyaratan dan Perguruan

Tinggi, dan atau pakar serta Instansi Pemerintah yang memenuhi

kriteria dapat menjadi anggota kelompok unsur untuk setiap periode

kepengurusan lembaga ditetapkan oleh Menteri.

.8.3. Ayat (4) Seluruh Sertifikat Badan Usaha (SBU) atau Sertifikat Keahlian

(SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKTK) yang habis masa

berlakunya setelah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun

2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dapat

diperpanjang 1 (satu) kali masa perpanjangan dengan tetap

mempertimbangkan persyaratan sebagaimana diberlakukan saat

penerbitan.

.8.4. Ayat (5) Menteri atau atas nama Menteri membentuk Tim Penguji

Kelayakan dan Kepatutan calon Pengurus Lembaga Tingkat Nasional

dan Provinsi.

3.8.5. Ayat (6) Pengurus Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat

Provinsi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini harus

sudah dikukuhkan paling lama pada bulan Desember 2011.

.8.6. Pengurus Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi

yang dibentuk sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini tetap

melaksanakan tugasnya sampai dengan dikukuhkannya pengurus

lembaga sebgaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Pasal 34 UU 18 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi " Ketentuan mengenai

forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan lembaga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999

Tentang Jasa Konstruksi yang memberikan kewenangan kepada Menteri

Pekerjaan Umum untuk mengatur atau membuat peraturan tentang Forum

dan Lembaga, karena telah diatur secara tegas, bahwa tentang Forum dan

Lembaga harus diatur dengan Peraturan Pememerintah dan Presiden pun

tidak diberikan kewenangan untuk mensubsitusikan kewenangan tersebut

29



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Kepada Menteri oleh karena itu berdasarkan ketentuan ini bahwa tidak ada

organ lain dalam pemerintahan, yang dapat mengambil alih kewenangan

mengatur tentang forum dan lembaga karena telah diatur dengan tegas

dalam Undang-undang bahwa pengaturan tentang forum dan lembaga

diatur dalam Peraturan Pemerintah, tidak ada pendelegasian kewenangan

dari undang-undang kepada Presiden maupun Menteri untuk membuat

aturan peraturan tentang forum dan lembaga, itu sebabnya dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat

Jasa Konstruksi tidak ditemukan satu pun ketentuan yang berisi substansi

kewenangan membuat pengaturan tentang forum dan lembaga kepada

Menteri Pekerjaan Umum Peraturan Pemerintah tentang forum dan

lembaga harus ditetapakan karena telah diminta secara tegas oleh undang-

undang, karena Peraturan Pemerintah itulah pada dasarnya yang merupakan


3. Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 2004 " Setiap

Undang-Undang wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan

Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksana undang-undang.

4. Pasal 35 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstuksi :

a. Ayat (1) " Pemerintah melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam

bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

b. Ayat (2) " Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan penerbitan peraturan perundang-undangan dan standar-standar

teknis.

c. Ayat (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk

menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya

dalam pelaksanaan jasa konstruksi.

d. Ayat (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan

terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin

terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Ayat (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat jasa konstruksi.

f. Ayat (6) Sebagian tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah yang diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

jelas bahwa tugas Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah kepada

pembinaan jasa konstruksi (pemberdayaan usaha jasa konstruksi, pengawasan

30

30


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


untuk penyelenggaraan pekerjaan konstruksidan) dan yang terpenting bahwa

tugas pembinaan ini tidak didelegasikan oleh Undang-undang kepada Menteri

dan atau Kementerian Pekerjaan umum,oleh karena itu Menteri Pekerjaan

Umum dan atau Kementerian Pekerjaan umum tidak punya kewenangan atau

tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap Lembaga, adapun

yang menjadi tugas Pemerintah (bukan Menteri) adalah pembinaan terhadap

"Usaha Jasa Konstruksi" bukan untuk Lembaga. Hal ini sejalan dengan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 11 /P/HUM Tahun 2010 Tentang Hak Uji

Materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran

Masyarakat Jasa Konstruksi yang bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1999

tentang Jasa Konstruksi dimana dalam kesimpulan Majelis Hakim

berkesimpulan dalam hal mengenai Forum dan Lembaga diatur dengan

Peraturan Pemerintah bukan dengan Peraturan Menteri.

