Tugas Resume Mata Kuliah Audit Internal

THE ROLE OF AUDITING IN PUBLIC SECTOR GOVERNANCE

(2nd

edition 2012, by The Institute of Internal Auditors)

Disusun oleh : Bangun Canggih Wicara Putra

Kelas/No. Absen : 9E Khusus/ 10

NIM : 144060006079

ELEMEN KUNCI KEGIATAN AUDIT SEKTOR PUBLIK YANG EFEKTIF

Elemen kunci yang diperlukan dalam kegiatan Audit Sektor Publik yang Efektif, minimal harus

memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Independensi Organisasi, dimana kegiatan audit yang dilakukan dengan penilaian secara objektif

tanpa adanya campur tangan (mengganggu independensi) dari entitas yang diaudit sehingga

hasilnya dapat diandalkan.

2. Mandat Formal, dimana kegiatan audit dan tugasnya harus ditetapkan dengan konstitusi, piagam,

atau dasar hukum lainnya.

3. Akses yang Luas, dimana audit harus dilakukan dengan lengkap dan akses tak terbatas pada

karyawan, properti, dan catatan sesuai untuk kinerja kegiatan audit.

4. Dana yang cukup, dimana kegiatan audit harus memiliki dana yang relatif cukup terhadap ukuran

tanggung jawab audit.

Audit Sektor Publik yg

Efektif

Independensi

Mandat Resmi

Akses Luas

Dana Cukup

KepemimpinanStaff yg Objektif

Staff yg Kompeten

Dukungan Stakeholder

Standar Audit Profesional

5. Kepemimpinan yang kompeten, dimana pimpinan kegiatan audit harus mampu independen dan

efektif dalam merekrut, mempertahankan, dan mengelola staf yang terampil tanpa berpengaruh

terhadap manajerial dan politik yang tidak semestinya.

6. Staff yang obyektif, dimana pegawai yang melakukan kegiatan audit harus objektif, yaitu harus

memiliki sikap tidak memihak dan menghindari benturan kepentingan.

7. Staff yang kompeten, yaitu kegiatan audit yang membutuhkan staf profesional yang secara

kolektif memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk melakukan berbagai macam

audit yang dibutuhkan oleh yang memberi mandat.

8. Dukungan Stakeholder, yaitu legitimasi kegiatan audit dan misinya harus dipahami dan didukung

oleh pihak yang memilih dan mengangkat pejabat sektor publik, serta oleh media dan warga yang

terlibat.

9. Standar Audit Profesional, seperti International Professional Practices Framework (IPPF) yang

dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditor, mendukung pelaksanaan elemen sebelumnya

dan menyediakan kerangka kerja untuk mempromosikan kualitas kerja audit yang sistematis,

obyektif, dan berdasarkan bukti.

Entitas sektor publik harus membentuk perlindungan untuk memastikan bahwa kekuatan

kegiatan audit untuk melaporkan masalah yang signifikan kepada otoritas pengawasan yang

tepat. Salah satu caranya adalah melalui pembentukan komite audit independen.

PEMERINTAHAN SEKTOR PUBLIK (Public Sector Governance)

Auditor sektor publik memainkan peran penting dalam tata kelola sektor publik yang efektif.

Prinsip-prinsip umum tata kelola perusahaan meliputi kebijakan, proses, dan struktur yang digunakan

oleh organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan, untuk mencapai tujuan, dan untuk

melindungi kepentingan stakeholder yang terdiri dari beragam kelompok.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip tata kelola (Principles of Governance) yang berlaku pada

sektor publik, diantaranya:

1. Menetapkan Arah

Pemerintahan yang baik akan menetapkan kebijakan untuk mengarahkan tindakan organisasi

berupa rencana strategi, tujuan kinerja, bimbningan legislatif, pengawasan organisasi, atau komite

pengawasan legislatif.

2. Menanamkan Etika

Pemerintahan yang baik harus mengartikulasikan nilai-nilai etika, tujuan, strategi dengan jelas,

melaksanakan tone at the top secara konsisten, dan adanya pengendalian internal. Dengan

demikian, kebijakan dan prosedur yang ada akan mendorong karyawan dan pejabat publik untuk

berperilaku secara konsisten dengan nilai dan etika dan organisasi sektor publik.

3. Mengawasi Hasil

Good governance mensyaratkan pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa

kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan, strategi terpenuhi, dan kinerja entitas

sektor publik secara keseluruhan memenuhi harapan sementara sesuai dengan kebijakan,

undang-undang, dan peraturan.

