Post on 15-Nov-2020
Diselenggarakan oleh:
INTERNATIONAL MEDIATION and ARBITRATION CENTER
On line ZOOM – 10 JULI 2020
TATA WIJAYANTA
SH., MHUM (UGM), PhD/Doktor Falsafah (UKM Malaysia)
Guru Besar (Hukum Acara Perdata – Acara Kepailitan)
Mediator (PMI UGM & MA RI); Sertifikasi Kurator (AKPI)
Pendidikan Keahlian Profesi Advokat (UGM)
Auditor Hukum (CLA), C.LDD.
.
081227972065
081227972065
tatawijayanta
@TataWijayanta
tatawijayanta
Tata Wijayanta
Official mail : wijayanta@mail.ugm.ac.id
Altf, mail : tata_wijayanta@yahoo.com
Altf mail : Tatawijayanta84@gmail.com
LITIGASI
NON LITIGASI AKTA NOTARIS
musyawarah
Pengadilan Pradoto
Pasca Kemerdekaan
Istilah:
- Mediasi
Kamus PopulerIlmiah Lengkap
- Penengahan
- PERDAMAIAN
MEDIASI
(musyawarah – perdamaian)
- Sudah ada sejak jaman nenekmoyang
- Sebagai bagian dari proses hidupbermasyarakat,
- Merupakan tradisi masyarakat di semua belahan dunia
- Simpel dan sederhana
- Diperankan oleh pihak ke-3 sebagaipenengah ; ketua suku, RT, tokohmasyarakat
- Tak perlu berlatar belakang keilmuanhukum
- Kemampuan komunikasi
Negara negara di Asia mempunyai kesamaan dalam preferensi penyelesaian sengketa:
Confucianism: Chinese, Korean, Hong Kong, Singapore and Japanese
Musyawarah: Indonesia, Malaysia
Panchayat: India, Nepal, Pakistan Bangladesh
Yang dicari: penyelesaian sengketa yang voluntary and consultative yang berorientasi padakeharmonisan, fleksibel dan keuntungan bersama
Menyelesaikan sengketa ke pengadilan dianggapsebagai usaha untuk merusak/mengakhirihubungan bisnis
Litigasi di pengadilan tidak untuk mencaripenyelesaian tapi semata mata untukmendapatkan hak
Privasi/harga diri lebih dihargai
Ameriksa Serikat telah mendukung
lembaga penyelesaian sengketa secara
formal oleh hukum positif, berupa
DISPUTE RESOLUTION ACT yang
dikeluarkan pada saat pemerintahan
Presiden Jimmy Carter pada tanggal 12
Februari 1980
Berbagai macam jenis sengketa dapat
dimediasikan, baik jenis sengketa yang
bersifat umum maupun jenis sengketa
yang bersifat khusus, seperti sengketa
perceraian dan sengketa bisnis.
MEDIASI DI US
MEDIASI DI JEPANG
Era Taisho Undang-undang penyewaan tanah dan rumah
(1922) Sebagai model pada undang-undangmediasi selanjutnya, terbatas pada perkotaan dan bidang-bidang (perkara) tertentu. Digunakan pada masa rekonstruksi kerusakan akibat gempa bumibesar Kanto tahun 1923.
UNDANG-UNDANG PENYEWAAN LAHAN PERTANIAN (1924). UNDANG-UNDANG MEDIASI (CHOTEI) PERDAGANGAN (1926)
keputusan arbitrase dengan komisi mediasi (chotei).Era Showa (sebelum perang)UNDANG-UNDANG ARBITRASE TEMPORER HUTANG FINANSIAL (1932) – mediasi (choteI) sebagai pengganti pengadilan.UNDANG-UNDANG MEDIASI (CHOTEI) MASALAH PERSONAL (1939) – perkara-perkarakeluarga, komisi mediasi (chotei) beranggotakan priadan wanita. Undang-undang perdata khusus saat perang (1942) –mediasi (chotei) diterapkan pada seluruh perkaraperdata.
Era Showa (setelah perang)
UNDANG-UNDANG PENGADILAN KELUARGA (1947). UNDANG-UNDANG MEDIASI (CHOTEI) PERKARA PERDATA (1951).
