1. PRESENTASI LEGAL OPINI ADVOCAT
of 69
Transcript of 1. PRESENTASI LEGAL OPINI ADVOCAT
LEGAL OPINION SEBUAH ANALISA HUKUMOleh : Mh. Natsyir T. Radja
8/2/2011
1
DASAR HUKUM ADVOKAT : UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
ADVOKAT :
Orang yang berprofesi Memberi jasa hukum, Baik di dalam maupun di luar pengadilan Yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat
KLIEN, adalah : ORANG, BADAN HUKUM, ATAU LEMBAGA LAIN YANG MENERIMA JASA HUKUM DARI ADVOKAT
JASA HUKUMJASA YANG DIBERIKAN ADVOKAT BERUPA : MEMBERIKAN KONSULTASI HUKUM BANTUAN HUKUM MENJALANKAN KUASA MEWAKILI MENDAMPINGI MEMBELA, DAN MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM KEPENTINGAN KLIEN
LAIN
UNTUK
PENGGUNAAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUMA. LITIGASI MEMPERSIAPKAN GUGATAN PERDATA MEMPERSIAPKAN STRATEGI DALAM MENGHADAPI GUGATAN PERDATA MEMPERSIAPKAN STRATEGI PENDAMPINGAN DAN PEMBELAAN DALAM PERKARA PIDANA MEMPERSIAPKAN UPAYA BANDING, KASASI, PERLAWANAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN/EKSEKUSI B. KORPORASI (CORPORATE) KEGIATAN DI PASAR MODAL (PENAWARAN UMUM, RIGHT ISSUE) RESTRUKTURISASI HUTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN (MERGER & AKUISISI) USAHA PATUNGAN (JOINT VENTURE) RESTRUKTURISASI PERJANJIAN KREDIT (BILATERAL MAUPUN SINDIKASI)
PENDAPAT HUKUM INTISARI LAPORAN PEMERIKSAAN DARI SEGI HUKUM MAKNA PENDAPAT DARI SEGI HUKUM : Pendapat yang dikeluarkan oleh seorang advokat Atas permintaan dari klien Berkaitan dengan masalah yang dihadapi klien Yang bersinggungan dengan hukum dan Memerlukan suatu : Pendapat hukum dan Saran-saran penyelesaian atas masalah tersebut
KERANGKA DASAR PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
Pendahuluan Pokok Permasalahan Informasi Material Yang Terkait Uraian dokumen Penting Yang Relevan Pembatasan Dan Asumsi Dasar Ketentuan Hukum Uraian Fakta-Fakta Yang Terkait Analisa Dan Pertimbangan Hukum Pendapat Hukum Kesimpulan Dan Saran/Solusi
TANGGUNG JAWAB
ADVOKAT BERTANGGUNG JAWAB PENUH TERHADAP ISI PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ADVOKAT TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KERUGIAN YANG TIMBUL DARI PELAKSANAAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PENDAPAT DARI SEGI HUKUM TIDAK MENGIKAT KLIEN PENGAMBIL KEPUTUSAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KERUGIAN YANG TIMBUL
LEGAL OPINION adalah PENDAPAT DARI ASPEK HUKUM YG MERUPAKAN KESIMPULAN DARI : PEMERIKSAAN FAKTA-FAKTA, FAKTADOKUMEN - DOKUMEN YG RELEVAN, KETERANGAN SAKSI, DAN INFORMASI LAINNYA DENGAN PENGGUNAAN ASUMSI-ASUMSI, KUALIFIKASI & ASUMSIANALISA HUKUM POSITIF GUNA MEMBERIKAN JAWABAN ATAS PERMASALAHAN HUKUM & MEMBERIKAN SOLUSI ATAS PERMASALAHAN TERSEBUT YANG DIBERIKAN OLEH ADVOKAT/ PENGACARA/ KONSULTAN HUKUM.
