03. peran community organizer

Briefing Paper Pebruari 2012

#Community Organizing

PERAN COMMUNITY ORGANIZER 1. Pengantar GF ATM mengembangkan kerangka kerja Kerangka community system strengthening (CSS) berkolaborasi dengan berbagai pihak yaitu UNAIDS, WHO, UNICEF, World Bank, Measure Evaluation, Coalition of the Asia Pacific Regional Networks on HIV/AIDS (7 Sisters), International HIV/AIDS Alliance, USAID Office of HIV/AIDS, and US Office of the Global AIDS Coordinator, UNDP Burkina Faso, Ministry of Health & Social Welfare Tanzania.

CSS bertujuan untuk memperkuat sistem masyarakat sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan kesehatan guna tercapainya tujuan nasional dan memastikan bahwa hak kesehatan masyarakat dapat terwujud. Hal ini berkaitan dengan pencegahan, pengobatan dan perawatan, mitigasi dampak dan penciptaan lingkungan yang kondusif.

Pengertian sistem komunitas dapat kita rujuk dari kerangka kerja CSS yang telah dikeluarkan Global Fund dengan arti sebagai berikut :

Sistem penguatan masyarakat (community system strengthening) merupakan sebuah pendekatan yang mampu memberikan informasi, memberdayakan dan mengkoordinasikan masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat, kelompok ataupun struktur sosial. Pelibatan berbagai pihak dimasyarakat akan mendorong mereka untuk berkonstribusi pada keberlanjutan jangka panjang terkait isu kesehatan dan intervensi lainnya ditingkat komunitas dan memberikan lingkungan yang kondusif hal‐hal yang ingin dicapai.

Sistem penguatan masyarakat bertujuan untuk melibatkan orang yang terdampak langsung dengan masalah kesehatan (HIV, tuberclosis, malaria dan masalah kesehatan lainnya) agar terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian dari layanan dan kegiatan yang terkait dengan pencegahan, pengobatan, dan care&support.

CSS merupakan bagian dari sub sistem kesehatan dan saling terkait dengan upaya kesehatan. CSS sangat berperan dalam upaya meningkatkan akses layanan kesehatan dan meningkat kualitas pelayanan. Disamping itu, CSS juga dapat berperan pada area advokasi, penggerakan masyarakat dan membangun jaringan antar komunitas. CSS juga bisa berperan dalam memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkeadilan dan berkualitas.

Penggiat dari masyarakat sipil juga dapat berperan secara sistematis, terorganisir dalam mengubah kebijakan publik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan hak kesehatan bagi masyarakat. Disamping itu juga berperan

of 13

untuk menghilangkan diskriminasi, marjinalisasi, kriminalisasi atau ekspolitasi yang timbul dari sosial budaya masyarakat.

Sistem kesehatan juga tidak dapat terpisah dari masyarakat. Sistem kesehatan adalah adalah aset masyarakat yang merupakan bagian dari hubungan antara individu, keluarga dan masyarakat yang dalam menyelenggarakan upaya. Dalam hubungannya terlihat adanya sinergi dan keterkaitan antara sistem kesehatan, sistem masyarakat dan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaannya seringkali terjadi tumpang tindih antara ketiga sistem tersebut. Oleh sebab itiu, perlu dilakukan pendekatan kreatif dan inovatif untuk mendorong masyarakat terlibat aktif dalam sistem kesehatan dan sosial.

Keterkaitan antara sub sistem kesehatan, sub sistem masyarakat dan sub sistem jaminan sosial dan pembiayaan kesehatan dapat dilihat pada bagan berikut :

Salah satu cara untuk memperkuat masyarakat terutama kelompok komunitas terdampak HIV dan AIDS melalui pengorganisasian komunitas.