3.9. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 : " Selain dana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan dukungan

pendanaan untuk kegiatan kesekretariatan Lembaga" yang dalam penjelasan

Pasal 27 ayat (2) dijelaskan bahwa " dukungan kesekretariatan Lembaga

meliputi dukungan administrasi, teknis dan keahlian. Pendanaan dari

Pemerintah dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang jasa konstruksi dasar pertimbangan ini

bertentangan dengan:

a. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang jasa

konstruksi "Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan

jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan

mandiri.

b. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa

Konstruksi menyatakan bahwa "Untuk mendukung kegiatannya, Lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusahakan perolehan dana

dari masyarakat jasa konstruksi yang berkepentingan ketentuan dalam.

c. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang

Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi telah sejalan dengan

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999

Tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan : " Ketentuan lebih lanjut

tentang sumber biaya dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) serta tata cara pertanggung jawaban penggunaannya ditetapkan

dalam musyawarah lembaga.

31



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


d. Dalam mewujudkan peran lembaga, pada tahap awal Pemerintah dapat

mengambil inisiatif dalam menetapkan pembentukan lembaga, serta

memberikan dukungan fasilitas termasuk pendanaan operasionalnya.

e. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 menyatakan bahwa

"Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan,

manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan,

keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan

negara".

f. Pasal 3 Ayat a, b dan c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 menyatakan

bahwa Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

1).Ayat a : " memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan pekerjaan

konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh,

andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi

yang berkualitas, yang selanjutnya dalam penjelasannya di

tegaskan bahwa : "Jasa konstruksi mempunyai peranan

penting dan strategis dalam sistem pembangunan nasional,

untuk mendukung berbagai bidang kehidupan masyarakat

dan menumbuh kembangkan berbagai industri barang dan

jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan

konstruksi".

2) Ayat b : "mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi

yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna dan

penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan

kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

3) Ayat c : dinyatakan bahwa "Pengaturan jasa konstruksi bertujuan

untuk mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang

jasa konstruksi, yang selanjutnya dalam penjelasan ditegaskan

bahwa : “Peran Masyarakat meliputi baik yang bersifat

langsung sebagai penyedia jasa, dan pemanfaatan hasil

pekerjaan konstruksi, maupun peran sebagai warga negara

yang berkewajiban turut melaksanakan pengawasan untuk

menegakkan ketertiban penyelenggaraan Pembangunan

konstruksi dan melindungi kepentingan umum”.

3.10.Karena telah dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1999 Tentang Jasa Konstruksi, tentang Forum dan Lembaga diatur dalam

Peraturan perundang-undangan dalam Peraturan Pemerintah, dimana tidak

ditemukan satu pun ketentuan yang berisi subsitusi kewenangan membuat

32

32


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pengaturan tentang forum dan lembaga kepada Menteri dan atau Kementerian

Pekerjaan Umum, maka :

3.10.1. Penerbitan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik

Indonesia Nomor :10/PRT/M Tahun 2010, tanggal 24 September

2010, Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas

Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan

Jasa Konstruksi, dan berikut Lampirannya yaitu :

1. Lampiran I yang mengatur Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus,

Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Mekanisme Kerja

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

2. Lampiran II yang mengatur Tentang Organisasi Lembaga, Unit

Sertifikasi dan Kesekretariatan Lembaga.





Keterampilan Kerja.






SE/M/2010 Tanggal 25 Februari 2010 Tentang : Persyaratan



Keterampilan Kerja.

3.10.5. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan

Umum Republik Indonesia Nomor : IK 02.02-Kk/1212, Tanggal 24



Kerja, sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjan Umum Republik

Indonesia No.05/SE/M/2010.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan

prosedur pembentukannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi yaitu:



33



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-



















dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang bertentangan dengan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.




dan rancangan Peraturan Presiden.


Pembentukan Dan Ckpnisasi Kementerian Negara.




Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini

memohon kiranya Majelis Hakim Agung, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus

permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnva sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menyatakan :

34

34


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 10/PRT/M

Tahun 2010, Tanggal 24 September 2010, Tentang Tata Cara Pemilihan

Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dan berikut Lampirannya yaitu :

1. Lampiran I yang mengatur Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa

Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Mekanisme Kerja Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi.

