Post on 07-Feb-2022
IZIN USAHA MICE (MEE
Dr. Made Gde Subha K
Mahasiswa yang Terlib
I Gusti Ngurah Krisna
I Gusti Ngurah Bagus G
Ni Kadek Ayu Sucipta
I Wayan Didik Prayoga
Putu Ayu Dinda Param
Putu Wulan Sagita Prad
Kadek Danendra Pratam
Gusti Ayu Made Gita P
PROGR
UN
LAPORAN PENELITIAN
(MEETING, INCENTIVE, CONVENTION, EXHI
TIM PENELITI
bha Karma Resen, S. H., M.Kn (19830725200801100
Terlibat:
risna Aditya Putra (1503005159)
agus Girindra GM (1503005175)
ucipta Dewi (1503005185)
rayoga (1503005199)
Paramita S. P (1503005208)
ta Pradyani (1503005217)
Pratama (1503005218)
Gita Permatasari (1503005219)
ROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
2016
i
EXHIBITION)
8011007)
ii
Halaman Pengesahan
1. Judul Penelitian : IZIN USAHA MICE (MEETING, INCENTIVE,
CONVENTION, EXHIBITION)
2. Ketua Peneliti :
a. Nama Lengkap : Dr. Made Gde Subha Karma Resen, SH., M.Kn
b. Jenis Kelamin : L
c. NIP/NIDN : 198307252008011007/0025078306
d. Jabatan Struktural : -
e. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
g. Pusat Penelitian : Provinsi Bali
h. Alamat : Jl. Pulau Bali No. 1 Denpasar
i. Telpon/Faks : 0362-222666
j. Alamat Rumah : Jl. Campuhan No. 12 Br. Sasih, Batubulan, Sukawati, Gianyar
k. Telpon/Faks/E-mail : 081999912339/085857530335
3. Jumlah mahasiswa : 8 Orang
4. Pembiayaan : Mandiri
Mengetahui Denpasar, 03 Maret 2016
Dekan
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Ketua Peneliti,
Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H. Dr. Made Gde Subha Karma Resen, SH., M.Kn
NIP: 19530401 198003 1 004 NIP: 198307252008011007
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatklan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan
rahmatNya penelitian yang berjudul “Ijin Usaha MICE” ini dapat terselesaikan. Kami menyadari
bahwa penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari banyak pihak. Untuk iotu dalam
kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada :
1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana beserta Staf.
2. Dosen Mata Kuliah Hukum Kepariwisataan
3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Satu Pintu beserta Jajaran
4. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali beserta Jajaran
5. Direktur Utama PT. Melali MICE
6. Direktur Utama Profesional Event Organizer JP Pro Bali
7. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini
Kami menyadari dalam laporan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh
karena itu kritik dan saran bagi penyempurnaan laporan ini sangat kami harapkan.
Akhir kata dengan segala kerendahan hati, kami berharap hasil penelitian ini dapat
memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya terkait
dengan bidang Hukum Kepariwisataan.
Denpasar, 28 Maret 2016
Tim Peneliti
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL-------------------------------------------------------------------------------------i
HALAMAN PENGESAHAN-----------------------------------------------------------------------------ii
KATA PENGANTAR--------------------------------------------------------------------------------------iii
DAFTAR ISI-------------------------------------------------------------------------------------------------iv
Ringkasan-----------------------------------------------------------------------------------------------------v
BAB I. PENDAHULUAN-------------------------------------------------------------------------1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA------------------------------------------------------------------4
BAB III. METODE PENELITIAN---------------------------------------------------------------15
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN---------------------------------------------------------19
BAB V. PENUTUP---------------------------------------------------------------------------------23
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Mahasiswa yang terlibat
Lampiran 2. Foto-foto anggota peneliti
v
RINGKASAN
Tujuan dan target khusus dari mengidentifikasi prosedur perizinan usaha MICE
(Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) di Bali serta memberikan edukasi, kepada
masyarakat umum dan mahasiswa pada khususnya terkait prosedur perizinan usaha MICE
(Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) di Bali. Target khusus dari penelitian ini adalah
bertujuan untuk memenuhi tugas tengah semester Hukum Kepariwisataan. Penelitian hukum
pada umumya mempunyai tipe pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Pendekatan
yuridis normative selain mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dan putusasn putusan pegadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam
masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hieararkis,
Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek
hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Pendekatan berfungsi sebagai penunjang untuk
mengidentifikasi dan mngklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan
penelitian/penulisan hukum.
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dewasa ini pariwisata bukan lagi hanya sun, sand and sex, pariwisata bukan lagi hanya
panorama nan indah, budaya yang eksotik, hiburan yang menggejolak, rekreasi yang
mengasyikan, petualangan yang mendebarkan, melainkan lebih dari itu. Dalam dunia pariwisata
istilah MICE dikenal sebagai singkatan dari Meeting, Incentive, Conference & Exhibition. Dalam
pengaturannya produk MICE tergolong dalam industri pariwisata yang di Indonesia disebut
dengan istilah “ Wisata Konvensi “. 1
Wisata Konvensi merupakan pertemuan sekelompok orang yang secara bersama - sama
bertukar pengalaman dan informasi melalui pembicaraan, mendengar, belajar dan mendiskusikan
topik tertentu. Pelaksanaan wisata konvensi diselenggarakan melalui kegiatan - kegiatan
pertemuan asosiasi, pertemuan perusahaan dan pameran dagang serta eksibisi. Istilah-istilah yang
digunakan dalam MICE dapat diuraikan dalam arti masing-masing sebagai berikut : Meeting
adalah berbagai macam pertemuan, sidang rapat yang dihadiri oleh 10 orang atau lebih dengan
memilih lokasi, waktu dan tujuan pertemuan yang dimaksud. Incentive dimaksudkan sebagai
upaya bentuk motivasi secara sistemasik strategi pemasaran sebuah perusahaan dengan jalan
memberikan hadiah dalam bentuk uang, penghargaan khusus terhadap keberhasilan para
eksekutif dalam suatu pertemuan perusahaan. Conference adalah persidangan berkala untuk
mengevaluasi keberadaan sebuah institusi dalam kurun waktu tertentu yang diselenggarakan oleh
asosiasi profesi perhimpunan persaudaraan, organisasi ilmiah, perhimpunan pendidikan,
perhimpunan suku-suku bangsa (ethnic group), organisasi keagamaan perserikatan buruh dan
sebagainya. Exhibition adalah kegiatan untuk memperkanalkan produk, karya dll kepada halayak
ramai yang di Indonesia juga disebut “Pekan Raya”.2
Indonesia memiliki 10 kota yang menjadi destinasi unggulan Wisata Konvensi yaitu
Jakarta, Yogyakarta, Medan, Bukit Tinggi-Padang, Makasar, Solo, Padang dan Bali. Sedangkan,
1 Nyoman S. Pendit. 1999. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta. PT Pradyana Paramita. Hal. 205
2 Ibid. Hal. 204
2
Lombok, Balikpapan dan Bandung yang kemudian pada akhir tahun 2009 ditetapkan menjadi
destinasi MICE yang diunggulkan.3
Bali sudah menjadi salah satu destinasi unggulan Wisata Konvensi di Indonesia karena
Bali memiliki keunikan tersendiri seperti kombinasi antara budaya, keindahan alam serta
keramahan masyarakat Bali yang dapat menjadi penunjang pelaksanaan MICE di Bali.