Secara umum pengorganisasian komunitas didefenisikan : suatu proses untuk membangun kekuatan masyarakat dengan melibatkan anggota masyarakat sebanyak mungkin melalui proses menemukan permasalahan, merumuskan alternatif pemecahan masalah serta membangun tata kehidupan yang lebih baik, berdasarkan aspirasi, keinginan, kekuatan dan potensi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam upaya membantu masyarakat membangun kekuatan secara partisipatif untuk menemukan masalah, merumuskan pemecahan masalah serta melaksanakannya dibutuhkan peran seorang fasilitator yang dikenal dengan istilah community organizer.

of 13

2. Peran community organizer.

Dalam upaya membangun kekuatan komunitas secara partisipatif agar komunitas mampu mengatasi mereka sendiri berdasarkan aspirasi, keinginan, kekuatan dan potensi yang tumbuh dalam masyarakat, maka seorang community organizer memiliki beberapa peran, yaitu

a. Memberdayakan Komunitas Terdampak (affected group)

Dalam kerja‐kerja yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat, banyak pengertian yang digunakan untuk memberikan arti kata “pemberdayaan”. Namun, dalam konteks kesehatan, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT diartikan sebagai berikut :

Suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan oleh penyakit, lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

Kesehatan yang dimaksud adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (UU No 36/2009 pasal 1)

Dalam melakukan pemberdayaan komunitas dalam konteks kesehatan harus memperhatikan azas pembangunan kesehatan di negara ini, yaitu : Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berazaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminatif dan norma‐norma agama. (UU No 36/ 2009 pasal 2)

Dalam membangun kekuatan komunitas Community Organizer menyiapkan pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan, antara lain komunikasi, negosiasi, mediasi, fasilitasi dinamika kelompok, berpikir kritis. Pemberdayaan komunitas terdampak ini bertujuan agar mereka terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian dari layanan dan kegiatan

of 13

yang terkait dengan pencegahan, pengobatan dan perawatan yang terkait dengan program penanggulangan HIV dan AIDS. b. Representasi Komunitas Terdampak

Peran representasi berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan Community Organizer dalam berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan komunitas terdampak. Kegiatan representasi antara lain memperoleh berbagai sumber daya (informasi, ketrampilan, dana), advokasi, membangun opini publik, bekerjasama dengan media, membangun jaringan. Peran representasi ini umumnya dilakukan pada tahap‐tahap awal pemberdayaan (tahap pembelajaran), dimana komunitas terdampak belum memiliki kepercayaan diri untuk berinteraksi langsung dengan pihak luar. c.Mendampingi Komunitas Terdampak

Salah satu peran penting Community Organizer adalah menyiapkan komunitas terdampak untuk mampu terlibat aktif dalam berbagai kegiatan. Peran ini merupakan tahap lanjut dari ‘pembelajaran’ komunitas untuk mandiri. Pada tahap ini, komunitas dengan partisipasi aktif telah menyelenggarakan semua kegiatan mulai dari perencanaan, perumusan solusi, menyusun rencana aksi, dan memantau dan menilai kegiatan yang mereka lakukan. Dalam tingkat lanjut, komunitas terdampak sudah mencoba untuk melakukan dialog, negosiasi ataupun mengeluarkan opini kepada pihak luar. Selain itu, kelompok

of 13

terdampak mulai didorong untuk meyuarakan kebutuhan mereka kepada pemerintah.

d. Negosiasi

UU No 36/2009 menyatakan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi‐tingginya, pemerintah bertanggungjawab atas : ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat

ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat

ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau.

pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perseorangan.

Dalam mendorong pemerintah melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanatkan UU, maka Community Organizer dapat berperan menjaga dan mengawal kebijakan dan anggaran yang berkaitan dengan program kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan program penanggulangan HIV/AIDS. Peran ini di negara maju, dikenal dengan istilah Interest groups (di Amerika Serikat dikenal dengan Lobbyist, sedangkan di Inggris dikenal dengan kelompok penekan). Interest groups adalah kelompok‐kelompok masyarakat yang berusaha mempengaruhi kebijakan publik melalui proses pendekatan (lobby) ke tokoh‐tokoh yang berwenang membuat kebijakan. Interest group berfungsi untuk menjalin dan memelihara hubungan dengan pemerintah (eksekutif dan legistatif) terutama bertujuan untuk mempengaruhi penyusunan undang‐undang dan regulasi.

