109_PID.SUS_2011_PN.SBY

92
hkama ahkamah Agung Republ Mahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia ublik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N No.109/Pid.Sus/2011/PN.Sby. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah memutus dengan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : ---------------------------------------------------------------------------------- 1. Nama Lengkap : EKO HARIANTO------------------------------------------------ Tempat Lahir : Surabaya ;---------------------------------------------------------- Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 20 Desember 1964;------------------------------ Jenis Kelamin : laki-laki; ----------------------------------------------------------- Kebangsaan : Indonesia ; ------------------------------------------------------ Agama : Islam ;--------------------------------------------------------- Tempat Tinggal : Jl Setinggi Rt.1 Rw.1 Kel Demangan, Kecamatan Taman Kota Madiun;----------------------------------------------------- Pekerjaan : Wiraswasta;--------------------------------------------------------- Terdakwa dalam perkara ini ditahan : Penyidik tanggal 12 September 2011, No. Print- 03/0.5.14/T-2/Fd.1/09/2011 sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011--------------------- Penuntut Umum tanggal 27 September 2011 No. Print-04/T-7/Ft.1/09/2011 sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011;-------------------- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Oktober 2011 No. 108/Pid.Sus/2011/PN.Sby sejak tanggal 03 Oktober 2011, sampai dengan tanggal 01 Nopember 2011;--------------------------------------------------- 1 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Transcript of 109_PID.SUS_2011_PN.SBY

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    P U T U S A N

    No.109/Pid.Sus/2011/PN.Sby.

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang

    memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama,

    dengan acara pemeriksaan biasa, telah memutus dengan putusan seperti tersebut dibawah ini

    dalam perkara terdakwa : ----------------------------------------------------------------------------------

    1. Nama Lengkap : EKO HARIANTO------------------------------------------------

    Tempat Lahir : Surabaya ;----------------------------------------------------------

    Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 20 Desember 1964;------------------------------

    Jenis Kelamin : laki-laki; -----------------------------------------------------------

    Kebangsaan : Indonesia ;------------------------------------------------------

    Agama : Islam ;---------------------------------------------------------

    Tempat Tinggal : Jl Setinggi Rt.1 Rw.1 Kel Demangan, Kecamatan Taman

    Kota Madiun;-----------------------------------------------------

    Pekerjaan : Wiraswasta;---------------------------------------------------------

    Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

    Penyidik tanggal 12 September 2011, No. Print- 03/0.5.14/T-2/Fd.1/09/2011 sejak

    tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011---------------------

    Penuntut Umum tanggal 27 September 2011 No. Print-04/T-7/Ft.1/09/2011 sejak

    tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011;--------------------

    Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal

    03 Oktober 2011 No. 108/Pid.Sus/2011/PN.Sby sejak tanggal 03 Oktober 2011,

    sampai dengan tanggal 01 Nopember 2011;---------------------------------------------------

    1

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

    Surabaya tanggal 26 Nopember 2011, No. 108/Pid.Sus/2011/PN.Sby sejak tanggal 02

    Nopember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;-------------------------------

    Perpanjangan ke I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

    Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari

    2012;-----------------------------------------------------------------------------------------------

    Perpanjangan ke II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

    Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari

    2012;------------------------------------------------------------------------------------------------

    Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya

    yang bernama YULIANA HERIYANTININGSIH, SH.MH Advokat dan Penasehat Hukum

    yang beralamat di Jalan Legundi No. 31 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

    24 Oktober 2011;--------------------------------------------------------------------------------------------

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;----

    Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

    Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Oktober 2011 Nomor: 109/Pid.Sus/2011/PN.Sby

    tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara

    tersebut;----------

    Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana

    Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 109 /Pid.Sus/2011/PN.Sby tentang

    penentuan hari sidang perkara terdakwa : EKO HARIANTO tanggal 04 Oktober 2011;--------

    Telah membaca Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara

    Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa barang bukti dalam

    perkara

    ini.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    2

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan

    persidangan pada tanggal 06 Januari 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis

    Hakim memutus sebagai berikut :-------------------------------------------------- ----------------------

    1 Menyatakan terdakwa EKO HARIANTO, terbukti bersalah melakukan tindak

    pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18

    ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

    telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

    Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam surat

    dakwaan pertama primair--------------------------------------------------------------------------

    2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO HARIANTO dengan pidana penjara

    selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam

    tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, DAN denda sebesar

    Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.

    3 Menghukum terdakwa EKO HARIANTO untuk membayar uang pengganti sebesar

    Rp.179.756.012,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu

    dua belas rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah

    keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita

    oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak

    mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka

    dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----------------------------

    4 Menyatakan barang bukti berupa : ---------------------------------------------------------------

    1 1 (satu) buah buku penerimaaan angsuran tahun 2005.;---------------------------------

    2 1 (satu) lembar kertas berisi angsuran nasabah yang diterima sekretaris setor ke

    Bendahara.;-----------------------------------------------------------------------------------

    --

    3

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    3 Surat Pemerintah Kota Madiun Kecamatan Taman Nomor :

    412.2/51/401.403/2011 tanggal 04 Pebruari 2011 perihal penyelesaian/

    penyerahan dana LKK dan Pembinaan Pengurus LKK

    Demangan.;---------------------------------

    4 Surat Pemerintah Kota Madiun Kecamatan Taman Kelurahan Demangan Nomor :

    412/32/401.403.8/2011 tanggal 01 Pebruari 2011 perihal pembinaan pengurus

    LKK Kelurahan

    Demangan.;-----------------------------------------------------------------

    5 Surat Lembaga Keuangan Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun

    Nomor : 02/LKK Dmg/I/2011 tanggal 28 Januari

    2011.;--------------------------------

    6 1 (satu) bendel laporan LKK Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota

    Madiun tahun 2005/ 2006 terdiri dari Buku Kas, Laporan Rugi-Laba, Neraca/ per

    tiga bulan, angsuran

    harian.;-----------------------------------------------------------------

    7 1 (satu) bendel laporan LKK Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota

    Madiun tahun 2007 terdiri dari Buku Kas, Laporan Rugi-Laba, Neraca/ per tiga

    bulan, angsuran

    harian.;-----------------------------------------------------------------------

    8 1 (satu) bendel laporan LKK Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota

    Madiun tahun 2008 terdiri dari Buku Kas, Laporan Rugi-Laba, Neraca/ per tiga

    bulan, angsuran

    harian.;-----------------------------------------------------------------------

    9 1 (satu) bendel laporan LKK Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota

    Madiun tahun 2009 (sampai dengan bulan Juni 2009) terdiri dari Buku Kas,

    4

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Laporan Rugi-Laba, Neraca/ per tiga bulan, angsuran

    harian.;-------------------------

    10 1 (satu) bendel Data peminjam Lembaga Keuangan Kelurahan Kelurahan

    Demangan RT. I, RT. II, RT.

    III;-----------------------------------------------------------

    11 1 (satu) bendel Data peminjam Lembaga Keuangan Kelurahan Kelurahan

    Demangan RT. IV, RT. V, RT.

    VI;---------------------------------------------------------

    12 1 (satu) bendel Data peminjam Lembaga Keuangan Kelurahan Kelurahan

    Demangan RT. VII, RT. VIII, RT.

    IX;-----------------------------------------------------

    13 1 (satu) bendel Data peminjam Lembaga Keuangan Kelurahan Kelurahan

    Demangan RT. X, RT. XI, RT.

    XII;--------------------------------------------------------

    14 1 (satu) bendel Data peminjam Lembaga Keuangan Kelurahan Kelurahan

    Demangan RT. XIII, RT. XIV, RT.