Dibuktikan dengan dipercayanya Bali sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat
Tinggi Asia-Pasific Economic Coorporation (KTT APEC) dan pemilihan Miss World Peagent
yang diselenggarakan pada tahun 2013. 4
Dari pemaparan diatas membuktikan bahwa Bali memiliki peluang besar menjadi
destinasi MICE ASEAN bahkan dunia. Namun hal itu masih terhambat oleh proses perizinan
yang rumit dan cenderung berbelit-belit serta minimnya pengetahuan masyarakat Bali baik
tentang MICE secara umum dan proses perizinan penyelenggaraan MICE. Dalam penelitian ini
kami akan membahas Bagaimana proses perizinan penyelenggaraan MICE di Bali dan
memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang MICE itu sendiri.
1.2. Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:
a. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi prosedur perizinan usaha MICE (Meeting,
Incentive, Convention, Exhibition) di Bali.
b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi, kepada masyarakat umum dan
mahasiswa pada khususnya terkait prosedur perizinan usaha MICE (Meeting,
Incentive, Convention, Exhibition) di Bali.
c. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas tengah semester Hukum
Kepariwisataan.
3 Destinasi Unggulan Wisata Konvensi (MICE).
http://a-research.Upi.edu/operator/upload/s_b5351_053898_pahliawan, nogus_chapter1.pdf.
Diakses pukul 15:30 WITA, Jumat, 26 Februari 2016. 4Bali Berpeluang Rebut Pasar MICE ASEAN. Pewarta : Dewa Wiguna.
http://m.antaranews.com/berita/495538/bali-berpeluang-rebut-pasar-mice-asean.
Diterbitkan pukul 14:36 WIB, Senin, 11 Mei 2015. Diakses pukul 15:35 WITA, Jumat, 26 Februari 2016.
3
1.3. Urgensi
Penelitian ini dilakukan agar masyarakat umum dan mahasiswa pada khususnya
mengetahui prosedur perizinan usaha MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) di
Bali.
Urgensi berikutnya adalah bagaimana proses perizinan yang umumnya cenderung rumit
dan berbelit-belit menjadi lebih sederhana dan cepat, agar kegiatan usaha MICE (Meeting,
Incentive, Convention, Exhibition) dapat berjalan optimal dan menjadi salah satu penopang
pariwisata di Bali.
4
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. KEPARIWISATAAN
Kepariwisataan berasal dari kata “wisata”, yang secara etimologis dapat diartikan sebagai
kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi
tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya
tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.5 Wisata berkaitan erat dengan
pariwisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas
serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.6
Selain itu, pariwisata juga dapat diartikan sebagai perpindahan orang untuk sementara dan dalam
jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan
bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat tujuan itu.7
Pariwisata merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan nasional. Hal ini
dikarenakan pariwisata tidak hanya mencakup wisatawan dan destinasi wisata, tetapi juga produk
kesatuan totalitas dari empat aspek dasar (4A), yakni attractions (daya tarik pada destinasi wisata
berupa daya tarik alam maupun masyarakat dan budayanya), accessability (tersedianya alat-alat
transportasi agar wisatawan dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata),
facilities (tersedianya fasilitas utama maupun pendukung pada sebuah destinasi berupa
akomodasi, restoran, fasilitas penukaran valas, pusat oleh-oleh, dan fasilitas pendukung lainnya
yang berhubungan dengan aktivitas wisatawan pada sebuah destinasi), dan ancillary (adanya
lembaga penyelenggara perjalanan wisatawan sehingga kegiatan wisata dapat berlangsung, aspek
ini berupa pemandu wisata, biro perjalanan, pemesanan tiket, dan ketersediaan infomasi tentang
destinasi).8 Bila pembangunan nasional berjalan sesuai dengan harapan, yang dalam hal adalah
pariwisata yang berhasil memenuhi keempat aspek dasar (4A), mewujudkan masyarakat yang
sejahtera, adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah hal yang tidak mungkin.
Untuk mengatur Kepariwisataan di Indonesia maka diundangkanlah Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Adapun salah satu
5 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
6 Ibid. Pasal 2.
7 A. J. Burkart dan J. Medlik. 1981. Tourism : Past, Present, and Future. Heinemann, London, Hal. 2.
8 I Gusti Bagus Rai Utama. 2014. Pengantar Industri Pariwisata. Deepublish Publisher, Sleman, Hal. 5.
5
pertimbangan dibentuk dan ditetapkannya Undang-undang ini adalah bahwa pembangunan
kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh
manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
Untuk mendorong kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat dari pariwisata,
kegiatan pariwisata sekaligus kegiatan bisnis (selanjutnya disebut kegiatan pariwisata-bisnis)
perlu untuk dikaji dan dipertimbangkan terkait pengembangannya di masa depan. Hal ini
disebabkan karena kegiatan ini umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lebih
lama dibandingkan wisatawan pada umumnya, mengingat adanya pre and post tour pada saat
sebelum dan sesudah acara berlangsung.9 Semakin lama waktu yang dihabiskan di suatu daerah
wisata, maka akan semakin banyak pihak yang memiliki kesempatan untuk berusaha dan
memperoleh manfaat dari pariwisata. Selain itu, wisatawan pariwisata-bisnis memiliki kekebalan
yang relatif lebih tinggi terhadap berbagai isu ketidakjelasan di suatu negara, sehingga tidak
mudah membatalkan kunjungannya. Hal ini adalah suatu hal yang baik, mengingat isu
ketidakjelasan di daerah wisata mampu mempengaruhi wisatawan pada umumnya secara
signifikan. Kemudian, event pariwisata-bisnis memerlukan akomodasi, usaha kuliner,
cenderamata, pemandu wisata (guide), hingga transportasi lokal sehingga sejalan dengan tiga
strategi yang dijalankan pemerintah yakni pro-pengentasan kemiskinan, pro-penciptaan lapangan
kerja, serta pro-pertumbuhan. Tentu ketiga hal ini sejalan dengan usaha pembangunan nasional.
