135_PK_PDT.
-
Upload
yessy-yasmaralda -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
description
Transcript of 135_PK_PDT.
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
Nomor : 135 PK/Pdt .Sus/201 1
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memer iksa perkara perda ta khusus Perse l i s i han Hubungan
Indus t r i a l da lam pen in jauan kembal i te l ah memutuskan
sebaga i ber i ku t da lam perkara :
PT. ASURANSI JIWA WANAARTHA ADISARANA,
diwak i l i o leh Evel i na Larasa t i Fadi l , se laku
Pres iden Di rek tu r PT. Asurans i J iwa Adisa rana
Wanaar tha , berkedudukan di Graha Wanaar tha
Ja lan Mampang Raya No. 76, Jakar ta Sela tan ;
da lam hal in i member i kuasa kepada Sabas
Sinaga, SH.MH, dkk , Advokat pada Sabas
Sinaga, SH & Assoc ia tes Advocates & Lega l
Consu l t ans , berkan to r d i Ja lan Utan Kayu Raya
No. 105- B, Jakar ta Timur ; berdasarkan sura t
kuasa khusus tangga l 22 Desember 2010 ;
Pemohon Penin jauan Kembal i dahu lu Pemohon
Kasas i / Tergugat ;
melawan :
EDI SUTRISNO, ber tempat t i ngga l d i Ja lan Raya
Sumber Agung No. 19, Ngantang , Malang, Jawa
Timur ;
Termohon Penin jauan Kembal i dahu lu Termohon
Kasas i / Penggugat ;
Mahkamah Agung te rsebu t ;
Membaca sura t - sura t yang bersangku tan ;
Menimbang, bahwa dar i sura t - sura t te rsebu t te rnya ta
bahwa Pemohon Penin jauan Kembal i dahu lu Pemohon Kasas i /
Tergugat te l ah mengajukan permohonan penin jauan kembal i
te rhadap putusan Mahkamah Agung No. 181 K/Pdt .Sus /20 10
tangga l 26 Mei 2010 yang te l ah berkekua tan hukum te tap ,
da lam perkaranya melawan Termohon Penin jauan Kembal i
dahu lu Termohon Kasas i / Penggugat dengan pos i t a gugatan
Hal . 1 dar i 12 hal . Put . No. 135 PK/Pdt .Sus /201 1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sebaga i ber i ku t :
Bahwa Penggugat ada lah karyawan te tap dan bergabung
pada perusahaan Tergugat se jak tangga l 01 November 1991,
sesua i SK. No.SB.027 /SK/ I . 9 2 atas perse tu j uan di reks i No.
B.801 /U /X I . 91 se lama kurang l eb ih 17 tahun , dan berd inas di
Malang Jawa Timur .
Bahwa se lama beker j a pada perusahaan Tergugat ,
Penggugat se laku karyawan te l ah menunjukkan loya l i t a s dan
kemampuannya sesua i dengan tu j uan perusahaan Terguga t
seh ingga Penggugat menduduk i Jabatan Regiona l Manager Area
V - Jawa Timur & Bal i sebaga imana Sura t Keputusan Di reks i
No. PD.001/SK/ I I . 2 002 ten tang Penetapan Regiona l Manager
te r t angg al 01 Februar i 2002, yang di tanda tangan i o leh
Pres iden Di rek tu r , dengan gaj i te rakh i r Rp.6 .704 .400 , -
(enam ju ta tu j uh ra tus empat r i bu empat ra tus rup iah ) .
Bahwa awal perse l i s i h an anta ra Penggugat dengan
Tergugat ada lah Tergugat te l ah mengeluarkan Sura t Keputusan
No. SK/DIR/18 /X /2007 tangga l 15 Oktober 2007 ten tang Demosi
Jabatan Karyawan, yang di tanda tangan i o leh Saudara AB
Danie l Tan se laku EVP Mul t i Dis t r i b u t i o n Channels yang
bers ta t us karyawan kont rak .
Bahwa Penggugat merasa Tergugat te l ah ber t i ndak
semena- mena / d isk r im inas i te rhadap Penggugat , te r l eb i h
juga te lah merendahkan martaba t dan harga d i r i Penggugat
karena Penggugat se laku karyawan te tap yang diangka t dengan
SK Direks i , namun kenyataannya di demosi oIeh karyawan yang
bers ta t us kont rak .
Bahwa Demosi mana t i dak didahu lu i dengan pember i t ahuan
te r l eb i h dahu lu , ataupun Sura t Per inga tan I , I l , I l l ,
apa lag i dengan perund ingan .