8/2/2011
11
TAHAPAN PENYUSUNAN LEGAL OPINIONPendahuluan Opening Statement (Pemberi tugas dan dalam rangka/perihal apa?) Uraian dokumen-dokemen relevan dan informasi material lainnya dokumenAsumsiAsumsi-asumsi, dan Pembatasan tanggung jawab Uraian fakta-fakta faktaBuat catatan jika da hal yang Material atau ditemukan Ketidakwajaran Permasalahan/Petanyaan Analisa Hukum/Kajian/telaah yuridis-kritis (Gunakan asumsi jika perlu) yuridisPendapat Hukum Kesimpulan SaranSaran-saran/ Rekomendasi/solusi Kualifikasi
8/2/2011
12
BENTUK LAPORAN PEMERIKSAAN HUKUM LAPORAN PENDAPAT HUKUM MEMUAT : FAKTAFAKTA-FAKTA - KETERANGAN-KETERANGAN KETERANGAN- ASUMSI-ASUMSI ASUMSIPERMASALAHAN PEMBATASAN DASAR HUKUM ANALISA HUKUM - KAJIAN SWOT - PENDAPAT HUKUM KESIMPULAN REKOMENDASI - SARAN KUALIFIKASI
8/2/2011
13
FAKTA-FAKTA FAKTA
FAKTAFAKTA-FAKTA: HalHal-hal (keadaan-peristiwa) yg merupakan kenyataan (keadaansesuatu benar benar ada atau terjadi dengan dukungan data atau bukti yang kuat.
DATA: Keterangan yang benar-benar nyata atau keterangan benaryang diperoleh berdasarkan hasil riset yg didukung oleh faktafakta-fakta. PASAL 1866 BW (alat bukti)
8/2/2011
14
DOKUMEN:
PASAL 1867 BW AKTA DIBAWAH TANGAN AKTA OTENTIK (PASAL 1868 BW) (PASAL BW)
TINDAKAN : Seleksi tehadap Dokumen Hanya yg relevan dengan pokok permasalahan
8/2/2011
15
ASUMSIASUMSI-ASUMSIDAPAT BERUPA :
Anggapan-Anggapan AnggapanDugaanDugaan-Dugaan Dasar (Hipotesa) Buah Pikiran Hal yang Diterima Sebagai Dasar Pertimbangan Merupakan Landasan Berpikir
8/2/2011
16
PERSANGKAANPERSANGKAAN dalam BW (misalnya pada Pasal 1977 BW): Terhadap benda bergerak yg tidak berupa bunga, maupun piutang yg tdk harus dibayar kpd si pembawa maka barang siapa yg menguasainya dianggap sebagai pemilik .8/2/2011 [email protected] 17
CEK FISIK / CEK LAPANGAN
Pemeriksaan atas Obyek Scr Langsung Konfirmasi dari Instansi terkait Comply Data Dokumen
8/2/2011
18
KUALIFIKASI - PEMBATASAN
OPINI SEBATAS HUKUM INDONESIA TIDAK MEMBERIKAN OPINI HUKUM ASING PENDAPAT HANYA DARI SEGI HUKUM PENDAPAT LAIN DARI NARA SUMBER BERDASARKAN DOKUMEN2 YG ADA DOKUMEN BERASUMSI ASLI DAN [email protected] 19
8/2/2011
LEGAL OPINION BERSIFAT
BIASA UNTUK KEPENTINGAN UMUM RAHASIA ATAU CONFIDENTIAL UNTUK KEENTINGAN KHUSUS TANGGUNG JAWAB DAN DISTRIBUSI HANYA KEPADA PEMBERI TUGAS DAN PIHAK - PIHAK YANG TERKAIT
8/2/2011
20
RUANG LINGKUP THE SCOPE OF OPINION
TERGANTUNG PADA : Permasalahan/Pertanyaan dan/atau Solusi yang Diharapkan. Strategi (Bisnis) yang Diharapkan
Catatan : Untuk kepentingan Internal, Kebenaran harus dijunjung tinggi. Untuk kepentingan Eksternal, Kebenaran ada pada Perusahaan.