Principles of Governance

Setting Direction

Instilling Ethics

Overseeing Result

Accountability Reporting

Correcting Course

4. Pelaporan Akuntabilitas

Karena entitas sektor publik bertindak sebagai "agen" untuk menggunakan sumber daya dan

memiliki wewenang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, entitas tersebut harus menjelaskan

bagaimana mereka menggunakan sumber daya dan hasil yang telah mereka capai. Oleh karena itu,

pemerintahan yang baik membutuhkan reguler keuangan dan pelaporan kinerja oleh auditor

independen divalidasi secara akurat. Akuntabilitas juga menyiratkan hukuman berat atau sanksi

terhadap pihak-pihak yang salah dalam menerapkan sumber daya, khususnya lebih

mengutamakan tujuan lain daripada yang tujuan yang dimaksud.

5. Melakukan Perbaikan

Ketika organisasi belum tercapai keuangan atau tujuan kinerja operasionalnya, atau ketika

masalah yang terdeteksi dalam operasi atau penggunaan dana, maka sistem pemerintahan yang

baik akan mengidentifikasi akar penyebab dari masalah, menentukan tindakan korektif yang

diperlukan, dan melaksanakan tindak lanjut untuk menentukan tindakan yang efektif. Temuan

auditor dan rekomendasi merupakan masukan penting bagi pemerintahan yang baik untuk segera

memperbaiki kelemahan dan kekurangan dengan tepat.

PRINSIP TATA KELOLA KRITIS UNTUK SEKTOR PUBLIK

Prinsip-prinsip tata kelola yang unik muncul dari sifat yang unik dari entitas sektor publik itu

sendiri. Entitas sektor publik yang bersifat memaksa harus memberlakukan proteksi untuk menjamin

keadilan dan akuntabilitas dalam pelayanan yang diharapkan. Oleh sebab itu, pemerintahan sektor

publik harus membutuhkan hukum dan peraturan yang adil dan menegakkan prisip

ketidakberpihakan. Di samping beberapa prinsip lain diantaranya:

1. Akuntabilitas

Merupakan proses dimana entitas sektor publik dan individu di dalamnya bertanggung jawab atas

keputusan dan tindakan mereka, termasuk pengelolaan dana masyarakat dan semua aspek

kinerja, dan menyerahkan sepenuhnya kepada pengawasan eksternal.

2. Transparansi

Transparansi berkaitan dengan keterbukaan dari entitas sektor publik untuk konstituennya. Good

governance meliputi pengungkapan informasi penting secara tepat kepada pemangku kepentingan

sehingga mereka memiliki relevan fakta tentang kinerja entitas sektor publik dan memahami

secara jelas motif operasi yang diperlukan, serta mencapai kesimpulan yang benar tentang

dampak dari tindakannya. Auditor dapat menyediakan link secara langsung agar terpenuhi

transparansi dan kredibilitas entitas sektor publik.

3. Integritas

Integritas dimaksudkan untuk pejabat publik untuk bertindak secara konsisten dengan prinsip-

prinsip etika dan nilai-nilai, harapan, kebijakan, dan hasil entitas sektor publik. Kemampuan untuk

memerintah akan lemah jika timbulnya erosi terhadap kepercayaan publik apabila terjadinya

informasi publik dan tindakan yang dianggap tidak kredibel dan tidak dapat diandalkan.

4. Ekuitas

Ekuitas berkaitan dengan bagaimana pejabat sektor publik menciptakan kepercayaan cukup

kepada masyarakat. Masyarakat memberikan agensi kepada pejabat sektor publik berupa uang

dan kekuasaan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Ekuitas sektor publik dapat diukur dan

dievaluasi dengan empat dimensi, yaitu:

a. Biaya layanan, yang dibayar dengan menggunakan pajak dan biaya yang dibebankan oleh

entitas sektor publik, serta meminjam dana yang akan dibayarkan dari pajak masa depan. Biaya

jasa mungkin juga termasuk biaya tidak langsung atau masa depan sebagai akibat dari tindakan

sektor publik saat ini.

b. Jasa pengiriman, termasuk pelayanan langsung, seperti infrastruktur transportasi, pendidikan

masyarakat, dan kesehatan, serta layanan langsung lainnya seperti pengelolaan keuangan dan

manajemen sumber daya manusia.

c. Menjaga ketertiban dan penegakan peraturan, yaitu menyangkut penggunaan kekuasaan yang

bersifat memaksa oleh entitas sektor publik seperti penangkapan, penyitaan properti,

kewenangan utama, dan proses regulasi berupa pemberian lisensi minuman keras atau izin

bangunan.

d. Pertukaran informasi, yang berkaitan dengan pembuatan keputusan yang transparan,

termasuk akses ke pejabat publik sektor dan catatannya, dan kewenangan untuk

diperdengarkan.