Bahwa Demosi yang di l akukan oleh Terguga t adalah tanpa
alasan yang tepa t , karena hanya berdasar pada pen i l a i an
sep ihak padaha l Tergugat mempunyai and i l besar atas
menurunnya k ine r j a karyawan, karena sebaga i perusahaan yang
bergerak d i b idang asurans i , Tergugat te lah dan atau t i dak
mau membayar k l a im nasabah dengan alasan yang macam-macam
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan berbe l i t - bel i t seh ingga banyak nasabah pada area yang
Penggugat p impin menghent i kan asurans inya .
Bahwa berdasarkan hal - ha l te rsebu t d ia tas , hanya lah
aka l - aka lan Tergugat , se laku pemegang kuasa dalam
perusahaan untuk memutuskan hubungan ker j a pada Penggugat
secara sep ihak .
Bahwa atas Sura t Keputusan Demosi te rsebu t Penggugat
te l ah mengajukan Sura t Penolakan / Sanggahan, namun
Tergugat t i dak pernah member ikan tanggapan apapun .
Bahwa oleh karena Tergugat t i dak member ikan tanggapan,
maka Penggugat minta bantuan pada kanto r pengacara di
Jakar t a . Dan sete lah d iadakan pembicaraan- pembicaraan ser ta
sura t menyura t anta ra kuasa hukum Penggugat yang in t i n ya
Penggugat mengajukan pens iun din i (wa laupun dengan bera t
hat i ) , namun Tergugat t i dak bersed ia / mener ima penga juan
pens iun din i Penggugat dengan alasan t i dak akan
memberhent i kan atau Pemutusan Hubungan Ker ja te rhadap
Penggugat .
Bahwa se lama proses penye lesa ian masalah demosi ,
Penggugat se laku karyawan yang ber i t i k ad baik masih te tap
menja lankan tugasnya seper t i b iasa .
Bahwa sek i t a r bu lan Maret 2008, Penggugat d ipangg i l
o leh Terguga t ke kanto r pusat d i Jakar ta untuk penye lesa ian
permasa lahan dimaksud , te tap i d isana Penggugat dimin ta
te r l eb i h dahu lu untuk mencabut kuasa hukum yang Penggugat
ber i kan kepada Advokat , baru bisa melakukan pembicaraan
untuk penye lesa ian .
Bahwa sete lah beberapa waktu 6 (enam) bulan t i dak
ada keputusan apapun, t i ba - t i ba pada tangga l 1 Jun i 2008,
Tergugat mengeluarkan sura t mutas i ke kanto r pusat d i
Jakar t a kepada Penggugat .
Bahwa oleh karena permasa lahan belum te rse lesa i kan ,
maka Penggugat t i dak memenuhi pangg i l an dinas ke kanto r
pusat d i Jakar ta , namun te tap beker j a pada kanto r lama.
Karenanya Tergugat menganggap Penggugat mangki r dan
memutuskan hubungan ker j a anta ra Penggugat dengan Terguga t
Hal . 3 dar i 12 hal . Put . No. 135 PK/Pdt .Sus /201 1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
secara sep ihak sesua i sura t No. 037/SK- DIR/HRD/WAL/VI I I / 0 8
te r t angga l 19 Agustus 2008 per iha l Pengunduran di r i atas
kemauan send i r i , dan sura t mana baru Penggugat te r ima pada
tangga l 23 Agustus 2008 .
Bahwa berdasarkan hal - ha l te rsebu t d ia tas , Penggugat
te l ah mengajukan Permohonan Penye lesa ian Perse l i s i h an
Hubungan Indus t r i a l ke Suku Dinas Tenaga Ker ja &
Transmig ras i Kota Admin is t r a t i f Jakar t a Sela tan pada
tangga l 21 Oktober 2008 .
Bahwa Suku Dinas Tenaga Ker ja & Transmig ras i Kota
Admin is t r a t i f Jakar ta Sela tan , te lah mengeluarkan an ju ran
sesua i sura t No. 627/ - 1.835 .3 tangga l 17 Februar i 2009,
yang is i nya :
"MENGANJURKAN"
Agar Pengusaha PT. AJ Adisa rana Wanaar tha membayar kepada
peker j a Edi Sut r i s no secara tuna i uang pesangon sebesar 1
ka l i keten tuan pasa l 156 ayat (2 ) , uang penghargaan Masa
Ker ja sesua i pasa l 156 ayat (3 ) , uang penggant i an hak
sesua i pasa l 156 ayat (4 ) Undang- Undang No. 13 tahun 2003
ten tang ketenagaker j aan .
Agar masing- masing pihak baik pihak peker j a maupun pihak
perusahaan PT. AJ Adisa rana Wanaar tha dapat melaksanakan
kewaj i bannya sesua i keten tuan pera tu ran undang- undang
yang ber laku .