8/2/2011
21
PERMASALAHAN/PERTANYAAN
Uraikan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaanrelevan dengan pokok permasalahan. Apakah ada konsekuensi hukum? Apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan? Apakah langkah-langkah yang harus langkahditempuh?
8/2/2011
22
ANALISA HUKUM
Telaah yuridis kritis atas peristiwa / fakta / keteketerangan / dokumen / informasi dengan merujuk pada sumber-sumber hukum, misalnya: sumberUU Peraturan Pemerintah Perjanjian / Peraturan Perusahaan Yurisprudensi Doktrin [email protected] 23
8/2/2011
PASAL PASAL PENTING PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL8/2/2011
PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL PASAL
BW PEMBUKTIAN BW KUASA BW PERSEROAN KEPEGAWAIAN MATERAI24
PASAL PASAL PENTING dalam UUUU-PERSEROAN TERBATAS
8/2/2011
25
TINDAKAN PERSEROAN YANG DIANGGAP TIDAK ADIL TANPA ALASAN YANG WAJARSHAREHOLDER S RIGHT 54(2) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugudigatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yg dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan komisaris.Penjelasan: Gugatan yg diajukan pd dasarnya berisikan permohonan agar perseroperseroan menghentikan tindakan yg merugikan tsb dan mengambil langkah2 tertentu baik utk mengatasi akibat yg sdh timbul maupun utk mencemencegah tindakan serupa dikemudian hari.8/2/2011 [email protected] 26
AKIBAT KESALAHAN ATAU KELALAIANDIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS
GOOD CORPORATE GOVERNANCE CORPORATE ACTIONS TUGAS / WEWENANG DIR & KOM
CATATAN :
DUTY OF CARE PROFESIONAL GOOD FAITH
8/2/2011
27
PASAL TGJWB DIREKSI & KOMISARIS85(2): Setiap anggota direksi bertjwb penuh scr pribadi apabila ybs bersalah / lalai menjalankan tugasnya. tugasnya. 85(3): Atas nama perseroan pemegang saham yg mewa kili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh sa ham dgn hak suara yg sah dpt mengajukan gugatan ke PN thp anggota Direksi yg krn kesalahan/ kelalai- annya menimbulkan kerugian pd kesalahan/ kelalaiperseroan. perseroan. 98(2): Atas nama perseroan, pemegang saham yg me-wakili perseroan, mepaling sedikit 1/10 bagian dr juml seluruh sa-ham dgn hak sasuara yg sah dpt mengajukan gugatan ke PN thd Komisaris yg krn kesalahan / kelalaiannya menimbulkan kerugian pd perseroan. perseroan. Contoh: Contoh: Kesalahan Direksi 88(1): Direksi wajib meminta persetujuan RUPS utk menga lihkan/ lihkan/menjadikan jaminana utang kekayaan persrn. persrn.
8/2/2011
28
PENOLAKAN TAGIHAN TERHADAP PT (DALAM LIKUIDASI)
PERLINDUNGAN KREDITOR PIUTANG YAGN DIAKUI BUKAN KREDITUR FIKTIF BUKTI TAGIHAN
120(1): Likuidator dari perseroan yg telah bubar wajib 120(1):Likuidator memeberitahukan kpd semua krediturnya dgn surat tercatat mengenai bubarnya perseroan. 120(2): a. nama dan alamat likuidator. 120(2):a. b. tata cara pengajuan tagihan. c. jangka waktu mengajukan tagihan yg tdk boleh lebih dari 120 hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima. 120(3): Kreditor yg mengajukan tagihan sesuai dgn (2) huruf b dan 120(3):Kreditor c, dan kemudian ditolak, dpt mengajukan gugatan ke PN paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal penolakan.
