Post on 02-Mar-2018
7/26/2019 KPP10-0001
1/3
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Standard Operating Procedures
TATA CARA PENERIMAAN DOKUMEN DI KPP
Revisi : Nomor : KPP10-0001
Tanggal : 13 Maret 2008 Halaman : 1 dari 3
A. Deskripsi :
Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penerimaan dokumen masuk yang diterima oleh
Sekretaris KPP. Yang dimaksud dengan dokumen dalam SOP ini adalah surat, laporan,
formulir, kartu, daftar, dan buku yang digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
B. Dasar Hukum :
1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.1/2005 tanggal 18 Juli
2006 tentang Pengaturan Kembali Penomoran Dan Pemberian Kode Surat Kantor
Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak s.t.d.t.d. 414/KMK.01/2006
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.01/2005 tanggal 6
September 2005 tentang Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan s.t.d.d. Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 303/PM.1/2006
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-168/PJ./2001 tanggal 22 Februari 2001
tentang Tata Cara Pemberian Kode Surat, Laporan, Formulir, Kartu, Daftar dan Buku
yang Digunakan dalam Administrasi Perpajakan
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-180/PJ./2006 tanggal 27 Desember 2006
tentang Penggunaan Nomor Kode Surat dan Cap Dinas Sementara untuk Unit-Unit di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan Reorganisasi Direktorat
Jenderal Pajak Tahun 2006
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-85/PJ/2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang
Penetapan dan Penggunaan Kode Surat dan Cap Dinas Sementara pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat
Sehubungan dengan Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007
C. Surat Edaran Terkait :
Tidak ada
D. Pihak yang Terkait :
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
2. Kepala Seksi/Subbagian Umum
3. Sekretaris Kepala KPP
7/26/2019 KPP10-0001
2/3
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Standard Operating Procedures
TATA CARA PENERIMAAN DOKUMEN DI KPP
Revisi : Nomor : KPP10-0001
Tanggal : 13 Maret 2008 Halaman : 2 dari 3
4. Pihak Eksternal
E. Formulir yang Digunakan :
1. Dokumen masuk
F. Dokumen yang Dihasilkan :
1. Lembar disposisi
G. Prosedur Kerja :
1. Sekretaris Kepala KPP menerima dokumen masuk berupa surat, laporan, formulir, kartu,
daftar, dan/atau buku dari pihak eksternal. Sekretaris Kepala KPP kemudian
mencatat/menginput data dokumen masuk, melampirkan lembar disposisi pada setiap
dokumen masuk, serta meneruskannya ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan catatan pada lembar disposisi kemudian
menginstruksikan Sekretaris Kepala KPP untuk mendistribusikan dokumen masuk
kepada masing-masing Seksi/Subbagian Umum.
3. Sekretaris Kepala KPP mendistribusikan dokumen masuk kepada masing-masing
Seksi/Subbagian Umum.
4. Proses selesai.
Jangka Waktu Penyelesaian:
Paling lama 1 (satu) hari sejak dokumen diterima.
7/26/2019 KPP10-0001
3/3
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Standard Operating Procedures
TATA CARA PENERIMAAN DOKUMEN DI KPP
Revisi : Nomor : KPP10-0001
Tanggal : 13 Maret 2008 Halaman : 3 dari 3
H. Bagan Arus (Flow Chart) :
TATA CARA PENERIMAAN DOKUMEN DI KPP
Kepala KPPKepala Seksi/
Subbagian UmumSekretaris Kepala KPPPihak Eksternal
Menerima,
menginput data
dokumen masuk,
dan meneruskan
Dokumen Masuk
Dokumen Masuk
dan disposisi
Memberikan
disposisi
Mendistribusikan
dokumen masuk
Mulai
Selesai
Disahkan oleh :
a.n. Direktur Jenderal
Direktur Transformasi Proses Bisnis
Robert Pakpahan
NIP. 060060167