Agar kedua belah pi hak member ikan jawaban secara te r t u l i s
atas an ju ran te rsebu t d ia tas se lambat - lambat nya dalam
jangka waktu 10 ( sepu luh ) har i ker j a sete lah mener ima
anju ran in i .
Bahwa Penggugat se laku peker j a / kar yawan yang
ber i t i k ad baik , te l ah menyetu ju i / mener ima anju ran Suku
Dinas Tenaga Ker ja & Transmig ras i Kota Admin is t r a t i f
Jakar t a Sela tan .
Bahwa berdasarkan pasa l 155 ayat (2 ) dan (3 ) Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003, Tergugat seharusnya berkewaj i ban
untuk melakukan pembayaran upah te rhadap Penggugat , namun
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sampai dengan gugatan in i d ia j ukan Tergugat t i dak
melaksanakan kewaj i bannya juga , maka dengan in i Penggugat
menuntu t / mengajukan kepada Tergugat untuk memenuhi se lu ruh
kewaj i bann ya sebaga imana but i r - but i r d ibawah in i .
Bahwa atas anju ran Suku Dinas Tenaga Ker ja &
Transmig ras i Kota Admin is t r a t i f Jakar t a Sela tan , Tergugat
berkewaj i ban membayar te rhadap Penggugat , sebesar :
Uang pesangon sebesar : 1 x 9 x Rp. 6.704 .400 , - =
Rp. 60.339 .600 , - .
Uang penghargaan masa ker j a sebesar : 1 x 6 x Rp.
6.704 .400 , - = Rp.40 .226 .400 , -
Uang penggant i an hak sebesar : 15 % x (Rp. 60.339 .600 , - +
Rp. 40.226 .400 , - ) = Rp. 15.084 .900 , - .
Bahwa pada saat Pemutusan Hubungan Ker ja d i l akukan
pada tangga l 19 Agustus 2008 yang dibua t d i Jakar ta , dan
Penggugat mener ima sura t d imaksud di tempat dimana
Penggugat d inas di Malang pada tangga l 23 Agustus 2008,
namun pada tangga l 30 Agustus 2008 Tergugat t i dak
member ikan upah yang masih ber ja l an kepada Penggugat , untuk
i t u seharusnya lah Penggugat masih berhak atas upah bulan
Agustus 2008.
Bahwa karena Pemutusan Hubungan Ker ja di l akukan pada
bulan Agustus 2008, maka Penggugat masih berhak atas uang
Tunjangan Har i Raya untuk tahun 2008, sebesar 1 x Rp.
6.704 .400 , - = Rp. 6.704 .400 , - .
Bahwa berdasarkan SK No. A.619 / VI I I . 8 9 tangga l 28 Ju l i
1989 yang dipe rba ru i dengan Sura t No. PD.189 / SE/XI I . 1999
tangga l 9 Desember 1999 (pasa l 38, Pera tu ran Perusahaan
2007- 2009) , dengan masa bhakt i Penggugat leb ih dar i 17
tahun maka Penggugat berhak mendapatkan Bonus Yubel i a
sebesar 2 x Rp. 6.704 .400 , - = Rp. 13.408 .800 , - .
Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Ker ja d i l akukan
secara sep ihak oleh Tergugat , maka Penggugat menuntu t
pembayaran upah se lama proses perse l i s i h an in i ber l angsung
(September - November 2008) sebesar 3 x Rp.6 .704 .400 , - = Rp.
20.113 .200 , - .
Hal . 5 dar i 12 hal . Put . No. 135 PK/Pdt .Sus /201 1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa oleh karena Tergugat menunda- nunda kewaj i bannya
dan oleh karena Penggugat ber tempat t i ngga l d i Malang dan
proses perse l i s i h an in i ber langsung di Jakar ta , ten tunya
menimbulkan beban bag i Penggugat ba ik mor i l maupun
mater i i l , maka Penggugat menuntu t kepada Tergugat untuk
member ikan gant i kerug ian kepada Penggugat ba ik mor i l
maupun mater i i l sebesar Rp. 100.000 .000 , - (se ra tus ju ta
rup iah ) .
Bahwa berdasarkan pasa l 96 ayat (1 ) dan (2 ) Undang-
Undang No. 2 Tahun 2004 ten tang Penye lesa ian Perse l i s i h an
Hubungan Indus t r i a l , menyatakan :
Ayat (1 ) : apab i l a dal am pers idangan per tama, sec ar a nyata -
nyata pihak pengusaha te rbuk t i t i dak mel aksanakan
kewaj i bannya sebaga imana dimaksud da l am pasa l 155 ayat (3 )
Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagake r jaan ,
Hakim sidang harus segera menja tuhkan putusan sel a berupa
per i n t ah kepada pengusaha untuk membayar upah beser ta hak -
hak l a innya yang b iasa di te r ima peker j a / buruh yang
bersangku tan .