8/2/2011
29
KESEMPATAN BAGI KREDITOR YG BELUM MENGAJUKAN TAGIHAN121(1): Kreditor yg tdk mengajukan tagihannnya sesuai dgn ketentuan pasal 120 (2) huruf c, dpt mengajukan tatagihannya melalui PN dlm waktu 2 thn terhitung sejak bububarnya perseroan didaftarkan dan diumumkan.Catatan : Hanya berlaku bagi kreditor yang tidak diketahui identitas maupun alamatnya pada saat proses likuidasi berlangsung.
121( 121(2):Tagihan yg diajukan kreditor sebagaimana dimakdimaksud dlm (1) hanya dpt dilakukan terhadap sisa kekayaan perseroan yg blm diberikan kpd pemegang saham. saham.
8/2/2011
30
TANGGUNG JAWAB
PEMEGANG SAHAM
8/2/2011
31
PRINSIP PIERCING THE CORPORATES VEIL
Pasal 3 (1) UU No. 1 Tahun 1995 Pemegang Saham Perseroan tdk bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yg dibuat atas nama perseroan dan tdk bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yg telah diambilnya.
Penjelasan : Ketentuan dlm pasal ini mempertegas ciri perseroan terterbatas, bahwa PS hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yg diambilnya dan tdk meliputi harta kekayaan [email protected] 32
8/2/2011
PRINSIP PIERCING THE CORPORATES VEIL
DALIL TANGGUNG JAWAB TERBATAS BERSEMBUNYI DARI CORPORATE ACTIONS JOINTLY AND SEVERALLY
TERHADAP PEMEGANG SAHAMKETENTUAN PASAL 3 (1) UU NO. 1/1995, TIDAK BERLAKU APABILA : a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum blm / tdk terpenuhi; b. Pemegang saham ybs terlibat baik langsung maupun tdk langsung dgn itikad buruk yg memanfaatkan perseroan semata-mata untuk sematakepentingan pribadi; c. Pemegang saham ybs terlibat dlm pembuatan melawan hukum yg dilakukan oleh Perseroan; d. Pemegang saham ybs baik langsung maupun tdk langsung scr memelawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yg mengakibatmengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tdk cukup utk melinasi utang..8/2/2011 [email protected] 33
PEJELASAN TGJWB PSMisalnya terjadi pembaharuan harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehinnga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang digunakan pemegang saham untuk sematamemenuhi tujuan pribadinya. 7(3): Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, maka dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. Setelah 6 bulan, pemegang saham tetap tunggal, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan.
7(4):
8/2/2011
34
PSL 11(2) DALAM HAL PERSEROANa. b.
c.
tidak Menerima; tidak Mengambil ahli semua hak dan kewajiban; tidak Mengukuhkan secara tertulis; Perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yg ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga, maka PS bertanggung jawab scr pribadi atas segala akibat yg timbul.
8/2/2011
35
TANGGUNG JAWAB
DIREKSI - KOMISARIS
8/2/2011
36
TANGGUNG JAWAB DIREKSI - KOMISARIS23 : Selama pendaftaran dan pengumuman Akta Pendirian beserta susurat pengesahan menteri. Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan menteri atau laporan kepada menteri belum dilakukan. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbu atan hukum yang dilakukan perseroan. 60(3) : Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan terternyata tidak benar danatau menyesatkan, anggota Direksi dan KomisaKomisaris scr tanggung renteng bertanggung jawab thd pihak yg dirugikan. 90(2) : Dalam hal kepailitan terjadi krn kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tangungung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.
