135_PK_PDT.

16
hkama ahkamah Agung Republ Mahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia ublik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N Nomor : 135 PK/Pdt.Sus/201 1 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : PT. ASURANSI JIWA WANAARTHA ADISARANA, diwakili oleh Evelina Larasati Fadil, selaku Presiden Direktur PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, berkedudukan di Graha Wanaartha Jalan Mampang Raya No. 76, Jakarta Selatan ; dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabas Sinaga, SH.MH, dkk, Advokat pada Sabas Sinaga, SH & Associates Advocates & Legal Consultans, berkantor di Jalan Utan Kayu Raya No. 105-B, Jakarta Timur; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2010 ; Pemohon Peninjauan Kembal i dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat ; melawan : EDI SUTRISNO, bertempat tinggal di Jalan Raya Sumber Agung No. 19, Ngantang, Malang, Jawa Timur ; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat- surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 181 K/Pdt.Sus/20 10 tanggal 26 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat dengan posita gugatan Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 135 PK/Pdt.Sus/201 1 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

description

SUS_2011

Transcript of 135_PK_PDT.

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    P U T U S A N

    Nomor : 135 PK/Pdt .Sus/201 1

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

    M A H K A M A H A G U N G

    memer iksa perkara perda ta khusus Perse l i s i han Hubungan

    Indus t r i a l da lam pen in jauan kembal i te l ah memutuskan

    sebaga i ber i ku t da lam perkara :

    PT. ASURANSI JIWA WANAARTHA ADISARANA,

    diwak i l i o leh Evel i na Larasa t i Fadi l , se laku

    Pres iden Di rek tu r PT. Asurans i J iwa Adisa rana

    Wanaar tha , berkedudukan di Graha Wanaar tha

    Ja lan Mampang Raya No. 76, Jakar ta Sela tan ;

    da lam hal in i member i kuasa kepada Sabas

    Sinaga, SH.MH, dkk , Advokat pada Sabas

    Sinaga, SH & Assoc ia tes Advocates & Lega l

    Consu l t ans , berkan to r d i Ja lan Utan Kayu Raya

    No. 105- B, Jakar ta Timur ; berdasarkan sura t

    kuasa khusus tangga l 22 Desember 2010 ;

    Pemohon Penin jauan Kembal i dahu lu Pemohon

    Kasas i / Tergugat ;

    melawan :

    EDI SUTRISNO, ber tempat t i ngga l d i Ja lan Raya

    Sumber Agung No. 19, Ngantang , Malang, Jawa

    Timur ;

    Termohon Penin jauan Kembal i dahu lu Termohon

    Kasas i / Penggugat ;

    Mahkamah Agung te rsebu t ;

    Membaca sura t - sura t yang bersangku tan ;

    Menimbang, bahwa dar i sura t - sura t te rsebu t te rnya ta

    bahwa Pemohon Penin jauan Kembal i dahu lu Pemohon Kasas i /

    Tergugat te l ah mengajukan permohonan penin jauan kembal i

    te rhadap putusan Mahkamah Agung No. 181 K/Pdt .Sus /20 10

    tangga l 26 Mei 2010 yang te l ah berkekua tan hukum te tap ,

    da lam perkaranya melawan Termohon Penin jauan Kembal i

    dahu lu Termohon Kasas i / Penggugat dengan pos i t a gugatan

    Hal . 1 dar i 12 hal . Put . No. 135 PK/Pdt .Sus /201 1

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    sebaga i ber i ku t :

    Bahwa Penggugat ada lah karyawan te tap dan bergabung

    pada perusahaan Tergugat se jak tangga l 01 November 1991,

    sesua i SK. No.SB.027 /SK/ I . 9 2 atas perse tu j uan di reks i No.

    B.801 /U /X I . 91 se lama kurang l eb ih 17 tahun , dan berd inas di

    Malang Jawa Timur .

    Bahwa se lama beker j a pada perusahaan Tergugat ,

    Penggugat se laku karyawan te l ah menunjukkan loya l i t a s dan

    kemampuannya sesua i dengan tu j uan perusahaan Terguga t

    seh ingga Penggugat menduduk i Jabatan Regiona l Manager Area

    V - Jawa Timur & Bal i sebaga imana Sura t Keputusan Di reks i

    No. PD.001/SK/ I I . 2 002 ten tang Penetapan Regiona l Manager

    te r t angg al 01 Februar i 2002, yang di tanda tangan i o leh

    Pres iden Di rek tu r , dengan gaj i te rakh i r Rp.6 .704 .400 , -

    (enam ju ta tu j uh ra tus empat r i bu empat ra tus rup iah ) .

    Bahwa awal perse l i s i h an anta ra Penggugat dengan

    Tergugat ada lah Tergugat te l ah mengeluarkan Sura t Keputusan

    No. SK/DIR/18 /X /2007 tangga l 15 Oktober 2007 ten tang Demosi

    Jabatan Karyawan, yang di tanda tangan i o leh Saudara AB

    Danie l Tan se laku EVP Mul t i Dis t r i b u t i o n Channels yang

    bers ta t us karyawan kont rak .