    XV;---------------------------------------------------

    15 1 (satu) bendel Data peminjam Lembaga Keuangan Kelurahan Kelurahan

    Demangan RT. XVI, RT. XVII, RT.

    XVIII;-----------------------------------------------

    16 1 (satu) bendel Data peminjam Lembaga Keuangan Kelurahan Kelurahan

    Demangan RT. XIX, RT. XX, RT.

    XXI;---------------------------------------------------

    17 1 (satu) bendel Data peminjam Lembaga Keuangan Kelurahan Kelurahan

    Demangan RT. XXII, RT. XXIII, RT.

    XXIV;---------------------------------------------

    5

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    18 1 (satu) bendel Data peminjam Lembaga Keuangan Kelurahan Kelurahan

    Demangan RT. XXII, RT. XXIII, RT.

    XXIV;--------------------------------------------

    19 1 (satu) bendel Data peminjam Lembaga Keuangan Kelurahan Kelurahan

    Demangan RT. XXV, RT. XXVI, RT. XXVII,

    XXVIII.;-------------------------------

    20 1 (satu) bendel Data nasabah LKK Demangan RT. XX, RT.XXII, RT. XXIII,

    RT. I, RT. V, RT.

    XXI.;---------------------------------------------------------------------------

    21 2 (dua) buah buku catatan pribadi bulan Mei 2006 sampai dengan bulan

    Nopember 2008 terdiri

    dari :-----------------------------------------------------------------------------

    Buku pengeluaran Kantor.-------------------------------------------------------------------

    Buku penerimaan pinjaman -----------------------------------------------------------------

    22 2 (dua) bendel buku catatan pinjaman dari Sdr. EKO dan Sdr.

    JOKO;---------------.

    23 1 (satu) bendel Data LKK Demangan Kecamatan Taman Kota

    Madiun.-------------

    24 Tanda terima intensif pengurus bina usaha tahun 2004 per Juni

    2005----------------.

    25 Tanda terima intensif pengurus bina usaha tahun 2004 per September

    2005.;-------

    26 Tanda terima intensif pengurus bina usaha tahun 2004 per Desember

    2005.---------

    27 1 (satu) lembar kertas berisi : kwitansi senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan

    ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit komputer pentium III, kwitansi

    6

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

    pembelian 1 (satu) buah Direction Cabinet 4 laci merk Brother, nota pembelian

    Meja Imperial senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu

    rupiah).--------------------------

    28 1 (satu) lembar kertas berisi : nota dari Dwi Tunggal tertanggal 27 Maret 2006

    pembelian 1 (satu) buah directio cabinet 4 laci merk Brother, kwitansi senilai Rp.

    1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1

    (satu) buah Direction Cabinet 4 laci merk

    Brother.;---------------------------------------------

    29 1 (satu) buah Buku Lampiran Hasil Pemeriksaan Khusus LKK Kelurahan

    Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun dari Inspektorat

    Madiun;---------------.

    30 Foto copy surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2004 tentang

    Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) tanggal 15 Juli

    2004 ;--------------------------

    31 Foto copy surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 12 Tahun 2007 tentang

    Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Kota Madiun tanggal 20 Juni

    2007 ;---------

    Tetap dalam lampiran berkas perkara-------------------------------------------------------

    32 Uang dana LKK Demangan per Juni 2011 sebesar Rp. 14.515.000,- (empat belas

    juta lima ratus lima belas ribu

    rupiah);-----------------------------------------------------

    Dikembalikan pada Pemerintah Kota Madiun.;--------------------------------------------

    5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu

    rupiah) kepada Negara.;----------------------------------------------------------------------------

    7

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Telah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang

    dibacakan didepan persidangan pada tanggal yang pada pokoknya memohon

    agar kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-------

    1 Menyatakan dakwaan pertama jaksa Penuntut Umum Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1)

    huruf b (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU

    No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi ke 1 Jo Pasal 64 (1)

    KUH Pidana, tidak dapat dibuktikan secara hukum ( yuridis );-------------------------

    2 Membebaskan terdakwa EKO HARIANTO dari segala tuntutan hukum;-----------------

    3 Membebankan biaya perkara kepada negara.

    Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

    Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan

    pada tanggal 13 Januari 2012 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana, serta Duplik

    dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan secara lesan yang pada pokoknya tetap

    pada Nota Pembelaannya / Pledoinya;-------------------------------------------------------------------

    Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum

    dengan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDS-03/MDN/Ft.1/09/2011 tertanggal 30 September

    2011, yang dibacakan di persidangan tanggal 24 Oktober 2011 yaitu :-----------------------------

    DAKWAAN :----------------------------------------------------------------------------------------------

    PERTAMA :-------------------------------------------------------------------------------------------------

    Bahwa ia terdakwa EKO HARIANTO selaku Ketua Bina Usaha yang ditetapkan atas

    dasar musyawarah kelurahan dan Ketua Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Kelurahan

    Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah

    Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun Nomor 4 tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang

    Pembentukan Pengurus Lembaga Keuangan Kelurahan Kecamatan Taman Kabupaten

    Madiun, secara berturut-turut pada waktu antara bulan Januari 2004 sampai dengan bulan

    Desember 2006 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan

    8

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    tahun 2006, bertempat di Kantor Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun atau

    setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

    Tindak Pidana Korupsi Surabaya, terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang ada

    hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan

    tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

    kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

    yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan

    cara sebagai berikut :

    SELAKU KETUA BINA USAHA (TAHUN 2004);--------------------------------------------------

    Bahwa Bina Usaha dibentuk dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan

    potensi ekonomi Kelurahan, khususnya potensi ekonomi yang diusahakan

    keluarga miskin/kurang mampu. Dan mempunyai tujuan: a). Tersedianya modal

    usaha dengan bunga murah bagi sektor usaha informal, home industri, industri

    kecil khususnya yang diusahakan keluarga miskin/kurang mampu yang belum

    dapat mengakses permodalan dari lembaga perbankan karena berbagai

    persyaratan teknis; b). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya

    keluarga miskin/kurang mampu yang berusaha; c). Mengurangi keluarga miskin/

    kurang mampu di Kelurahan.;-----------------------------------------------------

    Bahwa terdakwa selaku Ketua Bina Usaha Kelurahan Demangan Kecamatan

    Taman Kota Madiun, mempunyai tugas dan tanggung jawab :-----------------------

    - Memimpin organisasi.------------------------------------------------------------------

    - Mengajukan persyaratan pinjaman dan besarnya bunga pinjaman dalam;------

    Musyawarah kelurahan.;----------------------------------------------------------------

    - Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap peminjam dalam hal

    pinjaman dan pengembalian pinjaman.;----------------------------------------------

    9

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    - Mengatur perputaran modal ;-----------------------------------------------------------

    - Melaporkan perkembangan setiap 3 (tiga) bulan berupa neraca dan rugi/laba

    kepada Kelurahan.;----------------------------------------------------------------------

    - Bahwa terdakwa selaku Ketua Bina Usaha Kelurahan Demangan pada tahun 2004

    menerima dana bantuan dari Pemerintah Kota Madiun sebesar Rp.100.000.000.-

    (seratus juta rupiah), dimana dana tersebut oleh terdakwa dicairkan dalam tiga

    tahap yakni:-----------------------------------------------------------------------------------

    pada tanggal 2 September 2004 sebesar Rp. 25.000.000,-

    pada tanggal 4 Oktober 2004 sebesar Rp. 25.000.000,-

    pada tanggal 12 Desember 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-

    Jumlah: Rp.100.000.000,-

    - Bahwa dana tersebut selanjutnya oleh terdakwa disalurkan kepada masyarakat yang

    mengajukan pinjaman, dengan persyaratan foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga yang

    dilampiri dengan surat pengantar dari Ketua Rt setempat, dengan ketentuan bunga sebesar 1,5

    % (satu setengah persen), sesuai dengan ketentuan. Dengan daftar peminjam sebagai berikut:

    DATA NASABAH BINA USAHA TAHUN 2004 DENGAN BUKTI SURAT PERJANJIAN

    NO NAMA RT REALISASI PINJAMAN DIANGSUR SISA PINJAM TOTAL KET.