Keputusan bahwa mediasi sebagai pengganti pengadilan adalah menyalahikonstitusi (1960).
Revisi Undang-undang mediasi (chotei) perkara perdata (1974) – perbaikan (sistem) pemilihan anggota komisi mediasi (chotei).
Era Heisei
Pendirian pusat arbitrase pada pertemuan ke-2 asosiasi pengacara di Tokyo (1990).
Proposal prinsip-prinsip penanganan perkara perdata melalui mediasi (chotei) (1993).
MEDIASI DI SINGAPURA
& INDONESIA
Singapura
mengenal
konsepsi
penyelesaian
sengketa
nonlitigasi sejak
tahun 1966, yang
termuat dalam
subordinate
Rules 1966.
UU Mediasi 2017
Ketentuan ini
mengatur bahwa
sebelum para
pihak melanjutkan
keinginannya
membawa
sengketa ke
pengadilan,
hendaknya terlebih
dahulu menempuh
jalur penyelesaian
antar pihak, oleh
sebab itu
singapura
mempunyai Court
Mediation Centre
Di Singapura dikembangkan pula Night
Court Mediation yang ditujukan bagi pihak-
pihak yang hanya mempunyai waktu setelah
mereka bekerja pada siang hari. Kasus-
kasus yang diselesaikan pada umumnya
kasus-kasus keluarga (family cases).
Keberhasilan mediasi sengketa bisnis
90%
- Ada bbrp perart perUU berkaitan dengan mediasi
- bukan merupakan UU Mediasi
- UU & HIR hanya mengatur satu pasal
- Sema bukan peraturan perundang-undangan
- Perma mengatur prosedur acara
- Dua Perma yang terakhir : imperatif
- Perma bukan merupakan UU
Pengaturan
- HIR/Rbg (Pasal 130 HIR/158 RBg)
- UU No. 30 Th. 1999 tentang Arbitrase & APS
- Sema No. 1 Th. 2002
- Perma No. 2 Tahun 2003
- Perma No. 1 Tahun 2008
- Perma No. 1 Tahun 2016
AMERIKA :
Dispute Resolution Act
JEPANG :
Undang-undang Penyewaan Lahan Pertanian (1924);
Undang-undang Mediasi (Chotei) Perdagangan (1926);
Undang-undang Mediasi (Chotei) Masalah Personal (1939)
Malaysia
UU Mediasi 2012
SINGAPORE:
Subordinate Rules 1966
UU Mediasi 2017
UU MEDIASI
INDONESIA ????
Het Herzien Inlandch Reglement (HIR) – Stb. 1941 – 44 /
Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) – 1927 - 227
Pasal 130 HIR/158 RBg
Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri
dengan pertolongan ketua akan memperdamaikan mereka;
Jika persidangan yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang,
diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu dalam mana kedua belah pihak dihukum akan
menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan dijalankan sebagai putusan
yang biasa
UU No. 30 Th. 1999 tentang Arbitrase & APS (LN 1999 - 138 TLN 3872)
Pasal 1 angka 10
Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau
beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian
di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau
penilaian ahli.
Pasal 6 (lihat dalam UU)
Sema No. 1 Th. 2002 Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama
Menerapkan Lembaga Damai. (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg.) (Sema
tentang Mediasi)
Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan
Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan
Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan
EKSISTING PENGATURAN MEDIASI DI INDONESIA
Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan
- menderogat Perma No. 1 Th. 2008 (dan peraturan yang lain)
- IMPERATIF (= Perma No. 1 Th. 2008)v pengadilan di lingkungan MA (Ps 2)
v wajib mengikuti prosedur mediasi (Ps 3 ayat (1) jo Ps 17 ayat (1)
v ancam batal demi hukum putusan
- PERATURAN/HUKUM ACARA MEDIASI (di Pengadilan)
- mengintegrasikan Mediasi dalam pemeriksaan di Pengadilan
- dimulai dengan gugatan ke pengadilan
- sengketa yang pilihan hukum, pilihan forum dan locus nya dalam
kedaulatan/menurut hukum Indonesia
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan
dibantu oleh Mediator.