    Bahwa Penggugat merasa Tergugat te l ah ber t i ndak

    semena- mena / d isk r im inas i te rhadap Penggugat , te r l eb i h

    juga te lah merendahkan martaba t dan harga d i r i Penggugat

    karena Penggugat se laku karyawan te tap yang diangka t dengan

    SK Direks i , namun kenyataannya di demosi oIeh karyawan yang

    bers ta t us kont rak .

    Bahwa Demosi mana t i dak didahu lu i dengan pember i t ahuan

    te r l eb i h dahu lu , ataupun Sura t Per inga tan I , I l , I l l ,

    apa lag i dengan perund ingan .

    Bahwa Demosi yang di l akukan oleh Terguga t adalah tanpa

    alasan yang tepa t , karena hanya berdasar pada pen i l a i an

    sep ihak padaha l Tergugat mempunyai and i l besar atas

    menurunnya k ine r j a karyawan, karena sebaga i perusahaan yang

    bergerak d i b idang asurans i , Tergugat te lah dan atau t i dak

    mau membayar k l a im nasabah dengan alasan yang macam-macam

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    dan berbe l i t - bel i t seh ingga banyak nasabah pada area yang

    Penggugat p impin menghent i kan asurans inya .

    Bahwa berdasarkan hal - ha l te rsebu t d ia tas , hanya lah

    aka l - aka lan Tergugat , se laku pemegang kuasa dalam

    perusahaan untuk memutuskan hubungan ker j a pada Penggugat

    secara sep ihak .

    Bahwa atas Sura t Keputusan Demosi te rsebu t Penggugat

    te l ah mengajukan Sura t Penolakan / Sanggahan, namun

    Tergugat t i dak pernah member ikan tanggapan apapun .

    Bahwa oleh karena Tergugat t i dak member ikan tanggapan,

    maka Penggugat minta bantuan pada kanto r pengacara di

    Jakar t a . Dan sete lah d iadakan pembicaraan- pembicaraan ser ta

    sura t menyura t anta ra kuasa hukum Penggugat yang in t i n ya

    Penggugat mengajukan pens iun din i (wa laupun dengan bera t

    hat i ) , namun Tergugat t i dak bersed ia / mener ima penga juan

    pens iun din i Penggugat dengan alasan t i dak akan

    memberhent i kan atau Pemutusan Hubungan Ker ja te rhadap

    Penggugat .

    Bahwa se lama proses penye lesa ian masalah demosi ,

    Penggugat se laku karyawan yang ber i t i k ad baik masih te tap

    menja lankan tugasnya seper t i b iasa .

    Bahwa sek i t a r bu lan Maret 2008, Penggugat d ipangg i l

    o leh Terguga t ke kanto r pusat d i Jakar ta untuk penye lesa ian

    permasa lahan dimaksud , te tap i d isana Penggugat dimin ta

    te r l eb i h dahu lu untuk mencabut kuasa hukum yang Penggugat

    ber i kan kepada Advokat , baru bisa melakukan pembicaraan

    untuk penye lesa ian .

    Bahwa sete lah beberapa waktu 6 (enam) bulan t i dak

    ada keputusan apapun, t i ba - t i ba pada tangga l 1 Jun i 2008,

    Tergugat mengeluarkan sura t mutas i ke kanto r pusat d i

    Jakar t a kepada Penggugat .

    Bahwa oleh karena permasa lahan belum te rse lesa i kan ,

    maka Penggugat t i dak memenuhi pangg i l an dinas ke kanto r

    pusat d i Jakar ta , namun te tap beker j a pada kanto r lama.

    Karenanya Tergugat menganggap Penggugat mangki r dan

    memutuskan hubungan ker j a anta ra Penggugat dengan Terguga t

    Hal . 3 dar i 12 hal . Put . No. 135 PK/Pdt .Sus /201 1

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    secara sep ihak sesua i sura t No. 037/SK- DIR/HRD/WAL/VI I I / 0 8

    te r t angga l 19 Agustus 2008 per iha l Pengunduran di r i atas

    kemauan send i r i , dan sura t mana baru Penggugat te r ima pada

    tangga l 23 Agustus 2008 .

    Bahwa berdasarkan hal - ha l te rsebu t d ia tas , Penggugat

    te l ah mengajukan Permohonan Penye lesa ian Perse l i s i h an

    Hubungan Indus t r i a l ke Suku Dinas Tenaga Ker ja &

    Transmig ras i Kota Admin is t r a t i f Jakar t a Sela tan pada

    tangga l 21 Oktober 2008 .

    Bahwa Suku Dinas Tenaga Ker ja & Transmig ras i Kota

    Admin is t r a t i f Jakar ta Sela tan , te lah mengeluarkan an ju ran

    sesua i sura t No. 627/ - 1.835 .3 tangga l 17 Februar i 2009,

    yang is i nya :

    "MENGANJURKAN"

    Agar Pengusaha PT. AJ Adisa rana Wanaar tha membayar kepada

    peker j a Edi Sut r i s no secara tuna i uang pesangon sebesar 1

    ka l i keten tuan pasa l 156 ayat (2 ) , uang penghargaan Masa

    Ker ja sesua i pasa l 156 ayat (3 ) , uang penggant i an hak

    sesua i pasa l 156 ayat (4 ) Undang- Undang No. 13 tahun 2003

    ten tang ketenagaker j aan .