    POKOK

    JASA POKOK JASA

    1

    Rumini 1 16 / 10 / 2004 500.000 400.000 60.000 100.000 15.000 115.000

    2 Rochmini 1 28 / 12 / 2004 500.000 450.000 67.500 50.000 7.500 57.500

    3 Slamet Basuki 7 28 / 12 / 2004 500.000 350.000 52.500 150.000 22.500 172.500

    4 Tukirah 7 16 / 08 / 2005 500.000 150.000 22.500 350.000 52.500 402.500

    5 Lia Susanti 1 16 / 07 / 2004 1.000.000 300.000 45.000 700.000 105.000 805.000

    6 Bambang Hermanto 2 16 / 08 / 2005 500.000 250.000 37.500 250.000 37.500 287.500

    7 Karmi 3 16 / 10 / 2005 500.000 300.000 45.000 200.000 30.000 230.000

    8 Redy Sutomo 3 16 / 08 / 2005 500.000 400.000 60.000 100.000 15.000 115.000

    9 Wagimun 6 11/10/2005 500.000 200.000 15.000 300.000 60.000 360.000

    10 Sunaryo 7 10/10/2004 500.000 200.000 30.000 300.000 45.000 345.000

    11 Tuminah / Jumiran 7 11/10/2004 500.000 350.000 52.500 150.000 22.500 172.500

    12 Suparti 7 10/10/2004 500.000 200.000 30.000 300.000 45.000 345.000

    10

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    13 Siti Romelah 7 10/10/2004 500.000 100.000 15.000 400.000 60.000 460.000

    14 Mariyah 7 16 / 08 / 2005 300.000 150.000 22.500 150.000 22.500 172.500

    15 Purwantini 8 10/10/2004 500.000 200.000 30.000 300.000 45.000 345.000

    16 Slamet M 9 10/10/2004 500.000 100.000 15.000 400.000 60.000 460.000

    17 Bibit Puji Lestari 9 10/10/2004 500.000 350.000 27.500 150.000 37.500 187.500

    18 Boinah 9 10/10/2004 500.000 200.000 30.000 300.000 45.000 345.000

    19 Riyono 10 10/10/2004 500.000 250.000 37.500 250.000 37.500 287.500

    20 Prasetyo 11 11/10/2004 1.000.000 700.000 105.000 300.000 45.000 345.000

    21 Widodo 11 28 / 10 / 2004 500.000 100.000 15.000 400.000 60.000 460.000

    22 Isti 11 28 / 10 / 2004 500.000 250.000 22.500 250.000 52.500 302.500

    23 Mashudi 11 28 / 11 / 2004 500.000 150.000 22.500 350.000 52.500 402.500

    24 Djumino 12 11/10/2004 500.000 350.000 52.500 150.000 22.500 172.500

    25 Supi / Ambardi 12 11/10/2004 500.000 500.000 75.000 575.000 26 Sumilah 12 11/10/2004 500.000 100.000 15.000 400.000 60.000 460.000

    27 Joko Riyanto 12 16 / 06 / 2004 500.000 500.000 75.000 575.000 28 Agus Salim 13 11/10/2004 500.000 200.000 30.000 300.000 45.000 345.000

    29 Bagiyo 13 10/10/2004 500.000 400.000 60.000 100.000 15.000 115.000

    30 Marsi 14 11/10/2004 500.000 250.000 37.500 250.000 37.500 287.500

    31 Sutiyo 14 28 / 12 / 2004 500.000 500.000 75.000 575.000 32 Tasmiati 15 28 / 12 / 2004 500.000 250.000 37.500 250.000 37.500 287.500

    33 Miatun 16 28 / 11 / 2004 500.000 300.000 45.000 200.000 30.000 230.000

    34 Handoyo 16 28 / 10 / 2004 500.000 400.000 60.000 100.000 15.000 115.000

    35 Katiyah 16 11/10/2004 500.000 450.000 67.500 50.000 7.500 57.500

    36 Suparman 17 28 / 12 / 2004 500.000 50.000 7.500 450.000 67.500 517.500

    37 Mamik 17 11/10/2004 500.000 150.000 22.500 350.000 52.500 402.500

    38 Tukirah 18 28 / 12 / 2004 500.000 200.000 15.000 300.000 60.000 360.000

    39 Rahayuningsih 18 10/10/2004 500.000 450.000 7.500 50.000 7.500 57.500

    40 Slamet 18 28 / 12 / 2004 500.000 250.000 30.000 250.000 45.000 295.000

    41 Samiati 19 28 / 10 / 2004 500.000 400.000 60.000 100.000 15.000 115.000

    42 Suyono 19 10/10/2004 500.000 150.000 22.500 350.000 52.500 402.500

    43 Bunyamin / Darmini 19 11/10/2004 500.000 300.000 45.000 200.000 30.000 230.000

    44 Sumarni 20 11/10/2004 500.000 350.000 52.500 150.000 22.500 172.500

    44 Kamsianto 14 15 / 01 / 2005 500.000 250.000 37.500 250.000 37.500 287.500

    45 Slamet Wiyono 26 28 / 12/ 2004 500.000 350.000 52.500 150.000 22.500 172.500

    46 Sundari 26 11/10/2004 500.000 150.000 22.500 350.000 52.500 402.500

    47 Bibit 26 15 / 01 / 2005 1.000.000 300.000 700.000 150.000 850.000 48 Suwigyo 27 28 / 12 / 2004 500.000 200.000 30.000 300.000 45.000 345.000

    49 Dodik TH 27 28 / 10 / 2004 500.000 100.000 15.000 400.000 60.000 460.000

    50 Mino 23 16 / 07 / 2004 1.000.000 1.000.000 150.000 1.150.000 51 Joko agus (kokok

    hp )4 16 / 07 / 2004 1.000.000 1.000.000 150.000 1.150.000

    52 Eko harianto 1 16 / 07 / 2004 1.000.000 1.000.000 150.000 1.150.000

    53 Joko waluyo 23 16 / 07 / 2004 1.000.000 300.000 45.000 700.000 105.000 805.000

    JUMLAH 30.300.000 12.750.000 1.730.000 2.745.000 20.295.000

    11

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    17.550.000

    Jumlah yang sudah tercatat dipengurus baru

    4.000.000 1.400.000 150.000 2.600.000 450.000 3.050.000

    JUMLAH TOTAL 26.300.000 11.350.000 1.580.000 14.950.000

    2.295.000 17.245.000

    - Karena terdakwa selaku Ketua Bina Usaha Kelurahan Demangan Kecamatan Taman

    Kota Madiun, maka terdakwa bertanggungjawab atas pengelolaan dana berupa modal Bina

    Usaha yang diterima oleh Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, guna

    meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga miskin/kurang mampu yang

    berusaha; dan mengurangi keluarga miskin/kurang mampu di Kelurahan, khususnya di

    Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun.;----------------------------------------------

    Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Ketua Bina Usaha,

    terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan, dalam mengelola dana

    bergulir berupa modal usaha yang diterimanya, karena pengelolaannya tidak sesuai dengan

    maksud dan tujuan Bina Usaha itu sendiri yaitu dana yang disalurkan kepada masyarakat

    tersebut setelah dikembalikan oleh peminjamnya kemudian oleh terdakwa dipinjamkan

    kembali kepada warga yang lain, tidak disertai /dibuatkan administrasi atau pembukuan

    dengan baik sehingga terdakwa tidak bisa melakukan kontrol terhadap perkembangan dana

    Bina Usaha tersebut;----------------------------------------------------------------------------------------.