8/2/2011
37
PERMOHONAN KEPADA PN MENGADAKAN RUPS
MINORITY SHAREHOLDERS RUPST RUPSLB PENGENDALIAN
67(1): Ketua Pengadilan Negeri dpt memberikan izin kpd pemohon untuk : a. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan atas permohonan pemepemegang saham apabila Direksi / Komosaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan ;atau b. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas pemohonan pemelainnya, pemegang saham (1 pemegang saham atau lebih yang bersamaan mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ), apabila Direksi atau Komisaris setelah melewati waktu 30 hari terhitung sejak permintaan tidak melekukan pemanggilan RUPS lainnya. 67(2): Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan Undang-undang ini atau Anggaran Dasar. Undang67(3): Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan/atau Komisaris untuk hadir.8/2/2011 [email protected] 38
PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN
DALIL PEMBUATAN MELAWAN HUKUM INVETIGATIF AUDIT
110(1): Utk mendapatkan data/keterangan dlm hal tdp dugaan bahwa: a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham pihak ketiga; atau b. Anggota Direksi / Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yg merugikan perseroan/pemegang saham / pihak ketiga.Penjelasan : Sebelum melakukan tindakan ini pemohon telah terlebih dahulu meminta la ngsung kpd perseroan data/keterangan yang dibutuhkan tetapi ditolak oleh perseroan.110(3):a. b. c.
Pemohon : Pemegang saham atas nama diri sendiri/atas nama perseroan, jika mewakili paling sedikit 1/10 bag dari juml seluruh saham dgn hak suara yg sah; Pihak lain yg dlm anggaran dasasr perseroan / perjanjian diberi wewewewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaaan; kejaksaan dalam hal ini mewakili kepentingan [email protected] 39
8/2/2011
PEMBUBARAN PERSEROAN pasal 117 UUP(1) PN dapat membubarkan perseroan atas:a. b. c.
d.
Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melang gar kepentingan umum; Permohonan 1 org PS/ lebih dari yg mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara tang sah; Permohonan Kreditor dengan alasan: - PT tdk mempu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; - harta kekayaan PT tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut permohonan pihak yg berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian Perseroan
(2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan pula penunjukan likudator.
8/2/2011
40
PENGGANTIAN LIKUIDATOR pasal 123 UUPBAD PERFORMANCE Atas permohonan 1 org / lebih yg berkeberkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, Ketua PN dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama karena yg bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam hal utang per seroan melebihi kekayaan perseroan.8/2/2011 [email protected] 41
MATERI LITIGASI
8/2/2011
42
INDEPENDENSI PERADILAN(PASAL 5 (1) UU NO. 4 TAHUN 2004)
PENGADILAN MENGADILI MENURUT HUKUM DENGAN TIDAK MEM-BEDA-BEDAKAN MEM-BEDAORANG
8/2/2011
43
INDEPENDENSI PERADILAN(PASAL 5 (1) UU NO. 4 TAHUN 2004)
SUATU PERADILAN YANG DILAKUKAN TIDAK MENURUT HUKUM ADALAH BATAL DEMI HUKUM (null and void van rechtswege nieting)8/2/2011 [email protected] 44
INDEPENDENSI PERADILAN(PASAL 5 (1) UU NO. 4 TAHUN 2004)
RASA KEADILAN LEGAL JUSTICE MORAL JUSTICE SOCIAL JUSTICE (Independensi / Fair Trial / Impartiality )8/2/2011 [email protected] 45
INDEPENDENSI PERADILAN(PASAL 5 (1) UU NO. 4 TAHUN 2004)
PENGADILAN MENGADILI MENURUT HUKUM TIDAK BERPIHAK DENGAN TIDAK MEM-BEDA-BEDAKAN MEM-BEDAORANG KARENA ATASAN, RAS, ETNIK, AGAMA, LATAR BELAKANG8/2/2011 [email protected] 46
8/2/2011
47
WANPRESTASIa.
b.
c.
d.
4 MACAM WANPRESTASI Tdk melakukan apa yg disanggupi akan dilakukan; Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; Melakukan sesuatu yg menurut perjanperjanjian tidak boleh [email protected] 48
8/2/2011
SOMASI/TEGURAN/DEMAND LETTERPasal 1238 BW
Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sesejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannnya sendiri, ialah jika ini menetap kan, bahwa si berutang harus dianggap lalalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
8/2/2011
49
PILIHAN
DALAM TUNTUTAN1267 BWPIHAK TERHADAP SIAPA PERIKATAN TIDAK DIPENUHI, DAPAT DIPENUHI, MEMILIH APAKAH IA, JIKA HAL ITU MASIH DPT DILAKUKAN, AKAN MEMAKSA PIHAK YG LAIN UNTUK MEMENUHI PERJANJIAN, ATAU KAH IA AKAN MENUNUTUT PEMBATALAN PERJANJIAN, DISERTAI PENGPENGGANTIAN BIAYA KERUGIAN DAN BUNGA. Pemenuhan perjanjian; Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi; Ganti rugi saja; Pembatalan perjanjian; Pembatalan disertai ganti rugi.