    Agar masing- masing pihak baik pihak peker j a maupun pihak

    perusahaan PT. AJ Adisa rana Wanaar tha dapat melaksanakan

    kewaj i bannya sesua i keten tuan pera tu ran undang- undang

    yang ber laku .

    Agar kedua belah pi hak member ikan jawaban secara te r t u l i s

    atas an ju ran te rsebu t d ia tas se lambat - lambat nya dalam

    jangka waktu 10 ( sepu luh ) har i ker j a sete lah mener ima

    anju ran in i .

    Bahwa Penggugat se laku peker j a / kar yawan yang

    ber i t i k ad baik , te l ah menyetu ju i / mener ima anju ran Suku

    Dinas Tenaga Ker ja & Transmig ras i Kota Admin is t r a t i f

    Jakar t a Sela tan .

    Bahwa berdasarkan pasa l 155 ayat (2 ) dan (3 ) Undang-

    Undang No. 13 Tahun 2003, Tergugat seharusnya berkewaj i ban

    untuk melakukan pembayaran upah te rhadap Penggugat , namun

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    sampai dengan gugatan in i d ia j ukan Tergugat t i dak

    melaksanakan kewaj i bannya juga , maka dengan in i Penggugat

    menuntu t / mengajukan kepada Tergugat untuk memenuhi se lu ruh

    kewaj i bann ya sebaga imana but i r - but i r d ibawah in i .

    Bahwa atas anju ran Suku Dinas Tenaga Ker ja &

    Transmig ras i Kota Admin is t r a t i f Jakar t a Sela tan , Tergugat

    berkewaj i ban membayar te rhadap Penggugat , sebesar :

    Uang pesangon sebesar : 1 x 9 x Rp. 6.704 .400 , - =

    Rp. 60.339 .600 , - .

    Uang penghargaan masa ker j a sebesar : 1 x 6 x Rp.

    6.704 .400 , - = Rp.40 .226 .400 , -

    Uang penggant i an hak sebesar : 15 % x (Rp. 60.339 .600 , - +

    Rp. 40.226 .400 , - ) = Rp. 15.084 .900 , - .

    Bahwa pada saat Pemutusan Hubungan Ker ja d i l akukan

    pada tangga l 19 Agustus 2008 yang dibua t d i Jakar ta , dan

    Penggugat mener ima sura t d imaksud di tempat dimana

    Penggugat d inas di Malang pada tangga l 23 Agustus 2008,

    namun pada tangga l 30 Agustus 2008 Tergugat t i dak

    member ikan upah yang masih ber ja l an kepada Penggugat , untuk

    i t u seharusnya lah Penggugat masih berhak atas upah bulan

    Agustus 2008.

    Bahwa karena Pemutusan Hubungan Ker ja di l akukan pada

    bulan Agustus 2008, maka Penggugat masih berhak atas uang

    Tunjangan Har i Raya untuk tahun 2008, sebesar 1 x Rp.

    6.704 .400 , - = Rp. 6.704 .400 , - .

    Bahwa berdasarkan SK No. A.619 / VI I I . 8 9 tangga l 28 Ju l i

    1989 yang dipe rba ru i dengan Sura t No. PD.189 / SE/XI I . 1999

    tangga l 9 Desember 1999 (pasa l 38, Pera tu ran Perusahaan

    2007- 2009) , dengan masa bhakt i Penggugat leb ih dar i 17

    tahun maka Penggugat berhak mendapatkan Bonus Yubel i a

    sebesar 2 x Rp. 6.704 .400 , - = Rp. 13.408 .800 , - .

    Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Ker ja d i l akukan

    secara sep ihak oleh Tergugat , maka Penggugat menuntu t

    pembayaran upah se lama proses perse l i s i h an in i ber l angsung

    (September - November 2008) sebesar 3 x Rp.6 .704 .400 , - = Rp.

    20.113 .200 , - .

    Hal . 5 dar i 12 hal . Put . No. 135 PK/Pdt .Sus /201 1

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Bahwa oleh karena Tergugat menunda- nunda kewaj i bannya

    dan oleh karena Penggugat ber tempat t i ngga l d i Malang dan

    proses perse l i s i h an in i ber langsung di Jakar ta , ten tunya

    menimbulkan beban bag i Penggugat ba ik mor i l maupun

    mater i i l , maka Penggugat menuntu t kepada Tergugat untuk

    member ikan gant i kerug ian kepada Penggugat ba ik mor i l

    maupun mater i i l sebesar Rp. 100.000 .000 , - (se ra tus ju ta

    rup iah ) .