    Akibat dari penyalahgunaan kewenangan atau kesempatannya selaku Ketua Bina Usaha

    Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, atas dasar perhitungan pada waktu

    serah terima jabatan dengan pengurus baru pada tahun 2010, terdapat dana yang tidak dapat

    dipertanggung jawabkan terdakwa sebesar (Rp.100.000.000,00 Rp.43.735.000,00) =

    Rp.56.265.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan

    rincian sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------

    Modal Bina usaha Rp.100.000.000,00

    Diterima Pengurus Baru Rp. 22.010.000,00

    Masih diwarga peminjam Rp. 20.700.000,00

    Pengembalian peminjam/nasabah Rp. 1.025.000,00 +

    12

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Rp. 43.735.000,00 -

    Jumlah yang tidak bisa dipertanggung jawabkan: Rp. 56.265.000,00

    SELAKU KETUA LEMBAGA KEUANGAN KELURAHAN (LKK) TAHUN 2005 DAN

    TAHUN 2006;-----------------------------------------------------------------------------------------------

    - Berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga

    Keuangan Kelurahan (LKK) Kota Madiun, terdakwa selaku Ketua Lembaga Keuangan

    Kelurahan (LKK) Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, mempunyai tugas

    dan tanggung jawab :----------------------------------------------------------------------------------------

    Memimpin organisasi.---------------------------------------------------------------------

    Mengajukan persyaratan pinjaman dan besarnya bunga pinjaman dalam

    musyawarah kelurahan-------------------------------------------------------------------.

    Mengevaluasi dan memutuskan besarnya pinjaman.---------------------------------

    Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap peminjam dalam hal

    pinjaman dan pengembalian pinjaman.-------------------------------------------------

    Mengatur dan mengendalikan perputaran kas dan modal kerja.--------------------

    Melaporkan perkembangan pengelolaan LKK setiap 3 (tiga) bulan berupa

    neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Lurah dan dilaporkan

    kepada Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, tembusannya

    disampaikan kepada Camat, Lurah dan Ketua LPMK.-------------------------------

    Mempetanggung jawabkan pengelolaan LKK setiap akhir tahun melalui

    musyawarah kelurahan yang hasilnya disahkan dan dilaporkan kepada

    Walikota melalui BPM tembusannya disampaikan kepada Bappeda, Bagian

    Keuangan, Camat, Lurah dan Ketua LPMK.------------------------------------------

    13

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Bahwa LKK dibentuk dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan potensi

    ekonomi Kelurahan khusus potensi ekonomi yang diusahakan keluarga miskin/kurang

    mampu. Dan mempunyai tujuan: a). Tersedianya modal usaha dengan bunga murah bagi

    sektor usaha informal, home industri, industri kecil khususnya yang diusahakan keluarga

    miskin/kurang mampu yang belum dapat mengakses permodalan dari lembaga perbankan

    karena berbagai persyaratan teknis; b). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya

    keluarga miskin/kurang mampu yang berusaha; c). Mengurangi keluarga miskin/kurang

    mampu di

    Kelurahan. .---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Bahwa pada tahun 2005 Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Kelurahan

    Demangan dibentuk dengan kepengurusan: Ketua adalah terdakwa (EKO HARIANTO),

    Sekretaris JOKO WALUYO dan Bendahara AGUS WIDODO.-------------------------------------.

    Bahwa dalam tahun 2005 LKK Kelurahan Demangan menerima bantuan keuangan dari

    Pemerintah Kota Madiun sebesar Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah),

    dan tahun 2006 sebesar Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah),

    selanjutnya dana tersebut dipinjamkan kepada warga masyarakat Kelurahan Demangan

    Kecamatan Taman Kota Madiun, dengan perincian daftar peminjam sebagai berikut:

    DANA NASABAH LKK DENGAN BUKTI SURAT PERJANJIAN

    NO NAMA RT REALISASI JMLH PINJAM

    DIANGSUR SALDO JASA TOTAL KETERANGAN

    1 MIRIN 1 24/10/2006 2.500.000 1.725.000 775.000 116.250 891.250 Tdk Ada Data Dukung

    2 KASIYAN 1 17/04/2006 500.000 0 500.000 75.000 575.000

    3 RUMINI 1 17/09/2007 500.000 50.000 450.000 67.500 517.500 4 EKO

    HARIYANTO1 10/12/2006 5.000.000 2.500.000 2.500.000 750.000 3.250.000

    5 EKO HARIYANTO

    1 17/04/2007 5.000.000 0 5.000.000 750.000 5.750.000 Tdk Ada Data Dukung

    6 LIA SUSANTI 1 27/12/2005 2.500.000 125.000 2.375.000 356.250 2.731.250 Tdk Ada Data Dukung

    7 SUPARNO 1 20/08/2006 2.000.000 600.000 1.400.000 210.000 1.610.000 Tdk Ada Data Dukung

    8 JOKO SUSILO 1 18/10/2007 1.000.000 500.000 500.000 75.000 575.000

    10 LUTVI 1 17/02/2007 500.000 0 500.000 75.000 575.000 11 MARYONO 1 17/06/2006 500.000 100.000 400.000 60.000 460.000 Tdk Ada Data

    Dukung

    12 SUMARNI /SP 1 17/08/2007 1.250.000 0 1.250.000 187.500 1.437.500 Tdk Ada Data Dukung

    13 BONIYEM 2 27/12/2005 2.000.000 1.827.500 172.500 25.875 198.375 Tdk Ada Data Dukung

    14 BONIYEM 2 04/12/2006 500.000 250.000 250.000 37.500 287.500 LUNAS15 DJAMIN 2 16/10/2006 300.000 76.500 223.500 33.525 257.025 Tdk Ada Data

    Dukung16 WAHONO 2 16/10/2006 500.000 150.000 350.000 52.500 402.500 Tdk Ada Data

    Dukung

    17 SUSILO 2 20/08/2006 400.000 80.000 320.000 48.000 368.000 18 DARWATI 2 04/12/2006 2.000.000 0 2.000.000 300.000 2.300.000 19 SUKIYO 2 17/06/2006 500.000 300.000 200.000 30.000 230.000 LUNAS

    20 SUWARTI 3 17/04/2006 1.000.000 900.000 100.000 15.000 115.000

    14

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    21 SUWARTI 3 17/05/2007 500.000 200.000 300.000 45.000 345.000 Tdk Ada Data Dukung

    22 UMINAR 3 24/10/2006 500.000 250.000 250.000 37.500 287.500 Tdk Ada Data Dukung

    23 SUTIYAH / ADAM

    3 17/06/2006 500.000 150.000 350.000 52.500 402.500

    24 BUDIYANTO 3 17/06/2006 500.000 450.000 50.000 7.500 57.500 25 GUNARTI 3 17/02/2006 1.000.000 100.000 900.000 135.000 1.035.000 Tdk Ada Data