Ayat (2 ) : Putusan se l a sebaga imana d imaksud dal am ayat (1 )
dapat d i j a t uhkan pada har i pers i dangan i t u juga atau pada
har i pers i dangan kedua.
Bahwa gugatan in i d ia jukan o leh Penggugat sangat je l as
dan berdasarkan bukt i - bukt i hukum yang sangat kuat dan
t i dak te rban tahkan dan oleh karenanya patu t l ah apab i l a
Maje l i s Hakim Yang Terhormat yang memer iksa dan mengadi l i
perka ra in i untuk mengabulkan putusan se la yang
memer in tahkan kepada Tergugat untuk :
Agar Tergugat membayarkan upah Penggugat bu lan Agustus 2008
yang belum dibayarkan sebesar Rp. 6.704 .400 , - (enam ju ta
tu j uh ra tus empat r i bu rup iah ) .
Agar Terguga t membayarkan upah se lama proses perse l i s i h an
(September - Oktober 2008) sebesar 2 x Rp. 6.704 .400 , - =
Rp. 13.408 .800 , - ; ( t i ga belas ju t a empat ra tus de lapan
r i bu delapan ra tus rup iah ) .
Apabi l a Tergugat t i dak melaksanakan pembayaran atas upah
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
yang belum dibayarkan maupun kewaj i ban la i nnya kepada
Penggugat , mohon k i ranya agar Maje l i s Hakim Yang
Terhormat mele takkan si t a j aminan te rhadap har ta - har ta
kekayaan mi l i k Terguga t ba ik yang bergerak maupun t i dak
bergerak yang akan Penggugat ura i kan dan sampaikan
kemudian , o leh karenanya Penggugat mereserve r haknya
untuk mengajukan per inc i an kekayaan mi l i k Terguga t yang
akan dimohonkan Si ta Jaminan mela lu i Pengad i l an Hubungan
Indus t r i a l pada Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat .
Bahwa berdasarkan hal - ha l te rsebu t d ia tas maka
Penggugat mohon kepada Pengad i l an Hubungan Indus t r i a l pada
Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat supaya menja tuhkan putusan
sebaga i ber i ku t :
Mener ima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk
se lu ruhnya .
Menyatakan Putusan Sela merupakan bagian yang t i dak
te rp i sahkan dar i putusan i ni .
Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan
tuna i dan seka l i gus masing- masing :
Uang pesangon sebesar : 1 x 9 x Rp. 6.704 . 400, - = Rp.
60.339 .600 , - .
Uang penghargaan masa ker j a sebesar : 1 x 6 x Rp.
6.704 .400 , - = Rp.40 .226 . 400, - .
Uang penggant i an hak sebesar : 15 % x (Rp. 60.339 .600 , - +
Rp. 40.226 . 400, - ) = Rp. 15.084 .900 , - .
Uang Bonus Yubel i a sebesar 2 x Rp. 6. 704. 400, - = Rp.
13.408 .800 , - .
Menyatakan putusan dapat d i l aksanakan te r l eb i h dahu lu
walaupun ada verze t , band ing maupun kasas i .
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara .
Atau bi l amana Maje l i s Hakim t i dak sependapat , mohon putusan
yang sead i l - ad i l nya .
Menimbang, bahwa amar putusan Pengad i l an Hubungan
Indus t r i a l pada Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat No.
201/ PHI .G /20 09/P N. Jk t .Ps t tangga l 15 Oktober 2009 ada lah
sebaga i ber i ku t :
Hal . 7 dar i 12 hal . Put . No. 135 PK/Pdt .Sus /201 1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebag ian .
Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang
te rd i r i dar i uang pesangon, uang penghargaan masa ker j a
dan uang penggant i an hak, yang kese lu ruhannya ber jumlah
Rp. 81.937 .500 , - (de lapan puluh satu ju t a sembi l an ra tus
t i ga puluh tu j uh r ibu l ima ra tus rup iah ) .
Menolak gugatan Penggugat se la i n dan se leb ihnya .
Menetapkan biaya perkara in i d ibebankan kepada negara
sebesar Rp. 500.000 , - ( I ima ra tus r i bu rup iah ) .
Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.
181 K/Pdt .Sus /20 10 tangga l 26 Mei 2010 yang te l ah
berkekua tan hukum te tap te rsebu t ada lah sebaga i ber i ku t :
Menolak permohonan kasas i dar i Pemohon Kasas i : PT.
ASURANSI JIWA WANAARTHA ADISARANA, te rsebu t .
Membebankan biaya perkara dalam t i ngka t kasas i in i kepada
Negara .