    Bahwa berdasarkan pasa l 96 ayat (1 ) dan (2 ) Undang-

    Undang No. 2 Tahun 2004 ten tang Penye lesa ian Perse l i s i h an

    Hubungan Indus t r i a l , menyatakan :

    Ayat (1 ) : apab i l a dal am pers idangan per tama, sec ar a nyata -

    nyata pihak pengusaha te rbuk t i t i dak mel aksanakan

    kewaj i bannya sebaga imana dimaksud da l am pasa l 155 ayat (3 )

    Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagake r jaan ,

    Hakim sidang harus segera menja tuhkan putusan sel a berupa

    per i n t ah kepada pengusaha untuk membayar upah beser ta hak -

    hak l a innya yang b iasa di te r ima peker j a / buruh yang

    bersangku tan .

    Ayat (2 ) : Putusan se l a sebaga imana d imaksud dal am ayat (1 )

    dapat d i j a t uhkan pada har i pers i dangan i t u juga atau pada

    har i pers i dangan kedua.

    Bahwa gugatan in i d ia jukan o leh Penggugat sangat je l as

    dan berdasarkan bukt i - bukt i hukum yang sangat kuat dan

    t i dak te rban tahkan dan oleh karenanya patu t l ah apab i l a

    Maje l i s Hakim Yang Terhormat yang memer iksa dan mengadi l i

    perka ra in i untuk mengabulkan putusan se la yang

    memer in tahkan kepada Tergugat untuk :

    Agar Tergugat membayarkan upah Penggugat bu lan Agustus 2008

    yang belum dibayarkan sebesar Rp. 6.704 .400 , - (enam ju ta

    tu j uh ra tus empat r i bu rup iah ) .

    Agar Terguga t membayarkan upah se lama proses perse l i s i h an

    (September - Oktober 2008) sebesar 2 x Rp. 6.704 .400 , - =

    Rp. 13.408 .800 , - ; ( t i ga belas ju t a empat ra tus de lapan

    r i bu delapan ra tus rup iah ) .

    Apabi l a Tergugat t i dak melaksanakan pembayaran atas upah

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    yang belum dibayarkan maupun kewaj i ban la i nnya kepada

    Penggugat , mohon k i ranya agar Maje l i s Hakim Yang

    Terhormat mele takkan si t a j aminan te rhadap har ta - har ta

    kekayaan mi l i k Terguga t ba ik yang bergerak maupun t i dak

    bergerak yang akan Penggugat ura i kan dan sampaikan

    kemudian , o leh karenanya Penggugat mereserve r haknya

    untuk mengajukan per inc i an kekayaan mi l i k Terguga t yang

    akan dimohonkan Si ta Jaminan mela lu i Pengad i l an Hubungan

    Indus t r i a l pada Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat .

    Bahwa berdasarkan hal - ha l te rsebu t d ia tas maka

    Penggugat mohon kepada Pengad i l an Hubungan Indus t r i a l pada

    Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat supaya menja tuhkan putusan

    sebaga i ber i ku t :

    Mener ima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk

    se lu ruhnya .

    Menyatakan Putusan Sela merupakan bagian yang t i dak

    te rp i sahkan dar i putusan i ni .

    Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan

    tuna i dan seka l i gus masing- masing :

    Uang pesangon sebesar : 1 x 9 x Rp. 6.704 . 400, - = Rp.

    60.339 .600 , - .

    Uang penghargaan masa ker j a sebesar : 1 x 6 x Rp.

    6.704 .400 , - = Rp.40 .226 . 400, - .

    Uang penggant i an hak sebesar : 15 % x (Rp. 60.339 .600 , - +

    Rp. 40.226 . 400, - ) = Rp. 15.084 .900 , - .

    Uang Bonus Yubel i a sebesar 2 x Rp. 6. 704. 400, - = Rp.

    13.408 .800 , - .

    Menyatakan putusan dapat d i l aksanakan te r l eb i h dahu lu

    walaupun ada verze t , band ing maupun kasas i .

    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara .

    Atau bi l amana Maje l i s Hakim t i dak sependapat , mohon putusan

    yang sead i l - ad i l nya .

    Menimbang, bahwa amar putusan Pengad i l an Hubungan

    Indus t r i a l pada Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat No.

    201/ PHI .G /20 09/P N. Jk t .Ps t tangga l 15 Oktober 2009 ada lah

    sebaga i ber i ku t :

    Hal . 7 dar i 12 hal . Put . No. 135 PK/Pdt .Sus /201 1

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebag ian .

    Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang

    te rd i r i dar i uang pesangon, uang penghargaan masa ker j a

    dan uang penggant i an hak, yang kese lu ruhannya ber jumlah

    Rp. 81.937 .500 , - (de lapan puluh satu ju t a sembi l an ra tus

    t i ga puluh tu j uh r ibu l ima ra tus rup iah ) .

    Menolak gugatan Penggugat se la i n dan se leb ihnya .

    Menetapkan biaya perkara in i d ibebankan kepada negara

    sebesar Rp. 500.000 , - ( I ima ra tus r i bu rup iah ) .

    Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.