    Dukung26 EDI

    SUTRISNO3 17/02/2006 500.000 0 500.000 75.000 575.000 Tdk Ada Data

    Dukung

    27 ADIK ( HIZKRIANI )

    3 24/12/2006 600.000 0 600.000 90.000 690.000 Tdk Ada Data Dukung

    28 REDY SUTOMO

    3 06/10/2006 600.000 0 600.000 90.000 690.000 Tdk Ada Data Dukung

    29 SUGIARTATIK

    3 06/10/2006 500.000 0 500.000 75.000 575.000

    30 SUSANTO 4 18/11/2006 500.000 50.000 450.000 67.500 517.500 Tdk Ada Data Dukung

    31 MARYANTO 3 17/06/2006 600.000 0 600.000 90.000 690.000 Tdk Ada Data Dukung

    32 SAMINEM 4 16/02/2006 500.000 300.000 200.000 30.000 230.000 Tdk Ada Data Dukung

    33 MURTI 4 24/10/2005 500.000 250.000 250.000 37.500 287.500

    34 MUDJIATUN 4 24/10/2005 500.000 450.000 50.000 7.500 57.500 Tdk Ada Data Dukung

    34 MUDJIATUN 4 17/12/2006 500.000 350.000 150.000 22.500 172.500 LUNAS

    36 SITI FATONAH

    4 24/10/2005 500.000 450.000 50.000 7.500 57.500 LUNAS

    37 SUTIYEM 4 17/10/2006 500.000 250.000 250.000 37.500 287.500 Tdk Ada Data Dukung

    38 SURYANTO / BOINEM

    4 27/12/2005 1.000.000 900.000 100.000 15.000 115.000 Tdk Ada Data Dukung

    39 PARTI / LALA 4 18/04/2008 500.000 0 500.000 75.000 575.000 Tdk Ada Data Dukung

    40 ROSIYEM / JARNO

    4 20/08/2006 500.000 0 500.000 75.000 575.000 Tdk Ada Data Dukung

    41 LILIK / BUDI PRASETYO

    4 17/07/2006 500.000 350.000 150.000 225.000 172.500

    42 YULI RULMININGSIH

    4 18/11/2006 500.000 300.000 200.000 30.000 230.000

    43 SARMINEM 4 04/12/2006 500.000 0 500.000 75.000 575.000 Tdk Ada Data Dukung

    44 KAMTO / SUTIYEM

    4 00/04/2007 500.000 100.000 400.000 60.000 460.000 Tdk Ada Data Dukung

    45 PARNI 4 18/11/2006 2.500.000 2.587.500 250.000 37.500 287.500

    46 INDAH YUNIARTIN

    4 17/01/2007 5.000.000 1.500.000 3.500.000 252.000 4.025.000

    47 SUPENI 5 24/10/2005 500.000 350.000 150.000 22.500 172.500 Tdk Ada Data Dukung

    48 SOLIMAH 5 24/10/2005 500.000 350.000 150.000 22.500 172.500 Tdk Ada Data Dukung

    49 SOLIMAH 5 18/03/2007 500.000 50.000 450.000 67.500 517.500

    50 KARSINEM 5 17/04/2007 500.000 300.000 200.000 30.000 230.000 Tdk Ada Data Dukung

    51 SEMIATI 5 20/08/2006 500.000 0 500.000 75.000 575.000

    52 SURO JUDIN 5 18/01/2007 1.000.000 700.000 300.000 45.000 345.000 LUNAS53 DENI

    PRAYOGO5 24/10/2005 1.000.000 700.000 300.000 345.000 Tdk Ada Data

    Dukung

    54 SUWARNI 5 16/02/2006 500.000 400.000 100.000 15.000 115.000 55 IMAM

    SUPINGI5 27/12/2005 500.000 150.000 350.000 52.500 402.500

    56 PURNAMANINGSIH

    5 17/06/2006 500.000 400.000 100.000 15.000 115.000

    57 SUHARTI 5 18/11/2006 500.000 450.000 50.000 7.500 57.500 58 SURATMAN 5 04/12/2006 500.000 100.000 400.000 60.000 460.000

    59 SUNARI 19 04/01/2007 1.000.000 0 1.000.000 150.000 1.150.000 LUNAS60 AMIK

    SUMAWATI5 04/01/2007 500.000 0 500.000 75.000 575.000 Tdk Ada Data

    Dukung

    61 SUSANTO 5 16/11/2005 500.000 0 500.000 75.000 575.000 Tdk Ada Data Dukung

    62 TITIK SULISTYONINGSIH

    6 17/07/2006 1.500.000 750.000 750.000 112.500 862.500 Tdk Ada Data Dukung

    63 RAME 7 17/10/2006 500.000 100.000 400.000 60.000 460.000

    64 NANIK / AGUS

    6 16/12/2006 500.000 300.000 200.000 30.000 230.000 Tdk Ada Data Dukung

    65 HARSOYO 7 16/03/2006 1.500.000 1.005.000 445.000 66.750 511.750

    66 SUGENG 7 16/02/2006 500.000 100.000 400.000 60.000 460.000 Tdk Ada Data Dukung

    67 KATEMI / SUYANTO

    7 27/12/2005 500.000 0 500.000 75.000 575.000 Tdk Ada Data Dukung

    68 DEDI SUSANTO

    7 27/12/2005 500.000 100.000 400.000 60.000 460.000

    69 KARSINEM 7 17/06/2007 500.000 50.000 450.000 67.500 517.500 Tdk Ada Data Dukung

    70 PURWANI SETYORINI

    8 17/06/2007 500.000 50.000 450.000 67.500 517.500 Tdk Ada Data Dukung

    71 SUGIARTATIK

    8 17/10/2006 500.000 200.000 300.000 45.000 345.000 Tdk Ada Data Dukung

    15

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    72 RATIDJO 9 18/11/2006 2.500.000 1.600.000 400.000 60.000 460.000

    73 MARINEM 9 16/11/2005 500.000 250.000 250.000 37.500 287.500 LUNAS74 HERI

    SETIAWAN9 27/12/2005 500.000 400.000 100.000 15.000 115.000 Tdk Ada Data

    Dukung75 DJIMUN

    SUNARIYO9 16/10/2006 500.000 0 500.000 75.000 575.000 Tdk Ada Data

    Dukung76 SUHARTONO 9 17/03/2006 500.000 50.000 450.000 67.500 517.500 77 MINAH 9 20/08/2006 500.000 50.000 450.000 67.500 517.500 Tdk Ada Data

    Dukung78 SABAR 9 04/12/2006 500.000 0 500.000 75.000 575.000 LUNAS79 SLAMET 9 01/09/2007 500.000 0 500.000 75.000 575.000 Tdk Ada Data

    Dukung80 MARSINI 9 18/01/2007 500.000 0 500.000 75.000 575.000 LUNAS81 SUPRAPTO 9 17/11/2007 900.000 120.000 780.000 117.000 897.000 Tdk Ada Data

    Dukung82 WALOYO 9 17/12/2007 1.500.000 200.000 1.300.000 195.000 1.495.000 Tdk Ada Data

    Dukung

    83 BOINAH 9 17/01/2008 1.500.000 500.000 1.000.000 150.000 1.150.000 Tdk Ada Data Dukung

    84 AGUS WIDODO

    9 16/11/2005 1.000.000 200.000 800.000 120.000 920.000

    85 AGUS WIDODO

    9 04/12/2006 13.000.000 8.150.000 4.350.000 652.500 5.002.500

    86 BAMBANG 10 17/04/2007 500.000 100.000 400.000 60.000 460.000 Tdk Ada Data Dukung

    87 SUKARTININGSIH

    11 24/10/2005 500.000 400.000 100.000 15.000 115.000 Tdk Ada Data Dukung

    88 SUKARTININGSIH

    11 18/11/2006 500.000 300.000 200.000 30.000 230.000 LUNAS

    89 BAJURI 11 24/10/2005 500.000 350.000 150.000 22.500 172.500 Tdk Ada Data Dukung

    90 MURYANI 11 04/12/2006 2.000.000 200.000 1.800.000 270.000 2.070.000 91 SULAMI 11 27/12/2007 500.000 450.000 50.000 7.500 57.500 Tdk Ada Data