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang te l ah mempunyai
kekuatan hukum te tap te rsebu t , ya i t u putusan Mahkamah Agung
RI No. 181 K/Pdt .Sus /20 10 tangga l 26 Mei 2010 dibe r i t a hukan
kepada Pemohon Kasas i /Te rguga t pada tangga l 8 November 2010
kemudian te rhadapnya oleh Pemohon Kasas i /Te rguga t (dengan
peran ta raan kuasanya , berdasarkan sura t kuasa khusus
tangga l 22 Desember 2010) dia j ukan permohonan penin jauan
kembal i secara l i san pada tangga l 27 Januar i 2011
sebaga imana te rnya ta dar i akta permohonan penin jauan
kembal i Nomor : 03/ Sr t . PK/201 1/PHI . PN. JKT.PST yang dibua t
o leh Pl t . Pani te ra Muda Pengadi l an Hubungan Indus t r i a l pada
Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat , permohonan mana d ise r t a i
dengan memor i pen in j auan kembal i yang memuat a lasan- alasan
yang di t e r ima di Kepani t e r aan Pengad i l an Neger i te rsebu t
pada tangga l 27 Januar i 2011.
Bahwa sete lah i t u oleh Termohon Penin jauan Kembal i /
Termohon Kasas i / Penggugat yang pada tangga l 17 Jun i 2011
te l ah dibe r i t a hu ten tang memor i pen in j auan kembal i dar i
Pemohon Penin jauan Kembal i dahu lu Pemohon Kasas i /
Tergugat , d ia jukan jawaban memor i pen in j auan kembal i yang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
di te r ima dikepan i t e r aan Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat
pada tangga l 23 Jun i 2011.
Menimbang, bahwa permohonan pen in jauan kembal i a quo
beser ta alasan- alasannya te l ah dibe r i t a hukan kepada pihak
lawan dengan seksama, dia j ukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara yang di ten tukan dalam undang- undang, maka oleh
karena i t u permohonan pen in jauan kembal i te rsebu t fo rma l
dapat d i te r ima ;
Menimbang, bahwa a lasan- alasan yang dia j ukan oleh
Pemohon Penin jauan Kembal i /Pemohon Kasas i /Te rguga t da lam
memor i pen in j auan kembal i te rsebu t pada pokoknya ia l ah :
Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 181
K/ PDT.SUS/ 2010, tangga l 26 Mei 2010 di rasakan o leh Pemohon
Penin jauan Kembal i t i dak mempunyai rasa kead i l an , kep atu tan
hukum dan kepast i an hukum oleh kare na i t u da lam
Per t imbangan putusan a quo te rdapa t suatu kekhi l a f an atau
suatu keke l i ru an yang nyata sesua i keten tuan Pasa l 67 huru f
( f ) Undang- Undang RI . Nomor 14 Tahun 1985 ten tang Mahkamah
Agung sebaga imana te lah diubah mela lu i Undang- Undang Nomor
5 Tahun 2004 dan te rakh i r d iubah mela lu i Undang- Undang
Nomor 3 Tahun 2009 ten tang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 ten tang Mahkanah Agung, "apab i l a
dal am suatu putu san te rdap at suatu kekhi l afan Hakim atau
suatu keke l i r u an yang nyata" .
Bahwa kekhi l a f an Hakim dan keke l i r u an yang nyata dala m
putusan a quo (pu tusan Judex Jure ) d isebabkan oleh ka r ena
te l ah te rbuk t i secara nya t a alasan kebera t an- kebera tan yang
dia jukan oleh Pemohon dala m Memor i Kasas i nya at as
Per t imbangan Hukum Judex Fact i pada hala man 24 parag r af 3,
4 dan 5 yang pada in t i n ya menyatakan . Menimbang, bahwa o leh
karena permasa lahan demosi be lum dise lesa i kan , maka
t i ndakan Penggugat untuk t i dak dapat melaksanakan mutas i
dapat d imenger t i Maje l i s , adalah sang at je l as te l ah sa la h
dan ke l i r u da lam menerapkan hukum, karena fak tanya ada lah
bahwa Sdr . Edy Sut r i sno se laku Penggugat masih d ibu tuhkan
dan te lah beberapa ka l i d ipangg i l te rmasuk dengan sura t
Hal . 9 dar i 12 hal . Put . No. 135 PK/Pdt .Sus /201 1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat No. 003/ LO/ WAL/V / 08 tangga l 14 Mei 2008, juga
dengan sura t Tergugat untuk ber tugas di kanto r Pusat dengan
sura tnya No.005 / LO/WAL/V / 08 tangga l 9 Jun i 2008 Bukt i PK- 1
dan sura tnya No. 006/ LO/ WAL/VI I /08 tangga l 28 Ju l i 2008
Bukt i PK-2.