Pariwisata-bisnis sebagai salah satu alternatif berwisata merupakan salah satu faktor
penting bagi pembangunan nasional di bidang pariwisata dalam suatu negara. Keberadaan
pariwisata-bisnis dalam mendukung pembangunan nasional, seharusnya didukung oleh sarana
dan prasarana serta perizinan badan usaha pariwisata-bisnis yang sederhana dan relatif cepat agar
kegiatan pariwisata-bisnis dapat berjalan sesuai dengan harapan, karena alternatif jenis
pariwisara ini merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi negara dan pemilik badan usaha
pariwisata-bisnis pada khususnya. Perizinan badan usaha pariwisata-bisnis yang sederhana dan
relatif cepat diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk turut terlibat dalam kegiatan
badan usaha pariwisata-bisnis sehingga masyarakat mendapat manfaat dari pariwisata dan
berujung pada meningkatnya daya saing badan usaha pariwisata-bisnis dan kegiatan pariwisata-
bisnis di suatu negara.
9 Warta Ekspor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Juli 2011, Hal. 4.
6
B. MICE
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan dalam Bab IV Pasal 14 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pertemuan,
perjalanan insentif, konferensi, dan pameran merupakan salah satu usaha pariwisata. 10
MICE adalah singkatan dari organisasi bisnis kelompok yang segmen pasarnya terdiri
Meeting (Rapat), Incentive (Insentif), Convention (Konvensi), dan Exhibition (Pameran).
Segmen kelompok pasar bisnis dari industri hotel telah mengalami pertumbuhan eksponensial
didorong oleh globalisasi yang cepat dan perluasan industri jasa dan evolusi yang berkelanjutan
dari inovasi ilmiah dan teknologi.
Selanjutnya, pembentukan perjanjian perdagangan dan pemerintahan internasional seperti
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara
(NAFTA) telah melahirkan lintas batas kerjasama bisnis yang mengakibatkan perjalanan bisnis
meningkat. Empat bagian besar yang umumnya terlibat dalam siklus konsumsi kelompok
industri perjalanan bisnis: (1) peserta individu dalam acara tersebut, (2) sponsor dari acara
(asosiasi atau korporasi), (3) perantara (perencana pertemuan, agen perjalanan, atau konvensi dan
Pengunjung Biro), dan (4) tempat (hotel, pusat pameran, atau fasilitas kota). Meskipun kata-kata
dari empat segmen dari kelompok industri bisnis digunakan untuk akronim MICE, industri
biasanya dibagi menjadi tiga segmen pasar yang utama: pertemuan dan konvensi, insentif, dan
pameran dan pameran dagang.
Rapat dan Konvensi
Dua entitas utama yang mengadakan pertemuan dan konvensi adalah asosiasi
(perkumpulan) dan korporasi (perusahaan). Tujuan utama mereka adalah untuk berkomunikasi,
untuk memungkinkan pertukaran ide-ide pribadi, dan / atau untuk memberikan kesempatan
untuk interaksi pribadi atau jaringan. Rapat dapat melibatkan sedikitnya tiga peserta, sedangkan
konvensi pada umumnya melibatkan kehadiran dari beberapa ribu peserta.
Sebuah asosiasi terdiri dari sekelompok orang bergabung bersama untuk tujuan yang
sama. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan status dan citra anggota, untuk menyediakan
interaksi antar rekan sejawat dan pertukaran informasi serta untuk menekankan nilai
keanggotaan. Ribuan asosiasi yang berbeda ada. Mereka dapat secara luas diklasifikasikan ke
10
Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
7
dalam kategori berikut: perdagangan dan profesional, pemerintah, tenaga kerja, hobi, ilmiah dan
medis, amal dan SMERF (Sosial, Militer, Pendidikan, Keagamaan, dan Persaudaraan). Masing-
masing asosiasi ini memiliki fungsi ruang khusus, makanan dan minuman, penginapan, dan
memenuhi persyaratan hiburan. Menghadiri pertemuan asosiasi dan konvensi bersifat sukarela
dan dibayar oleh peserta individu. Oleh karena itu, penting bahwa isi program dan tujuan dan
tempat yang dipilih menarik bagi keanggotaannya. Pertemuan asosiasi besar membutuhkan
waktu yang lama (3-5 tahun) dan sering diadakan secara bergilir di lokasi geografi yang berbeda.
Dari lokasi pertemuan perusahaan biasanya diadakan di hotel atau pusat konferensi.
Sementara kehadiran pada pertemuan asosiasi dan konvensi bersifat sukarela, kehadiran pada
rapat perusahaan adalah wajib. Penagihan untuk pertemuan perusahaan mencakup semua kamar,
makan, dan biaya hiburan dalam satu account master yang dibebankan kepada perusahaan. Lead
time untuk rapat perusahaan yang relatif singkat, sering diatur oleh perubahan lingkungan
eksternal maupun internal (yaitu politik, ekonomi, strategi perusahaan). Jenis rapat perusahaan
yang paling sering dilaksanakan adalah rapat manajemen, seminar pelatihan, pengenalan produk
baru, pertemuan pemegang kursi/jabatan, profesional teknis atau pertemuan maketing.
Insentif
Perjalanan insentif telah lama diakui oleh perusahaan-perusahaan sebagai sebuah alat
yang memotivasi untuk menghargai karyawan atas pencapaian prestasi yang luar biasa, seperti
mencapai target keuangan, pengembangan produk baru, atau pencapaian kepuasan pelanggan
yang unggul. Tempat pilihan untuk perjalanan insentif adalah yang hotel resor kelas atas atau
pelayaran kapal yang menawarkan fasilitas unik dan program rekreasi.
Pameran dan pameran dagang
Pameran semakin banyak diselenggarakan bersamaan dengan pertemuan tahunan asosiasi
nasional dan internasional. Mereka mengizinkan produsen dan penyedia layanan untuk langsung
menjangkau sebuah khalayak sasaran yang lain yang akan sulit dan mahal untuk dihubungi.
Pameran biasanya tertutup untuk masyarakat umum.
Pameran dagang adalah pasar untuk pemasok komersial dari produk atau jasa yang
menarik bagi profesi tertentu atau segmen pasar. Pameran dagang biasanya diadakan selama
periode yang sama di lokasi yang sama setiap tahunnya. Ada pameran perdagangan tertutup yang
8
hanya terbuka untuk perdagangan professional, dan pameran perdagangan terbuka yang
ditargetkan untuk sektor masyarakat umum (misalnya, pertunjukan rumah dan kebun,
pertunjukan acara pengantin, auto show). Pameran perdagangan besar dan pameran biasanya
diadakan di pusat-pusat tempat yang dibangun untuk pameran perdagangan besar dan pameran.11
C. MICE DI BALI
Bali telah menjadi salah satu daerah tujuan utama wisata MICE di Indonesia karena Bali
memiliki keunikan tersendiri seperti kombinasi antara budaya, keindahan alam, keadaan cuaca
yang mendukung, terdapatnya fasilitas pendukung kegiatan MICE yang sangat baik serta
keramah tamahan masyarakat Bali. Hal ini terbukti dengan dipercayainya Indonesia khususnya
Bali sebagai tuan rumah diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic
Cooperation (KTT APEC) dan pemilihan Miss World Peagent yang diselenggarakan pada tahun
2013.