AUDIT SEKTOR PUBLIK

Sektor publik merupakan hubungan principal-agent, dimana para pejabat bertindak sebagai

principal (publik), sedangkan agen secara berkala harus bertanggung jawab kepada principal atas

penggunaan dan pengelolaan sumber dayanya serta sejauh mana tujuan masyarakat telah

dicapai. Principal bergantung pada auditor untuk memberikan evaluasi yang obyektif dan

independen terhadap keakuratan akuntansi agen dan melaporkan apakah agen menggunakan

sumber daya tersebut telah sesuai dengan keinginan principal.

Kebutuhan pihak ketiga untuk membuktikan kepercayaan (kredibilitas) dari keuangan

pelaporan, hasil kinerja, kepatuhan, dan langkah-langkah lain akan muncul dari beberapa faktor yang

melekat dalam hubungan antara principal dan agennya, yaitu:

1. Konflik kepentingan, dimana agen dapat menggunakan sumber daya dan wewenang mereka

untuk mendapatkan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan principal;

2. Keterpencilan , dimana operasi mungkin secara fisik dihapus dari pengawasan langsung principal;

3. Kompleksitas , yaitu Principal mungkin tidak memiliki keahlian teknis yang diperlukan untuk

mengawasi aktivitas;

4. Konsekuensi dari kesalahan, mungkin mahal ketika agen adalah sumber daya dalam jumlah yang

besar dan bertanggung jawab untuk program yang secara langsung dapat mempengaruhi

kehidupan masyarakat dan bidang kesehatan.

PERAN AUDIT

Peran audit dapat berupa:

1. Pengawasan

Auditor membantu para pengambil keputusan dalam melaksanakan pengawasan dengan

mengevaluasi apakah entitas sektor publik melakukan apa yang seharusnya mereka dilakukan,

pemakaian dana belanja sesuai dengan tujuan yang dimaksud, dan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan. Pengawasan juga menjelaskan banyak peran auditor sektor publik yaitu

harus mendeteksi dan mencegah korupsi publik, termasuk penipuan dan penyalahgunaan

wewenang dan sumber daya yang dipercayakan kepada pejabat pemerintah. Auditor memantau

efektivitas struktur pengendalian intern manajemen untuk mengidentifikasi dan mengurangi

korupsi.

2. Deteksi

Dimaksudkan untuk mengidentifikasi pantas, tidak efisien, ilegal, kecurangan yang telah terjadi

dan untuk mengumpulkan bukti untuk mendukung keputusan mengenai penuntutan pidana,

tindakan disipliner, atau obat lainnya. Upaya deteksi dapat dilakukan dengan:

a. Audit atau investigasi berdasarkan keadaan dan keluhan yang mencurigakan yang mencakup

prosedur dan tes khusus untuk mengidentifikasi penipuan dan pemborosan;

b. Audit seperti gaji, hutang usaha, atau audit keamanan sistem informasi, yang menguji

pengeluaran organisasi dan terkait kontrol internal;

c. Audit yang diminta oleh aparat penegak hukum untuk menganalisis dan menginterpretasikan

laporan keuangan yang kompleks dan transaksi yang digunakan dalam menyelidiki pembuktian

kasus;

d. Ulasan benturan kepentingan selama pengembangan dan implementasi pemikiran hukum,

aturan, dan prosedur.

3. Pencegahan

Pencegahan ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengurangi kondisi yang memungkinkan

korupsi dengan:

a. Menilai kontrol untuk fungsi yang ada atau yang diusulkan;

b. Menilai risiko organisasi atau audit khusus;

c. Meninjau usulan perubahan undang-undang yang ada, aturan, dan implementasi tata cara;

d. Meninjau kontrak untuk menemukan adanya potensi benturan kepentingan.

4. Wawasan

Auditor memberikan wawasan untuk membantu pengambil keputusan dengan menilai mana

program dan kebijakan yang bekerja dan yang tidak, sharing praktik terbaik dan benchmarking

informasi, dan mencari horizontal pada entitas sektor publik dan secara vertikal antara tingkat

sektor publik untuk menemukan peluang untuk meminjam, beradaptasi, atau merekayasa ulang

praktek manajemen. Oleh karena itu, audit dapat memberikan penjelasan mendalam tentang

masalah, sumber daya, peran, dan tanggung jawab yang dikombinasikan dengan pemahaman

tentang akar penyebab masalah dan rekomendasi yang dapat mendorong para pemangku

kepentingan untuk memikirkan solusinya.