Bahwa Judex Jure t i dak member ikan per t imban gan hukum
apapun sehubunga n dengan Putusan Kasas i seh ingga sa lah
dala m menerapkan hukum ya i t u pada halaman 9 al i nea ke- 2
( dua) yang pada in t i n ya menyat akan, bahwa te rhada p alasan-
alasan te rsebu t Mahkamah Agung berpendapa t mengena i a lasan
ke- 1 sampai dengan 6, bahwa alasan Kasas i in i t i dak dapa t
d ibenarkan , ka r ena Judex Fact i t i dak sa la h menerapkan
hukum, lag i pu la mengenai pen i l a i an has i l pembukt i an yang
bers i f a t penghargaan ten tang sua t u kenya t aan, ha l mana
t i da k dapat d ipe r t imbangkan dalam pemer iksaan pada t i ngka t
kasas i , karen a pemer iksaan pada t i ngka t kasas i hanya
berkenaan dengan t i dak d i l aksanakan ata u ada kesa l ahan
dalam pelaksanaan hukum sebaga imana yang dimaksud dala m
Pasal 30 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana
te l ah diuba h dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009.
Bahwa per t imbangan hukum Judex Jure juga menyatakan ,
bahwa berdasarka n per t imbangan dia tas , lag ipu l a te rnya t a
bahwa putusan Judex Fact i da la m perka ra in i t i dak
ber ten tangan dengan hukum dan/a t au Undang- Undang dst .
Bahwa per t imbangan hukum Judex Jure sama seka l i t i dak
meru juk te rhada p alasan- a lasan mana yang t i dak dapa t
d i te r ima kar ena Judex Jure hany a meni t i k be ra t kan pada
Pemutusan Hubungan Ker ja kare na te rbuk t i da la m
per t imbangannya yang menyat akan kar ena t i dak
di l aksanakannya Mutas i jug a karena Penggugat mengaj ukan
Pens iun din i maka hubungan ker j a anta ra Penggugat dan
Tergugat t i dak Produk t i f lag i untuk di l an ju t kan , adal ah
merupakan kekhi l a f an atau suatu keke l i r uan yang nyata ,
karena Terguga t t i dak mempunyai program pens iun din i .
Bahwa Judex Jure t i dak member ikan per t imbangan hukum
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
apapun sehubunga n dengan putusan kasas i seh ingga sa lah
dal am menerapkan hukum ya i t u pada halaman 24 al inea ke- 5
dan 6 yang pada in t i n ya menyatakan menimbang, bahwa
berdasarkan bukt i P- 6 yang sama dengan Bukt i T- 2 mengenai
upah Penggugat , Maj el i s menetapkan sebaga i ber i ku t :
Gaj i : Rp. 3.500 .000 , -
Tunjangan HP : Rp.
250.000 , -
Tunjangan Operas iona l : Rp.
1.000 .000 , - +
Jumla h : Rp.
4.750 .000 , -
yang seka l i gus juga menyatakan bahwa berdasarkan
per t imbangan- per t imbanga n te rsebu t d ia t as, Maj el i s
menyata kan putus hubungan ke r ja anta r a Penggugat dengan
Tergu gat te rh i t ung putusan in i d ibacakan :
Menimbang, bahwa atas Pemutusan Hubungan Ker ja in i , Maj el i s
menetapkan hak- hak Penggugat sebaga i ber i ku t :
Pesangon : 1 x 9 x Rp. 4.750 .000 , - = Rp.
42.750 .000 , -
Penghargaan masa ker ja : 1 x 6 x Rp. 4.750 .000 , - =
Rp. 28.500 .000 , - +
Sub Jumlah = Rp.
71.250 .000 , -
Penggant i an hak : 15 % x Rp. 71.250 .000 , - =
Rp. 10.687 .500 , - +
Jumlah = Rp. 81.937 .500 , -
karena fak tanya bahwa Pemohon Penin jauan Kembal i t i dak
pern ah berencana untuk melakukan Pemutusan Hubungan Ker ja ,
namun Termohon Penin jauan Kembal i l a h yang t i dak
masuk/ mangki r beker j a te rh i t ung mula i tangga l 01 Jun i 2008
sampai dengan tangga l 15 Agustus 2008, tanpa ada alasan
yang je l as walaupun te l ah dipangg i l sebanyak 2 (dua) ka l i
Bukt i T- 17 bahwa walaupun benar Pemohon melakukan Pemutusan
Hubungan Ker ja te rhadap Termohon quod non, te tap i yang
di l akukan Pemohon adalah Mutas i Karyawan ada lah merupakan
Hal . 11 dar i 12 hal . Put . No. 135 PK/Pdt .Sus /201 1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
program secara umum yang d i l akukan sesua i dengan kebutuhan
perusahaan.