Pariwisata merupakan industri utama yang ada di Bali, oleh karena itu di Bali terdapat
banyak sarana akomodasi mulai dari jaringan hotel mewah internasional hingga hotel butik
(boutique hotel) kecil. Di mana banyak hotel besar biasanya menyediakan fasilitas konferensi
yang sangat baik, beberapa restoran dan fasilitas rekreasi seperti kolam renang, spa, gym, sarana
olahraga air hingga lapangan tenis. Sarana akomodasi dan lokasi kegiatan MICE tersebar
dibeberapa kawasan pariwisata di Bali. Kawasan Pariwisata tersebut meliputi Kawasan
Pariwisata Nusa Dua (termasuk Tanjung Benoa, Nusa Dua dan Jimbaran), Kawasan Pariwisata
Sanur, Kawasan Pariwisata Kuta (termasuk Kuta, Legian dan Seminyak) dan Kawasan
Pariwisata Ubud.
Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari direktur pengembangan Wisata Minat
Khusus dan MICE, Achyaruddin yang mengakui dari berbagai destinasi yang ada di Indonesia,
hanya Bali dan Jakarta yang saat ini terbukti memenuhi seluruh kriteria destinasi MICE.12
Hal ini
11
Nykiel, Ronald. 2009. Marketing in the hospitality industry. East Lansing, Michigan, USA: Educational Institute
of the American Hotel and Lodging Association. 12
Hanya Bali Dan Jakarta Yang Penuhi Kriteria MICE Internasional. Pewarta : Dewi Andriani
http://m.bisnis.com/industri/read/20140308/12/209097/hanya-bali-dan-jakarta-yang-penuhi-kriteria-mice-
internasional.
Diterbitkan pukul 23:58 WIB, Sabtu, 08 Maret 2014. Diakses pukul 16:13 WITA, Senin, 29 Februari 2016.
9
diperkuat pula dengan hasil riset ICCA (International Congress & Convention Association)/
ICCA World City Rankings Internationals Association Meeting Market Tahun 2012 yang
mengatakan hanya 2 destinasi MICE Indonesia yang masuk daftar ICCA. Yakni Bali pada tahun
2012 menempati peringkat 48 dan Jakarta yang berada pada peringkat 172. Berdasarkan hasil
pemetaan dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI tahun 2013 maka terdapat 9
Kriteria Destinasi MICE, yaitu :
• Aksesibilitas
Memiliki bandara internasional yaitu Bandara Internasional Ngurah Rai, dan
memiliki direct flight puluhan kota di dunia merupakan salah satu faktor penting
untuk dikatakan sebagai destinasi MICE.
• Dukungan Stakeholder
Adanya dukungan yang sangat aktif mulai dari Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Asosiasi Profesi dan
Asosiasi Industri.
• Tempat-tempat menarik
Bali terkenal sebagai destinasi pariwisata terbaik di Indonesia bahkan di dunia.
Hal ini dikarenakan Bali memiliki keindahan alam, atraksi wisata, tempat hiburan,
restoran, shopping center yang berstandar nasional bahkan internasional.
• Fasilitas akomodasi
Adanya ratusan hotel berbintang standar internasional, ribuan hotel melati, ribuan
kamar dan pelayanan yang sangat baik.
• Fasilitas Meeting
Fasilitas meeting yang memiliki standar internasional dengan kapasitas lebih dari
10.000 orang.
• Fasilitas Pameran
Memiliki venue exhibition yang telah berstandar internasional.
• Citra Destinasi
Bali telah memiliki pengalaman dan kesan yang baik sebagai tuan rumah berbagai
meeting dan event internasional seperti Miss World 2013 dan KTT APEC 2013.
Bali memiliki citra sebagai “number one leisure destination in the world”.
10
• Keadaan Lingkungan
Adanya berbagai infrastruktur yang baik, keberadaan Rumah Sakit Internasional,
Money Changer dan lain sebagainya.
• Personalitas SDM
Terdapat berbagai pemain di industri MICE seperti EO, Travel Agent, pengusaha
MICE berpengalaman, lembaga pendidikan bidang MICE (Sekolah Tinggi
Pariwisata Bali) , SDM bersertifikasi.
Sebagai contoh Kawasan BTDC Nusa Dua merupakan kawasan terintegrasi yang
memiliki fasilitas penunjang kegiatan MICE yang sangat baik yang berada di Kawasan
Pariwisata Nusa Dua. Di kawasan BTDC Nusa Dua tersebut terdapat sekitar 4.500 kamar hotel
serta dua convention center terbesar di Bali, yaitu Bali International Convention Center (BICC)
dan Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). BICC memiliki convention hall dengan
kapasitas sekitar 2.500 orang, dan satu hall lainnya dengan kapasitas 1.800 orang, serta 14
meeting rooms yang kapasitasnya bervariasi dari 20 orang sampai 580 orang. BICC juga
memiliki auditorium dengan luas 588 m2, dan fasilitas untuk exhibition yaitu: exhibition hall
seluas 1.363 m2 dan exhibition gallery seluas 1.305 m2. Sedangkan BNDCC memiliki
convention hall dengan kapasitas 4.400 orang, dan satu hall lainnya dengan kapasitas 1.750
orang, serta 17 meeting rooms yang kapasitasnya bervariasi dari 50 orang sampai 250 orang.
Kawasan BTDC Nusa Dua ini didukung oleh sarana/prasana lainnya seperti restoran bertaraf
internasional, fasilitas perbelanjaan, lapangan golf dan outdoor venues yang semuanya berada di
dalam lokasi yang sama sehingga hanya sedikit destinasi yang dapat menandingi berbagai
fasilitas pendukung MICE di kawasan tersebut. Selain di Kawasan BTDC Nusa Dua, berbagai
fasilitas MICE dengan kapasitas yang lebih kecil tersedia dan keberadaannya tersebar di berbagai
hotel di seluruh Bali.
11
D. PERIZINAN MICE DI BALI
Secara umum ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi dalam penerbitan izin yaitu :13
1. Permohonan
Pengajuan permohonan izin pada umumnya harus dilakukan secara tertulis. Permohonan
mesti dialamatkan kepada instansi pemerintah yang berwenang menangani dan
mengeluarkan izin yang dimohonkan itu. Setiap pemohon izin ketika mengajukan
permohonan harus sudah memiliki pemahaman dan informasi yang memadai.