8/2/2011
50
PEMBATALAN PERJANJIAN
1266 BW Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dlm persetujuan2 yg bertimbal balik, mamana kala salah satu pihak tdk memenuhi ke wajibannya. Dalam hal yg demikian persetujuan tdk ba tal demi hukum, tetapi pembatalannya haharus dimintakan kepada [email protected] 51
8/2/2011
KONSEKUENSI HUKUMTUNTUTAN PEMBAYARAN SEJUMLAH UTANGTuntutan Ganti rugi :
Biaya : segala pengeluaran atau perongkosan yang nyatanyatanyatanya sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak Rugi : kerugian krn kerusakan barang barang kepunyaan kreditur yg diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Bunga: Bunga: kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yg sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.
8/2/2011
52
1250 BW(1)
(2)
Dlm tiap-tiap perikatan yg semata-mata berhutiapsemataberhubungan dgn pembayaran sejumlah uang, uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yg ditentukan oleh UU dgn tdk mengurangi peraturan UU khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia minta di muka Pengadilan, kecuali dimana hal2 dimana UU menetapkan bahwa ia berlaku demi [email protected] 53
8/2/2011
POKOKPOKOK-POKOK GUGATAN
Identitas para Pihak: Bertindak untuk diri sendiri atau Pihak: diwakili oleh kuasa hukum. Mempunyai legitima persona stand ini judicio artinya secara yuridis mempunyai kepastian sebagai Penggugat atau Tergugat. Pihak Penggugat atau Tergugat mempunyai hak dan ingin, menuntut atau ingin mempertahankan atau membela hak-haknya. hakWewenang Mutlak Hakim (Kompetensi Absolut) Misalnya forum penyelesaian sengketa adalah arbitrase di BANI tetapi tetap saja gugatan diajukan ke Pengadilan [email protected] 54
8/2/2011
HalHal-hal pokok Gugatan
Wewenang Nisbi Hakim (kompentensi Relatif) Pasal 118 ayat 1 HIR: Actor sequitor forum rei gugatan diajukan ditempat Tergugat tinggal. Pasal 118 ayat 4 HIR jo. Pasal 24 BW: sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Pasal 24 BW : Dalam suatu sengketa perdata di muka Hakim, kedua belah pihak yang berpekara atau salah satu dari mereka, berhak bebas, dengan akta memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka sebenarnya. Pasal 118 ayat 3 HIR: apabila gugatan mengenai benda tetap, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat benda tetap itu terletak: forum rei sitei
8/2/2011
55
HalHal-hal pokok Gugatan
Upaya Menjamin Hak Sita jaminan: Harta kekayaan tidak boleh dialihkan atau dijual jaminan:
a.b.
Atas harta kekayaan milik sendiri (Penggugat) Revindicator Beslag atas harta bergerak yang tujuannya dikembalikan/diserahkan kepada Penggugat. Atas harta kekayaan milik Tergugat(Consevatoir Beslag) berupa: (i) Barang bergerak milik debitur (ii) Barang tetap milik debitur (iii)Barang bergerak milik debitur yang ada ditangan pihak ketiga (iii) Barang
Pelanggaran terhadap Sita Jaminan merupakan tidak pidana vide HalHalhal pokok Gugatan Pasal 231 dan Pasal 232 KUHP.