Bahwa berdasarkan ura ian dan pen je lasan Pemohon
dia tas , te l ah te rbuk t i per t imbangan hukum Judex Fact i
ada lah per t imbangan hukum yang sa lah dalam penerapan hukum
pembukt i an , sa lah dan ke l i r u menerapkan hukum ser ta
melampaui wewenang yang dibe r i kan o leh Undang- Undang, akan
te tap i ha l in i te l ah dibena r kan o leh Judex Jure da lam
per t imbangan putusannya , seh ingga Putusan Judex Jure
te rsebu t d in i l a i o leh Pemohon te l ah te rdapa t kekh i l a f an
Hakim dan keke l i r uan yang nyata . Oleh karena i t u mohon
kepada Maje l i s Hakim Agung yang memer i ksa dan mengadi l i
Permohonan Penin jauan Kembal i in i berkenan memutuskan hal -
ha l sebaga i ber i ku t :
1. Mener ima dan mengabulkan permohonan Penin jauan
Kembal i dan memohon.
2. Membata lkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 181
K/ Pdt .Sus /2010 tangga l 26 Mei 2010 jo Putusan Pengad i l an
Hubungan Indus t r i a l pada Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusa t
Nomor : 201/ PHI . G/2009/P HI .PN.JKT.PST tangga l 15 Oktober
2009.
3. Mengadi l i send i r i dan menyatakan gugatan Para
Penggugat t i dak dapat d i te r ima dan atau menolak gugatan
Penggugat untuk se lu ruhnya .
Bahwa per t imbangan Judex Jure dalam putusannya yang
menyatakan , bahwa Judex Fact i da la m per t imbangan hukumnya
sudah tepa t dan t i dak sa lah menerapkan hukum, padaha l
apab i l a dice rmat i te rn yata per t imbangan hukum Judex Fact i
te rsebu t je l as - je l as te lah sa lah dalam menerapkan hukum
pembukt i an , sa l ah dan ke l i r u menerapkan hukum ser ta
melampaui wewenang yang dibe r i kan o leh undang- undang, maka
secara t i dak langsung Judex Jure dapa t membenarkan semua
t i ndak an, perbua t an dan pelanggaran yang di l akukan oleh
Peker j a walaupun perbua ta n dan pelanggan te rsebu t ada lah
sa lah dan ber ten tangan dengan Undang- Undang No. 13 Tahun
2003 ten tang Ketenagaker j aan Jo. Pera tu ran Pelaksanaannya,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
seh ingga dengan adanya pembenaran in i seka l i gus Judex Jure
secara t i dak lan gsung membuka kesempatan / pel uang dan
memperbo lehkan se lu ru h Peker ja yang beker j a di perusahaan
swasta maupun BUMN dapat melakukan per buatan dan
pel anggaran kesa lahan bera t yang ber ten tangan dengan
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagaker j aan
Jo. Pera tu ran Pelaksanaannya ser ta ber ten tangan dengan
Pera tu ran Perusahaan, dan kemudian diakh i r i hubungan
ker j anya dengan mempero le h uang pesangon, uang penghargaan
masa ker j a dan uang penggant i an hak dimana per t im bangan
hukum demik ian te l ah ber ten tangan dengan Pasa l 158 ayat (2 )
dan (3 ) Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 ten tang
Ketenagaker j aan .
Bahwa per t imbangan Judex Jure dalam putusannya seper t i
te rsebu t d ia tas , dapat merusak ta tanan atau s is t em hukum
yang ber l aku d i Indones ia oleh karena atu ran yang mengat ur
ten tang pelaksanaan hubungan ker j a , hak dan kewaj i ban ser ta
sanks i - sanks i da la m hubungan indus t r i a l sudah di te t apkan
dalam Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 dan atu ran
pelaksanaannya namun hal te rsebu t te l ah d ianu l i r / d i p a t ahkan
dan t i dak d i t e r apkan oleh Judex Jure dalam per t imbangan
hukumnya seh ingga atu ran pelaksanaan da lam hubungan ker j a
t i dak lag i mempunyai kepas t i an hukum hag i pencar i kead i l an
khususnya Pemohon. Apabi l a per t imbangan Judex Jure dala m
putusannya did i amkan dan te lah berkekua t an hukum te t ap
ser ta di l aksanakan maka ha l in i akan menjad i preseden buruk
bag i penegakan huk um di Indones ia khususnya penegak kan
hukum te rhadap masalah penye lesa ian Perse l i s i h an Hubungan
Indus t r i a l sebab putusan te rsebu t set i ap sa at dapat
d i j ad i kan Yur i sp rudens i bag i para peke r ja yang melakukan
kesa lahan bera t dan Maje l i s Hakim pada Pengad i l an Hubungan
Indus t r i a l yang memer iksa dan mengadi l i Perse l i s i h an
Pemutusan Hubungan Ker ja karena alasan Peker ja melakukan
kesa lahan bera t demi memuluskan ke ing inan pr ibad i .