2. Penelitian persyaratan dan peran serta
Pada tahapan ini permohonan yang telah diajukan secara benar dan memenuhi syarat
tertentu. Proses penanganan perizinan tidak sama tahapannya antara satu jenis izin dan jenis
izin lainnya. Untuk mendapatkan suatu izin tertentu, pemohon diwajibkan memperoleh
persetujuan dari warga di sekitar kegiatan
3. Pengambilan keputusan
Sebelum izin keluar tentu ada dua kemungkinan keputusan terhadap permohonan itu.
Kemungkinan pertama adalah permohonan itu dikabulkan yang berarti izin diterbitkan dan
kemungkinan yg kedua permohonan itu tidak dikabulkan yang berarti izin tidak diterbitkan.
Proses pengambilan keputusan dalam satu instansi pemerintah saja sudah dilakukan dengan
proses bertahap secara berjenjang. Sebelum kepala seksi mengajukan berkas rancangan izin
(SIUP) ke kepala bidang,tentu ia sudah melakukan pengecekan dan pertimbangan yang
memadai hingga akhirnya sampai kepada kesimpulan yang menyatakan permohonan izin itu
layak untuk dikabulkan.
13
Y. Sri Pudyatmoko. 2009. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan. PT Gramedia Widiasarana Indonesia,
Jakarta Hal. 34-51.
12
4. Penyampaian izin
Apabila proses penanganan izin telah selesai, yakni pejabat atau organisasi pemerintah
yang berwenang telah menandatangani izin tersebut. Proses selanjutnya adalah penyampaian
izin yang bisa dilakukan dengan berbagai cara.
5. Merangkai produk hukum dan peraturan dalam pembentukan izin
Dalam rangka pembuatan keputusan berupa izin, badan / jabatan pemerintah sering kali
harus merangkai berbagai produk hukum maupun peraturan yang berlakudan
berkaitandengan persoalan yang diizinkan itu. Berbagai produk hukum dan peraturan yang
mesti diindahkan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri atas
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,
peraturan daearah, peraturan kepala daerah dan juga dapat berupa peraturan yang tidak
termaksud kedalam perundang-undangan seperti mislnya peraturan kebijaksanaan. Selain
harus memenuhi beberapa tahap diatas untuk mendapatkan izin usaha MICE di Bali harus
memenuhi beberapa prosedur dan persyaratan yang khusus untuk izin usaha MICE tersebut.
Yang telah dijabarkan dalam “PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING
PROCEDURE (SOP) IZIN USAHA MICE (MEETING INCENTIVE CONVENTION
EXIBITION)”14
DASAR HUKUM
1. Pergub Bali Nomor: 36 Tahun 2009 , tanggal 1 Oktober 2009 tentang Pelimpahan
Kewenangan dibidang Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala KPPT Provinsi Bali
2. Pergub Bali Nomor: 36 Tahun 2009 , tanggal 1 Oktober 2009 tentang tata cara/prosedur
penerbitan perizinan dan Non perizinan kepada Kepala KPPT Provinsi Bali
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor : 62 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan
dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Provinsi Bali.
14
Brosur Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Provinsi Bali tentang Izin Usaha MICE (Meeting,
Incentive, Convention, Exhibition).
13
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014
tentang pemerintahan Daerah
PERSYARATAN BARU :
1. Mengajukan surat Permohonan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Provinsi Bali dengan materai Rp. 6.000,-.
2. Pas Photo pimpinan 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
3. Foto copy KTP pimpinan.
4. Salinan Akta Pendirian Perusahaan (yang disyahkan oleh Menteri Hukum dan HAM).
5. Sertifikat Profesional Convention Organizers ( PCO )
6. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
7. Surat Tempat Izin Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO) dari Pemda Kabupaten / Kota
setempat.
8. Melampirkan Surat Bukti Kepemilikan Kantor atau Surat Perjanjian Sewa menyewa
minimal 5 (lima) tahun yang disyahkan oleh Notaris / Camat setempat bagi yang
bersatatus sewa.
9. Daftar Riwayat Hidup Direksi.
10. Struktur Organisasi.
11. Denah Lokasi Kantor.
12. Paket Wisata Unggulan.
13. Paket Wisata Reguler.
14. Profil Perusahaan yang menyangkut aspek Pasar dan Pemasaran dan Aspek fisik (luas
kantor minimal 30 M2).
14
15. Surat Kuasa Mengurus Izin dan Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen dari Direktur
Perusahaan.
16. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA )
DAFTAR ULANG:
1. Mengajukan surat Permohonan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Provinsi Bali dengan materai Rp. 6.000,-.
2. Izin Usaha.
3. Keanggotaan SIPCO.
4. NPW.
5. TDP.
6. Tanda Daftar Ulang terakhir
Selain persyaratan diatas, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendirian MICE
atau PCO (Profesional Conference Organizer) yaitu : 15
1. Merupakan Badan Hukum atau Perseroan Terbatas (PT)
2. Mempunyai kantor dengan syarat luas minimum 60 m2 dan memiliki fasilitas
telekomunikasi.
3. Mempunyai staf terlatih/berijasah kursus PCO yang diakui oleh Ditjen Pariwisata.
4. Berpengalaman menyelenggarakan Konvensi Nasional sedikitnya 5 kali dan Konvensi
Internasional minimal 2 kali.
5. Modal disetor Rp. 500.000.000,-
15
Usaha Jasa Konvensi (Meeting, Conference & Convention). Penulis : Solichoel Soekaemi, S.KOM,M.MPAR.
http://www.ayoholiday.com/shl/?p=68 Diterbitkan Selasa, 23 September 2014. Diakses pukul 17:15 WITA, Senin,
29 Februari 2016.
15
BAB III
METODE PENELITIAN
1. Tipe Penelitian
Proposal penelitian yang berjudul Izin Usaha MICE (Meeting, Incentive, Conference,
Exhibition) di Bali akan dikaji menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian
hukum pada umumya mempunyai tipe pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris.
Pendekatan yuridis normative selain mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan dan putusasn putusan pegadilan serta norma-norma
hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan
lainnya secara hieararkis, Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan
untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Pendekatan
berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mngklarifikasi temuan bahan non
hukum bagi keperluan penelitian/penulisan hukum.16
Pengolahan dan analisis data pada penelitian yuridis empiris, tunduk pada cara
analisis data ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung sungguh pada sfat data yang
dikumpulkan oleh peneliti. Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat
monogafis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur
klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif. Lain halnya dengan sifat data yang
dikumpulkan berjumlah besar, mudah dikualifikasikan dalam kategori-kategori, maka
analisis yang dipakai adalah kuantitatif. 17
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali, di fokusnya pada:
1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Provinsi Bali, Alamat : Jalan
Raya Puputan Renon Denpasar, Telp/Fax. (0361) 243804/256905,
Web : www.bpmp.baliprov.go.id
16
Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. 2009. Metode Penilitan Hukum. Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 175. 17
Amirudin, SH., M.Hum. dan H. Zainal Asikin, SH., S.U. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Mataram.