    181 K/Pdt .Sus /20 10 tangga l 26 Mei 2010 yang te l ah

    berkekua tan hukum te tap te rsebu t ada lah sebaga i ber i ku t :

    Menolak permohonan kasas i dar i Pemohon Kasas i : PT.

    ASURANSI JIWA WANAARTHA ADISARANA, te rsebu t .

    Membebankan biaya perkara dalam t i ngka t kasas i in i kepada

    Negara .

    Menimbang, bahwa sesudah putusan yang te l ah mempunyai

    kekuatan hukum te tap te rsebu t , ya i t u putusan Mahkamah Agung

    RI No. 181 K/Pdt .Sus /20 10 tangga l 26 Mei 2010 dibe r i t a hukan

    kepada Pemohon Kasas i /Te rguga t pada tangga l 8 November 2010

    kemudian te rhadapnya oleh Pemohon Kasas i /Te rguga t (dengan

    peran ta raan kuasanya , berdasarkan sura t kuasa khusus

    tangga l 22 Desember 2010) dia j ukan permohonan penin jauan

    kembal i secara l i san pada tangga l 27 Januar i 2011

    sebaga imana te rnya ta dar i akta permohonan penin jauan

    kembal i Nomor : 03/ Sr t . PK/201 1/PHI . PN. JKT.PST yang dibua t

    o leh Pl t . Pani te ra Muda Pengadi l an Hubungan Indus t r i a l pada

    Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat , permohonan mana d ise r t a i

    dengan memor i pen in j auan kembal i yang memuat a lasan- alasan

    yang di t e r ima di Kepani t e r aan Pengad i l an Neger i te rsebu t

    pada tangga l 27 Januar i 2011.

    Bahwa sete lah i t u oleh Termohon Penin jauan Kembal i /

    Termohon Kasas i / Penggugat yang pada tangga l 17 Jun i 2011

    te l ah dibe r i t a hu ten tang memor i pen in j auan kembal i dar i

    Pemohon Penin jauan Kembal i dahu lu Pemohon Kasas i /

    Tergugat , d ia jukan jawaban memor i pen in j auan kembal i yang

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    di te r ima dikepan i t e r aan Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat

    pada tangga l 23 Jun i 2011.

    Menimbang, bahwa permohonan pen in jauan kembal i a quo

    beser ta alasan- alasannya te l ah dibe r i t a hukan kepada pihak

    lawan dengan seksama, dia j ukan dalam tenggang waktu dan

    dengan cara yang di ten tukan dalam undang- undang, maka oleh

    karena i t u permohonan pen in jauan kembal i te rsebu t fo rma l

    dapat d i te r ima ;

    Menimbang, bahwa a lasan- alasan yang dia j ukan oleh

    Pemohon Penin jauan Kembal i /Pemohon Kasas i /Te rguga t da lam

    memor i pen in j auan kembal i te rsebu t pada pokoknya ia l ah :

    Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 181

    K/ PDT.SUS/ 2010, tangga l 26 Mei 2010 di rasakan o leh Pemohon

    Penin jauan Kembal i t i dak mempunyai rasa kead i l an , kep atu tan

    hukum dan kepast i an hukum oleh kare na i t u da lam

    Per t imbangan putusan a quo te rdapa t suatu kekhi l a f an atau

    suatu keke l i ru an yang nyata sesua i keten tuan Pasa l 67 huru f

    ( f ) Undang- Undang RI . Nomor 14 Tahun 1985 ten tang Mahkamah

    Agung sebaga imana te lah diubah mela lu i Undang- Undang Nomor

    5 Tahun 2004 dan te rakh i r d iubah mela lu i Undang- Undang

    Nomor 3 Tahun 2009 ten tang perubahan kedua atas Undang-

    Undang Nomor 14 Tahun 1985 ten tang Mahkanah Agung, "apab i l a

    dal am suatu putu san te rdap at suatu kekhi l afan Hakim atau

    suatu keke l i r u an yang nyata" .

    Bahwa kekhi l a f an Hakim dan keke l i r u an yang nyata dala m

    putusan a quo (pu tusan Judex Jure ) d isebabkan oleh ka r ena

    te l ah te rbuk t i secara nya t a alasan kebera t an- kebera tan yang

    dia jukan oleh Pemohon dala m Memor i Kasas i nya at as

    Per t imbangan Hukum Judex Fact i pada hala man 24 parag r af 3,

    4 dan 5 yang pada in t i n ya menyatakan . Menimbang, bahwa o leh

    karena permasa lahan demosi be lum dise lesa i kan , maka

    t i ndakan Penggugat untuk t i dak dapat melaksanakan mutas i

    dapat d imenger t i Maje l i s , adalah sang at je l as te l ah sa la h

    dan ke l i r u da lam menerapkan hukum, karena fak tanya ada lah

    bahwa Sdr . Edy Sut r i sno se laku Penggugat masih d ibu tuhkan

    dan te lah beberapa ka l i d ipangg i l te rmasuk dengan sura t

    Hal . 9 dar i 12 hal . Put . No. 135 PK/Pdt .Sus /201 1

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Tergugat No. 003/ LO/ WAL/V / 08 tangga l 14 Mei 2008, juga

    dengan sura t Tergugat untuk ber tugas di kanto r Pusat dengan

    sura tnya No.005 / LO/WAL/V / 08 tangga l 9 Jun i 2008 Bukt i PK- 1

    dan sura tnya No. 006/ LO/ WAL/VI I /08 tangga l 28 Ju l i 2008

    Bukt i PK-2.