Peran ini akan membantu aksi‐aksi yang dilakukan komunitas terdampak pada tingkat grass root.

of 13

e. Mediasi

Community Organizer berperan secara sistematis, terorganisir dalam mengubah kebijakan publik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan hak kesehatan bagi masyarakat. Disamping itu juga berperan untuk menghilangkan diskriminasi, marjinalisasi, kriminalisasi atau ekspolitasi yang timbul dari sosial budaya masyarakat.

Isu HIV dan AIDS sangat melekat dengan isu moral, sehingga acapkali orang‐orang yang terinfeksi HIV mendapat label ’manusia tidak bermoral’, ’dikutuk Tuhan”, dan cap buruk lainnya. Cap buruk ini secara langsung ataupun tidak langsung memberikan dampak marjinalisasi dan diskiriminasi baik kepada kelompok rawan HIV maupun orang yang terinfeksi HIV.

Dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif dan menghilangkan diskriminasi, marjinalisasi, kriminalisasi atau ekspolitasi yang timbul dari sosial budaya masyarakat, Community Organizer menjalankan peran mediasi dengan mengkaji persoalan yang muncul dan faktor penyebabnya. Umumnya konflik yang muncul antar komunitas berkaitan dengan :

Konflik terkait informasi. Banyak kejadian, pihak‐pihak yang berkonflik tidak memiliki informasi yang memadai, atau bahkan tidak memiliki informasi yang sama tentang suatu situasi.

Konflik menyangkut sumber daya. Konflik menyangkut sumber daya materi seperti lahan, uang atau benda‐benda lain. Namun, kadang‐kadang pihak‐pihak mempertikaikan sumberdaya tertentu, lebih didorong faktor relasi atau kebutuhan psikologis. Misalnya salah satu ’penguasa’ lokasi tersinggung akibat kekuasaannya dilecehkan.

Konflik terkait relasi. Dalam hubungan keluarga, organisasi atau struktur masyarakat orang seringkali berbeda pendapat. Namun kadang‐kadang ketergantungan yang tercipta akibat adanya relasi dapat melahirkan dimensi destruktif (merusak), jika adanya perbedaan pendapat ataupun pandangan tidak diselesaikan.

Konflik terkait kepentingan dan kebutuhan. Manusia memiliki berbagai kebutuhan baik kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) hingga yang lebih

of 13

tinggi (harga diri, identitas diri, aktualisasi diri). Seringkali kebutuhan dan kepentingan ini menjadi sumber konflik.

Konflik terkait Struktur. Struktur masyarakat dan organisasi menentukan siapa yang memiliki akses pada kekuasaan atau sumber daya, siapa yang wajib memberi hormat kepada siapa, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Konflik yang terkait struktur seringkali melibatkan persoalan tentang keadilan.

Konflik terkait nilai‐nilai hidup. Berbagai nilai hidup dan keyakinan dibentuk oleh pengalaman hidup dan keyakinan (iman kepercayaan). Ancaman terhadap nilai‐nilai hidup seseorang seringkali dipandang sebagai ancaman terhadap jati diri, sehingga konflik yang berkaitan dengan nilai hidup biasanya yang paling sulit dipecahkan.

f. Peneladanan (Modeling)

Ife & Tesoriero (2006) menyatakan pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan. Konsep pemberdayaan ini menekankan pada dua hal penting keberdayaan dan yang dirugikan yang merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari perspektif keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Bicara pemberdayaan, maka tidak bisa lepas dengan kekuasaan. Dalam struktur masyarakat dan organisasi, ’kekuasaan’ akan menentukan kepemilikan dan akses sumber daya dan sekaligus mengatur distribusi atas sumberdaya yang ada.

of 13

Pemberdayaan dapat dicapai melalui :

a. kebijakan dan perencanaan dengan cara mengembangkan atau mengubah struktur‐struktur dan lembaga‐lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumber daya, layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

b. Aksi sosial dan politik dengan menekankan perjuangan dan perubahan politik untuk meningkatkan kekuasaan.

c. Pendidikan dan penyadaran kritis dengan menekankan pentingnya proses edukatif untuk memberdayakan masyarakat.