PT Raja Grafindo Persada. Hal. 167.
16
2) Dinas Pariwisata Provinsi Bali terletak di Jalan S. Parman, Niti Mandala, Renon,
Denpasar, Bali. Telp/Fax : (0361) 222387/226313, email : info.disparda@baliprov.go.id
dan infotourism@baliprov.go.id, website : www.disparda.baliprov.go.id.
3) PT. Melali MICE Bali terletak di Jalan Raya Dewi Sri Complex The Lotus No. 10 Kuta,
Bali 80361, Indonesia. Telp/Fax : (0361) 766156/763435, email : info@melali-mice.com,
website : www.melali-mice.com.
4) Profesional Event Organizer JP Pro Bali terletak di Taman Uber Sari (Depan Popular
Supermarket), Jalan Hayam Wuruk 111 Denpasar, Bali. Telpon/Fax : (0361)
227816/4744667, Web informasi : info@jpprobali.com dan www.jpprobali.com serta
email : jpproductionbali@yahoo.com.
3. Jenis Data
Ditinjau dari sumber data yang digunakan oleh peneliti terdapat 2 (dua) sumber
data yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh
langsung dari sumbernya sedangkan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari
dokumen-dokumen resmi, dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.
Oleh karena itu maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder.18
a. Data Primer.
Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber pertama
melalui observasi dan wawancara dengan panduan wawancara terstruktur
terhadap narasumber atau responden, yang ditentukan dengan purposive
sampling.
b. Data Sekunder.
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan studi kepustakaan
terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer (primary legal
materials), bahan hukum sekunder (secondary legal materials), dan bahan
hukum tersier.
1) Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini meliputi :
a) Undang-Undang Dasar 1945
18
Amirudin, SH., M.Hum. dan H. Zainal Asikin, SH., S.U. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum Mataram.
PT Raja Grafindo Persada. Hal. 30-31.
17
b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
c) Peraturan Gubernur Bali Nomor : 62 Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
BPMP Provinsi Bali.
d) Peraturan Gubernur Bali Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Tata
Cara/Prosedur Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada KPPT
Provinsi Bali
e) Peraturan Gubernur Bali Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Pelimpahan
Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
KPPT Provinsi Bali.19
2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi :
a) Hasil-hasil penelitian terdahulu terkait dengan obyek penelitian;
b) Buku-buku teks;
c) Jurnal ilmiah;
d) Surat kabar atau pun berita internet yang berkaitan dengan tema
penelitian.
3) Bahan hukum tersier
Adapun bahan hukum tersier yang digunakan berupa :
a) Kamus Hukum Black’s Law Dictionary
b) Terminologi hukum
c) Kamus Besar Bahasa Indonesia
d) Kamus Bahasa Inggris
4. Cara dan alat pengumpulan data
a. Cara pengumpulan data lapangan
19
Brosur Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Provinsi Bali tentang Izin Usaha MICE (Meeting,
Incentive, Convention, Exhibition).
18
Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan pencatatan. Wawancara
dilakukan secara terstruktur, yaitu dengan berpedoman kepada pedoman wawancara yang
telah dipersiapkan terhadap narasumber. Adapun yang akan menjadi narasumber adalah
Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Provinsi
Bali dan Bali Touism Development Corporation (BTDC). Pertanyaan dibuat guna menggali
dan memperoleh jawaban yang selengkap-lengkapnya mengenai perizinan usaha MICE
di Bali. Wawancara dilakukan secara langsung, dengan cara bertatap muka dengan para
narasumber.
b. Alat pengumpulan data lapangan
Alat yang akan digunakan dalam pengumpulan data primer adalah pedoman wawancara
dan alat perekam. Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh
data tentang perizinan usaha MICE di Bali, serta kompleksitas permasalahan yang
dihadapi stakeholders. Alat perekam digunakan untuk merekam hasil wawancara dengan
para narasumber.
c. Alat pengumpulan data kepustakaan
Data kepustakaan didapat melalui penelitian di perpustakaan, dengan mengumpulkan
buku-buku yang relevan dengan penelitian. Data kepustakaan juga diperoleh melalui
media internet, media massa.
5. Analsis Data
Setelah pengumpulan seluruh data baik data primer maupun data sekunder maka proses
selanjutnya analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik atau metode analisis data kualitatif.
Oleh karena penelitian hukum maka analisis kualitatif yang digunakan berupa analisis kualitatif
yang bersifat yuridis.20
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.
Metode deduktif atau metode penalaran merupakan metode untuk menarik kesimpulan dari hal-
hal umum ke hal-hal khusus, sedang metode induktif adalah kebalikan dari metode deduktif yaitu
menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang bersifat umum.21
20
Maria SW. Sumardjono, Op.cit, Hal. 36. 21
Soerjono Soekanto, 1990, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, Hal. 75.
19
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Wawancara Dalam Rangka Peniliti
B. an Izin Usaha MICE Di Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Provinsi Bali
Tanggal : 24 Maret 2016
Lokasi : Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Provinsi Bali (Secara Formal)
Alamat : Jalan Raya Puputan
Hal : Wawancara izin usaha MICE
Narasumber : Ibu Indrayani dan Asisten
Pada awalnya izin-izin usaha dikeluarkan oleh masing-masing dinas yamg terkait, sejak
era Presiden Jokowi tahun 2014. Terbit Perpres No. 97 tahun 2014 tentang pelayanan terpadu
satu pintu, memiliki tujuan untuk memudahkan dalam pelayanan masyarakat di bidang
penerbitan izin usaha. Izin usaha di keluarkan oleh satu badan terkait saja apabila di Provinsi,
badan tersebut adalah BPMP Provinsi Bali. Kewenangan yang dimilik oleh Provinsi yaitu
memberikan izin kegiatan antar lintas (kegiatan yang dilakukan di lebih dari satu tempat/berbeda
tempat) terdapat pada UU No. 23 tahun 2014. Selain itu ada juga Permenbudpar mengatur
tentang terbitnya izin usaha sesuai dengan lokasi usaha tersebut.