    Dukung

    92 KOMARI 11 27/12/2007 500.000 400.000 100.000 15.000 115.000 Tdk Ada Data Dukung

    93 SEPTIANI 11 16/01/2006 500.000 0 500.000 75.000 575.000 Tdk Ada Data Dukung

    94 AGUS SUDARMONO

    11 16/01/2006 500.000 0 500.000 75.000 575.000 Tdk Ada Data Dukung

    95 SRI KUNDARI 11 17/08/2007 1.000.000 850.000 150.000 22.500 172.500 Tdk Ada Data Dukung

    96 SRI KUNDARI 11 10/04/2010 1.000.000 0 1.000.000 150.000 1.150.000 Tdk Ada Data Dukung

    97 SARIMAN 11 01/07/2008 750.000 450.000 300.000 45.000 345.000 98 WAHYUTI 11 04/12/2006 500.000 200000 300.000 50.000 350.000 99 SARENGAT 12 24/10/2005 500.000 0 500.000 75.000 575.000

    100 SLAMET WU 12 27/12/2005 500.000 400.000 100.000 15.000 115.000 101 SUGENG 12 27/12/2005 500.000 200.000 300.000 45.000 345.000 102 SLAMET 12 17/04/2006 500.000 350.000 150.000 22.500 172.500

    103 SUWITO 12 15/05/2006 500.000 150.000 350.000 52.500 402.500 104 HADI UMAR 12 17/05/2006 1.000.000 500.000 500.000 75.000 575.000 Tdk Ada Data

    Dukung

    105 JOKO PRIYANTO

    12 17/07/2006 500.000 0 500.000 75.000 575.000

    106 MARYONO 12 18/11/2006 500.000 0 500.000 75.000 575.000 Tdk Ada Data Dukung

    107 SITI SOLEKAH

    12 04/12/2006 500.000 0 500.000 75.000 575.000

    108 NANIK 12 04/12/2006 500.000 0 500.000 75.000 575.000 109 MARSI 12 18/12/2006 500.000 0 500.000 75.000 575.000 110 LILIK

    WAHYUNI ASTUTI

    12 17/06/2007 700.000 210.000 490.000 73.500 563.500

    111 SARIJAN 12 18/07/2006 500.000 50000 450.000 62.500 512.500 112 BAMBANG 13 24/10/2006 500.000 400.000 100.000 15.000 115.000 Tdk Ada Data

    Dukung113 BAMBANG 13 17/04/2007 500.000 50.000 450.000 67.500 517.500 Tdk Ada Data

    Dukung

    114 EMI SUDARSONO

    13 27/12/2005 2.500.000 2.662.500 500.000 87.500 587.000 Tdk Ada Data Dukung

    115 SURYANTO / PUTINI

    13 27/12/2005 2.500.000 125.000 2.375.000 356.500 2.731.250

    116 HARIYANTO 13 27/12/2005 1.500.000 0 1.500.000 225.000 1.725.000 117 MUJIO /

    WIWIK SURATI

    13 27/12/2005 500.000 0 500.000 75.000 575.000

    118 AGUS WAHYONO / SUMINI

    13 27/12/2005 500.000 0 500.000 75.000 575.000

    119 HERI KARTIKO

    13 16/04/2006 500.000 0 500.000 75.000 575.000 Tdk Ada Data Dukung

    120 SLAMET 13 17/05/2006 500.000 200.000 300.000 45.000 345.000

    121 SULTAN RAHARJO

    13 17/07/2006 9.700.000 1.100.000 8.600.000 1.290.000 9.890.000 Tdk Ada Data Dukung

    122 IPUT RAHARJO

    13 04/12/2006 5.000.000 0 5.000.000 750.000 5.750.000

    123 ARI SUSANTO 13 18/01/2007 500.000 100.000 400.000 60.000 460.000 124 LILIK 13 14/12/2007 500.000 50.000 450.000 67.500 517.500 Tdk Ada Data

    Dukung125 TRI 13 27/12/2005 500.000 0 500.000 75.000 575.000

    16

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    BAWANTO

    126 SUTIYEM 14 17/10/2007 500.000 50.000 450.000 67.500 517.500 Tdk Ada Data Dukung

    127 PUGUH SUGIANTO

    14 27/12/2005 500.000 0 500.000 75.000 575.000

    128 NURUL 15 18/07/2008 1.000.000 0 1.000.000 150.000 1.150.000 Tdk Ada Data Dukung

    129 SUWARSONO 16 17/07/2007 400.000 80.000 320.000 48.000 368.000 Tdk Ada Data Dukung

    130 KATIYEM 16 17/12/2006 500.000 450.000 50.000 7.500 57.500 Tdk Ada Data Dukung

    131 KATIYAH 16 17/12/2006 600.000 537.500 62.500 9.375 71.875 132 KAYIYAH /

    NINIK16 17/02/2007 500.000 50.000 450.000 67.500 517.500

    133 LAMI 17 17/01/2008 500.000 250.000 250.000 37.500 287.500 Tdk Ada Data Dukung

    134 TRI FORSA HARIYATI

    17 08/01/2008 500.000 350.000 1.500.000 22.500 172.500 LUNAS

    135 TRIYOSO 17 17/04/2007 500.000 50.000 450.000 67.500 517.500 135 RUSMI 18 18/11/2006 600.000 540.000 60.000 9.000 69.000 136 LAMINAH 18 18/03/2007 500.000 250.000 250.000 37.500 287.500 LUNAS

    137 COIRUL ABAS

    18 16/03/2006 2.000.000 1.800.000 200.000 30.000 230.000 LUNAS

    138 RAHAYUNINGSIH

    18 18/11/2006 500.000 400.000 100.000 15.000 115.000

    139 ANIK 18 24/10/2005 500.000 450.000 50.000 7.500 57.500 140 PRASETYO

    UTOMO19 18/07/2007 600.000 336.000 264.000 90.000 354.000

    141 SUMIATUN 20 17/12/2006 300.000 0 500.000 75.000 575.000 142 SUPRAPTO 20 24/10/2005 500.000 450.000 50.000 7.500 575.000 Tdk Ada Data