Dalam konteks pemberdayaan komunitas terdampak dengan mempertimbangkan sosial budaya maka pemberdayaan yang relevan yang digunakan melalui pendidikan dan penyadaran kritis. Salah satu metode penyadaran kritis dengan menerapkan konsep Pendidikan Kaum Tertindas karya Paulo freire (1972). Community Organizer harus mampu mentransformasikan ’ruh’ pendidikan kaum tertindas dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Ruh ’pendidikan bagi kaum tertindas’ tersebut adalah :

Cinta merupakan bentuk keberanian bukan ketakutan, maka cinta adalah pemihakan kepada orang lain.

Mencintai adalah pemihakan pada perjuangan kaum tertindas. Perjuangan bagi pembebasan

Pembebasan hanya bisa dicapai dengan dialog Dialog menuntut kerendahan hati.

Dialog menuntut keyakinan pada kemampuan manusia. Keyakinan pada fitrahnya untuk menjadi manusia seutuhnya

tanpa adanya kelas atau strata. Dialog membutuhkan harapan

Harapan untuk mencapai kesempurnaan sebagai manusia Dan yang terakhir, dialog membutuhkan pemikiran kritis.

Pemikiran kritis memandang realitas sebagai proses perubahan dan berkelanjutan Demi mencapai proses memanusiakan manusia.

Community Organizer dalam menerapkan pendidikan dan penyadaran kritis kepada komunitas terdampak harus mampu memfasilitasi dialog yang bertujuan untuk memanusiakan kelompok terdampak. Pengetahuan dan ketrampilan community organizing dalam memfasilitasi pendidikan dan penyadaran kritis merupakan ’seni tersendiri’ sehingga kerap kali perkataan dan tingkah laku seorang Community Organizer menjadi model bagi pihak lain.

Bandura (1997) menyatakan bahwa seseorang mempelajari bentuk dan tingkah laku atau pemikiran baru hanya dengan mengobservasi tingkah laku orang lain. Teori ini kemudian dikenal dengan Social Learning Theory. Salah satu premis dalam teori ini adalah seseorang anak seringkali belajar melakukan apa yang dilakukan orang, bukan yang orang katakan.

Seringkali Community Organizer adalah model bagi kelompok terdampak Oleh sebab itu, Community Organizer harus mampu menjaga integritas dan kredibilitasnya.

of 13

g. Berjejaring (Networking)

Berjejaring berarti membangun jalinan hubungan dengan berbagai pihak dan memanfaatkan mereka untuk menghasilkan perubahan. Namun, berjejaring juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah, misalnya terciptanya ’elit‐elit tersembunyi’ dalam jaringan. Oleh sebab itu, salah satu peran Community Organizer adalah mampu membangun dan memelihara jaringan.

Dalam membangun jaringan kerja, community organizer harus mampu melakukan analisa kebutuhan dan analisa stakeholder untuk memutuskan model jaringan yang akan dibangun, apakah koalisi, aliansi atau jaringan kerja (networking).

Koalisi : sekelompok orang atau organisasi bekerja sama untuk mencapai visi/goal tertentu. Dalam koalisi, komitmen yang dibangun dalam jangka panjang untuk berbagi peran dan tanggungjawab serta sumber daya.

Aliansi : sekelompok orang atau organisasi bekerja sama dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu.

Jaringan kerja (networking) : sekumpulan orang atau organisasi yang memiliki ketertarikan atau kepedulian yang sama terhadap satu isu untuk berbagi informasi dan ide. Masing‐masing orang atau organisasi yang terlibat dalam networking tidak saling bergantung (independen) baik secara struktural atau pun sumber daya.

of 13

Ada 3 (tiga) prinsip yang harus diperhatikan Community Organizer dalam membangun jaringan, yaitu akuntabilitas, transparan dan partisipasi.