5. Foresight

Auditor menyediakan prediksi di masa yang akan datang yang berpengaruh terhadap keputusan

saat ini. Kegiatan audit dapat menyoroti tantangan yang akan datang seperti dari tren demografi,

kondisi ekonomi, atau mengubah ancaman keamanan dan mengidentifikasi risiko dan peluang

yang timbul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kompleksitas masyarakat

modern, peristiwa internasional, dan perubahan sifat ekonomi. Melalui peran ini, auditor

melindungi nilai-nilai inti umum yaitu memberikan pengawasan, wawasan, dan kejelian jasa.

Auditor sektor publik membantu memastikan bahwa manajer dan pejabat melakukan bisnis publik

secara transparan, adil, dan jujur dengan ekuitas dan integritas. Auditor dapat berfungsi sebagai

cek pada penyalahgunaan kekuasaan dan harus siap untuk mengenali dan melaporkan korupsi,

penyalahgunaan wewenang, atau kegagalan untuk menyediakan ekuitas atau proses hukum dalam

pelaksanaan kegiatan regulasi.

PELAPORAN BIDANG AUDITOR SEKTOR PUBLIK

Independensi auditor sangat diperlukan ketika melaporkan aktivitas audit internal kepada

pejabat yang bertanggung jawab atas masalah yang signifikan. Pelaporan auditor terkait dengan

fungsi independensi merupakan unsur yang paling mendasar dari suatu aktivitas yang efektif dan

kredibel. Karena auditor sektor publik berperan untuk menyediakan berisi dan informasi yang akurat

mengenai penggunaan sumber daya publik, maka auditor tersebut harus mampu melakukan dan

melaporkan pekerjaan mereka tanpa gangguan atau penampilan gangguan. Independensi terjadi

ketika auditor bebas untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa adanya campur tangan, pembatasan,

atau tekanan dari organisasi yang diaudit.

JENIS AUDIT DAN JASA LAINNYA

Auditor sektor publik melakukan audit dengan berbagai jenis tujuan. Oleh karena itu, individu

auditor sektor publik harus menunjukkan berbagai jenis keterampilan, kompetensi, dan spesialisasi

dalam melaksanakan audit. Pemilihan jenis audit atau jasa yang akan dilakukan didasarkan pada

otoritas dan tujuan kegiatan audit, serta kebutuhan dan masalah yang akan dibahas.

1. Sistem dan Pengendalian Manajemen Risiko

Sistem dan pengendalian auditor terhadap risiko dapat dilakukan dengan:

a. Auditor menilai kecukupan tata kelola perusahaan dan lingkungan pengendalian;

b. efektivitas proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko;

c. jaminan yang diberikan oleh kebijakan pengendalian, prosedur, dan kegiatan;

d. kelengkapan dan akurasi sistem dan praktek informasi dan komunikasi; dan

e. efektivitas kegiatan manajemen monitoring dan evaluasi.

2. Kinerja

Auditor secara sistematis mengumpulkan bukti untuk menilai aspek kinerja program pelaporan

keuangan. Audit kinerja tersebut mempunyai tujuan untuk menilai:

a. Efektivitas

b. Efisiensi

c. Ekonomi

d. Kepatuhan

e. Keandalan data

f. Evaluasi kebijakan dan prospektif lainnya

g. Penilaian risiko

3. Financial/Regularity

Auditor menyatakan pendapat atas presentasi laporan keuangan sesuai dengan yang ditetapkan

atau diterima oleh prinsip-prinsip akuntansi (keteraturan). Selain pendapat atas laporan

keuangan, audit keuangan juga dapat memeriksa keandalan informasi keuangan tertentu sesuai

dengan aturan dan prosedur yang relevan.

4. Layanan Penasihat, Asistensi, atau Investigasi

Auditor dapat memberikan objektifikasi, saran ahli dalam berbagai bidang keahlian yang mereka

memiliki. Berdasarkan pengetahuan dan keahlian, mereka dapat memberikan saran teknis berupa:

a. Isu-isu terkait dengan tata kelola yang baik, akuntabilitas, praktek etika, dan antikorupsi

program;

b. Penilaian risiko yang efektif dan manajemen;

c. Pengendalian internal;

d. Proses bisnis;

e. Pengembangan teknologi sistem informasi dan operasional;

f. Manajemen proyek;

g. Evaluasi program; dan

h. daerah lain yang mempengaruhi efektivitas, efisiensi, dan ekonomi operasi.

AUDIT DAN KOMITE PENGAWASAN

Praktek tata kelola perusahaan yang umum di sektor swasta adalah penggunaan komite audit

untuk memberikan pengawasan integritas keuangan dan etika yang ketat. Komite audit memiliki

peran untuk memperkuat independensi, integritas, dan efektifitas kegiatan audit sektor publik

dengan memberikan rencana kerja dan hasil pengawasan independen dari audit internal dan audit

eksternal, menilai kebutuhan sumber daya audit, dan memediasi hubungan auditor dengan

organisasi.