    Dukung

    143 KANDAR SETIAWAN

    20 12/10/2006 600.000 180.000 420.000 63.000 482.300

    144 MARNI /SRI KAWELASIH

    20 17/02/2007 500.000 100.000 400.000 60.000 460.000

    145 DIAN SRI K 20 17/02/2007 500.000 0 500.000 75.000 575.000 Tdk Ada Data Dukung

    146 M. SUCITRO 20 16/09/2009 500.000 ANGSURAN KE PENGURUS BARU

    Tdk Ada Data Dukung

    147 SUPIYAH 20 18/07/2007 600.000 Tdk Ada Data Dukung

    148 NINIUK SUGIARTI

    21 27/03/2007 5.000.000 1.500.000 3.500.000 525.000 4.025.000 LUNAS

    149 PARTI 21 24/10/2005 500.000 150.000 350.000 52.500 402.500 Tdk Ada Data Dukung

    150 SUPARMI 21 17/12/2006 500.000 50.000 450.000 67.500 517.500 Tdk Ada Data Dukung

    151 MARIYANTO 21 17/05/2006 2.000.000 660.000 1.340.000 201.000 1.541.000 Tdk Ada Data Dukung

    152 SULISTIYOWATI

    21 17/05/2005 500.000 100.000 400.000 60.000 460.000 Tdk Ada Data Dukung

    153 LILIK W 21 18/09/2006 600.000 180.000 420.000 63.000 483.000 Tdk Ada Data Dukung

    154 WIWIN P 22 13/12/2006 500.000 300.000 200.000 30.000 230.000 LUNAS155 FREDI

    HARTONO22 17/03/2006 500.000 150.000 350.000 52.500 402.500

    156 YENI 22 17/06/2006 750.000 375.000 375.000 56.250 431.250 Tdk Ada Data Dukung

    157 SRI WAHYUNI

    22 18/05/2009 750.000 225.000 525.000 78.750 603.750 Tdk Ada Data Dukung

    158 SUPRAYITNO 23 17/07/2007 2.500.000 1.750.000 750.000 112.500 862.500 159 ENDANG

    PURWATI23 17/03/2009 500.000 200.000 300.000 45.000 345.000 Tdk Ada Data

    Dukung160 MISINEM 24 17/04/2006 500.000 250.000 250.000 37.500 287.500 161 MOBARI 25 20/06/1900 500.000 50.000 450.000 67.500 517.500 Tdk Ada Data

    Dukung162 AGUNG

    WICAKSONO25 27/12/2005 2.000.000 250.000 1.750.000 262.500 2.012.500 Tdk Ada Data

    Dukung

    163 DWI 25 17/12/2006 1.500.000 600.000 900.000 135.000 1.035.000 Tdk Ada Data Dukung

    164 WAGIYEM 26 28/09/2006 600.000 247.000 353.000 52.950 405.950

    165 HERLIN WINDARTI

    26 16/02/2006 2.500.000 1.995.000 544.500 81.675 626.175 Tdk Ada Data Dukung

    166 DINEM 26 17/04/2006 500.000 450.000 50.000 7.500 57.500

    167 ADAM 26 17/07/2006 1.500.000 75.000 1.425.000 213.750 1.638.750 168 SUPRIHATIN 27 17/12/2006 500.000 50.000 450.000 67.500 517.500

    169 SITI YULHANA

    27 17/07/2006 500.000 150.000 350.000 52.500 402.500

    170 MULYONO 27 17/03/2006 1.500.000 750.000 750.000 112.500 862.500

    171 TARBIATI 27 04/12/2006 500.000 0 500.000 75.000 575.000 172 SUMARSIH 27 17/12/2006 500.000 0 500.000 75.000 575.000 173 EKO

    SUSANTO27 15/10/2008 500.000 150.000 350.000 52.500 402.500 Tdk Ada Data

    Dukung174 SARNI 27 15/03/2010 600.000

    ANGSURAN KE PENGURUS BARU

    Tdk Ada Data Dukung

    17

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    175 JOKO W 23 15/10/2008 500.000 0 500.000 75.000 575.000 Tdk Ada Data Dukung

    176 SRI SUSWATI 6 06/12/2005 2.500.000 Tdk Ada Data Dukung

    177 SUPARNO 6 21/08/2006 700.000 Tdk Ada Data Dukung

    178 DARMO SLAMET

    8 17/02/2007 500.000 Tdk Ada Data Dukung

    179 NUR KHASANAH

    8 27/12/2005 500.000 Tdk Ada Data Dukung

    180 SUNARI 19 17/05/2005 500.000 Tdk Ada Data Dukung

    182 MARTATIK 19 08/12/2006 500.000 Tdk Ada Data Dukung

    183 SUSANTO 4 17/12/2006 400.000 292.000 108.000 16.200 124.200 Tdk Ada Data Dukung

    Jumlah Keseluruhan 180.400.000 63.816.500 111.223.000 17.148.600 126.963.150

    Jumlah Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

    101.950.000 32.593.500 62.458.500 9.459.275 70.309.775

    Jumlah Yang Dapat Dipertanggungjawabkan

    78.450.000 31.223.000 48.764.500 7.689.325 56.653.375

    Bahwa dana tersebut dipinjamkan oleh terdakwa kepada masyarakat Kelurahan

    Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, namun pembukuannya tidak dibuat dengan baik

    sehingga tidak dapat diketahui secara jelas dan pasti. Karena terdakwa selaku Ketua LKK

    telah menyahgunakan kewenangan atau kesempatannya yaitu melakukan pengelolaan sendiri

    dengan cara meminjamkan dan menerima setoran dana tersebut tanpa dilengkapi dengan

    administrasi yang benar, dan tanpa dibukukan terlebih dahulu oleh bendahara serta

    memberikan pinjaman yang nilainya lebih besar daripada agunan atau agunannya tidak

    memiliki nilai ekonomis, akibatnya dana yang disalurkan tidak bisa dikontrol.

    Akibat dari penyalahgunaan kewenangan atau kesempatannya selaku Ketua LKK

    Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, atas dasar perhitungan pada waktu

    serah terima dengan pengurus baru pada tahun 2010, terdapat dana yang tidak dapat

    dipertanggung jawabkan terdakwa sebesar (Rp. 291.715.575,00 Rp. 168.224.563,00) = Rp.

    123.491.012,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu dua belas

    rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

    Modal LKK Tahun 2005 Rp.145.000.000,00

    Modal LKK Tahun 2006 Rp.138.000.000,00

    Jasa Tahun 2007 Rp. 8.715.000,00

    Jumlah Rp.291.715.575,00

    Dana yang dapat dipertanggungjawabkan:

    18

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Diterima Pengurus Baru Rp. 93.618.500,00

    Masih diwarga peminjam Rp. 48.764.500,00

    Ada dipengurus baru Rp. 14.386.563,00

    Masuk dalam tahun 2010 Rp. 11.455.000,00 +

    Jumlah: Rp. 168.224.563,00 -

    Jumlah yang tidak bisa dipertanggung jawabkan: Rp. 123.491.012,00

    Bahwa karena terdakwa tidak dipercaya lagi oleh masyarakat Kelurahan Demangan

    dalam mengelola Dana Modal Bina Usaha Tahun 2004, dana LKK tahun 2005, dan tahun

    2006 pada LKK Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, maka berdasarkan

    hasil Musyawarah Kelurahan Demangan pada tahun 2010 diadakan pergantian pengurus LKK

    Kelurahan Demangan dengan pengurus: Ketua DJAKA SUTEJO, Sekretaris DJOKO

    WALUYO dan Bendahara LILIK HARJITO. Dari berita acara serah terima pengelolaan

    keuangan LKK Kelurahan Demangan, terdakwa selaku ketua pengurus lama telah mengelola

    asset Bina Usaha dan LKK Kelurahan Demangan berupa modal dan jasa keseluruhan

    sejumlah Rp.391.715.575,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu

    lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai

    berikut :---------------------------------------------

    Modal Bina Usaha tahun 2004 sebesar Rp.100.000.000,00

    Modal LKK tahun 2005 sebesar Rp.145.000.000,00

    Modal LKK tahun 2006 sebesar Rp.138.000.000,00

    Modal dari jasa tahun 2007 sebesar Rp. 8.715.575,00 +

    Jumlah: Rp.391.715.575,00

    - Bahwa dari keseluruhan asset Bina Usaha dan LKK sebesar 391.715.575,00, hanya

    dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.130.015.063,00 (seratus tiga

    puluh juta lima belas ribu enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:---------------

    uang tunai sebesar Rp. 14.386.563,00

    19

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    uang ditangan nasabah Bina Usaha sebesar Rp. 22.010.000,00

    uang ditangan nasabah LKK sebesar Rp. 93.618.500,00 +

    Jumlah: Rp.130.015.063,00

    Dengan demikian dana yang masih menjadi tanggung jawab terdakwa selaku Ketua

    Bina Usaha tahun 2004 dan selaku Ketua LKK Kelurahan Demangan tahun 2005 dan tahun