Akuntabilitas Akuntabilitas adalah Kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga digunakan Individu ataupun organisasi harus dapat menjelaskan bagaimana dia menggunakan sumberdaya dan apa yang dicapai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Transparansi Transparansi adalah : keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau

mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga. informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas

serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

Partisipasi

Keterlibatan semua orang dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program organisasi. Partisipasi merupakan salah satu point penting untuk memastikan jaringan kerja yang dibangun dapat berjalan efektif. Seringkali dalam perjalanannya, sekelompok individu membentuk ’elit tersembunyi’ dan mengambil alih jaringan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pada tahapan seperti ini biasanya partisipasi yang dijalankan merupakan partisipasi semu ataupun pasif.

Community Organizer harus memahami konsep partisipasi dari berbagai perspektif. Saat ini ada 2 (dua) perspektif mengenai partisipasi, yaitu partisipasi sebagai cara (alat) dan partisipasi sebagai tujuan.

Perbedaan kedua perspektif disajikan Oakley (1991) sebagai berikut :

PARTISIPASI SEBAGAI CARA PARTISIPASI SEBAGAI TUJUAN

1. Partisipasi digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Upaya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program atau proyek.

3. Penekanan pada mencapai tujuan program/proyek dan tidak pada aktivitas partisipasi itu sendiri.

1. Memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri.

2. Menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif‐inisiatif pembangunan.

3. Fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi bukan sekedar mencapai tujuan proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya.

4. Partisipasi dipandang sebagai proses

of 13

PARTISIPASI SEBAGAI CARA PARTISIPASI SEBAGAI TUJUAN

4. Partisipasi umumnya jangka pendek.

5. Partisipasi sebagai cara merupakan bentuk pasif dari partisipasi.

6. Umumnya digunakan dalam program‐program pemerintah dengan pertimbangan untuk menggerakkan dan melibatkan masyarakat dalam meningkatkan efisiensi sistem penyampaian/distribusi.

jangka panjang.

5. Partisipasi sebagai tujuan merupakan bentuk aktif dari partisipasi.

Dari Mengingat bahwa kata ”partisipasi ” bisa menghasilkan banyak arti, maka perlu adanya penekanan makna substansi terhadap partisipasi, antara lain :

Uphoff & Cohen (1979), partisipasi berarti rakyat memiliki peran dalam pembuatan keputusan.

Pearse & Stifel (1979), partisipasi berarti rakyat memiliki kendali terhadap sumber daya dan institusi.

Gahi (1999), partisipasi sebagai proses pemberdayaan yang dilakukan oleh kaum terpinggirkan (marjinal) akibat adanya perbedaan relasi kekuasaan diantara kelompok‐kelompok di masyarakat.

Kannan (2002), partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat untuk mempengaruhi kegiatan‐kegiatan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Dari konsep diatas terlihat bahwa kata ’partisipasi’ sebagai hal yang baik dan dengan mudahnya untuk langsung diterima. Hal ini bisa berbahaya dan sekaligus naif, karena seperti konsep pembangunan lainnya, makna ’partisipasi’ itu sendiri sulit untuk langsung dipahami dan dilaksanakan pada tatanan implementasi.

Makna partisipasi sering dipergunakan sesuai dengan kepentingan dan agenda yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan pembuatan keputusan secara politis.

Misalnya, pemerintah daerah yang ingin mengimplemetasikan suatu program baru dan telah mengetahui bahwa program tersebut menjadi pro dan kontra di masyarakat. Sebagian kelompok menerima program tersebut dan sebagian lagi menolak program tersebut. Pemerintah daerah akan melihat PARTISIPASI sebagai hal perlu namun sekaligus penghambat. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat untuk melegitimasi kebijakan terhadap program baru, namun harus mengeluarkan energi yang besar (waktu, uang dan tenaga) untuk menyakinkan kelompok‐kelompok yang menentang program tersebut.

Dalam dinamika seperti ini, strategi yang digunakan pemerintah daerah adalah melakukan partisipasi samaran. Pemerintah akan mengundang kelompok‐kelompok

of 13

masyarakat yang dapat menjadi representatif untuk mendukung program pemerintah. Selama proses ’partisipasi’ tersebut pemerintah daerah mengkooptasi kelompok dengan demikian akan mengurangi dan meminimalkan resistensi terhadap program baru pemerintah.