Menimbang, bahwa te rhadap alasan- alasan pen in j auan
kembal i te rsebu t Mahkamah Agung berpendapat :
Hal . 13 dar i 12 hal . Put . No. 135 PK/Pdt .Sus /201 1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kebera tan - kebera tan Pemohon Penin jauan Kembal i t i dak
bera lasan dengan per t imbangan- per t imbangan sebaga i
ber i ku t :
Bahwa kebera tan Pemohon Penin jauan Kembal i bahwa
putusan Judex Jur i s yang membenarkan se lu ruh per t imbangan
Judex Fact i ada lah t i dak te rmasuk penger t i an keke l i r uan
yang nyata karena Judex Fact i te lah member i per t imbangan
se lu ruh bukt i - bukt i yang dia jukan o leh Penggugat maupun
Tergugat yang pada pokoknya perse l i s i h an a quo d iawal i
karena adanya t i ndakan demosi o leh Tergugat kepada
Penggugat yang din i l a i t i dak patu t . Terhadap kebera tan -
kebera tan Penggugat te rsebu t hanya lah merupakan perbedaan
pendapat sa ja seh ingga t i dak masuk da lam penger t i an
keke l i r uan yang nyata .
Bahwa bukt i PK-1 sudah dia j ukan sebaga i bukt i o leh
Tergugat ya i t u sebaga imana bukt i T.16 , sedangkan bukt i PK-2
t i dak bers i f a t menentukan karena Judex Fact i sudah meni la i
demosi t i dak patu t lag ipu l a bukt i PK-2 te rsebu t t i dak
dise r t a i tanda te r ima yang membukt i kan sura t te rsebu t te l ah
di te r ima oleh Penggugat .
Menimbang, bahwa berdasarkan per t imbangan d i atas ,
maka permohonan pen in jauan kembal i yang d ia jukan oleh
Pemohon Penin jauan Kembal i : PT. ASURANSI JIWA WANAARTHA
ADISARANA, te rsebu t harus di t o l a k ;
Menimbang, bahwa o leh karena n i l a i gugatan dalam
perkara in i d ibawah Rp. 150.000 .000 , - (se ra tus l ima puluh
ju ta rup iah ) , maka berdasarkan keten tuan pasa l 58 Undang-
Undang No. 2 Tahun 2004, b iaya perkara dibebankan kepada
Negara ;
Memperhat i kan pasa l - pasa l dar i Undang- Undang No. 48
Tahun 2009 dan Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 sebaga imana
yang te l ah diubah dengan Undang- Undang No 5 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 ,
Undang- Undang No. 2 Tahun 2004 ser ta pera tu ran perundang-
undangan la i n yang bersangku tan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan penin j auan kembal i dar i Pemohon
Penin jauan Kembal i : PT. ASURANSI JIWA WANAARTHA
ADISARANA, te r sebu t ;
Membebankan biaya perkara penin j auan kembal i in i
kepada Negara ;
Demik ian lah dipu tuskan da lam rapa t permusyawara tan
Mahkamah Agung pada har i Selasa , tanggal 29 November 2011
oleh Prof . DR. Mieke Komar, SH.MCL. Hakim Agung yang
di te t apkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebaga i Ketua Maje l i s .
Fauzan, SH.MH dan Horadin Saragih , SH.MH. Hakim- Hakim Ad.
Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebaga i Anggota , dan d iucapkan
dalam s idang te rbuka untuk umum pada har i i tu juga o leh
Ketua Maje l i s beser ta Hakim- Hakim Anggota te rsebu t dan
Retno Kusrin i , SH.MH. Pani te ra Penggant i dengan t i dak
dihad i r i o leh para pihak ;
Hakim- Hakim Anggota : Ketua :
t t d / . Fauzan, SH.MH t t d / . Pro f . DR. Mieke
Komar, SH.MCL
t t d / . Horad in Sarag ih , SH.MH
Pani te ra Penggant i :
t t d / . Retno Kusr in i , SH.MH
Untuk Sal i nan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Pani te ra
Pani te ra Muda Perdata Khusus.
RAHMI MULYATI, SH.MH
NIP : 19591207 198512 2 002
Hal . 15 dar i 12 hal . Put . No. 135 PK/Pdt .Sus /201 1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16