    Bahwa Judex Jure t i dak member ikan per t imban gan hukum

    apapun sehubunga n dengan Putusan Kasas i seh ingga sa lah

    dala m menerapkan hukum ya i t u pada halaman 9 al i nea ke- 2

    ( dua) yang pada in t i n ya menyat akan, bahwa te rhada p alasan-

    alasan te rsebu t Mahkamah Agung berpendapa t mengena i a lasan

    ke- 1 sampai dengan 6, bahwa alasan Kasas i in i t i dak dapa t

    d ibenarkan , ka r ena Judex Fact i t i dak sa la h menerapkan

    hukum, lag i pu la mengenai pen i l a i an has i l pembukt i an yang

    bers i f a t penghargaan ten tang sua t u kenya t aan, ha l mana

    t i da k dapat d ipe r t imbangkan dalam pemer iksaan pada t i ngka t

    kasas i , karen a pemer iksaan pada t i ngka t kasas i hanya

    berkenaan dengan t i dak d i l aksanakan ata u ada kesa l ahan

    dalam pelaksanaan hukum sebaga imana yang dimaksud dala m

    Pasal 30 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana

    te l ah diuba h dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

    perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009.

    Bahwa per t imbangan hukum Judex Jure juga menyatakan ,

    bahwa berdasarka n per t imbangan dia tas , lag ipu l a te rnya t a

    bahwa putusan Judex Fact i da la m perka ra in i t i dak

    ber ten tangan dengan hukum dan/a t au Undang- Undang dst .

    Bahwa per t imbangan hukum Judex Jure sama seka l i t i dak

    meru juk te rhada p alasan- a lasan mana yang t i dak dapa t

    d i te r ima kar ena Judex Jure hany a meni t i k be ra t kan pada

    Pemutusan Hubungan Ker ja kare na te rbuk t i da la m

    per t imbangannya yang menyat akan kar ena t i dak

    di l aksanakannya Mutas i jug a karena Penggugat mengaj ukan

    Pens iun din i maka hubungan ker j a anta ra Penggugat dan

    Tergugat t i dak Produk t i f lag i untuk di l an ju t kan , adal ah

    merupakan kekhi l a f an atau suatu keke l i r uan yang nyata ,

    karena Terguga t t i dak mempunyai program pens iun din i .

    Bahwa Judex Jure t i dak member ikan per t imbangan hukum

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    apapun sehubunga n dengan putusan kasas i seh ingga sa lah

    dal am menerapkan hukum ya i t u pada halaman 24 al inea ke- 5

    dan 6 yang pada in t i n ya menyatakan menimbang, bahwa

    berdasarkan bukt i P- 6 yang sama dengan Bukt i T- 2 mengenai

    upah Penggugat , Maj el i s menetapkan sebaga i ber i ku t :

    Gaj i : Rp. 3.500 .000 , -

    Tunjangan HP : Rp.

    250.000 , -

    Tunjangan Operas iona l : Rp.

    1.000 .000 , - +

    Jumla h : Rp.

    4.750 .000 , -

    yang seka l i gus juga menyatakan bahwa berdasarkan

    per t imbangan- per t imbanga n te rsebu t d ia t as, Maj el i s

    menyata kan putus hubungan ke r ja anta r a Penggugat dengan

    Tergu gat te rh i t ung putusan in i d ibacakan :

    Menimbang, bahwa atas Pemutusan Hubungan Ker ja in i , Maj el i s

    menetapkan hak- hak Penggugat sebaga i ber i ku t :

    Pesangon : 1 x 9 x Rp. 4.750 .000 , - = Rp.

    42.750 .000 , -

    Penghargaan masa ker ja : 1 x 6 x Rp. 4.750 .000 , - =

    Rp. 28.500 .000 , - +

    Sub Jumlah = Rp.

    71.250 .000 , -

    Penggant i an hak : 15 % x Rp. 71.250 .000 , - =

    Rp. 10.687 .500 , - +

    Jumlah = Rp. 81.937 .500 , -

    karena fak tanya bahwa Pemohon Penin jauan Kembal i t i dak

    pern ah berencana untuk melakukan Pemutusan Hubungan Ker ja ,

    namun Termohon Penin jauan Kembal i l a h yang t i dak

    masuk/ mangki r beker j a te rh i t ung mula i tangga l 01 Jun i 2008

    sampai dengan tangga l 15 Agustus 2008, tanpa ada alasan

    yang je l as walaupun te l ah dipangg i l sebanyak 2 (dua) ka l i

    Bukt i T- 17 bahwa walaupun benar Pemohon melakukan Pemutusan

    Hubungan Ker ja te rhadap Termohon quod non, te tap i yang

    di l akukan Pemohon adalah Mutas i Karyawan ada lah merupakan

    Hal . 11 dar i 12 hal . Put . No. 135 PK/Pdt .Sus /201 1

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    program secara umum yang d i l akukan sesua i dengan kebutuhan

    perusahaan.