Dalam contoh ini, partisipasi digunakan untuk memelihara kekuasaan. Menggunakan partisipasi untuk mendapatkan kekuatan sama artinya berpegang pada kekuasaan untuk menindas pihak lain.

Partisipasi berubah menjadi ’TIRANI BARU’, karena digunakan untuk mendapatkan kekuatan secara tidak adil dan tidak sah, yang menghasilkan sesuatu yang mengarah pada ketidakberdayaan yagn lebih parah.

Untuk mencegah partisipasi menjadi TIRANI, maka Community Organizer harus memiliki pengetahuan dasar tentang makna PARTISIPASI untuk menciptakan partisipasi penuh dari warga negara dalam pembuatan keputusan dalam program pembangunan.

Arnstein (1969) memperkenalkan model ”tangga partisipasi warga negara”, untuk memperjelas konsep partisipasi yang dibutuhkan untuk pemberdayaan bagi warga negara, seperti gambar berikut :

of 13

Tipologi diatas menggambarkan bahwa PARTISIPASI dapat berkisar antara MANIPULASI oleh pemengang kekuasaan sampai warga negara yang memiliki KONTROL terhadap keputusan‐keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

STUDI KASUS :

Dalam program penanggulangan HIV dan AIDS, pengorganisasian komunitas merupakan salah satu metode yang digunakan, misalnya dalam area pencegahan HIV melalui transmisi seks dengan pembentukan pokja lokasi yang merupakan bagian dari intervensi struktural.

Pengorganisasian komunitas dilakukan pada lokasi‐lokasi ’transaksi seks’ yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan kondom konsisten dan pemeriksaan IMS dan HIV bagi pekerja seks dan pelanggannya.

Para fasilitator pengorganisasian komunitas mengklaim bahwa proses yang dilakukan secara partisipasif.

Pertanyaan refleksi:

Mengacu pada 2 (dua) perspektif partisipasi, yaitu partisipasi sebagai cara atau partisipasi sebagai tujuan, model partisipasi yang mana yang diterapkan dalam pembentukan pokja dan aturan lokal mengacu pada?

Mengacu pada tangga partisipasi warga negara (model Arnstein), pada jenjang manakah partispasi yang digunakan dalam pembentukan pokja dan aturan lokal

Sumber : Jim Ife & Frank Tesoriero, Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, 2006.

Paulo freire, Pendidikan Kaum Tertindas, 1972

Kesehatan dalam perspektif Negara Indonesia (UU 36/2009)

KESEHATAN

Keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (pasal 1)

AZAS

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berazaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminatif dan norma‐norma agama. (pasal 2)

TUJUAN Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi‐tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomis. (pasal 3)

MASYARAKAT PEMERINTAH HAK KEWAJIBAN TANGGUNGJAWAB

Setiap orang berhak atas kesehatan (pasal 4) 1. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi‐tingginya.

2. Kewajiban sebagaimana pada ayat 1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan.

(pasal 9)

1. Pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

2. Tanggungjawab Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

(pasal 14)


1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan

2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yagn aman, bermutu dan terjangkau.

3. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya sendiri. (pasal 5)

Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial. (pasal 10)

Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi‐tingginya. (pasal 15)

Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan (pasal 6)

Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan memajukan kesehatan yang setinggi‐tingginya (pasal 11)

Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi‐tingginya. (pasal 16)

Setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab (pasal 7)

Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggungjawabnya. (pasal 12)

Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi‐tingginya (pasal 17)

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan (pasal 8)

1. Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

2. Program jaminan social sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan.

(pasal 13)

Pemerintah bertanggungjawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. (pasal 18)


Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau. (pasal 19)

1. Pemerintah bertanggungjawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perseorangan.

2. Pelaksanaan system jaminan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang‐undangan.

(pasal 20)

03. peran community organizer

Documents

Transcript of 03. peran community organizer