8/2/2011
56
HalHal-hal pokok Gugatan
Putusan Provisoinil Agar sementara diadakan tindakan pendahuluian guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Lihat SEMA No. 3 Tahun 2000. Misalnya: Dalam hal adanya sita jaminan terhadap saham-saham milik Tergugat lalu sahamPenggugat mohon putusan provisi yang menghukum Tergugat tidak berhak menggunakan hak-haknya yang lahir dari kepemilikan saham yang berbeda hakdari status sitajaminan dan karenanya segala tindakan hukum yang dilakuakan Tergugat sehubungan dengan hak-hak atas saham adalah batal hakdemi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Keinginan Penggugat adalah termasuk melarang Tergugat untuk menggunakan hak suara dalam suatu RUPS.
Apakah contoh diatas dapat dibenarkan ?8/2/2011 [email protected] 57
HalHal-hal pokok Gugatan
Fudamentum Petendi : Dalil-dalil konkrit tantang adanya hubungan hukuman yang Dalilmerupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan. Dengan kata lain, alasanmerupakan uraian perdangangan yang dibuat dalam suatu perjanjian dan pasal-pasal pasalmana yangdibuat dalam suatu perjanjian dan pasal-pasal nama yang dilanggar pasalsehingga adanya cidera jamji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Dalam hal cidera janji atau wanprestasi merujuk pada Pasal 1267 BW yaitu: Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga. Bandingkan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada pasal 1365 BW yaitu : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membuat kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
8/2/2011
58
HalHal-hal pokok Gugatan
Pembuktian Pasal 1865 BW: Setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sebdiri maupun membantah suatu hak orang lain , menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Misalnya: Bahwa ternyata Tergugat tidak menyelesaikan kewajiban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, yaitu untuk menyelesaikan pembangunan Hotel, Restaurant & Caf yang harus sudah selesai pada tanggal 14 Februari 2002 diman hal tersebut telah menyebabkan Hotel, Restaurant & Caf tidak dapat digunakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
8/2/2011
59
HalHal-hal pokok Gugatan
Tuntutan atau Petitum: apa yang oleh Penggugat diminta atau Petitum: diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Apa yang akan diminta oleh Penggugat dalam petitum sebelumnya harus tercermin dalam uraian pada fundamentium petendi sehingga ada kesesuaian peristiwa yang didalilkan dengan tuntunan yang dimohonkan kepada Hakim. Tuntutan pokok: Dalil Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum Misalnya :-
-
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya Menyatakan menurut hukum Tergugat telah lalai/ wanprestasi memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaannyna sesuia dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat kelalaian Tergugat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan
8/2/2011
60
HalHal-hal pokok Gugatan
a. b.
Tuntunan Tambahan :Membayar biaya perkara Putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoebaar voorraad) Butir 7 Surat Edaran Mahkama Agung (SEMA) No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta menyatakan : Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tuntutan agar tergugat membayar bungan (moratoir), apabila tuntutan berupa pembayaran sejumlah uang tertentu diperhitungkan sejak diajukan gugatan kepengadilan. Tuntutan agar tergugat membayar uang paksa (dwangsom) apabila hukuman tidak berupa pembayaran sejumlah uang selam ia tidak memenuhi isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
c.
d.
8/2/2011
61
HalHal-hal pokok Gugatan
Putusan CondemnatoirCondemnatoir- bersifat menghukum misalnya menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sejumlah Rp. X, menhukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh penggugat akibat kelalaian Tergugat untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuia dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yaitu sebesar Rp. X. Contitutif : - bersifat meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum misalnya pemutsan perjanjian (vide Pasal 1266 jo. 1267 BW), pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga. Declaratoir : - bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah.
8/2/2011
62
HalHal-hal pokok Gugatan
Gugatan Rekonpensi Dalam perkara yang sama, jika Tergugat ternyata mempunyai tuntutan kepada Penggugat maka Tergugat dapat melakukan gugat balik (Counter Claim) kepada Penggugat. Maka dikenal istilah Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi.
8/2/2011
63
HalHal-hal pokok Gugatan
Upaya Hukum Banding Pihak yang kalah dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Memori Banding>