    Bahwa berdasarkan ura ian dan pen je lasan Pemohon

    dia tas , te l ah te rbuk t i per t imbangan hukum Judex Fact i

    ada lah per t imbangan hukum yang sa lah dalam penerapan hukum

    pembukt i an , sa lah dan ke l i r u menerapkan hukum ser ta

    melampaui wewenang yang dibe r i kan o leh Undang- Undang, akan

    te tap i ha l in i te l ah dibena r kan o leh Judex Jure da lam

    per t imbangan putusannya , seh ingga Putusan Judex Jure

    te rsebu t d in i l a i o leh Pemohon te l ah te rdapa t kekh i l a f an

    Hakim dan keke l i r uan yang nyata . Oleh karena i t u mohon

    kepada Maje l i s Hakim Agung yang memer i ksa dan mengadi l i

    Permohonan Penin jauan Kembal i in i berkenan memutuskan hal -

    ha l sebaga i ber i ku t :

    1. Mener ima dan mengabulkan permohonan Penin jauan

    Kembal i dan memohon.

    2. Membata lkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 181

    K/ Pdt .Sus /2010 tangga l 26 Mei 2010 jo Putusan Pengad i l an

    Hubungan Indus t r i a l pada Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusa t

    Nomor : 201/ PHI . G/2009/P HI .PN.JKT.PST tangga l 15 Oktober

    2009.

    3. Mengadi l i send i r i dan menyatakan gugatan Para

    Penggugat t i dak dapat d i te r ima dan atau menolak gugatan

    Penggugat untuk se lu ruhnya .

    Bahwa per t imbangan Judex Jure dalam putusannya yang

    menyatakan , bahwa Judex Fact i da la m per t imbangan hukumnya

    sudah tepa t dan t i dak sa lah menerapkan hukum, padaha l

    apab i l a dice rmat i te rn yata per t imbangan hukum Judex Fact i

    te rsebu t je l as - je l as te lah sa lah dalam menerapkan hukum

    pembukt i an , sa l ah dan ke l i r u menerapkan hukum ser ta

    melampaui wewenang yang dibe r i kan o leh undang- undang, maka

    secara t i dak langsung Judex Jure dapa t membenarkan semua

    t i ndak an, perbua t an dan pelanggaran yang di l akukan oleh

    Peker j a walaupun perbua ta n dan pelanggan te rsebu t ada lah

    sa lah dan ber ten tangan dengan Undang- Undang No. 13 Tahun

    2003 ten tang Ketenagaker j aan Jo. Pera tu ran Pelaksanaannya,

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    seh ingga dengan adanya pembenaran in i seka l i gus Judex Jure

    secara t i dak lan gsung membuka kesempatan / pel uang dan

    memperbo lehkan se lu ru h Peker ja yang beker j a di perusahaan

    swasta maupun BUMN dapat melakukan per buatan dan

    pel anggaran kesa lahan bera t yang ber ten tangan dengan

    Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagaker j aan

    Jo. Pera tu ran Pelaksanaannya ser ta ber ten tangan dengan

    Pera tu ran Perusahaan, dan kemudian diakh i r i hubungan

    ker j anya dengan mempero le h uang pesangon, uang penghargaan

    masa ker j a dan uang penggant i an hak dimana per t im bangan

    hukum demik ian te l ah ber ten tangan dengan Pasa l 158 ayat (2 )

    dan (3 ) Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 ten tang

    Ketenagaker j aan .

    Bahwa per t imbangan Judex Jure dalam putusannya seper t i

    te rsebu t d ia tas , dapat merusak ta tanan atau s is t em hukum

    yang ber l aku d i Indones ia oleh karena atu ran yang mengat ur

    ten tang pelaksanaan hubungan ker j a , hak dan kewaj i ban ser ta

    sanks i - sanks i da la m hubungan indus t r i a l sudah di te t apkan

    dalam Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 dan atu ran

    pelaksanaannya namun hal te rsebu t te l ah d ianu l i r / d i p a t ahkan

    dan t i dak d i t e r apkan oleh Judex Jure dalam per t imbangan

    hukumnya seh ingga atu ran pelaksanaan da lam hubungan ker j a

    t i dak lag i mempunyai kepas t i an hukum hag i pencar i kead i l an

    khususnya Pemohon. Apabi l a per t imbangan Judex Jure dala m

    putusannya did i amkan dan te lah berkekua t an hukum te t ap

    ser ta di l aksanakan maka ha l in i akan menjad i preseden buruk

    bag i penegakan huk um di Indones ia khususnya penegak kan

    hukum te rhadap masalah penye lesa ian Perse l i s i h an Hubungan

    Indus t r i a l sebab putusan te rsebu t set i ap sa at dapat

    d i j ad i kan Yur i sp rudens i bag i para peke r ja yang melakukan

    kesa lahan bera t dan Maje l i s Hakim pada Pengad i l an Hubungan

    Indus t r i a l yang memer iksa dan mengadi l i Perse l i s i h an

    Pemutusan Hubungan Ker ja karena alasan Peker ja melakukan

    kesa lahan bera t demi memuluskan ke ing inan pr ibad i .