Terdapat 5 kabupaten yang mengacu pada UU No. 23 tahun 2014, antara lain :
Badung, Karangasem, Buleleng, Jembrana dan Bangli. Izin-izin yang ada di setiap kabupaten
tersebut diproses melalui BPMP Provinsi Bali, izin yang dimohonkan kepada BPMP Provinsi
adalah izin yang diatasnamakan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten terkait. Karena hal ini
menyangkut ke sahan dan keamanan bagi BPMP untuk menerbitkan izin.
Khusus izin usaha MICE di Kabupaten Badung akan diproses BPPT Badung bukan di
Provinsi Bali, karena menurut kabupaten Badung, pengusaha dan tempat penyelenggara berada
diwilayah Badung jadi izin usaha MICE dikeluarkan di Badung.
Pertanyaan
1. 5 Kabupaten yang mengikuti aturan UU No. 23 Tahun 2014, izin di dinas pariwisata
kabupaten/BPMP Kab? MICE Pelayanan terpadu satu pintu/Sebatas Lokal?
20
2. JP Pro adalah EO yang menyelenggarakan MICE tapi tidak mengantongi izin usaha
MICE, sedangkan PT Melali MICE adalah badan yang memilik izin usaha MICE, dilihat
dari kasus tersebut seberapa pentingnya izin usaha?
3. Apakah ada perusahaan yang sudah mendaftarkan diri di BPMP Provinsi untuk
memperoleh izin usaha MICE ?
4. Bidang yang mengeluarkan izin MICE di BPMP provinsi?
Jawaban
1. Di setiap kabupaten sudah mempunyai PTSP, kembali lagi bagi kabupaten yang memilih
untuk mengeluarkan izin sendiri, tentunya memiliki argumentasi bila sewaktu-waktu ada
pemeriksaan yang dilakukan dari pusat. MICE adalah kegiatan lokal karena diadakan di
satu tempat.
2. Izin usaha MICE bagi penyelenggara MICE itu sangat penting, suatu hari nanti ada
penyidakan oleh satpol pp kepada perusahaan penyelenggara MICE, apabila tidak
mempunyai izin akan diproses dan izin usaha perusahaannya akan dipertimbangkan
untuk beroperasi kembali. Izin usaha selalu didampingi izin keramaian dari polsek dan
polres terdekat, polda, mabes polri untuk kegiatan yang berskala internasional.
3. Sampai saat ini belum ada yang mendaftarkan diri di BPMP Provinsi untuk memperoleh
izin usaha MICE.
4. Dilihat dari kabupaten kantor yang mengajukan izinnya, bila kabupaten dari kantor
tersebut mengikuti ketentuan UU No. 23 tahun 2014 maka izin usaha diajukan dan
diterbitkan oleh BPMP Provinsi Bali.
C. Hasil Wawancara Dalam Rangka Penilitian Izin Usaha MICE di Dinas Pariwisata
Provinsi Bali
Tanggal : 28 Maret 2016
Lokasi : Dinas Pariwisata Provinsi Bali ( Secara Formal)
Alamat : Jalan S. Parman, Niti Manadala, Renon, Denpasar, Bali
Hal : Wawancara izin usaha MICE
Narasumber : Drs. I Nyoman Wardawan
21
Narasumber menyatakan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, bukan lah pihak yang
mengeluarkan izin usaha MICE. Baik itu izin usaha untuk Event Organizer selaku penyelenggara
MICE dan izin penyelenggaraan acara MICE tersebut. Tugas dari Dinas Parwisata adalah
mengawasi dan memberi arahan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kepariwisataan
khususnya MICE.
Narasumber menyarankan untuk mencari data di Induk organisasi MICE yang ada di Bali
yaitu SIPCO (Society Intenational Professional Convention Organizer) dan INCCA BALI
(Indonesia Congres and Convention Association). Kedua induk inilah yang diawasi oleh Dinas
Pariwisata Provinsi Bali dalam melaksanakan kegiatan MICE.
Narasumber juga mengatakan antara izin usaha MICE dan izin keamanan serta keramaian
dari pihak yang berwajib seperti Polsek dan Polres, Polda, serta Mabes Polri untuk kegiatan yang
berskala internasional sangat penting untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
D. Hasil Wawancara Dalam Rangka Penilitian Izin Usaha MICE Di PT. Melali MICE
Tanggal : 15 Maret 2016
Lokasi : PT. Melali MICE Bali (Secara Informal)
Alamat : Jalan Raya Dewi Sri Complex The Lotus No. 10 Kuta, Bali
Hal : Wawancara izin usaha MICE
Narasumber : Bapak I Ketut Jaman
PT. Melali MICE didirikan pada tahun 2007. I Ketut Jaman merupakan pendiri sekaligus
direktur utama PT. Melali MICE Bali. PT. Melali MICE Bali merupakan satu satunya yang
dinaungi pemerintah yang memiliki izin khusus MICE dan ada sekiranya 10 organizer swasta
lainnya. PT. Melali MICE menangani event setidaknya sebulan sekali.
Dalam mengurus perizinan, jangka waktu yang paling cepat adalah sekitar 6 bulan.
Dalam mengurus izin mungkin saja terjadi hambatan, yang paling umum adalah data yang
diminta oleh pemberi izin tidak tersedia. Misalnya ,tidak tersedia izin bangunan (IMB) dari ruko
yang disewa oleh PT Melali MICE. Bali merupakan tempat paling aktif terutama aktif dalam
bidang conference. Kegiatan MICE biasanya didanai 70% oleh Pemerintah terutama Conference
itu sendiri , yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dana yang diperlukan tergantung pada ruang
lingkup kegiatan tersebut dan biasanya paling kecil dana yang diperlukan berkisarRp. 500 juta
22
dan paling besar hingga Rp. 14 Milyar. Di Bali sendiri terdapat tempat yang memenuhi standar
International yaitu BICC dan BNDCC (Bali Nusa Dua Convention Centre).
E. Hasil Wawancara Dalam Rangka Penilitian Izin Usaha MICE Di Profesional Event
Organizer JP Pro Bali
Tanggal : 15 Maret 2016
Lokasi : Profesional Event Organizer JP Pro Bali
Alamat : Taman Uber Sari, Jalan Hayam Wuruk 111 Denpasar, Bali.
Hal : Wawancara izin usaha MICE
Narasumber : Ibu Grace Jeanie
Profesional Event Organizer JP Pro Bali didirikan oleh Grace Jeanie sebagai managing
director pada tahun 2009. Pada awalnya Grace Jeanie hanya iseng menjalani bisnis event
organizer karena permintaan rekan-rekannya. Karena banyaknya tawaran, Grace Jeanie pun
memulai bisnisnya dengan serius pada tahun 2011. Lalu pada tahun 2013, Grace Jeanie
melegalkan bisnisnya di badan usaha. Selain itu, izin usaha dari JP Pro Bali juga dilengkapi
dengan SIUP, NPWP, dan Tanda Daftar Perusahaan. JP Pro Bali tidak hanya menjalankan bisnis
event organizer khusus MICE, tetapi juga event organizer untuk acara-acara lain. Tetapi,
walaupun menjalani bisnis event organizer MICE, JP Pro Bali sendiri belum mengantongi izin
usaha MICE dari BPMP.