    2006 sebesar :------------------------------------------------------------------------------------------------

    Modal dan jasa yang diterima terdakwa Rp.391.715.575,00

    Asset yang dapat dipertanggung jawabkan terdakwa Rp.130.015.063,00 -

    Asset yang tidak bisa dipertanggung jawabkan Rp.261.700.512,00

    - Bahwa karena terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan asset Bina Usaha dan

    LKK sebesar Rp.261.700.512,00 (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu lima ratus

    dua belas rupiah) kemudian dilakukan verifikasi oleh Inspektorat Kota Madiun terhadap

    keberadaan asset tersebut, ditemukan hasil sebagai berikut:------------------------------------------

    a. Bahwa pada tahun 2004 terdakwa menerima dana modal Bina Usaha sebesar

    Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hasil verifikasi Inspekorat Kota Madiun terdapat

    dana yang dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sebesar: -----------------------------------

    Diterima Pengurus Baru Rp. 22.010.000,00

    Masih diwarga peminjam Rp. 20.700.000,00

    Pengembalian peminjam/nasabah Rp. 1.025.000,00 +

    Jumlah: Rp. 43.735.000,00

    Dengan demikian asset Bina Usaha yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh

    terdakwa sebesar (Rp.100.000.000,00 Rp.43.735.000,00) = Rp.56.265.000,00 (lima puluh

    enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).-----------------------------------------------------

    b. Tahun 2005 dan tahun 2006 terdakwa menerima dana modal LKK serta jasa tahun 2007

    sebesar:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    20

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Dana LKK tahun 2005 Rp.145.000.000,00

    Dana LKK tahun 2006 Rp.138.000.000,00

    Jasa tahun 2007 Rp. 8.715.575,00 +

    Jumlah: Rp. 291.715.575,00

    Hasil verifikasi Inspektorat Kota Madiun terdapat dana yang dapat dipertanggung

    jawabkan oleh terdakwa sebesar: -------------------------------------------------------------------------

    Diterima oleh pengurus baru Rp. 93.618.500,00

    Dana yang ada di peminjam Rp. 48.764.500,00

    Dana yang diserahkan kepada pengurus baru Rp. 14.386.563,00

    Dana yang masuk dalam tahun 2011 Rp. 11.455.000,00 +

    Jumlah: Rp.168.224.563,00

    Dengan demikian asset LKK tahun 2005 dan tahun 2006 yang tidak dapat

    dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sebesar (Rp. 291.715.575,00 - Rp.168.224.563,00) =

    Rp.123.491.012,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua belas

    rupiah).--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Bahwa modal Usaha Bina Usaha tahun 2004 maupun LKK tahun 2005 dan tahun

    2006 adalah merupakan dana APBD Kota Madiun yang dipergunakan untuk membantu/

    mendorong pertumbuhan potensi ekonomi kelurahan, khususnya potensi ekonomi yang

    diusahakan oleh keluarga miskin/kurang mampu, namun karena dalam pengelolaanya telah

    disalahgunakan oleh terdakwa, akibatnya mengalami kegagalan sehingga negara dalam hal ini

    Pemerintah Kota Madiun Cq.Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun

    mengalami kerugian sebesar (Rp.56.265.000,00 + Rp.123.491.012,00) = Rp.179.756.012,00

    (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua belas rupiah) atau

    setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.;----------------------------------------------------------------------

    Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

    Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999

    21

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

    tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----------------

    ATAU

    KEDUA :--------------------------------------------------------------------------------------------------

    Bahwa terdakwa EKO HARIANTO selaku Ketua Bina Usaha yang ditetapkan atas

    dasar musyawarah kelurahan dan Ketua Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Kelurahan

    Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah

    Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun Nomor 4 tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang

    Pembentukan Pengurus Lembaga Keuangan Kelurahan Kecamatan Taman Kabupaten

    Madiun, secara berturut-turut pada waktu antara bulan Januari 2004 sampai dengan bulan

    Desember 2006 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan

    tahun 2006, bertempat di Kantor Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun atau

    setidak-tidaknya di seuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

    Tindak Pidana Korupsi Surabaya, terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang ada

    hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai

    pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan

    umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau

    surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga

    tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan

    tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    - Bahwa terdakwa baik selaku Ketua Bina Usaha pada tahun 2004 maupun selaku Ketua

    LKK pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, telah secara menerus atau sementara waktu

    menjalankan suatu jabatan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, atas dasar Keputusan Lurah

    Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun Nomor 4 tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang

    22

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Pembentukan Pengurus Lembaga Keuangan Kelurahan Demangan Kecamatan Taman

    Kabupaten Madiun, mempunyai tugas dan tanggung jawab:------------------------------------------

    Memimpin organisasi.--------------------------------------------------------------------

    Mengajukan persyaratan pinjaman dan besarnya bunga pinjaman dalam

    musyawarah kelurahan.;------------------------------------------------------------------

    Mengevaluasi dan memutuskan besarnya pinjaman,---------------------------------

    Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap peminjam dalam hal

    pinjaman dan pengembalian pinjaman;-------------------------------------------------

    Mengatur dan mengendalikan perputaran kas dan modal

    kerja,---------------------

    Melaporkan perkembangan pengelolaan LKK setiap 3 (tiga) bulan berupa

    neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Lurah dan dilaporkan

    kepada Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, tembusannya

    disampaikan kepada Camat, Lurah dan Ketua LPMK,-------------------------------

    Mempetanggung jawabkan pengelolaan LKK setiap akhir tahun melalui

    musyawarah kelurahan yang hasilnya disahkan dan dilaporkan kepada

    Walikota melalui BPM tembusannya disampaikan kepada Bappeda, Bagian

    Keuangan, Camat, Lurah dan Ketua LPMK;------------------------------------------

    - Bahwa terdakwa selaku Ketua Bina Usaha Kelurahan Demangan pada tahun 2004

    menerima dana bantuan dari Pemerintah Kota Madiun sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta

    rupiah), dimana dana tersebut oleh terdakwa dicairkan dalam tiga tahap yakni:-------------------

    pada tanggal 2 September 2004 sebesar Rp. 25.000.000,-

    pada tanggal 4 Oktober 2004 sebesar Rp. 25.000.000,-

    pada tanggal 12 Desember 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-

    Jumlah: Rp.100.000.000,-

    23

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    - Bahwa dana tersebut selanjutnya oleh terdakwa disalurkan kepada masyarakat yang

    mengajukan pinjaman, tanpa melalui prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam

    Keputusan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana yang

    diperbaharui dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 20 Juni

    2007, antara lain: dengan persyaratan foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga yang

    dilampiri dengan surat pengantar dari Ketua Rt setempat, dengan ketentuan bunga sebesar 1,5

    % (satu setengah persen). Dengan daftar peminjam sebagai berikut:--------------------------------

    DATA NASABAH BINA USAHA TAHUN 2004 DENGAN BUKTI SURAT PERJANJIAN

    NO NAMA RT REALISASI PINJAMAN DIANGSUR SISA PINJAM TOTAL KET.

    POKOK

    JASA POKOK JASA

    1

    Rumini 1 16 / 10 / 2004 500.000 400.000 60.000 100.000 15.000 115.000

    2 Rochmini 1 28 / 12 / 2004 500.000 450.000 67.500