    Menimbang, bahwa te rhadap alasan- alasan pen in j auan

    kembal i te rsebu t Mahkamah Agung berpendapat :

    Hal . 13 dar i 12 hal . Put . No. 135 PK/Pdt .Sus /201 1

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Kebera tan - kebera tan Pemohon Penin jauan Kembal i t i dak

    bera lasan dengan per t imbangan- per t imbangan sebaga i

    ber i ku t :

    Bahwa kebera tan Pemohon Penin jauan Kembal i bahwa

    putusan Judex Jur i s yang membenarkan se lu ruh per t imbangan

    Judex Fact i ada lah t i dak te rmasuk penger t i an keke l i r uan

    yang nyata karena Judex Fact i te lah member i per t imbangan

    se lu ruh bukt i - bukt i yang dia jukan o leh Penggugat maupun

    Tergugat yang pada pokoknya perse l i s i h an a quo d iawal i

    karena adanya t i ndakan demosi o leh Tergugat kepada

    Penggugat yang din i l a i t i dak patu t . Terhadap kebera tan -

    kebera tan Penggugat te rsebu t hanya lah merupakan perbedaan

    pendapat sa ja seh ingga t i dak masuk da lam penger t i an

    keke l i r uan yang nyata .

    Bahwa bukt i PK-1 sudah dia j ukan sebaga i bukt i o leh

    Tergugat ya i t u sebaga imana bukt i T.16 , sedangkan bukt i PK-2

    t i dak bers i f a t menentukan karena Judex Fact i sudah meni la i

    demosi t i dak patu t lag ipu l a bukt i PK-2 te rsebu t t i dak

    dise r t a i tanda te r ima yang membukt i kan sura t te rsebu t te l ah

    di te r ima oleh Penggugat .

    Menimbang, bahwa berdasarkan per t imbangan d i atas ,

    maka permohonan pen in jauan kembal i yang d ia jukan oleh

    Pemohon Penin jauan Kembal i : PT. ASURANSI JIWA WANAARTHA

    ADISARANA, te rsebu t harus di t o l a k ;

    Menimbang, bahwa o leh karena n i l a i gugatan dalam

    perkara in i d ibawah Rp. 150.000 .000 , - (se ra tus l ima puluh

    ju ta rup iah ) , maka berdasarkan keten tuan pasa l 58 Undang-

    Undang No. 2 Tahun 2004, b iaya perkara dibebankan kepada

    Negara ;

    Memperhat i kan pasa l - pasa l dar i Undang- Undang No. 48

    Tahun 2009 dan Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 sebaga imana

    yang te l ah diubah dengan Undang- Undang No 5 Tahun 2004 dan

    perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 ,

    Undang- Undang No. 2 Tahun 2004 ser ta pera tu ran perundang-

    undangan la i n yang bersangku tan ;

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    M E N G A D I L I :

    Menolak permohonan penin j auan kembal i dar i Pemohon

    Penin jauan Kembal i : PT. ASURANSI JIWA WANAARTHA

    ADISARANA, te r sebu t ;

    Membebankan biaya perkara penin j auan kembal i in i

    kepada Negara ;

    Demik ian lah dipu tuskan da lam rapa t permusyawara tan

    Mahkamah Agung pada har i Selasa , tanggal 29 November 2011

    oleh Prof . DR. Mieke Komar, SH.MCL. Hakim Agung yang

    di te t apkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebaga i Ketua Maje l i s .

    Fauzan, SH.MH dan Horadin Saragih , SH.MH. Hakim- Hakim Ad.

    Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebaga i Anggota , dan d iucapkan

    dalam s idang te rbuka untuk umum pada har i i tu juga o leh

    Ketua Maje l i s beser ta Hakim- Hakim Anggota te rsebu t dan

    Retno Kusrin i , SH.MH. Pani te ra Penggant i dengan t i dak

    dihad i r i o leh para pihak ;

    Hakim- Hakim Anggota : Ketua :

    t t d / . Fauzan, SH.MH t t d / . Pro f . DR. Mieke

    Komar, SH.MCL

    t t d / . Horad in Sarag ih , SH.MH

    Pani te ra Penggant i :

    t t d / . Retno Kusr in i , SH.MH

    Untuk Sal i nan :

    MAHKAMAH AGUNG RI

    Atas nama Pani te ra

    Pani te ra Muda Perdata Khusus.

    RAHMI MULYATI, SH.MH

    NIP : 19591207 198512 2 002

    Hal . 15 dar i 12 hal . Put . No. 135 PK/Pdt .Sus /201 1

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16