2. Lampiran II yang mengatur Tentang Organisasi Lembaga, Unit Sertifikasi

dan Kesekretariatan Lembaga.

b. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:16/SE/

M/2010 Tanggal 23 November 2010, Perihal : Persyaratan Kualifikasi Usaha dan

Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat

Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan kerja.

c. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia Nomor :Um.0111-Kk/1911, Tanggal 22 Desember 2010

Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pekerjan Umum


d. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:05/SE/

M/2010 Tanggal 25 Februari 2010 Tentang : Persyaratan Kualifikasi Usaha dan


Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja.

d. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia Nomor : IK 02.02-Kk/1212, Tanggal 24 Pebruari 2011,

Perihal Penjelasan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat

Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja, sesuai Surat Edaran Menteri

Pekerjan Umum Republik Indonesia Nomor:05/SE/M/2010.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan prosedur

pembentukannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

untuk itu yaitu:



2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Lembaran


3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan

Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tanggal 20 Juli

2008, Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi,


35



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tanggal 30 Mei

2000, Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Lembaran Negara




2010, Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 95.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tanggal 30 Mei

2000, Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Lembaran Negara


8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara

mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Rancangan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Peraturan Presiden.

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang



Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

11.Putusan Mahkamah Agung R.I. No.11/P/HUM/2010 Tanggal 5 Agustus 2010

Tentang Putusan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materil Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi.

3. Menyatakan Peraturan Perundang-Undangan tersebut dibawah ini :

a. Peraturan Peraturan Perundang-undangan tersebut dibawah ini Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 10/PRT/M Tahun 2010 Tanggal

24 September 2010, Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas


Konstruksi, dan berikut Lampirannya yaitu :

1) Lampiran I yang mengatur Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa



2) Lampiran II yang mengatur Tentang Organisasi Lembaga, Unit Sertifikasi


b. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 16/SE/


36

36


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




c. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia Nomor : Um.0111-Kk/1911, Tanggal 22 Desember 2010



d. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:05/SE/




e. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum





tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan tidak berlaku umum.

f. Memerintahkan :

1. Peraturan Peraturan Perundang-undangan tersebut dibawah ini :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 10/PRT/M

Tahun 2010, tanggal 24 September 2010, Tentang Tata Cara Pemilihan

Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dan berikut Lampirannya yaitu :

2. Lampiran I yang mengatur Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa



3. Lampiran II yang mengatur Tentang Organisasi Lembaga, Unit Sertifikasi


g. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 16/SE/




h. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia Nomor : Um.0111-Kk/1911, Tanggal 22 Desember 2010



i. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:05/SE/


37



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




j. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum





segera dicabut.

4. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran

Masyarakat Jasa Konstruksi tetap berlaku umum dan mengikat.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan

ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara


Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ;

- Bukti P.2 : Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 16/SE/M/2010 ;

- Bukti P.3 : Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pekerjaan

Umum No. 16/SE/M/2010 ;

- Bukti P.4 : Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 05/SE/M/2010 ;

- Bukti P.5 : Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan

Umum R.I. No.IK.02.02-Kk/112, tanggal 24 Februari 2011 Tentang

Perihal Penjelasan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha,

Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja sesuai Surat

Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 05/SE/M/2010 dan No.16/SE/

M/2010 ;

- Bukti P.6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2010 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang

Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon

telah mengajukan jawaban pada tanggal 12 April 2011 sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa landasan hukum

pertimbangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M/2010 yang

mengacu pada Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010

bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 ;

38

38


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Atas dasar dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban sebagai

berikut:

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4),

diatur mengenai hierarki Peraturan Perundangan sebagai berikut :

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah;

(4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih

tinggi ;

Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan :

"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain,

peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan,

lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau

Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/

Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat".

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Menteri mempunyai kewenangan untuk

menerbitkan Peraturan Menteri atas perintah peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, Pasal 25 ayat

(3) yang mendelegasikan kewenangan untuk mengatur pemilihan pengurus, masa

bakti, tugas pokok dan mekanisme kerja lembaga kepada Menteri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun

2010, dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, Menteri

adalah Menteri yang bertanggungjawab dibidang konstruksi.

Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 disebutkan bahwa

dalam rangka pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi, unit kerja yang ditunjuk oleh

Menteri bertugas antara lain menyusun program pelaksanaan pembinaan dan

melaksanakan pembinaan.

39



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Tugas dan fungsi Menteri Pekerjaan Umum sebagai Pembina Konstruksi tersebut

ditegaskan dalam Pasal 407 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2004 yang

menyatakan bahwa Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan konstruksi. Peraturan Presiden tersebut

tidak memberikan wewenang kepada Menteri atau kementerian lain untuk

melakukan pembinaan dibidang konstruksi.

Dengan demikian Kementerian Pekerjaan Umum merupakan satu-satunya

Kementerian yang ditugasi untuk melakukan pembinaan konstruksi ;

2. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 4 Tahun 2010 beserta Penjelasannya bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor

18 Tahun 1999, Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Pasal

2 dan Pasal 3 ayat a, b, c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 adalah tidak

benar ;

Atas dasar dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 yang

mengatur mengenai dukungan pendanaan untuk kesekretariatan lembaga tersebut

tidak mempengaruhi independensi dan kemandirian lembaga, karena makna dari

independensi dan kemandirian lembaga adalah dalam hal pelaksanaan tugas lembaga

sesuai Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang mengatur:

"Tugas lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi ;

b Menyelengarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi ;

c. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi,

dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja ;

d. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi ;

e. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli dibidang

jasa konstruksi ;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat

Jasa Konstruksi telah di uji materiil secara keseluruhan dan telah memiliki ketetapan

hukum dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 11/P/

HUM/2010, tanggal 5 Agustus 2010, Tentang Putusan atas Permohonan Keberatan

Hak Uji Materiil Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan

Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dan hanya 4 pasal yang dicabut yaitu Pasal 10

ayat (4), Pasal 26, Pasal 29A, dan Pasal 29B, sehingga pasal-pasal lainnya masih

tetap mengikat dan sah secara hukum serta konstitusionalitasnya tidak terbantahkan ;

40

40


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Berdasarkan uraian tersebut diatas, ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 4 Tahun 2010 tersebut tidak ada korelasi dengan dengan Pasal 2 dan Pasal 3

ayat a,b,c, Pasal 31 ayat (3) , Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1999, sehingga Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tidak

dapat dipertentangkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat a,b,c, Pasal 31 ayat (3), Pasal

33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, oleh karena itu penyusunan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 yang mendasarkan

pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 25 ayat (3) dan Pasal

27 ayat (2) dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan

hukum ;

3. Permohonan Pemohon pada halaman 26 angka 3.5.1 dan 3.5.2 tidak jelas apa yang

dimohon, sehingga Termohon tidak perlu menanggapinya.

4. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M/2010: " kesekretariatan lembaga yang

selanjutnya disebut Kesekretariatan, adalah unit kerja yang mendukung pelaksanaan

tugas lembaga meliputi administrasi, teknis, dan keahlian, dianggap bertentangan

dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.


Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: I0/PRT/M/2010 yang

mengatur mengenai kesekretariatan lembaga tersebut tidak mempengaruhi

independensi dan kemandirian lembaga karena makna independensi dan

kemandirian lembaga adalah dalam hal pelaksanaan tugas lemabaga sesuai Pasal 33

ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 ;

Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010,

Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) masing-masing beranggotakan wakil dari unsur:

a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang telah memenuhi persyaratan;

b. asosiasi profesi jasa konstruksi yang telah memenuhi persyaratan;

c. perguruan tinggi yang memiliki disiplin keilmuan yang berkaitan dengan

pengembangan usaha jasa konstruksi dan/atau pakar yang bergerak di bidang

usaha jasa konstruksi; dan

d. Pemerintah, yang terdiri dari pejabat instansi pemerintah yang bertanggung

jawab dibidang pembinaan jasa konstruksi berdasarkan rekomendasi dari

Menteri untuk Lembaga Tingkat Nasional atau Gubernur untuk Lembaga Tingkat

Provinsi ;

Kesekretariatan Lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M/2010 tidak terdapat didalam 4 wakil

unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 4

41



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Tahun 2010 sehingga Pasal 1 ayat (3) tidak dapat dipertentangkan dengan sifat

independen dan mandiri dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1999 dalam melaksanakan keputusan terkait dengan pelaksanaan tugas lembaga.

5. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Masa Bakti,

Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga bertentangan dengan

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, dan Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 11/P/HUM2010, adalah tidak benar ;


Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :

10/PRT/M/2010 menyatakan bahwa:

(1) ruang lingkup berlakunya peraturan menteri ini meliputi:

a. Tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi serta

mekanisme kerja lembaga dan

b. Organisasi lembaga, unit sertifikasi dan kesekretariatan lembaga ;

(2) Pengaturan tentang tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan

fungsi serta mekanisme kerja lembaga tercantum dalam lampiran 1 dan

pengaturan tentang organisasi lembaga, unit sertifikasi dan pengaturan tentang

organisasi lembaga, unit sertifikasi dan kesekretariatan lembaga tercantum dalam

lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Sedangkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 mendelegasikan

pengaturan forum dan lembaga kedalam Peraturan Pemerintah, selanjutnya dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 memerintahkan mengenai tata cara

pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja

Lembaga diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 yang mengatur

kewenangan lembaga untuk menetapkan masa bakti, rincian tugas pokok dan fungsi

serta mekanisme kerja Lembaga dalam AD/ART telah diubah melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan: "ketentuan

lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan

fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Menteri".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 10/

PRT/M/2010 sudah tepat dan benar karena melaksanakan amanat dari Pasal 25 ayat

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 yang melaksanakan perintah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.

42

42


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


6. Terhadap keberatan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 10/PRT/M/2010 yang mengatur tentang

penetapan asosiasi yang memenuhi persyaratan, dan perguruan tinggi dan/atau pakar,

serta Instansi Pemerintah yang memenuhi kriteria dapat menjadi anggota kelompok

unsur untuk setiap periode pengurusan lembaga ditetapkan oleh Menteri,

bertentangan dengan Pasal 33, Pasal 34 UU No 18 Tahun 1999 dan Pasal 24 ayat (3),

ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2000, Termohon tidak sependapat dengan alasan:

Pasal 33 yang mengatur mengenai:

(1) Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) beranggotakan wakil-

wakil dari:

a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi;

b. Asosiasi profesi jasa konstruksi;

c. Pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi; dan

d. Instansi Pemerintah yang terkait.

(2) Tugas lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;

b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;

c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi,

kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;

d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;

e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di

bidang jasa konstruksi.

(3) Untuk mendukung kegiatannya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat mengusahakan perolehan dana dari masyarakat jasa konstruksi yang

berkepentingan.

dan Pasal 34: "Ketentuan mengenai Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah".

Kewenangan Menteri yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M/2010 tidak bertentangan dengan ketentuan

Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 karena sudah sesuai dengan

ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999: "Pemerintah

melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan

pengawasan", dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000: "Bentuk

pembinaan jasa konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan".

Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 antara lain diatur

bahwa unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri melaksanakan pembinaan jasa

43



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


konstruksi sehingga sudah tepat ketentuan yang menyatakan bahwa penetapan

asosiasi yang memenuhi persyaratan, perguruan tinggi atau pakar, serta Instansi

Pemerintah yang memenuhi kriteria dapat menjadi anggota kelompok unsur untuk

setiap periode pengurusan lembaga ditetapkan oleh Menteri.

Bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010

yang menyatakan: " Penetapan asosiasi yang memenuhi persyaratan, dan perguruan

tinggi, dan/atau Pakar, serta Instansi Pemerintah yang memenuhi kritetria dapat

menjadi anggota kelompok unsur untuk setiap periode kepengurusan lembaga

ditetapkan oleh Menteri", tidak dapat dipertentangkan dengan Pasal 24 ayat (3), ayat

(4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

2000 karena pasal dan ayat tersebut sudah diubah pengaturannya dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, yang dijadikan acuan oleh Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M/2010.

7. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat

(4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/

M/2010 bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999,

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 35 ayat (1), ayat (2),

ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999

adalah tidak benar.