Dalam bisnis sebagai event organizer MICE, JP Pro Bali diantaranya pernah menangani
acara International Conference yang diselenggarakan oleh Kementrian Keuangan. Acara tersebut
diselenggarakan di hotel Grand Hyatt. International Conference tersebut terdiri dari acara
meeting, dimana panitia JP Pro Bali menangani seluruh acara tersebut, mulai dari dekorasi,
makanan, sampai protokoler. JP Pro Bali menjadi event organizer MICE kira-kira 6-8 kali dalam
setahun. Dalam menangani acara MICE yang berskala besar, hotel yang biasanya digunakan
adalah sekelas Grand Hyatt dan Westine Nusa Dua. Selain itu, keamanan dari acara tentunya
juga menjadi bagian yang sangat penting. Izin kemanan sendiri diurus oleh JP Pro Bali selaku
event organizer. Izin keamanan tersebut diajukan ke pihak yang berwenang seperti Polsek, Polres
atapun Polda bahkan Mabes Polri di Jakarta apabila menyelenggarakan acara MICE berskala
internasional dengan mengajukan proposal acara serta susunan kepanitiaan dari acara dari acara
MICE yang akan diselenggarakan.
23
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari pemaparan 4 narasumber di lokasi yang berbeda dapat ditarik kesimpulan bahwa
semua izin usaha terpusat pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) sesuai Perpres
Perpres No. 97 tahun 2014 tentang pelayanan terpadu satu pintu, memiliki tujuan untuk
memudahkan dalam pelayanan masyarakat di bidang penerbitan izin usaha. Izin usaha di
keluarkan oleh satu badan terkait saja apabila di Provinsi Bali, badan tersebut adalah BPMP
Provinsi Bali. Kewenangan yang dimilik oleh Provinsi yaitu memberikan izin kegiatan antar
lintas (kegiatan yang dilakukan di lebih dari satu tempat/berbeda tempat) terdapat pada UU No.
23 tahun 2014. Selain itu ada juga Permenbudpar mengatur tentang terbitnya izin usaha sesuai
dengan lokasi usaha tersebut. Berbeda dengan Dinas Pariwisata yang memiliki wewenang hanya
mengawasi dan memberi arahan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kepariwisataan
khususnya MICE.
Jangka waktu dalam mengurus izin Usaha MICE berkisar 6 bulan dan hambatan dalam
mengurus izin usaha MICE adalah ketidaktersediaannya syarat yang diberikan oleh pemberiizin
misalnya tidak tersedianya izin bangunan. Selain izin usaha, hal lain yang perlu diperhatikan
adalah izin keamanan dan keramaian dari pihak yang berwajib khususnya kepolisian yaitu
Polsek, Polres atapun Polda bahkan Mabes Polri di Jakarta apabila menyelenggarakan acara
MICE berskala internasional dengan mengajukan proposal acara serta susunan kepanitiaan dari
acara dari acara MICE yang akan diselenggarakan.
5.2 Saran
1. Perbaikan regulasi izin usaha agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu
dengan yang lainnya.
2. Mempermudah pemberian izin usaha MICE sekaligus memperketat pengawasaan terhadap
perusahaan-perusahaan agar tidak adanya perusahaan yang illegal atau tidak berizin
namun tetap beroperasi.
3. Memperluas tempat pelaksanaan MICE, tidak hanya di satu tempat yaitu Kabupaten
Badung, tetapi diseluruh kabupaten/kota di Bali setidaknya memiliki tempat pelaksanaan
MICE tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Pendit, Nyoman S. 1999. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta.
PT. Pradyana Paramita
Burkart A.J dan J. Medlik. 1981. Tourism : Past, Present, and Future. Heinemann,
London
Utama I Gusti Bagus Rai. 2014. Pengantar Industri Pariwisata. Deepublish Publisher,
Sleman
Y. Sri Pudyatmoko. 2009. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan. PT Gramedia
Widiasarana Indonesia, Jakarta
H. Zainuddin Ali, M.A. 2009. Metode Penilitan Hukum. Jakarta, Sinar Grafika.
Amirudin, dan H. Zainal Asikin,. 2003. Pengantar Metode
Penelitian Hukum Mataram. PT Raja Grafindo Persada.
Maria SW. Sumardjono, Op.cit,
Soerjono Soekanto, 1990, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, UI Press,
Jakarta,
Dokumen-dokumen Hukum
Warta Ekspor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Juli 2011
Nykiel, Ronald. 2009. Marketing in the hospitality industry. East Lansing, Michigan,
USA: Educational Institute of the American Hotel and Lodging Association.
Brosur Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Provinsi Bali tentang Izin
Usaha MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).
Website
Destinasi Unggulan Wisata Konvensi (MICE).
http://a-research.Upi.edu/operator/upload/s_b5351_053898_pahliawan,
nogus_chapter1.pdf.
Diakses pukul 15:30 WITA, Jumat, 26 Februari 2016.
Bali Berpeluang Rebut Pasar MICE ASEAN. Pewarta : Dewa Wiguna.
http://m.antaranews.com/berita/495538/bali-berpeluang-rebut-pasar-mice-asean.
Diterbitkan pukul 14:36 WIB, Senin, 11 Mei 2015. Diakses pukul 15:35 WITA,
Jumat, 26 Februari 2016.
Hanya Bali Dan Jakarta Yang Penuhi Kriteria MICE Internasional.
Pewarta : Dewi Andriani
http://m.bisnis.com/industri/read/20140308/12/209097/hanya-bali-dan-jakarta-
yang-penuhi-kriteria-mice-internasional.
Diterbitkan pukul 23:58 WIB, Sabtu, 08 Maret 2014. Diakses pukul 16:13 WITA,
Senin, 29 Februari 2016.
Usaha Jasa Konvensi (Meeting, Conference & Convention). Penulis : Solichoel
Soekaemi, S.KOM,M.MPAR. http://www.ayoholiday.com/shl/?p=68 Diterbitkan
Selasa, 23 September 2014. Diakses pukul 17:15 WITA, Senin, 29 Februari 2016.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
Peraturan Gubernur Bali Nomor : 62 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan
dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala BPMP Provinsi Bali.
Peraturan Gubernur Bali Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Tata Cara/Prosedur Penerbitan
Perizinan dan Non Perizinan pada KPPT Provinsi Bali.
Peraturan Gubernur Bali Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan di
bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala KPPT Provinsi Bali.