Perma No. 1 Th. 2016 memberikan kemungkinan tatacara
penyelesaian sengketa melalu mediasi (di luar pengadilan) (Bab
VII – Ps 36-37)
PERMA NO. 1 Th. 2016
Prosedur Mediasi di Pengadilan
Dikeluarkan : 4 Feb 2016 (BN RI 2016 No. 175)
Terdiri 9 Bab dan 39 pasal
BAB I : Ketentuan Umum
- Ps 1
BAB II : Pedoman Mediasi di Pengadilan
- Ps 2 sd. Ps. 12
BAB III : Mediator
- Ps 13 sd. Ps 16
BAB IV : Tahapan Pramediasi
- Ps 17 sd. Ps 22
BAB V : Tahapan Proses Mediasi
- Ps 23 sd Ps Ps 32
BAB VI : Perdamaian Sukarela
- Ps 33 sd. Ps. 34
BAB VII: Keterpisahan Mediasi Dari Litigasi
- Ps. 35
BAB VIII : Perdamaian di Luar Pengadilan
- Ps. 36 sd Ps 37
BAB IX: Penutup
- Ps 38 sd Ps 39
Ada pengaturan mediasi
bentuk UU tapi bukan
merupakan UU tersendiri
(UU Mediasi) : US,
Jepang, Singapore)i
SEMA & PERMA
Prosedur
beracara/pedoman
beracara
Satjipto Rahardjo:
tidak setiap peraturan hukum merupakan kaidahhukum
suatu kaidah hukum itu isinya berupa perintah ataularangan
untuk memastikan, apakah di situ kita menjumpaisuatu norma hukum atau tidak, keduanya bisa dipakaisebagai ukuran.
dengan patokan ini, ternyata tidak semua peraturanhukum itu mengandung norma hukum di dalamnya.
Beberapa peraturan yang tidak mengandung normaadalah: Peraturan-peraturan yang termasuk ke dalam
HUKUM ACARA. Peraturan-peraturan yang berisi rumusan-rumusan
pengertian yang dipakai dalam suatu kitab hukum. Peraturan-peraturan yang memperluas, membatasi
atau merubah isi dari peraturan lain. Peraturan-peraturan yang hanya munjuk kepada
peraturan lain.
Indonesia-Singapura Teken
Perjanjian Investasi Bilateral
Interaksi/hubungan
SENGKETASENGKETA
PILIHAN HUKUM & FORUM
MEDIASI ?
MEDIASI
sepakat
sepakat
EMPIRIS
MEDIASI SBG PILIHAN
HUKUM & FORUM
Setiap negara punya
hukum & forumnya
sendiri
Mempunyai kedaulatan
pilih
masing-
masing
Sumber hukum :
(Indonesia)
1. Undang Undang
2. Kebiasaan
3. Traktat/Perjanjian
Internasional
4. Yurisprudensi
5. Doktrin
6. Perjanjian
Civil Law System
LEGISME
Treaty
(SCoM)
Sumber hukum
terbentuk
Konvensi Mediasi Singapura , secara
resmi Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Kesepakatan Penyelesaian
Internasional yang dihasilkan dari
Mediasi yang diadopsi pada tanggal 20
Desember 2018 dan dibuka untuk
ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2019
Konvensi Mediasi Singapore perjanjian
internasional mengenai pengakuan
penyelesaian yang dimediasi
Majelis Umum PBB mengadopsinya pada 18
Desember 2018, Konvensi dibuka untuk
ditandatangani oleh semua Negara pada 7
Agustus 2019, ketika ditandatangani oleh 46
negara
Konvensi akan mulai berlaku pada 12
September 2020, yaitu enam bulan setelah
penyimpanan instrumen ratifikasi ketiga.