Atas dasar dalil tersebut, termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis peraturan perundang-undangan

selain Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah, diakui keberadaannya dan

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan

Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang

mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga dalam peraturan

pemerintah, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 yang

sudah diubah pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 yang

mana dalam Pasal 25 ayat (3) mengamanatkan Menteri untuk mengatur lebih lanjut

tentang tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta

mekanisme kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Sehingga Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tidak dapat

dipertentangkan dengan Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),

ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.

Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tidak

memerintahkan pendelegasian lebih lanjut kedalam peraturan pelaksanaan sehingga

44

44


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tidak dapat dipertentangkan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2004 mengenai batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mohon kiranya Mahkamah Agung

yang memeriksa permohonan Nomor : 15/PR/III/15P/HUM/Th. 2011 berkenan

memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

I. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing):

II. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan

permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;

III.Menerima jawaban Termohon secara keseluruhan;

IV. Menyatakan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010, Tanggal 27

Desember 2010, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M/2010, Tanggal 24

September 2010, Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas

Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi dan berikut Lampirannya.

3. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 05/SE/

M/2010, Tanggal 25 Februari 2010, tentang Persyaratan Kualifikasi Usaha dan

Nilai Paket Pekerjaan Serta Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat

Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja.

4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 16/SE/

M/2010, tanggal 23 November 2010, perihal Persyaratan Kualifikasi Usaha dan

Nilai paket Pekerjaan Serta Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat

Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja.

5. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia Nomor : Um.0111-KK/1911, Tanggal 22 Desember 2010,

perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum

Republik Indonesia Nomor : 16/SE/M/2010.

6. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia Nomor : IK 02.02-KK/1212, Tanggal 24 Februari 2011,

perihal Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian

Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja sesuai dengan Surat Edaran Menteri

Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 05/SE/M/2010 ;

Adalah sah dan benar menurut hukum serta tetap mempunyai kekuatan hukum

mengikat ;

V. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

45



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan

keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah

permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah

permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan

serta adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada Pemohon untuk

mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1

Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Hak Uji Materiil diajukan tanggal 23 Maret

2011 sedangkan objek Permohonan Hak Uji Materiil ditetapkan tanggal 24 September

2010, oleh karena itu Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan masih dalam

tenggang waktu yang ditentukan dalam Perma No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa mengenai legal standing dari Pemohon, Mahkamah Agung

berpendapat bahwa Pemohon memiliki kwalitas legal standing, karena kegiatan sehari-

hari dibidang Jasa Konstruksi yang berkaitan erat dengan Objek Hak Uji Materiil (Ex

Pasal 31A ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan memiliki legal standing

untuk mengajukan permohonan keberatan, maka secara formal prosedural permohonan

mana dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon,

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan keberatan tidak berdasarkan hukum sebagaimana uraian jawaban

Termohon tertanggal, Jakarta 12 April 2011 yang intinya Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Republik Indonesia Nomor : 10/PRT/M/2010, tanggal 24 September 2010 tidak

bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang

No. 18 Tahun 1999, tanggal 7 Mei 1999, tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 No. 54 dan sudah kontradiktif dengan Putusan Hak Uji

Materiil No. 11 P/HUM/2010 tanggal 5 Agustus 2010 ;

Bahwa alasan keberatan ini merupakan ulangan dari permohonan keberatan Hak

Uji Materiil sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Hak Uji Materiil yang

diajukan oleh Pemohon : Ir. S. POLTAK H. SITUMORANG, SH. harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari

Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, PERMA No. 1 Tahun

2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

46

46


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


M E N G A D I L I :

Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon : Ir. S.

POLTAK H. SITUMORANG, SH. tersebut ;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada

hari : Selasa, tanggal 21 Juni 2011 oleh Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA. Hakim

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.

Supandi, SH.M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina,

SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a : ttd./ ttd./Dr. H. Supandi, SH.M.Hum. Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA.ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH.

Biaya –biaya : Panitera-Pengganti :1. M e t e r a i……………..Rp. 6.000,- ttd./ . R e d a k s i…………….Rp. 5.000,- Fitriamina, SH.MH.. Administrasi HUM…..... Rp. 989.000,- Jumlah ……… Rp.1.000.000,-

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.) Nip. 220000754.

47



15_P_HUM_2011.-

Documents

Transcript of 15_P_HUM_2011.-