Perjanjian Internasional merupakan istilah
umum untuk menjyatakan perjanjian antar
hukuminternasional
Dalam Bahasa Inggris Perjanjian
Internasional dapat digunakan untuk
menyebut Convention, Treaty, Agreement,
Declaration, Protocol, Memorandum of
Understanding (MoU) dll, meski masing-
masing mempunyai sedikit perbedaan
Konvensi Mediasi Singapura , secara resmi Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Kesepakatan Penyelesaian
Internasional yang dihasilkan dari
Mediasi yang diadopsi pada tanggal 20
Desember 2018 dan dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2019
Konvensi Mediasi Singapore perjanjian
internasional mengenai pengakuan
penyelesaian yang dimediasi
Majelis Umum PBB mengadopsinya pada 18
Desember 2018, Konvensi dibuka untuk
ditandatangani oleh semua Negara pada 7
Agustus 2019, ketika ditandatangani oleh 46 negara
Konvensi akan mulai berlaku pada 12
September 2020, yaitu enam bulan setelah
penyimpanan instrumen ratifikasi ketiga.
Perjanjian Internasional merupakan istilah umum untuk menjyatakan perjanjian antar hukuminternasional
Dalam Bahasa Inggris Perjanjian Internasional dapat digunakan untuk
menyebut Convention, Treaty, Agreement, Declaration, Protocol, Memorandum of Understanding (MoU) dll, meski masing-
masing mempunyai sedikit perbedaan
NEGARA PENANDATANGAN KONVENSI
Tertanda : 7 Agustus 2019 (penandatangan pertama)
Lokasi : Singapura
Tertutup : 20 Desember 2018 (diadopsi oleh PBB)
Efektif : 12 September 2020
Kondiisi : 3 ratifikasi
Penandatangan : 52
Para Pihak : 3
Depositari : Sekretariat jenderal PBB
Bahasa : Bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol
Resolusi Majelis Umum 73/198
Konvensi PBB tentang Perjanjian Penyelesaian Internasional
yang Dihasilkan dari Mediasi
Berisi : 16 pasal
Isi:
Pembukaan
Pasal 1. Lingkup Permohonan
Pasal 2. Definisi
Pasal 3. Prinsip-prinsip umum
Pasal 4. Persyaratan untuk Mengadakan Perjanjian Penyelesaian
Pasal 5. Alasan untuk menolak memberikan bantuan
Pasal 6 Permohonan atau Tuntutan paralel
Pasal 7. Hukum atau perjanjian lain
Pasal 8. Pemesanan
Pasal 9. Akibat perjanjian penyelesaian
Pasal 10. Depositari
Pasal 11. Tanda tangan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan ,
penambahan
Pasal 13. Sistem hukum yang tidak unifikasi
Pasal 14. Pemberlakuan
Pasal 15. Perubahan
Pasal 16. Pengakhiran Perjanjian
INDONESIA BUKAN PIHAK
Pacta sunt servanda
Perjanjian Internasional merupakan
sumber hukum karena memuat
peraturan-peraturan hukum yang
mengikat secara umum bagi negara-
negara peserta
Indonesia tidak terikat Singapore
Convention on Mediation
EFEKTIF BERLAKU
12 September 2020
(dua bulan lagi)
INDONESIA BUKAN PIHAK
Sampai saat ini belum sebagai
pihak
Tidak ikut menandatangani
Apalagi meratifikasi
Konvensi ini akan berlaku
hanya sejauh para pihak dalam
perjanjian telah menyetujui
penerapan konvensi (Ps 8 ayat
(1) b)
INDONESIA HARUS MENJADI PIHAK
PERTIMBANGAN & ALASAN:
1. Mediasi perdagangan internasional sebagai metode untuk
menyelesaikan perselisihan komersial di mana para pihak
yang berselisih meminta orang ketiga atau orang-orang
untuk membantu mereka dalam upaya mereka
menyelesaikan perselisihan secara damai;
2. Mediasi semakin banyak digunakan dalam praktek
komersial internasional dan domestic sebagai alternatif
litigasi;
3. Penggunakan mediasi mediasi menghasilkan manfaat yang
signifikan, seperti mengurangi kejadian dimana perselisihan
mengarah pada penghentian hubungan komersial,
memfasilitas adminIstrasi transaksi internasional oleh pihak
komersial dan menghasilkan pengematan dalam
administrasi perdilan negara;
4. Pembentukan kerangka kerja untuk perjanjian penyelesaian
internasional yang dihasilkan dari mediasi yang dapat
diterima oleh negara-negara dengan sistem hukum, sosial
dan ekonomi yang berbeda akan berkonstribusu pada
perkembangan hubungan ekonomi internasional yang
harmonis.